IMPLEMENTASI GOOD CLINICAL GOVERNANCE di RS:

IMPLEMENTASI GOOD CLINICAL GOVERNANCE di RS: Menuju Professionalisme Dokter & Dokter Gigi Konsil Kedokteran Indonesia 2016

Herkutanto Guru Besar FKUI

• Ketua Konsil Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia Konsil Kedokteran Indonesia 2016

Issue Utama • 80 % kasus pelanggaran profesi yang diadukan berasal dari rumah sakit – Sejauh manakah perilaku dokter & Dokter gigi di rumah sakit telah professional...?

• Rumah sakit telah memiliki Komite Medis untuk mengatur perilaku dokter / dr. gigi – Sejauhmanakah Komite Medis mampu mengimplementasikan Good Clinical Governance di rumah sakit ...? Konsil Kedokteran Indonesia 2016

TUJUAN PAPARAN Kesamaan persepsi tentang lingkup dan peran Clinical Governance dalam meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit

Diskusi Implementasi Good Clinical Governance di Rumah Sakit Konsil Kedokteran Indonesia 2016

SISTIMATIKA PAPARAN 1. Regulasi Tenaga Medis pada Tataran Nasional 2. Regulasi Tenaga Medis di Rumah Sakit 3. Ko - Regulasi Tenaga Medis via Komite Medis  Kerjasama KKI – PERSI  e-Clinical Governance tenaga medis untuk pemberdayaan komite medis rumah sakit Konsil Kedokteran Indonesia 2016

MENGAPA DAN BAGAIMANA REGULASI TENAGA MEDIS DI INDONESIA

1

ALASAN UTAMA MELAKUKAN REGULASI KUALITAS TENAGA KESEHATAN

(Schellekens, W : Patient Safety Conference, European Union Presidency Luxembourg, 4 – 5 April 2005)

Results of medical error tiap tahun Di Australia • 18 000 unnecessary deaths • > 50.000 patients disabled

Di United States • 44 000 - 98 000 unnecessary deaths • 1.000.000 excess injuries

Konsil Kedokteran Indonesia 2016

Iwan Dwiprahasto, 2004

PROFESSIONALISME ……..?

02/08/2017

Self credentialing Self licensing

Market control Working condition

Clinical privilege

Moral responsibility High standard of competence PROFESSIONALISM

William M Sullivan, Medicine under threat: Professionalism and professional identity, CMAJ 2000:162(5): 673

PRINSIP REGULASI KUALITAS TENAGA MEDIS



Proteksi Masyarakat (protecting the people) Entering to the Profession  Registration:



who is safe to provide services

Expelling from the Profession  Disciplinary

Measures: unsafe practitioners The profession …..?

Medical Council

Clinical privilege

Registered Practitioners

Masyarakat / Pasien

02/08/2017

STATE

STATE IMMIGRATION

Credentialing

Disciplinary Tribunal

Clinical Privilege

Fit Registered Practitioners

Medical Practice

Re-Credentialing

STATE 02/08/2017

Membuang apel busuk

Mekanisme pendisipilinan

Expelling form the professions

Undang-undang RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Pasal 36 Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) Pasal 38 Persyaratan untuk mendapatkan SIP : 1. STR 2. Tempat praktik 3. Rekomendasi dari organisasi profesi

GOOD CLINICAL GOVERNANCE REGULASI TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT

2

PHYSICIAN - HOSPITAL He (Physician) 1. He is a capitalist 2. He is a specialist 3. He must control 4. He resist regimentation 5. He is oriented to one 6. He must make his own decision 7. He is a conservative 8. He is an idealist 9. He is an individualist

SHE (HOSPITAL) 1. She practices a form of socialism 2. She is multidisciplined 3. She cannot controlled by one 4. She must have rules to survive 5. She must serve many concurrently 6. Her decision are determined by policy 7. She is liberal 8. She is a realist 9. She is an organization

Brown, The Profession of Hospital Administration,1970 Konsil Kedokteran Indonesia 2016

UNDANG-UNDANG RUMAH SAKIT Pasal 29 (1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban : a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat; b. Dwt, dst

r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);

•

Penjelasan Pasal 29 huruf r Yang dimaksud dengan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaw) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). Dalam peraturan staf

Rumah Sakit (medical staff bylaw) antara lain diatur kewenangan klinis (Clinical Privilege). Konsil Kedokteran Indonesia 2016

medis

UNDANG-UNDANG NO. 44/2009 TENTANG RUMAH SAKIT Pasal 46 Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Penjelasan: Cukup jelas

Justifikasi Clinical Governance di Rumah Sakit Konsil Kedokteran Indonesia 2016

RUMAH SAKIT; PIMPINAN PUNCAK YANG MAJEMUK (TIGA TUNGKU SEJERANGAN, A THREE-LEGGED STOOL) C O R P O R A T E

L E A D E R S H I

P

BADAN

PENGAMPU

DIREKSI: DIRUT + DIR-2

KOM. MEDIK + KLINISI

PENANGGUNGJAWAB TERTINGGI DI RUMAH SAKIT TTG MORAL DAN HUKUM.

CLINICAL GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE CLINICAL LEADERSHIP

K L I E N / P A S I E N Konsil Kedokteran Indonesia 2016

GOVERNING BOARD Corporate Leadership

HOSPITAL MANAGEMENT Corporate Governance

Clinical Leadership

CORPORATE CULTURE SAFETY CULTURE

Service Excellence

MEDICAL COMMITTEE Clinical Governance Clinical Excellence

PATIENT SAFETY Konsil Kedokteran Indonesia 2016

Herkutanto, 2012

KOMUNIKASI

Budaya Keberhasilan

Struktur Proses

Dokter

KUALITAS Keberhasilan

Institusi

Kepemimpinan Medical staff bylaws CLINICAL LEADERSHIP Konsil Kedokteran Indonesia 2016

Kolaborasi Dr-RS

VARIASI PEMAHAMAN CLINICAL GOVERNANCE • Governance of clinicians • Governance by clinicians

• Boards and clinicians • Clinical leadership


Clinical Governance is : "A framework through which health care organisations are accountable for continuously improving the quality of their services and safeguarding high standards of care, by creating an environment in which excellence in clinical care will flourish." (NHS) "Sebuah kerangka di mana organisasi pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan dan menjaga standar tinggi asuhan klinis, dengan menciptakan suatu lingkungan di mana asuhan klinis akan berkembang." Konsil Kedokteran Indonesia 2016

STRATEGI CLINICAL GOVERNANCE

Antisipasi masalah Sedini mungkin


Sub-Komite Kredensial

Sub-Komite Mutu Profesi KonsilSTAFF Kedokteran Indonesia 2016 MEDICAL BYLAWS

Sub-Komite Disiplin

IMPLEMENTASI e-CLINICAL GOVERNANCE KO-REGULASI TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT

3

DASAR NORMATIF BAGI KOMITE MEDIS

UU Rumah Sakit Instrumen Akreditasi


• Komite Medis • Subkomite Disiplin

• KKI • MKDKI Clinical Governance

Professional isme

UU Rumah Sakit

UU No. 29/2004 PRAKTIK KEDOKTERAN Keselamatan

Pasien • Kejadian Tak diharapkan • Pasien Cedera

Kompetensi & Perilaku

• Professional Misconduct • Pengaduan

DASAR NORMATIF KERJASAMA KKI - PERSI


MODEL e-CLINICAL GOVERNANCE • Rumah Sakit mengirimkan data ke Web KKI – Dokter / Dokter Gigi yang praktik di Rumah Sakit

– MSBL dan Aturan2 Komite Medik • KKI melakukan advokasi ke komite medik rumah sakit – Dukungan langsung agar para dokter / Dr. Gigi patuh terhadap good clinical governance I – tindakan konsultatif dan advokasi oleh Divisi Pembinaan KKI Konsil Kedokteran Indonesia 2016

MANFAAT e-CLINICAL GOVERNANCE • Bagi Konsil Kedokteran Indonesia – Proteksi bagi pasien dan masyarakat meningkat – Professionalisme Dokter / Dokter Gigi meningkat

• Bagi Rumah Sakit / PERSI – Kepatuhan Dokter / Dr. Gigi terhadap good clinical governance meningkat – Potensi Konflik Manajemen RS – Dokter berkurang Konsil Kedokteran Indonesia 2016

MANFAAT KHUSUS BAGI RUMAH SAKIT / KOMITE MEDIK

1. Akses Eksklusif ke KKI • • • •

Status Perijinan Dokter (STR & SIP) Perpanjangan STR Tindakan Disiplin oleh MKDKI Info PERKONSIL terbaru

2. Manajemen Data Keprofesian Dokter •

Kewenangan klinis / Clinical Privilege Konsil Kedokteran Indonesia 2016


3. Advokasi Bagi Komite Medis • •

Dukungan bagi Ketua Komite Medik Dukungan pengadaan Mitra Bestari / Peer-Group

4. Advokasi Sub-Komite Kredensial • •

Log Book Dokter / Bukti CPD Keputusan2 Konsil tentang White Paper terbaru Konsil Kedokteran Indonesia 2016


5. Advokasi Sub-Komite Mutu Profesi • • •

Audit Medis – akses ke Profesi Standar2 kompetensi – akses ke kolegium CPD dan Proctoring – akses ke Institusi pendidikan

6. Advokasi Sub-Komite Disiplin Profesi • Dukungan mekanisme pendisiplinan di RS • Dukungan panitia ad-hoc etika dan disiplin RS Konsil Kedokteran Indonesia 2016

MEDICAL OFFICE • Unit di RS yang membantu seluruh aspek manajemen dan administrasi komite medik • Dikepalai seorang dokter yang memahami clinical governance • Memfasilitasi penyelenggaraan clinical governance komite medik Konsil Kedokteran Indonesia 2016

KESIMPULAN 1. Tugas Utama KKI adalah menjamin perlindungan bagi pasien / masyarakat melalui  

Mekanisme registrasi untuk menapis kompentesi dr / drg Mekanisme Disiplin Profesi dr / drg

2. PERSI membina agar Direksi RS bertanggungjawab menyelenggarakan Good Clinical Governance melalui Komite Medis 3. Good Clinical Governance harus diselenggarakan di RS melalui Kerjasama KKI - PERSI Konsil Kedokteran Indonesia 2016

TINDAK LANJUT 1. KKI bersama PERSI membentuk Tim untuk mewujudkan e-Clinical Governance di Rumah Sakit 2. KKI menyiapkan Pangkalan Data dan Peraturan Konsil yang mendukung e-Clinical Governance di Rumah Sakit . 3. PERSI bersama KARS dan BPRS membina dan melakukan advokasi terhadap Komite Medis Rumah Sakit agar tercipta Good Clinical Governance. Konsil Kedokteran Indonesia 2016


IMPLEMENTASI GOOD CLINICAL GOVERNANCE di RS:

Recommend Documents