IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM BERAGAM PERSPEKTIF
SUGIYANTO, SH, MPA SEMINAR SEHARI “GOOD GOVERNANCE DAN PENERAPANNYA DI INSPEKSTORAT JENDRAL DEPARTEMEN KEUANGAN”, DEPARTEMEN KEUANGAN, JAKARTA, 15 AGUSTUS 2006
PENDAHULUAN PERLU KESATUAN PERSEPSI
ANTARA ISTILAH GOOD GOVERNANCE DENGAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
ANTARA GOOD GOVERNANCE DENGAN GOOD/CLEAN GOVERNMENT
GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1) PARAMETER ‟BAIK‟ BAGI PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TOLOK UKUR UNTUK MENILAI TINDAKAN PEMERINTAH/ NEGARA APAKAH SEJALAN ATAUKAH TIDAK DENGAN TUJUAN NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK/AAUPB (ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR/)
DI
INDONESIA BELUM ADA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TENTANG AAUPB AAUPB HARUS DIPANDANG SEBAGAI NORMA-NORMA HUKUM TIDAK TERTULIS YANG SENANTIASA HARUS DITAATI OLEH PEMERINTAH
GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (2)
IDENTIFIKASI AAUPB BERDASARKAN
PERTANYAAN HAKIM PADA SAAT MENANGANI SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA (10 AZAS) YURISPRUDENSI
AROB (PERADILAN ADMINISTRASI BELANDA) (10 AZAS) PENDAPAT
BERBAGAI PAKAR
AAUPB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.
AZAS “FAIR PLAY” AZAS KECERMATAN (CAREFULNESS) AZAS KEPASTIAN HUKUM (LEGAL SECURITY) AZAS KESEIMBANGAN (PROPORTIONALITY) AZAS PERSAMAAN (EQUALITY) AZAS KEWENANGAN (COMPETENCY) AZAS LARANGAN “DETOURNEMENT DE PROCEDURE” AZAS MOTIVASI UNTUK SETIAP KEPUTUSAN PANGREH (MOTIVATION) AZAS MENIADAKAN AKIBAT-AKIBAT SUATU KEPUTUSAN YANG BATAL AZAS PENYELENGGARAAN KEPENTINGAN UMUM (PUBLIC SERVICE
AAUPB MENURUT AROB 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10.
AZAS PERTIMBANGAN (motiveringsbeginsel) AZAS KECERMATAN (zorgvuldigheidsbeginsel) AZAS KEPASTIAN HUKUM (rechtszekerheidsbeginsel) AZAS KEPERCAYAAN ATAU AZS MENANGGAPI HARAPAN YANG TELAH DITIMBULKAN (vertouwens of beginsel van opgewekte verwachtingen) AZAS PERSAMAAN (gelijkheidsbeginsel) AZAS KESEIMBANGAN (ovenwichtigheidsbeginsel) AZAS KEWENANGAN (behoegheidsbeginsel) AZAS FAIR PLAY (beginsel van fair play) AZAS LARANGAN “DETOURNEMENT DE POUVOIR” (het verbod detournement de pouvoir) AZAS LARANGAN BERTINDAK SEWENANG-WENANG (het verbod van willekeur)
UUAPB (PAKAR LAINNYA)
S.F.MARBUN :
PROF.KUNTJORO PURBOPRANOTO :
1.
AZAS PERSAMAAN AZAS KESEIMBANGAN, KESERASIAN DAN KESELARASAN AZAS MENGHORMATI DAN MEMBERIKAN HAKNYA SETIAP ORANG AZAS GANTI RUGI KARENA KESALAHAN AZAS KECERMATAN AZAS KEPASTIAN HUKUM AZAS KEJUJURANG DAN KETERBUKAAN AZAS LARANGAN MENYALAHGUNAKAN WEWENANG AZAS LARANGAN SEWENANG-WENANG AZAS KEPERCAYAAN ATAU KEWAJARAN AZAS MOTIVASI AZAS KEPANTASAN DAN KEWAJARAN AZAS PERTANGGUNGJAWABAN AZAS KEPEKAAN AZAS PENYELENGGARAAN KEPENTINGAN UMUM AZAS KEBIJAKSANAAN AZAS ITIKAD BAIK
AZAS KEPASTIAN HUKUM AZAS KESEIMBANGAN AZAS KESAMAAN AZAS BERTINDAK CERMAT AZAS MOTIVASI UNTUK SETIAP KEPUTUSAN PANGREH AZAS JANGAN MENCAMPURADUKKAN KEWENAGAN AZAS PERMAINAN YANG LAYAK AZAS KEADILAN ATAU KEWAJARAN AZAS MENANGGAPI PENGHARAPAN YANG WAJAR AZAS MENIADAKAN AKIBAT-AKIBAT SUATU KEPUTUSAN YANG BATAL AZAS PERLINDUNGAN ATAS PANDANGAN HIDUP (CARA HIDUP) PRIBADI AZAS KEBIJAKSANAAN AZAS PENYELENGGARAAN KEPENTINGAN UMUM
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF SEKTOR EKONOMI (1) PEMAKNAAN GOVERNANCE DALAM DUNIA USAHA/PRIVAT DAN TRANSFORMASINYA KE SEKTOR PUBLIK GOVERNANCE PERTAMA KALI DIGUNAKAN DI DUNIA USAHA ATAU
KORPORAT (PASCA PERANG DUNIA KEDUA)
DIINTRODUSIR GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PENGELOLAAN USAHA HARUS BENAR-BENAR MEMBERIKAN MANFAAT KEPADA PEMILIKNYA
PRINSIP UTAMA GCG • AKUNTABILITAS • TRANSPARANSI • FAIRNESS • RESPONSIBILITAS • RESPONSIVITAS
GCG MEREMBET KE SECTOR PUBLIC (AKHIR 1980-AN) REINVENTING GOVERNMET (OMBORNE & GEBBLER 1992)
GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF SEKTOR EKONOMI (2) GOOD GOVERNANCE (GG) SEBAGAI PARAMETER KEBERHASILAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA
KONSEP GG MENJADI POPULAR DAN LEMBAGA-LEMBAGA DUNIA SEPERTI PBB, BANK DUNIA, DAN IMF MELETAKKAN GG SEBAGAI KRITERIA NEGARA-NEGARA YANG “BAIK” DAN “BERHASIL DALAM PEMBANGUNAN”, BAHKAN DIJADIKAN “SEMACAM” KRITERIA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN OPTIMAL
GG DIBERI PENGERTIAN SEBAGAI “TATA PENGELOLAAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI SUATU NEGARA (ATAU DAERAH) UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA SEOPTIMAL MUNGKIN OLEH TIGA AKTOR/PILAR UTAMA (1) PEMERINTAH – (2)PENGUSAHA – DAN (3) MASYARAKAT/RAKYAT, SECARA KOOPERATIF DAN SINERJIK”
9 KARAKTERISTIK GG PARTISIPATION RULE OF LAW TRANSPARENCY RESPONSIVENESS CONSENSUS ORIENTATION EQUITY EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY ACCOUNTABILITY STRATEGIC VISION
PARADIGMA GG DAN GCG
ADANYA KEPENTINGAN INTERDEPENDENSI DALAM HAL PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP PARA STAKEHOLDERS-NYA – terutama dihadapkan semakin tingginya kompetisi peman-faatan sumberdaya alam berbagai negara yang semakin menipis dibandingkan dengan pertumbuhan populasi di satu pihak, dan kebutuhan inves-tasi utk berbagai upaya pembanguan negara atau dunia usaha di pihak lain.
Suatu yang aksiomatik : STAKEHOLDERS KEPEMERINTAHAN NEGARA MAUPUN DUNIA USAHA HARUS BERMITRA SECARA SINERJIK, KOOPERATIF DALAM MENGELOLA SUMBERDAYA YANG DIMILIKI UNTUK PENCAPAIAN TUJUAN PERUSAHAAN/ NEGARA SECARA OPTIMAL SERTA MAMPU BERKOMPETISI DALAM KOMUNITAS INTERNASIONAL ketidakmauan atau ketidakmampuan stakehoders ber-GG dlm mengelola resourcenya mempunyai implikasi terbukanya peluang bagi pemanfaatan sumberdaya dicuri atau diserobot kompetitor atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF BEST PRACTICES AAUPB BERANGKAT DARI PANDANGAN DASAR BAHWA NEGARA YANG BAIK ADALAH NEGARA YANG MAMPU MENGELUARKAN BERBAGAI PRODUK KEPUTUSAN ADMINISTRASI YANG BAIK
+ WORLD BANK BERTOLAK DARI PANDANGAN DASAR BAHWA NEGARA YANG BAIK ADALAH NEGARA YANG MAMPU MENGELOLA RESORCE YANG DIMILIKNYA BAGI KEPENTINGAN BAGI NEGARA DAN WARGANEGARANYA SECARA OPTIMAL
+ PRINSIP-PRINSIP MENGENAI PENGELOLAAN LIGKUNGAN HIDUP, PRINSIP KESETRAAN JENDER DAN SEBAGAINYA
INDIKATOR GOOD GOVERNANCE (BAPPENAS) 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
VISIONARY OPENNESS & TRANSPARENCY PARTICIPATION ACCOUNTABILITY RULE OF LAW DEMOCRACY PROFESSIONALISM & COMPETENCY RESPONSIVENESS EFFICEIENCY &EFFECTIVENESS DECENTRALIZATION PRIVATE SECTOR & CIVIL SOCIETY PARTNERSHIP COMMITMENT TO REDUCE INEQUALITY COMMITMENT TO ENVIRONMENTAL PROTECTION COMMITMENT TO FAIR MARKET
ANALISIS PROSPEK IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN (1) TAHAPAN GELOMBANG PERUBAHAN PERADABAN GLOBAL
PERADABAN AGRARIS PERADABAN INDUSTRI PERADABAN INFORMASI PERADABAN PRODUKTIVITAS PERADABAN IMAJINASI
ANALISIS PROSPEK IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN (2) KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK DARI PERPEKTIF KEUANGAN DAN GOOD GOVERNANCE
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI FORMAT ADMINISTRASI PUBLIK INDIKATOR KEBERHASILANNYA BISA DIUKUR DARI KAIDAHKAIDAH DAN PARAMETER ADMINISTRASI YAKNI EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ORIENTASI DARI KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MANUSIA (MASYARAKAT) YANG BERKUALITAS, DAN DAMPAKNYA MAMPU MENDUKUNG KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA, KELANGSUNGAN DAN PERKEMBANGAN HIDUP NEGARA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM KONTEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA DAN DARI SUDUT APARATUR PEMERINTAHAN PADA DASARNYA ADALAH KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE DELIVERY), DENGAN PARADIGMA „PELAYANAN ADALAH AWAL KEBERDAYAAN MASYARAKAT’, SESUAI DENGAN FITRAH ATAU KONSEP UNIVERSALNYA BIROKRAT SEBAGAI PUBLIC SERVANT
GRADASI DAN SIKLUS PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI SUMBER KEHIDUPAN DAN PERTUMBUHAN NEGARA
INPUT
KONVERSI
OUTPUT
(PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA) BELANJA Pajak
Hibah
R A PNBP
P B N
Sektor/Urusan Pemerintah / Fungsi : - pelayanan umum - ketertiban , keamanan dan pertahanan - ekonomi - lingkungan hidup - perumahan dan fasum - kesehatan - pariwisata - budaya - pendidikan - sosial dsb . Sifat Ekonomi - belanja pegawai - belanja barang - modal - bunga - subsidi - hibah - bantuan sosial , dll i Organisas - Sesuai sasaran organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah
KINERJA PEMERINTAH
PENDAPATAN
PELAYANAN 1. Spending ( memberdayakan masyarakat ): - Dunia Usaha : memproduksi kebutuhan hidup manusia , sekaligus menyediakan lapangan kerja . - Masyarakat : terdidik , sehat , kompetensi Siap masuk lapangan kerja untuk memperoleh income
2. Instrument Pajak - Pajak Reboisasi melalui pelayanan perijinan HPH, dsb . - Instansi Pemungut Pajak , Bea Cukai 3. Earning (PNBP) - BUMN - BUMD
Pajak Organisasi Pemerintahan berjalan - mantap - profesional - akuntabel , dsb .
Sektor Tujuan Urusan Pemerintah tercapai
Pembelajaran Anggaran - tepat guna - efisien - efektif - bersih KKN - akuntabel
Dunia Usaha Produksi Ekonomi Nilai Tambah tumbuh berkembang
Hibah
/
PNBP Rakyat : terserap lapangan kerja dan punya Income
PENUTUP
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA YANG FORMATNYA ADALAH KEBIJAKAN PUBLIK, DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE PADA DASARNYA ADALAH TATA PENGELOLAAN SUMBERDAYA YANG DIARAHKAN PADA TERCAPAINYA KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS, SEHINGGA MEMPUNYAI KEMAMPUAN UNTUK MENDUKUNG KELANGSUNGAN PENYELENGGARAAN DAN PERTUMBUHAN NEGARA SENDIRI
PENCIPTAAN PENGHIDUPAN ATAU SUMBER PENGHIDUPAN MASYARAKAT DAN NEGARA YANG BERKUALITAS TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN TIGA PILAR ATAU STAKEHOLDERS NEGARA BEKERJASAMA SECARA SINERJIK DALAM MEMANFAATKAN RESOURCES YANG DIMILIKI SECARA PRODUKTIF
APLIKASI GOOD GOVERNANCE MENGHENDAKI PEMAHAMAN MENDASAR MENGENAI FITRAH PEMERINTAH ADALAH PELAYAN PUBLIK, MENGGUNAKAN BEBERAPA MODUS OPERANDI BAIK SPENDING, INSTRUMENT PERPAJAKAN, MAUPUN EARNING, YANG KESEMUANYA DIARAHKAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT SEBAGAI PELAKU ATAU AKTOR KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
