BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Otonomi daerah mengarahkan Pemerintah Indonesia menuju gerbang kemandirian dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau sering disebut
dengan Good Government Governance
(GGG). Mekanisme
penyelenggaraan pemerintah berasaskan otonomi daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah daerah (Pemda) diharapkan dapat mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk juga dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, menjunjung tinggi keadilan dan bertanggungjawab. Tonggak reformasi keuangan pemerintah di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. PP tersebut menggunakan sistem akuntansi kas menuju akrual, sehingga penyajian akun asset, kewajiban dan ekuitas harus menggunakan basis akrual, sedangkan akun pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan dengan menggunakan basis kas. Peraturan ini hanya berlaku pada tahun 2005 hingga 2009, karena pemerintah telah mengeluarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
1
2
berbasis akrual yang diatur dalam PP No 71 Tahun 2010 sebagai penyempurna PP No 24 Tahun 2005. PP No 71 Tahun 2010 mewajibkan seluruh instansi pemerintahan di Indonesia harus sudah mengimplementasikan SAP berbasis full accrual paling lambat pada tahun 2015 ini. Instansi pemerintah di Indonesia diharapkan dapat mengimplementasikan full accrual basic yakni mengakui transaksi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan seluruh akun lainnya berbasis akrual yang berrdasarkan pada pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan. Adanya pengimplementasian SAP berbasis full accrual oleh pemerintah, diharapkan dapat memperbaiki penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sehingga dapat menyajikan Laporan Keuangan (Financial Reports) yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasi (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), menyajikan Laporan Pelaksanaan Anggaran (Budgetary Reports) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL). Penyajian LKPD berbasis full accrual dapat meningkatkan kualitas laporan
keuangan
pemerintah
dan
diharapkan
mampu
mengurangi
kesenjangan informasi (information asymmetric) antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pengguna sekaligus pengelola keuangan negara. Standar akuntansi berbasis akrual diharapkan
dapat
meningkatkan relevansi,
3
netralitas,
ketepatan
waktu,
kelengkapan dan komparabilitas laporan
keuangan pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola sektor publik yang lebih baik (Halim dan Kusufi, 2012). Fenomena yang saat ini dialami oleh Indonesia adalah belum banyaknya instansi pemerintah yang mengimplementasikan SAP berbasis full accrual dalam penyajian laporan keuangan pusat maupun daerah. Hal tersebut diperkuat dengan data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 tahun 2014 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) untuk LKPD tahun anggaran 2014. Berdasarkan IHPS tersebut menunjukkan bahwa terdapat 457 pemerintah yang memiliki LKPD dan telah diaudit oleh BPK-RI. Sejumlah 153 entitas yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 276 entitas mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW) diberikan untuk 9 entitas serta opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 19 entitas. Tabel 1.1. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014 Opini Jenis LK Jumlah WTP % WDP % TW % TMP % LKPP 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1 LKKL 64 74% 19 22% 0 0% 3 4% 86 LKPD 153 34% 276 60% 9 2% 19 4% 457 LK 9 60% 5 33% 0 0% 1 7% 15 Lainnya Sumber: www.bpk.go.id
Berdasarkan data di atas dapat ditunjukkan bahwa entitas yang mendapat opini WTP masih rendah. Hal tersebut dimungkinkan karena persiapan pengimplementasian SAP berbasis full accrual di pemerintah belum banyak diterapkan pada saat proses penyajian laporan keuangan
4
pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD mengungkapkan kasus ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis full accrual yang terjadi pada 184 pemerintah daerah. Hal tersebut dimungkinkan karena kurangnya SDM yang berkualitas, kurangnya teknologi informasi, sosialisasi dan pelatihan yang kurang sehingga mengakibatkan pemahaman terhadap PP No 71/2010 masih rendah, serta faktor lainnya yang dapat diukur dan dianalisis. Menurut Herlina (2013) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemda dalam pengimplementasian SAP berbasis full accrual. Hasil penelitian tersebut memberikan bukti empiris berupa pemahaman aparatur Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terhadap SAP berbasis full accrual ternyata masih rendah. Faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut yaitu kurangnya sosialisasi sistem akuntansi basis akrual kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kurangnya pendidikan atau pemahaman dan kurangnya pelatihan mengenai proses penyusunan laporan keuangan dengan sistem akuntansi basis akrual kepada pegawai bagian keuangan. Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Setyaningsih (2013) yang menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pemahaman SAP 2010, adanya kerumitan teknis penyusunan pelaporan keuangan. Kendala lainnya seperti kurangnya pengalaman, kurangnya sosialisiasi serta rendahnya komitmen pimpinan menyebabkan ketidaklancaran dalam pengimplementasian SAP 2010 tersebut.
5
Berdasarkan penelitian terdahulu yang sebelumnya meneliti studi kasus Pemerintah Kabupaten Jember, peneliti tertarik untuk meneliti kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menerapkan SAP berbasis full acrrual. Judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Kesiapan PEMDA Gunungkidul dalam Mengimplementasikan SAP berbasis Full Accrual dengan Menggunakan Komitmen sebagai Pemoderasi.” Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu oleh Kusuma (2013) yaitu pada sampel penelitian, peneliti terdahulu menggunakan sampel yang ada di Pemerintah Kabupaten Jember, sedangkan peneliti saat ini menggunakan
sampel SKPD
yang terdapat
di
wilayah
Kabupaten
Gunungkidul. Peneliti terdahulu menggunakan empat variabel independen, yaitu komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi. Berbeda dengan peneliti saat ini yang menambahkan variabel pemahaman SAP berbasis full accrural
sebagai
variabel independen
serta
mencoba
menggunakan variabel komitmen sebagai pemoderasi untuk mengetahui sejauhmana interaksi komitmen dapat mempengaruhi kemampuan penyajian laporan keuangan pada PEMDA Gunungkidul.
B. Batasan Masalah Penelitian ini hanya difokuskan pada pemahaman SAP berbasis full accrual, teknologi informasi serta kualitas sumber daya manusia terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan SKPD Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini juga melihat ada tidaknya pengaruh interaksi komitmen dengan
6
pemahaman SAP berbasis full accrual, teknologi informasi dan kualitas SDM terhadap kemampuan penyajian LKPD Gunungkidul.
C. Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 1. Apakah pemahaman SAP berbasis full accrual berpengaruh positif terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul? 2. Apakah tekhnologi informasi berpengaruh positif terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul? 3. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul? 4. Apakah interaksi komitmen mempengaruhi hubungan pemahaman SAP berbasis full accrual terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul? 5. Apakah interaksi komitmen mempengaruhi tekhnologi informasi terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul?
7
6. Apakah interaksi komitmen mempengaruhi hubungan kualitas sumber daya manusia terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul?
D. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu : 1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman SAP berbasis full accrual terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. 2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tekhnologi informasi terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. 3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. 4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh interaksi komitmen dengan pemahaman SAP berbasis full accrual terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. 5. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh interaksi komitmen dengan tehknologi informasi terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
8
6. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh interaksi komitmen dengan sumber daya manusia terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
E. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada berbagai pihak yang berkaitan. Berdasarkan dari tujuan di atas, maka dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut: 1.
Manfaat secara teoritis Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang Akuntansi, khususnya dalam bidang sektor publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya dalam menganalisis kesiapan SKPD yang akan atau sedang mengimplementasikan SAP berbasis full accrual.
2.
Manfaat secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu kepala SKPD Gunungkidul untuk memahami kesiapan aparaturnya dalam rangka mengimplementasikan SAP berbasis full accrual, sehingga diharapkan dapat membantu dalam menentukan langkah-langkah perbaikan dan meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
