Peran Kementerian Dalam Negeri dalam Melaksanakan MDGs dan Bergerak Menuju SDGs

Peran Kementerian Dalam Negeri dalam Melaksanakan MDGs dan Bergerak Menuju SDGs Oleh: DR. SOEMARSONO, MDM Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Disampaikan pada: Pertemuan Nasional Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Hotel Aryaduta, Jakarta, 6 Oktober 2015 “Kesiapan Indonesia Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan – Usulan Masyarakat Sipil”

PENDAHULUAN •

Pembangunan berkelanjutan sudah merupakan salah satu strategi pembangunan pada beberapa negara di dunia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat beberapa dekade belakang ini, termasuk di Indonesia.

•

Dalam kaitan pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDG’s) yang Tahun 2015 ini akan berakhir, Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil mencapai beberapa target MDG’s dimaksud, walaupun diakui terdapat beberapa target tidak tercapai seperti penuruan Angka Kematian Ibu (AKI). Keberhasilan pencapaian target tersebut tidak lepas dari peran seluruh komponen, baik pemerintah maupun masyarakat secara luas.

•

Dengan berakhirnya MDG’s tahun 2015 ini, yang selanjutnya diganti dengan Agenda Sustainable Development Goal’s (SDG’s), peran dari setiap komponen yang terlibat dalam mensukseskan agenda MDG’s harus dipertahankan, sehingga target SDG’s dapat terapai lebih baik dari pencapaian target MDG’s yang lalu.

•

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merasa berkepentingan untuk mendorong pencapaian target SDG’s ini khusususnya dalam upaya agar Agenda MDG’s dapat diimplementasikan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Hal ini karena Kemendagri merupakan poros pemerintahan dan politik dalam negeri.

•

Paparan ini akan mencoba memaparkan beberapa bentuk peran Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong keberhasilan pencapaian target Agenda MDG’s, dan selanjutnya akan menguraikan peran Kementerian Dalam Negeri dalam pencapaian Target 17 agenda SDG’s Pasca 2015.

PERAN STRATEGIS KEMENDAGRI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN •

UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA

MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional

berlandaskan

• Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas NAWA CITA Presiden RI Jokowi-JK dlm PERPRES 2 Thn 2015 ttg RPJMN 20152019; • Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI; • Koordinasi antar K/L secara terpadu.

POROS

Pemerintahan & Politik Dalam Negeri

komitmen bersama & partisipasi masyarakat

melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkokoh NKRI

• • •

menjamin keberlangsungan pelayanan & pemberdayaan masyarakat pembangunan daerah, demokrasi, penegakan hukum dan kesatuan bangsa

gubernur, bupati/walikota mengelola, & memecahkan berbagai isu-isu strategis Sehingga Tercapai SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 20152019

PERAN KEMENDAGRI DALAM SUKSES OTONOMI DAERAH PRESIDEN RI

Dalam penyelenggaraan urusan dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu

MDN

Menteri/Kepala Lembaga pemerintah nonkementerian

Binwas umum penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah secara NASIONAL

Binwas yg bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yg diserahkan ke daerah

Pembinaan umum meliputi:

(a) pembagian urusan (h) kebijakan daerah; pemerintahan; (i) kepala daerah dan (b) kelembagaan daerah; DPRD; dan (c) kepegawaian pada (j) (j) bentuk pembinaan perangkat daerah; lain sesuai dengan (d) keuangan daerah; ketentuan peraturan (e) pembangunan daerah; perundang-undangan (f) pelayanan publik di daerah; (g) kerja sama daerah;

Peran Kemendagri dlm Pembangunan Daerah : Mengoodinasikan teknis pembangunan daerah

K/L

Pemda

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah

Millenium Development Goals •

•

Millenium Development Goals adalah sebuah paradigma pembangunan global, yang dideklasikan pada bulan September 2000 oleh 189 negara anggota United Nations Deklarasi tersebut menyepakati sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan ke dalam beberapa tujuan sebagai berikut: – – – – – – – –

Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Menurunkan Angka Kematian Anak Meningkatkan Kesehatan Ibu Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan

Peran Kemendagri Dalam Implementasi MDGs • Surat Edaran Menteri PPN dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0068/M.PPN/02/2012 dan Nomor: 050/583/SJ pada tanggal 22 Februari 2012 Tentang Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals) Tahun 2011-2015 • Dukungan terhadap perencanaan dan pelaksanaan RAD MDGs • Dukungan terhadap pelaksanaan berbagai program terkait implementasi MDGs, seperti program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) melalui Surat Nomor 413.3/7382/PMD Tanggal 12 September 2014

Status Pencapaian MDGs Indonesia • Berdasarkan Laporan Pencapaian MDGs Indonesia Tahun 2014 (Kementerian PPNBappenas, 2015), status pencapaian MDGs Indonesia dari 63 indikator yang ada adalah sebagai berikut : – 13 indikator tercapai sebelum 2015 (●) – 36 indikator diperkirakan dapat dicapai pada tahun 2015/on-track (↗) – 14 indikator memerlukan usaha keras untuk mencapai sasaran pada tahun 2015/off track (→)

Status Pencapaian MDGs Indonesia Tahun 2014 Dalam Tabel (disadur dari Laporan Pencapaian MDGs Indonesia Tahun 2014) No

Indikator

Status Capaian Pada Tahun 2014

1.1

Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per kapita per hari

●

1.1a

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

→

1.2

Indeks Kedalaman Kemiskinan

↗

1.7

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja

↗

1.8

Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi

↗

1.8a

Prevalensi balita gizi buruk

↗

1.8b

Prevalensi balita gizi kurang

↗


Indikator

1.9

Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum


- 1400 kkal/kapita/hari

→

- 2000 kkal/kapita/hari

→

2.1

APM sekolah dasar

↗

2.2

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar

↗

2.3

Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki

↗

3.1

Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi


Indikator


- Rasio APM perempuan/laki-laki di SD

●

- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

●

- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA

●

- Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi

●

3.1a

Rasio melek huruf perempuan terhadap lakilaki pada kelompok usia 15-24 tahun

●

3.2

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian

↗

3.3

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

↗

4.1

Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup

→


Indikator


4.2

AKB per 1000 kelahiran hidup

→

4.2.a

Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup

↗

4.3

Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

↗

5.1

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

→

5.2

Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga terlatih

↗

5.3

CPR bagi perempuan menikah 15-49 tahun semua cara

↗

5.3a

CPR pada perempuan menikah 15-49 tahun, cara modern

↗


Indikator


5.4

Angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19 tahun per 1000 perempuan pada kelompok usia yang sama

↗

5.5

Cakupan pelayanan antenatal (sedikitnya satu kali dan empat kali kunjungan)

↗

- 1 kunjungan

↗

- 4 kunjungan

↗

5.6

Unmeet Need KB

↗

6.1

Prevalensi HIV AIDS dari total populasi

→

6.2

Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi

↗

6.3

Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDS

→


Indikator


6.5

Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral

↗

6.6

Angka kejadian dan tingkat kematian akibat Malaria

6.6a

Angka kejadian Malaria (per 1000 penduduk)

↗

6.7

Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

↗

6.8

Proporsi anak balita dengan demam yang diobati obat anti malaria yang tepat

6.9

Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat TBC

●

6.10

Proposi jumlah kasus TBS yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS

●


Indikator


7.1

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan

↗

7.2

Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)

→

7.3

Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton

↗

7.4

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

↗

7.5

Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total kawasan hutan

↗

7.6

Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

↗


Indikator


7.8

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

↗

- Perkotaan

●

- Perdesaan

→

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan

↗

- Perkotaan

●

- Perdesaan

→

7.10

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

→

8.6a

Rasio Ekspor Impor terhadap PDB

→

8.6b

Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum

↗

7.9


Indikator


8.6c

Rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB

↗

8.12

Rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB

↗

8.14

Proporsi penduduk yang memiliki jaringan PSTN

↗

8.15

Proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler

●

8.16

Proporsi rumah tangga dengan akses internet

→

8.16a

Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi

→

Menuju SDGs • Sustainable Development Goals (SDGs) adalah konsep pembangunan global yang akan dilaksanakan pada 2015-2030 sebagai perluasan dari program MDGs yang akan berakhir di tahun 2015 • Pencapaian MDGs menjadi dasar pelaksanaan SDGs ke depan • Baru-baru ini UN telah melaksanakan konferensi UN Sustainable Development Summit dari tanggal 25-27 September 2015 untuk mengadopsi agenda pembangunan global Pasca-2015..

Tantangan Yang Dihadapi Menuju SDGs (Pasca MDGs) • Inside Indonesia (2015) menyebut bahwa Indonesia menunjukkan hasil beragam (mixed results) dalam hal pencapaian MDGs • Inside Indonesia menyebut beberapa tantangan/lesson learned untuk menjadi perhatian pembangunan global pasca MDGs : 1. Perlunya kerjasama lintas sektor pemerintahan, khususnya untuk pencapaian target di bidang kesehatan 2. Perlunya menguatkan komitmen jangka panjang dari stakeholders di daerah yang kurang berkembang, seperti Indonesia Timur 3. Perlunya memberi dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk menerjemahkan SDGs ke dalam rencana aksi yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan daerah 4. Perlunya diseminasi informasi secara cepat dan akurat 5. Perlunya mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif untuk meminimalisir kesenjangan implementasi antar daerah

Apa yang dapat dilakukan Kemendagri? Sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah, Kemendagri dapat melakukan:

1. Kolaborasi dengan Kementerian lain. Karetji (2015) menyebut bahwa pendekatan terpadu lintas sektor diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan pasca MDGs. Contoh pembangunan di bidang kesehatan yang semula berfokus pada program di Kementerian Kesehatan, menjadi pembangunan sistem kesehatan bekerjasama dengan Kemendagri melalui peningkatan kapasitas dan penetapan standar kompetensi Pemda (SPM); 2. Dukungan integrasi program SDGs ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Musrenbang); 3. Dukungan terhadap diseminasi informasi dan koordinasi program khususnya di daerah terpencil; 4. Dukungan untuk memfasilitasi implementasi program melalui komunitas masyarakat; 5. Dukungan untuk evaluasi capaian indikator SDGs melalui EKPPD Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang wajib disusun oleh Pemda dan diserahkan kepada Pemerintah Pusat setiap tahun; 6. Disamping LPPD yang harus disusun dan diserahkan kepada Pemerintah, Pemda juga harus menyusun informasi LPPD yang ditujjukan kepada masyarakat berupa ringkasan capaian kinerja dari LPPD.

7 Peran Strategis Kemendagri Untuk Kerbehasilan Pencapaian Target SDG’s di Daerah 1. 2.

3. 4. 5.

6.

7.

Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemerintah daerah agar dapat dipahami 17 Agenda SDG’s, pasca MDG’s Tahun 2015. Menjadikan indikator dan pencapaian target SDG’s sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini konkritnya disajikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan APBD). Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan gerakan nasional untuk Pencapaian Target 17 Agenda SDG’s Pasca MDG’s Tahun 2015. Mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan atau produk hukum guna dapat mewujudkan tercapainya 17 agenda SDG’s. Melakukan pembinaan kepada anggota lembaga perwakilan daerah (DPRD) untuk memahami ageda SDG’s, yang selanjutnya diharapkan agar kebijakan atau Peraturan Daerah yang diterbitkan berwawasan lingkungan. Mendorong penguatan kelembagaan daerah, baik kelembagaan lingkungan hidup maupun kelembagaan terkait lain seperti Pendidikan, Kesehatan dan Kehutanan untuk mengembangkan program pencapaian target SDG’s. Memberikan Insentif dan disinsentif kepada Daerah yang berhasil atau belum berhasil dalam mendukung tercapainya agenda SDG’s

Indonesia : Pilot Project Goal 16 • •

•

•

Pada tahun 2014, Indonesia menjadi salah satu negara pilot exercise SDG’s Goal 16 : Peace, Justice and Strong Institutions Goal 16 dipilih dengan tujuan untuk berbagai pengalaman terkait sektor governance serta meningkatkan pemahaman dan keterlibatan stakeholders terkait SDGs di Indonesia Laporan akhir pelaksanaan pilot exercise Goal 16 oleh Indonesia akan disampaikan di UN Sustainable Development Summit pada tanggal 25-27 September 2015 Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri merupakan bagian dari Working Group Inclusive and Accountable Institutions (salah satu target Goal 16)

Target Goal 16 • Human Rights and Justice – Bantuan Hukum.

• Meningkatnya alokasi anggaran untuk bantuan hukum. Indikator:

– Jumlah alokasi anggaran untuk bantuan hukum

• Meningkatnya jumlah justice seeker yang mendapat bantuan hukum. Indikator: – Jumlah justice seeker yang mendapat bantuan hukum

– Identitas Hukum Bagi Masyarakat

• Meningkatnya jaminan hak sipil warganegara. Indikator : – Jumlah warga negara yang mendapat akte kelahiran

• Inclusive and Accountable Institutions – Kapasitas Negara

• Meningkatnya efektifitas kinerja Pemda. Indikator:

– Indonesian Governance Index, publikasi oleh Kemitraan Partnership

• Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator: – Skor Integritas Pelayanan Publik (KPK) – Skor SPM

– Anti Korupsi

• Indeks Penegakan Hukum • Indeks Perilaku Anti Korupsi

• Democracy and Inclusive Society – Konsolidasi Demokrasi

• Meningkatnya kinerja demokrasi di Indonesia. Indikator: – Indeks Demokrasi Indonesia (BPS)

Monitoring Target dan Indikator Goal 16 Melalui EKPPD Target Goal 16

Indikator Goal 16

Indikator EKPPD

Relevansi

Meningkatnya efektivitas kinerja Pemda

Indonesia Governance Index (Partisipasi, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, birokrasi, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi)

Seluruh IKK di Lampiran 1. Pengambil Kebijakan

Seluruh IKK di Lampiran Pengambil Kebijakan mengukur kinerja tataran pengambil kebijakan termasuk di antaranya keselarasan dan efektivitas hubungan Pemda dan DPRD, efektivitas proses decision making oleh DPRD, KDH dan tindak lanjut pelaksanaannya dll

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Skor SPM

Seluruh IKK di Lampiran 3. Pelaksana Kebijakan (Capaian Urusan Pemerintahan)

Seluruh IKK di Lampiran 3. Pelaksana Kebijakan mengukur capaian kinerja pemerintahan, dengan IKK yang mengadopsi keluaran atau capaian SPM yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis lainnya sehingga hasil IKK dapat digunakan untuk memonitor kualitas pelayanan publik Pemda sesuai baseline yang ada

Monitoring Target dan Indikator Goal 16 Melalui EKPPD (Lampiran I) Target Goal 16 Meningkatnya efektivitas kinerja Pemda

Indikator Goal 16

Indikator EKPPD

Indonesia Governance Index (Partisipasi, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, birokrasi, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi

Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah (IKK 45) Implementasi SPM (IKK 6) Frekuensi Kerjasama dengan Daerah Lain (IKK 7) Kesesuaian Prioritas Pembangunan (IKK 8) Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah/kewenangan (IKK 9) Belanja Untuk Pelayanan Dasar (IKK 12) Belanja Untuk Pendidikan Kesehatan (IKK 13)

Relevansi Mengukur keselarasan dan efektivitas hubungan antara Pemda dan Pemerintah Pusat serta antar Pemda dalam rangka pengembangan otonomi daerah Mengukur keselarasan kebijakan Pemda dan Kebijakan Pemerintah


Indikator Goal 16 Indonesia Governance Index (Partisipasi, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, birokrasi, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi

Indikator EKPPD Jumlah Perda Tahun Berlaku (IKK 18)

Relevansi Mengukur efektivitas hubungan antara Pemda dan DPRD

Jumlah Raperda yang Disetujui DPRD (IKK 19) Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti Pemda (IKK 20)

Mengukur efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD dan tindak lanjut pelaksanaan keputusan

Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti (IKK 21)

Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh KDH beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan

Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti (IKK 22) Keberadaan Perda tentang Konsultasi Publik (IKK 24)

Mengukur intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemda dan masyarakat atas penetaban kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah


Indikator Goal 16

Indikator EKPPD

Indonesia Governance Index (Partisipasi, keadilan, akuntabilita, transparansi, efisiensi, efektivitas, birokrasi, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi

Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan (IKK 26) Jumlah belanja publik terhadap DAU (IKK 27)

Relevansi Mengukur transparasi Pemda dalam pemanfaatan alokasi pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan bagi hasi

Jumlah belanja publik terhadap total APBD (IKK 28) Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (IKK 29)

Mengukur intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumbersumber PAD dan pinjaman/obligasi daerah

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (IKK 30)

Mengukur efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD

Tindak lanjut temuan BPK RI (IKK 34) Realisasi PAD terhadap potensi PAD/peta potensi daerah (IKK 35) Keberadaan e-procurement (IKK 38) Jumlah persetujuan investasi (IKK 39)

Mengukur efektivitas pengelolaan potensi daerah oleh Pemda

Terimakasih

References • Davis, B & Dibley, T (2015), Indonesia’s Millenium Development Goal Report Card, Inside Indonesia, http://www.insideindonesia.org/indonesia-s-millenniumdevelopment-goal-report-card (accessed 23 September 2015) • Karetji, P (2015), Where To Now For The MDGs in Indonesia, Inside Indonesia, http://www.insideindonesia.org/whereto-now-for-the-mdgs-in-indonesia (accessed 23 September 2015) • Sardjunani, N (2015), Overview Pencapaian MDGs di Indonesia 2015, Kementerian PPN/Bappenas, http://sekretariatmdgs.or.id/?lang=id&cat=19 (accessed 23 September 2015)

Peran Kementerian Dalam Negeri dalam Melaksanakan MDGs dan Bergerak Menuju SDGs

Recommend Documents