LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (LAKIP) 2016

KATA PENGANTAR Dalam rangka transparansi atas pencapaian Visi dan Misi yang telah dilaksanakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu membuat laporan sebagai pertanggung jawaban tertulis berupa LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Metode Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tahun 2016 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2016, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya LAKIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Batulicin,

Desember 2016

Kepala Dinas,

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

1


Drs. H. RAHMAT HM, M.Pd NIP.19611213 198703 1 016

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2016 ini. Mudah-mudahan dengan LAKIP ini menjadikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

IKHTISAR EKSEKUTIF Terwujudnya good govermance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, maka LAKIP ini disusun. Jika dulu keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka pada tahun ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020. Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu adalah : 1. Meningkatnya Produksi Perikanan. 2. Meningkatnya Produk Olahan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. 3. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir. Setelah dilakukan analisis (hasil analisis dilihat pada bab III) maka didapatkan bahwa untuk pencapaian : 1. Sasaran 1, indikator 1 nilai bobotnya adalah 90,99 % (Sangat baik / Sangat berhasil), indikator 2 nilai bobotnya adalah 91,63 % (Sangat baik / Sangat berhasil).


2


2. Sasaran 2, indikatornya nilai bobotnya adalah 100,63 % (Sangat baik / Sangat berhasil). 3. Sasaran 3, indikator 1 nilai bobotnya adalah 100 % (Sangat baik / Sangat berhasil) dan indikator 2 nilai bobotnya adalah 82,22 % (Baik / Berhasil)

Sehingga jika dirata-ratakan semua sasaran indikator, maka pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 (sampai dengan tanggal 31 Desember 2016) berbobot 93,09 % dengan kategori Sangat Baik / Sangat Berhasil. Walaupun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori Baik / Berhasil, namun perlu ditingkatkan karena belum sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Banyak faktor yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran tersebut, antara lain : 1. Terkendala cuaca atau iklim; 2. Tidak tersedianya bahan material yang dibutuhkan untuk ukuran yang memenuhi spesifikasi; 3. koordinasi dengan instansi terkait kurang berjalan lancar. Berbagai permasalahan atau kendala di atas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran. Upaya yang dilakukan antara lain : 1. Menyusun dan membuat perencanaan pekerjaan lebih efektif dan efisien sehingga semua pekerjaan dapat dilaksanakan tepat waktu. 2. Memberikan waktu pelaksanaan yang lebih untuk pekerjaan tertentu yang memang memerlukan waktu relatif lama. 3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait antara lain dengan sering melakukan komunikasi dan pertemuan sesuai dengan kebutuhan. Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis di atas akan dijadikan masukan agar pencapaian sasarannya sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

3


dapat diterapkan pada laporan LAKIP ini, namun demikian, laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

BAB I PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap instansi pemerintah wajib membuat pertanggungjawaban berupa LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu disusun dengan memperhatikan tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan dengan berorientasi pada pencapaian visi, misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh dalam menjalankan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

4


tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu. I.1.

Kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan instansi yang mendukung pembangunan daerah khususnya untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan.

I.2.

Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

Tanah Bumbu secara

umum telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 tahun 2014, Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu, Tugas pokok tersebut adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Kelautan

dan Perikanan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan

kebijakan teknis,

pembinaan

dan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 2. Perumusan

kebijakan teknis,

pembinaan

dan

penyelenggaraan

urusan

dan

penyelenggaraan

urusan

dan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan dibidang perikanan tangkap; 3. Perumusan

kebijakan teknis,

pembinaan

pemerintahan dibidang budidaya perikanan; 4. Perumusan

kebijakan teknis,

pembinaan

pemerintahan dibidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan; 5. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan 6. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

5


a. Penyusun program, kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kelautan dan perikanan; b. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; c.

Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dibidang perikanan tangkap;

d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang budidaya perikanan; e. Membina dan mengkoordinasikan unit pelaksana teknis; f.

Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. I.3.

Sumber Daya Manusia (SDM) Tabel I.3.1 SDM penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 Jenis Pendidikan SMA

D1

D2

D3

D4

S1

S2

PNS

3

0

1

3

1

17

2

PTT

19

2

0

2

0

8

0

Honorer

PNS (Gol)

SKPD

PTTU

PTTK

I

II

III

IV

25

23

8

0

5

17

5

Sumber : Subbag kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanah Bumbu

I.4.

Struktur Organisasi Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu didukung dan dibantu oleh : 1. Sekretariat LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

6




Sub Bag Umum Umum dan Kepegawaian



Sub Bag Perencanaan dan Keuangan



Sub Bag Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan

2. Bidang Perikanan Tangkap 

Seksi sumber daya ikan dan pengembangan teknologi penangkapan;



Seksi sarana dan prasarana penangkapan.

3. Bidang Budidaya Perikanan 

Seksi Pengembangan Teknologi dan Pembudidayaan;



Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan.

4. Bidang Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan 

Seksi Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan;



Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha;



Seksi Sarana Prasarana Pengawasan dan Penegakan Hukum

5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Seksi Pemasaran, Promosi Hasil Perikanan dan Investasi



Seksi Bina Usaha Pengolahan Hasil dan Mutu Perikanan

6. UPTD Balai Benih Udang Galah (BBUG) 7. UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)


7


Tabel I.4.1. struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Kepala Dinas Drs. H. RAHMAT HM, M.Pd NIP. 19611213 198703 1 016 Sekretariat Drs. H. M. AINI NIP. 19640615 199303 1 022

Kelompok Jabatan Fungsional

Subbag. Umum dan Kepegawaian ZAINAB B, S.Sos NIP. 19730926 200312 2 004

Plt. Subbag. Perencanaan dan Keuangan LILY KESUMAWATI, S.Pi NIP. 19790612 200701 2 028

Subbag. Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan SALMAN SUSANTO, A.Ma NIP. 19610316 198503 1 012

Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Budidaya Perikanan

RUSDI, S.Pi NIP. 19620828 198603 1 018

MUKHYAR RASYID, S.Pi NIP. 19630419 198801 1 004

ANDI ANWAR SADAT, S.Pi NIP. 19711028 200604 1 018

Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Plau Kecil dan Pengawasan ASPARANI, S.Pi NIP. 19680504 199103 1 014

Seksi Bina Usaha Pengolahan Hasil dan Mutu Perikanan

Plt, Seksi Sumber Daya Ikan dan Pengembangan Teknologi Penangkapan EVALINDA MELANIE SAMIDA,S.Pi NIP. 19760813 200701 2 015

Seksi Pengembangan Teknologi dan Pembudidayaan JUWITA LAILA IRAWATI, S.Pi NIP. 19661028 200604 2 009

Seksi Konservasi dan pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan MUHAMMAD RISWAN, S.Pi NIP. 19810308 200604 1 016

Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan MANSYUR, S.Pi NIP. 19760115 200801 1 013

Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan SITI HAWA, S.Pi NIP. 19820418 200501 2 007

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Hj. DESSI ARIYANTI NOOR, S.Pi NIP. 19761201 200604 2 025

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

ERNIE INDRIANI, S.Pi, MP NIP. 19780126 200604 2 019

Seksi Pemasaran, Promosi Hasil Perikanan dan Investasi Usaha TUTY ROHAYANENGSIH, SE NIP. 19710409 200604 2 037

UPT D

Seksi Sarana Prasarana Pengawasan dan Penegakan Hukum USMAN, SST NIP. 19681012 199103 1 018

Kepala UPTD PPI

Kepala UPTD BBUG

(Pensiun)

ABDUL GAFUR ARIYASI, S.St.Pi NIP. 19790121 200604 1 014

Subbag. TU. UPTD PPI EVALINDA MELANIE SAMIDA,S.Pi NIP. 19760813 200701 2 015

Subbag. TU. UPTD BBUG LILY KESUMAWATI, S.Pi NIP. 19790612 200701 2 028


8


BAB II PERENCANAAN KINERJA II.1. RENCANA STRATEGIS Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai rencana strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima ) tahun yaitu tahun 2015 s.d 2021. 1. Visi Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu : “Terwujudnya Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang produktif dan berdaya saing serta berkelanjutan”

Sedangkan Visi Kabupaten Tanah Bumbu yaitu “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)” Tanah Bumbu yang Maju mengandung makna bahwa Kabupaten Tanah bumbu harus dapat memajukan wilayahnya disegala bidang sehingga dapat unggul dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya di Republik Indonesia ini khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kata lain, Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu sejalan dan sesuai dengan visi daerah, yaitu menghendaki Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Kabupaten yang Maju di segala bidang dalam hal ini diantaranya maju dalam bidang Kelautan dan Perikanan. Dengan Sumber daya alam yang dimiliki serta sumber daya manusia yang mengelola urusan kelautan dan perikanan tersebut maka dipercaya akan dapat mencapai target-target yang ditentukan sehingga mampu mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu yang maju khususnya kemajuan disektor kelautan dan perikanan sehingga dapat bersaing dengan Kabupaten - Kabupaten lainnya. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

9


2. Misi 2.1.

Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal.

2.2.

Meningkatkan

produk

olahan

yang

bernilai

tambah

serta

mengembangkan sistem pemasaran produk perikanan yang berdaya saing tinggi. 2.3.

Meningkatkan kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara berkelanjutan.

2.4.

Melaksanakan pelayanan aparatur.

3. Tujuan 3.1.

Meningkatkan Hasil Kelautan dan Perikanan.

3.2.

Menyediakan Produk olahan yang bernilai tambah dan berdaya saing.

3.3.

Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan.

3.4.

Terlaksananya Aktifitas kelembagaan.

3.5.

Meningkatnya Semangat Kerja Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan.

4. Strategi dan Kebijakan 4.1.

Strategi A.1 Penerapan Teknologi Anjuran yang direkomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Teknologi sangat berperan penting dalam pengelolan sumberdaya kelautan dan perikanan, dengan menggunakan teknologi yang konvensional tentunya sangat jauh hasil yang diperoleh jika dibandingkan dengan penggunaan teknologi yang lebih muktakhir begitu juga dengan pengelolaan sumberdaya kelautan. Pengggunaan

teknologi

termuktahir

yang

dianjurkan

oleh

Kementerian Kelautan dan Perikanan tentunya akan memberi hasil yang jauh lebih positif dan telah teruji dalam pengelolaan sumberdaya hulu-hilir bidang kelauatan dan perikanan


10


A.2 Normalisasi saluran dan Revitalisasi Tambak serta pelaksanaan program

PITAP

(Pengelolaan

Irigasi

Tambak

Partisipasi

masyarakat); Potensi lahan tambak 13.098 ha yang aktif 3.457 dan 6.092, 92 ha untuk Budidaya air Tawar yang aktif 34,44 Ha. Dari data tersebut terlihat bahwa masih banyak lahan yang belum termanfaatkan secara optimal hal ini disebabkan adanya lahan tambak marginal dan Kawasan budidaya air payau sebagian juga merupakan kawasan sumber daya alam (KSDA), untuk perlunya normalisasi saluran dan revitalisasi tambak serta pelaksanaan program PITAP (Pengelolaan Irigasi Tambak partisipasi Masyarakat) baik disekitar tambak produksi maupun di kawasan lahan tambak marginal. A.3 Meningkatkan Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Nelayan; Kabupaten Tanah Bumbu memiliki data nelayan sebanyak 1,587 Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang tergabung dalam 209 Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan serta telah berdiri 3 buah koperasi nelayan yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu khususnya wilayah kecamatan yang berhadapan dengan pesisir laut serta perairan umum, namun terkait dengan sumberdaya manusia merupakan salah satu kendala dalam pertumbuhan perkembangan perikanan tangkap terutama dalam hal pengelolaan administrasi kelompok sangat kurang sehingga dinamika kelompok tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Setiap perkembangan teknologi penangkapan ikan

tentunya tidak bisa diikuti atau diterima langsung oleh masyarakat nelayan, untuk itu diperlukan bimbingan dari Dinas Kelautan dan Perikanan atau Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) lainnya dalam hal ini melakukan pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan. A.4 Meningkatkan Pembinaan dan Pelatihan POKDAKAN; Salah satu upaya pengembangan budidaya perikanan untuk pelaku utama/usaha dengan tujuan untuk merangsang wirausaha baru dan memperluas kawasan budidaya air tawar yang belum termanfaatkan secara optimal yang salah satunya adalah upaya LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 11


pengembangan budidaya dalam rangka peningkatan perekonomian pokdakan, untuk menunjang hal tersebut perlu pengembangan sumberdaya manusia pada sektor perikanan dan kelautan melalui peningkatan pembinaan dan pelatihan POKDAKAN yang di fasilitasi oleh dinas. A.5 Mengembangkan

dan

meningkatkan

mutu

pendidikan

dan

pelatihan bagi Masyarakat pesisir; Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan daerah peralihan antara

ekosistem darat dan laut, sumberdaya yang

dimiliki sangat berpotensi untuk dimanfaatkan akan tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir masih menempati strata ekonomi yang paling rendah bila dibandingkan dengan masyarakat darat lainnya. tingkat

pendidikan masyarakat

Hal ini disebabkan sebagian pesisir masih rendah untuk

mengatasi hal tersebut Dinas kelautan dan perikanan melalui Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta pengawasan memberikan bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam hal pelatihan kelestarian sumberdaya alam, kegiatan wisata bahari, penyadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana, serta pengolahan hasil dari mangrove bekerjasama dengan Dinas perikanan dan Kelautan provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan wawasan, keterampilan serta kesejahteraan masyarakat pesisir. A.6 Melibatkan masyarakat dan swasta dalam perlindungan dan konservasi ekosistem terumbu karang; Keberhasilan dalam menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan, tidak hanya bisa dilakukan oleh satu pihak saja, dan untuk mencapai keberhasilan tersebut perlu melibatkan seluruh unsur yang ada seperti masyarakat pesisir itu sendiri pihak swasta yang berusaha diwilayah pesisir dan stakeholder lainnya, pelibatan seluruh unsur masyarakat ditujukan untuk menumbuhkan rasa memiliki sehingga tercipta rasa tanggung jawab dalam menjaga kelestrarian sumberdaya.


12


A.7 Mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian mangrove berbasis masyarakat; Potensi lahan kelautan dan perikanan Kabupaten Tanah Bumbu cukup

besar

dan

berpeluang

untuk

dikembangkan

dan

dimanfaatkan secara optimal tanpa menggangu lingkungannya dengan mengutamakan kelestarian sumberdaya hayati. Dilakukan peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan cara mangrove (pohon bakau) di wilayah pesisir yang mengalami abrasi. A.8 Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan; Kabupaten

Tanah

Bumbu

Mempunyai

Potensi

Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan yang besar, Sumberdaya dimaksud harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan dalam upaya pengentasan

kemiskinan,

penciptaan

lapangan

kerja

dan

percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk Meningkatkan kelestarian Sumberdaya kelautan Seksi Konservasi dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 23

yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

yang

diimplementasikan

melalui

bimbingan

teknis

konservasi dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan kepada

masyarakat

dan

kelompok

masyarakat

pelestari

sumberdaya perikanan dan kelautan, melaksanakan eksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan peraiaran danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya, melaksanakan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan, rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang). Upaya peningkatkan kelestarian

Sumberdaya kelautan terus

ditingkatkan dalam hal ini melalui kegiatan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

13


A.9 Peningkatan sarana prasarana pengawasan; Pemanfaatan

dan

Pengelolaan

sumberdaya

alam

perlu

dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Peraturan-peraturan di bidang kelautan dan perikanan lebih mengarah dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, agar pelaksanaan sejalan dengan peraturan yang berlaku perlu adanya pengawasan dan pengendalian di lapangan. Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya penegakan peraturan di bidang kelautan dan perikanan, perlu di dukung adanya sarana prasarana pengawasan hal ini untuk lebih megoptimalkan pengawasan. A.10 Optimalisasi Pemanfaatan dan penyediaan sarana prasarana Pengolahan; Untuk

memudahkan

dalam

melaksanakan

pembinaan

dan

pengawasan oleh dinas terkait dan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pengolahan perikanan maka disediakan sarana prasarana pengolahan yang dapat dimanfaatkan oleh pengolah (UMKM) guna meningkatkan produksi hasil olahan secara optimal. A.11 Meningkatkan sosialisasi gemar ikan dan kegiatan pasar murah hasil kelautan dan perikanan; Untuk meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan olehDinas kelautan dan perikanan melalui Bidang P2HP / Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan melakukan kegiatan sosialisasi gemar makan ikan yang target utamanya adalah anak-anak TK. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempromosikan/menciptakan kegemaran makan ikan bagi anak usia dini, selain kegiatan di atas untuk meningkatkan angka konsumsi ikan seksi ini juga melaksanakan kegiatan pasar murah yang

bertujuan

untuk

mempromosikan

hasil

kelautan

dan

perikanan, diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut angka konsumsi ikan di Tanah Bumbu semakin meningkat. A.12 Memperioritaskan penyediaan anggaran untuk kegiatan rutin dan mendukung Tupoksi Dinas; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

14


A.13 Memberikan

Apresiasi

Terhadap

Aparatur

yang

memiliki

Kedisiplinan tinggi; 4.2.

Kebijakan Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Tanah Bumbu didasarkan pada pendekatan pembangunan yang diarahkan agar mampu memainkan peranan utama dalam perbaikan perekonomian penggerak

daerah,

dalam

pembangunan

arti

dapat

ekonomi

memposisikan

daerah

dan

sebagai

membudayakan

masyarakat pembudidaya ikan/nelayan agar mampu mandiri dalam melaksanakan usahanya yang meliputi : 1.

Pengembangan

dan

peningkatan

sarana

prasarana

industri

perikanan 2.

Pengembangan kawasan budidaya air tawar dan perikanan tangkap

3.

Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan Kelompok

4.

Peningkatan Pelestarian perlindungan dan konservasi ekosistem terumbu karang melalui partisipasi masyarakat

5.

Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Ekosistem mangrove

6.

Pengembangan wawasan SDM mengenai kelestarian

7.

Pengembangan sistem pengawasan oleh masyarakat

8.

Peningkatan nilai tambah produk perikanan

9.

Peningkatan kegiatan promosi dan sistem pemasaran

10. Kegiatan gemar ikan dan pasar murah hasil kelautan dan perikanan 11. Melaksanakan

pelayanan

yang

optimal

serta

melakukan

penganggaran yang efektif dan efisien. 12. Menerapkan Absensi Teknologi sidik jari dan absensi manual. 5. Sasaran Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas berkualias, maka sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu dijabarkan sebagai berikut: 5.1

Meningkatnya Produksi Perikanan dapat terukur dengan


15


5.2



Produksi perikanan Tangkap



Produksi Perikanan Budidaya

Meningkatnya Produk Olahan yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing Tinggi dapat terukur dari 

5.3

Produksi Hasil Olahan Kelautan dan Perikanan

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dapat terukur dengan  Luas Kawasan Konservasi yang Terehabilitasi dan Terkelola

5.4

Tersedianya Operasional Kantor dapat terukur dengan 

5.5

% Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Disiplin Aparatur dapat terukur dengan 

% Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur



% Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran Penggunaan Atribut Pegawai

II.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2016 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2016, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2016-2021. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian Visi Misi. Implementasi rencana strategis tahun 2016-2021 untuk tahun 2016 mencakup pelaksanaan 27 kegiatan dalam 8 program . Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran dari dana APBD Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 4.019.164.360,- dan DAK sebesar Rp. 3.432.883.380,-. Dengan total anggaran sebesar Rp. 7.452.047.740,- (Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah). 1. Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2016 Pada tahun 2016 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis adalah pada tabel berikut di bawah ini : LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

16


Tabel. 1.1 Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2016 Sasaran Strategis 1.

Program

Meningkatnya

Program Pengembangan

Produksi Perikanan

Perikanan Tangkap

Kegiatan 1.

Pemeliharaan Rutin/berkala tempat pelelangan ikan

2.

Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap

3.

Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap

Program pengembangan

1.

budidaya perikanan

Pembinaan dan pengembangan perikanan

2.

Pengembangan sarana dan prasarana budidaya

Program pengembangan

1.

budidaya perikanan 2.

Pengembangan bibit ikan unggul

Meningkatnya Produk

Program Optimalisasi

1.

Olahan yang bernilai

Pengelolaan dan Pemasaran

Pengembangan Unit Usaha

tambah dan berdaya

Produksi Perikanan

Pengolahan dan Pemasaran

saing tinggi.

Kegiatan Pembinaan,

Serta Peningkatan Mutu Hasil Perikanan 2.

Kegiatan Peningkatan Promosi Dan Pemasarn Hasil Kelautan Dan Perikanan

3.

Kegiatan Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan

Program Perberdayaan

1.

Ekonomi Masyarakat Pesisir 3.

Kegiatan Pembinaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pengendalian

Program Pemberdayaan

Kerusakan Ekosistem

Masyarakat dalam

Pengelolaan dan Rehabilitasi

Pesisir

Pengawasan dan Pengendalian

Ekosistem Pesisir dan

Sumberdaya Kelautan

Perairan Umum

Program Peningkatan

1.

1.

Kegiatan Pengembangan,

Kegiatan Penyuluhan Hukum

Kesadaran dan Penegakan

dalam Pendayagunaan

Hukum dalam Pendayagunaan

Sumberdaya Laut

Sumberdaya Laut


17


2. Indikator Keberhasilan Kinerja Indikator atau target kinerja untuk masing-masing sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. 2.1 Sasaran, indikator sasaran, dan target tahun 2016

Sasaran

Indikator sasaran

Meningkatnya

Produksi Perikanan

Produksi

Tangkap

Perikanan

Target 1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap 46.741,17 Ton 2. Meningkatnya Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan dan bantuan 50 kelompok 3. Jumlah PPI Yang terpelihara 1 Unit 4. Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 5 jenis 5. Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat Bantuan 10 kelompok 6. Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan 40 kelompok

Produksi Perikanan Budidaya

1. Produksi Perikan Budidaya 4.100 Ton 2. Jumlah Kelompok Budidaya yang mendapat pendampingan dan Bantuan 87 kelompok 3. Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya 5 jenis 4. Jumlah Kelompok Budidaya yang mendapat Bantuan 52 kelompok 5. Jumlah Pokdakan Yang Dibina 35 kelompok 6. Jumlah Benih Udang Galah 315.000 ekor

Meningkatnya

Hasil Olahan Kelautan

Produk Olahan yang

dan Perikanan yang

bernilai Tambah dan

Bernilai Tambah

1. Jumlah Produksi Hasil Olahan


18


berdaya Saing

1388,19 Ton

Tinggi

2. Jumlah Upi dan Pemasar Yang Mendapat Pembinaan dan Pendampingan 75 UPI 3. Jumlah UPI Yang Memenuhi Standar Mutu Pangan 12 UPI 4. Jumlah Produksi dan Hasil olahan Perikanan yang di promosikan 6 Jenis 5. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan yang terpelihara 3 unit/tahun 6. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan 10 unit 7. Jumlah Kelompok masyarakat pesisir yang dibina 4 kelompok Pengendalian

Luas Kawasan

Kerusakan

Konservasi yang

Ekosistem Pesisir

Perairan Umum yang Terahabilitasi

Terehabilitasi dan

3 kawasan

terkelola

1. Kawasan ekosistem Pesisir dan

2. Luas Rehabilitasi Mangrove 20.000 M² 3. Luas Rehabilitasi Terumbu Karang 100 M² 4. Meningkatnya Kesadaran Hukum Dalam Pendaya Gunaan Sumberdaya Laut 25 kelompok 5. Jumlah Kasus ILLegal Fishing 45 pelanggaran 6. Jumlah Pembinaan Pokmaswas 11 kali 7. Jumlah Sosialisasi Undang-undang 5 kali 8. Jumlah Patroli 10 kali


19


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Sasaran. Untuk dapat mengukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, maka ditetapkan indikator-indikator kinerja sebagai berikut : 1)

Input

: Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM dan sebagainya. 2)

Output

: Segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai

dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik 3)

Outcome

: Indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran

suatu kegiatan (efek langsung) Pengukuran dengan indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) untuk tahun 2016, sedangkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2016. Untuk perhitungan persentase pencapaian rencana / kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu menggunakan rumus :

Persentase pencapaian kinerja =

Realisasi Rencana x 100 %


20


Untuk membuat kesimpulan hasil dari evaluasi kinerja dibuat skala pengukuran kinerja dengan skala pengukuran ordinal : 85 s.d >100 (%)

=

Sangat baik / sangat berhasil

70 < 85

(%)

=

Baik / berhasil

55 < 70

(%)

=

Sedang / cukup berhasil

< 55

(%)

=

Kurang berhasil

Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran dan target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut : Tabel III.1.1 Indikator Sasaran, Capaian Kinerja Tahun 2016

No

Sasaran

Persentasi Capaian

1

Meningkatnya Produksi Perikanan

85,44 %

2

Meningkatnya Produk Olahan yang bernilai Tambah dan berdaya Saing Tinggi

88,85 %

3

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir

100 %

Rata-rata capaian

91,43 %

Dari rata-rata capaian indikator sasaran tersebut di atas dapat ditunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Sangat Baik / Sangat Berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam tahun 2016 sudah dilaksanakan dengan baik.


21


III.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 terhadap analisis pencapaian kinerja, keberhasilan, kegagalan, hambatan dan kendala untuk tiap-tiap sasaran strategis akan diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Produksi Perikanan

Berdasarkan sasaran meningkatnya produksi perikanan tersebut ada 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan rata - rata capaian sebesar 85,44 % (persen) dengan hasil evaluasi kinerja masuk kriteria Sangat Baik / Sangat Berhasil. Adapun capaian indikator kinerja sasaran dimaksud pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel III.2.1 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Produksi Perikanan Tahun 2016

No 1

Indikator Kinerja Sasaran Produksi Perikanan

Capaian

Target

Realisasi

46.741,17 Ton

42.532,60 Ton

91,00

3.757 ton

91,63

(%)

Tangkap 2

Produksi Perikanan

4.100 Ton

Budidaya Rata – rata capaian

91,31

Penjelasan terhadap Sasaran meningkatnya produksi perikanan ada 2 (dua) indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :


22


1. Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan

sasaran

indikator

Produksi

Perikanan

Tangkap

terhadap

peningkatan produksi perikanan tangkap target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 46.741,17 ton dan terealisasi produksi perikanan tangkap sebanyak 42.532,60 Ton, ini terlihat bahwa target produksi tidak terpenuhi dengan capaian kinerja hanya 91,00 persen, dengan hasil evaluasi kinerja masuk kriteria Sangat Baik / Sangat Berhasil. Permasalahan terhadap penurunan produksi penangkapan terjadi karena : a. Perubahan aplikasi perhitungan statistik tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga angka dari produksi tangkap masih rendah. b. Faktor alam dan cuaca yang tidak menentu dan seringnya terjadi gelombang besar serta dampak dari adanya pelarangan penggunaan alat tangkap sesuai PERMEN KKP No. 2 Tahun 2015. c. Kemarau

panjang

sejak

pertengahan

tahun

berimbas

pada

stok

sumberdaya ikan di perairan umum Tanah Bumbu dan sekitarnya juga berkurang, kajian ilmiah dan emperik memang belum dilaksanakan, hanya saja fakta di lapangan hasil tangkapan nelayan sangat menurun. Berhasilnya produksi perikanan tangkap diantaranya didukung dengan keberadaan aktifitas PPI Batulicin juga terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada, bantuan langsung masyarakat atau meningkatnya kelompok nelayan yang mendapat bantuan dan terbinanya nelayan yang mendapat pendampingan. Dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Terpeliharanya sarana prasarana PPI Batulicin 2. Sarana prasarana perikanan tangkap (Bantuan langsung masyarakat) antara lain : Alat Penangkapan Ikan Perairan Laut (Rempa Ikan/Udang dan Gillnet) dan juga Alat Penangkap Ikan Perairan Umum (Bubu dan Tempirai). 3. Pendampingan kelompok nelayan perikanan berisikan kegiatan yang berupa peningkatan SDM masyarakat perikanan tangkap seperti sosialisasi, pelatihan, pertemuan kelompok perikanan tangkap, temu koordinasi penyuluh perikanan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

23


4. Ada satu kegiatan pembangunan Dermaga PPI yang tidak terlaksana dikarenakan hasil kaji ulang untuk lelang Pembangunan Dermaga PPI Batulicin oleh POKJA ULP tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan tidak adanya uji beton untuk tiang pancang yang menyatakan bahwa tiang pancang milik Dinas Kelautan dan Perikanan masih layak untuk digunakan. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran Produksi Perikanan Tangkap adalah sebagia berikut :  Program Pengembangan Perikanan Tangkap Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100 % dan terealisasi fisik kegiatan 98,00 % dengan kegiatan penunjang sebagai berikut : a.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan Target anggaran di renstra adalah Rp. 40.805.000,- dan realisasi pagu DPA Rp. 31.792.500,-. Dari pagu tersebut terealisasi keuangan sebesar Rp. 18.085.000,- atau 56,88 %, sedangkan fisik kegiatan terealisasi 84,27 %.

b.

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Target anggaran di renstra adalah Rp 3.536.183.380,- dan realisasi pagu DPA Rp. 3.639.783.380,- dari pagu tersebut terserap sebesar RP. 358.702.000,- atau 9,86 %. Kegiatan fisik hanya terealisasi 11,57 %.

c.

Kegiatan Pendampingan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Target anggaran di renstra adalah Rp. 15.000.000,- dan realisasi pagu DPA Rp. 14.400.000,-. Dari pagu tersebut terealisasi keuangan sebesar Rp. 13.500.000,- atau 93,75 %, sedangkan fisik kegiatan terealisasi 100 %.

2. Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Indikator kinerja sasaran produksi perikanan budidaya terhadap target produksi perikanan budidaya pada tahun 2016 yaitu 4.100 Ton dan terealisasi 3.757 Ton, kriteria ini tidak mencapai target dengan hanya capaian kinerja 91,63 persen dengan hasil evaluasi kinerja masuk kriteria SANGAT BAIK / SANGAT BERHASIL. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

24


Permasalahan yang dihadapai terhadap indikator sasaran produksi perikanan budidaya karena beberapa faktor antara lain : a. Produksi perikanan budidaya tidak mencapai target karena beberapa faktor antara lain : -

Bantuan bibit ikan tidak terealisasi

-

Adanya perubahan iklim/cuaca

-

Permodalan

-

Kualitas air

b. Produksi benur udang galah atau Unit Pelayanan Terpadu Balai Benih Udang Galah yang ada di Kecamatan Kusan Hilir Desa Pulau Salak tidak memenuhi target produksi yang ingin dicapai. Target produksi udang galah pada BBUG sebanyak 315.000 ekor dengan hanya terealisasi sebanyak 63.240 ekor atau dengan capaian produksi 20,08 persen, dikarenakan beberapa faktor kendala yang dihadapi yaitu : -

Belum memiliki Indukan Breeding yang melalui pemuliaan yang bisa menghasil larva yang berkualitas

-

Kualitas air tidak stabil, dipengaruhi oleh cuaca panas dan hujan

-

Suhu air tidak stabil

-

Sumberdaya

manusia

perlu

peningkatan

wawasan

teknologi

pembenihan Udang Galah -

Masih menggunakan indukan alam yang tidak diketahui sejarah perkawinannya

-

Bak pemeliharaan larva yang dibangun pada tahun 2015 tidak bisa digunakan, karena atap belum direhab

-

Kondisi larva hasil dari indukan alam relatif lemah, sehingga mortalitas (tingkat kematian tinggi) pada umur 3-15 hari.

-

Terbatasnya sarana dan prasarana produksi pembenihan seperti filter, pompa dan sarana penunjang lainnya bisa mengakibatkan kontaminasi silang

-

Beberapa siklus terjadi serangan penyakit jamur dan serangan uburubur pada bak larva.

c. Kelompok budidaya yang mendapat bantuan dan pendampingan hanya 1 (satu) POKDAKAN yaitu POKDAKAN Mina Sebamban, Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban. Adapun mendapat bantuan permodalan dari pihak ke 3 yaitu PT. BORNEO INDOBARA Kecamatan Angsana, sedangkan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

25


untuk pendampingannya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu. d. Dari

semua

faktor

permasalahan

yang

dihadapi

adalah

sebagian

disebabkan perubahan anggaran APBD II Tahun Anggaran 2016 karena efisiensi anggaran atau penghapusan kegiatan dan sebagian dilanjutkan kembali di Tahun Anggaran 2017. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran Produksi Perikanan Budidaya adalah sebagia berikut :  Program pengembangan budidaya perikanan Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100 % dan terealisasi fisik kegiatan 52,62 % dengan kegiatan penunjang sebagai berikut : a)

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Target anggaran di renstra sebesar Rp. 1.355.750.000,- terealisasi pagu DPA Rp. 3.750.000,- dari pagu anggaran tersebut terserap sebesar Rp. 3.750.000,- atau terealisasi 100 % dengan terealisasinya fisik kegiatan 100 %.

b)

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Target anggaran di renstra sebesar Rp. 444.950.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp. 72.275.000.- dari pagu anggaran tersebut terserap sebesar Rp 56,560.000,- atau

78,38 %, dengan fisik kegiatan

terealisasi 81,49 %. c)

Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Target anggaran di renstra sebesar Rp. 147.323.500,- terealisasi pagu DPA Rp. 121.128.000,- dari pagu anggaran tersebut terserap sebesar Rp. 103.937.000,- atau terealisasi 85,81 % dengan fisik kegiatan terealisasi 100 %.

Sasaran 2 : Meningkatnya Produk Olahan Yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing Tinggi

Berdasarkan sasaran Meningkatnya Produk Olahan Yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing Tinggi adalah dengan maksud yang hendak dicapai terhadap meningkatkannya masyarakat akan mengkonsumsi ikan dengan agenda kegiatan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 26


gemar makan ikan terhadap anak usia dini, pasar murah hasil produk perikanan dan promosi produk hasil olahan ikan melalui Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Adapun capaian kinerja hasil olahan Kelautan dan Perikanan yang bernilai tambah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel III.2.2 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningatnya Produk Olahan Yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing Tinggi

No

1

Indikator kinerja

Target

sasaran

Produksi Hasil Olahan Kelautan dan Perikanan

1.388,19 Ton

capaian

Realisasi

(%)

1.367,68 Ton

98,52

Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Produksi Hasil Olahan Kelautan dan Perikanan adalah Menuju Produk Perikanan Khas Tanah Bumbu Berkualitas, dengan target produksi hasil olahan kelautan dan perikanan pada tahun 2016 yaitu 1.388,19 Ton dan terealisasi 1.367,68 Ton dengan capaian persentase kinerja 98,52 %, dan masuk kriteria SANGAT BAIK / SANGAT BERHASIL. Faktor pendukung kegiatan indikator tersebut adalah antara lain : 1. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 2. Tersedianya peralatan pengolahan ikan kering (lantai penjemuran) pada Tahun Anggaran 2014 dan 2015. 3. Terbangunnya Gedung Sentra Pengolahan Bakso ikan dan pengolahan kerupuk beserta peralatan pendukungnya. 4. Semakin

banyaknya

jangkauan

pemasaran

terhadap

bakso

ikan

dan

permintaan pasar yang semakin bertambah. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya Produk Olahan Yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing Tinggi adalah sebagia berikut : LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

27


 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100 % dan terealisasi 72,45 % dengan kegiatan penunjang sebagai berikut : a. Kegiatan

pembinaan,

pengembangan

unit

usaha

pengelolaan

dan

pemasaran serta peningkatan mutu hasil perikanan. Target anggaran di renstra adalah sebesar Rp 342.899.520,- dan terealisasi pagu DPA Rp. 124.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 122.890.000,- atau 98,79 % dengan fisik kegiatan terealisasi 100 %. b. Kegiatan peningkatan promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Target anggaran di renstra adalah sebesar Rp 42.350.000,- dan terealisasi pagu DPA

Rp. 152.435.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran

sebesar Rp. 39.600.000,- atau 25,98 % dengan terealisasinya 42,12 % fisik kegiatan. c. Kegiatan pemeliharaan, peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Target anggaran di renstra adalah sebesar Rp 66.150.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp. 78.150.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 47.850.000,- atau 61,23 % dengan terealisasinya 62 % fisik kegiatan.  Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100 % dan terealisasi 100 % dengan kegiatan penunjang sebagai berikut : -

Kegiatan Pembinaan ekonomi masyarakat pesisir Target anggaran di renstra adalah sebesar Rp 24.700.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp. 5.125.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.675.000,- atau 91,22 % dengan terealisasinya 100 % fisik kegiatan.


28


Sasaran 3 : Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir

Pada Indikator Sasaran Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir ada beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran tersebut diantaranya adalah melibatkan masyarakat swasta dalam perlindungan dan konservasi ekosistem terumbu karang, mengembangkan atau menjaga pelestarian mangrove berbasis masyarakat dan pengendalian kasus illegal fishing. Adapun capaian kinerja Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel III.2.3 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir

No

1

Indikator kinerja sasaran Luas Kawasan Konservasi yang Terehabiltasi dan Terkelola

Berdasarkan

Indikator

Kinerja

Target

Realisasi

20.100 M²

20.100 M²

Sasaran

Luas

Kawasan

Capaian (%)

100

Konservasi

yang

Terehabilitasi dan Terkelola adalah sebagai wujud nyata Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya pemeliharaan, menjaga dan terawasinya ekosistem lingkungan hidup perairan laut dan perairan umum, dengan target luasan areal seluas pada tahun 2016 yaitu 20.100 M² dan terealisasi 20.100 M² dengan capaian persentase kinerja 100 %, dan masuk kriteria SANGAT BAIK / SANGAT BERHASIL. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir adalah sebagia berikut :  Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Dalam

Pengawasan

dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

29


Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100 % dan terealisasi 100 % dengan kegiatan penunjang sebagai berikut : -

Kegiatan pengembangan, pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan perairan umum. Target anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 44.500.000,- dan terealisasi pagu DPA

Rp. 44.350.000,- dengan realisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp. 34.600.000,- atau 78,02 % dengan terealisasinya fisik kegiatan 100 %.  Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100 % (persen) dan terealisasi fisik kegiatan 68,28 % (persen) dengan kegiatan penunjang sebagai berikut : -

Kegiatan penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut. Target anggaran di renstra adalah Rp 65.675.000,- dan terealisasi pagu DPA sebesar Rp. 51.920.000,- dari pagu tersebut terserap dana sebesar Rp. 50.170.000,- atau 96,63 %, dengan fisik kegiatan terealisasi 100 %.

 Program dan kegiatan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016 (APBD I).


30


III.3. REALISASI KEUANGAN LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN Tahun Anggaran 2016 TRIWULAN IV DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pagu (Rp) Program/Kegiatan

Sebelum Perubahan

Target s.d Tw IV

Setelah Perubahan

Fisik

Keuangan

(%)

(Rp)

Realisasi Fisik (%)

Fisik TTB (%)

Keuangan Rp

Permasalahan %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

237.000.000,00

300.383.960,00

100,00%

300.383.960,00

100,00%

4,03%

185.829.086,00

61,86%

Tidak Ada()

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

214.000.000,00

229.100.000,00

100,00%

229.100.000,00

100,00%

3,07%

143.340.240,00

62,57%

Tidak Ada()

170.300.000,00

205.740.000,00

100,00%

205.740.000,00

100,00%

2,76%

192.181.000,00

93,41%

Tidak Ada()

6.000.000,00

6.000.000,00

100,00%

6.000.000,00

100,00%

0,08%

6.000.000,00

100,00%

Tidak Ada()

12.500.000,00

12.500.000,00

100,00%

12.500.000,00

100,00%

0,17%

9.900.000,00

79,20%

Tidak Ada()

Penyediaan alat tulis kantor

25.352.900,00

25.377.900,00

100,00%

25.377.900,00

100,00%

0,34%

24.758.100,00

97,56%

Tidak Ada()

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

17.000.000,00

17.000.000,00

100,00%

17.000.000,00

100,00%

0,23%

12.110.000,00

71,24%

Tidak Ada()

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5.000.000,00

2.937.000,00

100,00%

2.937.000,00

100,00%

0,04%

2.937.000,00

100,00%

Tidak Ada()

385.800.000,00

492.800.000,00

100,00%

492.800.000,00

98,48%

6,51%

476.181.875,00

96,63%

Tidak Ada()

13.500.000,00

18.500.000,00

100,00%

18.500.000,00

100,00%

0,25%

8.664.000,00

46,83%

Tidak Ada()

Penyediaan makanan dan minuman


31


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyedia jasa tenaga non PNS Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

359.875.000,00

360.750.000,00

100,00%

360.750.000,00

100,00%

4,84%

276.209.723,00

76,57%

Tidak Ada()

1.276.275.000,00

1.364.850.000,00

100,00%

1.364.850.000,00

100,00%

18,32%

1.273.831.000,00

93,33%

Tidak Ada()

43.470.000,00

42.600.000,00

100,00%

42.600.000,00

100,00%

0,57%

33.300.000,00

78,17%

Tidak Ada()

12.750.000,00

34.000.000,00

100,00%

34.000.000,00

100,00%

0,46%

34.000.000,00

100,00%

Tidak Ada()

24.700.000,00

5.125.000,00

100,00%

5.125.000,00

100,00%

0,07%

4.675.000,00

91,22%

Tidak Ada()

44.500.000,00

44.350.000,00

100,00%

44.350.000,00

100,00%

0,60%

34.600.000,00

78,02%

Tidak Ada()

65.675.000,00

51.920.000,00

100,00%

51.920.000,00

100,00%

0,70%

50.170.000,00

96,63%

Tidak Ada()

147.323.500,00

121.128.000,00

100,00%

121.128.000,00

100,00%

1,63%

103.937.000,00

85,81%

Tidak Ada()

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Pengembangan, pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan perairan umum Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan bibit ikan unggul


32


Pembinaan dan pengembangan perikanan

444.950.000,00

72.275.000,00

100,00%

72.275.000,00

81,49%

0,79%

56.650.000,00

78,38%

1.355.750.000,00

3.750.000,00

100,00%

3.750.000,00

100,00%

0,05%

3.750.000,00

100,00%

Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan

40.805.000,00

31.792.500,00

100,00%

31.792.500,00

84,27%

0,36%

18.085.000,00

56,88%

Defisit Anggaran (kondisi APBD)(Pemelihraan genset tidak terlaksana)

Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap

15.000.000,00

14.400.000,00

100,00%

14.400.000,00

100,00%

0,19%

13.500.000,00

93,75%

Tidak Ada()

3.536.183.380,00

3.639.783.380,00

100,00%

3.639.783.380,00

11,57%

5,65%

358.702.000,00

9,86%

Belum adanya persetujuan pelaksanaan kegiatan(1. GPS tidak terlaksana karena ditunda tahun 2017 2. Hasil kaji ulang untuk lelang Pembangunan Dermaga PPI Batulicin oleh POKJA ULP tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan tidak adanya uji beton untuk tiang pancang yang menyatakan bahwa tiang pancang milik Dinas Kelautan dan Perikanan masih layak untuk digunakan)

42.350.000,00

152.435.000,00

100,00%

152.435.000,00

42,12%

0,86%

39.600.000,00

25,98%

Defisit Anggaran (kondisi APBD)(Lomba Menu Serba Ikan Tingkat Nasional dan operasionalnya tidak terlaksana)

Pengembangan sarana dan prasarana budidaya

Defisit Anggaran (kondisi APBD)(Belanja barang jasa indukan ikan air tawar tidak terlaksana)

Tidak Ada()

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Peningkatan promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan


33


Pembinaan, pengembangan unit usaha pengelolaan dan pemasaran serta peningkatan mutu hasil perikanan Pemeliharaan, peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan

342.899.520,00

124.400.000,00

100,00%

124.400.000,00

100,00%

1,67%

122.890.000,00

98,79%

Tidak Ada()

66.150.000,00

78.150.000,00

100,00%

78.150.000,00

62,00%

0,65%

47.850.000,00

61,23%

Defisit Anggaran (kondisi APBD)(Pemeliharaan Sentra Pengolahan dan Pemeliharaan instalasi listrik Sentra Pengolahan tidak terlaksana karena penghematan anggaran)

8.905.109.300

7.452.047.740

100,00%

7.452.047.740

54,88%

3.533.651.024

47,42%

Realisasi keuangan dan fisik kegiatan tidak mencapai 100% , hal tersebut terjadi karena : a. Adanya efisiensi anggaran dalam pemaketan pekerjaan pada beberapa kegiatan sehingga terjadi sisa anggaran; b. Tidak terlaksana pengadaan Pembangunan Dermaga PPI Batulicin dikarenakan hasil kaji ulang untuk lelang Pembangunan Dermaga PPI Batulicin oleh POKJA ULP tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan tidak adanya uji beton untuk tiang pancang yang menyatakan bahwa tiang pancang milik Dinas Kelautan dan Perikanan masih layak untuk digunakan;


34


BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance). Dilihat dari pencapaian semua indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang dapat dikategorikan Baik / Berhasil

terlihat jelas bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu sudah secara tepat melaksanakan Kebijaksanaan dan Program-program yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran terdapat kendala-kendala yang menjadi masalah atau hambatan. Kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut adalah : 1.

Koordinasi yang belum berjalan dengan baik;

2.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan program dan kegiatan yang masih dirasakan belum optimal;

3.

Sumber daya petani ikan dan nelayan yang meliputi pengembangan sumberdaya manusia, lahan dan ikan belum dikelola secara optimal;

4.

Penerapan dan pengembangan Teknologi yang mencakup teknologi sejak pra produksi sampai dengan pasca produksi belum sepenuhnya berkembang untuk dapat dimanfaatkan guna peningkatan efisiensi usaha. Disamping itu kerusakan pasca panen hampir semua komoditi kelautan dan perikanan masih cukup tinggi;

5.

Pemasaran yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas dan standarisasi produk, harga yang kompetitif untuk dapat bersaing dalam merebut pasar sampai saat ini belum dapat diwujudkan;

6.

Masih dirasakan kurangnya investasi dan prasarana untuk dapat mengembangkan sub sektor Kelautan dan Perikanan;


35



36

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN

Recommend Documents