TESIS
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI HUKUM PERUSAHAAN PADA BADAN USAHA BANK UMUM DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
I GUSTI AGUNG EKA PERTIWI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 i
TESIS
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI HUKUM PERUSAHAAN PADA BADAN USAHA BANK UMUM DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
I GUSTI AGUNG EKA PERTIWI NIM: 1290561010
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA 2015 ii
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI HUKUM PERUSAHAAN PADA BADAN USAHA BANK UMUM DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
I GUSTI AGUNG EKA PERTIWI NIM: 1290561010
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 iii
LEMBAR PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 6 JULI 2015
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum. NIP. 19620731 198803 1 003
Dr. I Made Udiana, SH., MH. NIP. 19550925 198610 1 001
Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,MH.,LL.M NIP. 196111011986012001
iv
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K) NIP. 195902151985102001
TESIS INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL 6 JULI 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor: 1937/UN.14.4/HK/2015, Tanggal 3 Juli 2015
Ketua
:
Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum
Sekretaris
:
Dr. I Made Udiana, SH., MH.
Anggota
:
1. Dr. I Wayan Wiryawan, S.H., M.H 2. Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H 3. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,MH.,LL.M
v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: I Gusti Agung Eka Pertiwi
Program studi
: Ilmu Hukum
Judul Tesis
: Penyelenggaraan Sistem Informasi Hukum Perusahaan Pada Badan Usaha Bank Umum Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas Plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti Plagiat dalam karya ilmiah ini maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendiknas RI Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Denpasar, 5 Juli 2015 Yang menyatakan
I Gusti Agung Eka Pertiwi
vi
UCAPAN TERIMA KASIH
Om Swastiastu, Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas
asung
kertha
wara
nugraha-Nya
Tesis
dengan
judul
“PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI HUKUM PERUSAHAAN PADA BADAN USAHA BANK UMUM DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE” ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi dalam menyusun tesis ini, penulisan tesis ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada : Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada Bapak Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum, Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, memberikan masukan, arahan serta saran-saran dalam penyusunan Tesis ini. Terima kasih sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. I Made Udiana, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia penuh kesabaran membimbing dan memberikan petunjuk, masukan serta saransaran dengan dalam penyusunan Tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan
kepada Rektor Universitas
Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp. PD. KEMD, atas kesempatan yang vii
diberikan kepada penulis untuk mengikuti studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum. Ucapan terima kasih ini juga ditujukan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp. S(K), atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., M.H., atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan program Magister Ilmu Hukum. Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., LLM. Atas kesempatan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dalam mengikuti studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. Ucapan terima kasih kepada panitia penguji tesis, Dr. I Wayan Wiryawan, S.H., M.H., selaku Penguji I, Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H., Selaku penguji II dan Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., LLM., selaku penguji III, yang telah memberikan masukan saran dan kritik dalam penyempurnaan tesis ini. Ucapan terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti studi perkulihan. Ucapan terima kasih kepada para pegawai administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi penulis selama perkuliahan.
viii
Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak I Ketut Rasnu, SE, Ibu Putu Sukani, dan Ibu A.A Ayu Lis Mardiani yang bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dan membantu menyediakan data-data bagi penelitian Tesis ini. Ucapan terima kasih kepada Ayahanda saya I Gusti Made Sukadana, S.H., dan Ibunda Ni wayan Umi Martina, S.H., M.H., adik-adik saya I Gusti Agung Angga Jaya Ningrat dan I Gusti Putu Agung Ngurah Angkasa Wirajaya, suami saya I Gusti Ngurah Kinarsa, anak tercinta I Gusti Ngurah Acarya Braja Manu, dan
keluarga besar Jero Densema Kedonganan yang selalu memberikan
dukungan, doa serta kepercayaan dalam menyelesaikan Tesis ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada Bapak Dr. I Made Arjaya, S.H., M.H, Ibu I Made Nardi, S.H., Bapak Ida Bagus Dwi Putra Adnyana, S.H., dan Seluruh Staff Kantor Hukum Arjaya Umi Martina & Partners, yang selalu memberikan dukungan, doa serta kepercayaan dalam menyelesaikan Tesis ini. Ucapan terimakasih rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Angkatan 2012 yang telah memberikan semangat serta dorongan dalam penyelesaian tesis ini. Teman-teman dekat penulis Gita Pritayanti Dinar, Ayu Intan Kusuma Dewi, Dwi Suarini, Dwi Mayasai, Aryana Putra Atmaja, Amelia, Ayuni Dewi Pertiwi, teman-teman di Magister Ilmu Hukum Angkatan 2012 khususnya Hukum Bisnis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat, dukungan, kebersamaan dan pengalaman yang telah diberikan selama ini. ix
Meskipun Tesis ini telah selesai, namun di dalamnya masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu diharapkan adanya kritik, saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak sehingga dapat melengkapi dan menyempurnakan Tesis ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan semoga Tesis ini dapat diterima serta bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Om Shanti, Shanti, Shanti Om.
Denpasar, 5 Juli 2015
Penulis
x
ABSTRAK Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Konsep Good Corporate Governance di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder. Demikian juga dari sisi PBI 2006, Good Corporate Governance mencakup dua aspek, yaitu aspek legal dan aspek perilaku perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mengenai efektifitas hukum, yaitu Penyelenggaraan Sistem Informasi Hukum Perusahaan Pada Badan Usaha Bank Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance. Penelitian ini dibatasi pada aspek legal dari Good Corporate Governance perbankan, khususnya sistem kebijakan perusahaan yakni sistem pengambilan keputusan perusahaan dalam rangka penyelenggaraan proses pengambilan keputusan yang akuntabel, cepat, dan akurat, yang menentukan kinerja tata kelola perusahaan bank. Hasil penelitian ini adalah Perusahaan perbankan di Bali belum seluruhnya memiliki Sistem Informasi Hukum Perusahaan dalam rangka pelaksanaan azas akuntabilitas sebagai salah satu azas Good Corporate Governance. Perlunya perusahaan perbankan untuk memiliki Sistem Informasi Hukum Perusahaan bertujuan membatu organ perusahaan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal kesadaran hukum organ perusahaan terhadap hakekat dan urgensi Sistem Informasi Hukum Perusahaan dalam penyelenggaraan perusahaan perbankan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance sangat penting untuk diperhatikan karena dengan adanya Sistem Informasi Hukum Perusahaan pada perusahaan perbankan diharapkan dapat membantu kinerja dalam pengambilan keputusan agar cepat, tepat, akuntabel. Penyelenggaraan Good Corporate Governance dapat dikatakan sebagai suatu penilaian yang obyektif dalam menilai suatu perusahaan perbankan telah memiliki Sistem Informasi Hukum Perusahaan yang terintegrasi menunjang pengambilan keputusan perusahaan agar cepat, tepat, dan akurat dengan tujuan peningkatan corporate value. Masih sedikit yang mengetahui bahwa pentingnya Sistem Informasi Hukum yang dimiliki tersebut sangat mempengaruhi daya saing perusahaan dalam rangka penyelenggaraan Good Corporate Governance. adanya Sistem Informasi Hukum Perusahaan yang ideal nantinya dapat membantu organ perusahaan dalam mengambil keputusan tanpa mengurangi resiko kedepannya yang dapat mempengaruhi citra perusahaan. Kata kunci: good corporate governance, perbankan, sistem informasi hukum perusahaan. xi
ABSTRACT Good Corporate Governance is the definitive system to regulate and control the company to create value-added to all stakeholders. The concept of Good Corporate Governance in Indonesia can be interpreted as the concept of good governance. There are two things that are emphasized in this concept. First, the importance of the right of shareholders to obtain information correctly (accurately) and timely. Second, the company's obligation to make disclosure is accurate, timely and transparent information to all corporate performance, ownership and stakeholder. Similarly, in terms of PBI 2006, of Good Corporate Governance includes two aspects, namely legal and behavioral aspects of the company. This type of research is a juridical empirical research. This study on the effectiveness of the law, namely Legal Information Systems Company On Enterprise Bank in Implementing Good Corporate Governance. This study is limited to the legal aspects of good corporate governance of banking, in particular systems company policy, in particular the company's decision-making system in the framework of the implementation of the decision making process accountable, fast, and accurate, which determines the performance of bank corporate governance. Results of this study are banking company in Bali yet wholly owns Legal Information Systems Company in order to implement the principle of accountability as one of the principles of good corporate governance. The need for the banking companies have Legal Information Systems Company aims petrified in decision-making organ of the company. In the case of legal awareness organ company against nature and urgency of Legal Information Systems Company in the implementation of the banking company based on the principles of good corporate governance is very important to note because with the Legal Information Systems Company at the banking company's performance is expected to assist in decision making for fast, precise, accountable , Implementation of Good Corporate Governance can be regarded as an objective judgment in assessing a banking company already has a Legal Information System integrated company to support corporate decision-making for fast, precise, and accurate with the goal of increasing corporate value. Still few know that the importance of Legal Information Systems is owned greatly affect the competitiveness of companies in relation to the implementation of good corporate governance. Legal Information System Ideal Company will be able to assist in decision-making organs of the company without prejudice to future risks that could affect the company's image. Keywords: good corporate governance, banking, Legal Information Systems Company xii
RINGKASAN Tesis ini membahas mengenai Penyelenggaraan Sistem Informasi Hukum Perusahaan Pada Badan Usaha Bank Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance. Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan umum, bab ketiga dan keempat adalah pembahasan serta bab yang terakhir adalah penutup. Bab I, Menguraikan latar belakang mengenai mengenai penyebab munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Good Corporate Governace merupakan suatu prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum (selanjutnya disebut GCG). Pentingnya GCG bagi bank dalam rangka sebagai penghimpun dana masyarakat yakni; Pertama, dapat meningkatkan nilai perusahaan (corporate value). Kedua, dapat meningkatkan daya saing (competitive advantage) perusahaan. Ketiga, membangun corporate image /citra positif, serta dalam jangka panjang dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan (sustainable company). PBI Nomor 8/4/PBI/2006 jo. Nomor 8/14/PBI/2006 menekankan dua aspek penting dari GCG, yaitu: (a) aspek legal; dan (b) aspek perilaku perusahaan. Kendatipun telah ditetapkan pada permualaan tahun 2000 dan kemudian secara khusus diatur dalam PBI sejak tahun 2006, namun azas-azas GCG belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketentuan GCG belum dapat mendukung tata kelola perusahaan perbankan sebagaimana diharapkan, terutama dalam hal kinerja pengambilan keputusan. Sebab umum kelemahan itu adalah belum tersedianya Sistem Informasi Hukum (selanjutnya disebut SIH) yang memadai yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan proses pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Kelambatan dan keraguan dalam pengambilan keputusan pada beberapa bank umumnya sangat ditentukan oleh ketersediaan Sistem Informasi Hukum Perusahaan (selanjutnya disebut SIH-P) yang merupakan bank data tentang berbagai kebijakan bank yang telah ditetapkan. Data tentang kebijakan itu mencakup data tentang ragam kebijakan yang telah ditetapkan oleh organ-organ perusahaan, materi kebijakan, dan dasar kebijakan yang telah digunakan sebagai pijakan hukum dalam penetapan suatu kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam bab ini juga menguraikan rumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teoritis, kerangka berpikir, hipotesis, dan metode penelitian. Bab II, Menguraikan tinjauan umum mengenai Tinjauan Umum Tentang GCG Dan Sistem Informasi Hukum Perusahaan. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama adalah mengenai konsep dan pengaturan GCG Perbankan yang dimana didalamnya terdapat sub-sub bab yakni mengenai Pengertian dan Konsep Good Corporate Governance, Sejarah GCG, Prinsip-prinsip GCG, Prinsip-prinsip GCG Perbankan, dan Pengaturan GCG Perbankan. Sub bab kedua adalah Sistem Informasi Hukum Perusahaan yang dimana didalamnya terdapat sub-sub bab yakni Pengertian Sistem Informasi Hukum Perusahaan, Sistem Informasi Hukum xiii
Perusahaan Sebagai Bentuk Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas, dasar Hukum Penyelenggaraan Sistem Informasi Hukum Perbankan, dan Model Sistem Informasi Hukum Perusahaan Perbankan. Bab III, Menguraikan mengenai pembahasan dari permasalahan yang pertama dalam penelitian ini, Penyelenggaraan Sistem Informasi Hukum Perusahaan Bank pada Bank di Bali. Dimana dalam bab pembahasasn ini terdiri dari empat sub bab yakni sub bab pertama, Kesadaran Hukum Organ Perusahaan Terhadap Hakekat dan Urgensi Sistem Informasi Hukum Perusahaan dalam Penyelenggaraan Perusahaan Perbankan Berdasarkan Prinsip GCG, sub bab kedua, Bentuk Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas Pada Bank, sub bab ketiga, Akibat Kekosongan Sistem Informasi Hukum Perusahaan Terhadap Sistem Pengambilan Keputusan dan Validitas Produk Hukum Perusahaan, dan sub bab keempat, Akibat Kekosongan Sistem Informasi Hukum Perusahaan Terhadap Penyelenggaraan Perusahaan dan Daya Saing Perusahaan. Bab IV, Menguraikan mengenai pembahasan dari permasalahan yang kedua dalam penelitian ini, yakni Model Sistem Informasi Hukum Perusahaan yang digunakan oleh Bank dalam Mewujudkan Azas Akuntabilitas sebagai Salah Satu Azas GCG. pada bab pembahasan ini terdiri dari tiga sub bab, yakni Model Sistem Informasi Hukum Perusahaan, Bentuk Pelaksanaan Sistem Informasi Hukum Perusahaan pada Perusahaan Perbankan di Bali, dan Model Ideal Sistem Informasi Hukum Perusahaan Perbankan Dalam Rangkan Penyelenggaraan Perusahaan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing Tinggi. Bab V, merupakan bab penutup yang menguraikan simpulan dari hasil pembahasan yaitu Perusahaan perbankan di Bali belum seluruhnya memiliki SIHP dalam rangka pelaksanaan azas akuntabilitas sebagai salah satu azas GCG. Model SIH-P yang digunakan oleh Bank dalam mewujudkan azas akuntabilitas yakni sebatas kepemilikan standar operasional prosedur (SOP) dan merujuk pada undang-undang terkait pelaksaaan GCG dalam penyelenggaraan sistem informasi pada perusahaan perbankan yang ada. Masih kurangnya tenaga profesional yeng memenuhi syarat sebagai seorang arsiparis yang dapat mengelola SIH pada perusahaan perbankan yang berakibat tidak dimilikinya SIH-P dalam menunjang performance perusahaan dalam penyelenggaraan GCG. Sehingga saran yang dapat diberikan adalah Diharapkan kedepannya agar pemerintah membuat regulasi yang tegas mengatur tentang standarisasi model kepemilikan SIH-P pada perusahaan perbankan agar tidak ada ketimpangan antara penyelenggaraan GCG dengan aturan yang mengatur didalamnya. SIH-P sangat membantu para pelaku usaha perbankan khususnya untuk menilai kinerja pelaksanaan GCG pada perusahaan agar citra perusahaan dapat ditingkatkan kearah yang lebih baik. Dengan terciptanya SIH-P diharapkan pelaku usaha perbankan melaksanakannya dengan baik dan mencetak profesional muda yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai seorang sarjana hukum untuk dapat mengelola SIH-P tersebut agar dapat berjalan dengan baik. xiv
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN SAMPUL DEPAN ....................................................................... HALAMAN SAMPUL DALAM ...................................................................... HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER .................................. ii HALAMAN PENGESAHAN TESIS .............................................................. iii HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS ............................. iv SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ................................................. v HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH ...................................................... vi HALAMAN ABSTRAK ................................................................................... x HALAMAN ABSTRACT ................................................................................. xi RINGKASAN .................................................................................................... xii DAFTAR ISI ...................................................................................................... xv BAB I
PENDAHULUAN .................................................................................... 1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................
1
1.2 Rumusan Masalah .........................................................................
18
1.3 Ruang Lingkup Masalah ..............................................................
18
1.4 Tujuan Penelitian 1.4.1 Tujuan Umum ...........................................................................
19
1.4.2 Tujuan Khusus ..........................................................................
19
1.5 Manfaat Penelitian 1.5.1 Manfaat Teoritis ........................................................................ xv
20
1.5.2 Manfaat Praktis .........................................................................
20
1.6 Orisinalitas Penelitian ..................................................................
20
1.7 Landasan Teoritis ........................................................................
24
1.8 Hipotesis ......................................................................................
28
1.9 Metode Penelitian 1.9.1 Jenis Penelitian .........................................................................
28
1.9.2 Sifat Penelitian .........................................................................
29
1.9.3 Data dan Sumber Data .............................................................
29
1.9.4 Teknik Pengumpulan Data .......................................................
30
1.9.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian .......................................
31
1.9.6 Pengolahan dan Analisis Data ..................................................
32
BAB II Tinjauan Umum Tentang Good Corporate Governance dan Sistem Informasi Hukum Perusahaan ........................................................... 2.1 Konsep dan Pengaturan GCG Perbankan ..................................... 34 2.1.1 Pengertian dan Konsep Good Corporate Governance ........ 34 2.1.2 Sejarah GCG ....................................................................... 39 2.1.3 Prinsip-prinsip GCG............................................................. 44 2.1.4 Prinsip-prinsip GCG Perbankan ........................................... 48 2.1.5 Pengaturan GCG Perbankan ................................................ 71 2.2 Sistem Informasi Hukum Perusahaan ........................................... 73 2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Hukum Perusahaan ................ 73 2.2.2 Sistem Informasi Hukum Perusahaan Sebagai Bentuk Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas ....................................... 79 2.2.3 Dasar Hukum Penyelenggaraan Sistem Informasi Hukum Perbankan ............................................................................. 84 xvi
2.2.4 Model Sistem Informasi Hukum Perusahaan Perbankan .... 85
BAB III Penyelenggaraan Sistem Informasi Hukum Perusahaan Bank pada Bank di Bali ........................................................................................ 3.1 Kesadaran Hukum Organ Perusahaan Terhadap Hakekat dan Urgensi
Sistem
Informasi
Hukum
Perusahaan
dalam
Penyelenggaraan Perusahaan Perbankan Berdasarkan Prinsip GCG ………………………………………………………... ................. 87 3.2 Bentuk
Pelaksanaan
Prinsip
Akuntabilitas
Pada
Bank…………………………………………………………….92 3.3 Akibat Kekosongan Sistem Informasi Hukum Perusahaan Terhadap Sistem Pengambilan Keputusan dan Validitas Produk Hukum Perusahaan………………………………………………………96 3.4 Akibat Kekosongan Sistem Informasi Hukum Perusahaan Terhadap Penyelenggaraan
Perusahaan
dan
Daya
Saing
Perusahaan………………………………………………………105
BAB IV Model Sistem Informasi Hukum Perusahaan yang digunakan oleh Bank dalam Mewujudkan Azas Akuntabilitas sebagai Salah Satu Azas Good Corporate Governance (GCG)…………………………... 4.1 Model
Sistem
Informasi
Hukum
Perusahaan………………………………………………………… 114 4.2 Bentuk Pelaksanaan Sistem Informasi Hukum Perusahaan pada Perusahaan Perbankan di Bali………………………………… 123 4.3 Model Ideal Sistem Informasi Hukum Perusahaan Perbankan Dalam Rangkan Penyelenggaraan Perusahaan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing Tinggi ………………………………………… 125
xvii
BAB V
PENUTUP…………………………………………………………... 5.1 Simpulan ……………………………………………………… 127 5.2 Saran……………………………………………………………128
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR INFORMAN LAMPIRAN
xviii
