SALINAN
P U T U S A N Nomor : 121/Pdt.G/2014/PTA. Bdg. BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. semula Tergugat sekarang Pembanding”; MELAWAN TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. semula Penggugat sekarang Terbanding Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip
segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0852/Pdt.G/2013/PA.Bks. tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1434 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk
Hal 1 dari 7 hal Put. No. 121/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara (tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat, dan Kantor urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh enam ribu rupiah); Memperhatikan, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 30 Oktober 2013 Masehi yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0852/Pdt.G /2013/PA.Bks. yang dibuat oleh selanjutnya
permohonan
Panitera Pengadilan Agama Bekasi,
banding
tersebut
diberitahukan
kepada
Penggugat pada tanggal 19 Desember 2013 sebagai pihak Terbanding; Memperhatikan, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut ternyata Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding, begitu pula Terbanding telah tidakmengajukan Kontra Memori Banding; Menimbang, bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 10 April 2014 sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0852/Pdt.G /2013/PA.Bks.
akan
tetapi
Terbanding
telah
tidak
melakukan
pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0852/Pdt.G /2013/PA.Bks.; TENTANG HUKUMNYA
2 dari 7 hal Put. No. 121/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ayat (1), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, menelaah dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0852/Pdt.G/2013/PA.Bks. tanggal 30 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1434 Hijriah, Berita Acara Sidang tingkat pertama, surat-surat bukti dan suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama dan dengan amar putusan sebagaimana telah diuraikan dalam putusan tersebut diatas,
namun
demikian
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
perlu
mempertimbangkan lagi sebagai berikut; Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dalam pujtusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dinilai sudah tepat dan benar serta dapat disetujui, oleh karena itu pendapat dan pertimbangan tersebut dapat di ambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkara syiqoq dan upaya mendamaikan dari Majelis Hakim dan mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk untuk itu tidak berhasil, maka seharusnya tahapan pelaksanaan upaya mendamaikan oleh hakamain dilanjutkan setelah
3 dari 7 hal Put. No. 121/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
upaya mediasi tidak berhasil pada awal-awal persidangan dan tidak menerbitkan putusan sela untuk pelaksanaan hakamain menjelang pembacaan putusan, sehingga pihak-pihak keluarga yang mendamaikan terkesan ada kesungguhan dan mungkin bisa berkali-kali pelaksanaan hakamain tersebut, dan sebaliknya tidak ada kesan seolah-olah formalitas belaka atau perkara tersebut diarahkan kepada perkara syiqoq; Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding atas
perkara
ini,
sehingga
tidak
diketahui
keberatan-keberatan
Pembanding kecuali hanya dalam bentuk jawaban dan duplik Tergugat /Pembanding sebagaimana terurai dalam putusan perkara dimaksud, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebab pada kenyataannya rumah tangga Tergugat/ Pembanding sulit untuk dapat dirukunkan kembali, dan dalil yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya telah cukup beralasan dan telah dibuktikan di depan persidangan, oleh karenanya jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding tersebut tidak cukup beralasan dan harus ditolak; Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Tergugat /Pembanding dalam jawabannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat diterima karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu pula putusan Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
beralasan
mengabulkan
gugatan
Penggugat/Terbanding; Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah “miitsaaqon gholidzon” yaitu
4 dari 7 hal Put. No. 121/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasanalasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan bahkan telah berpisah tempat tinggal, lagi pula Penggugat /Terbanding
tetap
bersikukuh
untuk
bercerai
dengan
Tergugat
/Pembanding, dan bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi percekcokan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan perceraian antara Penggugat/
Terbanding
dengan
Tergugat/Pembanding
sehingga
memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
Nomor
38
K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;
5 dari 7 hal Put. No. 121/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; M E N G A D I L I - Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima. - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0852/Pdt.G /2013/PA.Bks. tanggal 30 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1434 Hijriah. - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 Masehi, bertepatan pada tanggal 10 Syawal 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH., MH, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURMATIAS, SH dan Dra. N .MUNAWAROH, MH masingmasing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh DEDE SURYADI, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Ketua Majelis, ttd Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H.
6 dari 7 hal Put. No. 121/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
Hakim Anggota
Hakim Anggota
Ttd
ttd
Drs. H. NURMATIAS, S.H.
Dra. N. MUNAWAROH, MH. Panitera Pengganti ttd
DEDE SURYADI, BA. Perincian Biaya Proses : 1. Biaya ATK, Pemberkasan, Dll………Rp 139.000,2. Biaya Redaksi…………………..……. Rp. 5.000,3. Meterai ………………………………..Rp 6.000,- + Jumlah…………………..………….Rp. 150.000,-
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
Drs. H. Djuhrianto, Arifin, SH., MH.
7 dari 7 hal Put. No. 121/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
