DRAFT LAMPIRAN MATRIK PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN MDGS UNTUK RAPAT KERJA 2 TAMPAK SIRING, BALI

DRAFT LAMPIRAN MATRIK PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN MDGS UNTUK RAPAT KERJA 2 TAMPAK SIRING, BALI

Tujuan MDGs

GOAL 1 : MEMBERANTAS KEMISKINAN DAN KELAPARAN GOAL 2 : MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA GOAL 3 : MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN GOAL 4 : MENURUNKAN KEMATIAN ANAK GOAL 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU GOAL 6 : MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA (TB) GOAL 7 : MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Percepatan Pencapaian MDGs Goal 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan PROGRAM (1) Penurunan angka kemiskinan dan kelaparan

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB 2010 2011 (2) (3) (4) (5) (6) Peningkatan Terlaksananya program Program 816 ribu 1.116 ribu Meningkatnya Kemensos efektivitas program Keluarga Harapan Rumah Tangga Rumah Tangga kualitas pelayanan didukung penanggulangan KemenDiknas Sangat Miskin Sangat Miskin PKH untuk kemiskinan di keluarga sangat (Dinas (RTSM) (RTSM) daerah miskin. Pendidikan), KemenKes (Dinas Kesehatan) dan Gubernur, Bupati/Walikota. TINDAKAN

KELUARAN

TARGET PENYELESAIAN

SASARAN

PEMERINTAH DAERAH

KETERANGAN

(7) Di 21 provinsi pada tahun 2010, yaitu: Sumbar, DKI Jakarta, Jabar, Jatim, NTT, Sulut, Gorontalo, Aceh, Sumut, DIY, Banten, NTB, Kalsel, Bali, Bengkulu, Kalbar, Kalteng, Kepri, Sulsel, Sulteng, dan Sulbar. Bupati dan Walikota diharapkan dapat menjamin berfungsinya lembaga pelayanan kesehatan (Puskesmas) dan sekolah.

(8)

Terlaksananya Program Nasional 6.408 Pemberdayaan Mandiri kecamatan (PNPM)Mandiri di tingkat kecamatan dan kelurahan serta desa di daerah terbelakang

6.328 kecamatan

Meningkatnya fasilitas dasar di kecamatan/ desa miskin dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kecamatan dan desa.

Kementrian Dalam 33 provinsi dengan prioritas pada provinsiNegeri dan provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan Kementrian di atas kemiskinan nasional, yaitu: Aceh, Pekerjaan Umum Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jateng, DIY, Jatim, NTB, NTT, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Gubernur, Bupati/Wali-kota agar meningkatkan fungsi koordinasi melalui Tim Koordinasi Penang-gulangan Kemiskinan Provinsi dan Kab/Kota.

Terlaksananya pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta pelayanan Kredit Usaha Rakyat/KUR (persen anggaran penjaminan KUR)

100

Meluasnya jangkauan pelayanan KUR.

Kementrian Koperasi dan UKM dan bank pelaksana KUR

100

33 provinsi dengan prioritas pada provinsiprovinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas kemiskinan nasional, yaitu: Aceh, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jateng, DIY, Jatim, NTB, NTT, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Gubernur, Bupati/Walikota membantu peningkatan kemampuan calon penerima KUR yang belum bankable.

Percepatan Pencapaian MDGs Goal 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan PROGRAM

TINDAKAN

KELUARAN

TARGET PENYELESAIAN 2010

(1)

2011

(2) (3) (4) Peningkatan Meningkatnya produksi padi 66,68 juta ton 68,8 juta ton ketahanan pangan nasional Gabah Kering GKG di tingkat rumah Giling (GKG) tangga

Terlaksananya program beras 17,5 juta RTS 17,5 juta RTS miskin (Raskin) kepada @ 15 kg/RT/ @ 15 kg/RT/ Rumah Tangga Sasaran bulan bulan (RTS)

Peningkatan koordinasi pelaksanaan program kemiskinan

Ditetapkannya penggunaan Kesepakatan Pemutakhiran satu data dasar keluarga penggunaan data PPLS miskin PPLS 2008 di daerah satu data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (5) (6) Meningkatnya Kementrian ketersediaan Pertanian dan pangan pokok Perum Bulog, (beras) dari Pemda produksi dalam negeri SASARAN

PEMERINTAH DAERAH

KETERANGAN

(7) Di 33 provinsi dengan prioritas pada 15 sentra produksi padi, yaitu: Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Jatim, Jabar, Jateng, Banten, Bali, Sulsel, Sulteng, Kalsel, Kalbar, dan NTB. Gubernur, Bupati/Walikota mendorong peningkatan produksi dan ketersediaan pangan lokal.

(8)

Meningkatnya Bulog, Pemda, Di 33 provinsi. Gubernur, akses keluarga dengan Tim Bupati/Walikota memastikan miskin terhadap Raskin yang kelancaran pelaksanan Raskin dan pangan yang dikoordinasikan memastikan RTS menerima Raskin mencukupi, Menko Kesra sesuai dengan target dan rencana dengan harga program. yang terjangkau. BPS, Pemda, Gubernur, Bupati/Walikota Penajaman Timnas Percepatan menempatkan data RTS dan data sasaran dan meningkatnya Penanggulangan kemiskinan lainnya pada Tim Kemiskinan Koordinasi Penanggulangan kualitas data Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta PPLS dijadikan dasar untuk penyusunan rencana dan koordinasi pencapaian MDG di daerah.

Percepatan Pencapaian MDGs Goal 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan PROGRAM Perbaikan Gizi Masyarakat

TINDAKAN 1. Perbaikan status gizi masyarakat

KELUARAN

TARGET PENYELESAIAN 2010 2011

Penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita yang ditandai oleh perbaikan indikator kinerja :

1. Persentase balita gizi buruk 100 yang mendapat perawatan 2. Persentase balita ditimbang 65 berat badannya (jumlah balita ditimbang/seluruh balita atau D/S) 3. Persentase bayi usia 0-6 65 bulan mendapat ASI eksklusif 4. Persentase 6-59 bulan dapat 75 kapsul vitamin A 5. Persentase Kab/Kota yang 100 melaksanakan surveilans gizi 6. Persentase penyediaan 100 bufferstock Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) 2. Peningkatan Proporsi penduduk yang kecukupan kalori berada dibawah garis konsumsi minimum (2.100 kkal/kapita/hari)

SASARAN Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat

100 70

INSTANSI PENANGGUN PEMERINTAH DAERAH KETERANGAN G JAWAB Diprioritaskan pada provinsi-provinsi Sasaran penurunan Kementerian dengan prevalensi kekurangan gizi prevalensi kekurangan Kesehatan pada balita di atas angka rata-rata gizi pada anak balita nasional (> 18,4%) yaitu 19 provinsi pada akhir MDGs (2015) meliputi NTT, Maluku, Sulteng, adalah sebesar 18,5%, Kalsel, Aceh, Gorontalo, Sulbar, NTB, pencapaian pada tahun Kalteng, Papua Barat, Malut, Sumut, 2007 adalah 18,4%. Sultra, Kalbar, Riau, Papua, Sumbar, Sumber data : Riskesdas, Kaltim, Jambi. 2007.

67 78 100 100

-

Meningkatnya Kementerian kecukupan kalori Kesehatan, Kementerian Pertanian, BPS

Diprioritaskan pada provinsi-provinsi Sumber data : Susenas, dengan proporsi penduduk yang 2009 berada dibawah garis konsumsi minimum, di atas angka rata-rata nasional (>64,43%) yaitu 10 Provinsi, meliputi : DIY, Kaltim, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Malut, Maluku, Papua, Gorontalo, dan Riau.

Percepatan Pencapaian MDGs Goal 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan PROGRAM (1)

TINDAKAN

KELUARAN

(2) (3) 3. Penyusunan 1. Tersusunnya Rencana Rencana Aksi Aksi Nasional Pangan dan Pangan dan Gizi Gizi (RAN PG) 2011-2015 (persen)

TARGET PENYELESAIAN 2010 2011 (4) 100

2. Tersusunnya pedoman 100 dan sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) 2011-2015 (persen)

3. Tersusunnya RAD PG 2011-2015

-

SASARAN (5) Tersusunnya Rencana Aksi Pangan dan Gizi

INSTANSI PENANGGU NG JAWAB (6) Bappenas, Kemenkes, Kementan, Kemenperin, BPOM

-

Bappenas, Kemenkes, Kementan, Kemenperin, BPOM

33 provinsi

Gubernur

PEMERINTAH DAERAH

KETERANGAN

(7)

(8) Tim koordinasi penyusunan RAN PG tingkat pusat dipimpin oleh Bappenas. Di tingkat nasional RAN PG telah ada untuk periode tahun 20062010 dan harus disusun RAN PG yang baru untuk periode tahun 20112015 Dibentuk tim advokasi RAN PG pusat untuk membantu penyusunan RAD PG dan dipimpin oleh Bappenas. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi mencakup provinsi dan kab/kota

Percepatan Pencapaian MDGs Goal 4 : Menurunkan Kematian Anak PROGRAM

TINDAKAN

KELUARAN


(1) Penurunan angka kematian anak

(2) Penurunan angka kematian anak

(3)

2011 (4)

Menurunnya Angka Kematian Bayi dan Balita yang ditandai oleh perbaikan indikator kinerja : 1. Cakupan kunjungan 84 neonatal pertama (KN1)

SASARAN

86

(5)

Meningkatnya pelayanan kesehatan anak

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)

Kementerian Kesehatan

2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi

84

85


3. Cakupan pelayanan kesehatan balita

78

80


PEMERINTAH DAERAH

KETERANGAN

(7)

(8)

Diprioritaskan pada provinsi-provinsi Sumber data : Profil dengan dengan cakupan kunjungan Kesehatan, 2007 neonatal di bawah angka rata-rata nasional (<79,96 %, ) yaitu di 16 provinsi, meliputi : Papua, DIY, Papua Barat, Sulbar, Aceh, Sulut, Lampung, Kaltim, Maluku, Malut, Kalbar, Sulsel, Banten, Jabar, Kepri, Kalteng. Diprioritaskan pada provinsi-provinsi Sumber data : SDKI 2007 dengan angka kematian bayi (AKB) diatas angka rata-rata nasional (>34 per 1.000 kelahiran hidup) yaitu di 26 provinsi, meliputi : Sulbar, NTB, Sulteng, Maluku, Kalsel, NTT, Gorontalo, Malut, Sumbar, Sumut, Bengkulu, Banten, Kalbar, Lampung, Kepri, Sumsel, Sulsel, Sultra, Papua, Jambi, Babel, Jabar, Riau, Papua Barat, Jatim, Sulut Diprioritaskan pada provinsi-provinsi Sumber data : SDKI, 2007 dengan angka kematian bayi (AKBA) diatas angka rata-rata nasional (> 44 per 1.000 kelahiran hidup) yaitu di 26 provinsi, meliputi : Sulbar, Maluku, NTB, NTT, Kalsel, Malut, Sulteng, Gorontalo, Sumut, Bengkulu, Papua, Sumbar, Sultra, Papua Barat, Kalbar, Kepri, Banten, Sulsel, Lampung, Sumsel, Jabar, Riau, Jambi, Babel, Aceh, Jatim.

Percepatan Pencapaian MDGs Goal 4 : Menurunkan Kematian Anak PROGRAM

TINDAKAN

TARGET PENYELESAI KELUARAN SASARAN AN 2010 2011 4. Persentase bayi usia 0-11 80 82 Meningkatnya bulan yang mendapat cakupan imunisasi imunisasi dasar lengkap pada bayi

5. Persentase ketersediaan obat dan vaksin

80

85

6.. Persentase puskesmas rawat inap yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) 7. Persentase RS kab/kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

60

70

80

85

INSTANSI PENANGGU PEMERINTAH DAERAH NG JAWAB Kementerian Kesehatan

Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar Meningkatnya puskesmas rawat inap yang mampu PONED


Meningkatnya RS kab/kota yang mampu PONEK



KETERANGAN Selain indikatorindikator tersebut (14), indikator terkait gizi memberi pengaruh terhadap penurunan angka kematian anak (bayi dan balita)

Percepatan Pencapaian MDGs Goal 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu PROGRAM (1) Penurunan Angka Kematian Ibu

TINDAKAN (2) 1. Penurunan Angka Kematian Ibu

KELUARAN (3) Menurunnya Angka Kematian Ibu yang ditandai oleh perbaikan indikator kinerja sebagai berikut : 1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

TARGET PENYELESAIAN 2010 2011 (4)

SASARAN (5)


PEMERINTAH DAERAH

KETERANGAN

(7)

(8)

84

86

Meningkatnya Kementerian pertolongan persalinan Kesehatan oleh tenaga kesehatan

Diprioritaskan pada provinsi-provinsi Sumber data : dengan angka pertolongan persalinan Susenas, 2009 oleh tenaga kesehatan terlatih di bawah angka rata-rata nasional (< 77,37%) yaitu di 17 provinsi, meliputi : Maluku, Malut, Sulbar, Sultra, Papua, NTT, Kalbar, Papua Barat, Sulteng, Gorontalo, Kalteng, Sulsel, Jabar, Sumsel, NTB, Kalsel, Lampung.

2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan 84 pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat/K4)

88

Meningkatnya pelayanan antenatal (pemeriksaan kunjungan kehamilan ke empat)

Provinsi-provinsi dengan kunjungan K4 Sumber data : Profil Kesehatan, 2008 di bawah angka rata-rata nasional (<86,04%) yaitu di 24 provinsi, meliputi : Papua, Sulbar, Maluku, Kalbar, Malut, Papua Barat, Sulteng, Sultra, Sulut, Banten, Kalsel, Kaltim, Aceh, Kepri, Bengkulu, Jatim, Gorontalo, Sulsel, Jambi, Sumsel, Kalteng, Lampung, Sumbar, Riau.

3. Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)

1.245

Tersedianya tenaga Kementerian kesehatan di Puskesmas Kesehatan DTPK dan di Rumah Sakit

1.200


Diprioritaskan pada 183 kabupaten/kota Diperlukan regulasi dengan kategori daerah terpencil, khusus (Perpres) tertinggal, perbatasan dan kepulauan untuk menempatkan (DTPK) yang berada pada 27 provinsi, tenaga kesehatan meliputi : Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, strategis (dokter, drg, perawat, bidan, Bengkulu, Lampung, Babel, Kepri, tenaga gizi, SKM, Banten, Jabar, Jatim, Kalbar, Kalteng, asisten apoteker, dan Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar, Maluku, sanitarian) terutama Malut, Papua, Papua Barat, NTT, NTB. di DTPK

Percepatan Pencapaian MDGs Goal 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu PROGRAM

TINDAKAN

KELUARAN

TARGET PENYELESAI AN 2010

(1)

(2)

(3)

SASARAN

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DAERAH

KETERANGAN

(5)

(6)

(7)

(8)

2011 (4)

4. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan dasar

80

85

Meningkatnya Kementerian ketersediaan obat Kesehatan esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar

5. Persentase puskesmas rawat inap yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

60

70

Meningkatnya Kementerian puskesmas rawat Kesehatan inap yang mampu PONED

6. Persentase RS kab/kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

80

85

Meningkatnya RS Kementerian kab/kota yang Kesehatan mampu PONEK

7. Persentase ibu hamil mendapat 71 Fe 90 tablet

74

Meningkatnya status gizi ibu hamil



TINDAKAN

KELUARAN


(1) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

(2) (3) Peningkatan 1. Terlayaninya jumlah peserta KB 7.1 Jangkauan dan baru (juta peserta) Kualitas 2. Meningkatnya jumlah peserta KB 26.7 Pelayanan KB aktif/PA (juta)

2011 (4) 7.2 27.5

3. Terlayaninya jumlah peserta KB 3.75 baru miskin/KPS dan KS-1 dengan menyediakan alokon gratis (juta peserta) 4. Meningkatnya jumlah Peserta KB 11.9 aktif miskin/Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS1) dengan menyediakan alokon gratis (juta peserta) 5. Meningkatnya persentase peserta 3.6 KB baru pria (persen)

3.80

6. Terselenggaranya pembinaan KB di 196 wilayah galcitas (kab/kota)

196

7. Terselenggaranya pelayanan KB di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta

23.500

8. Tersedianya dukungan sarana dan 4.700 prasarana di klinik KB pemerintah dan swasta

4.700

12.2

4

INSTANSI PENANGG PEMERINTAH SASARAN KETERANGAN UNG DAERAH JAWAB (5) (6) (7) (8) Menurunnya unmet need BKKBN dan Diprioritaskan pada Gubernur semua provinsi karena (Provinsi) nilai unmet need-nya di atas 5%, kecuali Provinsi Babel. Meningkatnya Diprioritaskan pada Contraceptive Prevalence provinsi yang nilai Rate (CPR) CPR-nya rendah atau di bawah rata-rata nasional, yaitu di 20 provinsi : Jabar, Gorontalo, DKI, Sumbar, Kaltim, Banten, Riau, NTB, Sumut, Sulsel, Sultra, Malut, Aceh, DIY, Sulbar, Kepri, NTT, Pabar, Papua, dan Maluku.


TINDAKAN

(1)

(2)

KELUARAN (3) 9. Meningkatnya dokter dan bidan terlatih (pelatihan teknis) 10. Meningkatnya petugas klinik terlatih (pelatihan Recording Report)

11. Meningkatnya jumlah tenaga lini lapangan program KB (PLKB/PKB) yang terlatih: a. Latihan dasar umum b. Refreshing c. Pelatihan teknis 1. Meningkatnya jumlah pelatih Peningkatan Intensitas Pelayanan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) dilatih (pendidik dan dan Promosi konselor sebaya) Program KB 2.Meningkatnya jumlah Center of Excellent PKBR 3. Meningkatnya jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja/ mahasiswa yang dibentuk dan dibina

TARGET PENYELESAI AN 2010 2011 (4) 2.258 48.522 -

17.304

1.065 1.350 3.018 -

1.343 2.500 3.300 115

1 per prov 9.373

2 per prov 12.253

4. Meningkatnya persentase remaja 95 yang mengetahui informasi Kependudukan dan KB (KKB) melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang (persen)

95

SASARAN

INSTANSI PENANGGU NG JAWAB

PEMERINTAH DAERAH

KETERANGAN

(5)

(6)

(7)

(8)

Menurunnya BKKBN dan ASFR 15-19 tahun Gubernur (Provinsi)

Diprioritaskan pada provinsi yang nilai Age Specific Fertility Rate (ASFR)-nya tinggi atau di atas rata-rata nasional, yaitu di 16 provinsi: Sulteng, Malut, Gorontalo, NTB, Babel, Jatim, Kalsel, Pabar, Sultra, Sulbar, Bengkulu, Bali, Kalbar, Papua, Lampung, dan Jabar.

Percepatan Pencapaian MDGs Goal 7 : Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup TARGET PENYELESAIAN PROGRAM

TINDAKAN

(1) (2) Peningkatan akses penduduk Peningkatan akses terhadap air minum yang air minum yang layak layak

Program Pengelolaan Sumber Penyediaan dan Daya Air Pengelolaan Air Baku Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

KELUARAN

2010

(3) Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi dasar yang ditandai oleh perbaikan indikator kinerja : 1. Persentase kualitas air 85 minum yang memenuhi syarat

2. Terbangunnya prasarana dan sarana air baku

Pengaturan, 3. Terfasilitasinya kawasan Pembinaan, perkotaan yang terlayani air Pengawasan, minum Pengembangan Sumber Pembiayaan 4. Terfasilitasinya kawasan dan Pola Investasi, perdesaan yang terlayani air serta Pengembangan minum Sistem Penyediaan Air Minum Peningkatan akses penduduk Peningkatan akses 1. Jumlah desa yang terhadap sanitasi dasar yang sanitasi dasar yang melaksanakan Sanitasi Total layak layak Berbasis Masyarakat (STBM)

2011 (4)

90

SASARAN (5)

Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum



7600 l/detik 9000 l/detik Meningkatnya kapasitas Kementerian PU tersebar di 25 tersebar di seluruh dan layanan air baku untuk provinsi provinsi penyediaan air minum 218 kawasan 244 kawasan

49 kawasan 30 kawasan dan dan 1.472 desa 1.165 desa

2.500

5.500

Meningkatnya pelayanan Kementerian PU air minum terhadap MBR di perkotaan dan perdesaan

PEMERINTAH DAERAH

KETERANGAN

(7)

(8)

Diprioritaskan pada provinsi-provinsi Sumber data : dengan persentase akses RT terhadap Susenas, 2009 air minum layak dibawah angka ratarata nasional (<47,63%) yaitu di 19 provinsi, meliputi : Banten, Aceh, Bengkulu, DKI Jakarta, Papua, Kalteng, Babel, Kepri, Lampung, Jabar, Riau, Sulbar, Malut, Sulteng, Sulut, Gorontalo, NTB, NTT, Sumbar.

Kementerian PU

Meningkatnya akses Kementerian penduduk terhadap sanitasi Kesehatan dasar

Diprioritaskan pada provinsi-provinsi Sumber data : dengan persentase akses penduduk Susenas, 2009 pada fasilitas sanitasi layak dibawah angka rata-rata nasional (<51,02%) yaitu di 21 provinsi, meliputi NTT, Papua, Kalteng, Papua Barat, Bengkulu, Lampung, Maluku, Kalbar, Sumbar, NTB, Jambi, Kalsel, Sumsel, Sulteng, Aceh, Malut, Gorontalo, Sulbar, Kepri, Sultra, Jatim.

Percepatan Pencapaian MDGs Goal 7 : Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup PROGRAM

TINDAKAN

TARGET PENYELESAIAN

KELUARAN

2010 (1) (2) (3) Pengaturan, 2. Terlayaninya kawasan Program Pembinaan dan dengan infrastruktur air Pengembangan Infrastruktur Pembinaan, Pengawasan, limbah melalui sistem off-site Permukiman Pengembangan 3. Terlayaninya kawasan Sumber Pembiayaan dengan infrastruktur air Dan Pola Investasi, limbah melalui sistem on-site serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan Konservasi Keanekaragaman Pengembangan 1. Konflik dan tekanan Hayati dan Perlindungan Kawasan Konservasi terhadap kawasan taman Hutan nasional dan kawasan dan Ekosistem konservasi lainnya (Cagar Esensial Alam/CA, Suaka Margasatwa/SM, Taman Buru/TB, dan Hutan Lindung/HL) menurun

2011 (4)

11 kab/kota 11 kab/kota 30 kab/kota 35 kab/kota

1%

2. Pengelolaan ekosistem 2% esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 3. Penanganan perambahan 2 Prov kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)

SASARAN

2%

4% 4 Prov

(5) Meningkatnya pelayanan infrastruktur air limbah

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6) Kementerian PU

Meningkatnya Kemenhut pengelolaan dan pendayagunaan 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) dan ekosistem esensial.

PEMERINTAH DAERAH

KETERANGAN

(7)

(8)

TN terletak di 28 Provinsi, yaitu Pengembangan NAD, Sumut, Sumbar, Riau, kawasan konservasi Jambi, Bengkulu, Sumsel, menyelamatkan Lampung, Banten, Jabar, DKI, spesies yang Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, terancam punah NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sultra, Sulteng, Gorontalo, Sulut, Malut, Maluku, Papua Sumut, Sumbar, Jambi, Kaltim, Sulut, Sulsel, NTT, Papua Barat, Papua Provinsi prioritas

Perumusan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs Di Daerah PROGRAM (1)

Percepatan pencapaian tujuan MDGs di daerah

TINDAKAN

KELUARAN

(2)

(3)

Penyusunan 1. Tersusunnya pedoman pedoman rencana aksi daerah tentang rencana aksi percepatan pencapaian tujuan percepatan MDGs (persen) pencapaian tujuan MDGs di daerah

2. Terlaksananya sosialisasi pedoman rencana aksi daerah tentang percepatan pencapaian tujuan MDGs (persen)

TARGET PENYELESAIAN 2010 2011 (4)

100

-

100

-

SASARAN

INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB

(5)

Tersedianya pedoman dan terlaksananya sosialisasi rencana aksi daerah tentang percepatan pencapaian tujuan MDGs

(6)

(7)

Bappenas (koordinator), 33 Provinsi Kemenkes, Kemendiknas, Kemenag, Kem.PU, BKKBN, Kementan, Kemensos, Kemendagri, KemenPP, KLH, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPS, Kemenhut.

100 3. Terselenggaranya fasilitasi penyusunan RAD MDGs 20112015 oleh tim pusat (persen) 4. Tersusunnya rencana aksi 10 33 Tersedianya Gubernur daerah tentang percepatan Provinsi Provinsi RAD MDGs pencapaian tujuan MDGs di 2011-2015 di tingkat provinsi (RAD MDGs seluruh provinsi 2011-2015)

33 Provinsi

(8)

Di daerah dibentuk tim koordinasi yang dipimpin oleh Bappeda Provinsi dengan anggota analog seperti anggota di tingkat pusat.

RAD MDGs 2011-2015 mencakup rencana percepatan pencapaian MDGs pada tingkat Kab/Kota

TERIMA KASIH

DRAFT LAMPIRAN MATRIK PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN MDGS UNTUK RAPAT KERJA 2 TAMPAK SIRING, BALI

Recommend Documents