EVALUASI PENCAPAIAN MDGs DAN PELAKSANAAN SDGs : FOKUS TUJUAN 2

EVALUASI PENCAPAIAN MDGs DAN PELAKSANAAN SDGs : FOKUS TUJUAN 2 “TANPA KELAPARAN” DR.ARUM ATMAWIKARTA,SKM,MPH Manager Pembangunan Pilar Sosial, Sekretariat SDGs Nasional Kementerian PPN/ Bappenas

Disampaikan di Kongres Nasional IAKMI Makassar, 4 November 2016

1

OUTLINE I. PENDAHULUAN II. EVALUASI MDGs DI INDONESIA III. KERANGKA PELAKSANAAN SDGs DI INDONESIA IV. KESIMPULAN

2

I. PENDAHULUAN • MDGs telah berakhir tahun 2015, dilanjutkan menjadi SDGs (2016-2030) • Sebagian besar target MDGs dapat dicapai, sebagian target yang belum dapat dicapai akan diteruskan dalam SDGs • Target dan indikator SDGs Goal 2: Tanpa Kelaparan lebih banyak, luas dan komprehensif dibanding MDGs dan terkait dengan Goal SDGs lainnya. • Saat ini Indonesia sudah mulai melaksanakan SDGs yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan • Peranan tenaga Kesehatan, Pangan dan Gizi sangat dan kerjasama antar profesi menentukan dalam mencapai sasaran SDGs

II. EVALUASI MDGs DI INDONESIA

4

Pencapaian MDGs Pencapaian Indonesia di tahun 2015: Dari 8 Goals, 18 target dan 67 indikator MDGs

18 Indikator Tidak Tercapai

49 Indikator Tercapai

Unfinished Agenda Dari MDGs

1. Penduduk Miskin 2. Gizi & Masukan Kalori

Angka Kematian Ibu/AKI

1. Kawasan Tutupan Hutan 2. Emisi Karbondioksida 3. Air Minum Perdesaan 4. Sanitasi Layak 5. Kawasan Kumuh dan Perkotaan

Prevalensi HIV/AIDS

1. Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB 2. Akses Internet 6

TUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Acuan Target Data Terbaru Status Sumber Dasar MDGs 2015 TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 Prevalensi balita 19,60% dengan berat badan 31,0% ▼ 15,50% 1.8 rendah / kekurangan (1989)* (2013) ** * BPS, gizi Susenas 5,70% (2013) Prevalensi balita gizi 7,2% **Kemenkes, ▼ 3,60% 1.8a buruk (1989)* ** Riskesdas 13,90% Prevalensi balita gizi 23,8% ▼ 11,90% 1.8b kurang (1989)* (2013) ** Proporsi penduduk dengan asupan kalori ▼ 1.9 di bawah tingkat konsumsi minimum: BPS, Susenas 12.96% - 1400 17,00% ▼ 8,50% Kkal/kapita/hari (1990) (2015) 56.94% - 2000 64,21% ▼ 35,32% Kkal/kapita/hari (1990) (2015) Indikator

Status : ● Sudah Tercapai ▼ Tidak Tercapai

Trend Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita (1989-2013)

Sumber : BPS, Susenas berbagai tahun penerbitandan Kemenkes, Riskesdas, 2007, 2010, dan 2013

8

8

Prevalensi Balita Kekurangan Gizi, 1989 - 2013 23.8 21.7

15.4

14.8

14.8 13.9

13.2

13.0

13.0 11.9

1989

1992

1995

2000

2002 Gizi Kurang

2005

2007

2010

2013

Target 2015

•Sumber BPS, SDKI berbagai tahun peberbitandan Kemenkes, Riskesdas, 2007-2013

9

9

Sumber: Riskesdas, Kemenkes, 2013 2007 2013

Papua

Papua Barat

Maluku Utara

Maluku

Sulawesi Barat

Gorontalo

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Utara

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

35

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Barat

Bali

Banten

Jawa Timur

DI Yogyakarta

Jawa Tengah

Jawa Barat

DKI Jakarta

Kepulauan Riau

Bangka Belitung

Lampung

Bengkulu

Sumatera Selatan

Jambi

Riau

Sumatera Barat

Sumatera Utara

Aceh

Prevalensi Balita Kekurangan Gizi Menurut Provinsi, 2007 dan 2013

40

Nasional : 13,90% (2013)

30

25

20

15

10

5

0

Prevalensi Balita Gizi Buruk, 1989 - 2013

•Sumber BPS, SDKI berbagai tahun peberbitandan Kemenkes, Riskesdas, 2007-2013

11

11

Sumber: Riskesdas, Kemenkes, 2013 2007

Papua

Papua Barat

Maluku Utara

Maluku

Sulawesi Barat

Gorontalo

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Utara

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Barat

Bali

Banten

Jawa Timur

DI Yogyakarta

Jawa Tengah

Jawa Barat

DKI Jakarta

Kepulauan Riau

Bangka Belitung

Lampung

Bengkulu

Sumatera Selatan

Jambi

Riau

Sumatera Barat

Sumatera Utara

Aceh

Prevalensi Balita Gizi Buruk Menurut Provinsi, Tahun 2007 dan 2013

14

12

Nasional : 5,70% (2013)

10

8

6

4

2

0

2013

12

Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan Tahun 2015

Sumber: DKP dan WFP, 2015

13

Kondisi Status Gizi dan Kemiskinan di Indonesia, 2000-2013

Sumber: BPS Susenas Data dan WHO Global Database on Child Growth and Malnutrition (NCHS/WHO)

14

Perbandingan Status Stunting Menurut Kelompok Pengeluaran, 2007-2013 60.0

48.4

50.0 43.1 40.5 40.0

42.4 38.9 38.9

38.5

37.2 34

34.1 30.7

32.3 30.3

29

30.0

2007 2010

24.1

2013

20.0

10.0

-00 Q1 (Termiskin)

Q2

Sumber: Riskesdas, 2007-2013

Q3

Q4

Q5 (Terkaya)

15

Perbandingan Dampak Program terhadap Angka Kemiskinan dan Kekurangan Gizi

Sumber: OECD, 2014

16

“Kurang Gizi” Masih Menjadi Masalah Serius Target RPJMN (balita kurang gizi dan balita pendek) tidak tercapai

Dispartitas “stunting” antar Provinsi sangat tinggi; hanya 5/33 provinsi yang mencapati target RPJMN 32%

Target

Penyebab Utama Terjadinya Masalah Kurang Gizi Pada Balita Gizi Ibu Hamil yang Tidak Optimum

% WUS dengan KEK

BBLR

% BBLR

Stunting pada baduta

% baduta stunting

Defisiensi Mikronutrien Masih Menjadi Masalah Serius Anaemia masih menjadi masalah kesmas pada tingkatan “moderate” (>20%) di sebagian besar masyarakat (RISKESDAS, 2013)

Status Kadar Yodium masih dalam tingkatan “adequate” tetapi masih ada daerah dengan cakupan garam yodium yang rendah (RISKESDAS 2013)

Anemia pada bumil masih tetap tinggi: tidak ada perubahan signifikan sejak tahun 2001 (SKRT 2001, RISKESDAS 2013)

“Gemuk” Perlu Menjadi Perhatian Serius Gizi lebih pada balita mengalami penurunan, walau angka tersebut masih mengkhawatirkan (RISKESDAS)

Kenaikan serius angka gizi lebih (BMI> 25) pada wanita dewasa (> 18 tahun)

Kenaikan PTM pada Kelompok Dewasa 2010 7.6

2013 9.5

Diabetes (%)

1.1

2.1

Stroke (per 1000 pop)

8.3

12.1

Hypertension (%)

Riskesdas 2013

Cakupan Intervensi Gizi Mikro Belum Mencapai Target Nasional Target Pada RAN-PG 2013 2015

Capaian 2013

Suplementasi Vitamin A pada balita 6-59 bulan

80%

85%

75.5%

Suplementasi besi folat pada bumil (90 tablet)

80%

85%

33.2%

Cakupan Garam Beryodium

80%

90%

77.1%

Belum Optimumnya Praktek Pemberian ASI Eksklusif dan Pemberian Makanan Pendamping ASI, Berpengaruh pada Status Gizi Anak Kenaikan cakupan ASI Eksklusif pada bayi <6 bulan- angka tersebut masih cukup rendah

Hanya 1/3 anak usia 6-23 bulan mendapatkan makanan pendamping ASI berkualitas

Lessons learned MDGs LEGAL ASPEK

PERENCANAAN

1. Inpres No. 3 Tahun 2010

1.

2. Tim Koordinasi Percepatan Pencapaian MDGs Nasional 20112015

Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia Tahun 2010-2015

2.

Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah (RAD MDGs) 2011-2015

3.

Pedoman Review RAD MDGs Provinsi

4.

RAD MDGs Provinsi

5.

Pedoman Teknis Definisi Operasional Indikator MDGs

6.

Pedoman Harmonisasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Percepatan Pencapaian Sasaran MDGs

7.

Pedoman Penyusunan Rencana Aksi MDGs Kabupaten Kota

8.

Penyusunan Database MDGs

3. Surat Edaran Menteri PPN dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0068/M.PPN/02/2012 dan Nomor: 050/583/SJ 4. Peraturan Gubernur tentang Percepatan RAD MDGs Provinsi 20112015 5. Peraturan Bupati dan Walikota tentang Percepatan RAD MDGs Kabupaten dan Kota

23

IMPLEMENTASI

MONITORING DAN EVALUASI

1.

1. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan MDGs

2. 3.

Laporan Pencapaian Tujuan MDGs Nasional Tahun 2010, 2011, 2013 dan 2014, 15 Tahun (2000-2015) Laporan Pencapaian Tujuan MDGs Provinsi Tahun 2013 Rencana Aksi MDGs Accelaration Frame Work (MAF) :

2. Pedoman Penyusunan Laporan MDGs Provinsi 3. Pedoman Pemberian Insentif bagi Daerah Untuk Pencapaian Sasaran MDGs 4. Laporan Pencapaian Tujuan MDGs Nasional

• AKI (Provinsi Jateng, Banten, Jatim)

5. Laporan Pencapaian Tujuan MDGs Provinsi

• HIV dan AIDS ( Provinsi Kepulauan Riau)

7. E-Monev MDGs

• Air Minum Layak (Provinsi NTB) • Sanitasi Layak (Provinsi Bengkulu)

6. Website MDGs Indonesia 8. Data Indikator MDGs Kabupaten Kota Tahun 2011-2013 9. Diseminasi Informasi MDGs (Radio Talk Show, TV Talk Show, dan Media Visit) 24

Tantangan MDGs 1.

Masih adanya kesenjangan yang cukup lebar dalam pencapaian MDGs antarprovinsi dan antarkabupaten/kota serta antar tingkat sosial ekonomi

2.

Masih terbatasnya sumberdaya terutama yang berasal dari non Pemerintah

3.

Masih belum termobilisasinya sumberdaya yang berasal dari dunia usaha, masyarakat, termasuk kerjasama dengan mitra pembangunan

4.

Di tingkat daerah belum seluruh indikator MDGs terintegrasi pada sistem perencanaan dan penganggaran jangka pendek maupun jangka menengah

5.

Masih belum lengkapnya database indikator MDGs di tingkat kabupaten dan kota

6.

Masih perlu diperkuatnya strategi komunikasi dan advokasi MDGs terhadap berbagai stakeholders baik di pusat maupun di daerah 25

III. KERANGKA PELAKSANAAN SDGs DI INDONESIA

26

Definisi SDGS • Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs adalah pembangunan yang menjaga: – – – –

peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat; keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup; pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.

27

MDGS To SDGs

SDGs Untuk Menyempurnakan MDGs Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta

Lebih komprehensif disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang

2

3

Inklusif, secara spesifik menyasar kepada yang rentan – no one left behind

4

1

Tidak hanya memuat Goals tetapi juga Cara Pelaksanaan (Means of Implementation)

Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya

5

7 6

Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, OMS & media, filantropi & bisnis, serta pakar & akademisi

MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah”, SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator ”Zero Goals”

29

Prinsip Pelaksanaan SDGs

Universal Integration No-One Left Behind

• Dilaksanakan oleh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang • Dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (saling terkait) • Dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan • Memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan 30

Arahan Presiden Dalam Sidang Kabinet 23 Desember 2015 Pokok Arahan: 1. Mengoptimalkan peran koordinasi Kemen PPN/Bappenas dalam pembangunan, mengingat hampir seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) telah terakomodasi dalam RPJMN; 2. Melibatkan semua pihak (pemerintah, parlemen, OMS & media, filantropi & bisnis, pakar & akademisi) untuk bersinergi sesuai peran, fungsi dan kemampuan para pihak; 3. Kelembagaan bisa langsung bekerja, baik secara strategis maupun operasional;

Pelaksanaan SDGs di Indonesia (Localizing SDGs)

2015 1. MEMBANGUN KESADARAN 2. SERI PERTEMUAN DENGAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN

2016 1. PERATURAN PRESIDEN TENTANG TPB/SDGs 2. PEDOMAN TEKNIS RAN DAN RAD TPB/SDGs 3. PERSIAPAN DISEMINASI UNTUK PERUMUSAN RAD TPB/SDGs

2017 1. PERUMUSAN PETA JALAN SDGs 20152030 2. RAN DAN RAD TPB/SDGs

2017-2030 1. IMPLEMENTASI 2. MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Goal, Target, dan Indikator SDGs TPB 17 Goals, 169 Target, 241 Indikator

Pilar Pembangunan Sosial

Pilar Pebangunan Ekonomi

Pilar Pembangunan Lingkungan

5 Goals, 47 Target, 77 Indikator



Goal 1: TanpaKemiskinan;

Goal 7: Energi Bersih & Terjangkau;

Goal 2: TanpaKelaparan;

Goal 8: Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi;

Goal 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Goal 4: Pendidikan Berkualitas; Goal 5: Kesetaraan Gender;

Goal 9: Industri, Inovasi, & Infrastruktur; Goal 10: Berkurangnya Kesenjangan; Goal 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola 1 Goals, 12 Target, 23 Indikator

Goal 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak; Goal 11: Kota% permukiman yangBberkelanjutan Goal 12: Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab;

Goal 16: Perdamaian, Keadila n, dan Kelembagaan yang Tangguh;

Goal 13: Penanganan Perubahan Iklim; Goal 14: Ekosistem Lautan; Goal 15: Ekosistem Daratan;

33

Penetapan Target/Indikator dan Ketersediaan Data Nasional Penyelerasan target-target SDGs dengan target RPJMN, Renaksi, MDGs, dan Konvensi lainnya Pengkajian dan pemetaan ketersediaan indikator di tingkat nasional (sesuai dengan RPJMN 2015-2019, Renstra K/L, statistik BPS) serta ketersediaan data dan informasi pendukungnya Koordinasi dan komunikasi dengan parapihak tingkat nasional dan daerah  untuk verifikasi indikator dan sinergitas program pembangunan 34

Pemetaan Target/Sasaran SDGs Dalam RPJMN 2015-2019 (Pengarusutamaan) #TARGET GLOBAL

#TARGET RPJMN 2015-2019

SOSIAL (1, 2, 3, 4, 5)

47

27

• • • • •

Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Kedaulatan Pangan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat Melindungi Anak, Perempuan dan Kelompok Marjinal

EKONOMI (7, 8, 9, 10, 17)

54

30

• • • • • •

Kedaulatan Energi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Membangun Konektivitas Nasional Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Pelaksanaan Politik LN Bebas Aktif

LINGKUNGAN (6, 11, 12, 13, 14, 15)

56

31

• Ketahanan Air • Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman • Penanganan Perubahan Iklim dan Penyediaan Informasi Iklim dan Kebencanaan  RAN Pengurangan Emisi GRK • Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan • Pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana • Rencana Aksi dan Strategi Keanekaragaman Hayati Indonesia

HUKUM DAN TATA KELOLA (16)

12

8

• Meningkatkan Kualitas Perlindungan WNI • Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan • Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

169

96

PILAR/GOAL

TOTAL

HIGHLIGHT BEBERAPA PRIORITAS NASIONAL (DAFTAR LENGKAP TERLAMPIR)

35

Peran Pemangku Kepentingan 1. Penetapan Indikator 2. Kebijakan & Program 3. Persiapan Data dan Informasi 4. Sosialisasi/Diseminas, K omunikasi & Advokasi 5. Monev & Pelaporan 6. Dukungan Regulasi & Anggaran

PEMERINTAH & PARLEMEN

AKADEMISI & PAKAR

1. Peningkatan Kapasitas 2. Pemantauan dan Evaluasi 3. Policy Paper/Policy Brief sebagai dasar Policy Formulation

Implementasi TPB

1. 2. 3. 4.

Advokasi Pelaku Usaha Fasilitasi Program Peningkatan Kapasitas Dukungan Pendanaan

FILANTROPI & BISNIS

OMS & MEDIA

1. Diseminasi dan Advokasi 2. Fasilitasi Program 3. Membangun pemahaman publik 4. Diseminasi dan Monitoring

Prinsip Kemitraan SDGs di Indonesia 1. 2. 3. 4. 5.

Trust Building Equal Partnership Participation Accountable Mutual Benefits

Draft Peraturan Presiden tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan-SDGs 1. Definisi; 2. Sasaran dan Target TPB; 3. Penugasan Kementerian/Lembaga terkait; 4. Struktur Tim Koordinasi Nasional TPB; 5. Keterlibatan para pemangku kepentingan; 6. Peran Pemerintah Daerah; 7. Kaji ulang; 8. Pelaporan; 9. Penganggaran; 10. Lampiran: TPB Indonesia

Draft Tim Koordinasi Nasional SDGs

39

Contoh Lampiran Perpres (TPB Indonesia - Goal 2) TUJUAN GLOBAL

II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

TARGET GLOBAL

II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

TARGET NASIONAL 20152019

1.1 Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).

1.2 Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).

INSTANSI TERKAIT

Kementrian Kesehatan; Kementerian Pertanian; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Contoh Lampiran Perpres (TPB Indonesia - Goal 3) TUJUAN GLOBAL

TARGET GLOBAL

III. Menjamin 1. Pada tahun 2030, kehidupan yang sehat mengurangi rasio angka dan meningkatkan kematian ibu hingga kesejahteraan seluruh kurang dari 70 per penduduk semua 100.000 kelahiran hidup. usia.

TARGET NASIONAL 20152019

1.1 Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346). 1.2 Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%). 1.3 Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).

INSTANSI TERKAIT

Kementrian Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Mainstreaming SDGs Pada Agenda Pembangunan

• Dokumen rencanastrategis tahapan pencapaian TPB/SDGs 2016-2030

Peta Jalan (Roadmap) TPB/SDGs

Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs • Dokumen rencana untuk mencapai TPB/SDGs pada tingkat nasional

• Dokumen rencana untuk mencapai TPB/SDGs pada tingkat daerah Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs

42

SDGs Goal 2: Tanpa Kelaparan • Dalam SDGs, Pangan dan Gizi dirumuskan dalam Goal 2 :Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Rumusan pendeknya : Tanpa Kelaparan. • Terdapat 8 Target dan 14 Indikator, lebih lengkap, luas dan komprehensif dibanding MDGs (Hanya tercantum dalam Goal 1 Target 1C )

Sebaran Negara Partisipan Scaling Up Nutrition (SUN) Movement

Sumber: http://scalingupnutrition.org/sun-countries 44

Global Nutrition Report, 2014

Ten Calls to Action to Increase Accountability (GNR-2015) 1. Elevate the Role of Nutrition Across the Sustainable Development Goals. 2. Strengthen National Accountability on Nutrition Targets. 3. Strengthen the Nutrition for Growth Process. 4. Deliver Better Nutrition Outcomes With Existing Funding. 5. Increase Funding for Nutrition Action. 6. Implement Actions to Address Malnutrition in Actions and Accountability to Advance Nutrition and Sustainable Development All Its Forms. 7. Actively Build Alliances Between Nutrition and Climate Change Communities Around Common Goals. 8. Develop Indicators of the Impact of Food Systems on Nutrition and Health Outcomes. 9. Build a Greater Shared Understanding of the Roles and Responsibilities of Business in Nutrition. 10. Identify the Data Gaps That Hinder Effective Action—and Fill Them.

Kontribusi Peningkatan Gizi terhadap SDGs (1)

Kontribusi Peningkatan Gizi terhadap SDGs (2)

Target SDGs : Tanpa Kelaparan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Akses terhadap pangan Gizi Salah (Malnutrition) Produktivitas Pertanian Pangan dan Pertanian Berkelanjutan Konservasi Pertanian Investasi Pertanian Perdagangan Pertanian Stabilitas Harga Pangan

Indikator SDGs 2 TARGET 2.1 Pada tahun 2030, 2.1.1 menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam 2.1.1(a) kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang 2.1.2 tahun.

2.1.2(b )

INDIKATOR Prevalensi kekurangan energi (Prevalence of Undernourishment)

KETERANGAN Dilaporkan pada tingkat global Indikator Nasional yang sesuai dengan Indikator Global

Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita

Indikator nasional sebagai proksi indikator lampiran perpres

Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan

Indikator tidak dilaporkan pada tingkat global pada tahun pertama, dan akan mulai dibangun metode perhitungan dan cara pengumpulan datanya melalui RAN/Road Map TPB/SDGs Indikator Global yang harus dikembangkan

Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari


Indikator SDGs 2 (cont..) TARGET 2.2. Pada tahun 2030, 2.2.1 menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target 2.2.1(a) yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi 2.2.2 kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 2.2.2(a)

INDIKATOR Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita


Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta


Prevalensi Malnutrisi Dilaporkan pada tingkat global (wasting/obesitas) pada anak balita Indikator Nasional yang sesuai dengan Indikator Global Prevalensi anemia pada ibu hamil


2.2.2(b)

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif


2.2.2(c)

Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan


Indikator SDGs 2 (cont..) TARGET 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.

INDIKATOR Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)


2.3.1(a)

Ketersediaan pangan komoditi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam


2.3.2

Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat

2.3.2(a)

Terlaksananya distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh tani dan nelayan

Indikator tidak dilaporkan pada tingkat global pada tahun pertama, dan akan mulai dibangun metode perhitungan dan cara pengumpulan datanya melalui RAN/Road Map TPB/SDGs Indikator Global yang harus dikembangkan Indikator nasional sebagai proksi indikator lampiran perpres

2.3.2(b)

Berkembangnya usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan yang kurang mampu.

2.3.1


Indikator SDGs 2 (cont..) TARGET 2.4. Pada tahun 2030, menjamin 2.4.1 sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, 2.4.1(a) banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

INDIKATOR

KETERANGAN

Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan


Tersalurkannya saranan produksi pertanian, peternakan dan perikanan, terutama pupuk, benih dan alat mesin pertanian/perikanan


Indikator SDGs 2 (cont..) TARGET 2.5. Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.

INDIKATOR Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas


2.5.1(a)

Terselenggaranya sistem pengembangan, pembinaan, pengawasan dan sertifikasi perbenihan dan perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang efisien di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat di 32 provinsi


2.5.1(b)

Berkembangnya program dan pembangunan di 1.000 Desa Mandiri Benih


2.5.2

Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.

Dilaporkan pada tingkat global Indikator Nasional yang sesuai dengan Indikator Global

2.5.1

Indikator SDGs 2 (cont..) TARGET

INDIKATOR

KETERANGAN

2.a. Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.

2.a.1

Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian

Dilaporkan pada tingkat global Indikator Global yang harus dikembangkan

2.a.2

Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian

Dilaporkan pada tingkat global Indikator Global yang harus dikembangkan

2.b. Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round

2.b.1.

Perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen


2.b.2

Subsidi ekspor pertanian


2.c. Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.

2.c.1(a)

Stabilnya harga pangan (Gabah/Beras) ditingkat produsen

Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada dilampiran perpres)

2.c.1(b)

Stabilnya harga pangan (Gabah/Beras) ditingkat konsumen

Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada dilampiran perpres)

Contoh Metadata SDGs 2

Contoh Metadata SDGs 2 (cont..)

IV. KESIMPULAN 1.

2. 3.

4. 5.

Pengalaman Indonesia dalam MDGs sangat berguna dalam pelaksanaan SDGs, mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporannya. Dibanding MDGs, tujuan, target dan indikator SDGs Goal 2; Tanpa Kelaparan, lebih lengkap, luas dan komprehensif, relevan dalam kontek Indonesia. SDGs Goal 2, berkaitan pula dengan Goal SDGs lainnya yaitu Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan, Gender, Air bersih dan Sanitasi, Perubahan Iklim, Inequality, Ekosistem Darat dan Ekosistem Laut. Diperlukan pendekatan multi sektor dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga Kesehatan, Pangan dan Gizi untuk mencapai sasaran SDGs perlu terus ditingkatkan . Untuk itu kerjasama erat antara Institusi Pendidikan Tinggi dan Organisasi Profesi terkait pangan dan gizi sangat diperlukan.

TERIMA KASIH

59

EVALUASI PENCAPAIAN MDGs DAN PELAKSANAAN SDGs : FOKUS TUJUAN 2

Recommend Documents