PERANAN SISTEM INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN GOOD GOVERNANCE Asri Yadi Program Studi Manajemen Informatika STMIK Profesional Makassar
[email protected] Abstrak Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan konsep Good Governance, salah satu fokus pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menganut perinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu peranan sistem informasi yang didukung dengan Internet and Comunication Technology (ICT) dalam penyelenggaraan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan produktifitas baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Penggunaan ICT yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas membawa manfaat terhadap seluruh proses pemerintahan dan informasinya dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Secara garis besar ICT memberikan manfaat dalam hal antara lain : Peningkatan kualitas pelayanan, dapat mengurangi penggunaan kertas (paperless), proses menjadi lebih efisien dan efektif, proses terintegrasi sehingga akurasi data lebih tinggi, mengurangi kesalahan, proses dilakukan secara transparan, karena semua proses berjalan secara online. Selain itu masyarakat dapat mengakses pemerintah dengan cepat dan terkontrol. Kata Kunci : Sistem Informasi,Teknologi Informasi ICT, Good Governance, akuntabilitas, transparansi. meningkat tajam. Perubahan– perubahan
A. PENDAHULUAN Era globalisasi telah berjalan dan bergulir,
Alvin
mengingatkan
Toffler bahwa
pada
dunia
1997 sedang
memasuki peradaban “gelombang ketiga” yaitu peradaban pasca industri yang ditandai dengan kemajuan yang sangat pesat dalam teknologi informasi, yang menjadi salah satu ciri utama arus globalisasi. Dalam konteks era globalisasi ini, masyarakat dihadapkan bukan hanya pada perubahan struktur ekonomi dan sosial, tetapi juga pada perkembangan dan persaingan
global
yang
cepat
dan
yang luar biasa tersebut didorong oleh perubahan teknologi dan inovasi baru yang menciptakan pilihan–pilihan baru dan
memberikan
pemerintah,
tantangan
khususnya
pemerintahan
yang
terhadap
dalam
semakin
sistem efektif,
efisien dan kualitas pelayanan kepada masyarakat
yang
semakin
baik,
transparan, akuntabel dan dengan respond time yang cepat, untuk menghadapi tantangan
tersebut
sangat
dibutuhkan
Administrasi Publik yang kondusif bagi terwujudnya good governance. 21
Good Governance
Indonesia
pemberdayaan masyarakat dapat menjadi
sendiri mulai dirintis dan diterapkan sejak
lebih efektif, efisien, transparan, dan
era reformasi yang berdampak pada
akuntabel.
perubahan
di
sistem pemerintahan yang
menuntut proses demokrasi yang bersih
B. PEMBAHASAN
sehingga Good Governance merupakan
Ada dua dasar pengertian untuk
salah satu alat reformasi yang mutlak
memahami
diterapkan dalam
pemerintahan baru.
menurut konsep dan pengertian yang
Penerapan Good Governance di Indonesia
dikemukakan oleh IMF dan konsep dan
belum dapat sepenuhnya mewujudkan
pengertian yang dikemukakan oleh World
harapan dan aspirasi masyarakat sesuai
Bank.
dengan cita – cita reformasi hal ini
sebagai sebuah cara untuk memperkuat
ditandai dengan masih rendahnya kualitas
"kerangka kerja institusional pemerintahan".
pelayanan publik yang diterima oleh
Hal ini merujuk pada bagaimana memperkuat
masyarakat yang belum memenuhi aspek
aturan hukum dan prediktibilitas serta
akuntabilitas
yang
imparsialitas dari penegakannya. Ini juga
utama Good
berarti mencabut akar dari korupsi dan
dan
transparansi
merupakan dua aspek Governance.
good
governance
yaitu
yang melihat Good Governance
aktivitas-aktivitas rent seeking, yang dapat
Masalah utama yang dihadapi dalam
dilakukan melalui transparansi dan aliran
mewujudkan Good Governance adalah
informasi serta menjamin bahwa informasi
terbatasnya
sarana
prasarana
mengenai kebijakan dan kinerja dari institusi
komunikasi
dan
untuk
pemerintahan dikumpulkan dan diberikan
mendukung
pelayanan
dari
kepada masyarakat secara memadai sehingga
dan informasi
publik
pemerintah sehingga aspek transparansi
masyarakat
dan akuntabilitas pelayanan public tidak
mengawasi manajemen dari dana yang
dapat berjalan secara maksimal. Melalui
berasal dari masyarakat (Kurniawan, 2006).
dukungan prasarana sistem informasi dan
United Nations Development Programme
komunikasi
dapat
(UNDP) merumuskan istilah governance
mensosialisasikan berbagai kebijakan baik
sebagai suatu exercise dari kewenangan
pemerintah pusat maupun
pemerintah
politik, ekonomi, dan administrasi untuk
daerah kepada masyarakat, agar proses
menata, mengatur dan mengelola masalah-
penyelenggaraan
masalah sosialnya (UNDP, 1997 dalam
pengelolaan
pemerintah
pemerintahan, pembangunan,
dan
Thoha.
dapat
2000).
memonitor
Istilah
dan
"governance" 22
menunjukkan suatu proses dimana rakyat
compare what has been planned with
bisa mengatur ekonominya. institusi dan
what has been implemented".
sumber-sumber sosial dan politiknya tidak
Sedangkan
dari
segi
teori
hanya dipergunakan untuk pembangunan,
pembangunan, good governance diartikan
tetapi juga untuk menciptakan kohesi,
sebagai berikut:
integrasi,
dan
kesejahteraan
" ........ a plitical and bureaucratic
rakyatnya. Dengan demikian kemampuan
framework wich provides an enabling
suatu
macra-economic
negara
untuk
mencapai
tujuan-tujuan
pembangunan
sangat
kualitas
kepemeritahannya
tata
tergantung
environment
for
pada
investment and growth, which pursues
dimana
distributional and equity related policies;
pemerintah melakukan interaksi dengan
which
organisasi-organisasi komersial dan civil
interventions when and where required
society.
and which practices honest and afficient
Dari pembangunan,
segi good
makes
entrepreneurial
administrasi
management principles. A commited and
governance
imaginative
didefinisikan sebagai berikut:
accompanied
political by
an
leadership efficient
and
An overall institutional framework
accountable bureaucracy does seem to be
within wich its citizens are allowed to
the key to the establishment of good
interact and transact freely, at difference
governance in a country."
levels, to fulfil its political, economic and social
apirations.
Basically,
good
Dari
definisi
di
atas
dapat
disimpulkan bahwa good governance
governance has three aspect:
mensyaratkan adanya hubungan yang
(i)
harmonis
antara
views and acces decision making
masyarakat
(civil
freely;
(market). Jika mengacu pada World Bank
(ii)
The ability of citizens to express
The capacity of the government agencies
(both
political
and
negara siciety)
(state), dan
pasar
dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik (public sector) adalah menciptakan
bureaucratic) to translate these views
good
into realistic plans and to implement
governance adalah kepemerintahan yang
them cost effectively; and
baik, menurut UNDP (United Nation
(iii) The ability of citizens and institutions
governance.
Pengertian
good
Develepment Program) dapat diartikan
to compare what has been asked for
sebagai
suatu
penyelenggaraan
with what has been planned, and to
manajemen pembangunan yang solid dan 23
bertanggung jawab yang sejalan dengan
pelaksanaan kebijakan harus membuka
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,
ruang bagi keterlibatan banyak aktor; (8)
penghindaran salah alokasi dana investasi,
Berorientasi
pencegahan korupsi baik secara politik
(kesepakatan), artinya pembuatan dan
maupun
menjalankan
pelaksanaan kebijakan harus merupakan
disiplin anggaran serta penciptaan legal
hasil kesepakatan bersama diantara para
and political framework bagi tumbuhnya
aktor yang terlibat (Kurniawan, 2006).
administratif,
aktivitas usaha.
governance
sejumlah
ciri
Akuntabel,
konsensus
Ada empat belas karakteristik yang dapat terhimpun dari telusuran wacana
Karakteristik Good Governance Good
pada
sebagai
artinya
memiliki berikut:
pembuatan
good
governance
(http://good-
(1)
governance.bappenas.go.id),
dan
dijelaskan
secara
dapat
ilustrasi
deskriptif
pelaksanaan kebijakan harus disertai per-
sebagai berikut:yaitu: (1) Wawasan ke
tanggungjawabannya;
depan (visionary); Tata pemerintahan
(2)
Transparan,
artinya harus tersedia informasi yang
yang
memadai kepada masyarakat terhadap
strategis). Semua kegiatan pemerintah di
proses
pelaksanaan
berbagai bidang seharusnya didasarkan
kebijakan; (3) Responsif, artinya dalam
pada visi dan misi yang jelas disertai
proses pembuatan dan pelaksanaan kebija-
strategi implementasi yang tepat sasaran.
kan
(2)
pembuatan
harus
mampu
dan
melayani
semua
berwawasan
Keterbukaan
ke
dan
depan
(visi
Transparansi
stakeholder; (4) Setara dan inklusif,
(openness
artinya seluruh anggota masyarakat tanpa
pemerintahan
terkecuali harus memperoleh kesempatan
(transparan). Wujud nyata prinsip tersebut
dalam proses pembuatan dan pelaksanaan
antara lain dapat dilihat apabila masya-
sebuah kebijakan; (5) Efektif dan efisien,
rakat
artinya kebijakan dibuat dan dilaksanakan
mengetahui serta memperoleh data dan
dengan
sumberdaya-
informasi tentang kebijakan, program, dan
sumberdaya yang tersedia dengan cara
kegiatan aparatur pemerintah, baik yang
yang terbaik; (6) Mengikuti aturan hukum,
dilaksanakan di tingkat pusat maupun
artinya dalam proses pembuatan dan
daerah.
pelaksanaan
membutuhkan
(participation); Tata pemerintahan yang
kerangka hukum yang adil dan ditegakan;
cepat tanggap (responsif). Masyarakat
(7) Partisipatif, artinya pembuatan dan
yang berkepentingan ikut serta dalam
menggunakan
kebijakan
and transparency), yang
mempunyai
(3)
bersifat
kemudahan
Partisipasi
Tata terbuka
untuk
Masyarakat
24
proses perumusan dan/atau pengambilan
dasarkan pada konsensus agar setiap
keputusan atas kebijakan publik yang
kebijakan publik yang diambil benar-
dipcruntukkan
benar merupakan keputusan bersama. (7)
bagi
masyarakat.
(4)
Akuntabilitas/Tanggunggugat (accounta-
Profesionalisme
bility);
yang
(profesionalism and competency); Tata
gugat
pemerintahan
Tata
bertanggung
pemerintahan
jawab/bertanggung
dan
yang
Kompetensi
terdesentralisasi.
(akuntabel). Instansi pemerintah dan para
Wujud nyata dari prinsip profesionalisme
aparaturnya
harus
dapat
dan kompetensi dapat dilihat dari upaya
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
penilaian kebutuhan dan evaluasi yang
kewenangan yang diberikan sesuai dengan
dilakukan terhadap tingkat kemampuan
tugas dan fungsinya. Demikian halnya
dan profesionalisme sumber daya manusia
dengan kebijakan, program, dan kegiatan
yang ada, dan dari upaya perbaikan atau
yang dilakukannya. (5) (5) Supremasi
peningkatan
Hukum (rule of law): Tata pemerintahan
manusia.
yang berdasarkan
(responsiveness);Tata pemerintahan yang
profesionalitas
dan
kualitas
sumber
(8)
DayaTanggap
kompetensi. Wujud nyata prinsip ini
demokratis
mencakup upaya penuntasan kasus KKN
konsensus. Aparat pemerintahan harus
dan
cepat
pelanggaran
HAM,
peningkatan
dan
daya
tanggap
berorientasi
terhadap
pada
perubahan
kesadaran HAM, peningkatan kesadaran
situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi
hukum,
budaya
masyarakat, serta mengambil prakarsa
hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan
untuk mengatasi berbagai masalah yang
dengan menggunakan aturan dan prosedur
dihadapi masyarakat. (9) Keefisienan dan
yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk
Keefektifan (efficiency and effectiveness);
pada manipulasi politik. (6) Demokrasi
Tata
(democracy);Tata
yang
partisipasi masyarakat. Pemerintah baik
menggunakan struktur dan sumber daya
pusat maupun daerah dari waktu ke waktu
secara efisien dan efektif. Perumusan
harus selalu menilai dukungan struktur
kebijakan pembangunan baik di pusat
yang ada, melakukan perbaikan struktural
maupun
melalui
sesuai dengan tuntutan perubahan seperti
tidak
menyusun kembali struktur kelembagaan
eksekutif.
secara keseluruhan. menyusun jabatan dan
Keputusan-keputusan yang diambil antara
fungsi yang lebih tepat, serta selalu
lembaga eksekutif dan legislatif harus di-
berupaya mencapai hasil yang optimal
serta
mekanisme ditentukan
pengembangan
pemerintahan
daerah
dilakukan
demokrasi, sendiri
oleh
dan
pemerintahan
yang
mendorong
25
dengan memanfaatkan dana dan sumfaer
dalam berbagai bidang baik antara pusat
daya lainnya yang tersedia secara efisien
dan daerah maupun antardaerah secara
dan
Desentralisasi
adil dan proporsional merupakan wujud
pemerintahan
nyata prinsip pengurangan kesenjangan.
yang mendorong kemitraan dengan swasta
Hal ini juga mencakup upaya menciptakan
dan masyarakat. Pendelegasian tugas dan
kesetaraan dalam hukum (equity of the
kewenangan
law) serta mereduksi berbagai perlakuan
efektif.
(10)
(decentralization);
Tata
pusat
tingkatan
aparat
mempercepat
kepada
semua
sehingga
dapat
diskriminatif
pengambilan
kesenjangan
proses
yang
menciptakan
antara
laki-laki
keputusan, serla memberikan keleluasaan
perempuan
yang cukup untuk mengelola pelayanan
bermasyarakat. (13) Komitmen pada Pasar
publik dan menyukseskan pembangunan
yang
di
(11)
market);Tata pemerintahan yang memiliki
Kemitraan dengan Swasta dan Masyarakat
komitmen pada pasar. Daya dukung
(private and civil society partnership);
lingkungan
Tata
pemanfaatan
pusat
maupun
di
pemerintahan
supre-masi
daerah.
yang
hukum.
menjunjung
dalam
dan
fair
kehidupan
(commitment
semakin yang
to
menurun tidak
fair
akibat
terkendali.
Pembangunan
Kewajiban penyusunan analisis mengenai
masyarakat madani melalui peningkatan
dampak lingkungan secara konsekuen.
peran serta masyarakat dan sektor swasta
penegakan
harus diberdayakan melalui pem-bentukan
konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga
kerjasama
atau
antara
pengendali dampak lingkungan, serta
pemerintah,
swasta,
masyarakat.
pengelolaan sumber daya alam secara
Hambatan
birokrasi
kemitraan dan
lingkungan
secara
menjadi
lestari merupakan contoh perwujudan
rintangan terbentuknya kemitraan yang
komitmen pada lingkungan hidup. (14)
setara
harus
perbaikan masyarakat
segera
sistem dan
yang
hukum
diatasi
dengan
Komitmen
pelayanan
kepada
(commitment
sektor
lingkungan to
hidup
environmental
serta
protection); Tata pemerintahan yang me-
penyelenggaraan pelayanan terpadu. (12)
miliki komitmen pada lingkungan hidup.
Komitmen
Pengurangan
Pengalaman telah membuktikan bahwa
Kesenjangan (commitment to discrepancy
campur tangan pemerintah dalam kegiatan
reduction);
yang
ekonomi seringkali berlebihan sehingga
memiliki komitmen pada pengurangan
akhirnya membebani anggaran belanja
kesenjangan. Pengurangan kesenjangan
dan
pada
Tata
swasta
pada
pemerintahan
bahkan
merusak
pasar.
Upaya 26
pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat
perubahan yang cukup signifikan dalam
dengan pasar baik di dalam daerah
pola
maupun antar daerah merupakan contoh
dilakukan oleh manajemen baik pada
wujud nyata komitmen pada pasar.
tingkat operasional (pelaksana teknis)
Berdasarkan
penjelasan
tersebut
pengambilan
keputusan
yang
maupun pimpinan pada semua jenjang.
diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan
Perkembangan
karakteristik
menyebabkan perubahan-perubahan peran
Good
Governance
ini
juga
telah
sebagaimana yang diuraikan maka aspek
dari para aktor pemerintahan
demokratisasi, transparansi, civil society,
pengambilan keputusan, mereka dituntut
good corporate governance, perdagangan
untuk selalu dapat memperoleh informasi
bebas menjadi hal-hal penting yang harus
yang akurat dan terkini yang dapat
diperhatikan oleh setiap pemerintahan.
digunakannya dalam proses pemberian
Dengan
pelayanan kepada masyarakat.
demikian
pemerintah
harus
dalam
mengadakan reposisi terhadap perannya
Sistem informasi memainkan peran
dari yang bersifat internal menjadi lebih
yang kritikal di dalam penyelenggaraan
berorientasi eksternal dan fokus kepada
pemerintahan. Sistem informasi ini sangat
pelayanan masyarakat dan pemerintahnya
mempengaruhi
di dalam sebuah pergaulan global.
bagaimana
Teknologi Informasi Utama Meningkatnya
sebagai
Pilar
penggunaan
teknologi informasi khususnya internet, berbagai aktivitas dapat dilaksanakan dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu.
Setiap
memanfaatkan
organisasi
internet
dan
dapat jaringan
teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronis. Para aktor pemerintahan
di berbagai
tingkatan dapat menganalisis kinerjanya secara konstan dan konsisten dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia. Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya
secara
langsung
pejabat
pemerintah
mengambil keputusan, membuat rencana, dan
mengelola
meningkatkan hendak
para
pegawai,
serta
sasaran
kinerja
yang
dicapai,
yaitu
bagaimana
menetapkan ukuran atau bobot setiap tujuan/kegiatan, pelayanan
menetapkan
minimum,
menetapkan
standar
dan
standar bagaimana
dan
prosedur
pelayanan baku kepada masyarakat. Oleh karenanya, sangat
peranan menentukan
sistem
informasi
dalam
tata
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan konsep good governance. Sistem merupakan
manajemen upaya
informasi
organisasi
untuk 27
menjamain ketersediaan informasi bagi
untuk
manajemen
pelayanan
korupsi, dan Nepotisme) di pemerintahan
Dalam
dengan pemberdayaan sistem informasi
praktiknya sistem manajemen informasi
dengan teknologi informasi sebagai pilar
pada suatu organisasi menyediakan juga
utamanya.
publik
dalam
kepada
rangka
masyarakat.
menghilangkan
KKN
(kolusi,
informasi bagi orang-orang selain para
Secara umum manfaat information
manajer. Kemajuan teknologi informasi
Comunication Technology (ICT) dalam
(komputer dan telekomunikasi) terjadi
tata kelola pemerintahan yaitu :
sedemikian
1.
pesatnya
informasi
dan
sehingga
data,
pengetahuan
dapat
Proses Otomatisasi, yakni mengubah peran manusia dalam menjalankan
diciptakan dengan sangat cepat dan dapat
proses
segera disebarkan ke seluruh lapisan
menyimpan, processing, output dan
masyarakat. Hal ini berarti bahwa setiap
mengirimkan informasi.
individu
dapat
saling
berkomunikasi
2.
yang
meliputi
menerima,
Proses Informasi, yakni; Mendukung
kepada siapapun tanpa sekat waktu dan
peran manusia dalam menjalankan
ruang. Perkembangan teknologi informasi
proses
dan komputer mempengaruhi bagaimana
mendukung arus proses pengambilan
pemerintahan di masa modern harus
keputusan,
bersikap
implementasi.
secara
memposisikan
benar
dan
efektif
perananannya
dalam
melayani masyarakat. Dengan
kinerja
pemerintahan
di
misalnya
komunikasi
dan
Proses Transformasi: yakni: membuat ICT baru, untuk menjalankan proses
teknologi
perbaikan
3.
informasi,
informasi
informasi atau mendukung proses
pengelolaan
informasi, misalnya membuat metode
Indonesia
dapat
baru dalam pelayanan publik.
dilakukan secara maksimal. Maraknya
Selain itu manfaat langsung yang
korupsi di Indonesia dan rendahnya
dapat
kepercayaan
investor
information Comunication Technology
pemerintah
Indonesia
rendahnya merintahan
kualitas
asing
terhadap
menunjukkan
manajemen
Indonesia.
Karena
(ICT)
diambil
oleh
dari
organisasi
penggunaan
pemerintahan,
pe-
yakni:
itu,
Internal : menyediakan manfaat yang
diperlukan suatu manajemen pemerintah
lebih
yang
unsur
pemerintahan dan kontrol politik yang
transparansi, sebagai salah faktor penting
baik, atau memperbaiki citra publik.
sangat
menonjolkan
baik
untuk
memotivasi
staf
28
Eksternal : dengan penyampaian yang
mencukupi, masyarakat akan belajar
murah serta pelayanan yang baik, manfaat
untuk dapat menentukan pilihannya.
ICT ini dapat dinikmati oleh masyarakat luas.
d.
Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien,
Pada intinya pemanfaatan teknologi
efektif
Sebagai
dan
transparan.
contoh,
koordinasi
informasi dan komunikasi (ICT) dapat
pemerintahan dapat dilakukan melalui
meningkatkan hubungan antar pemerintah
email atau bahkan video conference.
pusat dan daerah, antar-daerah serta antara
Tanya jawab, koordinasi, diskusi
pemerintah
antara
dengan
pihak-pihak
lain,
pimpinan
daerah
dapat
terutama dengan masyarakat. Penerapan
dilakukan tanpa kesemuanya harus
Sistem informasi berbasis ICT kemudian
berada pada lokasi fisik yang sama.
menghasilkan
hubungan
baru
Melalui penataan sistem informasi
seperti: G2C (Government to Citizen),
dan pengembangan ICT dapat dilakukan
G2B (Government to Business), dan G2G
penataan sistem manajemen dan proses
(inter-government relationship) yang akan
kerja di lingkungan pemerintahan dengan
membawa manfaat, antara lain:
mengoptimasikan pemanfaatan teknologi
a.
Memberikan pelayanan yang lebih
informasi yang mencakup 2 (dua) aspek
baik
yang berkaitan yaitu : (1) pengolahan
kepada
informasi
bentuk
masyarakat,
tersedia
karena
kapanpun
dan
dimanapun b.
masyarakat. keterbukaan
hubungan pelaku
(transparansi)
menjadi
kerja
secara
dan
teknologi informasi agar pelayanan publik
adanya
dapat diakses secara mudah dan murah
maka
lebih
oleh masyarakat di
seluruh wilayah
negara.
baik.
Keterbukaan ini dapat meningkatkan rasa percaya terhadap pemerintah,
c.
proses
sistem
elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan
bisnis,
Dengan
dan
informasi,
antara
diharapkan hubungan antara berbagai pihak
pengelolaan
manajemen
Meningkatkan pemerintah,
data,
D. KESIMPULAN DAN SARAN Salah satu upaya untuk mewujudkan
sekaligus meningkatkan kepercayaan
tata pemerintahan
internasional terhadap Indonesia.
mempercepat
Pemberdayaan masyarakat melalui
otomatisasi
informasi yang mudah diperoleh.
penyelenggaraan
Dengan
masyarakat melalui pemanfaatn teknologi
adanya
informasi
yang
yang baik adalah
proses dan
kerja
melalui
modernisasi
pelayanan
kepada
29
informasi dan komunikasi yang dikenal
Kabupaten
dengan Information and communication
MAP-UGM.
technology (ICT). Oleh karena itu, dalam
[2]
Takalar.
Yogyakarta:
Gumelar, Agum. 2000. Sambutan
penyelenggaraan pemerintahan menuju
Menteri Perhubungan pada Acara
good governance maka pengembangan
Pembukaan seminar E-Government
sistem informasi pemerintahan
di Hotel Le Meridien. Jakarta, tgl. 5
melalui
pemanfaatan ICT menjadi alternatif yang strategis
untuk
pelayanan
peningkatkan
publik
kualitas
dalam
September 2000. [3]
rangka
Hardijanto. 2000. Pendayagunaan Aparatur ne-gara menuju
Good
mengkomunikasikan informasi secara dua
Governance (Makalah) disampaikan
arah antara pemerintah dengan masyarakat
pada TOT Pengadaan barang/Jasa
dan dunia usaha dan antar pemerintah itu
Menuju
sendiri.
Jakarta.
Menyadari betapa pentingnya arti
[4]
“Good
Govemence,”
Hikam. Muhammad A.S. Indonesia
mewujudkan kepemerintahan yang baik
Perlu
(Good
Governance),
aparatur
Government (dalam Kompas, Jumat,
negara
dituntut
mampu
18Mei2001).
meningkatkan
maka harus
kinerja.
Sasaran
yang
[5]
segera
Hardiyansyah.
Terapkan
2003.
e-
E-
menjadi prioritas adalah mewujudkan
Government: Upaya Meningkatkan
pelayanan masyarakat yang efisien dan
Kualitas Pelayanan Publik pada Era
berkualitas, sehingga mampu mendorong
Otonomi
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
Penggunaan Teknologi Web. Jurnal
daya saing. Oleh karena itu, dalam hal ini
Ilmiah MATRIK, Vol. 5 No 3,
diperlukan perhatian pemerintah untuk
Desember 2003, ISSN 1411-1624,
melakukan perubahan-perubahan secara
UBD Palembang.
signifikan melalui manajemen perubahan menuju
ke
arah
[6]
penyelenggaraan
Daerah
melalui
Kurniawan, Teguh. 2006. Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan
kepemerintahan yang baik.
Good Government di Indonesia. [7]
Rasyid, Ryass. 2000. Peningkatan
DAFTAR PUSTAKA
SDM Aparatur dan Tata Laksana
[1]
Abidin, Zainal. 2000. Electronic
serta Pelayanan Publik. (Ceramah
Government dan Penerapannya di
Meneg. PAN di KBRI London, Tgl. 20 Juni 2000). 30
[8]
Semil, Quality
Nurmah.
2005.
(Servqual).
Servis
Pelayanan
[9]
Thoha, Miftah. 2000. Peranan Ilmu Administrasi
Publik
dalam
Publik Instansi Pemerintah dan The
Mewujudkan Tata Kepemerintahan
New Public Service. Jurnal Ilmu
yang baik. Yogyakarta: PPs UGM.
Administrasi Negara (JIANA) Vo. 5 No. 1, Januari 2005.
31
