EVALUASI PELAKSANAAN COMMUNITY DEVELOPMENT SEBAGAI PENUNJANG PENCAPAIAN PERINGKAT HIJAU PROPER

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XVIII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 28 Oktober 2013

EVALUASI PELAKSANAAN COMMUNITY DEVELOPMENT SEBAGAI PENUNJANG PENCAPAIAN PERINGKAT HIJAU PROPER Desi Cahyaningtyas1,*), Bambang Syairudin2), Janti Gunawan3), Dodi Ibnu Fajar4) 1) Jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya e-mail: [email protected] 2) Jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 3) Jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 4) Joint Operating Body – Pertamina Petrochina Eeast Java (JOB – PPEJ) ABSTRAK Community development (CD) sebagai bagian dari subyek inti corporate social responsibility (CSR) merupakan implementasi tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi. Regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan CD tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 05 tahun 2011 tentang program penilaian peringkat kerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER). Peraturan tersebut menjelaskan kriteria peringkat kinerja, dimana peringkat hijau diperuntukkan bagi perusahaan yang sudah memenuhi kriteria lebih dari yang disyaratkan (beyond compliance) dan salah satu aspek penunjangnya adalah pelaksanaan CD. Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan CD untuk mendapatkan metodologi dalam pelaksanaan CD yang terintegrasi dengan persyaratan di dalam regulasi. Sumber data yang digunakan adalah dokumen eksisting pelaksanaan CD di Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) dan data primer berupa hasil wawancara mendalam kepada stakeholder terkait. Metode yang digunakan untuk menilai efisiensi program menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil analisis kondisi eksisting menunjukkan pelaksanaan CD di JOB PPEJ belum mampu memenuhi sekitar 80% kriteria penilaian dalam pencapaian peringkat hijau dalam PROPER. Sementara itu perhitungan efisiensi melalui DEA, meskipun bidang ekonomi, kesehatan dan lingkungan menunjukkan nilai yang efisien, tetapi secara keseluruhan program masih belum efisien. Penyebab dari hal tersebut diantaranya adalah adanya perbedaan pemahaman mendasar dari sisi perusahaan dan dari sisi masyarakat mengenai efisiensi itu sendiri yang dalam hal ini ditunjukkan oleh variabel input dan output, terutama pada program bidang ekonomi, pendidikan dan infrastruktur yang secara perhitungan menunjukkan nilai yang tidak efisien. Perbedaan target dan prioritas program dari kedua belah pihak menyebabkan adanya gap tersebut. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa belum adanya pemahaman bersama antar stakeholder mengakibatkan SDM yang ada belum siap melaksanakan program CD sebagaimana kriteria yang ditetapkan dalam regulasi Kata kunci: community development, CSR, PROPER, DEA PENDAHULUAN Konsep Triple Bottom Line yang dikembangkan oleh Elkington (1997) diperkenalkan untuk membuat pertumbuhan ekonomi dan daya saing perusahaan lebih berkelanjutan. Adapun 3 prinsip dasar tersebut adalah profit, people, dan planet (3P), ISBN : 978-602-97491-7-5

1


dimana dalam pandangannya, Elkington menyatakan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan seharusnya memperhatikan tiga prinsip dasar tersebut. Selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi secara aktif dalam menjaga lingkungan untuk menjaga keberlanjutan suatu organisasi. Sementara itu di Indonesia, pelaksanaan CSR lebih sering dipahami sebagai upaya pengembangan masyarakat (community development) oleh perusahaan yang diperuntukkan untuk masyarakat di sekitar lokasi perusahaan menjalankan usahanya. Adapun pelaksanaan community development merupakan bagian penunjang dari penilaian kriteria Hijau program penilaian peringkat kerja perusahaan dalam pengelolaan hidup (PROPER) oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Adapun pelaksanaan CSR di Indonesia sendiri belum mempunyai aturan yang secara tegas mengatur atau memberikan panduan mengenai bagaimana seharusnya pengelolaan dalam implementasi CSR oleh perusahaan serta batasan-batasannya. Meskipun demikian sudah ada Undang-Undang yang secara umum menyampaikan mengenai kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perseroan khususnya bagi perseroan yang memanfaatkan sumber daya alam. Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan mengenai salah satu komitmen perseroan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Peraturan tersebut dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroran Terbatas. Setiap perseroan selaku subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang selanjutnya menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Pelibatan dan pengembangan masyarakat (community involvement and development) merupakan salah satu subyek dari 7 subyek inti CSR berdasarkan drat ISO 26000. Namun demikian, sebagaimana disampaikan dalam kajian pustaka Yakovleva (2003) bahwa semakin dibutuhkan korporasi yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan dimana mereka beroperasi. Salah satu elemen kunci dari proses tanggung jawab sosial tersebut adalah pengembangan masyarakat dan filantropi perusahaan. Pendekatan bisnis yang umum dilakukan dalam pengembangan masyarakat adalah melaksanaan program kepada masyarakat melalui kemitraan dengan organisasi non pemerintah (LSM), kelompok masyarakat atau pendampingan oleh organisasi internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, di Indonesia terdapat regulasi yang cukup detail mengatur salah satu subyek inti dalam CSR, yaitu pengembangan masyarakat (community development.). Regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 05 tahun 2011 tentang program penilaian peringkat kerja perusahaan dalam pengelolaan hidup (PROPER). Kriteria penilaian PROPER terdiri atas kriteria ketaatan lingkungan yang selanjutnya dalam pemeringkatan diwujudkan dalam PROPER peringkat biru, merah dan hitam, dan kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) yang dalam pemeringkatan diwujudkan dalam PROPER peringkat hijau dan emas. Kriteria ketaatan lingkungan mencakup penilaian mengenai proses pengelolaan lingkungan (pelaksanaan AMDAL, pengendalian pencemaran air/ udara/ laut, pengelolaan limbah B3). Sedangkan kriteria ISBN : 978-602-97491-7-5

2


beyond compliance (lebih dari yang dipersyaratkan) ini berupa pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan upaya tanggung jawab sosial berupa pelaksanaan community development dengan baik. Berdasarkan laporan PROPER tahun 2011/ 2012 yang dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dalam perkembangannya jumlah perusahaan yang mengajukan diri untuk PROPER mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perusahaan PROPER tahun 2012 mencapai 1.317 perusahaan, yang terdiri dari 71 jenis industri dengan jenis industri yang paling banyak yaitu industri sawit, kegiatan eksplorasi dan produksi migas, hotel dan makanan-minuman. Selama 2 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah perusahaan peserta PROPER secara signifikan, yakni meningkat 3 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Pada penilaian akhir, terdapat 119 perusahaan memperoleh peringkat hijau dan 12 perusahaan mendapatkan peringkat emas. Hasil ini menunjukkan kenaikan yang signifikan terutama penerima peringkat emas dibandingkan pada periode tahun 2010/ 2011 yang hanya terdapat 5 perusahaan atau meningkat sekitar 140% dan terdapat kenaikan sekitar 12% untuk penerima peringkat hijau (106 perusahaan di periode 2010/ 2011). Kenaikan jumlah perusahaan yang mendapatkan peringkat beyond compliance ini menjadi salah satu indikasi terjadinya peningkatan kesadaran perusahaan dalam melaksanaan tanggung jawab sosial. Selanjutnya dalam pelaksanaan program community development di masyarakat, tantangan yang dihadapi terutama bagi penyusun program dalam mengaplikasikan rencana pengembangan kepada masyarakat adalah adanya kesalahan asumsi dari kedua belah pihak, kesulitan dalam hal komunikasi dan permasalahan-permasalahan di masa lalu yang belum terselesaikan (Voyle, 1999). Sementara itu Murcdoch dan Abram (1998) menunjukkan bahwa supaya pendekatan kemitraan berjalan dengan lancar, diperlukan batasan yang jelas antara peran masyarakat dan intervensi pemerintah. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka klarifikasi atau penjelasan mengenai intervensi pemerintah dapat dicapai melalui manajemen struktur, proses dan tanggung jawab. Penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut evaluasi pelaksanaan community development sebagai salah satu faktor penunjang dalam pencapaian peringkat hijau dalam PROPER sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 05 tahun 2011. METODA Penyelesaian penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara sistematis dan terkontrol, yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Adapun tahapan-tahapan kegiatan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1. Identifikasi Awal dan Perumusan Masalah Pada tahap ini dilakukan identifikasi awal dan merumuskan masalah dalam penelitian sehingga dapat pula ditetapkan tujuan penelitian. Sebagai pendukung dalam aktivitas tersebut, dalam tahapan ini juga dilakukan kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan serta melakukan observasi pada obyek penelitian untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan CD yang terintegrasi dengan persyaratan di dalam regulasi. ISBN : 978-602-97491-7-5

3


2. Penentuan Obyek Penelitian Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan CD yang dilakukan oleh JOB PPEJ di wilayah ring 1, yang terdiri dari 8 desa yang terdapat di wilayah perbatasan antara Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Adapun data yang digunakan sebagai obyek pengamatan adalah program CD yang telah dijalankan dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2010, 2011 dan 2012. Pengelompokan program dibagi menjadi 6 bidang, yaitu program bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan infrastruktur. Adapun masing-masing bidang tersebut memiliki berbagai program, yaitu: a) Bidang ekonomi terdiri dari program bantuan penguatan modal dan bantuan peralatan. b) Bidang sosial budaya, terdiri dari berbagai program bantuan seperti bantuan sembako, kemanusiaan, sumbangan untuk organisasi desa dan sumbangan untuk perayaan-perayaan tertentu di desa wilayah ring 1. c) Bidang pendidikan, terdiri dari program beasiswa pendidikan, fasilitas pendukung belajar mengajar dan pelatihan ketrampilan. d) Bidang kesehatan, terdiri dari bantuan peralatan medis, pengobatan gratis, pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia, serta bantuan obat-obatan. e) Bidang lingkungan, berupa program penanaman pohon. f) Bidang infrastruktur, berupa pembangunan gedung sekolah, renovasi gedung sekolah, infrastruktur sanitasi, air bersih, jalan dan penerangan. 3. Penentuan Variabel Penelitian dan Sumber Data Variable penelitian dan sumber data dalam penelitian ini ditampilkan pada Tabel 1 berikut ini: Tabel 1. Variabel Penelitian dan Sumber Data Variabel Penelitian Jenis Data Realisasi anggaran Data sekunder Cakupan wilayah

Data sekunder

Keberlanjutan program

Data sekunder

Indeks kepuasan masyarakat Indeks keterlibatan masyarakat. Struktur organisasi dan kebijakan CD dalam perusahaan Persepsi stakeholder internal tentang pelaksanaan CD

Data sekunder Data sekunder

Sumber Data Laporan tahunan pelaksanaan CD oleh JOB PPEJ Laporan tahunan pelaksanaan CD oleh JOB PPEJ Laporan tahunan pelaksanaan CD oleh JOB PPEJ Hasil survei PS – PDPM ITS Hasil survei PS – PDPM ITS

Data primer

Wawancara mendalam

Data primer

Wawancara mendalam

ISBN : 978-602-97491-7-5

4


4. Pengolahan dan Analisis Data a. Analisis Kondisi Eksisting Pelaksanaan CD Tahapan awal dalam analisis kondisi eksisting pelaksanaan CD adalah melakukan identifikasi terhadap pelaksanaan CD berdasarkan aspek penilaian untuk peringkat hijau PROPER yang tercantum dalam Permen LH no 5 tahun 2011. Adapun aspek dan kriteria penilaian tersebut ditampilkan pada Tabel 2 berikut ini. Tabel 2 Aspek dan Kriteria Penilaian CD berdasarkan PermenLH No 5 tahun 2011 Aspek Penilaian Kriteria Kebijakan Community Development Struktur dan tanggung jawab Perencanaan

Evaluasi dan Pelaporan

Implementasi program

Terdapat kebijakan tertulis perusahaan mengenai CD Memiliki unit yang menangani community development Memiliki dokumen pemetaan sosial yang merupakan kondisi terbaru 3 tahun terakhir. Perusahaan dapat menunjukkan dokumen rencana strategis pengembangan masyarakat. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan CD dalam 3 tahun terakhir. Mampu menujukan bukti-bukti keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi Dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur untuk menangani konflik dengan masyarakat. Dapat menunjukkan catatan kejadian keluhan masyarakat dan penanganannya selama dua tahun terakhir. Dapat menunjukkan bukti bahwa kejadian konflik dengan masyarakat selama dua tahun terakhir mengalami penurunan. Kesesuaian program dengan perencanaan. Memiliki publikasi yang disampaikan kepada publik/ instansi pemerintah yang relevan tentang status dan kecenderungan community development yang dikelola minimal diterbitkan 1 tahun terakhir Dapat menunjukkan bukti-bukti dana CD Adanya pengakuan berupa sertifikat dari pemerintah dan pihak lain bahwa perusahaan telah berpartisipasi dalam pembangunan daerah dalam waktu 1 tahun terakhir minimal tingkat provinsi

b. Analisis Efisiensi Pelaksanaan CD Pengukuran efisiensi menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA), yaitu metodologi non parametrik pada program linier yang menghasilkan rasio komparasi tertimbang output terhadap input untuk setiap decision making unit ISBN : 978-602-97491-7-5

5


(DMU) atau nilai efisiensi relatif. DMU adalah unit yang akan dianalisis efisiensinya, sedangkan efisiensi relatif adalah efisiensi yang diperoleh setiap DMU dibandingkan unit lain yang dianalisis dalam satu set. Metodologi DEA dikembangkan pertama kali pada tahun 1978 oleh Charner, Cooper dan Rhodes, atau CCR, yang selanjutnya dikenal sebagai nama bentuk original dari metode DEA. Adapun dalam penelitian ini yang digunakan sebagai DMU adalah bidang CD yang dilaksanakan oleh JOB PPEJ, yang terdiri dari 6 bidang yaitu ekonomi (DMU 1), sosial budaya (DMU 2), pendidikan (DMU 3), lingkungan (DMU 4), kesehatan (DMU 5) dan infrastruktur (DMU 6). Selanjutnya variabel pada masing-masing DMU yang digunakan dalam perhitungan efisiensi melalui DEA adalah sebagai berikut: 

Variabel Input 1) Proporsi realisasi anggaran Nilai proporsi diperoleh dari proporsi anggaran rata-rata yang dialokasikan per tahun pada masing-masing bidang. 2) Persentase cakupan wilayah Cakupan wilayah adalah area wilayah ring 1 yang menjadi sasaran penerima program oleh JOB PPEJ yang terdiri dari 8 desa di wilayah perbatasan Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Persentase cakupan wilayah adalah proporsi wilayah yang mendapatkan program CD pada bidang tertentu terhadap total wilayah yang menjadi sasaran CD (wilayah ring 1). 3) Keberlanjutan program Penelitian ini menilai pelaksanaan program dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sehingga dapat dilihat apakah program dijalankan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Keberlanjutan program dilihat dari konsistensi kegiatan dalam 3 tahun terakhir. Nilai dalam keberlanjutan program ditunjukkan dari rentang nilai 1 sampai dengan 4, dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin besar nilai keberlanjutan program semakin bagus.



Variabel Output 1) Indeks kepuasan masyarakat Dihitung berdasarkan persepsi masyarakat terhadap tingkat pengetahuan masyarakat pada program yang dijalankan, kecukupan program dan manfaat program. Indeks kepuasan masyarakat ini mempunyai rentang nilai dari nilai terendah 1 sampai dengan nilai tertinggi 4, dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai maka kepuasan masyarakat juga semakin tinggi. 2) Indeks keterlibatan masyarakat Dihitung berdasarkan persepsi terhadap pelibatan masyarakat pada proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring CD. Indeks keterlibatan masyarakat ini untuk melihat sejauh mana pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam program-program CD di wilayah ring 1. Indeks keterlibatan masyarakat ini mempunyai rentang nilai dari nilai terendah 1 sampai dengan nilai tertinggi 4, dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai maka keterlibatan masyarakat juga semakin tinggi.

ISBN : 978-602-97491-7-5

6


5. Tahap Kesimpulan dan Saran Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari keseluruhan hasil dari langkahlangkah sebelumnya, selanjutnya memberikan saran yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian yang akan datang dan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. HASIL DAN DISKUSI Hasil dan diskusi dalam penelitian ini diperoleh dari dua tahapan dalam analisis, yakni analisis kondisi eksiting pelaksanaan CD di JOB PPEJ serta kemudian analisis efisiensi pada masing-masing bidang program yang telah dilaksanakan. 1.

Analisis Kondisi Eksisting Pelaksanaan CD di JOB PPEJ Identifikasi kondisi eksisting dilakukan berdasarkan aspek penilaian dalam Permen LH No 5 tahun 2011. Identifikasi tersebut menunjukkan bahwa program CD yang dijalankan oleh JOB PPEJ selama ini belum memenuhi aspek penilaian peringkat hijau dalam PROPER. Hal ini ditunjukkan dari 5 aspek penilaian yang ada, aspek yang mampu dipenuhi hanyalah aspek kebijakan dimana JOB PPEJ dapat menunjukkan dasar kebijakan yang digunakan dalam menjalankan CD meskipun kebijakan tersebut tidak dikeluarkan oleh internal manajemen JOB PPEJ tetapi dari SKK Migas. Tabel 3. Kondisi Eksisting Pelaksanaan CD di JOB PPEJ Kondisi Eksisting Aspek Penilaian Kebijakan Kebijakan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan CD Community di JOB PPEJ adalah kebijakan dari SKK Migas berupa: Development Pedoman Tata Kerja Nomor 017/PTK/III/2005 (SK Kepala BP Migas No. Kpts-08/BP00000/2005-S1) tentang: Pedoman Pemberian Keterangan Keadaan Darurat, Pedoman Program Pengembangan Masyarakat, dan Pedoman Kehumasan Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Struktur dan tanggung jawab

JOB PPEJ tidak memiliki struktur organisasi secara tertulis dalam menjalankan program CD karena selama ini program dijalankan oleh bagian kehumasan sehingga sering terjadi overlapping pekerjaan.

Perencanaan

Proses perencanaan CD tidak diawali dengan proses pemetaan sosial karena hal tersebut belum dimiliki oleh JOB PPEJ. Kegiatan pemetaan sosial baru dimulai pada tahun 2012 setelah manajemen berkomitmen untuk meningkatkan peringkat dalam PROPER menjadi hijau. Demikian pula mengenai perencanaan strategis juga tidak dimiliki karena perencanaan program selama ini berdasarkan proposal mengajuan di masyarakat pada setiap tahunnya. Dokumen evaluasi dan pelaporan miliki hanyalah laporan kegiatan berupa daftar kegiatan yang sudah dilakukan dan

Evaluasi dan Pelaporan ISBN : 978-602-97491-7-5

7


laporan realisasi anggaran. Tidak ada pelaporan secara sistematis yang menunjukkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program CD yang telah dilakukan berdasarkan indikator tertentu termasuk juga tidak terdapat dokumen yang memuat keluhan dan penyelesaian konflik dengan masyarakat. Adapun bukti keterlibatan masyarakat ditunjukkan melalui foto-foto kegiatan. Implementasi Tidak terdapat dokumen tertulis yang memuat mengenai Program kesesuaian program dengan perencanaan. Selain itu juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti publikasi kegiatan CD dan juga pengakuan/ penghargaan dari instansi pemerintah. Sumber: observasi dan wawancara mendalam, 2013 2.

Analisis Efisiensi CD di JOB PPEJ Variabel penelitian yang digunakan sebagai input dalam analisis efisiensi adalah proporsi anggaran pada setiap bidang, persentase cakupan wilayah dan keberlanjutan program yang ditunjukkan dari nilai konsistensi program dalam 3 tahun terakhir. Secara rata-rata proporsi realisasi anggaran sebesar 16,67% dengan rentang nilai minimum dan maksimum cukup tinggi, ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar 20,1%. Sementara itu mengenai cakupan wilayah, secara rata-rata program CD mencakup 70,17% wilayah ring 1. Adapun untuk kosistensi program dari tahun ke tahun memiliki indeks yang cukup bagus yaitu sebesar 3,18 (dari nilai maksimum 4) dengan standar deviasi sebesar 0,71 yang menunjukkan keragaman dari rentang nilai minimum dan maksimum. Karakteristik dari variabel input dan output ditunjukkan secara deskriptif pada Tabel 4 di bawah ini. Tabel 4. Karakteristik Input dan Output Variabel Penelitian Std. Variabel Rata-rata Minimum Deviasi Input: 0.1667 0.2090 0.003 Proporsi Realisasi Anggaran 0.7017 0.2957 0.170 % Cakupan wilayah 3.1883 0.7154 2.000 Konsistensi program dalam 3 tahun Output: 2.4033 0.2343 1.95 Kepuasan masyarakat 1.7217 0.4903 1.00 Keterlibatan masyarakat

Maksimum 0.580 1.000 4.000

2.62 2.33

Tabel 4 di atas juga menunjukkan karakteristik variabel output yang ditunjukkan oleh indeks kepuasan masyarakat dan indeks keterlibatan masyarkat, dimana rata-rata indeks kepuasan masyarakat sebesar 2,40 dengan standar deviasi yang relatif kecil yaitu sebesar 0,23 yang menunjukkan rentang nilai minimum dan maksimum tidak terlalu besar. Hal yang hampir sama terdapat pula pada karakteristik variabel indeks keterlibatan masyarakat, nilai rata-rata indeks relative lebih rendah dengan nilai standar ISBN : 978-602-97491-7-5

8


deviasi sebesar 0,49 dan rentang nilai antara 1 sampai dengan 2,33 dimana dibandingkan dengan nilai maksimum (4) nilai indeks tersebut masih relatif rendah. Selanjutnya hasil analisis DEA CCR menginformasikan bahwa diantara terdapat 3 DMUs yang dapat dikatakan efisien karena memiliki nilai efisiensi sebesar 1, yaitu DMUs ke-2, DMUs ke-4 dan DMUs ke-5. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah input yang ada mampu mengakomodir output maksimal yang mampu dihasilkan. Hasil analisis DEA CCR juga menginformasikan bahwa nilai efisiensi pada DMU lainnya masih berkisar pada nilai 0,8 sehingga secara keseluruhan setiap DMUs belum dapat dikatakan efisien. Hasil perhitungan nilai efisiensi DEA CCR pada setiap DMUs ditunjukkan pada Tabel 5 berikut ini. Tabel 5. Nilai Efisiensi DEA CCR setiap DMUs Input DMUs Proporsi Cakupan Konsistensi Anggaran Wilayah Program 1 0.166 0.75 3.25 2 0.003 1.00 4.00 3 0.067 0.88 3.63 4 0.072 0.17 2.00 5 0.113 0.58 2.75 6 0.579 0.83 3.50

Output Kepuasan Keterlibatan Masyarakat Masyarakat 2.62 1.67 2.44 2.00 2.44 1.33 1.95 1.00 2.43 2.33 2.54 2.00

Efisiensi CCR 0.851 1.000 0.847 1.000 1.000 0.792

Analisis lebih lanjut secara kualitatif memberikan informasi lebih detail mengenai efisiensi pelaksanaan program CD di JOB PPEJ tersebut. Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa secara umum pelaksanaan CD di JOB PPEJ belum dapat dikatakan telah efisien karena terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam tujuannya untuk mencapai peringkat hijau dalam PROPER. Hasil analisis kondisi eksisting menunjukkan bahwa sebagian besar aspek penilaian (lebih dari 80%) tidak mampu dipenuhi sementara itu perhitungan efisiensi belum menunjukkan bahwa program telah berjalan secara efisien. Penggalian data secara kualitatif hasil observasi memberikan informasi mengenai hal-hal yang diindikasikan menjadi penyebab dari berbagai permasalahan tersebut, diantaranya adalah adanya gap pemahaman baik di dalam stakeholder internal sendiri maupun antara stakeholder internal dan eksternal mengenai bagaimana seharusnya program CD dijalankan. Kaitannya dalam aspek penilaian untuk mencapai peringkat hijau PROPER, perlu dilakukan sosialisasi mengenai kriteria-kriteria penilaian yang digunakan untuk mempersiapkan SDM dalam menjalankan program CD. Perbaikan sistem manajemen sangat diperlukan karena JOB PPEJ belum memiliki struktur organisasi dan pembagian peran serta tanggung jawab secara jelas dan tertulis. Sementara itu mengenai efisiensi program sendiri, meskipun bidang ekonomi, kesehatan dan lingkungan menunjukkan nilai yang efisien, tetapi secara keseluruhan program masih belum efisien. Penyebab dari hal tersebut diantaranya adalah adanya perbedaan pemahaman mendasar dari sisi perusahaan dengan masyarakat mengenai efisiensi itu sendiri yang dalam hal ini ditunjukkan oleh variabel input dan output. Dari sisi perusahaan, dengan input adanya anggaran, cakupan wilayah yang maksimal serta program yang dilaksanakan secara konsisten dari tahun ke tahun diharapkan memberikan kepuasan bagi masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya dinilai kurang ISBN : 978-602-97491-7-5

9


melibatkan masyarakat karena dibeberapa pelaksanaan program justru melibatkan pihak ketiga, misalnya pada proses pembangunan infrastruktur. Perusahaan menilai bahwa keterlibatan kontraktor akan membuat proses menjadi lebih cepat dan efektif, sementara itu bagi masyarakat keterlibatan sebanyak-banyaknya masyarakat adalah hal yang lebih baik. Perbedaan pemahaman tersebut mempengaruhi kepuasan masyarakat yang akhirnya mempengaruhi persepsi mereka, yang dalam hal ini menjadi output dari program yang telah dijalankan. Hal yang sama juga terjadi pada bidang lainnya, terutama bidang-bidang yang secara perhitungan menunjukkan nilai yang tidak efisien, yaitu di bidang ekonomi dan pendidikan. Persoalan utama dalam adanya gap tersebut adalah tidak adanya perencanaan yang melibatkan stakeholder yang ada dan belum adanya prioritasi yang program didasarkan dengan kondisi eksisting masyarakat yang seharusnya dapat dilihat dari hasil pemetaan sosial. KESIMPULAN Kesimpulan dari hasil penelitian ini diantaranya:  Program CD di JOB PPEJ yang dijalankan selama ini belum mampu memenuhi kriteria penilaian dalam Permen LH No 5 tahun 2011. Analisis kondisi eksisting pelaksanaan program CD menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 80% kriteria penilaian dalam pencapaian hijau PROPER yang belum dapat dipenuhi oleh JOB PPEJ. Hanya ada 1 kriteria penilaian yang relatif mampu dipenuhi, yakni adanya kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan proper, yaitu melalui PTK-017 yang diterbitkan oleh SKK Migas dan dalam hal ini JOB PPEJ belum mempunyai kebijakan secara internal untuk menjalankan CD. Hal mendasar lainnya adalah belum adanya struktur organisasi dan pembagian peran serta tanggung jawab yang jelas bagi SDM yang mengelola CD sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan dengan kehumasan sebagai bidang yang saat ini menjadi pengelola CD di JOB PPEJ.  Secara umum program CD yang dilaksanakan belum dapat dikatakan efisien, hal ini ditunjukkan oleh perhitungan efisiensi melalui DEA CCR. Meskipun bidang ekonomi, kesehatan dan lingkungan menunjukkan nilai yang efisien, tetapi secara keseluruhan program masih belum efisien. Penyebab dari hal tersebut diantaranya adalah adanya perbedaan pemahaman mendasar dari sisi perusahaan dengan masyarakat mengenai efisiensi itu sendiri yang dalam hal ini ditunjukkan oleh variabel input dan output, terutama pada program bidang ekonomi, pendidikan dan infrastruktur yang secara perhitungan menunjukkan nilai yang tidak efisien. Hasil analisis kualitatif menunjukkan adanya gap pemahaman antar stakeholder mengakibakan SDM yang ada belum siap melaksanakan program CD sebagaimana kriteria yang ditetapkan dalam regulasi. Persoalan utama dalam adanya gap tersebut adalah tidak adanya perencanaan yang melibatkan stakeholder yang ada dan belum adanya prioritasi yang program didasarkan dengan kondisi eksisting masyarakat yang seharusnya dapat dilihat dari hasil pemetaan social. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya sistem manajemen terpadu, yang merupakan sistem manajemen yang terintegrasi dalam mengelola suatu proses untuk mencapai tujuan suatu organisasi, dalam menjalankan program CD atau pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat sebagai sebuah proses dimana masyarakat sebagai satu kesatuan dengan pemerintah dan perusahaan mempunyai komitmen bersama untuk mengembangkan potensi sumber daya masyarakat lokal ISBN : 978-602-97491-7-5

10


dalam berbagai aspek kemudian mengintegrasikan di dalam kehidupan dan berperan dalam keberlanjutan pembangunan. DAFTAR PUSTAKA Cavaye, J. (2007). “Understanding Community Development”. Cavaye Community Development. de Colle, S., Gonella, C. (2003). “ Corporate Social Responsibility: the need for an integrated management framework”. International Journal of Business Performance Management 5: 199-212. Elkington, J. (2007). “Cannibals with Fork: The Triple Bottom Line of 21st Century Business”. Capstone: Oxford.

Lee, K., Saen, R. (2012). “Measuring corporate sustainability management: A data envelopment analysis approach”. International J. Production Economics 140: 219-226 Nkonya, E., Phillip, D., Mogues, T., Pender, J., Kato, E. (2012). “Impact of Community-driven Development Program on Income and Asset Acquisition in Africa: the case of Nigeria”. World Development Vol. 40, No. 9, pp. 1824–1838. Partovi, F. (2010). “Corporate philanthropic selection using data envelopment analysis”. Omega 59: 522-527. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkugan Hidup. Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Rahman, N., Efendi., A., Wicaksana, E. (2011). “Corporate Social Responsibility”. Penebar Swadaya: Jakarta. Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Voyle, J. A., Simmons, D. (1999). “Community development through partnership promoting health in an urban indigeneous community in New Zealand”. Social Science & Medicine 49: 1035±1050 Yakovleva, N., Alabaster, T. (2003) “Tri-sector partnership for community development in mining: a case study of the SAPI Foundation and Target Fund in the Republic of Sakha (Yakutia)”. Resources Policy 29: 83–98. ISBN : 978-602-97491-7-5

11

EVALUASI PELAKSANAAN COMMUNITY DEVELOPMENT SEBAGAI PENUNJANG PENCAPAIAN PERINGKAT HIJAU PROPER

Recommend Documents