PETUNJUK TEKNIS RENCANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (RPLP) & RENCANA TINDAK PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (RTPLP)

PETUNJUK TEKNIS RENCANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (RPLP) & RENCANA TINDAK PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (RTPLP)

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI – PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta karya – Kementerian Pekerjaan Umum

PETUNJUK TEKNIS RPLP & RTPLP

i

ii PETUNJUK TEKNIS RPLP & RTPLP

ii PETUNJUK

PRAKATA Petunjuk teknis ini merupakan salah satu petunjuk pelaksanaan kegiatan PLPBK . Buku ini merupakan petunjuk teknis bagi pelaku untuk mengetahui dan memahami serta mampu dilaksanakan oleh para pelaku dalam penyusunan RPLP dan RTPLP. Dalam petunjuk ini akan diuraikan pengertian, persyaratan dan langkah‐langkah penyusunan RPLP dan RTPLP. Proses kegiatan ini dimulai setelah adanya kesepakatan‐kesepakatan diantara para pelaku terkait dengan hal‐hal yang akan dilakukan dalam perencanaan dan penataan lingkungan dalam skala kelurahan dan kawasan prioritas. Kesepakatan‐ kesepakatan tersebut dapat berupa arahan penataan, arahan pengembangan, visi dan misi pembangunan, organisasi pemeliharaan dan pengelolaan, serta aturan lainnya yang merupakan hasil kesepakatan dalam musyawarah warga. Kesepakatan yang terjadi sepanjang proses penyusunan RPLP dan RTPLP ini dihimpun menjadi aturan bersama yang dituangkan dalam dokumen Aturan Bersama. RPLP dan RTPLP diharapkan menjadi acuan baku dalam penyelesaian masalah permukiman dan lingkungannya, penataan permukiman dan lingkungannya serta pengembangan kawasan di tingkat kelurahan dan kawasan prioritas secara berkelanjutan.


iii

iv PETUNJUK TEKNIS RPLP & RTPLP

ii PETUNJUK

DAFTAR ISI PRAKATA | iii DAFTAR ISI | v

BAB I | PENYUSUAN RENCANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (RPLP) | 1 Ketentuan Umum 1.1. Pengertian | 2 1.2. Syarat‐syarat Penyusunan RPLP | 2

BAB II | LANGKAH‐LANGKAH PENYUSUNAN RPLP | 5 Langkah‐Langkah Penyususnan RPLP | 6

BAB III | PENYUSUAN RENCANA TINDAK PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (RTPLP) | 21 Ketentuan Umum 3.1. Pengertian | 22 3.2. Syarat‐syarat Penyusunan RPLP | 22

BAB IV | LANGKAH‐LANGKAH PENYUSUNAN RTPLP | 23 Langkah‐Langkah Penyususnan RTPLP | 24

LAMPIRAN‐LAMPIRAN | 33


v

vi PETUNJUK TEKNIS RPLP & RTPLP

ii PETUNJUK

BAB I PENYUSUNAN RENCANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (RPLP)


1

Ketentuan Umum 1.1.

Pengertian a. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) adalah rencana tata ruang pembangunan di tingkat kelurahan/desa untuk kurun waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan cita‐cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka serta mendukung kesiap‐siagaan masyarakat terhadap bencana. b. RPLP berupa dokumen rencana tata ruang yang dilengkapi dengan peta berskala 1: 1.000 atau 1:5.000 dari suatu kelurahan/desa. c. RPLP berisi peta kondisi eksisting atau rona awal, peta topografi dan peta rencana peruntukan lahan lima tahun ke depan, analisis perkara‐perkara kritis kemungkinan kerusakan lingkungan dan sosial, rencana infrastruktur, rencana fasilitas dan utilitas permukiman, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (RPLS), aturan‐aturan dan kesepakatan‐kesepakatan tentang pembangunan kawasan. d. RPLP merupakan pedoman dan alat kontrol/pengawasan pembangunan kawasan bagi masyarakat, pemerintah, swasta, LSM dan donor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan permukiman di tingkat kelurahan/desa.

1.2.

Syarat‐syarat Penyusunan RPLP a. Ada kemauan masyarakat untuk membangun kelurahan/desa mereka secara lebih terencana, memiliki tata ruang yang tanggap bencana dan lebih baik dari sebelumnya b. Tersedia atau dapat diadakan peta topografi peta rencana peruntukan lahan yang berskala 1 : 1.000 atau 1 : 5.000

c. Telah terbentuk BKM yang berfungsi dengan baik. d. RPLP harus disusun dan disepakati oleh warga masyarakat dan kesepakatan tersebut disyahkan oleh Lurah dan BKM/LKM. Sebelum disahkan oleh kedua pihak tersebut, RPLP perlu dikonsultasikan dengan Bappeda dan dinas/instansi terkait yang tergabung dalam Pokja Teknis PLPBK, untuk memastikan bahwa RPLP tersebut telah selaras dan terintegrasi dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan kota/kabupaten secara keseluruhan dan untuk mengelola lingkungan secara baik. e. RPLP disusun sebelum atau bersamaan dengan penyususnan RTPLP (Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman) dari kawasan prioritas dan dimulai dengan kegiatan pemetaan swadaya (Community‐Self Survey). f.

2

Dinas terkait (seperti: Dinas Tata Kota, Dinas Lingkungan Hidup/ BAPPEDALDA, BAPPEDA, dsb) yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan pelayanan kota/kabupaten yang tergabung dalam TIM Teknis PLPBK memberikan arahan dan masukan agar RPLP dapat menghasilkan rencana tata ruang kelurahan/desa yang


terintegrasi dan berkesinambungan dengan sistem pengembangan infrastruktur atau jaringan utilitas kota/kabupaten secara keseluruhan. g. Penyusunan RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) ini harus dilakukan secara partisipatif artinya akan melibatkan tiga unsur utama pembangunan yaitu sektor masyarakat, sektor pemerintah dan sektor usaha dalam proses pengambilan keputusan, dengan memberikan peran pengambil keputusan final kepada sektor masyarakat yang untuk siapa pembangunan dilakukan. h. Proses pelaksanaannya dilakukan dengan pengembangan gagasan dan konsep serta penyiapan kegiatan dirumuskan oleh masyarakat dan selanjutnya akan melakukan dialog interaktif dan konsultasi dengan pihak pihak pemangku kepentingan yaitu unsur pemerintahan dan sektor usaha.


3

4


BAB II LANGKAH‐LANGKAH PENYUSUNAN RPLP


5

Langkah‐Langkah Penyusunan RPLP Adapun langkah‐langkah penyusunan RPLP dapat dibaca dibawah ini. Langkah 1 a. Pemetaan Sosial dan Pemasyarakatan Pemetaan Sosialisasi Swadaya (PS) tingkat Kegiatan ini dilakukan oleh fasilitator sebelum pelaksanaan Kelurahan/ rembug warga di tingkat kelurahan/desa. Dalam kegiatan ini Desa fasilitator akan melakukan orientasi lapangan untuk mengenal kondisi sosial/peta sosial masyarakat kelurahan/desa serta peta pelaku (stakeholder) kunci yang ada di wilayah dampingannya yang nantinya akan dilibatkan dalam kegiatan rembug warga. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemasyarakatan PS secara informal melalui kegiatan penyebaran media informasi tentang kegiatan yang akan dan diskusi‐diskusi informal dengan pihak pemerintah desa, pengusaha dan tokoh‐tokoh masyarakat. b. Rembug Warga Setelah melakukan pemetaan sosial dan mendapatkan gambaran kondisi masyarakat, selanjutnya fasilitator membantu BKM/LKM melakukan rembug warga untuk menjelaskan rencana kerja yg akan dilakukan dalam rangka PLPBK. Rembug warga ini harus menghadirkan secara serimbang kaum perempuan dan laki‐laki serta penyandang cacat.

Untuk lokasi‐ lokasi dimana fasilitator sdh mengenal kondisi masyarakat dan dikenal masyarakat kegiatan a. Ini dpt dilewatkan & langsung ke kegiatan b.

Hasil : Hasil yang diharapkan adalah masyarakat mengetahui dan memahami tentang apa yang akan dilakukan dalam rangka PLPBK, yang akan dilaksanakan di kelurahan, serta terbangunnya semangat masyarakat utk segera melaksanakan Pelaku: Lurah, TIPP, BKM dibantu Tim Fasilitator

Langkah 2 a. Penggalangan relawan dan pembentukan Tim PS Penyiapan b. Penguatan Tim PS melalui pelatihan dan bimbingan Tim PS c. Penyiapan instrumen survai Pelaku TIPP dibantu Tim Fasilitator dan Korkot

6


Langkah 3 Penyiapan Peta Dasar

Langkah selanjutnya adalah penyiapkan peta dasar. Peta dasar adalah peta awal sebagai peta kerja dimana kondisi rona awal/eksisting dapat digambarkan atau dipetakan. 1) Identifikasi dan pengumpulan berbagai peta yang dapat digunakan untuk menyusun Peta Dasar Korkot bersama Tim Fasilitator berkoordinasi dengan berbagai dinas dan lembaga/instansi terkait untuk identifikasi dan mengumpulkan berbagai peta yang gayut untuk dikonversikan menjadi Peta Dasar Sebagai acuan pembuatan peta dasar dapat menggunakan:  Foto udara Untuk memperolehnya Korkot dapat berkoordinasi dengan : − Pemerintah Kota/Kabupaten, atau − Bakorsutanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional), atau − BPN (Badan Pertanahan Nasional), atau  Peta dari BPN, atau  Peta yang telah ada yang dibuat oleh lembaga lain, atau  Peta‐peta lain yang layak untuk menjadi acuan

Bila peta dasar sulit diperoleh dapat digunakan peta Google


7

Contoh: Foto Udara : Desa Gampong Baro Banda Aceh, sesudah tsunami

2) Tim Korkot kemudian membuat peta dasar dari foto udara yang telah didapat. Setelah peta peta yang dibutuhkan terkumpul maka Tim Korkot merangkum dan mengkonversikannya menjadi Peta Dasar dalam bentuk peta garis. Upayakan agar gambar peta dasar ini seakurat mungkin, dengan skala peta 1 : 1000. Penggambaran peta dasar dapat dilakukan dengan cara: a. Menggambar dengan menggunakan computer (Auto CAD, atau software lainnya). b. Menggambar secara manual langsung dalam bentuk hardcopy.

8


Contoh: Pembuatan Peta Dasar dengan memakai Foto Udara

3) Tuliskan nama tiap benda (obyek) yang ada dalam peta dasar (nama jalan yang ada sesuai nama aslinya, hutan/sawah, gedung, dsb). Penamaan ini boleh dalam bentuk kode/simbol pada gambar lalu menuliskan keterangan/nama pada kolom “legenda” disamping gambar Hasil : Telah tersedia peta dasar dalam bentuk peta garis dengan skala 1:000 atau 1:5000 untuk peta kerja dalam menyusun peta rona awal (kondisi eksisting) dan peta‐peta tematik lainnya.


9

Contoh: Foto Udara yg telah diubah menjadi peta garis sebagai Peta Dasar

Isi peta dasar minimal meliputi : Peta dasar harus memuat hal‐hal sbt : a. Jaringan  Jaringan jalan dan batas‐batasnya  Jaringan pola aliran air (spt selokan, sungai, dsb) b. Hamparan  Batas‐batas tanah/persil  Batas‐batas hutan, sawah atau pepohonan.  Batas‐batas bukit, danau, sungai, jurang.  Batas‐batas dataran rendah atau tanah yang terendam air.  Batas‐batas kawasan khusus (kuburan, lindung, dsb) c. Bangunan  Bangunan rumah yang masih berdiri.  Bangunan khusus (mesjid, gereja, kantor kelurahan/desa, dsb)  Sisa‐sisa bangunan \ Pelaku : Tim Korkot

10


Langkah 4 Tinjauan Dokumen Pembanguna n

Langkah 5 Tinjauan thd PS yang ada

Peninjauan terhadap dokumen perencanaan tata ruang merupakan suatu upaya untuk memahami dan sinkronisasi terhadap kebijakan penataan ruang yang ada dengan penyusunan RPLP, hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dalam perencanaan, karena RPLP ini harus merupakan bagian dari perencanaan tata ruang yang lebih tinggi atau bahkan menjadi masukan bagi perencanaan yang ada. Kajian dokumen ini juga sebagai bahan dalam penyiapan penyusunan RPLP mulai dari langkah pemetaan sampai dengan pembuatan program kegiatan Dokumen yang perlu ditinjau adalah antara lain : a. Recana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) Kabupaten b. Recana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Ibukota Kecamatan c. Recana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) d. Recana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) e. RPJM Kota/Kabupaten f. Rencana pembangunan kelurahan/desa yang ada (Renstra Kelurahan/RPJMDes) Hasil : Kompilasi kebijakan dan program pembangunan pada masing‐ masing dokumen diatas dan peta‐peta yang relevan sebagai bahan kelengkapan peta dasar dan peta rona awal. Pelaku : TIPP, TAPP, Tim PS, Tim Fasilitator. Tinjauan ini perlu dilakukan untuk menilai apakah temuan dalam pemetaan swadaya yang lalu sdh cukup memadai dalam memberikan gambaran persoalan dan potensi kelurahan/desa dan dapat diilustrasikan dalam peta rona awal atau peta tematik. Bila ternyata belum cukup maka dapat dilanjutkan dengan melakukan pemetaan swadaya lanjutan. Tinjauan ini dilakukan setelah peta dasar siap sehingga hasil tinjauan dapat dikonversikan ke peta Hasil : Hasil PS yang ada dikonversikan dalam peta melengkapi peta rona awal dan peta tematik (potensi dan persoalan)

Di harapkan hal ini sudah diperoleh pada waktu Forum Konsultasi 1 dimana pemkot/kab menjelaskan kebijakan dan program pembangunan kota/kabupaten Bahan/data‐ data tersebut diperoleh dari dinas/instansi di kota/kabupate n, lurah dan BKM sendiri utk PJM Pronangkis

Bila hasil tinjauan menemukan bahwa PS yg ada cukup memadai maka dpt langsung dikonversikan dalam peta dan dilanjutkan ke Langkah 7


11

Langkah 6 Pemetaan Swadaya (lanjutan)

12

Pelaku : Tim PS, TIIP, TAPP dibantu Tim Fasilitator Pemetaan Swadaya adalah suatu metoda survey lapangan yang dilakukan oleh warga masyarakat secara parisipatif untuk menilai kondisi masyarakat dan lingkungannya serta merumuskan sendiri berbagai persoalan yang dihadapi dan potensi yang dimilliki sehingga dapat merumuskan berbagai alternatif pemecahan (proses pelaksanaan peta swadaya lihat lampiran 2). Survey lapangan adalah untuk mendapat data primer dan dpt berbentuk teks, angka dan sketsa gambar yang tidak berskala yang akan dipindahkan kedalam peta yang berskala (peta rona awal dan tematik). Selanjutnya peta‐peta hasil survey lapangan ini akan digunakan sebagai penyiapan analisis potensi dan persoalan serta bagaimana pemecahannya Hasil  Profil kelurahan  Data dan profil warga miskin  Data kondisi perumahan dan persoalannya  Data dan profil mata pencaharian penduduk  Peta Peruntukkan Lahan (land use)  Peta Persil/Tapak Perpetakan Lahan  Peta Perletakan Rumah (khususnya KK miskin)  Peta Jaringan Jalan  Peta Jaringan Transport dan Simpul‐simpul Perhentian/Halte  Peta Jaringan Drainasi/Pematusan dan arah aliran air (sungai)  Peta Jaringan Saluran Limbah Rumah Tangga  Peta Jaringan Pengelolaan Sampah  Peta Jaringan Air Bersih  Peta Jaringan Listrik, dll  Peta kondisi dan penyebaran sarana (jenis, sebaran, cakupan pelayanan, dsb)  Peta potensi sosial, ekonomi, sumber alam, sumberdaya manusia Pelaku : Tim PS, TIIP, TAPP dibantu Tim Fasilitator


Langkah 6 ini dilakukan bila Langkah 5 dianggap tidak memadai.

Proses Pemetaan Swadaya: (1) TIPP dibantu oleh TAPP dan Tim Fasilitator menetapkan terlebih dahulu aspek‐aspek yang akan dicari informasinya dan dipetakan dalam Pemetaan Swadaya. Pada dasarnya yang mau di cari informasinya adalah a. Potensi dan b. Persoalan Potensi ini mencakup Potensi Alam, Potensi Manusia, Potensi Sosial Budaya dan Potensi Ekonomi Persoalan mencakup : Persoalan Sosial, Persoalan Ekonomi dan Persoalan fisik (lingkungan alami dan lingkungan buatan termasuk pelayanan prasarana dan sarana) Yang termasuk ke dalam prasarana dan sarana lingkungan adalah: - Perumahan - Jalan (termasuk jalan setapak) - Sistem drainase (saluran pembuangan air) - Sistem air bersih - Sistem sanitasi - Sistem persampahan - Pelayanan sosial ekonomi (sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, ruang terbuka, perbelanjaan, dll) (2) TIPP, TAPP mengorganisasi Tim PS melakukan survai lapangan (transek) untuk mendata berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan potensi yang dimiliki dan menuangkannya dalam peta dasar/kerja menjadi peta rona awal (3) Selain itu, Tim PS juga mencatat kondisi prasarana dan sarana lingkungan (baik yang masih baik atau sudah rusak) tersebut ke dalam Format Profil Prasarana dan Sarana Lingkungan. (4) Tim PS juga mencatatkan daftar persoalan dan potensi permukiman dengan mengisi Format Persoalan dan Potensi Masyarakat. (5) Apabila semua aspek prasarana dan sarana lingkungan sudah dipetakan dengan lengkap dan kondisi prasarana dan sarana tersebut juga sudah dicatat, maka disusunlah peta Rona Awal


13

Peta Rona Awal Peta rona awal adalah peta dasar yang telah dilengkapi dengan berbagai data dan informasi terbaru. Sumber data dan informasi peta rona awal dapat diperoleh dari :  Pemetaan swadaya yang telah dilakukan sebelumnya (melalui P2KP/PNPM MP)  Survey lapangan (untuk melengkapi data‐data hasil pemetaan swadaya sebelumnya). Proses Penyusunan Peta Rona Awal  Survey lapangan (ground survey); untuk mengumpulkan semua data primer dan informasi terkini dari kondisi lapangan.  Survey pustaka, mengumpulkan data‐data sekunder dan dokumen perencanaan yang ada (RTRW – RPJMDes)  Verifikasi lapangan, untuk mencocokkan sekali lagi calon Peta Rona Awal dengan kondisi lapangan dan sekaligus mengecek apakah semua kondisi lapangan telah tergambarkan dalam Peta Rona Awal.  Setelah tiga proses tersebut dilakukan dengan baik dan benar maka siaplah Peta Rona Awal. (proses pentahapan pembuatan peta rona awal dan contoh‐contoh hasil verikifikasi dilapangan lihat lampiran 3). Jadi Peta Rona Awal adalah hasil survai lapangan dalam rangka PS yang dikonversikan dalam peta, yang mencakup sebaran KK miskin (PS2), kondisi perumahan, kondisi prasarana dan sarana Data tertulis dan peta Rona Awal inilah hasil lengkap PS

Contoh: Peta Dasar yang telah dilengkapi dengan informasi hasil survei swadaya

14


yang terkini sehingga peta tersebut kemudian disebut sebagai draft Peta Rona Awal

Langkah 7 Penetapan kawasan prioritas

Langkah 8 Forum Konsultasi 2

Langkah 9 Analisis

Langkah ini adalah untuk menetapkan lokasi kawasan yang diprioritaskan untuk digarap dalam PLPBK Untuk menentukan kawasan priotitas tentunya adalah kawasan yang paling buruk dalam kelurahan tersebut. Untuk mendapatkan kawasan tersebut dapat dilakukan dengan superimposed antara peta‐peta tematik (kondisi perumahan, kondisi pelayanan prasarana air minum, sanitasi, jalan, drainase, dan sarana dasar spt kesehatan, pendidikan, transportasi, dsb) Hal tersebut dilakukan melalui proses diskusi kelompok atau diskusi kelompok terarah dengan menggunakan peta‐peta hasil PS Hasil Lokasi kawasan prioritas ditentukan Pelaku: Warga kelurahan, perempuan dan laki‐laki, TIPP. TAPP, Tim PS dibantu Tim Fasilitator Forum konsultasi ini untuk menyepakati lokasi kawasan prioritas dan garis besar rencana penataan kawasan Hasil Kawasan prioritas disepakati dan garis besar penataan kembali kawasan prioritas disepakati Pelaku Pokja Teknik PLPBK, Lurah, BKM, TIPP, TAPP Analisis adalah tindakan untuk mengkaji dan menilai/mengukur sebuah perkara (issue) berdasarkan data‐data secara kualitatif dan kauntitatif untuk mendapatkan sebuah kesimpulan (contoh analisis untuk menentukan kebutuhan dalam program kegiatan lihat lampiran 4). “Sebaiknya dalam melakukan analisis digunakan metode pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat” Hasil : Data‐data kuantitatif dan kualitatif serta kajian‐kajian dari berbagai potensi dan permasalahan yang mengarah pada sebuah kesimpulan, selanjutnya hasil analisis ini digunakan sebagai dasar untuk langkah penyiapan rencana kebutuhan dan prioritas ke

Pada akhir Langkah 8 sudah dapat dilakukan penyusunan RTPLP secara paralel


15

Langkah 10 Analisis Risiko Bencana

16

depan. Secara visual hasil analisis potensi dan masalah ini berupa peta‐peta dan ulasan diskriptif. Kegiatan analisis ini dilakukan melalui mekanisme rembug warga dengan Diskusi Kelopmpok Terarah (DKT)/FGD. Tata cara pelaksanaan DKT/FGD dapat dilihat pada Lampiran 5. Selama proses analisis potensi dan persoalan perlu ditinjau perencanaan yang sudah ada seperti Renstra Kelurahan, PJM Pronangkis/RPJMDes, jika dalam tinjauan pada Renstra Kelurahan dan PJM Pronangkis/RPJMDes terdapat hal‐hal yang memiliki kesamaan atau kecocokan terhadap prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan RPLP, maka proses analisis ini tidak perlu dilakukan dan bisa menggunakan data‐data dari dokumen Renstra dan PJM Pronangkis/RPJMDes dan langsung menuju langkah selanjutnya (langkah 9) yaitu analisis Resiko Bencana Hasil analisis penduduk, sosial, ekonomi yang sudah ada pada studi‐studi atau dokumen‐dokumen sebelumnya dan masih relevan dengan kondisi saat ini dapat digunakan/dicuplik kedalam analisis ini. Pelaku : Warga kelurahan (perempuan, laki‐laki dan penyandang cacat), TIIP, TAPP, Tim PS, dibantu Tim Fasilitator Melakukan analisis pada desa/kelurahan yang memiliki kawasan‐kawasan rawan bencana dan resiko yang ditimbulkan, selain itu juga analisis yang berkaitan dengan mitigasi bencana Kawasan‐kawasan yang menjadi bahan analisis resiko bencana adalah :  Kawasan padat penduduk dan pemukiman  Kawasan yang memiliki kelerengan lahan yang terjal  Kawasan bantaran sungai  Kawasan lereng gunung berapi  Kawasan pantai  Dll Hasil : Teridentifikasi kawasan‐kawasan yang memiliki resiko rawan bencana yang dituangkan kedalam peta kawasan rawan bencana dan resikonya, dan langkah‐langkah mitigasi bencana. (lihat lampiran 6 tentang mitigasi bencana).


Langkah 11 Pembanguna n Visi Kelurahan/ Desa

Langkah 12 Penyusunan RPLP

Untuk melengkapi hasil identifikasi kawasan resiko rawan bencana, sebaiknya diselaraskan dengan data‐data tentang kawasan‐kawasan yang memiliki resiko bencana dari instansi/dinas yang berkompeten (bisa dicari di Kabupaten Kegiatan analisis resiko bencana ini dilakukan melalui mekanisme rembug warga dengan Diskusi Kelompok Terarah (DKT)/FGD Pelaku : Warga kelurahan (perempuan, laki‐laki dan penyandang cacat), TIIP, TAPP, Tim PS dan Tim Fasilitator Pembangunan Visi ini penting sekali sebagai kiblat pembangunan kelurahan/desa tersebut. Memberikan arah mau kemana pembangunan kelurahan dilakukan. Sebaiknya dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, baik dari sisi jender dan usia. Sebelum melakukan kegiatan pengembangan Visi, perlu ditinjau terlebih dahulu visi kelurahan/desa yang sudah ada pada PJM atau RPJMDes. Apakah visi tersebut masih sesuai dan dpt mendukung PLPBK atau harus diperbaharui. Membangun visi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dari mulai gerak jalan dilanjutkan rapat akbar, lomba melukis, diskusi kelompok terarah, sampai dengan penggunakan media elektronik dan web, dsb Yang perlu diperhatikan sebanyak mungkin melibatkan berbagai unsur masyarakat Hasil Visi masyarakat untuk kelurahan/desa mereka terbangun dan disepakati Pelaku Lurah, BKM, TIPP, TAPP, Warga kelurahan perempuan dan laki‐laki dari berbagai tingkatan umum dan matapencaharian Dari visi yang sdh dibangun dan kondisi nyata saat ini (lihat peta Rona Awal) dan persoalan yang sedang dihadapi dengan tetap berorientasi pada visi bersama dikembang tata ruang yang lebih mendukung pola penghidupan dan kehidupan warga kelurahan tersebut (Sosial‐Ekonomi‐Lingkungan) Peta tata ruang tersebut harus mencakup 3 hal, tata guna


17

lahan, jaringan utama prasarana dan (kalau ada) jalur mitigasi bencana a. Peta rencana penggunaan lahan, mengatur tentang  Kawasan permukiman  Kawasan pertanian, perkebunan, tambak, hutan dsb  Kawasan komersial (pasar, toko, warung, dsb)  Kawasan jalur hijau, taman kota, kuburan dsb)  Persebaran fasilitas umum dan sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan, MCK, dsb)  Kawasan khusus atau sensitif (militer, cagar budaya, dsb) b. Peta rencana jaringan, mengatur tentang  Jaringan jalan  Jaringan drainase  Jaringan limbah rumah tangga  Jaringan listrik  Jaringan air bersih  Jaringan irigasi  Pengaturan pembuangan limbah industri (jika dibutuhkan) c. Peta rencana mitigasi bencana, mengatur tentang  Jalur evakuasi  Area evakuasi  Kawasan rawan bencana (alam dan buatan manusia) Hasil Dokumen RPLP secara umum memuat : a. Arahan pengembangan kelurahan kedepan, secara Sosial –Ekonomi – Lingkungn sebagai strategi mencapai Visi pembangunan kelurahan yang disepakati. b. Peta penggunaan lahan (kondisi eksisting) c. Peta analisis kawasan rawan bencana d. Peta rencana tata ruang kelurahan e. Peta rencana mitigasi bencana f. Peta rencana jaringan jalan g. Peta rencana jaringan drainase dan arah aliran air h. Peta jaringan pengelolaan sampah i. Peta jaringan pengelolaan limbah rumah tangga j. Peta sebaran fasilitas umum dan fasiltas sosial k. Aturan bersama awal yang disepakati warga Pelaku Warga kelurahan (perempuan, laki‐laki dan penyandang cacat), TIIP, TAPP, Tim PS dan Tim Fasilitator

18


Langkah 13 Sosialisasi draft RPLP dan Aturan Bersama

Sosialisasi draft ini perlu agar masyarakat kelurahan menyadari kemajuan pekerjaan PLPBK dan sebagai peluang untuk memberikan masukan Hasil  Draft RPLP, RTPLP dan aturan bersama dipahami warga  Warga mendiskusikan draft tersebut sesuai kebutuhan masing‐masing disetiap kesempatan/pertemuan  Warga memberikan masukan Pelaku TIPP, TAPP, Tim PS dibantu Tim Fasilitator

Langkah 14 Hasil Finalisasi  Draft RPLP dan aturan bersama serta kebutuhan kelembagaan secara garis besar disepakati oleh TIPP, draft RPLP TAPP, BKM dan Lurah dan Aturan Bersama  TIPP, TAPP dibantu Tim Fasilitator menyusun RPLP dan aturan bersama yang telah final. Pelaku TIPP, TAPP, Tim PS dibantu Tim Fasilitator Langkah 15 Draft yg sdh disepakati oleh tim kemudian dikomunikasikan lagi Uji publik dalam suatu bazar pembangunan untuk mendapatkan masukan dan bazar akhir (public editing) pembanguna n Hasil RPLP dan aturan bersama sdh dikoreksi masyarakat dan final

Sosialisasi ini dilaku secara serial di berbagai pertemuan warga Publikasi melalui berbagai media warga

Draft RPLP dan aturan bersama dpt juga dipasang di ruang publik

Pelaku TIPP, TAPP Langkah 16 Forum konsultasi ini untuk menyepakati rencana penataan Forum lingkungan permukiman (RPLP). Konsultasi 3 Hasil RPLP disepakati dan siap untuk disahkan oleh Pemkot/Pemkab Pelaku Pokja Teknik PLPBK, Lurah, BKM, TIPP, TAPP


19

Langkah 17 Sosialisasi hasil ksepakatan

RPLP yang sdh final dan sdh dikonsultasikan ke TKPKD disosialisasi ke masyarakat kelurahan utk membangun kesepahaman dan semangat. Hasil Unsur unsur masyarakat menunjukkan komitmen masing‐ masing dan siap melakukan berbagai perubahan Pelaku Lurah, BKM, TIPP, TAPP

20


Hasil final sebaiknya dipasang diruang publik dan dikelurahan Publikasi melalui berbagai media warga

BAB III PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (RTPLP)


21

Ketentuan Umum 1. Pengertian a. Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) merupakan bagian dari Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) tingkat kelurahan yang diprioritaskan penanganannya. Penyusunan RTPLP diprioritaskan pada kawasan permukiman miskin yang terburuk diwilayah Kelurahan. b. Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) adalah rencana rinci tata ruang dengan kedalaman rencana penataan bangunan dan lingkungan kawasan prioritas permukiman miskin, untuk kurun waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan cita‐cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka serta mendukung kesiap‐siagaan masyarakat terhadap bencana. c. RTPLP berupa dokumen rencana tata ruang kawasan prioritas yang dilengkapi dengan peta berskala 1: 1.000 d. RTPLP merupakan pedoman dan alat kontrol/pengawasan pembangunan kawasan prioritas permukiman miskin, bagi masyarakat, pemerintah, swasta, LSM dan donor yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan penataan dan pembangunan permukiman di kawasan prioritas tersebut. 2. Syarat‐syarat Penyusunan RTPLP Syarat‐syarat penyusunan RTPLP pada dasarnya sama dengan proses penyusunan RPLP. dua produk perencanaan tersebut dapat dilakukan secara paralel. Namun penekanan penyusunan RTPLP difokuskan pada hal‐hal, sebagai berikut: a. RTPLP disusun setelah pelaksanaan kegiatan RPK, Pemetaan Swadaya kelurahan dan setelah disepakatinya penetapan kawasan prioritas permukiman miskin oleh warga dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bila kawasan prioritas telah disepakati, maka proses penyusunan RPLP perencanaan tingkat Kelurahan dan RTPLP perencanaan tingkat kawasan prioritas dapat dilakukan secara paralel. Hanya saja TIPP dan pelaku perencanaan lainnya perlu memperhatikan keselarasan/sinkronisasi perencanaan RPLP dan RTPLP b. RTPLP merupakan perencanaan yang lebih rinci dan terukur yang disajikan pada peta dasar dan tematik yang berskala 1 : 1.000 c. RTPLP harus disusun dan disepakati oleh warga masyarakat dan kesepakatan tersebut disyahkan oleh Lurah dan BKM/LKM. Sebelum disahkan oleh kedua pihak tersebut, RTPLP perlu disepakati Pemerintah Kabupaten/Kota, melalui forum konsultasi Tim Teknis PLPBK dan sekaligus untuk memastikan bahwa RTPLP tersebut telah selaras dan terintegrasi dengan RPLP maupun dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan kelurahan secara keseluruhan.

22


BAB IV LANGKAH‐LANGKAH PENYUSUNAN RTPLP


23

1.

Langkah‐Langkah Penyusunan RTPLP RTPLP merupakan bagian dari RPLP yang fokus pada perncanaan kawasan prioritas yang disajikan secara lebih rinci dan terukur. Oleh karena itu, Langkah‐langkah penyusunan RTPLP sama dengan langkah‐langkah penyusunan RPLP dan proses penyusunannya dapat dilakukan secara paralel. Namun langkah‐langkah penyusunan RTPLP lebih ditekankan pada hal‐hal, sebagai berikut:

Langkah 1 Sosialisasi tingkat kawasan Prioritas permukiman miskin yang terpilih sebagai lokasi perencanaan RTPLP

a. Pemetaan Sosial dan Pemasyarakatan Pemataan Swadaya Kegiatan ini dilakukan oleh fasilitator sebelum pelaksanaan musyawarah warga di tingkat kawasan. Dalam kegiatan ini fasilitator akan melakukan orientasi lapangan untuk mengenal kondisi sosial/peta sosial masyarakat kawasan prioritas, mengenal peta pelaku (stakeholder) kunci yang ada di kawasan prioritas yang nantinya akan dilibatkan dalam kegiatan musyawarah warga. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemasyarakatan PS secara informal melalui kegiatan penyebaran media informasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan diskusi‐diskusi informal dengan pihak pemerintah desa, pengusaha dan tokoh‐tokoh masyarakat. b. Musyawarah Warga Setelah melakukan pemetaan sosial dan mendapatkan gambaran kondisi masyarakat, selanjutnya fasilitator membantu BKM/LKM dan TIPP melakukan musyawarah warga untuk menjelaskan rencana kerja penyusunan RTPLP. Musyawarah warga ini harus menghadirkan secara seimbang kaum perempuan dan laki‐laki serta kaum rentan, khususnya di kawasan prioritas Hasil :  Masyarakat mengetahui dan memahami isi RTPLP bagian dari RPLP, yang akan dilaksanakan di kawasan prioritas permukiman miskin,  Terbangunnya semangat masyarakat utk segera melaksanakan Pelaku: Lurah, TIPP, BKM dibantu Tim Fasilitator

24


Untuk lokasi‐ lokasi dimana fasilitator sdh mengenal kondisi masyarakat dan dikenal masyarakat. kegiatan a. Ini dpt dilewatkan & langsung ke kegiatan b.

Langkah 2 Penyiapan PS

Langkah 3 Penyiapan Peta Dasar Kawasan Prioritas sebagai bagian dari wilayah Kelurahan PLPBK

Langkah 4 Tinjauan Dokumen Pembangunan yang mempengaruhi perkembangan wilayah Kelurahan dan Khususnya Kawasan prioritas permukiman miskin

a. Penguatan Tim PS melalui pelatihan dan bimbingan b. Penyiapan instrumen survey Pelaku TIPP dibantu Tim Fasilitator dan Korkot Langkah selanjutnya adalah penyiapkan peta dasar kawasan prioritas prioritas miskin. Peta dasar adalah peta awal sebagai peta kerja dimana kondisi rona awal/eksisting dapat digambarkan atau dipetakan. Hasil : Telah tersedia peta dasar dalam bentuk peta garis dengan skala 1:1000 untuk peta kerja dalam menyusun peta rona awal (kondisi eksisting) dan peta‐peta tematik lainnya. Isi peta dasar minimal meliputi :  Batas blok peruntukan lahan dan bangunan (batas antar blok peruntukan)  Kaveling/persil bangunan  Jaringan (jalan, drainase, limbah manusia, irigasi, utilitas)  Fasilitas umum/sosial Pelaku : Tim Korkot, Tim Peninjauan terhadap dokumen perencanaan tata ruang merupakan suatu upaya untuk memahami dan sinkronisasi terhadap kebijakan penataan ruang yang ada dengan penyusunan RPLP dan RTPLP, hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dalam perencanaan. RTPLP harus merupakan bagian dari perencanaan RPLP dan perencanaan tata ruang yang lebih tinggi atau bahkan menjadi masukan bagi perencanaan yang ada. Kajian dokumen ini juga sebagai bahan dalam penyiapan penyusunan RTPLP mulai dari langkah pemetaan sampai dengan pembuatan program kegiatan Dokumen yang perlu ditinjau adalah antara lain : o Recana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) o Recana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), RP4D dan rencana‐rencana pengembangan permukiman dan perumahan lainnya. Kajian

Bila peta dasar sulit diperoleh dapat digunakan peta Google

Di harapkan hal ini sudah diperoleh pada waktu Forum Konsultasi 1 dimana pemkot/kab menjelaskan kebijakan dan program pembangunan kota/kabupaten Bahan/data‐data tersebut diperoleh dari dinas/instansi di kota/kabupaten, lurah dan BKM


25

Langkah 5 Tinjauan thd PS yg ada dan terkait dengan kawasan prioritas permukiman miskin

Langkah 6 Pemetaan Swadaya (lanjutan)

26

dokumen kebijakan ini dilakukan bersamaan pada sendiri utk PJM Pronangkis saat penyusunan RPLP dan RTPLP. Hasil : Kompilasi kebijakan dan program pembangunan pada masing‐masing dokumen diatas dan peta‐peta yang relevan sebagai bahan kelengkapan peta dasar dan peta rona awal. Pelaku : TIPP, TAPP, Tim PS, Tim Fasilitator. Tinjauan ini perlu dilakukan untuk menilai apakah Bila hasil temuan dalam pemetaan swadaya yang lalu sdh cukup tinjauan memadai dalam memberikan gambaran persoalan menemukan dan potensi kawasan prioritas terpilih. Apakah dapat bahwa PS yg ada diilustrasikan dalam peta rona awal atau peta tematik. cukup memadai Bila ternyata belum cukup maka dapat dilanjutkan maka dpt dengan melakukan pemetaan swadaya lanjutan. langsung dikonversikan Tinjauan ini dilakukan setelah peta dasar siap sehingga dalam peta dan hasil tinjauan dapat dikonversikan ke peta dilanjutkan ke Langkah 7 Hasil : Hasil PS yang ada dikonversikan dalam peta melengkapi peta rona awal dan peta tematik (potensi dan persoalan) Pelaku : Tim PS, TIPP, TAPP dibantu Tim Fasilitator Pemetaan Swadaya kawasan prioritas dilakukan Langkah 6 ini secara paralel dengan kegiatan Pemetaan Swadaya dilakukan bila Kelurahan. Namun Pemetaan Swadaya kawasan Langkah 5 prioritas harus disajikan lebih rinci dan terukur pada dianggap tidak memadai. peta berskala 1:1000. Hasil  Profil kawasan prioritas permukiman miskin  Data dan profil warga miskin  Data kondisi bangunan (rumah dan fasilitas) dan persoalannya  Data tata letak bangunan dan persoalannya  Data kondisi dan persoalan RTH/Ruang Publik  Data kondisi dan persoalan sistem air bersih  Data kondisi dan persoalan sistem sanitasi  Data kondisi dan persoalan sistem persampahan  Data kondisi dan persoalan sistem drainase




Data kondisi dan persoalan sistem sirkulasi (jaringan jalan)  Data kondisi dan persoalan sarana (jenis, sebaran, cakupan pelayanan, dsb)  Data potensi sosial kehidupan  Data potensi kegiatan usaha (ekonomi lokal)  Data potensi sumber daya alam  Data lokasi potensi bencana Pelaku : Tim PS, TIIP, TAPP dibantu Tim Fasilitator Proses Pemetaan Swadaya: (1) TIPP dibantu oleh TAPP dan Tim Fasilitator menetapkan terlebih dahulu aspek‐aspek yang akan dicari informasinya dan dipetakan dalam Pemetaan Swadaya. Pada dasarnya informasi yang ingin diperoleh : 1. Potensi 2. Persoalan Potensi ini mencakup: Potensi Alam, Potensi Manusia, Potensi Sosial Budaya dan Potensi Ekonomi Persoalan mencakup : Persoalan Sosial, Persoalan Ekonomi dan Persoalan fisik (lingkungan alami dan lingkungan buatan termasuk pelayanan prasarana dan sarana, serta potensi bencana) Yang termasuk ke dalam prasarana dan sarana lingkungan adalah: - Bangunan Perumahan - Jalan (termasuk jalan setapak) - Sistem drainase (saluran pembuangan air) - Sistem air bersih - Sistem sanitasi - Sistem persampahan - Pelayanan sosial ekonomi (sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, ruang terbuka, perbelanjaan, dll) (2) TIPP, TAPP mengorganisasi Tim PS melakukan transek untuk mendata berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan potensi yang dimiliki dan menuangkannya dalam peta dasar/kerja menjadi peta rona awal


27

(3) Selain itu, Tim PS juga mencatat kondisi prasarana dan sarana lingkungan (baik yang masih baik atau sudah rusak) tersebut ke dalam Format Profil Prasarana dan Sarana Lingkungan. (4) Tim PS juga mencatatkan daftar persoalan dan potensi permukiman dengan mengisi Format Persoalan dan Potensi Masyarakat. (5) Apabila semua aspek prasarana dan sarana lingkungan sudah dipetakan dengan lengkap dan kondisi prasarana dan sarana tersebut juga sudah dicatat, maka disusunlah peta Rona Awal kawasan prioritas yang lebih rinci dari hasil PS Kelurahan Peta Rona Awal Peta rona awal adalah peta dasar yang telah dilengkapi dengan berbagai data dan informasi terbaru. Sumber data dan informasi peta rona awal dapat diperoleh dari :  Pemetaan swadaya yang telah dilakukan sebelumnya (melalui P2KP/PNPM MP)  Survey lapangan (untuk melengkapi data‐data hasil pemetaan swadaya sebelumnya). Proses Penyusunan Peta Rona Awal  Survey lapangan (ground survey); untuk mengumpulkan semua data primer dan informasi terkini dari kondisi lapangan kawasan prioritas permukiman miskin.  Survey pustaka, mengumpulkan data‐data sekunder dan dokumen perencanaan yang ada.  Verifikasi lapangan, untuk mencocokkan sekali lagi calon Peta Rona Awal dengan kondisi lapangan dan sekaligus mengecek apakah semua kondisi lapangan telah tergambarkan dalam Peta Rona Awal.  Setelah tiga proses tersebut dilakukan dengan baik dan benar maka Peta Rona Awal telah siap. (proses pentahapan pembuatan peta rona awal dan contoh‐contoh hasil verikifikasi dilapangan). Jadi Peta Rona Awal adalah hasil survey lapangan dalam rangka PS yang dikonversikan dalam peta, yang mencakup sebaran KK miskin (PS2), kondisi perumahan, kondisi prasarana dan sarana Data tertulis dan peta Rona Awal inilah hasil lengkap PS

28


Langkah 7 Analisis

Langkah 8 Penyusunan Dokumen RTPLP

Analisis adalah tindakan untuk mengkaji dan menilai/mengukur sebuah perkara (issue) berdasarkan data‐data secara kualitatif dan kauntitatif untuk mendapatkan sebuah kesimpulan (contoh analisis untuk menentukan kebutuhan dalam program kegiatan). “Sebaiknya dalam melakukan analisis digunakan metode pendekatan yang sederhana, mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat” Hasil : Data‐data kuantitatif dan kualitatif serta kajian‐kajian dari berbagai potensi dan permasalahan yang mengarah pada sebuah kesimpulan, selanjutnya hasil analisis ini digunakan sebagai dasar untuk langkah penyiapan rencana kebutuhan dan prioritas ke depan. Secara visual hasil analisis potensi dan masalah ini berupa peta‐peta dan ulasan diskriptif. Kegiatan analisis dilakukan melalui mekanisme musyawarah warga dengan Diskusi Kelompok Terarah (DKT)/FGD. Tata cara pelaksanaan DKT/FGD. Dalam proses analisis potensi dan persoalan, perlu diselaraskan dengan kebijakan dan rencana‐rencana pembangunan tingkat Kabupaten/Kota yang mempengaruhi perkembangan pembangunan kawasan prioritas permukiman miskin. Proses analisis ini perlu dilengkapi proses analisis Resiko Bencana (lihat lampiran 1 dan 2) Hasil analisis penduduk, sosial, ekonomi yang sudah ada pada studi‐studi atau dokumen‐dokumen sebelumnya dan masih relevan dengan kondisi saat ini dapat digunakan/dicuplik kedalam analisis ini. Pelaku : Warga kelurahan (perempuan, laki‐laki dan penyandang cacat), TIIP, TAPP, Tim PS, dibantu Tim Fasilitator Dari visi kelurahan yang sdh dibangun, hasil pemetaan swadaya yang lebih rinci di kawasan prioritas dan kondisi nyata saat ini (lihat peta Rona Awal) dan persoalan yang sedang dihadapi serta mempertimbangkan kesepakatan‐kesepakatan hasil


29

analisis, maka dilakukan penataan ruang dan bangunan yang lebih mendukung pola penghidupan dan kehidupan warga di kawasan prioritas tersebut. Dalam RTPLP kawasan priorotas permukiman miskin, memuat: a. Peta rencana penataan bangunan dan lingkungan, mengatur tentang  Zona/Blok peruntukan lahan dan bangunan (rumah, ruko, pasar, rth, fasilitas sosial, konservasi dan peruntukan lainnya  Ketentuan teknis bangunan (Kepadatan, kerapatan, ketinggian, GSB, KDB dan ketentuan teknis lainnya b. Peta rencana sistem jaringan, mengatur tentang  Sistem sirkulasi/jalan  Sistem drainase  Sistem pengelolaan limbah rumah tangga  Sistem jaringan listrik  Sistem pelayanan air minum  Sistem Pengaturan pembuangan limbah industri (jika dibutuhkan) c. Rencana Indikasi Program Pembangunan Kawasan prioritas d. Skenario pentahapan pelaksanaan Infrastruktur yang mendukung pengembangan sosial, ekonomi masyarakat dan lingkungan perumahan e. Ketentuan Pengendalian Rencana f. Pengendalian Pelaksanaan Hasil Dokumen RTPLP secara umum memuat : a. Arahan penataan permukiman miskin kawasan prioritas dan pengembangan kawasan prioritas ke depan sesuai Visi kelurahan b. Peta penggunaan lahan dan bangunan (kondisi eksisting) c. Peta rencana tata ruang dan penataan bangunan kawasan prioritas dengan kedalaman zona/blok peruntukan. d. Peta rencana sistem jaringan jalan/ sirkulasi e. Peta rencana sistem drainase f. Peta rencana sistem pengelolaan sampah g. Peta rencana sistem pengelolaan limbah rumah tangga h. Peta rencana sebaran fasilitas sosial i. Aturan bersama awal yang disepakati warga

30


j.

Rencana indikasi program pembangunan yang memuat rincian kegiatan, volume, biaya, sumber dana, instansi/stakeholder yang terlibat, tahun pelaksanaan k. Rencana kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kawasan Pelaku Warga kelurahan (perempuan, laki‐laki dan penyandang cacat), TIIP, TAPP, Tim PS dan Tim Fasilitator Langkah 9 Sosialisasi draft RTPLP dan aturan bersama

Sosialisasi draft perlu dilakukan agar masyarakat kawasan prioritas menyadari kemajuan pekerjaan PLPBK dan membuka peluang untuk memberikan masukan Hasil  Draft RPLP, RTPLP dan aturan bersama dipahami warga  Warga mendiskusikan draft tersebut sesuai kebutuhan masing‐masing disetiap kesempatan/pertemuan  Warga memberikan masukan

Sosialisasi ini dilaku secara serial di berbagai pertemuan warga

Pelaku TIPP, TAPP, Tim PS dibantu Tim Fasilitator Langkah 10 Hasil Finalisasi draft  Draft RTPLP dan aturan bersama serta kebutuhan kelembagaan secara garis besar disepakati oleh RTPLP dan aturan TIPP, TAPP, BKM dan Lurah bersama  TIPP, TAPP dibantu Tim Fasilitator menyusun RTPLP dan aturan bersama yang telah final. Pelaku TIPP, TAPP, Tim PS dibantu Tim Fasilitator Langkah 11 Draft RPLP & RTPLP yg sdh disepakati oleh tim kemudian Uji publik RPLP & disosialisasikan dalam suatu bazar pembangunan untuk RTPLP melalui mendapatkan masukan akhir (public editing) kegiatan bazar Hasil pembangunan RPLP & RTPLP dan aturan bersama sdh dikoreksi masyarakat dan final

Draft RPLP & RTPLP dan aturan bersama dpt juga dipasang di ruang publik

Pelaku TIPP, TAPP Langkah 12 Forum konsultasi ini untuk menyepakati rencana


31

Forum Konsultasi 3 penataan lingkungan permukiman (RTPLP selaras dengan RPLP). Hasil RPLP & RTPLP disepakati dan siap untuk disahkan oleh Pemkot/Pemkab Pelaku Tim Teknis PLPBK, Lurah, BKM, TIPP, TAPP Langkah 13 RPLP & RTPLP yang sdh final dikonsultasikan ke TKPKD Hasil final Sosialisasi hasil kemudian disosialisasikan ke masyarakat kelurahan sebaiknya kesepakatan untuk membangun kesepahaman dan semangat. dipasang diruang publik dan Hasil dikelurahan Unsur unsur masyarakat menunjukkan komitmen masing‐masing dan siap melakukan berbagai perubahan

Langkah 14 Penyusun Detail Engineering Desain( DED) dan Persiapan Pelaksanaan Pembangunan

Pelaku Lurah, BKM, TIPP, TAPP Kegiatan prioritas yang telah disepakati (langkah 8, huruf k) kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Detail Engineering Desain (DED) sebagai persiapan pelaksanaan pembangunan fisik kawasan prioritas

32


Dokumen DED merupakan bagian dari dokumen RTPLP

LAMPIRAN‐LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS RPLP & RTPLP

33

LAMPIRAN ‐ 1 ANALISA PENGURANGAN RESIKO BENCANA Langkah ini dilakukan setelah proses identifikasi bencana (hasil PS) Logika/ Rumus Pengurangan Resiko Bencana Resiko Bencana = Bahaya X Kerentanan 1.

Identifikasi Bahaya (hazard)

1.

Jenis Bahaya/Ancaman Banjir

2.

Tanah longsor

34


No

Data Pendukung  Lokasi dan Luasan wilayah banjir/genangan  Yang terkena dampak: permukiman atau sawah  Kejadian masa lalu (waktu, kerusakan, lama genangan, tinggi genangan, korban)  Penyebab banjir

Keterangan

Membuat peta lokasi atau kawasan rawan banjir. Cara menentukan tingkatan bahaya adalah dengan menggunakan skor. Asumsi: a. Tinggi: 3, jika mengancam lebih 100 jiwa (banjir pada kawasan permukiman), waktu genangan lebih dari 3 hari. b. Sedang: 2, jika mengancam kurang dari 100 jiwa (banjir pada kawasan permukiman), waktu genangan kurang dari 2 hari. c. Rendah : 1, jika lebih rendah dari point b atau genangan pada kawasan permukiman.  Lokasi dan Luasan wilayah Membuat peta lokasi atau kawasan rawan longsor. longsor.  Yang terkena dampak: Cara menentukan tingkatan bahaya adalah dengan permukiman atau sawah  Kejadian masa lalu (waktu, menggunakan skor. Asumsi: kerusakan, korban) a. Tinggi: 3, jika mengancam  Penyebab longsor lebih dari 50 jiwa (longsor pada kawasan permukiman), b. Sedang: 2, jika mengancam kurang dari 25‐50 jiwa (longsor pada kawasan permukiman) c. Rendah : 1, jika mengancam hanya mengancam kawasan non

3.

Kebakaran kawasan permukiman

 Tingkat kepadatan penduduk dan bangunan  Lokasi dan luasan kepadatan  Kejadian masa lalu (waktu, kerusakan, korban)  Penyebab kebakaran

4

Gempa Bumi

 Lokasi dan Luasan wilayah gempa.  Yang terkena dampak: permukiman atau sawah  Kejadian masa lalu (waktu, kerusakan, korban)

5

Tsunami

 Lokasi atau sebaran permukiman penduduk atau bangunan umum yang berada pada garis sepadan pantai  Jumlah penduduk dan rumah yang terancam  Kejadian masa lalu (jauhnya limpasan air laut dan tinggi gelombang yang sampai daratan, jumlah permukiman dan jiwa yang terkena bencana)

permukiman (sawah, lading, hutan, jalan). Membuat peta lokasi atau kawasan rawan kebakaran. Cara menentukan tingkatan bahaya adalah dengan menggunakan skor. Asumsi: a. Tinggi: 3, jika mengancam penduduk > 50 jiwa/ha b. Sedang: 2, jika mengancam penduduk 25‐50 c. Rendah : 1, jika mengancam penduduk kurang 25 Membuat peta lokasi atau kawasan rawan gempa. Cara menentukan tingkatan bahaya adalah dengan menggunakan skor. Asumsi: a. Tinggi: 3, jika mengancam lebih 100 jiwa b. Sedang: 2, jika mengancam kurang dari 50‐100 c. Rendah : 1, jika mengancam kurang dari 50 jiwa Membuat peta lokasi atau kawasan rawan tsunami berdasarkan zona. Cara menentukan tingkatan bahaya adalah dengan menggunakan skor. Asumsi: a. Tinggi: 3, jika jarak permukiman kurang dari 500 meter dari garis pantai. b. Sedang: 2, jika jarak permukiman antara 500‐ 1.000 meter dari garis pantai.


35

6.

Letusan Gunung Berapi

36


 Peta zona ancaman bahaya  Jaringan jalan (lebar, panjang, kondisi)  Area/ bangunan evakuasi  Lokasi dan Luasan wilayah ancaman gunung berapi  Yang terkena dampak: permukiman atau sawah  Kejadian masa lalu (waktu, kerusakan, korban)  Jumlah tempat evakuasi, dan jarak area evakuasi dengan area permukiman

c. Rendah : 1, jika jarak d. permukiman lebih dari 1.000 meter dari garis pantai.

Membuat peta lokasi atau kawasan rawan erupsi gunung berapi Cara menentukan tingkatan bahaya adalah dengan menggunakan skor. Asumsi: a. Tinggi: 3, jika wilayah atau area masuk dalam kawasan bahaya 1 (ring 1) b. Sedang: 2, jika wilayah atau area masuk dalam kawasan bahaya 2 (ring 2) c. Rendah : 1, jika wilayah atau area masuk dalam kawasan bahaya 3 (ring 3)

2.

Identifikasi Kerentanan (vurnerability) Jenis No. Kerentanan Bahaya/Ancaman 1. Banjir (i) Wilayah Sungai

(ii) Saluran drainase

2.

Tanah Longsor

(i) Wilayah tebing/lereng

Faktor Kerentanan Jarak sungai

Keterangan

Membuat peta lokasi kerentanan banjir Cara menentukan tingkatan kerentanan adalah dengan menggunakan skor. Asumsi: a. Tinggi: 3, Jarak permukiman dengan sungan kurang dari 20 meter (permukiman pada garis sepadan sungai) b. Sedang: 2, Jarak permukiman lebih dari 20‐30 meter c. Rendah : 1, Jarak permukiman lebih dari 30 meter Ketersediaan dan Asumsi: kondisi saluran d. Tinggi: 3, tidak ada saluran drainase e. Sedang: 2, ada saluran tetapi rusak f. Rendah : 1, ada saluran kurang terawat. Kemiringan lahan Membuat peta lokasi kerentanan longsor Cara menentukan tingkatan kerentanan adalah dengan menggunakan skor. Asumsi: a. Tinggi: 3, lokasi atau area permukiman berada pada kemiringan lahan > 600


37

(ii) Wilayah bantaran Jarak sungai

3.

Kebakaran Kawasan Permukiman

Wilayah bangunan

38


padat Jenis Bangunan

b. Sedang: 2, lokasi atau area permukiman berada pada kemiringan lahan 150 ‐ 600 c. Rendah : 1, lokasi atau area permukiman berada pada kemiringan lahan < 150 Asumsi: d. Tinggi : 3, Jarak permukiman dengan tepi sungai kurang dari 5 meter e. Sedang : 2, jarak permukiman dengan tepi sungai antara 5 – 10 meter f. Rendah : 1, jarak permukiman dengan tepi sungai lebih dari 10 meter Membuat peta lokasi kerentanan kebakaran Cara menentukan tingkatan kerentanan adalah dengan menggunakan skor. Asumsi: a. Tinggi: 3, jika jenis bangunan temporer (dominasi bahan bangunan dari kayu) b. Sedang: 2, jika jenis bangunan semi permanen c. Rendah : 1, jika jenis bangunan permanen

Ketersediaan prasarana

4.

Gempa Bumi

Wilayah permukiman Konstruksi Penduduk Bangunan

Asumsi: a. Tinggi: 3, jika dimensi jalan sempit (tidak dapat dilalui mobil pemadam) dan kondisi jelek b. Sedang: 2, jika dimensi jalan sempit (tidak dapat dilalui mobil pemadam) dan kondisi baik c. Rendah : 1, jika dimensi jalan bias dilalui oleh mobil pemadam. Membuat peta lokasi kerentanan gempa bumi Cara menentukan tingkatan kerentanan adalah dengan menggunakan skor. Asumsi: a. Tinggi: 3, jika suatu kawasan > 60% konstruksi bangunannya tidak tahan gempa b. Sedang: 2, jika suatu kawasan 30‐ 60% konstruksi bangunannya tidak tahan gempa c. Rendah : 1, jika suatu kawasan < 30% konstruksi bangunannya tidak tahan gempa.


39

Ketersediaan evakuasi

5.

Tsunami

Wilayah pantai

Ketersediaan evakuasi

40


area Asumsi: a. Tinggi: 3, area evakuasi tidak mampu menampung 70% dari jumlah penduduk b. Sedang: 2, area evakuasi mampu menampung 50% ‐ 70% dari jumlah penduduk c. Rendah : 1, area evakuasi mampu menampung lebih dari 70% dari jumlah penduduk. area Membuat peta lokasi kerentanan tsunami Cara menentukan tingkatan kerentanan adalah dengan menggunakan skor. Asumsi: a. Tinggi: 3, jika kawasan/lokasi bahaya tsunami tidak tersedia area/bangunan yang cukup tinggi b. Sedang: 2, jika kawasan/lokasi bahaya tsunami tersedia area/bangunan yang cukup tinggi tetapi masih dalam jarak bahaya (kurang dari 500 m dari pantai) c. Rendah : 1, jika kawasan/lokasi bahaya tsunami tersedia area/bangunan yang tinggi dengan jarak lebih dari 500 m dari pantai

6.

Letusan gunung Wilayah pegunungan berapi

Ketersediaan jaringan jalan

Asumsi: a. Tinggi: 3, kurang jalan alternative untuk penyelamatan (1‐ 2 jalur alternatife) b. Sedang: 2, ada jalur penyelamatan ( > 2 jalur alternatif) c. Rendah : 1, ada jalur penyelamatan ( > 2 jalur alternatif) dan dapat dilalui angutan roda 4 Ketersediaan area Asumsi: evakuasi a. Tinggi: 3, tidak ada area evakuasi b. Sedang: 2, ada area evakuasi tapi tidak mencukupi c. Rendah : 1, ada area evakuasi Ketersediaan Asumsi: jaringan jalan a. Tinggi: 3, kurang jalan alternative untuk penyelamatan (1‐ 2 jalur alternatife) b. Sedang: 2, ada jalur penyelamatan ( > 2 jalur alternatif) c. Rendah : 1, ada jalur penyelamatan ( > 2 jalur alternatif) dan dapat dilalui angutan roda 4


41

3. Tingkat Resiko Bencana Cara menentukan Peta Resiko Bencana : Tentukan tingkatan ancaman pada masing‐masing jenis bencana dengan nilai tingkatan terendah adalah 1 dan tertinggi 3 (dari hasil analisis ancaman bencana). Selanjutnya tentukan pula tingkatan kerentanan dengan nilai tingkatan 1 untuk tingkatan terendah dan 3 tingkatan yang tinggi ( dari hasil analisis kerentanan). Apabila sudah tentukan besaran masing‐masing tingkatan maka dikalikan keduanya, hasil perkalian (skor) yang terendah 1 dan yang tertinggi adalah 9. Cara menentukanderajat tingkatan resiko bencana, derajat tingkatan di bagi menjadi 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Untuk mendapatkan hasil tingkatan perlu ditentukan jarak nilai untuk masing‐masing tingkatan. Cara menentukan jarak nilai tingktan dengan menggunakan nilai atas atau skor tertinggi dikurang nilai atau skor terendah dibagi 3 (sesuai dengan banyaknya jenjang tingkatan), jadi rumusnya :

9 – 1 ‐‐‐‐‐‐ 3 Dari rumus tersebut akan diperoleh jarak nilai sebagai berikut : Tingkatan Skor/Nilai Keterangan Resiko Bencana 7 s/d 9 Tinggi Semakin tinggi total skor/nilai resiko 4 s/d 6 Sedang Bencana, maka semakin tinggi prioritas 1 s/d 3 Rendah penanganan

42


LAMPIRAN ‐ 2 LANGKAH‐LANGKAH PENYUSUNAN PETA SKENARIO PRB ATAU MITIGASI BENCANA

1.

Jenis Bahaya/Ancaman Banjir

2.

Tanah Longsor

 Peta resiko tanah longsor

3.

Kebakaran kawasan permukiman

 Peta resiko kebakaran

No

Data Pendukung  Peta resiko banjir

Langkah ‐ langkah

bencana  Ploting lokasi/area resiko bencana banjir  Ploting jumlah dan persebaran penduduk utamanya yang terancam banjir  (i) mengidentifikasi lokasi/tempat yang tidak terkena banjir, (ii) jaringan jalan terdekat menuju lokasi/tempat yang tidak terkena banjir  Membuat petunjuk arah/rambu penyelamatan menuju lokasi/tempat pengungsian yang aman  Kondisi tersebut jika tinggi genangan lebih dari 50 em dan lama genangan lebih dari 5 hari. bencana  Ploting lokasi/area resiko bencana longsor  Ploting jumlah dan persebaran penduduk yang terancam  (i) mengidentifikasi lokasi/tempat yang aman dari longsor, (ii) jaringan jalan terdekat menuju lokasi/tempat yang aman tidak terkena longsor  Membuat petunjuk arah/rambu penyelamatan menuju lokasi/tempat pengungsian yang aman bencana  Ploting lokasi/area resiko bencana kebakaran  Ploting jumlah dan persebaran penduduk utamanya yang terancam  (i) mengidentifikasi


43



4.

Gempa Bumi

 Peta resiko gempa bumi

bencana   

44


lokasi/tempat yang aman dari kebakaran, (ii) jaringan jalan terdekat menuju lokasi/tempat evakuasi yang aman (menghindari melewati jalan sempit yang padat bangunan), (iii) lebar jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran, (iv) kondisi jalan pada point iii dan iv. Membuat petunjuk arah/rambu penyelamatan menuju lokasi/tempat pengungsian yang aman (area evakuasi bias lebih dari satu tempat) Ploting lokasi/area resiko bencana gempa bumi Ploting jumlah dan persebaran penduduk utamanya yang terancam (i) mengidentifikasi lokasi/tempat yang aman sebagai area evakuasi, (ii) mengidentifikasi kapasitas tampung area evakuasi, (iii) mengidentifikasi jumlah penduduk pada area yang terkena dampak resiko bencana, (iv) jaringan jalan terdekat menuju lokasi/tempat evakuasi yang aman (menghindari melewati jalan sempit dan padat bangunan), (v) mengidentifikasi jenis kendaraan yang melewati jalan menuju area evakuasi, (vi) lebar jalan yang dapat dilalui oleh manusia dan kendaraan, (vii) kondisi jalan.

5.

Tsunami

 Peta resiko bencana tsunami  Jumlah penduduk pada suatu kawasan  Jaringan jalan (status jalan, dimensi dan kondisi)  Ketinggian area/lokasi evakuasi  Jumlah bangunan tinggi sebagai area evakuasi  Jarak dari pantai ke area/lokasi evakuasi

 Membuat petunjuk arah/rambu penyelamatan menuju lokasi/tempat pengungsian yang aman (area evakuasi bias lebih dari satu tempat)  Dibutuhkan langkah penyelamatan yang cepat untuk kawasan yag padat penduduk dan jalan dilalui oleh kendaraan sehingga butuh akses jalan menuju area evakuasi  Pada kawasan kepadatan rendah penduduk dan jaringan jalan sudah mencukupi tidak perlu dibutuhkan akses yang cepat untuk menuju area evakuasi.  Ploting lokasi/area resiko bencana tsunami  Ploting jumlah dan persebaran penduduk utamanya yang terancam  (i) mengidentifikasi lokasi/tempat yang aman sebagai area evakuasi, bukit dan bangunan tinggi (ii) mengidentifikasi kapasitas tampung area evakuasi, (iii) mengidentifikasi jumlah penduduk pada area yang terkena dampak resiko bencana, point iii dan iv bisa diluar desa/wilayah, (iv) jaringan jalan terdekat menuju lokasi/tempat evakuasi yang aman/akses cepat, (v) mengidentifikasi jenis kendaraan yang melewati jalan menuju area evakuasi, (vi) mengidentifikasi alternative jalur menuju area evakuasi (lebar dan kondisi


45

6.

Letusan Gunung Berapi

46


 Peta resiko bencana letudan gunung berapi  Jumlah penduduk pada suatu kawasan  Jaringan jalan (status jalan, dimensi dan kondisi)  Area evakuasi : lokasi yang aman  Jarak antara kawasan permukiman dengan area evakuasi

 Mengarahkan penyelamatan ke area evakuasi per kaawasan (konsentrasi penduduk) dengan mempertimbangkan jarak dan jaringan jalan  Membuat petunjuk arah/rambu penyelamatan menuju lokasi/tempat pengungsian yang aman (area evakuasi bisa lebih dari satu tempat)  Dibutuhkan langkah penyelamatan sehingga butuh akses jalan yang lebar dengan kondisi baik untuk menuju area evakuasi.  Jalan sebagai jalur evakuasi dibuat tegak lurus denga garis pantai.  Ploting lokasi/area resiko bencana erupsi gunung berapi  Ploting jumlah dan persebaran penduduk utamanya yang terancam  (i) mengidentifikasi lokasi/tempat yang aman sebagai area evakuasi, (ii) mengidentifikasi kapasitas tampung area evakuasi, (iii) mengidentifikasi jumlah penduduk pada area yang terkena dampak resiko bencana, bisa diluar desa/wilayah, (iv) jaringan jalan terdekat menuju lokasi/tempat evakuasi yang aman/akses cepat, (v) mengidentifikasi jenis kendaraan yang melewati jalan menuju area evakuasi, (vi) lebar jalan yang dapat dilalui oleh manusia dan kendaraan, (vii) kondisi

jalan.  Membuat petunjuk arah/rambu penyelamatan menuju lokasi/tempat pengungsian yang aman (area evakuasi bisa lebih dari satu tempat)  Dibutuhkan langkah penyelamatan sehingga butuh akses jalan yang lebar dengan kondisi baik untuk menuju area evakuasi.


47

KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK Jl. Penjernihan 1 No. 19 F Pejompongan Jakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRI www.pnpm-mandiri.org PENGADUAN P.O. BOX 2222 JKPMT SMS 0817 48048 e-mail : [email protected] www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

PETUNJUK TEKNIS RENCANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (RPLP) & RENCANA TINDAK PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (RTPLP)

Recommend Documents