Perubahan Lingkungan Usaha RS: Skenario Sistem Pelayanan Kesehatan dalam Konteks Good Governance, Corporate Governance dan Clinical Governance

Block 4 Sesi1  Perubahan Lingkungan Usaha RS: Skenario Sistem Pelayanan Kesehatan dalam Konteks Good Governance, Corporate Governance dan Clinical Governance

Tujuan  Memahami perkembangan Sistem Pelayanan Kesehatan  Memahami Skenario yang mungkin terjadi  Memahami Masa depan Misi Sosial RS  Memahami makna Governance dalam perkembangan sektor kesehatan.

Isi  Perkembangan Sistem Kesehatan dan Skenario Sistem Pelayanan Kesehatan  Perkembangan RS dan Misi Sosial  Perkembangan RS Pemerintah dalam BLU  Diskusi: Good Corporate dan Good Clinical Governance

Perkembangan Sistem Pelayanan Kesehatan  Lihat Pidato Pengukuhan

Skenario Sistem pelayanan Kesehatan  Lihat Pidato Pengukuhan

Perkembangan RS dan Misi Sosial

Masa Kolonial Belanda  RS pertama kali didirikan tidak untuk misi sosial

Tujuan untuk mendukung kolonialisme

Pengguna: Militer, Birokrat VOC dan Pemerintah Hindia Belanda, serta pegawai perkebunan

Misi Sosial RS  Dimulai oleh Gerakan Zending Kristen,  kemudian RS Katholik, PKO Muhammadiyah (kecil) dan RS-RS pemerintah Hindia Belanda karena desakan politik etis.  Catatan: Pelayanan kesehatan teknologi masih rendah dan relatif murah

Setelah Kemerdekaan  Penghentian Bantuan dari Eropa  Ada UU untuk merawat masyarakat miskin, namun tidak jelas pelaksanaannya  Sampai di tahun 1997 (sebelum ada Safety Net), pembiayaan misi sosial tidak jelas  Ada kebijakan konsep Subsidi Silang

Pasca Krisis di tahun 1998  Dimulai Program Jaring Pengaman Sosial, yang berdasar model di Amerika Serikat  Merupakan mekanisme reaktif, belum ada infrastruktur pendukung yang baik

2

Penafsiran Sejarah

Penafsiran Sejarah Ekonomi  Indonesia bukan negara sosialis  Sistem Kesehatan Indonesia bukan seperti model Eropa Barat atau Malaysia yang welfare-state.  Sistem menyerupai Amerika Serikat yang berbasis pasar dengan safety net bagi yang miskin.

Misi Sosial RS hanya dapat berjalan apabila ada dana subsidi dari luar.  Subsidi silang tidak berjalan.  Kebijakan subsidi silang mempunyai asumsi bahwa pengelola rumahsakit harus menjadi orang pajak.  Secara etis juga tidak tepat

 Kebijakan subsidi silang terlanjur dilakukan.  Rumahsakit rumahsakit yang melakukan misi sosial dengan mengandalkan pendapatan dari pasien menjadi terbebani.

 Dalam era rumahsakit yang penuh persaingan, maka muncul kesulitan bagi RS yang tidak mempunyai konsep jelas mengenai misi sosial

3

Fakta-fakta saat ini

Segmentasi Pasar  Rumahsakit di Indonesia mempunyai segmentasi pengguna berdasarkan status ekonomi masyarakat dan teknologi yang diberikan

Teknologi Canggih Sos-ek kelas Atas Sos-ek kelas Men. Sos-ek kelas

Bawah

Tek. Teknologi Menengah Sederhana

1 RS LN 4

2

3

5

6

7

8

9

Model Segmentasi Pasar RS

Kenaikan jumlah RS berbentuk PT  Semakin banyak jumlah RS baru yang tidak mempunyai misi sosial dari pendapatan pasien (crosssubsidy)  Rumahsakit ini berbentuk PT, atau Yayasan yang seperti PT

Perkembangan RS berbentuk PT  Data 2003: 112 RS

Data 2004: 123 RS

Perkembangan RS berbentuk PT  Data 2003: 112 RS

Bertambah 11 RS Data 2004: 123 RS

Teknologi Canggih


Sos-ek kelas Atas

1

2

3

Sos-ek kelas Men.

4

5

6

Sos-ek kelas

7

8

9

Bawah

RS Pondok Indah

RS Pondok Indah

RS Medistra

Bagaimana perkembangan RS berbentuk Yayasan  Data 2003: 529 RS

Data 2004: 521 RS

Bagaimana perkembangan RS berbentuk Yayasan  Data 2003: 529 RS

Berkurang 8 RS Data 2004: 521 RS

Teknologi Canggih


Sos-ek kelas Atas

1

2

3

Sos-ek kelas Men.

4

5

6

Sos-ek kelas

7

8

9

Bawah

Ada fenomena  Sebagian rumahsakit Yayasan berubah menjadi PT, atau menjadi Perkumpulan.  Semakin Berat aspek ekonominya karena segmen yang dilayani harus sampai ke masyarakat ekonomi bawah.  Masyarakat bawah terutama yang terkena krisis dan saat ini mendapat Askeskin

Teknologi Canggih


Sos-ek kelas Atas

1

2

3

Sos-ek kelas Men.

4

5

6

Sos-ek kelas

7

8

9

Bawah

Bagaimana perkembangan RS berbentuk Perkumpulan  Data 2003: 44 RS

Data 2004: 47 RS

Bagaimana perkembangan RS berbentuk Perkumpulan  Data 2003: 44 RS


Teknologi Canggih


Sos-ek kelas Atas

1

2

3

Sos-ek kelas Men.

4

5

6

Sos-ek kelas

7

8

9

Bawah

Teknologi Canggih


Sos-ek kelas Atas

1

2

3

Sos-ek kelas Men.

4

5

6

Sos-ek kelas

7

8

9

Bawah

Bagaimana perkembangan RS Daerah  Data 2003: 399 RS

Data 2004: 406 RS

Bagaimana perkembangan RS Daerah  Data 2003: 399 RS


Teknologi Canggih


Sos-ek kelas Atas

1

2

3

Sos-ek kelas Men.

4

5

6

Sos-ek kelas

7

8

9

Bawah

Bagaimana perkembangan RS Pusat (Vertikal di bawah DepKes)  Data 2003: 31 RS

Data 2004: 31 RS

Teknologi Canggih

Tek. Menengah

Teknologi Sederhana

Sos-ek kelas Atas

1

2

3

Sos-ek kelas Men.

4

5

6

Sos-ek kelas

7

8

9

Bawah

Fakta Misi Sosial (1):  Semakin banyak RS berbentuk PT  Apakah Misi Sosial Semakin Hilang?

Rumahsakit berbentuk PT menyatakan bahwa misi sosial sudah dilakukan melalui mekanisme Pajak  Kelas III juga diusahakan BEP.

Fakta Misi Sosial (2)  RS Keagamaan: harus mempunyai misi sosial keagamaan  RS Pemerintah ditetapkan oleh UU untuk mempunyai misi sosial.  RS berbentuk Yayasan semakin berkurang.

RS Keagamaan mempunyai kelas yang broad spectrum: Ada yang sampai 9 tingkat mulai dari kelas III sampai SuperVip

Bagaimana mengelola Misi Sosial secara baik?

Apakah akan seperti penerbang Kamikaze? Misi berhasil dilakukan namun akan mati

Fakta penting pendanaan rumahsakit:

Adanya Kebijakan Askeskin

 Fungsi Sosial semakin tegas didanai oleh Badan di luar rumahsakit, bukan dengan model subsidi silang  Rumahsakit berfungsi sebagai sarana pemberian fungsi sosial.

Kebijakan Askeskin merupakan keputusan politik yang tidak akan ditarik selama: masih ada masyarakat miskin; dan pilihan presiden secara langsung.

 Dana askeskin dapat dipergunakan oleh rumahsakit swasta asalkan mau memenuhi persyaratan termasuk besarnya re-imburstment.  menjadi tantangan baru bagi rumahsakit-rumahsakit keagamaan dan sosial lainnya: apakah akan menggunakan atau tidak?

Perubahan yang terjadi A

•

• RS P • RS Swasta

• RS Pemerintah

Dana Askeskin

B

RS Swasta

Bagi RS yang mempunyai misi sosial

Siapa mereka?

Teknologi Canggih


Sos-ek kelas Atas

1 RS LN

2

3

Sos-ek kelas Men.

4

5

6

Sos-ek kelas

7

8

9

Bawah

RS-RS yang harus memikirkan misi sosial secara mendalam:  RS Keagamaan: MUKISI, PERDHAKI, PELKESI, Muhammadiyah, YAKKUM dll  RS Pemerintah  RS-RS militer  RS-RS Yayasan kemanusiaan

Bagaimana dengan RS berbentuk PT  Secara hukum sulit untuk memaksa karena sudah ada mekanisme pajak  Indonesia berada dalam persaingan regional dan global  Secara kultural, masyarakat miskin juga sulit menggunakan rumahsakitrumahsakit yang bergerak di segmen kelas atas

RS-RS PT juga bersaing dengan RS di Singapura, Bangkok, Malaysia,

Perkembangan RS Pemerintah dalam jalur BLU

Penyusunan Badan Layanan Umum(BLU) untuk RS Zainoel Abidin Banda Aceh

UU no 1 tahun 2004 mengenai Perbendaharan Negara

RUANG LINGKUP UU PBN 1. Pelaksanaan pendapatan & belanja negara/daerah 2. Pelaksanaan penerimaan & pengeluaran negara/daerah 3. Pengelolaan kas, piutang, dan utang negara/daerah 4. Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah 5. Penyelenggaraan akuntansi, informasi, dan pertanggungjawaban keuangan 6. Penyelesaian kerugian negara 7. Pengelolaan Badan Layanan Umum 8. Perumusan standar, kebijakan, sistem & standar di bidang keuangan

PENGERTIAN BLU BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Pasal 1 angka 23)

UU PBN Pasal 68 (1) Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

UU PBN Pasal 68 (4) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

UU PBN Pasal 69 (2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah.

UU PBN Pasal 69 (4) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah.

UU PBN Pasal 69 (5) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

UU PBN Pasal 69 (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan.

UU PBN Pasal 69 (7) & 73 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan tindak lanjut UU ini sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU ini diundangkan.

PP 23 tahun 2005 sebagai tindak lanjut UU no 1

KETENTUAN UMUM: BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan & dalam melakukan kegiatannya dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi & produktivitas

Menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa…..

ASAS  BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan  Rencana kerja & anggaran serta laporan keuangan & kinerja BLU disusun & disajikan sbg bagian yg tdk terpisahkan dari rencana kerja & anggaran serta laporan keuangan & kinerja kementrian/lembaga/SKPD/pemda  BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dg praktek bisnis yg sehat

BAB II. TUJUAN DAN ASAS BLU beroperasi sebagai unit kerja kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan

BAB III PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PENCABUTAN

PERSYARATAN: Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLU bila memenuhi syarat substantif, teknis & administratif

Syarat substantif:  Penyediaan barang &/atau jasa layanan umum;  Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu utk tujuan meningkatkan perekenomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau  Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat


Syarat teknis terpenuhi bila:  Kinerja pelayanan layak dikelola & ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/ pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dg kewenangannya  Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen tertulis


Syarat administratif terpenuhi bila dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:  Pernyataan kesanggupan utk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan & manfaat bagi masyarakat  Pola tata kelola  Rencana strategis bisnis  Laporan keuangan pokok  Standar pelayanan minimun; dan  Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia utk diaudit secara independen


PENETAPAN & PENCABUTAN  Menteri/ Pimpinan lembaga/kepala SKPD mengusulkan instansi pmrth yg memenuhi syarat substantif, teknis & adm  Menkeu/Gub/Bupati/walikota menetapkan dg memberi status BLU penuh atau BLU bertahap  Penetapan PPK BLU berakhir bila dicabut oleh pejabat yg berwenang atau berubah statusnya menjadi kekayaan negara yg dpisahkan

BAB IV STANDAR DAN TARIF PELAYANAN

Menggunakan SPM yg diusulkan oleh instansi yg menerapkan PPK BLU, yg mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan & kesetaraan layanan serta kemudahan utk mendapatkan layanan Dapat memungut biaya sbg imbalan dlm bentuk tarif berdasarkan unit cost yg ditetapkan oleh Menkeu/Gub/Bupati/ Walikota

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

PERENCANAAN & PENGANGGARAN BLU menyusun Renstra 5 tahunan, RBA tahunan berdasar basis kinerja & perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya & berdasarkan kebutuhan & kemampuan pendapatan yg diperkirakan akan diperoleh dari masy, badan lain, APBN/APBD

 RBA diajukan ke pejabat yg berwenang disertai usulan SPM  Dokumen pelaksanaan anggaran mencakup seluruh pendapatan & belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah & kualitas brg/jasa  Dokumen pelaks anggr disahkan oleh pejabat yg berwenang maksimal pd 31 Des. Jika belum, BLU dpt melakukan pengeluaran maksimal sama dengan tahun lalu


PENDAPATAN & BELANJA  Pendapatan BLU: anggaran dari APBN/APBD, hasil usaha, hibah terikat maupun tdk terikat, hsl kerjasama dg pihak lain, semuanya dpt dikelola langsung utk membiayai belanja BLU sesuai RBA;  Belanja BLU: fleksibel mengikuti praktek bisnis yg sehat dlm ambang batas yg ditetapkan RBA. Jika melewati ambang batas, BLU mengajukan usulan tambahan anggaran dari APD/APBN


PENGELOLAAN KAS  BLU: merencanakan penerimaan & pengeluaran kas, pemungutan pendapatan/ tagihan, menyimpan kas & mengelola rekening, melakukan pembayaran, mendapatkan sbr dana utk menutup defisit jangka pendek & memanfaatkan surplus kas jangka pendek utk memperoleh pendapatan tambahan (pd investasi beresiko rendah)  Penarikan dana dg menerbitkan SPM,  Rekening bank dibuka oleh pimpinan BLU pd bank umum


PENGELOLAAN PIUTANG & UTANG  BLU dpt memberikan piutang yg berhubungan lsg/tdk lsg dg kegt BLU, yg dikelola & diselesaikan scr tertib, efisien, ekonomis, transparan, bertg jwb, & memberikan nilai tambah  BLU dpt memiliki utang jangka pendek (hanya utk belanja oprs) dan jangka panjang (hanya utk modal) yg dikelola & diselesaikan scr tertib, efisien, ekonomis, transparan, bertg jwb INVESTASI  Investasi jk pjg hy atas persetujuan pejabat yg berwenang. Keuntungannya mjd pendapatan BLU


PENGELOLAAN BARANG Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara ekonomis & efisien sesuai dengan praktek bisnis yang sehat Brg inventaris BLU bisa dialihkan/dihapus (jual, hibah, tukar) & mjd penerimaan BLU, dan dilaporkan kpd pejabat yg berwenang Pengalihan aset tetap hrs dg persetujuan pejabat yg berwenang, hasilnya merupakan pendapatan BLU


AKUNTANSI, PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  BLU menerapkan SIM keuangan sesuai praktek bisnis yg sehat, dg SAK yg diterbitkan AAI.  Jika tidak dpt menerapkan SAK, bisa memakai std akuntansi industri yg spesifik (atas persetujuan Menkeu)  Laporan keuangan minimal memuat: realisasi anggr/lprn oprs, neraca, arus kas, ctt atas laprn keu & laprn kinerja  Diaudit oleh pemeriksa eksternal


AKUNTABILITAS KINERJA Pimpinan bertanggung jwb atas oprs BLU, laporan kinerja terintegrasi dg laporan keu Surplus th seblmnya dpt digunakan utk th berikut, kecuali atas perintah pejabat berwenang disetorkan sebagian atau seluruhnya dg mempertimbangkan likuiditas posisi BLU

BAB VI TATA KELOLA  Status & struktur kelembagaan instansi pemerintah berubah untuk menerapkan BLU  Pejabat pengelola terdiri dari: pemimpin, pejabat keuangan & pejabat teknis, bisa PNS maupun tenaga profesional non-PNS sesuai kebutuhan  Pembinaan teknis oleh atasan terkait, keuangan oleh Menkeu/PPKD  Dapat dibentuk Dewan Pengawas  Pejabat pengelola, pengawas & pegawai dapat diberi remunerasi

4. Penafsiran

Penafsiran 1: UU No. 1/2004 menuntut BLU lebih akuntabel, transparan, efisien, profesional  good governance RS berubah menjadi LTD (PP 8 tahun 2003 dan UU no 32 tahun 2004) RS Daerah sebagai Unit Birokrasi

RS Daerah sebagai Unit Usaha yang berfungsi sosial

Anatomi Badan Usaha yang berfungsi sosial

3

1

Fungsi Keuangan

Unit Pelayanan

Subsidi 3

2

Pendapatan

Penafsiran 1 Paket UU Bid. Keuangan merupakan paket reformasi  pergeseran pengganggaran tradisional ke berbasis kinerja UU no. 1/2004 Pasal 68 & 69: tugas pokok & fungsi BLU adalah memberi pelayanan kpd masy dg menerapkan pola pengelolaan keuangan yg fleksibel dg menonjolkan produktivitas, efisiensi & efektivitas.

Penafsiran 1 Membedakan fungsi pemerintah sebagai pelaksana dengan regulator & penentu kebijakan

Penafsiran 1 Kesempatan bagi BLU utk mempekerjakan non-PNS secara profesional, termasuk imbalan sesuai kinerja

Status Keuangan RS dan Menjalankan misi Memuaskan Pasien yang membeli

Memuaskan Pemberi Subsidi

(perorangan, asuransi, perusahaan)

Proses Pelayanan Yang bermutu Sumber Daya Manusia

Memuaskan Pemberi Donor Kemanusiaan

Status Keuangan RS dan Menjalankan misi Memuaskan Pasien yang membeli

Memuaskan Pemberi Subsidi

(perorangan, asuransi, perusahaan)

Proses Pelayanan Yang bermutu Sumber Daya Manusia

Memuaskan Pemberi Donor Kemanusiaan

Dampak BLU untuk RSD sebagai LTD Tingkat Otonomi

Fungsi Manajemen dan Kebijakan

Sentralisas i Penuh dengan Otonomi Rendah

Otonomi Sebagian A

B

Desentralisasi Penuh Otonomi Tinggi

C

Manajemen Stratejik

Sudah ada otonomi tinggi

Administrasi

Sudah ada otonomi tinggi Sudah ada otonomi

Pembelian Manajemen Keuangan

Otonomi rendah

Manajemen Sumber Daya

Otonomi rendah

Otonomi Tinggi

Kata akhir Perubahan RS ZA menjadi BLU membutuhkan dukungan dari: Pemerintah Daerah DPRD Masyarakat Donor Dan seluruh staf rumahsakit.

Diskusi Kelompok: Apa perbedaan dan hubungan antara:  Good-Governance  Corporate Governance  Clinical Governance Dalam konteks perkembangan lingkungan RS.

Perubahan Lingkungan Usaha RS: Skenario Sistem Pelayanan Kesehatan dalam Konteks Good Governance, Corporate Governance dan Clinical Governance

Recommend Documents