GUBERNUR JAWA TIMUR
PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI, GLOBALISASI & PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE 2
3
PERLINDUNGAN HAM
GLOBALISASI
PERDAGANGAN BEBAS
1
OTONOMI DAERAH
DEMOKRATISASI
4 PELESTARIAN LH
( PEMDA ) - UU No. 32 Th. 2004 - UU No. 33 Th. 2004 STAKE HOLDERS
POTENSI
(SDA, SDM & SDB)
KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH
STAKE HOLDERS
GOOD GOVERNANCE KIAT-2 :
INOVASI KREATIVITAS TEROBOSAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN MELANGKAH SECARA CEPAT, TEPAT SESUAI KEBUTUHAN, SHG : • PELAYAN MASY DPT DISELENGGARAKAN DGN PRIMA • PERMASALAHAN MENDESAK DAPAT DISELESAIKAN •KEHIDUPAN DEMOKRASI BERKEMBANG • MASYARAKAT TERBERDAYAKAN •PEREKONOMIAN RAKYAT TERDORONG •DERAJAT KEHIDUPAN MASYARAKAT MEMBAIK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SPIRIT :
LOCAL WISDOM CORPORATE CULTURE ENTREPRENEUR 2
PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI FOKUS DARI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YG BAIK / GOOD GOVERNANCE
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK / GOOD GOVERNANCE PADA DASARNYA BERORIENTASI PADA MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN DAN PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN DENGAN MENGEDEPANKAN PRINSIP : -
-
Participation Responsiveness Supervision Transparency Law Inforcement
FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Hasil Study Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Tahun 2006): -
Strategic Vision Equity Effectiveness & Effisiency Professionalism Accountability
Komitmen Pimpinan Dasar Hukum Yang Kuat Dukungan Dari Lingkungan Internal dan Masyarakat Inisatif, Gagasan dan Inovasi Internal
PELAYANAN PUBLIK MENJADI TUGAS TERPENTING DALAM PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Secara Umum Tugas Negara Adalah Memberikan Pelayanan Bagi Warganegaranya).
RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK :
PELAYANAN BARANG PUBLIK PELAYANAN YANG MENYEDIAKAN BERBAGAI JENIS BARANG YANG DIBUTUHKAN OLEH MASY, SEPERTI : PANGAN, PAPAN, JALAN, JEMBATAN, PERHUBUNGAN, TRANSPORTASI, ENERGI, DLL. PELAYANAN JASA PUBLIK PELAYANAN YANG MENYEDIAKAN BERBAGAI BENTUK JASA YANG DIBUTUHKAN MASY, SEPERTI : PENDIDIKAN, KESEHATAN JAMINAN SOSIAL, KOMUNIKASI & INFORMASI, PERBANKAN, DLL. PELAYANAN ADMINISTRATIF PUBLIK PELAYANAN YANG MENGHASILKAN BERBAGAI BENTUK DOKUMEN RESMI YANG DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT SEPERTI PERIJINAN, DOKUMEN KEPENDUDUKAN, DOKUMEN KEPEMILIKAN, DLL.
ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK :
KEPENTINGAN UMUM; KESAMAAN HAK; KEPROFESIONALAN; PERSAMAAN PERLAKUAN; AKUNTABILITAS; KETEPATAN WAKTU;
KEPASTIAN HUKUM; KESEIMBANGAN HAK & KEWAJIBAN; PARTISIPATIF; KETERBUKAAN; FASILITAS KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN; KECEPATAN, KEMUDAHAN& KETERJANGKAUAN
4
A). Samsat Drive Thru, Samsat Corner, Samsat Payment Point, Samsat Keliling, Samsat Delivery, Samsat Quick Response (SQR) dan E-Samsat.
5
5
B). Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur, terdiri dari : 17 (tujuh belas) sektor dan 206 (dua ratus enam) jenis izin, sebagai upaya untuk memberikan jawaban terhadap tuntutan berkompetisi menarik investasi PMDN / PMA. Tahun 2010 - 2015 : Terbaik 1 se Indonesia (penilaian BKPM) 6
6
URC PROSES PERMOHONAN PENANAMAN MODAL
Mengisi Formulir Permohonan dilengkapi dengan : 1. Akte Pendirian Perusahaan oleh Notaris (3 hari) 1 hari 2. Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan oleh Kementerian Hukum dan HAM (5 hari) 5 hari 3. NPWP oleh Kantor Pelayanan Pajak. (1 hari) 1 hari
P2T PROSES PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL (P2T)
IZIN PRINSIP (Oleh P2T) Sebelum ada P2T (3 hari) Setelah ada P2T (1 hari kerja)
URC
P2T
PROSES PERIZINAN PELAKSANAAN
PROSES IZIN USAHA ( oleh P2T )
PEMERINTAH PROVINSI • Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) (14 hari) (1 hari) PEMERINTAH KABUPATEN KOTA • izin Mendirikan Bangunan (7 hari) (1 hari) BADAN PERTANAHAN NASIONAL • Sertifikat Hak Atas Tanah (38 hari) (1 hari) TOTAL WAKTU SEBELUM P2T:
(78 HARI)
IZIN USAHA / IZIN OPERASIONAL Sebelum ada P2T (7 hari) Setelah ada P2T (1 hari kerja)
Sebelumnya
78hari
Jatim PMDN
Hanya
11
hari
INVESTOR
P2T
SEKTORAL
P2T
PROSES PERMOHONAN PENANAMAN MODAL
PROSES PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL (PELIMPAHAN)
PROSES PERIZINAN PELAKSANAAN
PROSES IZIN USAHA (PELIMPAHAN)
Mengisi Formulir Permohonan dilengkapi dengan : 1. Akte Pendirian Perusahaan oleh Notaris (1 hari) 2. Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan oleh Kementerian Hukum dan HAM (5 hari) 3. NPWP oleh Kantor Pelayanan Pajak. (1 hari)
PENDAFTARANN PENANAMAN MODAL / IZIN PRINSIP Sesudah pelimpahan
(15 menit)
PEMERINTAH PUSAT • PENGGUNAAN TEKAGA KERJA ASING : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Rekomendasi Penerbitan Visa Kerja, Penerbitan Visa Untuk Pekerja, Izin Tinggal, lapor Diri, Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (6 hari) PEMERINTAH PROV./KAB./KOTA • Izin Mendirikan Bangunan
(1 hari) Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) (1 hari) BADAN PERTANAHAN NASIONAL • Sertifikat Hak Atas Tanah (1 hari) •
•
TOTAL WAKTU
(17 HARI)
IZIN USAHA / IZIN OPERASIONAL Sesudah pelimpahan
(15 menit)
8
PMA Jenis
Perizinan Belum dilimpahkan
17hari
C). Pelayanan Rumah Sakit Provinsi : a. Rumah Sakit Dr. Soedono, Madiun - Layanan Khusus Penyakit Stroke, Pelayanan Tanpa Loket dan Komunikasi dengan radio khusus ; b. Rumah Sakit Dr. Soetomo, Surabaya
RSUD Dr. Soetomo Sby
- Rawat Inap Graha Amerta setara hotel bintang lima, layanan sport center khusus atlet, Pusat Bank Jaringan (hanya 2 di indonesia UI dan RSU. Dr. Soetomo). c. Rumah Sakit Haji, Surabaya
- Layanan Kosmetik medik, Bedah Endoscopy, Rujukan Jemaah Haji, Cardio Vascular Invasif. d. Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang - Poli Onkologi Terpadu, Poli Estetika, General Cek Up, Fiber Optic Diagnostic, Pelayanan Hemodialisa, Pelayanan ESWL. e. Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya - Pelayanan Kesehatan Jiwa,Konsultasi Anak, Remaja dan Keluarga, Pelayanan Napza Terapi Ruwatan Metadon, Terapi dan Rehabilitasi. 9
9
D). Badan Perpustakaan dan Kearsipan - Pelayanan Perpustakaan dan Arsip berbasis ICT. E). Pelayanan e-procurement :
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah 1.080 1.115 1.170 1.200 1.250
e-lelang.jatim 828 609 550 450 0
LPSE
Manual
2 73 200 750 1.250
250 431 420 0 0
Target 2012 : Fully e-Procurement dg. LPSE Standar Nasional
F). Reformasi Kelembagaan Ekonomi ( Aspek Sistem Kapitasi ) PEMERINTAH HADIR UNTUK BERBUAT ( WALAUPUN INI DOMAIN PERBANKAN )
11
1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 38 Kab/Kota, terdiri dari : a. Berbentuk Badan : 12 b. Berbentuk Kantor : 22 c. Berbentuk Unit : 4 2. Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di 38 Kab/Kota sudah mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit. 3. Revitalisasi fungsi Puskesmas menjadi pusat rujukan pertama kesehatan masyarakat terdiri dari :
a. Puskesmas Rawat Jalan : 524 unit b. Puskesmas Rawat Inap : 420 unit c. Puskesmas Pembantu : 2.297 unit
12
12
NO. NO
INSTANSI INSTANSI
YANG TELAH TELAH MEMPEROLEH SERTIFIKAT ISO SERTIFIKAT ISO
YANG MASIH YANG MASIH DALAM PROSES SERTIFIKAT ISO
JUMLAH JUMLAH
1.
PEMERINTAH JATIM
PROVINSI
75
1
76
3.
BUMN/BUMD JATIM
PROVINSI
16
-
16
3.
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
133
28
161
JUMLAH
224
29
253
13
13
