PERAN STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH MENUJU PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE
1
INTRO GAGASAN UNTUK MEREKONSTRUKSI FORMAT KEPEMERINTAHAN TELAH MENGKRISTALISASI MENJADI TUNTUTAN UTAMA REFORMASI PEMERINTAHAN, DIMANA KONSEP GOOD GOVERNANCE MENJADI DOMINAN DALAM MENGARAHKAN REFORMASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA SELAMA LEBIH DARI SATU DASAWARSA TERAKHIR
10 PRINSIP GOOD GOVERNANCE 1. AKUNTABILITAS
6. TRANSPARANSI
2. PENGAWASAN
7. KESETARAAN
3. DAYA TANGGAP
8. WAWASAN KEDEPAN
4. PROFESIONALISME
9. PARTISIPASI
5. EFISIENSI & EFEKTIVITAS
10. PENEGAKAN HUKUM 2
FUNGSI PEMERINTAHAN PELAYANAN
KEADILAN
PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN
PEMBERDAYAAN
KEMANDIRIAN
PENGATURAN
KETERTIBAN 3
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tujuan Nasional Tujuan Terbentuknya Negara: Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia Hak Warga Negara Ps. 27, 28 H, Ps. 34 UUD 1945 Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hak atas penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial Indonesia Negara Kesatuan Yg Terdesentralisasi Dgn Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945) -
Pasal 18, 18 A dan 18 B UUD 1945 NKRI dibagi atas Prov, Kab & Kota. Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan Dipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilih demokratis – memiliki DPRD dipilih melalui Pemilu Menjalankan Urusan Pemerintahan Hub. wewenang antar tingkatan Pemerintahan Hub. Keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA & SDA lainnya dilaks. adil & selaras diatur dgn undang-undang. Negara mengakui & menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yg bersifat khusus atau istimewa yg diatur dgn undang-undang
4
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DESENTRALISASI Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
OTONOMI DAERAH Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5
ADMINISTRASI
• MEMPERPENDEK RENTANG PELAYANAN PADA MASYARAKAT. • MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN YANG LEBIH RESPONSIF DAN AKUNTABEL
TUJUAN TUJUAN OTONOMI OTDA DAERAH •
POLITIK
•
MENINGKATKAN KUALITAS DAN MEMPERCEPAT DEMOKRATISASI DI DAERAH MENINGKATKAN PERAN SERTA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMERINTAHAN
Selaras dgn tujuan Otda penyelenggaraan Pemda diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, & peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI 6
REFLEKSI PELAKSANAAN DESENTRALISASI DAN OTDA
Pembagian urusan telah dilakukan, namun implementasi belum optimal. Upaya perbaikan manaj. Pemda Pilkada dilaksanakan langsung namun masih perlu penyempurnaan.
Memperbaiki kelemahan UU 32 Tahun 2004 yaitu memperjelas konsep desentralisasi dalam NKRI, Memperjelas pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan Pemda. Memuat pengaturan baru sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan pelaksanaan desentralisasi UU dipecah tiga UU Pemda, UU Desa dan UU Pilkada
USULAN PEMEKARAN MELALUI DAERAH PERSIAPAN
MELEDAKNYA USULAN PEMEKARAN 1999-2014 : 223 DOB Terjadi penyerahan urusan secara drastis ke daerah khususnya ke daerah kabupaten/kota. Terjadi pergesekan kewenangan antar tingkatan dan susunan pemerintahan terkait dengan kewenangan-kewenangan yang khususnya potensial menghasilkan penerimaan (revenue centers
7
JUMLAH DAERAH OTONOM DI INDONESIA (BESERTA KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA)
N K R I
Luas Wilayah 2 1.913.579 km Jumlah Penduduk 255.153.932 Jiwa
8 (30,7%) 181 (77,3%)
34 (57,6%) 1.680 (30,66%) 2.495 (42,04%) 14.920 (24,94 %)
Berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2015
POLITIK DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ABSOLUT
1. 2. 3. 4. 5.
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL
URUSAN PEM. UMUM
PELAYANAN DASAR
KONKUREN
Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
WAJIB
PILIHAN
Kes, Pendidik, PU, dll.
Pertambangan, Perdagangan, dll.
NON PELAYANAYAN DASAR
SPM 9
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN NSPK
WAJIB PELAYANAN DASAR 1. 2. 3. 4.
Pendidikan; Kesehatan; PU & tt ruang; Perumahan & kwsn permukiman 5. Tramtibum & linmas 6. sosial
SPM
Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kepentingan Strategis Nasional
PILIHAN
NON PELAYANAYAN DASAR Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak, Pangan, Pertanahan, LH, Adminduk & Capil, PMD, pengendalian pddk &KB, perhubungan, Kominfo, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan & Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan
Dalam penyelenggaraan urusan konkuren, Presiden melalui para menteri yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan tertentu mengkoordinasikan dan mensinergikan secara teknis hubungan Pemerintah Pusat dan daerah, dengan membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah dan secara simultan bagi kementerian/lembaga menjadi pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
1. Kelautan & Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. ESDM 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi
Urusan yang mempunyai dampak ekologis yang serius hanya diotonomikan sampai ke daerah provinsi (KEHUTANAN, kelautan dan pertambangan) sehingga relatif mudah dikendalikan.
PENATAAN
URUSAN PEMERINTAHAN Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam lampiran UU sehingga memberikan status otonomi yang lebih kuat kepada daerah otonom;
PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Ditentukan suatu pola pembagian urusan pemerintahan antar tingkatan/susunan pemerintahan sehingga terhindar dari tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan; Terdapat keseimbangan beban urusan berdasarkan kriteria dan prinsip pembagian urusan pemerintahan yang sudah ditentukan;
Urusan yang mempunyai dampak ekologis yang serius hanya diotonomikan sampai ke daerah provinsi (kehutanan, kelautan dan pertambangan) sehingga relatif mudah dikendalikan.
Memperkuat status urusan otonomi daerah mencegah tumpang tindih kewenangan
11
KRITERIA PENYELENGGARAAN URUSAN ANTAR TINGKATAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT 1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau 5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI 1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; 2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; 3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau 4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA 1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; 2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; 3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau 4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
12
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
1
Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden
2
Presiden menetapkan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemda
3
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemda provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat serta kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
4
Hubungan Presiden dengan Gubernur dan Bupati/Walikota serta hubungan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan Bupati/Walikota bersifat hierarkis 13
Dalam menjalankan pemerintahan Kab./Kota sedikitnya terdapat 7 elemen dasar pemerintahan: 7 ELEMEN DASAR PEMERINTAHAN DAERAH • Dalam penyelenggaraan otonomi daerah mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah memerlukan kelembagaan untuk mewadahinya • Personil yang menggerakkan kelembagaan daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan • Keuangan daerah sebagai konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. • Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan dalam menjalankan pemerintaan daerah • Poin pentingnya adalah bagaimana pelayanan publik yang dihasilkan dapat mensejahterakan masyarakat lokal. • Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14
H U BU N G A N K E R J A K D H DA N D P R D PASAL 207 UU 23/2014
o Hubungan kerja DPRD dan kepala daerah didasarkan atas mitra sejajar dan check balance o Hubungan kemitraan diwujudkan dalam bentuk: a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda; b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan pemda; d. rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala; o Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan kepala daerah kpd DPRD tidak dapat digunakan sebagai sarana pemberhentian kepala daerah 15
PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH Untuk menunjang pembangunan pemerintahan daerah perlu melakukan upaya sistematis agar kualitas kinerjanya semakin meningkat melalui peningkatan kapasitasnya antara lain: 1. Kebijakan yang bermutu baik dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 2. Kelembagaan daerah ditata agar efektif dan efisien yang mampu menjadi saran penggerak untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah; dan 3. SDM yang terampil, berintegeritas tinggi, disiplin, taat hukum, dan terhindar dari KKN. 16
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEDEPANKAN PELAYANAN PUBLIK
1
KDH diwajibkan memberikan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan;
2 3 4
PELAYANAN PUBLIK
5
Pemda diberikan kewenangan untuk menyederhanakan jenis dan prosedur pelayanan dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat; KDH wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah diarahkan untuk menerapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
Pemda wajib mengumumkan informasi pelayanan publik dlm bentuk maklumat pelayanan publik Pemda kpd masyarakat . 17
INOVASI DAERAH PRINSIP-PRINSIP 1. PENINGKATAN EFISIENSI; 2. PERBAIKAN EFEKTIVITAS; 3. PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN; 4. TIDAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN; 5. BERORIENTASI KPD KEPENTINGAN UMUM; 6. DILAKUKAN SECARA TERBUKA; DAN
PERLINDUNGAN DALAM HAL PELAKSANAAN INOVASI YANG TELAH MENJADI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN INOVASI TERSEBUT TIDAK MENCAPAI SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN, APARATUR SIPIL NEGARA TIDAK DAPAT DIPIDANA.
7. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN HASILNYA TIDAK UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI.
Kepala Daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri Dalam Negeri yg paling sedikit melaporkan cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil 18 inovasi yang dicapai.
ASPEK GOOD GOVERNANCE DLM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI & OTDA 1 PEMDA LEBIH EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL & PARTISIPATIF
2 PEMDA LEBIH DEMOKRATIS, KREATIF & INOVATIF
3 PEMDA LEBIH BAIK MEMBERIKAN “PUBLIC SERVICES”
BEBAN TUGAS PEMERINTAH PUSAT BISA “BERKURANG”
4
PEMDA LEBIH BAIK MEWUJUDKAN “KESRA”, & MENGURANGI KEMISKINAN
1999-2005 Melalui
JUNI 2005
UU 32 Tahun 2004
APRIL 2014
Pilkada Serentak UU 1/2015, UU 8/2015 & UU 10/2016
PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 9 DES 2015 UTK AMJ THN 2015 & AMJ SEMESTER I THN 2016
15 FEB 2017 UTK AMJ SEMESTR II THN 2016 & THN 2017
JUNI 2018 UTK AMJ THN 2018 & 2019
PILKADA SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024
THN 2022 & THN 2023 TDK DILAKS PILKADA SHG AKAN DITUNJUK PENJABAT KDH S/D PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
SEPTEMBER 2020 UTK KDH/WKDH HSL PEMILIHAN 2015
Terima Kasih 21
