Peran BPK Dalam Mendukung Good Governance Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A. Wakil Ketua BPK RI
Disampaikan Dalam BPK Goes to Campus 29 April 2017
AGENDA: 1. Governance dan Akuntabilitas 2. Keuangan Negara 3. Peran BPK
1. Governance dan Akuntabilitas
UUD 1945 PRESIDEN Eksekutif
DPR
DPD
MA
MK
KY
Legislatif
Legislatif
Yudikatif
Yudikatif
Yudikatif
UU 17/2014 tentang MD3
UU 5/2004 tentang MA, UU 24/2003 jo UU 8/2011 tentang MK UU 22/2004 jo UU 18/2011 tentang KY
BPK Auditif
UU 15/2006 tentang BPK
SUPREME AUDIT INSTITUTION (SAI) MODEL 1. Parliamentary National Audit Office (NAO) 2. Judicial Court of Audit (COA) 3. Board of Collegiate Governing Board © www.bahrullah.com
4
Trias Politica+ Montesquieu
Tujuan Bernegara
Kekuasaan
Eksekutif (Pemerintah Pusat)
Desentralisasi
Pemerintah Daerah
Dekonsentrasi
Kanwil
Delegasi
BUMN dan Otoritas
Legislatif (DPR, DPD) Yudikatif (MA, MK, KY) +Auditif (BPK)
Besar
Privatisasi
Tugas
Menengah Kecil dan Mikro
5
6
Good Governance 3 Domain Menciptakan Lingkungan Politik dan Hukum yang Kondusif
State
Society
Private Sector
Interaksi Sosial, Ekonomi dan Politik
Menciptakan Pekerjaan dan Pendapatan
7
The Accountability Organization Maturity Model Facilitating Foresight Increasing Insight Enhancing Economy, Efficiency, Ethics, Equity and Effectiveness, Assuring Accountability Enhancing Transparency Combating Corruption
8
Stewart’s Ladder of Accountability Policy Programme Performance Process Probity and Legality 1. Kejujuan/probilty dan legallity, langkah bisa dicapai melalui audit LK dan audit kepatuhan terhadap peraturan perundangan – undangan. 2. Akuntabilitas proses/process accountability, bisa dilakukan juga dengan audit LK dan reviu terhadap sistem pengandalian internal 3. Akuntabilitas kinerja/performance accountability, dapat dipenuhi dengan audit LK dan metode – metode penilaian lain seperti balance score card (BSC) 4. Akuntabilitas program/programme accountability, dapat dipenuhi perencanaan strategis dari pengelola keuangan dengan dilengkapi dengan LK dan BSC 5. Akuntabilitas kebijakan/policy accountability, dapat dilihat dari seberapa besar pertanggung jawaban pengelola secara transparan dan akuntabel dituangkan dalam regulasi
2. Keuangan Negara
10
Keuangan Negara UUD 1945 • Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. • Pasal 23C UUD 1945 Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-undang Sumber Dana
Dikelola Transparan
Keuangan Negara Akuntabel
Menghasilkan Kemakmuran Rakyat
11
Keuangan Negara
UU 17/2003-Keuangan Negara & UU 20/2001-Tipikor
• UU 17/2003 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut • UU 20/2001 Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena penguasaan
12
Keuangan Negara • Dalam Arti Sempit
• Dalam Arti Luas
13
Landasan Hukum Keuangan Negara • Pasal 23 UUD 1945 • UU 17/2003 Keuangan Negara • UU 1/2004 Perbendaharaan Negara • UU 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara • UU 15/2006 Badan Pemeriksa Keuangan • UU 23/2014 Pemerintahan Daerah • UU 6/2014 Desa • UU 21/2001 Otonomi Khusus • UU 20/2001 Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
Keuangan Negara Rp3,556.3T
Pemerintah Pusat Rp1,876T
Pemerintah Daerah Total Rp759.5T PAD Rp180.3T
Cadangan Devisa Rp1,876T
Capex Opex BUMN +/-Rp1,500T
Transfer ke Pemda Rp579.2T 14
1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014
25
20
15 World
OECD members
10 United States
United Kingdom
5 Indonesia
0 15
3. Peran BPK
Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri 2. Melaksanakan tata kelola organisai yang berintegritas, independen dan profesional © www.bahrullah.com
17
Jenis Audit Pemeriksaan Laporan Keuangan
18
Opini Atas Laporan Keuangan
WTP WDP TW TMP
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Rekomendasi dan Kesimpulan
Kesimpulan
Ekonomis Efisien Efektif
Hasil Investigasi/ Forensic Audit
Ke APH
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945 Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 71 Ayat (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 27 Ayat (8) Laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 35 Ayat (2) Pemeriksaan ekstern terhadap BLU dilaksanakan oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Laporan hasil pemeriksaan dan temuan BPK secara umum dibagi 4 (1) Pemborosan yang merupakan kesalahan administrasi; (2) Kemahalan yang dapat dipulihkan dengan pengambalian kepada kas daerah; (3) Kekurangan pekerjaan yang dapat dipulihkan melalui tambahan pekerjaan atau pengembalian kelebihan pembayaran; dan (4) mark-up ataupun fiktif yang merupakan indikasi awal tindak pidana korupsi (tipikor). © www.bahrullah.com
COMBATING CORRUPTION
9
HASIL PELAKSANAAN PENGEMBANGAN LEMBAGA BPK RI Kurun 2003 s.d. 2015 BPK telah menyerahkan 446 temuan kepada aparat penegak hukum (APH) dengan nilai temuan Rp33,5 triliun dan USD841 ribu
KEPOLISIAN
65 temuan dengan nilai Rp20,7T dan USD14ribu
KEJAKSAAN AGUNG
206 temuan dengan nilai Rp6,7T dan USD218ribu
KPK
175 temuan dengan nilai Rp6T dan USD609 ribu
COMBATING CORRUPTION © www.bahrullah.com
9
HASIL PELAKSANAAN PENGEMBANGAN LEMBAGA BPK RI Kurun 2003 s.d. 2015 BPK telah menyerahkan 446 temuan kepada aparat penegak hukum (APH) dengan nilai temuan Rp33,5 triliun dan USD841 ribu APH
Temuan
Kepolisian Kejaksaan Agung KPK TOTAL %
65 206 175 446
Nilai Rp 20,7T 6,7T 6,0T 33,5T
Nilai USD 14,037,999 218,767,392 609,079,208 841,884,599
Sudah Ditindaklanjuti 60 197 163 420
Belum Ditindaklanjuti 5 9 12 26
94.17%
5.83%
COMBATING CORRUPTION © www.bahrullah.com
10
KEBEBASAN DAN KEMADIRIAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Dalam rangka menciptakan kebebasan dan kemandirian sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, BPK telah mengajukan Rancangan Undang-Undang sebagai amandemen Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, terutama menyangkut hal-hal berikut: Kemandirian dan kebebasan dalam hal memilih dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota BPK Kemandirian dan kebebasan dalam menyusun struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan tidak lagi dibatasi oleh aturan yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Kemandirian dan kebebasan dalam mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang dimiliki, dalam hal: 1. Kode Etik 2. Menambah, mengurangi, menggunakan, mendidik dan mengorganisasikan personel-personel yang dimiliki 3. Menentukan kualifikasi dan tingkat posisi serta rentang penggajian 4. Perlindungan hukum terhadap tenaga-tenaga pemeriksa yang dimiliki Kemandirian dalam pemeriksaan Kemandirian dalam anggaran
BENTUK-BENTUK KORUPSI, FAKTOR PENYEBAB, AKIBAT, UPAYA PEMBERANTASAN DAN HAMBATANNYA Bentuk – Bentuk Korupsi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Penyalahgunaan wewenang Pembayaran fiktif Kolusi/persekongkolan Biaya perjalanan dinas fiktif Suap/uang pelicin Pengutan tidak resmi Penyalahgunaan fasilitas/inventaris kantor Imbalan tidak resmi Pemberian fasilitas secara tidak adil Bekerja tidak sesuai ketentuan dan prosedur Tidak disiplin waktu Komisi atas transaksi jual beli yang tidak disetor ke Kas Negara Menunda / memperlambat pembayaran Pengumpulan dana taktis Penyalahgunaan anggaran Menerima hadiah, sumbangan/hibahberkaitan dengan tugas/jabatan Mark up harga beli/menurunkan harga jual Merubah dan memanfaatkan kelemahan sistem teknologi informasi Menurunkan kualitas/spesifikasi teknis/mengurangi volume Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi.
Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi
1. Tanggungjawab profesi, moral dan sosial yang rendah 2. Sanksi yang lemah penerapan hukum yang tidak konsisten dari Institusi penegak hukum, institusi pemeriksa yang tidak bersih/independen. 3. Rendahnya disiplin/kepatuhan terhadap peraturan 4. Kehidupan yang konsumtif, boros dan serakah (untuk memperkaya diri) 5. Lemahnya pengawasan berjenjang (internal) dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan 6. Kurangnya keteladanan dari atasan/pimpinan 7. Hilangnya rasa malu ber KKN 8. Wewenang yang besar tidak diikuti evaluasi laporan kinerja 9. Kesempatan yang terbuka 10. Lemahnya pengawasan Eksternal 11. Belum efektifnya pengawasan masyarakat lembaga legislative. 12. Peraturan tidak jelas 13. Budaya memberi upeti/tips 14. Pengaruh lingkungan sosial 15. Penghasilan yang rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang layak 16. Sikap permisif/serba membolehkan dalam masyarakat, dan sungkan untuk saling mengingatkan. 17. Rendahnya kepedulian terhadap kehidupan masyarakat 18. Lemah penghayatan dan pengamalan agama.
Akibat yang Ditimbulkan 1. Merusak mental aparat/masyarakat (budaya instan) 2. Menurunkan/menghilangkan kepercayaan, citra dan martabat 3. Ekonomi biaya tinggi, investasi rendah, laporan kerja/usaha rendah 4. Hasil pembangunan tidak dinikmati sebagian besar masyarakat, sebaliknya lebih banyak untuk penguasa yang akhirnya akan menimbulkan kesenjangan sosial 5. Kualitas prestasi kerja/kinerja aparat rendah 6. Output tidak optimal/tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu/tepat standar 7. Peraturan/prosedur tidak dapat ditegakan 8. Kekuasaan dan kewenangan berkuasa melalui uang
Upaya Memberantas KKN 1. Meninjau/menyempurnakan pendapat peraturan, perundang-undangan disegala bidang 2. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dengan sanksi berat kepada pelaku korupsi 3. Meningkatkan komitmen, konsisten dengan sanksi berat kepada pelaku korupsi 4. Menata kembali organisasi, memperjelas/mempertegas visi, misi, tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap instansi 5. Menyempurnakan sistem Ketatalaksanaan meliputi : perumusan kebijakan, perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasipertanggungjawaban kinerja serta kualitas pelayanan masyarakat. 6. Memperbaiki manajemen Kepegawaian (penerimaan, penempatan, pengembangan, kesejahteraan, jaminan hari tua) 7. Mengembangkan budaya kerja/tertib/malu melakukan KKN 8. Melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 9. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem Pengendalian Manajemen, Pengawasan fungsional/berjenjang dan memperdayakan pengawasan masyarakat. 10. Meningkatkan transparansi, Akuntabilitas dan Pelayanan Prima.
Hambatan Utama Pemberantasan Korupsi Aspek Struktural
1. 2. 3. 4.
Aspek Kultural
Kurangnya komitmen, konsistensi, kompetensi dan professional SDM
Aspek Instrumental
Masih adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang belum mendukung upaya pemberantasan KKN
Aspek Manajemen
1. Kualitas kepemimpinan yang kurang komitmen, konsisten dan tegas 2. Kurang dukungan teknologi informasi.
Lemahnya koordinasi Ego Sektoral / Instansional Lemahnya pelaksanaan SPI Belum efektifnya pelaksanaan TLHP
Kunjungi : www.bahrullah.com Email :
[email protected]
Terima Kasih
31
