Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN

1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

dapat

berlangsung

secara

berdayaguna,

berhasilguna

dan

bertanggungjawab (akuntabel). Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016. Selain itu, penyusunan LKIP tahun 2016 ini juga merupakan tindak lanjut Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016

dalam

merespon

Ketetapan

MPR

Nomor

XI/MPR/1998

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak lanjut dari Tap MPR tersebut adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat

atau

rakyat

sebagai

pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang


Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten

Jombang berkewajiban mempertanggungjawabkan

semua

kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan

Pertanggungjawaban

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKIP)

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016. Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 selain memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Jombang

untuk mewujudkan

keseimbangan

antara akuntabilitas,

partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata kepemerintahan yang baik.

A. Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Jombang dalam mewujudkan cita-cita dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Jombang dan

Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang, menyebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang dibidang pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang meliputi penyusunan, menghimpun, menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, di bidang kepegawaian. 2. Fungsi a.

Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah ;

b.

Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian Daerah ;

c.

Penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah ;

d.

Penyiapan

dan

pelaksanaan

pengangkatan,

kenaikan

pangkat,



pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ; e.

Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;

f.

Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;

g.

Penyiapan penetapan gaji, tunjangan & kesejahteraan PNS sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;

h.

Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

i.

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dan penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara dan Provinsi ;

j.

Penyelenggaraan

pendidikan

dan

pelatihan

kepemimpinan,

teknis/fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ; k.

Penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah bidang pemberian ijin/tugas belajar, ujian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Latihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

Adapun Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 1)

Kepala Badan

2)

Sekretariat, membawahi :

3)

4)

a)

Sub Bagian Umum ;

b)

Sub Bagian Keuangan ;

c)

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai, membawahi : a)

Sub Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai ;

b)

Sub Bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai ;

Bidang Mutasi dan Informasi, membawahi :



5)

a)

Sub Bidang Mutasi ;

b)

Sub Bidang Informasi;

Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi : a)

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural ;

b)

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

6)

Unit Pelaksana Teknis Badan

7)

Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Mandat dan Peran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang dalam kegiatan rutinnya

melaksanakan

urusan

pemerintahan

dibidang

kepegawaian.

Pembangunan manajemen kepegawaian ditempuh melalui berbagai program pembangunan peningkatan

kepegawaian penyelenggaraan

meliputi

pengembangan

administrasi

kepegawaian,

kepegawaian, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian kepegawaian, pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian, dan penyusunan pedoman pelaksanaan manajemen kepegawaian.

C. Dasar Hukum a. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah h. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah i. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi



j. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Pencana

Pembangunan Daerah; l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. o. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (disempurnakan melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 dalam klausul menimbang bagian b). p. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah q. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2009 Tantang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang.

D. Sistematika Sistematika LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah sebagai berikut: a) Bab I, Pendahuluan Berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi. b) Bab II, Perencanaan Kinerja Berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2016.



c) Bab III, Akuntabilitas Kinerja - Capaian Kinerja Organisasi - Realisasi Anggaran d) Bab VII, Penutup Diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents