HK

ANALISIS HUKUM PERANAN REORGANISASI PERUSAHAAN DALAM MENGHINDARI PEMBUBARAN (STUDI PADA PT. BANK SUMUT)

TESIS

Oleh

DIDI DUHARSA 077005049/HK

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

ANALISIS HUKUM PERANAN REORGANISASI PERUSAHAAN DALAM MENGHINDARI PEMBUBARAN (STUDI PADA PT. BANK SUMUT)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

DIDI DUHARSA 077005049/HK

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Judul Tesis

: ANALISIS HUKUM PERANAN REORGANISASI PERUSAHAAN DALAM MENGHINDARI PEMBUBARAN (STUDI PADA PT.BANK SUMUT) Nama Mahasiswa : Didi Duharsa Nomor Pokok : 077005049 Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui: Komisi Pembimbing

(Prof.Dr.Bismar Nasution,SH,MH) Ketua

(Prof.Dr. Ningrum N. Sirait,SH,MLI) Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Prof.Dr.Bismar Nasution,SH,MH)

(Dr.Sunarmi,SH,M.Hum) Anggota

Direktur

(Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B.,MSc)

Tanggal lulus : 09 Juli 2009 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Telah diuji pada Tanggal 09 Juli 2009

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

:

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH

Anggota

:

1. Prof. Dr. Ingrum N. Sirait, SH, MLI 2. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum 3. Dr. T. Keizerina Devi A., SH, CN, M.Hum 4. Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum

Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

ABSTRAK Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara karena berperan sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang memiliki dan membutuhkan dana.Namun dampak dari krisis moneter yang berawal pada tahun 1997 sangat memukul bisnis perbankan. Kondisi tersebut memaksa pemerintah melakukan restrukturisasi perbankan secara global. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian bagaimana ketentuan reorganisasi perusahaan khususnya perbankan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perlindungan terhadap para kreditur apabila bank dibubarkan dan pelaksanaan rekapitalisasi PT.Bank Sumut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel, literatur dan dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian ini dan untuk mendapatkan informasi tambahan, dilakukan wawancara kepada sumber-sumber informasi, seperti pejabat – pejabat PT.Bank Sumut setingkat Pimpinan Divisi dan Staf Ahli yang menangani dan/atau mengetahui pelaksanaan rekapitalisasi. Keseluruhan data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, lalu ditelaah dan dianalisis secara deskriptif untuk menjawab dan memberikan solusi serta pendapat atas permasalahan yang sudah dikemukakan diatas. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : pertama, Peraturan yang mengatur mengenai reorganisasi perusahaan khususnya di bidang perbankan telah telah diatur cukup memadai. Namun khusus program Rekapitalisasi Perbankan tidak ditampung dalam Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, hanya berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia. Kedua, menurut sistem perbankan di Indonesia, perlindungan kepada kreditur bank dilakukan secara implisit (implicit deposit protection) dan secara eksplisit (explicit deposit protection). Ketiga, pelaksanaan program rekapitalisasi yang dijalankan ternyata sangat efektif untuk menyehatkan PT.Bank Sumut. Dengan demikian agar pelaksanaan reorganisasi perusahaan ini dapat berjalan efektif maka disarankan: pertama, Program Rekapitalisasi Perbankan disarankan agar diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak sekedar SKB antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia. Kedua, Bank Indonesia bersama perbankan nasional harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa sistem perlindungan hukum terhadap dana masyarakat yang berada pada bank dilakukan secara implisit dan eksplisit. Ketiga,Progam rekapitalisasi perbankan yang telah berjalan menjadi rujukan ke depan bagi Pemerintah ataupun Bank Indonesia dalam melakukan reorganisasi bagi perbankan yang mengalami kesulitan keuangan. Kata-Kata Kunci : Reorganisasi Perusahaan dan Rekapitalisasi Perbankan Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

ABSTRACT

Banking institution is the core of financial system of each country because it plays its role as an intermediate institution between the community that have and need fund. Yet, the impact of the monetary crisis commencing in 1997 really struck banking business. This condition required the government to globally restructure the banking. The purpose of this study with normative juridical approach is to find out the form of business reorganization stipulation, especially the one used in banking, found in the regulation of legislation in Indonesia, the protection provided for the creditor if the bank is the liquidated, and the implementation of Recapitulation of PT. Bank Sumut. The main data for this study were obtained through library research by studying stipulation of regulation of legislation, the books on law, the articles, literature and document related to the topics of research. The additional information were obtained through interviewing the officials of PT.Bank Sumut such as Heads of Division and the experts handling and/or knowing the recapitulation implementation. All the data obtained were descriptively analyzed to find opinion and solution for the problems mentioned above. The result of this study shows that, first, the regulation regulating the business reorganization especially in banking has been adequately regulated, but Banking Recapitalization program is not included in Law No.10/1998 on Banking, this program is only based on Joint Decree between Minister of Finance and Governor of Bank Indonesia; second, according to banking system in Indonesia, the protection for bank creditors is in the form of implicit deposit protection and explicit deposit protection; and third, the recapitulation program implemented is very effective to make PT.Bank Sumut healthy. In order to make the implementation of business reorganization effective, it is suggested that, first, Banking Recapitulation Program be arranged based on the higher regulation of legislation, not just based on the Joint Decree between Minister of Finance and Governor of Bank Indonesia; second, Bank Indonesia together with national banking should socialize that of the system legal protection for community’s fund deposited in the banks is implicitly and explicitly done; and third, form now on, the government or Bank Indonesia should take the existing Banking Recapitulation Program as a reference in reorganizing the banks with financial difficulty. Key words: Business Reorganization, Banking Recapitulation


KATA PENGANTAR Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala cucuran rahmat dan karunia yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi pada Sekolah Pascasarjana Univesitas Sumatera Utara. Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik yang sifatnya bantuan material maupun bantuan moril. Oleh karena itu pada kesempatan ini,

dengan hati yang tulus penulis mengucapkan

terimakasih kepada : 1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof.Chairuddin P. Lubis, DTM&H,Sp.A(K), atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara; 2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B, M.Sc, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara; 3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Bismar Nasution, SH,MH,

yang juga selaku Ketua Komisi

Pembimbing dan Penguji, atas segala pengarahan, dorongan dan bimbingan bagi penulis.


4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Univesitas Sumatera Utara, Dr. Sunarmi, SH,M.Hum, yang juga selaku Anggota Komisi Pembimbing dan Penguji yang terus mendorong penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan ini. 5. Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH.MLI, selaku Anggota Komisi Pembimbing dan Penguji, yang banyak memberikan bahan dan dorongan moril kepada penulis dalam mengatasi segala kesulitan dalam penulisan tesis ini. 6. Dr. Mahmul Siregar, SH., M.Hum selaku Anggota Komisi Penguji 7. Dr.T. Keizerina Devi Azwar, SH.,M.Hum selaku Anggota Komisi Penguji. 8. Direksi PT.Bank Sumut, yang telah memberikan izin penulis untuk melanjutkan studi S2 dan riset tesis ini pada PT.Bank Sumut. 9. Drs.T.Tazul Rizal Aziz, selaku Staf Ahli Direksi PT.Bank Sumut, yang banyak memberikan bahan dan informasi serta masukan kepada penulis. 10. Keluarga tercinta, isteriku Akmalun Nazli, kedua putriku Liza Tifanni Zuhra dan Filza Aldina Humaira, sangat mendorong dan mendukung spenulis menyelesaikan studi, sehingga terkadang waktu yang seharusnya menjadi haknya tersita dalam masa studi ini. 11. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta seluruh staf pegawai di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Program Studi Ilmu Hukum 12. Rekan –rekan satu angkatan Pascasarjana Univesitas Sumatera Utara Program Studi Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

13. Semua pihak, antara lain teman-teman sejawat di PT.Bank Sumut atau pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis menyelesaikan studi ini. Medan, 27 Juni 2008 Penulis,

Didi Duharsa 077005049


RIWAYAT HIDUP

Nama

: Didi Duharsa

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 17 November 1960 Jenis Kelamin

: Laki-laki

Status

: Menikah

Agama

: Islam

Alamat

: Jl. STM/Sukaria Ujung No.5-A Medan

PENDIDIKAN FORMAL -

Swasta Arena Karya Medan, Tahun 1972

-

Ibtidaiyah Madrasah Alj.washliyah/Perguruan Islam Medan, Tahun 1975

-

SMP Negeri XI, Tahun 1975

-

SMEA Negeri I/Pembina, Tahun 1979

-

S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Tahun 1989

-

S-2 Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Tahun 2007


PENDIDIKAN NON FORMAL -

Tata Buku Bond A1, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Medan, Tahun 1978

-

Kursus Project Appraisal Angkatan ke 12, Lembaga Pengembangan Perbankan, Jakarta, Tahun 1987

-

Kursus

PBJJ

Pejabat

Pemberian

Kredit

Angkatan

VIII,

Lembaga

Pengembangan Perbankan, Jakarta, Tahun 1988 -

Kursus Manajemen Perkreditan

Angkatan III, Lembaga Pengembangan

Perbankan, Jakarta, Tahun 1989 -

Kursus Pemimpin Cabang Angkatan ke 72, Lembaga Pengembangan Perbankan, Jakarta, Tahun 1991.

-

Pendidikan Ekspor Impor, Lembaga Pengembangan Perbankan Medan, 1994

-

Pendidikan Forex Trading and Money Market, Lembaga Pengembangan Perbankan Medan, Tahun 1994

-

Traits Leadership And Management Course, Dale Carnegie, Medan, Tahun 1995

-

Leadership Training: Management, Fith Generation, Dale Carnegie, Medan Tahun 1995


-

Lulus mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Level I, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, Jakarta, Tahun 2006

-

Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (SESPI Bank) Angkatan XLII, Lembaga Pengembangan Perbankan, Tahun 2006

-

Lulus mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Level II, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, Jakarta, Tahun 2006

-

Lulus mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Level III, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, Jakarta, Tahun 2008

-

Berbagai seminar dan pelatihan lainnya.

KELUARGA -

Isteri

: Akmalun Nazli

-

Anak

: 1. Liza Tifanni Zuhra 2. Filza Aldina Humaira

RIWAYAT PEKERJAAN -

Pegawai PT.Bank Sumut, Tahun 1980

-

Kepala Seksi Buku Besar, Tahun 1983

-

Kepala Seksi Follow Up Kredit Umum, Tahun 1986

-

Kepala Seksi Pemberian Kredit Umum, Tahun 1987


-

Kepala Sub.Bagian Kredit Rekening Koran,Tahun 1991

-

Kepala Bagian Kredit Umum Kantor Pusat, Tahun 1996

-

Kepala Bidang Supervisi Kredit, Tahun 2001

-

Kepala Divisi Kredit, Tahun 2004

-

Pemimpin Divisi Usaha Syariah, Tahun 2008


DAFTAR ISI Halaman

ABSTRAK…………………………………………………………….

i

ABSTRACT……………………………………………………...........

ii

KATA PENGANTAR………………………………………………... iii RIWAYAT HIDUP…………………………………………………...

vi

DAFTAR ISI………………………………………………………….. ix DAFTAR TABEL……………………………………………………. DAFTAR ISTILAH………………………………………………….. DAFTAR SINGKATAN……………………………………………... BAB I

:

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang………………………………...

1

B. Permasalahan.………………………………….

14

C. Tujuan Penelitian……………………………...

14

D. Manfaat Penelitian…………………………….

14

E. Keaslian Penelitian…………………………….

15

F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional.....

16

1. Kerangka Teori..............................................

16

2. Landasan Konsepsional.................................

21

G. Metode Penelitian...............................................

28


BAB II

:

PELAKSANAAN REORGANISASI PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA

32

A. Reorganisasi Perusahaan....................................

32

B. Alasan dan Pertimbangan Dilakukannya Reorganisasi Perusahaan....................................

37

C. Ketentuan Reorganisasi Perusahaan di bidang Perbankan........................................................... BAB III

:

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KREDITUR

40 48

BANK A. Peranan Perbankan Dalam Perekonomian

BAB IV

:

Nasional.............................................................

48

B. Jenis-Jenis Kreditur Bank..................................

56

C. Peranan Kreditur Bank......................................

63

D. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Bank

66

PELAKSANAAN REKAPITALISASI PT.BANK SUMUT

79

A. Program Rekapitalisasi Perbankan.....................

79

B. Pelaksanaan Rekapitalisasi PT.Bank Sumut......

83

C. Perkembangan Kinerja Keuangan PT.Bank Sumut

BAB V

:

Pasca Restrukturisasi.........................................

108

D. Divestasi Saham Pemerintah Pusat....................

112

KESIMPULAN DAN SARAN

118

A. Kesimpulan........................................................

118

B. S a r a n.................................................................

119

DAFTAR PUSTAKA.........................................................................

121


DAFTAR TABEL Nomor

Judul

Halaman

1

Kinerja Keuangan PT.Bank Sumut ........................

114

2

Kepemilikan Saham PT.Bank Sumut ................... 120

3

Komposisi Saham PT.Bank Sumut .......................

120


GLOSSARY Daftar kata-kata di bawah ini adalah untuk – dan melulu untuk- menerangkan katakata yang dirasa penting di dalam tesis ini saja. Akumulasi Suatu kenaikan jumlah suatu nilai dengan menambahkannya dengan nilai yang sudah ada sebelumnya. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Batas maksimum penyediaan dana terhadap modal bank, yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam. CAMEL Aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank; CAMEL merupakan tolok ukur yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank; CAMEL terdiri atas lima kriteria, yaitu : modal (capital), aktiva (asset), manajemen, pendapatan (earnings) dan likuiditas (liquidity). Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbandingan antara modal sendiri Bank dengan kebutuhan modal yang tersedia, setelah dihitung margin risk (pertambahan risiko) dari aktiva yang berisiko. Capital Flight Pergerakan uang dalam jumlah besar dari suatu negara ke negara lain, untuk menghindari kekacauan politik, ekonomi , atau untuk memburu tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Cash Management System Sistim pengelolaan dana nasabah yang disimpan pada Bank secara terpadu. Classified Loan Committee (CLC) Satuan tugas atau unit (komite) yang mengelola kredit-kredit yang bermasalah dalam memenuhi kewajibannya. Divestasi Penjualan sebagian atau seluruh saham perusahaan. Due diligence Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Pemeriksaan langsung terhadap bank yang memberikan hak kepada pemeriksa untuk meminta konfirmasi kepada manajemen bank mengenai kebenaran laporan keuangan. Dalam kaitan dengan pemeriksaan bank di Indonesia, istilah ini diartikan sebagai audit keuangan terhadap bank dalam rangka pelksaan progam rekapitalisasi bank. Hapus Buku (write-off) Pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dihapusbukukan dari neraca (on -balance sheet) dan dicatat pada rekening administratif (off-balance sheet); penghapusbukuan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan pengahapusan aktiva produktif, meskipun pinjaman macet tersebut telah dihapusbukuan, hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan;hasil tagihan pokok pinjaman dibukukan ke rekening penyisihan penghapusan aktiva produktif, sedangkan tagihan bunga dibukukan sebagai pendapatan lainnya. Liquidity mismatch Kondisi bank salah dalam memperhitungkan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban segera dengan harta lancarnya Loan to Deposite Ratio (LDR) Perbandingan antara kredit yang disalurkan dan dana masyarakat yang berhasil dihimpun suatu bank. Tujuannya untuk mengukur efektivitas suatu bank sebagai lembaga intermediasi. Sistemik Kegagalan suatu bank akan berdampak hancurnya ekonomi dan berpengaruh langsung terhadap, karyawan, nasabah dan pemegang saham Moneter Berasal dari perkataan money, yang berarti uang. Moneter: tentang uang; dari hal uang; dalam arti uang; dinilai menurut uang; dalam bentuk uang. Necessary Condition Syarat yang diperlukan demi terjadinya suatu peristiwa meskipun mungkin jika syarat itu tidak disertai oleh yang lain, maka peristiwa tersebut bisa tidak terjadi. Negative spread Perbankan yang beroperasi dengan kondisi penerimaan berada di bawah tingkat pengeluaran. Hal itu disebabkan bank harus membayar dana nasabah yang bersuku bunga tinggi, sementara pendapatan dari bunga kredit rendah. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Net Open Position (NOP) Selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam valuta asing setelah memperhitungkan rekening-rekening administratif. Bank dapat memelihara NOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Non Performing Loans (NPL) Pinjaman yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, sehingga bermasalah yang terbagi dalam katagori kurang lancar, diragukan dan macat. Rekapitalisasi Perbaikan struktur dan/atau perubahan jumlah modal dengan melakukan peningkatan permodalannya; dalam kaitan dengan bank, rekapitalisasi dilakukan dengan jalan meningkatkan kembali permodalan bank sehingga mencapai jumlah minimum yang disyaratkan melalui penerbitan saham baru oleh bank, penambahan setoran oleh pemilik, dan pencarian investor baru. Rekening Escrow Rekening penampungan yang dibuka untuk penampungan dana yang dipercayakan kepada Bank berdasarkan perjanjian tertulis untuk tujuan tertentu. Return On Asset (ROA) Rasio menunjukkan tingkat pengembalian bisnis dari asset yang ada pada perusahaan. Dengan kata yang lebih sederhana, berapa laba yang diperoleh atas setiap Rp.1 asset dari perusahaan tersebut. Return On Equity (ROE) Rasio ini mengukur berapa besar pengembalian yang diperoleh pemilik bisnis (pemegang saham) atas modal yang dia setorkan untuk bisnis tersebut. Securities Berbagai macam surat berharga tertulis sebagai bukti penyertaan modal (seperti saham, obligasi) serta bukti utang (seperti wesel, surat aksep, hipotek konosemen) Subsequent Events Segala kejadian/transaksi yang terjadi setelah tanggal pemeriksaaan. Walking Customer


Nasabah yang bertransaksi hanya dengan menggunakan jasa-jasa bank, seperti transfer, inkasso. Dapat dikatakan merupakan nasabah yang tidak mempunyai rekening pada bank, namun nasabah “numpang lewat”

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Kesempatan berusaha, perlindungan, dukungan dan pengembangan kepada

perusahaan merupakan implementasi dan penjabaran hak-hak dasar warga negara yang harus dipenuhi negara melalui pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945. 1 Sehingga perusahaan sebagai suatu entitas badan hukum merupakan salah satu pilar pendukung ekonomi suatu negara yang harus memperoleh kesempatan berusaha, perlindungan, dukungan dan pengembangan yang sebesar-besarnya. Sebab peranannya sangat besar dalam meningkatkan usaha, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. 2

1

I.G.Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Usaha ( Jakarta: Kesaint Blanc,2007) hlm 270, menyebutkan bahwa salah satu tujuan utama daftar perusahaan adalah untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka atau dengan iktikad baik. 2 Burhanuddin Abdullah, Jalan Menuju Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, ( Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006) hlm 67, salah satu implikasi otonomi daerah adalah meningkatnya investasi perusahaan swasta di daerah karena daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kebijakan investasi, industri dan perdagangan di daerah masingmasing. Prediksi ini didasarkan pada asumsi bahwa, melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemda akan berusaha untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dengan maksud menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Pada hakekatnya pemerintah dapat menjalankan perannya itu jika suasana dan kondisi negara itu stabil. Ada dua kondisi stabilitas yakni stabilitas di bidang ekonomi dan keamanan yang harus tercipta secara serentak. Sebab keduanya saling mendukung, tidak mungkin stabilitas di bidang ekonomi tercipta dengan baik jika tidak didukung dengan stabilitas di bidang keamanan, demikian pula sebaliknya. Kondisi

tidak stabilnya ekonomi suatu negara dimulai dengan kondisi

instablitas finansial dan dilanjutkan dengan kondisi resesi atau krisis ekonomi. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa fluktuasi adalah suatu yang biasa dalam dinamika ekonomi, apalagi di sektor finansial. Fluktuasi yang terlalu besar bisa menimbulkan gejala ketidakstabilan. Apabila terjadi secara terus menerus dalam waktu cukup lama dapat mengganggu kesinambungan sektor-sektor ekonomi lainnya. Sedangkan krisis adalah suatu kondisi dimana berbagai langkah pengendalian sudah tidak mampu lagi menahan fluktuasi pada sektor finansial, yang akan segera diikuti dengan kontraksi ekonomi secara menyeluruh. 3 Menurut Minsky, sumber instabilitas adalah stabilitas itu sendiri. Karena pada dasarnya “stability is de-stabilizing”. Gagasan ini sebenarnya mirip dengan pandangan Schumpeter tentang dua tahap peran uang ekonomi. Menurut Schumpeter 3

A.Prasetyantoko. Bencana Finansial Stabilitas Sebagai Barang Publik (Jakarta:Kompas Penerbit Buku, 2008) hlm 12. Menjelaskan apa beda krisis finasial dan krisis ekonomi. Sejarah menunjukkan manakala sistem finansial semakin besar, maka risiko terjadinya gejolak dan krisis juga semakin tinggi. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa sektor finansial menjadi transmisi yang paling efektif untuk memunculkan gejolak dan krisis. Meskipun, sumber krisis tidak selalu harus dimulai dari suatu masalah di pasar finansial itu sendiri. Jika krisis masih terisolasi pada sektor finansial saja, maka boleh dikatakan situasi belum sampai menjalar pada krisis ekonomi. Tapi manakala gejolak finansial telah mengganggu kinerja makro ekonomi, seperti inflasi yang parah, pertumbuhan yang melambat dan lain sebagainya, maka kondisi ini boleh dikatakan telah merembet pada situasi krisis ekonomi. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

pada tahap pertama, uang berfungsi mendorong inovasi di sektor produksi. Namun ketika inovasi yang dilakukan berhasil dengan baik, kecendrungannya para agen ekonomi menjadi spekulatif dalam merencanakan bisnisnya di masa depan. Ada semacam kepercayaan dirinya membuat para agen ekonomi kurang hati-hati dalam perencanaan bisnis. Akibatnya uang berperan mendestabilisasi ekonomi. Menurut Minsky, jika ekonomi berjalan stabil, maka para pelaku ekonomi cenderung ekspansif dan kurang berhati-hati dalam berhutang. Akibatnya, situasi berubah menjadi mengarah pada instabilitas. Jadi sumber instabilitas adalah situasi stabil dimana perilaku agen ekonomi cenderung menjadi spekulatif. 4 Kegagalan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya terutama dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak lain, dapat disebabkan oleh kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal biasanya akibat mismanajemen dan fraud 5

yang

dilakukan oleh kalangan internal perusahaan dimulai dari pemegang saham, komisaris, direksi dan karyawan maupun pihak terkait yang dapat mengendalikan perusahaan secara tidak langsung. Kondisi eksternal adalah kondisi di luar jangkauan pihak perusahaan yang berdampak kepada kinerja perusahaan, antara lain kebijakan pemerintah atau publik dan kondisi makro ekonomi di suatu negara maupun global. Walaupun ada suatu tuntutan kepada pengelola perusahaan untuk dapat menganalisis 4

Ibid, hlm . 86 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hlm 149, fraud adalah penipuan atau kecurangan. Salah satu bentuk pelanggaran ekonomi : penipuan atau kecurangan di bidang perkeditan (credit fraud), penipuan konsumen (consumer fraud). Dalam kamus Black’s Law Dictionary, fraud diartikan An intentional perversion of truth for the purpose of inducing another in reliance upon it to part with some valuable thing belonging to him or to surrender a legal right. 5


kondisi dan situasi masa depan. Baik itu berupa tataran kebijakan yang akan terbit maupun perkiraan perekonomian yang berdampak pada kinerja perusahaan. Namun sering terjadi tidak semua analisis dan simulasi yang dijalankan dapat berhasil dengan baik. Menurut Insukindro dalam bukunya, Ekonomi Uang dan Bank, sistem keuangan (financial system) pada umumnya merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya adalah menarik dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Keberadaan sistem keuangan ini diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediation) yang mampu menjembatani mereka yang kelebihan dana dan kekurangan dana, serta mempelancar transaksi ekonomi. 6 Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 7 Di Indonesia lembaga perbankan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Dalam Pasal 6 Undang-undang itu disebutkan salah satu usaha Bank 6 7

Ibid,hlm 1-2 Ibid, hlm 7


Umum meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 8 Kinerja bank akan tercermin dari tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank akan dicerminkan oleh aspek pemenuhan modal minimum atau Capital Adequacy Ratio (CAR)9,

kualitas aktiva produktif, kesehatan manajemen,

kemampuan memperoleh laba dan kemampuan memenuhi kewajiban segera serta sensivitas pasar. 10 Faktor-faktor tersebut harus didukung oleh pemenuhan ketentuan moneter lainnya di bidang perbankan misalnya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Net Open Position

(NOP), ketentuan KUK dan sebagainya. 11

Bank

Indonesia sebagai pengawas Bank akan memonitor tingkat kesehatan dan kepatuhan perbankan dari waktu ke waktu. Dampak dari krisis moneter yang berawal pada tahun 1997 sangat memukul bisnis perbankan, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia. Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat disertai dengan desas-desus dan isu-isu negatif yang mengakibatkan

8

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tentang Perbankan. 9 M.Sinungan, Manajemen Dana Bank (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm 157-158, menyebutkan Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah perbandingan antara modal sendiri Bank dengan kebutuhan modal yang tersedia, setelah dihitung margin risk (pertambahan risiko) dari aktiva yang berisiko. 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 11 Taswan, Akutansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah edisi II (Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta, 2005) hlm 1 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

terjadinya penarikan dana secara besar-besaran (rush) terhadap beberapa bank swasta nasional.

12

Penutupan 16 (enam belas) bank mengakibatkan semakin berakumulasi ketidak percayaan penarikan

simpanan

masyarakat semakin

terhadap bank. Hal ini menyebabkan antrian panjang

terutama

terhadap

bank-bank

yang

dikategorikan masyarakat memiliki risiko tinggi. 13Dahsyatnya dampak kondisi krisis sangat dirasakan perbankan, salah satunya perbankan mengalami negative spread atau selisih harga beli dengan harga jual negatif (kondisi normal harus positif) alias merugi. Akibat suku bunga dana masyarakat berkisar antara 65% sampai dengan 70% sedangkan suku bunga kredit hanya berkisar 30%. 14 Upaya inipun tidak mendukung untuk membendung capital flight (pelarian dana) dari perbankan. Untuk mendapatkan fakta yang lebih riel dari kondisi itu, J.Soedradjad Djiwandono (Gubernur Bank Indonesia periode 1993-1998) menjelaskan bahwa

12

Eko B.Supriyanto Wakil Pimpinan Redaksi/Penanggung jawab Majalah Info Bank dalam tulisan yang berjudul Mewaspadai Arus Balik Dana Asing, Menghindari Krisis Jilid Kedua (10 tahun Krisis Moneter), (Jakarta: Info Bank Publishing, 2007) : menyebutkan bahwa menurut beberapa pengamat dan pejabat Pemerintah Indonesia, krisis ekonomi pada tahun 1997 disebabkan empat hal besar. Satu Faktor Eksternal, faktor regional di Asia yang memburuk. Dua, kebijakan pemerintah dibidang moneter dan fiskal yang bertumpu pada struktur ekonomi politik Suharto yang tidak governance alias rapuh secara struktural.Tiga, perilaku menyimpang sektor swasta (moral hazard) khususnya perbankan dan dunia usaha yang memanfaatkan perbankan untuk membesarkan grup usahanya. Empat, situasi sosial politik yang memanas akibat kebijakan ekonomi yang menciptakan gap pendapatan dan lebih banyak memihak pada kelompok usaha tertentu. 13 Berdasarkan Siaran Pers Pemerintah Indonesia tentang Likuidasi Bank yang diterbitkan Bank Indonesia, Jakarta 1 Nopember 1997, ke 16 Bank yang dicabut izin usahanya tersebut adalah : PT.Bank Harapan Sentosa, PT.Sejahtera Bank Umum, PT.Bank Andromeda, PT.Bank Pasific, PT.Bank Astria Raya, PT.Bank Guna Internasional, PT.Bank Dwipa Semesta, PT.Bank Kosagraha Semesta, PT.Bank Industri, PT.Bank Jakarta, PT.Bank Citrahasta Dhanamanunggal, PT.South East Asia Bank, PT.Bank Mataram Dhanarta, PT.Bank Pinaesaan. PT.Bank Anrico, PT.Bank Umum Majapahit Jaya. 14 Buku Restrukturisasi Perbankan, (Bank Indonesia, 1999) hlm 5 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

kombinasi langkah moneter dan fiskal yang dijalankan pada waktu itu menimbulkan keketatan likuiditas secara umum dan peningkatan suku bunga antarbank yang sangat tajam, sehingga menyebabkan banyak bank menjadi kurang sehat. Kondisi ini akhirnya mengungkap kelemahan industri perbankan nasional yang waktu itu masih menjalani pembenahan dan konsolidasi serta belum kuat. Sektor perbankan Indonesia yang lemah tersebut kemudian mengalami distress, berubah menjadi krisis. Itu terjadi karena pemilik dana melakukan tindakan penyelamatan dengan memindah dana mereka ke bank yang lebih aman menurut persepsi mereka-dikenal sebagai flight to safety. Bagi bank-bank yang kehilangan deposito sebagai basis kegiatan mereka, hal tersebut merupakan pukulan yang luar biasa. Masalah kekurangan likuiditas atau liquidity mismatch 15 bagi bank-bank yang mulai terjadi pada Agustus 1997 kemudian menjadi sistemik 16, menyangkut banyak bank, terutama setelah dilaksanakan penutupan 16 bank pada awal Nopember 1997. Setelah itu mulailah krisis perbankan berlangsung secara penuh”. 17 Banyak pakar ekenomi yang mengemukakan bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia pada tahun 1997 sangat baik dan mampu mengatasi dampak memburuknya ekonomi Asia. Tetapi kenyataannya, seperti yang sudah dirasakan kondisi krisis 15

Alimansyah & Padji, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan, (Bandung:Yrama Widya, 2003) disebutkan liquidity (likuiditas) adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memernuhi kewajiban atau utang yang harus segera dengan harta lancarnya. 16 Workbook Level 1, Indonesia Certificate ini Banking Risk and Regulation, ( England: Global Association of Risk Professional), hlm A:6, : Systemic risk is the risk that a bank failure could result in damage to the economy out all proportion to simply the immediate damage to employees, customers and shareholders. Penjelasannya bahwa risiko sistemik adalah kegagalan suatu bank akan berdampak hancurnya ekonomi dan berpengaruh langsung terhadap karyawan, nasabah dan pemegang saham. 17 J. Soedradjad Djiwandono, Satu Dasawarsa Krismon: Beberapa Catatan, Buku 10 Tahun Krisis Moneter : Kesiapan Mengahadapi Krisis Kedua (Jakarta: InfoBank Publishing, 2007), hlm 48 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

keuangan yang menjalar menjadi krisis moneter dan disebut pula krisis multidimensi telah menghantam sendi-sendi kehidupan di Indonesia. Dalam kondisi normal memang tidak diperlukan upaya yang sangat luar biasa penanganannya. Tetapi dalam kondisi krisis seperti yang terjadi pada tahun 1997 itu, diperlukan upaya pemerintah yang luar biasa (extra ordinary measures) 18, dalam mengatasi kondisi krisis dan mengupayakan pemulihannya. Tingkat keberhasilannya dapat dimaksimalkan dengan kebijakan yang tepat dan dalam waktu yang cepat. Di dalam menghadapi krisis yang melanda Indonesia, segala upaya dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia baik dari sisi politik, ekonomi dan sosial dengan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh organisasi multilateral dan negara-negara lain melalui kesepakatan bilateral maupun multilateral. Sudah banyak lembaga maupun institusi yang didirikan oleh pemerintah untuk menangani krisis yang melanda Indonesia dengan melaksanakan reformasi baik di bidang politik, ekonomi dan sosial. Di sisi ekonomi, BPPN, Prakarsa Jakarta dan INDRA (Indonesian Debt Restructuring Agency) dibentuk pemerintah untuk menangani krisis ekonomi yang ada. Pembentukan Pengadilan Niaga

yang

diharapkan untuk dapat mempercepat penyelesaian masalah hukum perdata serta mendukung undang-undang kepailitan, sehingga kepastian penegakan hukum (law enforcement) dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 19

18

S.Wojowasito, Tito Wasito W, Kamus Lengkap ( Bandung: Penerbit Hasta, 1997) hlm 56111 diartikan tindakan luar biasa. 19 I Putu Gede Ary Suta, Soebowo Musa, BPPN The End , ( Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2004) hlm 22. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Krisis perbankan nasional sudah sedemikian parahnya sehingga apabila tidak segera diatasi, keseluruhan industri perbankan nasional akan runtuh. Kondisi tersebut memaksa pemerintah melakukan berbagai upaya dalam melindungi industri perbankan dari kondisi krisis akibat risiko sistemik yang dapat ditimbulkannya. Untuk ini, diperlukan restrukturisasi perbankan secara global. Kebijakan pertama yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak krisis adalah melakukan restorasi20 industri perbankan melalui langkah-langkah, yaitu : 1. Memulihkan kepercayaan masyarakat dan kreditur 2. Memberdayakan kembali bank-bank yang sudah kehilangan daya namun masih mempunyai prospek (melalui program rekapitalisasi perbankan) 3. Menutup bank-bank yang sama sekali tidak berdaya dan tidak mempunyai prospek. 21 Guna mengetahui gambaran bank-bank yang masih mempunyai prospek yang baik, Bank Indonesia dibantu auditor internasional sejak bulan Agustus 1998 hingga Desember 1998, melakukan due diligence

22

terhadap setiap bank. Berdasarkan hasil

due diligence, perbankan nasional dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu : 1. Kategori A, bank yang mempunyai CAR sebesar 4% atau lebih dan dinilai mampu mandiri. 20

S.Wojowasito-Tito Wasito W, op.cit hlm 179 : restoration diartikan perbaikan, pemulihan. Buku Restrukturisasi Perbankan, op.cit hlm 4 22 Indra Darmawan, Kamus Istilah Ekonomi Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Widyatam,2006) hlm 196 due diligence adalah penelaahan secara menyeluruh dan mendalam dari berbagai aspek. Sebuah perusahaan atau investor yang membeli sebagian atau seluruh saham yang dimiliki suatu perusahaan biasanya terlebih dahulu melakukan due diligence mengenai kinerja keuangan, aspek legal aset-aset dan sebagainya. 21


2. Kategori B, bank yang mempunyai CAR kurang dari 4% sampai minus 25%, adalah bank-bank yang mendapat kesempatan mengikuti proses rekapitalisasi. 3. Kategori C, bank yang mempunyai CAR kurang dari minus 25 % adalah bankbank yang dinilai sudah tidak layak lagi untuk beroperasi sehingga harus tutup. 23 Konsep Pemerintah dalam melakukan restrukturisasi perbankan tersebut merupakan salah satu bentuk dari reorganisasi perusahaan. Sebab pengertian reorganisasi perusahaan dalam arti luas adalah perubahan mengenai bentuk hukum atau perubahan mengenai imbangan atau susunan tertentu, baik yang menyangkut struktur organisasi maupun struktur modal dari suatu perusahaan. 24 Tujuan pokok reorganisasi finansial yakni menyehatkan kembali permodalan perusahaan, yang dapat dilakukan berupa: 1. Mengurangi beban tetap dikemudian hari. 2. Memperoleh alat-alat permodalan yang baru. 25 Pelaksanaan reorganisasi finansial dilakukan apabila diperkirakan perusahaan tersebut masih mempunyai harapan untuk dapat bekerja terus dengan keuntungan atau dengan perkataan lain masih mempunyai prospek yang baik. 26 Untuk membekukan kegiatan usaha bank-bank yang masuk kategori C dan bank-bank kategori B yang tidak ingin ikut proses rekapitalisasi, prosedurnya ditempuh dengan dasar Pasal 37A Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang 23

Buku Resktrukturisasi Perbankan, op.cit hlm 8 Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajahmada, 1982) hlm 249. 25 Wasis, Pengantar Ekonomi Perusahaan (Bandung: Alumni, 1986) hlm 206. 26 Ibid, hlm 207 24


Perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, yakni dengan menyerahkan bank-bank tersebut kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). 27 Krisis ekonomi nasional dimaksud telah membawa pengaruh terhadap perekonomian daerah di seluruh Indonesia. Perekonomian

Sumatera Utara juga

mengalami krisis yang ditandai dengan tingkat inflasi kumulatif pada tahun fiskal 1997/1998 meningkat tajam, mencapai 33,51% dibandingkan tingkat inflasi kumulatif tahun 1996/1997 yang hanya sebesar 7,1% . Bahkan pada tahun 1998 pada saat krisis sedang berlanjut tingkat inflasi kumulatif Sumatera Utara tersebut mencapai 62,84%. 28 Kondisi di atas tidak hanya dialami oleh Bank Nasional, namun juga dihadapi oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang keberadaannya diperlukan khusus untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah, terutama melalui pengembangan usaha kecil dan menengah serta pelayanan jasa perbankan masyarakat lokal. 29 PT. Bank Sumut 30 pada waktu itu masih berstatus Perusahaan Daerah dengan

27

Buku Restrukturisasi, op.cit, hlm 10. Laporan tahunan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara tahun 1998, hlm 15 29 Agus Sugiarto, Peneliti Senior Bank Indonesia, Mencari Struktur Perbankan Yang Ideal, Harian Kompas, tanggal 16 Juli 2003. hlm 6. Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu bank yang ada pada system perbankan nasional memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional karena BPD mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-daerah dimana secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh bank swasta. 30 Dalam laporan tahunan PT.Bank Sumut tahun 2007,hlm 13. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 Nopember 1961 dengan Akte Notaris Rusli Nomor 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan call name BPDSU. Pada tahun 1962 berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuknya dirubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 tahun 1965. Modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100 juta dan sahamnya dimiliki oleh 28


nama Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara lebih dikenal dengan singkatan BPDSU. Status PT.Bank Sumut merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota se Sumatera Utara didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 1 tahun 1993, dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi yang lain bertindak sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah. 31 Pada waktu itu kinerja keuangan PT.Bank Sumut juga mengalami dampak yang sangat parah. Kondisi tersebut tergambar dari jumlah kerugian yang diderita, yaitu pada tahun 1998 mengalami kerugian sebesar Rp. 127.084 juta dan pada tahun 1999 sebesar Rp. 161.044 juta 32. Menurut hasil due deligence yang dilakukan oleh Bank Indonesia pertanggal 31 Maret 1999 kondisi CAR PT. Bank Sumut adalah minus 34,67%. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah setiap Bank Pembangunan Daerah yang memiliki CAR lebih kecil dari 8% harus mengikuti

Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara. Pada tanggal 16 April 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara Nomor 2 tahun 1999, bentuk badan dirubah kembali dengan call name Bank Sumut. Perubahan tersebut dituangkan dalam Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 38 tahun 1999 Notaris Alina Hanum Nasution SH dan telah mendapat pengesahaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dibawah Nomor C-8224 HT.01.01 TH 99 tanggal 5 Mei 1999, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Nomor 54 tanggal 6 Juli 1999. Modal dasar pada saat itu ditetapkan sebesar Rp.400 miliar. Selanjutnya karena pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka pada tanggal 15 Desember 1999 melalui Akta Nomor 31, modal dasar ditingkatkan menjadi Rp.500 miliar. 31 Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara tahun 1998, hlm 6 32 Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara tahun 1999, hlm 40 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

program rekapitalisasi dalam rangka mengatasi kesulitan permodalan dan kelangsungan usahanya 33. Dari gambaran di atas, terlihat bahwa wujud dari tindakan negara dalam memberikan

perlindungan dan pengembangan usaha kepada perusahaan yang

mempengaruhi perekonomian secara nasional dan perusahaan layanan umum termasuk perbankan, antara lain berupa reorganisasi perusahaan dalam bentuk restrukturisasi hutang dan restrukturisasi perbankan. Menelusuri kembali kondisi krisis tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah reorganisasi perusahaan dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul Analisis Hukum Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi pada PT.Bank SUMUT).

B. Permasalahan Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu : 1. Bagaimana ketentuan reorganisasi perusahaan khususnya perbankan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para kreditur apabila Bank dibubarkan? 3. Bagaimana pelaksanaan rekapitalisasi PT.Bank SUMUT dalam upaya penyehatan dan pemberdayaannya sebagai bank milik pemerintah daerah ? 33

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 135/KMK.017/1999 dan Gubernur Bank Indonesia No. 32/1/KEP/GBI tanggal 9 April 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Pembangunan Daerah Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengkaji ketentuan reorganisasi perusahaan khususnya perbankan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Meneliti lebih dalam perlindungan hukum terhadap para kreditur apabila Bank dibubarkan. 3. Menganalisis dan mendalami dampak keberhasilan pelaksanaan rekapitalisasi pada PT.Bank Sumut.

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam masalah rekapitalisasi perbankan yang dikategorikan sebagai salah satu upaya reorganisasi perusahaan. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

2. Manfaat Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat,

bagaimana langkah kebijakan penanganan rekapitalisasi perbankan

yang dilakukan pemerintah khususnya rekapitalisasi PT.Bank Sumut sebagai salah satu upaya menghindari pembubaran perusahaan, sehingga dapat

menjadi

pembelajaran bagi semua pihak dalam mengantisipasi kondisi krisis di masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Sumatera Utara diketahui memang telah pernah ada penelitian tentang reorganisasi perusahaan, yaitu : 1. Reorganisasi Perusahaan Dalam Kepailitan oleh Herbert (NIM 017005016) 2. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Reorganisasi Perusahaan oleh Elizabeth Tobing (NIM 027005032) namun ruang lingkup permasalah, metode dan lokasi penelitian berbeda dengan yang diteliti oleh penulis. Jadi ide dan isu atas penelitian ini adalah asli dari pemikiran penulis dan dilakukan dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas saran-saran serta usulan-usulan yang membangun.


F.

Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional

1.

Kerangka Teori Pendekatan teori hukum yang disebut dibawah ini digunakan penulis dalam

menganalisis pelaksanaan reorganisasi perusahaan yang mengambil studi pada PT. Bank Sumut. Sebab dalam pelaksanaan reorganisasi melalui program rekapitalisasi perbankan pada waktu itu, dilakukan dalam kondisi yang sangat kritis. Hal ini mendorong pemerintah harus membuat kebijakan yang cepat dan tepat. a. Hukum dan kegiatan ekonomi Pemerintah sebagaimana tujuannya didirikan dalam suatu negara, berfungsi memberikan jaminan perlindungan dan keamanan kepada rakyatnya. Sehingga pada saat itu pula lahir upaya timbal balik dari rakyat yang merasa terlindungi untuk memberikan trust yang seluas-luasnya sebagai bentuk kompensasi sehingga dapat melakukan apa saja yang perlu bagi keselamatan rakyat. Di sinilah sebenarnya fungsi awal (pelayanan) sebuah pemerintahan diwujudkan. 34 Dalam memimpin, unsur kepercayaan (trust) memainkan peranan yang teramat penting. Tidak mungkin sesorang menjalankan sebuah organisasi atau perusahaan bila di dalamnya tidak ada unsur kepercayaan – baik kepercayaan vertikal, maupun kepercayaan horizontal. Kepercayaan (trust) didefinisikan sebagai kemauan untuk bertumpu pada seseorang yang kita percaya dan yakini. 35

34

Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori,Konsep dan Pengembangannya ( Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006) hlm7 35 Robby Johan, Leading In Crisis, Praktik Kepemimpinan Dalam Mega Merger Bank Mandiri, (Jakarta: Penerbit Bara, 2006) hlm 165 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Menurut studi yang dilakukan Burg’s mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, yaitu stabilitas (stability), prediksi (preditability), keadilan (fairness), pendidikan (education) dan pengembangan khusus bagi para sarjana hukum (the special development abilities of lawyers). Burg’s menjelaskan bahwa unsur pertama dan kedua merupakan prasyarat agar sistem perekonomian dapat berfungsi baik. Dalam hal ini stabilitas berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan

yang saling bersaing (confilc of interest),

sedangkan prediksi merupakan suatu kebutuhan untuk memprediksi ketentuanketentuan yang berhubungan dengan perekonomian suatu negara. Sejalan dengan pendapat Burg’s tersebut, J.D. Ny Hart juga mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi, yaitu predictability, procedural capability, codification of goals, education, balance, definition and clarity of status serta accomodation.36 Dalam pembangunan ekonomi tidak terlepas dari ruang lingkup hukum ekonomi. 37 Kajian formal tentang hukum ekonomi mulai dilaksanakan pada tahun 1978 dalam bentuk simposium Hukum Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPHN, sehingga dapat dikatakan masih relatif baru. Rochmat Sumitro mengemukakan bahwa hukum ekonomi berkembang karena ikut campurnya pemerintah dalam soal 36

Bismar Nasution, Hukum Kegiatan Ekonomi, (Bandung : Books Terrace & Library, 2007) hlm

38. 37

Rachmadi Usman , Hukum Ekonomi Dalam Dinamika ( Jakarta : Djambatan,2000) hlm 1 menjelaskan bahwa hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Dalam hal ini hukum berfungsi mengatur dan membatasi kegiatankegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

kepentingan pribadi, dengan demikian hak-hak dan kepentingan pribadi dibatasi demi kepentingan umum dengan pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Selanjutnya Rochmat Sumitro mengemukakan definisi Hukum Ekonomi sebagai berikut : “ Hukum Ekonomi, yaitu keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan.” 38 Pengertian lain tentang Hukum Ekonomi dikemukakan oleh Sri Redjeki Hartono, bahwa Hukum Ekonomi adalah perangkat Hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional.

Dalam uraian berikutnya Sri Redjeki Hartono menjelaskan bahwa

pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha dan perorangan yang menjalankan perusahaan. Dari dua definisi tersebut, tampak bahwa Hukum Ekonomi terletak pada bidang Hukum Perdata dan pada bidang Hukum Publik, keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama. 39 b. Teori Sosiological Jurisprudence ( Hukum Sosiologis). Teori yang dicetuskan oleh Roscoe Pound ini memberikan perhatian sama kuatnya kedudukan masyarakat dan hukum, sebagai sumber utama hukum dalam 38

Neni Sri Imaniyati, Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam Dalam Perkembangannya,( Bandung : Bandar Maju, 2002), hlm 70. 39 Ibid, hlm 71. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

penciptaan dan pemberlakuan hukum. Inti dasar prinsip pemikiran mazhab ini adalah bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat .40Perhatian aliran ini telah jauh berkembang tidak sekedar esensi hukum, tetapi juga esensi perkembangan hukum. Masalah yang kedua ini sangat menonjol dalam asumsi-asumsi Pound. Menurut Pound, tugas utama hukum adalah rekayasa sosial. Fungsi utama hukum antara lain untuk melindungi kepentingan. Terdapat tiga kepentingan yang syah dilindungi hukum, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi. Kepentingan umum yang terpenting adalah kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan hakikatnya, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial. Untuk kepentingan itu, negara menggunakan hukum, tidak sekedar untuk melindunginya tetapi juga untuk sarana memajukannya. 41 c. Teori Hukum Alam Teori Hukum Alam (Natural Law) yang dipelopori Thomas Aquinas mengatakan bahwa Hukum Alam

merupakan hukum akal budi dan karenanya

diperuntukkan bagi makhluk rasional. Sebagai makhluk rasional, dengan demikian setiap individu secara alamiah akan memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Jika Hukum Alam ingin memiliki relevansi hukum, maka ia harus berisi prinsip-prinsip petunjuk dimana manusia akan menggunakannya untuk mengatur diri mereka sendiri dan orang lain. Variasi yang luas mengenai standar keadilan dan 40

Lili Rasjidi & I..B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem ( Bandung : Mandar Maju, 2003) hlm 122. 41 Ibid, hlm 123. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

moralitas dapat ditinjau pada waktu yang berbeda, di antara orang-orang yang berlainan dan bahkan diantara individu-individu yang berlainan, mungkin akan menghasilkan satu standar petunjuk yang menonjol tetapi variasi-variasi tersebut juga mengindikasikan sulitnya menentukan apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip alamiah itu. Hukum hanya dapat dilihat dari pedoman-pedoman yang ditawarkan pada penerapan prinsip-prinsip tersebut terhadap kasus-kasus tertentu.42

d. Teori Sistem Hukum Teori Lawrence M.Friedman mengenal Sistem Hukum yang mengandung tiga komponen, yaitu : structure, substance dan legal culture. Unsur structure dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi dalam sistem hukum tersebut dengan berbagai fungsinya, dalam rangka bekerjanya sistem hukum tersebut. Sistem huku m terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Sedangkan unsur substance adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, mencakup segala apa saja yang merupakan hasil dari organ, yaitu norma-norma hukum baik berupa perundang-undangan, keputusan-keputusan hakim. Unsur yang ketiga yaitu legal culture (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum- kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. 43

42

Erman Rajagukguk, Teori Hukum, Bahan Kuliah Program Pascasarjana Universitas Surabaya Magister Hukum- Magister Kenoktariatan, 2006 hlm 15. 43 Lawrence M.Friedman, American Law An Introduction Second Edition ( Jakarta: Tatanusa, 2001) hlm 7,8 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

2. Landasan Konsepsional Dalam rangka untuk lebih mengarahkan penelitian ini, ada beberapa istilah operasional yang didefinisikan sebagai landasan konsepsional, yaitu : a. Bank. Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak serta dapat pula memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Sumber dana utama Bank dalam melakukan operasionalnya selain modal sendiri tentunya dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. Penghimpunan dana masyarakat dapat diperoleh berdasarkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan secara menyeluruh. Runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan sudah pernah dialami, sehingga perbankan sangat kesulitan dana dan menyebabkan sangat mahalnya harga dana yang dibeli oleh perbankan. Pada akhirnya menyebabkan banyaknya bank-bank yang merugi dan menggerus dana modalnya sendiri bahkan menjadi minus sehingga terpaksa bank-bank tersebut ditutup.

Oleh karena itu,


keberadaannya sangat didukung baik oleh pemiliknya sendiri, maupun oleh masyarakat nasional maupun internasional. Mengingat kepentingannya itu, maka para stakeholder ( dalam hal ini termasuk pemerintah) dari bank berupaya memberikan kontribusi kebijakan untuk melindungi bank dari upaya kebangkrutan. Lebih lagi pada saat ini ambruknya suatu bank akan mempunyai dampak yang berantai atau domino effect. Yaitu menular kepada bank-bank lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara bersangkutan. Hal ini pernah dialami Amerika Serikat pada tahun 1929-1933 kurang lebih 900 bank di Amerika Serkat atau kurang lebih setengah dari jumlah bank yang ada disana pada waktu itu gulung tikar. 44 Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bagi perbankan di Indonesia, merupakan salah satu tugas dari Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undangundang No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 8 butir c. Implementasinya Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi dalam rangka mengawal operasional Bank, agar senantiasa memenuhi azas-azas atau prinsip-prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan good corporate governance (GCG). 45 Sehingga apabila Bank menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, sepatutnya Bank tersebut 44

Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm 1. 45 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Mananjemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

akan sehat dan hidup secara konsisten dan berkesinambungan yang pada akhirnya bertujuan mengamankan dana simpanan masyarakat pada Bank. Harapan ini tentunya dapat terwujud dengan iklim dan kondisi yang secara komprehensif mendukung pelaksanaan tersebut baik dari internal dan eksternal Bank ataupun Bank Indonesia sendiri.

b. Reorganisasi perusahaan. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi Reorganization

adalah

menstruktur

kembali

keuangan

disebutkan bahwa perusahaan

dalam

kebangkrutan. 46 Reorganisasi perusahaan dapat dibedakan sebagai berikut : 1. Reorganisasi Yuridis, yaitu perubahan mengenai bentuk hukum dari suatu perusahaan atau badan usaha, misalnya dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. 2. Reorganisasi Intern, yaitu perubahan mengenai bentuk atau struktur organisasi (organisasi intern) dari suatu perusahaan. 3. Reorganisasi finansial, yaitu perubahan yang menyeluruh dari pada keseluruhan struktur modal, yang terpaksa harus dilakukan karena perusahaan telah nyatanyata dalam keadaan insolvabel atau adanya ancaman insolvency, sehingga 46

John Downes & Jordan Elliot Goodman, Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, (Jakarta : PT.Elex Media Komputindo, 2001) Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban finansilnya. Reorganisasi finansial merupakan bentuk capital restructuring yang paling drastis. 47 c. Pembubaran Yang dimaksudkan pembubaran dalam penelitian ini adalah pembubaran perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-undang tersebut

disebutkan bahwa perseroan bubar karena: 1. keputusan RUPS 2. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir 3. penetapan Pengadilan 4. dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. 5. harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam insolvensi. 6. dicabutnya izin usaha peseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi. 48 Sedangkan pembubaran suatu bank

dilakukan apabila menurut penilaian

Bank Indonesia suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan. Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk 47 48

Bambang Riyanto, loc.cit Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 142


segera

menyelenggarakan

Rapat

Umum

Pemegang

Saham

(RUPS)

guna

membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Jika direksi bank tidak juga menyelenggarakan RUPS, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 49 c. Pailit Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditor. Keadaan dimaksud pada umumnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan atau yang disebut juga insolven. Dalam buku Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan disebutkan insolvency merupakan ketidakmampuan seseorang atau badan membayar

untuk

utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan jumlah

pasiva melebihi aktiva. 50 Pengertian pailit atau bangkrut yang disebutkan dalam ensiklopedia ekonomi keuangan dan perdagangan adalah seorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangya. 51 Selanjutnya dalam Black’s Law Dictionary disebutkan pailit atau bankrupt adalah: 49

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 37. 50 Aliminsyah & Padji, op.cit hlm 153 51 Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002) hlm 8 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

”the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debts as they are, or become due” 52 d. Rekapitalisasi Rekapitalisasi dapat diartikan sebagai penyusunan kembali daripada struktur modal, misalnya dengan menambah atau mengurangi jumlah modal saham. Dengan kata lain dapat dikatakan sebagai perobahan-perobahan baik dalam bentuk (form) maupun dalam jumlah lembar dari securities yang beredar. 53 Sedangkan Kamus Istilah Ekonomi Kontemporer menyebutkan rekapitalisasi adalah suatu proses penyuntikan kembali modal bagi perusahaan. Misalnya kondisi negative spread yang dialami perbankan ditambah sejumlah persoalan dengan kredit-kreditnya yang tidak mampu ditagih kembali, telah menggerogoti atau membuat modal bank menjadi negatif. Dalam kondisi ini dibutuhkan tindakan rekapitalisasi. 54 e. Obligasi Obligasi merupakan salah satu instrumen dalam mendapatkan pinjaman uang dalam jangka panjang, dengan cara si peminjam mengeluarkan surat pengakuan utang dengan nilai nominal tertentu. Surat pengakuan utang ini dapat dikeluarkan oleh pihak swasta ataupun negara. Dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dijelaskan bahwa surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang

52

M.Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan (Jakarta : Kencana, 2008) hlm1 53 Ibid, hlm 225 54 Indra Darmawan, op.cit hlm 480 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. 55 G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Guna menjawab permasalahan harus ditentukan metode penelitian yang efektif. Pentingnya pemilihan metode penelitian tidak hanya diperlukan pada saat penelitian tetapi juga di akhir penelitian. 56 Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian dokrinal (doctrinal research), yaitu suatu penelitian yang menganalisa hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). 57 Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data kepustakaan (library research), sebagai suatu teknis pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, sumber data sekunder lain yang dibahas oleh penulis. Digunakan pendekatan yuridis normatif karena masalah yang diteliti mengenai keterkaitan peraturan yang satu dengan yang lain. Penelitian hukum seperti ini, lebih menekankan pada bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai : 55

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara pasal 1 butir 1 dan pasal 3 ayat 1. 56 Myra A.Harris, Legal Research, ed 10 (New York : Prentice Hall, 1997) hlm 2 57 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada,2006) hlm.118. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials. Jika demikian, maka lebih tepat digunakan istilah kajian ilmu hukum sebagaimana yang dapat ditemukan dalam kepustakaan hukum di Belanda. 58 Jadi dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan displin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. 59 2. Pendekatan Masalah Oleh karena tipe penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif, maka pendekatan masalah

yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan

(statute approach). Pendekatan ini melakukan pengkajian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan reorganisasi perusahaan dan kepailitan yang dikaitkan dengan pelaksanaan rekapitalisasi perbankan khususnya pelaksanaan rekapitalisasi PT.Bank Sumut. Selain itu analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan akan menghasilkan suatu penelitian yang akurat. 3. Sumber Data Sumber data sebagai bahan kajian terdiri dari : 58

Jhonny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006) hlm.46 59 Ibid, hlm 57 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki yaitu mulai Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perbankan dan undang-undang lain yang relevan serta Peraturan Pemerintah, Peraturan

dan Surat Edaran Bank

Indonesia, termasuk juga perjanjian-perjanjian yang dibuat Pemerintah dengan Perbankan (dalam hal ini PT.Bank Sumut) yang dapat dijadikan dasar dan referensi dalam menganalisis penelitian ini. b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, seminar-seminar mutakhir yang dilakukan para pakar yang terkait dengan topik penelitian ini. c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer maupun bahan sekunder, antara lain : kamus perbankan, kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa Inggris, Indonesia dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

a

Studi Kepustakaan (Library Research) Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi kepustakaan, dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen dan dengan mempelajari ketentuan peraturan perundangundangan, buku-buku hukum, artikel, literatur

dan dokumen yang

berhubungan dengan topik penelitian ini. b

Wawancara (interview) Untuk mendapatkan lebih lanjut atas data pendukung yang diperoleh, dilakukan wawancara kepada sumber-sumber informasi, seperti pejabat – pejabat

PT.Bank Sumut setingkat Pimpinan Divisi dan Staf Ahli

yang

menangani dan/atau mengetahui pelaksanaan rekapitalisasi. 5. Analisis Bahan Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, jurnal-jurnal dan artikel yang berkaitan dikumpulkan selanjutnya ditelaah, dikaji dan dianalisis secara deskriptif untuk menjawab dan memberikan solusi serta pendapat atas

permasalahan yang sudah dikemukakan

diatas.

6. Lokasi Penelitian


Lokasi penelitian adalah Kantor Pusat PT.Bank SUMUT yang terletak di Gedung Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol No.18 Medan.

BAB II PELAKSANAAN REORGANISASI PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA

A.

Reorganisasi Perusahaan Reorganisasi yang dalam bahasa Inggeris disebut “Reorganization” diartikan

penyusunan kembali. 60 Reorganisasi bertujuan untuk menyehatkan perusahaan dalam mengatasi kegagalan usahanya agar dapat bertahan hidup. Hukum di Amerika Serikat telah memberlakukan reorganisasi perusahaan untuk mengatasi keadaan debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar utangutangnya. Menurut hukum tersebut bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar utang-utangnya diberikan beberapa pilihan: “The Bankruptcy Act covers several type of bankruptcy proceedings. In this chapter our focus will be on (1) straight bankruptcy (liquidation), (2) reorganizations and (3) consumer debt adjusments” 61. “When a business is broken up and sold to pay creditor claims, the assets value often shrinks greatly. A going concern is usually able to pay off its debts better than a dead business. Chapter Eleven is a complex area of bankruptcy law permitting rehabilitation of dying businesses by reorganizations. Sole proprietorships

60 61

S.Wojowasito-Tito Wasito W, op.cit hlm 176. Donnel, John D., et.al. Law For Business (Illinois : Irwin Home Wood,1983) hlm 710.


are entitled to its protections,too. Either the debtor or creditors may petition for reorganization”. 62 Chapter 11 of the Bankruptcy Act yang merupakan hukum kepailitan di Amerika Serikat, memberikan alternatif untuk memecahkan problema-problema finansial yang dihadapi seorang debitur dengan menyusun rencana restrukturisasi yang disebut reorganisasi perusahaan. 63Ketentuan Chapter 11 ini dapat digunakan oleh hampir semua bidang usaha

64

Kebangkrutan biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas. Kebangkrutan dapat juga diartikan suatu proses yang dilakukan oleh seorang debitur dengan mengisi suatu petisi yang menyatakan bahwa ia tidak mampu untuk

62

Bruce D. Fisher, Law For Business (St.Paul: West Publishing Co, 1986) hlm 722 Syamsudin Manan Sinaga, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Restrukturisasi Utang Pada Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang ( Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2000) hlm 14. Apabila hal tersebut dilakukan akan memberikan keuntungan kepada debitur, yaitu : 1. Menghindarkan debitur dari kepailitan. 2. Memungkinkan debitur untuk tetap menjalankan bisnisnya 3. Para kreditur yang menolak rencana restrukturisasi, terpaksa menyetujuinya apabila rencana restrukturisasi tersebut telah mendapat persetujuan pengadilan. Bila restrukturisasi tersebut berhasil, maka kreditur akan mendapat keuntungan dibandingkan jika debitur dipailitkan. 64 Ibid, hlm 15, ( all business enterprise, including individual proprietorships, partnerships and corporation), kecuali ; 1. Bank 2. Saving and loan associations 3. insurance companies 4. commodities brokers, stockbrokers 63


memenuhi kewajiban-kewajibanya atau hutang-hutangnya dan bersedia dinyatakan bangkrut.65 Rencana reorganisasi pada hakekatnya adalah sebuah kesepakatan antara seorang debitur dan beberapa kreditur. Hal itu mungkin merupakan rekapitalisasi perusahaan debitur dan atau memberi pada kreditur beberapa saham perusahaan sebagai pengganti sebagian atau seluruh utang-utang perusahaan. 66 Restrukturisasi merupakan induk dari berbagai upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerja di masa depan.

Restrukturisasi korporat pada prinsipnya

merupakan kegiatan atau upaya untuk menyusun ulang komponen-komponen korporat supaya masa depan korporat memiliki kinerja yang lebih baik. Komponen yang disusun ulang tersebut bisa aset perusahaan, pendanaan perusahaan, organisasi, pembagian kerja, orang-orang dalam perusahaan, atau apa saja yang merupakan kekayaan dan dalam kendali korporat. Biasanya restrukturisasi dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar: restrukturisasi portofolio, restrukturisasi finansial dan restrukturisasi organisasi. 67 Reorganisasi dapat dibedakan : 68 a. Reorganisasi yuridis, yaitu reorganisasi yang terjadi apabila ada perubahan bentuk hukum perusahaan atau badan usaha. Perubahan ini mempunyai akibat 65

http://rdtloom.wordpress.com/2009/01/13/kebangkrutan-dan-reorganisasi/. Diakses tanggal 26 Mei 2009. Dalam Black’s Law Dictionary, Bankrupt didefinisikan “ The state or condition of one who is unable to pay his debts as they ar or become due” 66 Ibid, hlm 15 67 Bramantyo Djohanputro, Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai: Strategi Menuju Keunggulan Bersaing ( Jakarta: Penerbit PPM,2004) hlm 24 68 Bambang Riyantu, loc.cit Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

hukum,

misalnya

bentuk

perusahaan perseorangan dirubah

menjadi

partnership atau bentuk perusahaan partnership dirubah menjadi Perseroan Terbatas.

Dengan demikian reorganisasi yuridis pada dasarnya merubah

bentuk. Perubahan bentuk pada hakekatnya mempengaruhi hak dan kewajiban dari pada pemilik. b. Reorganisasi struktural, yaitu penyusunan kembali struktur organisasi. Dalam reorganisasi struktural tidak ada akibat keluar tetapi mempunyai akibat kedalam. Misalnya struktur organisasi fungsional dirubah menjadi struktur organisasi garis. c. Reorganisasi finansial, yaitu reorganisasi yang terjadi apabila ada perubahan struktur modal. Struktur modal disusun kembali karena perusahaan mengalami kesulitan permodalan. 69 Salah satu cara reorganisasi perusahaan adalah berupa reorganisasi finansial yaitu dilakukan dengan penambahan atau pengurangan modal. Penambahan atau pengurangan modal dapat dilaksanakan oleh pemegang saham yang sudah ada. Namun apabila kemampuan keuangan pemegang saham yang sudah ada tidak memungkinkan, penambahan modal dilakukan dengan cara mengundang investor baru. Disamping itu jika melihat dari hakekatnya reorganisasi perusahaan adalah untuk menyehatkan kinerja perusahaan, tentunya perusahaan dapat melakukan

69

Wasis, op.cit hlm 205,206


kebijakan antara lain : perluasan perusahaan secara internal, peningkatan modal ekuitas dari sumber eksternal perusahaan, ekspansi usaha, penurunan modal dan perampingan perusahaan secara yuridis. Sehingga bentuk reorganisasi diperluas dan dapat dilakukan dengan cara : 70 1. Penggabungan (Merger) 2. Peleburan (consolidation) 3. Pengambilalihan (acquisition) 4. Privatisasi 5. Pengambilalihan oleh pemerintah 6. Rekapitalisasi 7. Restrukturisasi Utang Reorganisasi pada umumnya adalah pengaturan untuk memperbaiki susunan kapital suatu perseroan agar kondisi finansial menjadi lebih sehat dan kuat. Mengingat bahwa maksud diadakannya reorganisasi terutama untuk perbaikan struktur modalnya untuk kemudian supaya mempermudah future financingnya, maka tindakan utama yang harus dilakukan adalah tindakan menghilangkan saldo kerugian. 71 Tindakan ini secara khusus dapat disebut recapitalization, yang dilakukan kepada suatu perseroan yang jatuh bangkrut, yang menetapkan, bahwa para pemegang saham, pemegang obligasi, dan para kreditur menyetujui satu sama lain akan menyerahkan kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutannya, untuk 70 71

Bramantyo Djohanputro, op.cit hlm 33 Bambang Riyanto, op.cit hlm 252


melakukan restrukturisasi finansial sehingga dapat menyelesaikan hutang-hutang perseroan dan melanjutkan usaha-usahanya. Langkah-langkah reorganisasi: Pertama, menentukan Nilai Perusahaan, penilaian yang sering digunakan, dan yang termasuk sederhana, adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi; Kedua, menentukan Struktur Modal yang baru, struktur modal tersebut bertujuan mengurangi beban tetap (bunga) agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Untuk mengurangi beban tetap tersebut, total hutang biasanya akan dikurangi. Jika tidak ada lagi harapan bahwa operasi perusahaan akan berhasil, maka likuidasi merupakan alternatif satu-satunya yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. 72

B. Alasan dan Motivasi dilakukannya Reorganisasi Perusahaan Pembatasan di dalam penelitian ini, hanya untuk perusahaan yang berbadan hukum yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan alasan bahwa penelitian ini perusahaan yang dibahas adalah perusahaan perbankan. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, badan hukum bank dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi dan Perusahaan Daerah. Namun sebagian besar badan hukum perbankan merupakan Perseroan Terbatas.

72

http://rdt.wordpress.com/2009/01/13/kebangkrutan dan reorganisasi diakses 27 Pebruari 2009


Merger dan akuisisi yang merupakan salah satu bentuk dari reorganisasi perusahaan jika diperhatikan kebanyakan dilakukan dengan pembelian tunai, dan bukan dengan penukaran saham atau pembayaran dengan instrumen utang. Apakah merger ini akan menciptakan nilai bagi para pemegang saham perusahaan yang mengakuisisi itu, masih harus dibuktikan. Dalam kebanyakan kasus, sampai saat ini ternyata tidak demikian halnya, tetapi masih diperlukan lebih banyak waktu untuk menilai dampaknya dalam jangka panjang. Menurut definisi, merger adalah kombinasi dua perusahaan dimana satu perusahaan kehilangan eksistensinya sebagai satu kesatuan. Perusahaan yang bertahan mengambil alih aktiva dan utang perusahaan yang digabungkan (merger company). Merger harus dibedakan dari konsolidasi. Konsolidasi merupakan kombinasi dua perusahaan, yang kemudian dibentuk satu perusahaan yang sama sekali baru dan kedua perusahaan lama yang bergabung membubarkan diri (dilikuidasi). 73 Apabila dua perusahaan dengan ukuran yang kira-kira sama dikombinasikan, biasanya mereka akan dikonsolidasi. Apabila dua perusahaan secara signifikan berbeda besarnya, biasanya mereka bergabung (merger). Adapun bentuk lain yang dapat dilakukan adalah pengambilalihan (take over), yang bisa berarti secara suka rela dari dua perusahaan atau pengambilalihan terpaksa dengan penawaran tender. Tetapi istilah pengambilalihan biasanya dikaitkan dengan pengambilalihan terpaksa dengan penawaran tender.

73

Bismar Nasution, op.cit, hlm 167,168


Alasan untuk melakukan kombinasi banyak dan rumit. Dari berbagai literatur disebut motivasi utama dilakukannya reorganisasi ataupun restrukturisasi perusahaan yang dilakukan dengan cara merger, peleburan dan pengambilalihan adalah sinergi. Scharf (1991) menyebutkan bahwa sinergi adalah kenaikan efektivitas yang diperoleh dari kombinasi kerja beberapa orang/unit yang dapat dicapai oleh secara terpisah. 74 Sinerji terjadi dari : 75 1. Penghematan operasi, pemasaran, produksi dan distribusi 2. Penghematan finansial, termasuk harga transaksi yang murah, cakupan yang lebih baik dan penghematan pajak. 3. Peningkatan kemampuan pemasaran, karena berkurangnya kompetitor. 4. Mengurangi tingkat risiko, menghindari kebangkrutan dan pengambilalihan Disamping masalah ekonomi, ada juga masalah hukum yang menjadi alasan dan motivasi untuk melakukan reorganisasi perusahaan, yaitu antara lain : 76 1. Masalah hukum desentralisasi Undang-undang Otonomi Daerah telah mendorong

memberikan kesempatan

kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menikmati hasil dari perusahaanperusahaan yang ada di daerahnya menuntut korporat untuk mengkaji ulang cara

74

Charles A Scharf, Edward E Shea and George C Beck, Acquisitions, Merger Sales,Buyouts&Takeovers : A Handbook with Forms, Fourth Edition, ( New Jersey: Prentice Hall Engleword Cliftfs,1991) 75 Gunadi, Restrukturisasi Perusahaan dalam Berbagai Bentuk dan Pemajakannya ( Jakarta: Selemba Empat,2001) hlm 24 76 Bramantyo Djohanputro, op.cit hlm 27 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

kerja mereka dan mengevaluasi hubungan kantor pusat dengan anak atau cabang perusahaan yang tersebar di berbagai daerah.

2. Masalah hukum anti monopoli Perusahaan yang sudah masuk ke dalam daftar hitam monopoli dan telah dinyatakan resmi bersalah oleh Komite Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)/pengadilan, mau tidak mau harus melakukan restrukturisasi dirinya supaya terbebas dari masalah hukum. Misalnya, perusahaan harus melepas atau memecah divisi supaya dikuasai pihak lain, atau menahan laju produk yang masuk ke dalam daftar monopoli supaya pesaing bisa mendapat porsi yang mencukupi. 3. Masalah hukum ketenagakerjaan. Munculnya Undang-undang ketenagakerjaan yang terus mengalami perubahan, mendorong para buruh untuk semakin berani menyuarakan kepentingan mereka. Sehingga dengan pendekatan alasan restrukturisasi perusahaan, maka efisiensi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dapat dilakukan secara bijaksana. C. Ketentuan Reorganisasi Perusahaan di bidang Perbankan Salah satu kebijakan pemerintah dalam program penyehatan perbankan yang selain pendirian BPPN dan Penyelesaian Aset adalah program merger, akuisisi, dan konsolidasi Bank. Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 1 menyebutkan pengertian merger adalah penggabungan dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi. Sementara itu, yang dimaksud dengan akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank. 77 Program dimaksud dilaksanakan pemerintah pada periode krisis adalah dalam rangka memperkuat struktur perbankan yang ada di Indonesia. Sehingga bank-bank yang tidak sehat maupun bank-bank yang sehat tetapi rapuh kondisinya diminta untuk melakukan merger, akuisisi maupun konsolidasi. Pada dasarnya penerapan kebijakan merger, akusisi dan konsolidasi bank merupakan kebijakan yang dilakukan dalam rangka memperkuat faktor permodalan perbankan. Kebijakan ini dinilai cukup berhasil mengurangi jumlah bank di Indonesia. 78 Selain kebijakan tersebut pemerintah melakukan penyehatan perbankan dengan pelaksanaan program rekapitalisasi bank-bank. Program ini merupakan salah satu langkah penting yang diambil pemerintah dalam rangka kebijakan restrukturisasi perbankan untuk memperbaiki kondisi keuangan bank dengan cara menambah modal bank karena industri perbankan mengalami kekurangan modal.

79

77

Kusumaningtuti SS, Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia ( Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm 107. 78 Ibid , hlm 107 79 Ibid, hlm 110 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Dalam program ini, Pemerintah Indonesia memperkuat permodalan sejumlah bank yang dinilai patut beroperasi dengan cara menerbitkan surat utang negara (obligasi). Jumlah surat utang negara yang diterbitkan tersebut mencapai sekitar Rp.425,5 triliun, suatu jumlah yang besar dan merupakan utang domestik. Sebelum memutuskan pelaksanaan program rekapitalisasi perbankan, pemerintah memiliki tiga alternatif, yaitu: a.

mengalihkan kepemilikan saham bank kepada para deposan dan kreditor;

b.

likuidasi bank; dan

c.

rekapitalisasi perbankan. 80

Apabila kebijakan likuidasi bank diterapkan, sudah pasti akan menimbulkan dampak yang negatif kepada keuangan pemerintah, jasa perbankan, sistem pembayaran, dan kebijakan ekonomi dan moneter nasional. likuidasi, kewajiban bank

Melalui program

termasuk kepada nasabah bank akan diselesaikan

berdasarkan penjualan aset bank, sehingga

dikhawatirkan dapat menimbulkan

keresahan masyarakat termasuk karyawan bank yang diberhentikan terutama apabila hasil penjualan aset bank tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sedangkan

apabila

pemerintah

menempuh

kebijakan

rekapitalisasi,

pemerintah tidak perlu membayar dana pihak ketiga maupun kewajiban bank yang dijamin pemerintah, sebab bank peserta rekapitalisasi masih beroperasi secara 80

Satrio Wibowo, Sonny Handoko, Mirza Yuniar dan I.M. Noviati, ”Kajian Mengenai Efektivitas Kebijakan Obligasi Rekap” (Jakarta: Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2003) hlm 13. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

normal. Disamping itu biaya rekapitalisasi perbankan dianggap lebih rendah dari pada biaya likuidasi yang meliputi biaya mengatasi simpanan nasabah dan biaya pegawai. 81 Program rekapitalisasi perbankan hanya bersifat sementara dan tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kepemilikan (nasionalisasi) sektor perbankan. Dilihat dari aspek yuridis, program rekapitalisasi perbankan ini tidak diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun Undang-undang No.23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.4 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia. Landasan operasional yang menjadi dasar pelaksanaan program rekapitalisasi perbankan hanyalah berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, yaitu SKB No.53/KMK.017/1999 dan No.31/12/KEP/GBI tanggal 8 Pebruari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum. 82 Sedangkan khusus untuk Bank Pembangunan Daerah melalui SKB No.135/KMK.017/1999 dan No.32/1/KEP/GBI tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Pembangunan Daerah. Dasar penerbitan kedua SKB tersebut merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum. Menurut Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 10, disebutkan bahwa materi muatan Peraturan 81 82

Kusumaningtuti SS, Op.cit hlm 111 Kusumaningtuti SS, Op.cit hlm 88.


Pemerintah

berisi

materi untuk

menjalankan

Undang-undang

sebagaimana

mestinya. 83 Kalau dilihat dari butir ” Mengingat” dalam Peraturan Pemerintah tersebut memang ada menyebutkan : Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998, dan Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Namun setelah diteliti masing-masing Undang-undang tersebut, tidak ada secara jelas dan tegas menyebutkan Program Rekapitalisasi, yang ada pada Pasal 28 dalam Undang-undang Perbankan hanya mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi Bank, yang ketentuannya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 84 Sedangkan pada Pasal 37 A Undang-undang Perbankan

menyebutkan bahwa Badan khusus yang dibentuk

Pemerintah dalam melakukan program penyehatan bank, mempunyai wewenang untuk melakukan penyertaan modal sementara pada bank secara langsung atau melalui pengkonversian tagihan badan khusus. 85 Sementara program rekapitalisasi

83

Lihat juga Pasal 7 Undang-undang No.10 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa : Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah; Penjelasan pasal 10 Undang-undang ini, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sebagaimana mestinya adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-undang yang bersangkutan. 84 Pada Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992, Pasal 28 ayat 1 menyebutkan: Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia. 85 Pada Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992, Pasal 37 A butir 2 huruf h Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

merupakan program peningkatan modal bank yang dilakukan dengan penyertaan saham pemerintah sebesar 80% dan pemegang saham pengendali bank sebesar 20% dari kekurangan modal bank untuk mencapai CAR yang ditentukan. 86 Dari hasil penelitian penulis, terhadap ketentuan kerangka hukum yang berlaku, dapat diidentifikasi berbagai kebijakan dan pengaturan pokok, baik secara langsung maupun tidak langsung mengatur reorganisasi perbankan di Indonesia, yaitu sebagai berikut : 1. Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 Nopember 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undangundang ini, dijelaskan mengenai pengertian atau definisi mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi. Sedangkan pasal yang mengatur hanya 1 (satu) pasal, yaitu pasal 28 ayat (1) dan (2), yang menyebutkan bahwa merger, konsolidasi dan akuisisi Bank wajib mendapat izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Selanjutnya mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi diatur dalam Peraturan Pemerintah. 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur mengenai merger dan akuisisi sebagai berikut :

86

Peraturan Pemerintah No.84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum pasal 1 ayat 2 menyebutkan : Program Rekapitalisasi Bank Umum adalah upaya meingkatkan permodalan bank untuk mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan . Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

a. Pelaksanaan merger dan akuisisi tidak boleh mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat membatalkan merger dan akuisisi yang mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. c. Kepada pelaku usaha yang telah melakukan merger dan akuisisi sebelum berlakunya Undang-undang No.5 tahun 1999 yang mengakibatkan melanggar ketentuan diatas, diberi waktu untuk memperbaikinya sampai dengan waktu tanggal 5 September 2000. Hal ini telah diadopsi oleh Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992, sebagaimana dalam penjelasan pasal 28 yang menyebutkan : ” Dalam melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi, wajib dihindarkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat ”. 3. Undang-undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Padal Pasal 5 disebutkan bahwa salah satu tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah menangani Bank Gagal yang berdampak sistemik maupun yang tidak berdampak sistemik. Untuk melakukan penyelamatan Bank Gagal tersebut LPS mempunyai wewenang melakukan reorganisasi perusahaan antara lain mengambil alih dan menjalankan segala kewenangan pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

serta menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur. 2. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab I Pasal 1 angka 9 sampai dengan 11 dan Bab VIII Pasal 122 sampai dengan 137. Pasal 126 UU ini mengatur bahwa perbuatan hukum penggabungan (merger), pengambilalihan

(akuisisi)

atau

pemisahan

harus

dilakukan

dengan

memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas, karyawan/wati, kreditor dan mitra usaha lainnya serta masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank 6. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. 7. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Peraturan ini pada dasarnya mengatur tata cara pembelian saham Bank Umum oleh WNA dan WNI. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Dan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum. 9. Peraturan Bank Indonesia No.8/16/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia. Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan mengharuskan kepada semua pemilik bank

khususnya

pemegang

saham

pengendali

untuk

mengonsolidasi

kepemilikannya di bank-bank yang dalam satu grup usahanya dengan batas waktu hingga tahun 2010. 87 Dalam kebijakan tersebut Bank Indonesia menawarkan 3 (tiga) opsi yakni : a. Divestasi (penjualan saham-saham) miliknya, b. Merger atau konsolidasi c. Pembentukan perusahaan induk (Bank Holding)

87

Johannes Ibrahim, Penerapan Single Presence Policy dan Dampaknya Bagi Perbankan Nasional , Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27 No.2 Tahun 2008, hlm 5 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

10. Peraturan Bank Indonesia No.8/17/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/12/PBI/2007 tanggal 21 September 2007. 11. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usahan No.1 Tahun 2009 tentang PraNotifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan tanggal 13 Mei 2009. Dalam

rangka

pengendalian

terhadap

penggabungan,

peleburan

dan

pengambilalihan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha yang hendak melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, maka pelaku usaha dapat memberitahukan maksudnya kepada Komisi untuk mendapat pendapat mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut. Hal ini menyahuti ketentuan perundangundangan yang sudah terbit baik undang-undang anti monopoli, undang-undang perbankan dan undang-undang perseroan terbatas yang telah membatasi agar tindakan merger, konsolidasi dan akuisisi tidak menimbulkan praktek monopoli. 12. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Pokok-pokok yang diatur adalah mengenai izin dan pelaporan atas pembelian saham Bank. 13. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum juncto Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.52/32/KEP/DIR Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger,Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat. Salah satu ketentuan pada Surat Keputusan tersebut mengatur bahwa apabila salah satu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tidak dapat melaksanakan perbaikanperbaikan yang ditetapkan Bank Indonesia, maka Bank Indonesia dapat meminta kepada pemilik dan pengurus bank untuk meger atau konsolidasi dengan bank lain atau menjual sebagian atau seluruh sahamnya kepada bank atau pihak lain. 14. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No.53/KMK.017/1999 dan No.31/12/KEP/GBI tanggal 8 Pebruari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum. 15. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No.135/KMK.017/1999 dan No.32/1/KEP/GBI tanggal 9 April 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Pembangunan Daerah.


BAB III PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KREDITUR BANK

A. Peranan Perbankan Dalam Perekonomian Nasional Bank Indonesia sebagai lembaga yang

mempunyai otoritas mengatur dan

mengawasi perbankan di Indonesia telah menerbitkan serangkaian regulasi. Regulasi tersebut mengesankan “tanggung jawab” Bank Indonesia untuk mengamankan dana masyarakat yang disimpan pada Bank di Indonesia. Fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat, dan secara tepat serta cepat menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. Fungsi seperti itu dapat dikatakan sebagai “aliran darah” bagi perkembangan perekonomian dan peningkatan standar taraf hidup. 88

88

Lihat Frederic S. Mishkin, The Economic of Money, Banking, Financial Market, Fifth Edition, (Singapore: Addison-Wesley, 1998), hal. 226, yang mengatakan bahwa bank memainkan Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Fungsi lainnya adalah sebagai lembaga penyedia instrumen pembayaran untuk barang dan jasa yang dapat dilakukan secara cepat efisien dan aman. Fungsi ini akan berjalan apabila penjual dan pembeli barang dan jasa meyakini bahwa instrumen yang digunakan untuk pembayaran tersebut akan diterima dan dibayar oleh semua pihak dalam suatu transaksi dan transaksi ikutannya. Tanpa adanya kepercayaan, maka fungsi dimaksud tidak akan berjalan. 89 Di setiap negara, fungsi bank merupakan ”jantung” dari pasar uang. Fungsi bank seperti itu sudah berjalan sejak abad pertengahan. Pada waktu itu pihak penguasa telah memanfaatkan kredit bank sebagai pengganti pajak untuk membiayai ambisi mereka. 90 Berdasarkan fungsi bank tersebut yang sangat krusial bagi perekonomian suatu negara, maka keberadaan aset bank, paling tidak karena dua alasan; Pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi, dan Kedua, mencegah terjadinya bank runs and panics. Di samping itu kepercayaan masyarakat diperlukan pula karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus. Pentingnya kepercayaan peran penting dalam menyalurkan dana dari nasabah penyimpan kepada sektor-sektor produktif dan menjamin sistem keuangan berjalan dengan lancar dan efisien. 89 E. Gerald Corrigan, “Central Bank and the Financial System”, paper presented to a Symposium of Central Banking Issues in Emerging Market-Oriented Economic, Sponsored by the Federal Reseve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, USA, (August 23-25, 1990), hal. 25. Lihat juga Michael A. Raffanti, “Erosian of ‘Subtle Hazard’ Analysis Joepardizes Safety and Soundness of the Banking System: Securities Industry Association v. Board of Governors”, Boston College Law Review (May 1989), hal. 938, yang mengatakan bahwa kompleksitas sistem pembayaran termasuk kliring dan electronic fund transfer membuat keamanan dan kesehatan bank menjadi penting dalam menjaga integritas sistem tersebut. 90 Pada tahun 1335 Raja Edward III dari Inggris tidak mampu membayar kredit yang diterimanya dari bankir Florentine sebesar 1,5 juta gold florins untuk membiayai kampanyenya di Perancis. Lowell L. Briyan, Bankrupt: Restoring the Health and Profitability of Our Banking System, (New York: Harper Business, 1991), hal. 10. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

ini tercermin dari ucapan Presiden Franklin D. Roosevelt; ”after all, there is an element in the reajustment of our financial system more important than currency, more important goal, and that is the confidence of the people”. 91 Negara Indonesia misalnya telah mengalami babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undangundang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik 91

Diucapkan pada tanggal 12 Maret 1933 sewaktu mengumumkan berakhirnya bank holiday akibat terjadinya krisis perbankan di Amerika Serikat. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Bank merupakan institusi kepercayaan. Di institusi itu, masyarakat menyimpan dananya untuk kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Peran institusi perbankan begitu penting. Tidak heran bila otoritas perbankan membuat berbagai rambu untuk perbankan. Bahkan, regulasi di sektor perbankan terbilang paling lengkap dibandingkan dengan institusi keuangan lain. Hal itu wajar. Sebab, jika perbankan mengalami permasalahan, dampaknya akan dirasakan sektor lain, seperti dunia usaha, yang akhirnya akan berpengaruh pula pada perekonomian negara. Karena itu, institusi perbankan mesti dikelola secara hati-hati (prudent) oleh manajemen yang profesional, berdedikasi tinggi, dan dijalankan secara jujur. Bila tidak, kepercayaan nasabah terhadap bank bersangkutan akan berkurang. Kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum oleh undang-undang diakui secara tegas. Begitu juga halnya dengan independensi Bank Indonesia secara tegas diakui pula oleh undang-undang. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen keempat, menyatakan, “Negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang”. 92 Oleh undang-undang diakui pula kedudukan Bank Indonesia

92

Pasal 23 D Undang-Undang Dasar 1945.


sebagai badan hukum 93 dan Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Akan tetapi menurut Bagir Manan, “Bank Indonesia sebagai badan hukum menjadi ganjil kalau dihubungkan dengan Bank Indonesia sebagai lembaga negara. Sebagai lembaga negara, Bank Indonesia adalah organ penyelenggara organisasi negara. Negaralah yang merupakan badan hukum, bukan organnya”. 94 Adapun dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang

menetapkan

peraturan

dan

mengenakan

sanksi

dalam

batas

kewenangannya, 95 sebab menurut Bagir Manan, “sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia selain melakukan fungsi publik, tetap dapat menjalankan fungsi keperdataan”, 96 dalam arti bisa menjadi pihak. Sehingga dengan kedudukan sebagai badan hukum ini, Bank Indonesia selain sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan dalam membuat keputusan, Bank Indonesia juga dapat mempunyai standar dan pedoman tersendiri dalam memberikan kemudahan dan memberikan pembatasan dalam lingkup wewenangnya seperti dalam hal Bundesbank menurut Stern, “…it’s designation as an authority is aplicable only to a very restricted extent”, 97 93 94

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Bagir Manan ,“ Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral“ ( Monograph,2000)

hal. 8. 95

Penjelasan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo penjelasan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. 96 Bagir Manan : 2000, Op. Cit, hlm 9. 97 Klaus Stern , The Note-Issuing Bank within the State Structure, in Deutsche Bundesbank (ed): Fifty Years of the Deutsche Mark, Central Bank and the Currency in Gemany since 1948,( Oxford University Press,1999) hlm 110. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Dalam melihat Bank Indonesia sebagai badan hukum jika dihubungkan dengan teori principal-agent, maka Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya harus dilihat sebagai lembaga yang terpisah dari pemerintah. Dengan independensi yang diberikan oleh undang-undang, Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah, meskipun dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tidak ditegaskan lagi bahwa Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen di bidang tugasnya berada di luar pemerintahan dan lembaga lain, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Selain itu harus pula disandarkan kepada ide dan philoshopy yang melatar belakangi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya ketentuan Pasal 23 yang mengatur keuangan yang diatur dalam satu kerangka kesatuan antar pemerintah dan Bank Indonesia. Dengan demikian, maka kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum harus dilihat dan diartikan sebagai bagian yang pada hakekatnya tidak terpisahkan dari pemerintah terutama dalam hal pengaturan keuangan negara. Kalau merujuk kepada Bundesbank sebagaimana dikemukakan oleh Klaus Stern, maka pernyataan pada Bundesbank Act, “…Federal corporation under public law” adalah merupakan pernyataan bahwa Bundesbank sebagai bagian dari eksekutif. 98 Hal ini semakin tegas lagi kalau dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur hubungan Bank Indonesia dan pemerintah sebagaimana diatur oleh Bab VIII yaitu dari Pasal 52

98

Ibid.


sampai dengan Pasal 56, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Akan tetapi oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Bank Indonesia, kepada Bank Indonesia diberikan independensi dan independensi ini harus dilihat hanya terbatas dalam menetapkan kebijakan moneter. Sebagaimana dikemukakan oleh Miller, tujuan menempatkan bank sentral yang independen dengan maksud agar kebijakan moneter yang ditetapkan adalah kebijakan yang ditetapkan untuk jangka panjang dan terlepas dari pengaruh dan tekanan politik jangka pendek. 99 Sehingga terpisahnya fungsi Bank Indonesia dari pemerintah harus dilihat sebagai pemisahan fungsi sebagaimana dikemukakan oleh Barber. 100 Di sini fungsi Bank Indonesia adalah menjalankan kebijakan moneter, mengingat Bank Indonesia lebih berpengalaman dan keahlian dalam masalah moneter. Hal ini sejalan dengan pemikiran seperti yang dikemukakan oleh Lastra dan Miller, bahwa dalam menjalankan kebijakan moneter ini, bank sentral secara tehnis dianggap lebih mempunyai pengalaman dan keahlian dibandingkan dengan pemerintah, sebagaimana pengadilan dianggap lebih mempunyai keahlian dan pengalaman dalam memberikan interpretasi terhadap hukum. 101 Atau seperti juga dikatakan oleh Arend Lijphart,

99

Geoffrey P. Miller, “An Interest-Group Theory of Central Bank Independence, Journal of Legal Studies, vol. XXVII, 433-453, 1998 hal. 449. 100 N.W. Barber, “Prelude to the Separation of Powers, C.L.J., 60 (1), March 2001, 59-88, hal. 73. 101 Rosa Maria Lastra and Geoffrey P. Miller, Central Bank Independence in Ordinary and Extraordinary Times dalam Jan Kleinman (ed), Central Bank Independence, The Economic Foundations, the Constitutional Implications and Democratic Accoutability, Kluwer International 2001, hal.40. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

“Central banks are key governmental institutions that, compared with the other main organs of government,….” 102 Sehingga mandat yang diterima oleh Bank Indonesia harus dianggap sama dengan mandat yang diterima oleh lembaga peradilan sebagaimana dikemukakan oleh Wood, Mills dan Capie. 103 Artinya Bank Indonesia akan membuat keputusan-keputusan secara independen sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka keputusan Bank Indonesia yang dianggap tidak populer tidak dapat dijadikan alasan oleh pemerintah untuk menyatakan Bank Indonesia telah keliru dalam mengambil keputusan, sebagaimana pemerintah tidak dapat mempersalahkan lembaga peradilan yang membuat keputusan yang tidak populer. 104 Ini dapat bermakna sebagaimana dikemukakan oleh Sparve, jika bank sentral menetapkan satu keputusan yang keliru, maka kebijakan itu yang seharusnya diubah, bukan independensi bank sentralnya yang dihilangkan. 105 Semangat penerapan Good Corporate Governance (GCG) di kalangan perbankan mulai marak setelah industri perbankan dilanda krisis. Banyak kalangan sepakat bahwa salah satu penyebab rusaknya perekonomian adalah rapuhnya perbankan nasional. Ketika itu, pengelolaan perbankan tidak dilakukan dengan

102

Arend Lijphart, Patterns of Democracy, Yale University Press 1999, hal. 232. Geoffrey E. Wood, Terence C. Mills, Forrest H. Capie, “Central Bank Independence: What is It and What Will It Do For Us”?, Institute of Economic Affairs,1993, hal. 11. 104 Robert Sparve , Supervisory Boards in Some Central Banks, Paper Contribution to the IMF Seminar on Current Developments in Monetary and Financial Law, Washington D.C., May 7-17 2002, hal. 9. 105 Loc. cit. 103


prinsip kehati-hatian. Padahal, istilah prudential banking (prinsip kehati-hatian) sudah lama dikenal. Tapi, memang, penerapannya masih jauh dari harapan. 106 Kesadaran tersebut muncul karena sebelum krisis, penerapan prinsip GCG belum disadari sepenuhnya oleh kalangan perbankan. Padahal, perbankan merupakan lembaga intermediasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan lain pada umumnya. Sebab, dalam operasionalnya, bank menghadapi banyak risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko reputasi. Kondisi ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan perbankan perlu mengimplentasikan GCG. Dalam Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance disebutkan bahwa sebagai lembaga kepercayaan, dalam operasionalnya, bank harus menganut prinsip keterbukaan (transparancy), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), keobjektifan dalam pengambilan keputusan (independency), serta kewajaran (fairness). Untuk memenuhi lima prinsip tersebut, dalam aspek keterbukaan, bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, jelas, akurat, dapat dibandingkan, serta mudah diakses stakeholders sesuai dengan haknya. 107

B. Jenis-Jenis Kreditur Bank

106 107

Burhanuddin Abadullah, op.cit hlm 267 http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/14/finansial/969532.htm diakses 27.02.2009


Secara teoretis, kreditor dapat dibedakan menjadi dua kelompok: Pertama, kreditor dengan jaminan (secured creditor) yang terdiri dari pemegang hak gadai dan atau fidusia (jaminan benda bergerak), serta pemegang hak tanggungan dan atau hipotek (jaminan benda tidak bergerak); Kedua, kreditor tanpa jaminan (unsecured creditor) yang dapat memiliki hak istimewa (baik umum, maupun khusus) ataupun tidak. 108 Dalam proses kepailitan sendiri, dikenal tiga macam kreditor, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren. 109 Pembedaan menurut UU No. 37 Tahun 2004, berhubungan dengan posisi kreditor bersangkutan dalam proses pembagian harta pailit. Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau kreditor dengan jaminan, disebut kreditor separatis, karena, berdasarkan Pasal 55 Ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004, 110 kreditor tersebut berwenang untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Separatis di sini berarti terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminkan dari harta yang dimiliki debitor yang dipailitkan. Dengan begitu, kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan,

108

Sentosa Sembiring , Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kepailitan (Bandung: Nuansa Aulia, 2006) hlm17,18 109 Lihat juga penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 37/2004: ”Yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.” 110 Pasal 55 ayat (1) UU No. 37/2004: ”Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolaholah tidak terjadi kepailitan.” Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijaminkan untuk piutangnya. Sepanjang nilai piutang yang diberikan oleh kreditor separatis tidak jauh melampaui nilai benda yang dijaminkan dan kreditor berkuasa atas benda itu, maka proses kepailitan tidak akan banyak berpengaruh pada pemenuhan pembayaran piutang kreditor tersebut. Apalagi, kalau pembayaran cicilan utang secara berkala juga telah dipenuhi oleh debitor. Menurut UU No. 37 Tahun 2004, apabila kuasa atas benda yang dijaminkan ada pada debitor pailit atau pada kurator, maka hak eksekusi terpisah tersebut di atas, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak pernyataan pailit dijatuhkan (Pasal 56 Ayat 1). Sedang apabila nilai eksekusi benda tertentu tersebut ternyata tidak cukup untuk menutup utang debitor, maka kreditor separatis dapat meminta dirinya ditempatkan pada posisi kreditor konkuren untuk menagih sisa piutangnya. 111 Demi kepastian hukum, hak eksekusi langsung yang dimiliki oleh kreditor separatis hanya bisa digunakan dalam jangka waktu 2 bulan setelah terjadinya keadaan insolvensi. 112 Setelah lewat jangka waktu tersebut, eksekusi hanya dapat dilakukan oleh kurator, meskipun hak yang dimiliki kreditor separatis (sebagai kreditor dengan jaminan) tidak berkurang. 113 Perbedaan proses eksekusi tersebut akan

111

Pasal 138 jo. pasal 189 ayat 5 UU No. 37/2004. Pasal 59 ayat 1 UU No. 37/2004. 113 Pasal 59 ayat 2 UU No. 37/2004. 112


berakibat pada perlu tidaknya pembayaran biaya kepailitan dari hasil penjualan benda yang dijaminkan. 114 Kreditor preferen berarti kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. UU No. 37 Tahun 2004 memakai istilah hak-hak istimewa, sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata. Hak istimewa mengandung arti “hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya”. Menurut KUH Perdata, ada dua jenis hak istimewa, yaitu hak istimewa khusus (Pasal 1139) dan hak istimewa umum (Pasal 1149). Hak istimewa khusus berarti hak istimewa yang menyangkut benda-benda tertentu, sedang hak istimewa umum menyangkut seluruh benda. Sesuai dengan ketentuan KUH Perdata pula, hak istimewa khusus didahulukan atas hak istimewa umum (Pasal 1138). Meskipun memiliki keistimewaan dibanding hak-hak yang dimiliki orang berpiutang pada umumnya, posisi pemegang hak istimewa pada dasarnya masih berada di bawah pemegang hak gadai atau hipotek sehubungan dengan benda-benda yang dijaminkan. Ada beberapa pengecualian untuk urutan tersebut, seperti misalnya, biaya-biaya perkara atau tagihan pajak. Kreditor konkuren atau kreditor biasa adalah kreditor pada umumnya (tanpa hak jaminan kebendaan atau hak istimewa). Menurut KUH Perdata, mereka memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak yang seimbang (proporsional) atas piutang-

114

Pasal 191 UU No. 37/2004.


piutang mereka. 115 Ketentuan tersebut juga dinamakan prinsip “paritas creditorium”. Sehingga dapat disimpulkan, posisi pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis) pada dasarnya lebih tinggi dari pemegang hak istimewa (kreditor preferen) untuk benda-benda yang dijaminkan, dengan beberapa pengecualian, seperti biayabiaya perkara atau tagihan pajak. Sedang posisi dua jenis kreditor tersebut berada di atas posisi kreditor konkuren atau kreditor biasa yang menunggu pembagian pembayaran tagihan secara merata dari harta pailit menurut prinsip keseimbangan. Apabila tagihan kreditor separatis ternyata lebih tinggi dari nilai piutang mereka, maka mau tidak mau mereka harus menagih sisa piutangnya sebagai kreditor konkuren. Dengan kata lain, posisi mereka menjadi di bawah posisi kreditor preferen. Apabila dilihat sisi lain peranan kreditor dalam hal kepailitan yang terjadi di Indonesia, jarang sekali ditemui kreditor separatis yang melaksanakan sendiri hak eksekutorial terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya. Walaupun UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK) memberikan peluang untuk itu, namun kenyataannya tidak mudah diterapkan. Salah satu kendalanya adalah karena jangka waktu pelaksanaan hak eksekutorial tersebut sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Sebagian praktisi hukum kepailitan berpendirian bahwa hak eksekusi kreditor separatis dimulai sejak debitor pailit dinyatakan dalam keadaan insolvensi 116 hingga

115

Pasal 1136 KUH Perdata.

116

Insolvensi dapat terjadi karena hal-hal; Berdasarkan pasal 178 (1), insolvensi terjadi karena: 1) dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian; 2) rencana perdamaian yang Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Artinya, kesempatan kreditor separatis melaksanakan hak eksekutorialnya hanya 2 bulan 117. Limitasi jangka waktu ini, didasarkan pada penafsiran yang keliru, atau setidaknya pemahaman yang sepotong, terhadap Pasal 59 ayat (1) UUK. Selama debitor pailit belum dinyatakan dalam keadaan insolvensi, maka peluang tercapai perdamaian selalu terbuka. Dalam situasi yang demikian, rencana perdamaian yang diajukan debitor pailit atau investor baru, menjadi tidak ada artinya apabila kreditor separatis melaksanakan eksekusi terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya. Apalagi jika benda yang dieksekusi merupakan modal vital si debitor pailit untuk melaksanakan rencana perdamaian. Oleh karenanya, guna memperbesar peluang terjadinya perdamaian dan untuk menghindari adanya kreditor separatis yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya, maka hak eksekutorial kreditor separatis terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya baru dapat dilaksanakan setelah perdamaian tidak dimungkinkan lagi. ditawarkan tidak diterima; 3) pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; Berdasarkan pasal 175 (1) dan (2), insolvensi terjadi karena adanya pembatalan perdamaian sebagaimana dimaksud pasal 172 (1); Berdasarkan pasal 292 berikut penjelasannya, diatur bahwa suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285, pasal 286 dan 291 mengakibatkan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi. Namun demikian, belum jelas apakah suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan pasal 230 (1) dan pasal 255 (6) UUK juga menyebabkan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi. Mengenai hal tersebut akan dibahas dengan tulisan tersendiri. 117 Pendapat yang demikian penulis jumpai dalam beberapa diskusi, baik formal maupun informal, antara beberapa Kurator dan Pengurus. Selain itu, dapat dilihat dari pendapat Imam Nasima & Eryanto Nugroho (2008), “Pembayaran upah Buruh dalam Proses Kepailitan”, rubrik Kolom, Hukum Online, edisi Selasa, 26 Agustus 2008. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Ada dua implikasi dari penerapan Prinsip Structured Creditors. Pertama, pengaturan tentang pengelompokan kreditor berdasarkan kelas masing-masing kreditor. UUK mengklasifikasikan kreditor dalam 3 kelas, yaitu: a) Kreditor separatis atau secured creditors; b) Kreditor preferen atau preferred creditors; c) Kreditor konkuren atau unsecured creditors. Kedua, pengaturan tentang tata cara dan prioritas penyelesaiannya. Berdasarkan pasal 55 ayat (1) UUK, kreditor separatis tidak perlu khawatir bilamana debitornya dinyatakan pailit oleh suatu putusan Pengadilan, karena ia dapat melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Frasa “seolah-olah tidak terjadi kepailitan”, tidak berarti bahwa benda yang diikat dengan jaminan kebendaan tertentu menjadi kebal dari kepailitan (Bankruptcy Proof). Benda tersebut tetap merupakan bagian dari harta pailit, namun kewenangan eksekusinya diberikan kepada kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut. Inilah dasar hubungan hukum antara hukum kepailitan dan hukum jaminan. Perlindungan atas hak eksekutorial kreditor separatis telah ada sejak periode Stb. 1905 Nomor 217 jo Stb. 1906 No. 348 tentang Faillissementsverordening (selanjutnya disebut FV), sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dan (3) FV 118. Pengaturan tersebut masih tetap diikuti dalam Perpu nomor 1 tahun 1998, UU No. 4 tahun 1998, maupun UU No. 37 tahun 2004. Dari sini nampak jelas, para 118

Pasal 56 ayat (1) dan (3) FV, mengatur demikian: (1) Setiap berpiutang hipotik, yang telah membuat janji sebagai tersebut dalam pasal 1178 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, begitu pula setiap pemegang gadai, dibolehkan melaksanakan hak-hak mereka, seolah-olah tiada kepailitan. (2) Begitupun setiap pemegang ikatan-panenan dibolehkan melaksanakan haknya, seolah-olah tiada kepailitan.” Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

pembentuk undang-undang kepailitan memberikan penghormatan yang cukup tinggi terhadap eksistensi hukum jaminan, khususnya hak eksekutorial kreditor separatis. Hak eksekutorial kreditor separatis untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang agunan milik debitor tidak tak berakhir. Menilik dari sejarah hukum kepailitan di Indonesia, keleluasaan kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekutorial terhadap jaminan kebendaannya diberikan hingga jangka waktu 2 bulan sesudah

insolvensi

dan dapat

diperpanjang

berdasarkan penetapan

hakim

pengawas 119.

C. Peranan Kreditur Bank Dalam dunia usaha investasi khususnya investasi di bank, peranan kreditur sangat penting, sebagaimana yang diamanat dalam Undang-undang Perbankan bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Sumber dana utama Bank dalam melakukan operasionalnya selain modal sendiri tentunya dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. Penghimpunan dana masyarakat dapat diperoleh berdasarkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan secara menyeluruh. Runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan sudah pernah dialami, sehingga perbankan sangat kesulitan dana dan menyebabkan sangat mahalnya harga 119

Pasal 57 ayat (1) FV, dikutip sbb: “Si berpiutang hipotik dan si pemegang gadai, termaksud dalam pasal yang lalu, diharuskan melaksanakan hak mereka sebelum lewat waktu dua bulan, sesudah keadaan tak mampu membayar bermulai, dengan tak mengurangi kekuasaan Hakim Pengawas, untuk memperpanjang jangka waktu tersebut”. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

dana yang dibeli oleh perbankan. Pada akhirnya menyebabkan banyaknya bank-bank yang merugi dan menggerus dana modalnya sendiri bahkan menjadi minus sehingga terpaksa bank-bank tersebut ditutup. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bagi perbankan di Indonesia, merupakan

salah satu tugas dari Bank Indonesia,

sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia pasal 8 butir c. Berdasarkan pengalaman buruk yang terjadi pada krisis moneter yang lalu, diindikasikan bahwa secara fundamental kondisi perbankan di Indonesia sangat lemah, maka Bank Indonesia telah menyusun cetak biru atau blue print yang merupakan tatanan jangka panjang untuk memperkuat industri perbankan nasional yang

disebut

Arsitektur

Perbankan

Indonesia

(API).

Apabila

API

telah

diimplementasikan dengan baik, diharapkan akan ada bank nasional yang setidaknya mampu menjadi regional champion. Agar upaya pencapaian visi dan tujuan API menjadi fokus, jelas dan terarah, maka Bank Indonesia memformulasikan 6 pilar utama sebagai sasaran yang ingin dicapai, yaitu : 120 1. Struktur perbankan yang sehat dan mampu mendorong pembangunan ekonomi nasional dan berdaya saing internasional; 2. Sistem pengaturan yang efektif dan mampu mengantisipasi perkembangan pasar keuangan domestik dan internasional; 3. Sistem pengawasan bank yang independen dan efektif: 4. Penguatan kondisi internal industri perbankan; 5. Penciptaan dan penguatan infrastruktur pendukung industri perbankan; 6. Perlindungan dan pemberdayaan nasabah.

120

Burhanuddin Abdullah, op.cit hlm 213.


Sebagai lembaga perantara keuangan, Bank sangat membutuhkan para kreditur untuk berperan dalam memaksimalkan usahanya. Sebab hampir seluruh dana operasional suatu Bank diperoleh dari masyarakat sebagai kreditur Bank. Secara umum telah diketahui bahwa kunci dari keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat sehingga peranannya sebagai financial intermediary berjalan dengan baik. 121 Pertumbuhan

sebuah

bank

sangat

dipengaruhi

oleh

perkembangan

kemampuannya menghimpun dana simpanan masyarakat baik skala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. 122 Dana-dana bank yang dipergunakan sebagai modal operasional, bersumber dari modal sendiri, dana pinjaman dari luar, dana masyarakat. 123 Dengan demikian dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan (dalam hal ini dikategorikan sebagai pihak kreditur), sangat berperan dalam mendukung operasional perbankan. D. Perlindungan Hukum Terhadap kreditur Bank Kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Perbankan jatuh ke titik terendah, pada saat terjadinya likuidasi terhadap 16 bank pada tahun 1997. Masyarakat sangat

121

Muchdarsyah Sinungan, Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000 (Jakarta, Rineka Cipta, 1994) hlm 155. 122 Ibid, hlm 159 123 Ibid, hlm 160 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

khawatir akan keamanan dan keselamatan dananya yang ada di Bank. Apakah dapat ditarik atau dikembalikan secara utuh dari bank. Keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank, karena sematamata dilandasi oleh kepercayaan yang tinggi bahwa uangnya akan diterima kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Sejarah menunjukkan, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain bahwa ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa ditutup sehingga merugikan masyarakat karena sebagian atau bahkan seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali.

124

Kenyataan tersebut dapat menimbulkan pemikiran bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan melindungi dananya dengan menyelenggarakan opersional bank dengan sebaik-baiknya. 125 Sebab dana masyarakat yang merupakan kreditur terbesar bank mempunyai peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila dilihat struktur neraca bank dari sisi kredit/pasiva, maka kreditur bank adalah seluruh pos-pos yang bersumber dari kegiatan bank berupa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito berjangka dan transaksi-transaksi lainnya yang berupa penghimpunan dana masyarakat. Berdasarkan Peraturan Perbankan Indonesia, hukum memberikan tempat bagi nasabah untuk melindungi dirinya dengan cara: 1. Perlindungan secara implisit (implicit deposit protection); 124 125

Adrian Sutedi, op.cit 157 Muchdarsyah Sinungan, op.cit hlm 162


2. Perlindungan secara eksplisit (explicit deposit protection). Namun apabila diperhatikan Undang-undang Perbankan, perlindungan hukum kepada kreditur hanyalah dilakukan secara implisit, akan tetapi, demi kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan sistem perbankan pada umumnya, perlindungan itu haruslah menjadi satu kesatuan yang utuh. 126 Bank Indonesia sebagai lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan guna menjaga kelangsungan usaha bank menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas yang berhubungan dengan kinerja bank. Disamping itu sebagai upaya preventif melindungi kepentingan bank atas risiko kredit macet yang mungkin timbul, bank wajib melakukan analisis secara seksama terhadap seluruh aspek usaha dan calon debitur, melakukan pengikatan jaminan secara sempurna serta melakukan tindakan hukum dalam menyelesaikan kredit macet. Bahkan tindakan pengamanan lainnya, misalnya bank sejak menerima barang jaminan kredit dari nasabah atau penjamin telah mewajibkan kepada debitur untuk mengasuransikannya kepada perusahaan asuransi kerugian yang dikehendaki oleh Bank. Transaksi bank berupa penghimpunan dana tersebut apabila dilihat dari kacamata hukum tunduk pada hukum penitipan yang diatur dalam KUH Perdata. Berbicara tentang penghimpunan dana yang merupakan titipan masyarakat, tentunya

126

Adrian Sutedi, op.cit hlm158.


masyarakat selaku nasabah adalah pihak yang menitipkan, dapat mengambil kembali uang yang sama ketika ia menitipkan uang terdahulu, sedangkan bank tidak berkewajiban untuk memberikan bunga/jasa kepada penitip. Akan tetapi tentang hal ini dapat dikesampingkan dengan memperjanjikan secara tegas bahwa bank memberikan bunga/jasa kepada sipenitip. Dalam kaitan dengan perlindungan kepentingan-kepentingan nasabah dalam kegiatan bank di bidang penghimpunan dana masyarakat, kiranya perlu dipikirkan pembentukan suatu lembaga yang dapat menjamin bahwa dana masyarakat yang disimpan pada bank terjamin pengembaliannya. 127 Dengan demikian menurut sistem perbankan di Indonesia, perlindungan kepada kreditur bank secara implisit (implicit deposit protection) diimplemtasikan dalam bentuk : 1. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan (Undang-undang No.10 tahun 1998 jo. Undang-undang No.7 tahun 1992) 2. Perlindungan yang dihasilkan dari pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 3. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. 4. Memelihara tingkat kesehatan bank.

127

Pada tanggal 22 September 2004, telah didirikan Lembaga Penjaminan Simpanan berdasarkan Undang-undang No.24 Tahun 2004, yang menyebutkan fungsi dan tugasnya sebagaimana yang dicantumkan pada pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

5. Menjalankan usaha dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. 6. Melakukan pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah 7. Mengelola usaha secara transparan dan selalu menyajikan laporan risiko pada nasabah.

128

Sedangkan perlindungan secara eksplisit (explicit deposit protection), yaitu perlindungan yang diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Apabila diteliti lebih jauh, secara filosofi bahwa perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan bank sebagai lembaga pada khususnya sehingga pada akhirnya menjaga dan melindungi sistem perbankan nasional. Bank yang tetap dapat menjaga kelangsungan usahanya dan tetap tangguh menghadapi persaingan perbankan yang semakin ketat dewasa ini adalah bank yang mampu menjaga tingkat kesehatannya dengan baik. Suatu bank yang sehat dan tangguh otomatis dapat mengamankan dana masyarakat yang berhasil dihimpunnya. Disamping perlindungan terhadap nasabah melalui ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan, pembinaan, tingkat kesehatan dan prinsip kehatihatian, dalam Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 jo No.7 Tahun 1992,

128

Adrian Sutedi, op.cit hlm 167


terdapat ketentuan-ketentuan lain yang mendukung upaya perlindungan terhadap nasabah : 1. Pada proses

pemberian kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. 2. Merger, konsolidasi dan akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Dalam kejelasan yang mengatur merger, konsolidasi dan akuisisi bank tersebut, dengan tegas dinyatakan pelaksanaannya tidak boleh merugikan kepentingan nasabah. 3. Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dunia perbankan, kecuali untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank. 4. Ketentuan sanksi pidana dan administratif dalam Undang-undang Perbankan ini jauh lebih berat dan lengkap dari undang-undang Perbankan yang lama. Hal ini dimaksudkan untuk lebih terbentuknya ketaatan yang tinggi terhadap undang-undang ini dalam rangka melindungi nasabahnya. 129

129



Pada perlindungan hukum yang bersifat implisit, kreditur bank mendapat perlindungan dari terjadinya kesalahan atau kelalaian yang terdapat pada bank yang berakibat timbulnya tanggung jawab perdata yang berhubungan dengan kepengurusan bank tersebut. Apabila kesalahan atau kelalaian tersebut terjadi akibat pengurus melakukan kegiatan diluar kewenangan yang telah diatur dalam anggaran dasar perusahaan maka hal itu menjadi tanggung pribadi pengurus. Sedangkan apabila tindakan pengurus telah sesuai dengan kewenangannya maka menjadi tanggung jawab perusahaan. Pertanggungjawaban tersebut dapat dimintakan oleh para kreditur berdasarkan ketentuan 1365 KUH Perdata. Dalam Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1999 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa untuk memperoleh kembali dana yang disimpannya termasuk bunganya, maka pada dasarnya nasabah merupakan pihak konkuren yang mendapat perhatian pertama untuk dibayarkan dari penjualan harta kekayaan bank yang ada, sehingga nasabah yang dirugikan oleh suatu bank yang bermasalah dan dilikuidasi dapat meminta hak atas dananya dengan menggugat ke pengadilan, baik secara class action maupun perorangan. 130 Proses likuidasi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu : 1. Melalui penyerahan, yaitu proses likuidasi yang tidak melalui pengadilan, dan 2. Melalui kepailitan formal berdasarkan yuridiksi suatu pengadilan khusus.

130



Likuidasi penyerahan adalah prosedur informal untuk melikuidir hutang, bagi kreditur cara ini lebih menguntungkan dibanding kepailitan formal karena mereka menerima lebih banyak. Dilakukan transfer kepemilikan aktiva kepada pihak ketiga yang disebut assignee atau trustee. Assignee diinstruksikan untuk menjual aktiva itu baik di bawah tangan atau melalui lelang umum dan hasilnya dibagikan kepada kreditur secara pro-rata. Sedangkan likuidasi kepailitan diatur dalam Undang-undang kepailitan yang mempunyai tiga fungsi penting, yaitu melindungi kreditur dari kemungkinan penipuan oleh debitur, pembagian aktiva debitur secara adil kepada para kreditur, menghapuskan semua kewajiban debitur sehingga yang bersangkutan dapat mulai usaha baru tanpa harus dibebani hutang terdahulu. Pasal 54 ayat 1 Undang-undang LPS menyebutkan: pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut : a. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang; b. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai; c. Biaya pekara di pengadilan, biaya lelang yang terutang dan biaya operasional kantor; d. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS; e. Pajak yang terutang; Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

f. Bagian

simpanan

dari

nasabah

penyimpan

yang

tidak

dibayarkan

penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan g. Hak dari kreditur lainnya;. Dana masyarakat yang disimpan pada bank berdasarkan perjanjian apakah itu perjanjian membuka rekening giro, tabungan dan deposito yang pada intinya nasabah dapat mengambilnya sewaktu-waktu atau dikembalikan bank dengan jangka waktu tertentu dan bank memberikan imbalan bunga dan/atau jasa sehingga dapat dikategorikan

bahwa

bank

melakukan

pinjaman

dana

kepada

nasabah.

Nasabah/penyimpan sebagai kreditur dan bank sebagai debitur. Berdasarkan keadaan ini dapat dikaji bagaimana keberadaan kreditur (nasabah/penyimpan) dalam KUH Perdata. Dalam Bab XIX KUH Perdata diatur tentang piutang-piutang yang diistimewakan. Pasal 1131 menyebutkan : Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak , baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan atas segala perikatannya perseorangan. Kemudian pasal 1132 menyebutkan bahwa Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang syah untuk didahulukan. Pasal 1134 KUH Perdata menyatakan “ Hak istimewa Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifatnya piutang. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Dalam bagian ketiga tentang hak-hak istimewa atas semua benda-benda bergerak pada umumnya, pada Pasal 1149 KUH Perdata, antara lain ditegaskan bahwa piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya ialah yang disebutkan di bawah ini, piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut aturan sebagai berikut : 1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotek. 2. Biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk mengurangi jika biaya terlampau tinggi. 3. Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan. 4. Upah para buruh selama tahun lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun sedang berjalan, beserta kenaikan upah. 5. Piutang karena penyerahan baha-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan terakhir. 6. Piutang-piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun penghabisan 7. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang tertampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Apabila dikaitkan dengan seluruh ketentuan di atas, kelihatannya simpanan nasabah tidaklah termasuk piutang yang diistimewakan, akan tetapi utang-piutang biasa, yang berarti dalam penyelesaian kewajiban bank akan dibayarkan setelah pemegang gadai dan hipotek. Akan tetapi biasanya, suatu bank yang dinyatakan pailit, hartanya tidak cukup untuk membayarkan seluruh utangnya sehingga ada kemungkinan seseorang yang mempunyai piutang tidak bisa mendapatkan kembali uangnya. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata

ditentukan bahwa tiap perbuatan

melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu. Apabila pihak bank

melakukan opersaionalnya secara tidak benar

antara lain tidak

menjalankan prinsip kehati-hatian, sehingga merugikan deposan sebagai kreditur bank, maka pihak bank tentunya harus mengganti uang yang dititipkan deposan kepadanya. Gagalnya suatu upaya penyelamatan sebuah bank, memaksa Bank Indonesia mencabut izin operasi PT. Bank Global International Tbk pada 13 Januari 2005, dan selanjutnya menempatkan bank tersebut dalam status likuidasi. Pencabutan izin Bank Global kembali menempatkan Pemerintah Republik Indonesia dalam keadaan dilematis. Pengalaman pahit ditutupnya 52 (lima puluh dua) bank umum belum hilang sirna, telah terjadi 3 (tiga) kali penutupan bank, yaitu Bank Asiatic, Bank Dagang Bali dan terakhir adalah Bank Global. Pemerintah kembali dibuat pusing, Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

dikarenakan Program Penjaminan Pemerintah, yang sedianya akan segera diakhiri, harus kembali berperan guna menjamin simpanan nasabah. Para nasabah yang tidak masuk dalam kriteria Program Penjaminan mencoba mencari jalan guna mendapatkan haknya kembali, dan salah satunya adalah dengan suatu upaya hukum kepailitan. Tentu saja dengan harapan, apabila bank yang saat ini dalam status dilikuidasi dapat diubah statusnya menjadi pailit, maka tim likuidasi yang dibentuk dan diawasi oleh Bank Indonesia menjadi tidak bergigi dan perannya digantikan oleh kurator dan hakim pengawas. Salah satu kasus yang terbaru dan masih hangat dalam ingatan kita adalah upaya hukum kepailitan yang diajukan oleh sebagian nasabah Bank Global yang tidak dijamin berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah merupakan suatu peristiwa hukum yang langka dan menarik untuk disimak. Pada tingkat pertama, hakim kepailitan tidak mengabulkan permohonan pailit yang diajukan, dan di tingkat kasasi, hakim Mahkamah Agung kembali tidak mengabulkan permohonan kasasi kepailitan yang diajukan oleh nasabah. Saat ini kasus telah diajukan Peninjauan Kembali oleh nasabah yang bersangkutan, dan masih dalam pemeriksaan oleh Mahkamah Agung. Menarik untuk dibicarakan bahwa, pemohon pailit menyampaikan argumen kepada majelis hakim Pengadilan Niaga, bahwa PT. Bank Global International Tbk (Dalam Likuidasi) sudah bukan bank, alias sudah menjadi suatu perseroan terbatas, dikarenakan izin operasi sebagai bank sudah dicabut oleh Bank Indonesia. Argumen pemohon pailit juga dikuatkan oleh beberapa saksi ahli dalam bidang hukum, seperti Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Prof. DR. Erman Rajaguguk SH, mengatakan bahwa status sebagai bank sudah tidak melekat kembali pada Bank Global karena sudah dicabut izin operasionalnya oleh Bank Indonesia. Lebih jauh lagi, Prof. DR. Erman Rajaguguk juga menambahkan bahwa Rezim Undang-undang Perbankan berlaku pada waktu bank itu masih beroperasi belum dicabut izin usahanya namun kalau sudah dicabut izin usahanya menjadi PT dalam likuidasi yang tunduk pada rezim kepailitan, dan Pasal 1 angka 11 UU Kepailitan dan PKPU juga termasuk untuk bank dalam likuidasi. Namun demikian, pada saat didengarkan kesaksian Saksi Ahli Ibu Ratnawati W. Prasodjo, SH yang merupakan salah satu orang pembuat Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak sependapat dengan Prof. DR. Erman Rajaguguk. Ibu Ratnawati mengatakan secara tegas bahwa dilihat secara interpretasi historikal, Pasal 1 angka 11 UU Kepailitan dan PKPU tidak diperuntukkan bagi bank dalam likuidasi. Dalam pendapatnya lebih lanjut, Ibu Ratnawati juga menegaskan bahwa secara yuridis positif, dan merupakan ketentuan yang lex specialis derogat legi generali, berlaku Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Syarat, Tata Cara Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan likuidasi Bank. Sehingga dengan demikian, khusus suatu Bank, koridor hukum yang digunakan adalah koridor likuidasi bank menurut UU Bidang Perbankan, bukan kepailitan. 131

131

Dirangkum dan disarikan berdasarkan bahan http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17876&cl=berita diakses tanggal 21 Mei 2009.

dari


Bagaimanapun, khusus bank, berlaku secara lex specialis derogat legi generali, yang berlaku adalah koridor hukum mengenai perbankan. Mengapa demikian, karena bank merupakan suatu badan usaha khusus untuk menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Selain hal tersebut patut juga diingat, bahwa untuk suatu perseroan terbatas, selain berlaku UU PT, juga berlaku peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai keberadaan dan jalannya perseroan terbatas dimaksud. Dengan demikian, suatu perseroan terbatas yang merupakan bank, akan tetap berstatus sebagai bank walaupun sudah dilikuidasi, dan berlaku koridor hukum dibidang perbankan.

BAB IV PELAKSANAAN REKAPITALISASI PT.BANK SUMUT


A. Program Rekapitalisasi Perbankan Krisis moneter yang terjadi seperti yang telah disebutkan pada bab pendahuluan di depan menyebabkan menurunnya kemampuan sektor dunia usaha yang tercermin dari melemahnya kemampuan para pengusaha yang sebahagian besar merupakan debitur Bank untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank. Sehingga terjadi peningkatan jumlah Non-Performing Loans (NPLs) di Bank, yang akhirnya mengakibatkan kualitas asset Bank juga semakin memburuk. Pada saat kondisi NPLs yang bertambah meningkat tersebut, dapat dipastikan bahwa Bank tidak akan mampu memperoleh pendapatan yang optimal dan bahkan yang terjadi adalah kerugian Bank yang semakin meningkat. Dengan demikian akibatnya modal bank akan terus tergerus untuk menutupi kerugian yang dialami. Fenomena diatas tidak hanya dialami oleh Bank Nasional, namun juga dihadapi oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang secara spesifik keberadaannya diperlukan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah, khususnya melalui pengembangan usaha kecil dan menengah serta pelayanan jasa perbankan masyarakat lokal. Menyikapi bahwa krisis perbankan muncul antara lain diawali oleh rasa kepercayaan masyarakat yang runtuh terhadap perbankan nasional maka pemerintah berketetapan bahwa kebijakan awal untuk memulihkan kinerja perbankan adalah


melalui upaya-upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, baik di dalam negeri maupun luar negeri. 132 Untuk mendukung upaya pemulihan kepercayaan masyarakat di atas, pemerintah memandang bahwa intern perbankan sendiri perlu pula dipulihkan. Berangkat dari pemikiran ini, pemerintah berketetapan untuk melaksanakan program restrukturisasi perbankan yang bersifat menyeluruh. Tujuan program ini adalah terciptanya sistem perbankan yang sehat yang didukung oleh individual-individual bank yang sehat. Untuk itu, maka bank yang dinilai masih mempunyai prospek perlu dibantu sedangkan yang sudah tidak mempunyai prospek lagi harus dihapuskan keberadaanya dari sistem perbankan nasional. Guna mengetahui gambaran tersebut maka sejak bulan Agustus 1998 hingga Desember 1998 Bank Indonesia dibantu oleh auditor internasional melakukan due diligence terhadap setiap bank. Berdasarkan hasil due diligence, perbankan nasional dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu bank kategori A, B dan C. Bank kategori A adalah bank yang memiliki Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 4% atau lebih dan dinilai mampu hidup mandiri namun dengan tetap memperoleh pembinaan dari Bank Indonesia. Bank kategori B dengan CAR antara minus 25% sampai dengan kurang dari 4% adalah bank-bank yang mendapat kesempatan mengikuti rekapitalisasi. Terakhir, bank kategori C yang memiliki CAR

132

Buku Restrukturisasi Perbankan ( Jakarta: Bank Indonesia, 1999) hlm 6


kurang dari minus 25 % adalah bank-bank yang dinilai sudah tidak layak lagi untuk beroperasi sehingga harus ditutup.133 Bertitik tolak dari keadaan ini dan menyadari pentingnya fungsi perbankan dalam siklus aliran dana dan kegiatan investasi, maka pemerintah memandang perlu untuk melakukan restrukturisasi terhadap perbankan nasional. Restrukturisasi dilakukan melalui upaya-upaya penyehatan dan pemberdayaan terhadap perbankan tersebut, yang akhirnya akan dapat memulihkan kinerja sektor dunia usaha. Pemerintah membuat kebijakan penyehatan perbankan nasional yang disebut dengan Program Rekapitalisasi bagi Bank yang memenuhi persyaratan dan melakukan likuidasi terhadap Bank yang di nilai sudah tidak dapat diselamatkan. Program Rekapitalisasi dilakukan dengan cara menerbitkan obligasi rekapitalisasi yang lebih dikenal dengan nama Obligasi Rekap. Dengan adanya Obligasi Rekap dimaksud maka perbankan nasional yang menerimanya menjadi layak untuk terus beroperasi, karena tanpa adanya bantuan dari pemerintah maka akan sangat banyak Bank nasional yang harus ditutup. Dalam upaya mengatasi krisis perbankan nasional, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menggariskan suatu program restrukturisasi perbankan yang mencakup : 1. Restorasi industri perbankan melalui langkah-langkah mengatasi dampak krisis yang

133

meliputi pemulihan

kepercayaan

masyarakat

dan

kreditur,

serta

Ibid, hlm 8


memberdayakan kembali Bank-Bank yang telah kehilangan daya namun masih memiliki prospek. 2. Meningkatkan ketahanan sistem perbankan. Seluruh rangkaian program tersebut di atas bertujuan untuk membangun kembali sistem perbankan yang lebih sehat dan berdaya saing, sehingga mampu untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan (financial stability).134 Dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan tersebut, diperlukan prasyarat (necessary condition) berupa stabilitas politik dan makro ekonomi yang dapat menstimulir iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian tujuan dilakukannya restrukturisasi perbankan adalah untuk memberdayakan kembali industri perbankan agar dapat menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan, sehingga dapat mendukung upaya pemulihan perekonomian nasional. Program Restrukturisasi perbankan menuntut suatu langkah reformasi perbankan dari : 1. Sisi internal perbankan yang mencakup perbaikan kelembagaan,

manajemen,

operasional dan keuangan ; 2. Sisi eksternal perbankan, yang antara lain berupa pengembangan infrastruktur, penyempurnaan peraturan dan pengawasan perbankan.

134

Ibid, hlm 4 (penjelasannya dikembangkan dari skema yang digambarkan)


Implementasi program Rekapitalisasi pada dasarnya harus dipandang tidak hanya terbatas pada upaya menyehatkan perbankan melalui penambahan modal. Maksud terpenting dari program ini sebenarnya adalah mengupayakan agar Bank yang terancam kelangsungan hidupnya dapat diselamatkan dan bahkan kemudian dikembangkan menjadi Bank yang sehat dan kuat. Sejalan dengan konsep diatas, maka Program Rekapitalisasi dengan dukungan dana Pemerintah tersebut diharapkan hanya dilakukan untuk satu kali saja. Setiap Bank Pembangunan Daerah

yang diikut sertakan dalam Program Rekapitalisasi

dengan dukungan dana Pemerintah tersebut, tanpa terkecuali diwajibkan untuk melakukan restrukturisasi intern pada masing-masing Bank, terutama menyangkut kepengurusan, struktur organisasi, jenis kegiatan usaha,penataan jaringan kantor, perbaikan sistem dan prosedur. 135 Dengan demikian Program Restrukturisasi merupakan prasyarat bagi setiap Bank untuk dapat mengikuti Program Rekapitalisasi dengan dukungan dana Pemerintah, agar kondisi Bank tersebut setelah adanya penambahan modal dapat dikembangkan lagi menjadi Bank yang kuat, sehat dan menguntungkan.

B. Pelaksanaan Rekapitalisasi PT.Bank Sumut Searah dengan program rekapitalisasi pada bank umum, maka dengan program ini ditujukan juga kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ada di setiap

135

Ibid, hlm 18


provinsi, agar

dapat dikembangkan kembali menjadi bank yang sehat. Sejalan

dengan pemikiran

ini,

maka

pemerintah

menyatakan

bersedia

melakukan

rekapitalisasi terhadap seluruh BPD yang CAR-nya di bawah 8% tanpa memperhitungkan status kategorinya. Namun sebelum itu, pada tahap awal kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II sebagai pemilik BPD telah diminta untuk menyediakan seluruh dana rekapitalisasi (100%) sebagai tambahan modal mencapai CAR 8%. Sampai dengan Maret 1999, terdapat 12 BPD yang memiliki CAR kurang dari 8% sehingga diikutsertakan dalam program rekapitalisasi dengan jumlah modal yang dibutuhkan Rp.1.538,1 milyar. 136 Menurut hasil due deligence yang dilakukan oleh Bank Indonesia pertanggal 31 Maret 1999 kondisi CAR PT. Bank Sumut adalah minus 34,67% . 137 Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah setiap Bank Pembangunan Daerah yang memiliki CAR lebih kecil dari 8% harus mengikuti program rekapitalisasi dalam rangka mengatasi kesulitan permodalan dan kelangsungan usahanya 138. Sejalan dengan hal tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk melakukan penyertaan modal terhadap 12 Bank Pembangunan Daerah termasuk Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.

136

Ibid, hlm 17 Surat Bank Indonesia Medan No.32/2/UpwB2/AdWB2/Mdn/Rahasia tanggal 28 April 1999, perihal kebutuhan modal bank Saudara dalam rangka Program Rekapitalisasi.. 138 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 135/KMK.017/1999 dan Gubernur Bank Indonesia No. 32/1/KEP/GBI tanggal 9 April 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Pembangunan Daerah 137


Kewajiban bagi BPD yang mengikuti Program Rekapitalisasi dengan dukungan dana Pemerintah untuk menyusun Program Restrukturisasi ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 135/KMK.017/1999 dan Nomor 32/1/KEP/GBI tanggal 9 April 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Program Rekapitalisasi ini

harus diikuti dengan perubahan

bentuk hukum BPD dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang wajib dipenuhi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perjanjian Rekapitalisasi ditandatangani. 139 Karena Perjanjian Rekapitalisasi BPD ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1999 maka perubahan bentuk badan hukum selambat-lambatnya harus dipenuhi tanggal 14 Mei 1999. Persyaratan perubahan bentuk badan hukum BPD dapat dipenuhi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah, dalam Bab II pasal 2 menyebutkan bahwa bentuk hukum BPD dapat berupa salah satu dari : (a) Perusahaan Daerah; (b) Perseroan Terbatas. Dalam SKB tersebut juga ditetapkan bahwa pengurus BPD wajib menyusun Program Restrukturisasi dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia segera setelah Perjanjian Rekapitalisasi ditandatangani. Waktu penyampaian Program Restrukturisasi tersebut ditetapkan selama

1 (satu) bulan sejak Perjanjian

Rekapitalisasi ditandatangani, yakni tanggal 7 Juni 1999.

139

Ibid, pasal 3


Pemenuhan persyaratan yang diatur dalam perjanjian tersebut, ditetapkan dalam waktu yang ditetapkan sangat singkat, dilakukan sebagai upaya menekan bankbank peserta rekapitalisasi agar bekerja cepat dan serius. Mengingat situasi dan kondisi moneter pada saat itu yang sangat cepat berubah dalam hitungan hari bahkan jam. Proses pembuatan program restrukturisasi dan perubahan badan hukum sebenarnya sudah dilakukan persiapannya jauh hari sebelum ditandatanganinya perjanjian rekapitalisasi sehingga tidak menjadi kendala dalam memenuhinya. Hal tersebut dilakukan segera setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum dan No.4 Tahun 1999 tanggal 18 Januari 1999, tentang Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah

Lampung,

Bank

Pembangunan

Daerah

Kalimantan

Barat,

Bank

Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT. Bank Lippo tbk, Dan PT. Bank Sembada Artanugroho Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum. Kemudian pada tanggal 16 April 1999, terbitlah Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut tanggal 16 April 1999 dibuatlah Akte Pendirian Peseroan Terbatas No.38 Tahun 1999 dari Notaris Alina Hanum Nasution SH dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dibawah Nomor C-8224 HT.01.01.TH 99 tanggal 5 Mei 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 tanggal 6 Juli 1999. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1999 tersebut tidak jadi dipakai sebagai landasan hukum, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah yang baru yakni No.35 Tahun 1999 tanggal 24 Mei 1999. Dengan demikian Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara telah resmi berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada tanggal 5 Mei 1999, sebelum penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi. Program Restrukturisasi tersebut baru dapat dilaksanakan oleh BPD setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Apabila Bank Indonesia belum dapat menyetujui Program Restrukturisasi dimaksud, maka Bank Indonesia akan meminta adanya perbaikan terhadap aspek-aspek yang akan disebutkan oleh Bank Indonesia, sehingga memenuhi standar yang ditetapkan untuk dapat disetujui oleh Bank Indonesia. Program Restrukturisasi yang sudah disetujui oleh Bank Indonesia harus segera dilaksanakan oleh BPD dan harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya (satu) tahun setelah Perjanjian Rekapitalisasi atau pada tanggal Program

Restrukturisasi

dapat

disusun

sepenuhnya

oleh

7

1

Mei

2000.

pengurus

Bank

Pembangunan Daerah sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain ataupun diserahkan sepenuhnya kepada konsultan. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Coverage atau cakupan objek yang perlu direstrukturisasi atau disempurnakan atau di tata kembali harus dituangkan dalam Program Restrukturisasi dan sekurangkurangnya meliputi 5 (lima) aspek sebagai berikut : 1. Restrukturisasi kepengurusan BPD yang mengacu pada hasil penelitian Fit and Proper Test yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 2. Merumuskan penataan kembali jenis-jenis kegiatan usaha BPD, termasuk hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dengan BPD. 3. Restrukturisasi organisasi BPD yang mengacu pada rumusan baru yang terkait dengan penilaian kembali jenis-jenis kegiatan usaha diatas serta rencana pencapaian hasil kinerja usaha (performance plan). 4. Merumuskan penataan kembali Kantor-Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu BPD. 5. Perbaikan sistem dan prosedur operasional (SOP) 140 Untuk mengatasi kondisi keuangan PT.Bank Sumut adalah dengan melakukan restrukturisasi kondisi keuangannya dengan mengikuti program rekapitalisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pelaksanaan program rekapitalisasi tersebut, menyangkut beberapa hal yakni : 1.

Mengatasi Kecukupan Modal Akibat terjadinya krisis moneter Indonesia sebagaimana telah disebutkan

diatas telah menyebabkan penurunan rasio modal PT. Bank Sumut yang cukup besar bahkan hingga minus 34,67 % 141. Berdasarkan hasil pertemuan antara Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dengan Bank Indonesia pada tanggal 9 April 1999 di Bogor, telah diputuskan bahwa Program Rekapitalisasi terhadap Bank Pembangunan Daerah akan dilaksanakan dengan dasar perhitungan data Bank posisi neraca pertanggal 31 Maret 1999 dengan

140

Buku Petunjuk Teknis Penyusunan Program Restrukturisasi Bank Pembangunan Daerah (Jakarta:Bank Indonesia, 1999) hlm 5-7. 141 Tabel 2 yang merupakan lampiran dari Surat Bank Indonesia Cabang Medan No.32/2/UpwB2 /AdWB2/Mdn/Rahasia tanggal 28 April 1999, perihal Perhitungan kebutuhan modal bank Saudara dalam rangka Program Rekapitalisasi Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

memperhitungkan koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa termasuk kejadian-kejadian setelah tanggal neraca (subsequent events). Berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia terhadap Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara per posisi 31 Maret 1999, yang disampaikan melalui surat Bank Indonesia Cabang Medan No.32/UpwB2/AdWB2/Mdn/Rahasia tanggal 28 April 1999 Perihal : Perhitungan kebutuhan modal bank Saudara dalam rangka Program Rekapitalisasi diperoleh data Aktiva Produktif dan Agunan yang Dikuasai serta Permodalan sebagai berikut : a. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) oleh Bank masih mengalami kekurangan sebesar Rp. 203.338 juta b. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah sebesar minus 34,67%. c. Kebutuhan modal Bank untuk mencapai KPMM sebesar 8% dan

NPLs <

5 % adalah sejumlah Rp. 378.589 juta. d. Kebutuhan penambahan modal yang harus disetor oleh pemilik Bank adalah sebesar 20% x Rp. 378.589 juta = Rp. 75.718 juta e. Kebutuhan penambahan modal oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar 80% x Rp. 378.589 juta = Rp. 302.872 juta Berdasarkan pertimbangan kondisi keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sebagai salah satu pemilik/pemegang saham dari PT. Bank Sumut pada waktu itu tidak mampu untuk melakukan setoran modal sebesar 20% dari kekurangan modal Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

untuk mencapai rasio KPMM sebesar 8% tersebut, maka Gubernur Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 April 1999 telah mengajukan permohonan pinjaman Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 75.718 juta kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Permohonan pinjaman sejumlah Rp. 75.718 juta untuk tambahan modal setor Pemerintah Propinsi Sumatera Utara pada PT. Bank Sumut dimaksud, mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan 142 dengan persyaratan antara lain: a. Jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan masa tenggang (grace period) selama 1(satu) tahun b. Biaya administrasi pinjaman ditetapkan sebesar 11,5% (sebelas koma lima perseratus) pertahun. Sebagai tindak lanjut dari peminjaman tersebut, maka pada tanggal 7 Mei 1999 telah ditandatangani Perjanjian Pinjaman nomor RDI-355/DP3/1999 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Pada waktu yang bersamaan juga telah ditandatangani Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia dan PT.Bank Sumut dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut : 1. PT. Bank Sumut bersedia untuk ikut serta dalam Program Rekapitalisasi dan untuk memperbaiki kondisi permodalan Bank diperlukan tambahan modal disetor sebesar Rp. 378.589 juta untuk mencapai rasio KPMM sebesar 8 %. 142

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-163/MK.17/1999 tanggal 6 Mei 1999


2. Pemerintah Daerah Sumatera Utara sebagai Pemegang Saham Pengendali berkewajiban untuk melakukan setoran modal secara tunai sebesar Rp. 75.718 juta atau 20% dari kekurangan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar 8 % 3. Pemerintah Republik Indonesia ikut serta dalam permodalan PT. Bank Sumut dengan penyetoran modal sebesar Rp. 302.871 juta atau 80% dari kekurangan modal disetor. 4. PT. Bank Sumut berkewajiban mengalihkan secara hukum : a. kredit yang tergolong macet b. kredit yang semula tergolong macet namun telah direstrukturisasi c. aset yang sudah dihapus bukukan yang menjadi milik Bank akibat dari penyelesaian kredit, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan perjanjian kepada Assets Management Unit (AMU) di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan nilai harga nihil. d. Seluruh tagihan atas asset yang diserahkan kepada Assets Management Unit tersebut ditampung pada rekening escrow BPPN dan hanya dapat dipergunakan untuk mendivestasi saham Pemerintah Pusat. 143

Ternyata pada saat pelaksanaan rekapitalisasi dengan tambahan modal sebesar Rp. 378.589 juta tersebut, dana rekap masih mengalami kekurangan sebesar Rp.

143

Dirangkum dari beberapa ketentuan dalam Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Indonesia, Bank Indonesia dan BPD Sumatera Utara tanggal 7 Mei 1999. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

320.215 juta, yang disebabkan belum diperhitungkannya PPAP kredit macet terdiri dari : - Kredit PT. Victor Jaya Raya Rp. 227.974 juta x 100% = Rp. 227.974 juta - Lainnya

Rp. 93.173 juta x 99% = Rp. 92.241 juta Rp. 320.215 juta

Kredit PT. Victor Jaya Raya (PT.VJR) di dalam perhitungan tambahan awal Rekapitalisasi, nilai agunan dimasukkan sebagai faktor pengurang, sedangkan Kredit Lainnya tersebut sebelumnya dikategorikan Lancar maka PPAP telah diperhitungkan dalam Cadangan Umum 1 % (satu per seratus) sehingga kekurangannya

99 %

(sembilan puluh sembilan per seratus) dari baki debet. Kredit PT.VJR merupakan debitur terbesar PT.Bank Sumut pada waktu yang digunakan untuk pembangunan perumahan dan lapangan golf Royal Sumatera. Dalam rangka penyelamatan kredit dan pengamanan aset-aset PT.VJR, PT.Bank Sumut melakukan pengambilalihan seluruh saham PT.VJR. Menurut catatan pemeriksa Bank Indonesia, khusus debitur atas nama PT.VJR memiliki agunan yang mempunyai nilai terbaru dari penilai independen pada tanggal 24 Desember 1998,

diketahui nilai sehat sebesar

Rp.325.621 juta, sehingga berdasarkan ketentuan dapat diperhitungkan maksimal sebesar 70 % x Rp.325.621 juta menjadi Rp.227.934 juta. Nilai ini masih diatas


jumlah kredit PT.VJR, sehingga menurut ketentuan tidak diperlukan pembentukan cadangan/penyisihan penghapusan aktiva produktif. 144 Rekapitalisasi yang dilakukan ini adalah dengan mengundang pihak lain dalam hal ini Pemerintah Pusat sebesar 80% dari kebutuhan untuk memperbaiki kecukupan modal PT.Bank Sumut sehingga porsi kepemilikan Pemerintah Pusat pada saat itu

65,82%

(Rp.302.871 juta) sedangkan sisanya merupakan kepemilikan

Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Dengan program rekapitalisasi ini sebenarnya telah terjadi proses pengambilalihan suatu perusahaan. Pengertian pengambilalihan (akuisisi) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih, baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.145 Demikian pula PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Pasal 1 menyebutkan akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank. Dalam program rekapitalisasi terhadap PT.Bank Sumut,

pemerintah tidak sepenuhnya

melakukan pengendalian terhadap Bank. Setiap program restrukturisasi yang harus dilaksanakan secara bertahap, Pemerintah menunjuk Direktur Kepatuhan Bank untuk memonitornya. Sepanjang PT.Bank Sumut tidak melakukan pelanggaran material 144

Tabel 1 yang merupakan lampiran dari Surat Bank Indonesia Cabang Medan No.32/2/Upw B2 /AdWB2/Mdn/Rahasia tanggal 28 April 1999, perihal Perhitungan kebutuhan modal bank Saudara dalam rangka Program Rekapitalisasi 145 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilaihan Perseroan Terbatas Pasal 1 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

atas pelaksanaan program rekapitalisasi, secara jelas Pemerintah menyatakan tidak ikut serta dalam pengelolaan kegiatan usaha PT.Bank Sumut dan tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Jadi Pemerintah melepaskan haknya sebagai pemegang saham mayoritas. 146 2. Pengalihan Asset ke AMU-BPPN Berdasarkan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara diatur bahwa BPD wajib mengalihkan kredit/asset secara hukum dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan ini kepada Asset Management Unit (AMU) di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan harga nihil, yaitu : a. Kredit yang tergolong macet; b. Kredit yang semula tergolong macet namun telah direstrukturisasi; c. Asset yang sudah dihapusbukukan yang menjadi milik PT. Bank Sumut akibat dari penyelesaian kredit, mengikuti dengan hasil due diligence dan segala tambahannya (subsequent events) yang terjadi setelah tanggal due diligence. Memenuhi Perjanjian Rekapitalisasi di atas, melakukan

pengalihan

kredit

macet

posisi

31

PT. Bank Sumut telah Desember

1998

sebesar

Rp.321.111.463.624,- (tiga ratus dua puluh satu miliar seratus sebelas juta empat

146

Perjanjian Rekapitalisasi Antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara tanggal 7 Mei 1999 Pasal 20. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) kepada AMU-BPPN pada tanggal 7 Mei 1999.

147

Selanjutnya pada waktu yang bersamaan dilakukan Perjanjian Pengelolaan Aktiva Sementara antara PT. Bank Sumut dengan BPPN dalam rangka penunjukan PT. Bank Sumut sebagai Pengelola Aktiva Sementara yang bertindak untuk dan atas nama BPPN. Jangka waktu pengelolaan berlaku untuk masa 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian, dengan ketentuan masa perjanjian secara otomatis diperpanjang untuk periode 6 (enam) bulan berikutnya apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum akhir masa perjanjian BPPN tidak memberitahukan secara tertulis. Tujuan umum dari pengelolaan aktiva yang dilakukan bank adalah untuk membantu BPPN guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari aktiva tersebut. Ruang lingkup pengelolaan asset/aktiva oleh PT. Bank Sumut terdiri dari : a. Pengawasan 1). Melakukan

identifikasi

terhadap

seluruh

debitur,

mencakup:

keberadaan debitur secara hukum; kondisi jaminan yang diberikan debitur; hal penting lainnya yang wajib diketahui secara umum dan wajar oleh bank selaku pengelola. 2). Melakukan komunikasi dengan debitur tentang perkembangan usahanya. 147

Perjanjian BPD Sumatera Utara dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Perjanjian Pengalihan Atas Piutang tanggal 7 Mei 1999.

mengenai


3). Melaksanakan segala upaya sesuai hukum yang berlaku untuk memperoleh pengembalian hutang debitur. 4). Melaksanakan rencana penyelesaian hutang debitur yang telah disetujui oleh BPPN. b. Pengurusan 1). Memberitahukan tugas pengurusan yang dilakukan Bank kepada debitur. 2). Mengirimkan secara periodik tagihan kepada debitur. 3). Menerima pembayaran dari debitur. 4). Melakukan pemutakhiran data piutang. 5). Melakukan pembayaran pajak, biaya, tagihan telah jatuh tempo yang atas beban BPPN sesuai petunjuk teknis. 6). Melaporkan jumlah penerimaan yang berasal dari pembayaran debitur. 7). Memonitor dan melaporkan posisi hutang debitur kepada BPPN. c.

Penitipan 1). Menjaga keamanan, keutuhan dan kondisi dari dokumen, surat-surat dan catatan berkaitan dengan piutang. 2). Menyediakan tempat yang terpisah dari dokumen dan barang-barang lain milik bank. 3). Menyediakan tempat penitipan yang aman dan dalam kondisi baik.


4). Menutup asuransi yang cukup atas risiko kerugian yang mungkin timbul. 5). Menyimpan asli dokumen perkreditan di dalam khazanah. 6). Penitipan harus dilakukan sehingga memungkinkan untuk BPPN melakukan pengecekan dan verifikasi dengan mudah dan cepat. 148 Hasil penagihan kredit dan penjualan asset setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan PT. Bank Sumut menjadi hak Pemegang Saham Pengendali dalam hal ini Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Hasil penagihan kredit di atas wajib digunakan untuk membeli saham milik Pemerintah Pusat dengan harga sebesar harga pembelian oleh Pemerintah untuk saham yang ditawarkan ditambah premi yang ditetapkan oleh Pemerintah. 149 Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2000 PT. Bank Sumut memperbaiki kembali daftar penyerahan asset kepada AMU-BPPN posisi 31 Maret 1999 menjadi sebesar Rp. 486.882 juta (empat ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), dengan perincian kredit tergolong macet Rp.431.701 juta,eks kredit macet telah dihapusbuku Rp. 41.636

juta, dan rupa-rupa Aktiva

berupa agunan diambil alih Rp. 13.545 juta. Penyerahan tersebut menyertakan kredit PT. Victor Jaya Raya (PT.VJR), sementara di dalam perhitungan tambahan Modal Rekapitalisasi tidak turut

148

Perjanjian BPD Sumatera Utara dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional mengenai Perjanjian Pengelolaan Aktiva Sementara, Jakarta tanggal 7 Mei 1999. 149 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No.53/KMK.017/1999 dan 31/12/KEP/GBI tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

diperhitungkan. Oleh karena tambahan dana rekapitalisasi tidak mungkin diajukan lagi, maka PT.Bank Sumut mengusulkan untuk menyesuaikan asset yang diserahkan dengan menarik kembali kredit PT. VJR. 150 Berlandaskan dengan hasil pertemuan antara Bank Indonesia, Departemen Keuangan Republik Indonesia, BPPN dan PT. Bank Sumut pada tanggal 29 Januari 2003 di Jakarta, maka pada tanggal 25 Februari 2003 PT. Bank Sumut memperbaiki kembali daftar penyerahan asset kepada AMU-BPPN menjadi sebesar Rp. 247.219 juta (dua ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan belas juta rupiah) yang terdiri dari : kredit macet Rp. 192.038 juta, kredit macet yang telah dihapusbuku Rp. 41.636 juta, dan barang jaminan yang diambil alih Rp. 13.545 juta Koreksi terbesar adalah dengan mengeluarkan PT. Victor Jaya Raya (PT. VJR) dan selanjutnya dipindahbukukan dari perkiraan Pinjaman Yang Diberikan ke perkiraan Rupa Rupa Aktiva-Agunan Yang Diambil Alih (RRA-AYDA) karena sebelumnya telah diambil alih bank secara legal dengan membeli seluruh sahamnya agar tidak terlalu membebani NPLs. b.

Hapus Buku Atas Asset Yang Diserahkan ke AMU-BPPN Sesuai dengan ketentuan hapus buku atas asset yang telah diserahkan ke

AMU-BPPN dilakukan bersamaan dengan pengalihan asset tersebut. Namun karena tambahan modal ternyata kurang sebesar Rp. 320.215 juta maka hapus buku tidak

150

Wawancara dengan Staf Ahli Direksi PT.Bank Sumut pada tanggal 20 April 2009.


dilakukan sekaligus. Apabila dilakukan sekaligus maka CAR akan minus kembali sebesar - 28,09%.151 Akhirnya hapus buku dilakukan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya (data lampiran-7) sesuai dengan kemampuan keuangan untuk memenuhi ketentuan NPLs maksimum 5% yaitu pada tahun 2000sebesar Rp.18.927juta, tahun 2001 sebesar Rp. 109.598 juta, dan terakhir tahun 2002 sebesar Rp.77.645 juta. c.

Rekening Escrow Pada saat Program Rekapitalisasi dilaksanakan, PT. Bank Sumut tidak mampu

untuk melaksanakan hapus buku terhadap kredit macet yang seharusnya telah bersaldo nihil pada saat yang bersamaan dengan penyerahan kepada AMU-BPPN. Oleh karenanya penerimaan setoran dari debitur macet yang telah diserahkan kepada AMU-BPPN tetap

dibukukan pada

masing-masing

rekening

debitur

yang

bersangkutan. Pembukuan ke rekening Escrow AMU-BPPN baru dilakukan setelah kredit-kredit yang dimaksud dihapusbukukan. Pembentukan rekening escrow AMU-BPPN dari hasil penagihan kredit macet yang telah diserahkan kepada AMU-BPPN pada dasarnya membebani laba tahun berjalan, karena harus melakukan write off kredit yang bersangkutan. Hasil pengelolaan/penagihan asset PT. Bank Sumut yang telah diserahkan kepada AMU-BPPN sejak tanggal 1 April 1999 sampai dengan 31 Desember 2002 sebesar Rp.87.764 juta (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta 151

Hal ini disebabkan pada saat perhitungan dana kebutuhan rekapitalisasi posisi 31 Maret 2009 tidak memperhitungkan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) kredit kepada PT.VJR. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

rupiah) yang terdiri dari :kredit macet Rp. 63.604 juta, kredit macet yang telah dihapusbuku Rp. 14.136 juta, dan hasil penjualan jaminan yang diambil alih Rp. 10.024

juta. Hasil pengelolaan/penagihan asset tersebut baru dilimpahkan ke

rekening AMU-BPPN (rekening escrow) pada PT. Bank Sumut tahun 2003. d.

Penyelesaian Kredit Bermasalah Persoalan terbesar yang membuat kinerja keuangan PT. Bank Sumut terpuruk

dengan rugi yang sangat besar adalah karena beban kredit macet, oleh karenanya perbaikan segera secara signifikan atas kinerja keuangan hanya dapat dilakukan dengan menyelesaikan kredit bermasalah sekaligus melakukan ekspansi kredit. Penyelesaian kredit bermasalah dilakukan secara terfokus dengan terlebih dahulu mengidentifikasi setiap kredit bermasalah. Dari hasil identifikasi yang dilakukan PT. Bank Sumut, maka penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui restrukturisasi kredit karena tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian penyelesaian kredit bermasalah hanya dapat dilakukan dengan penyetoran yang justru berdampak ganda. Disatu sisi langsung mengurangi NPLs, dan disisi lain tagihan bunga akan menambah pendapatan bank serta setiap penerimaan setoran disalurkan kembali ke kredit baru untuk sektor produktif yang mendatangkan hasil kepada bank. Untuk efektifitasnya penyelesaian maka seluruh berkas debitur-debitur macet yang tergolong besar ditarik ke Kantor Pusat untuk ditangani tim khusus Classified Loan Committee (CLC) yang berada langsung di bawah pengawasan Direksi. Pejabatpejabat yang terkait dengan pemberian kredit macet dimaksud juga ditarik ke Kantor Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Pusat dan dimasukkan sebagai anggota tim khusus sebagai bentuk pertanggung jawaban dan dengan pertimbangan mereka lebih mengetahui kondisi kredit dan debiturnya. Penyelesaian dilakukan dengan berbagai pendekatan : 1. Kepada debitur / pemilik barang jaminan (PBJ) / keluarganya Pendekatan ini dilakukan dengan mencari potensi debitur / PBJ atau keluarganya untuk menyetor atau menebus agunan. 2. Barang Jaminan Penjualan sendiri oleh debitur / PBJ atau di take over, atau pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Masing-masing Tim diberikan target saetiap bulan dan tahun serta diwajibkan membuat program kerja yang dievaluasi setiap minggu pada awal hari kerja.Hasil penagihan CLC menunjukkan kinerja yang baik dan terus diupayakan bekerja maksimal

untuk menarik dan menyelesaikan kredit yang wanprestasi dalam

memenuhi kewajibannya. Sebagaimana layaknya reorganisasi perusahaan, selain dilakukan reorganisasi finansial yaitu dengan melakukan restrukurisasi dibidang keuangan, dibutuhkan juga reorganisasi struktural dan yuridis yaitu dengan melakukan restrukturisasi kepegurusan, kegiatan usaha, organisasi, image (citra) dan pelayanan. 1. Restrukturisasi Kepengurusan Restrukturisasi pengurusan dilakukan dengan acara, yakni : Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

a. Dilakukan Fit and Proper oleh Bank Indonesia b. Mengangkat seorang Direktur Kepatuhan Fungsi Direktur Kepatuhan ada 2 (dua) yaitu : a. Memantau pelaksanaan hal-hal yang tertuang dalam Perjanjian Rekapitalisasi (termasuk performance plan); b. Memantau dan memastikan bahwa setiap kebijaksanaan dan keputusan penting yang diambil oleh pengurus PT. Bank Sumut tidak melanggar ketentuan kehatihatian (seperti ketentuan BMPK, ketentuan larangan pemberian kredit jenis-jenis tertentu, larangan pembelian surat berharga komersial dan ketentuan yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank). Apabila menemukan atau mengetahui adanya kebijaksanaan/keputusan yang melanggar ketentuan-ketentuan di atas maka Direktur Kepatuhan wajib melaporkan baik lisan maupun tertulis kepada Bank Indonesia. 2. Restrukturisasi usaha a. Inovasi dan Pengembangan Produk dan Jasa 1)

Sejak tahun 2004 PT. Bank Sumut telah memiliki produk Tabungan Haji dengan nama Tabungan Makbul yang terkoneksi dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Departemen Agama Republik Indonesia.

2)

Sejak tahun 2005 menerimaan setoran pajak secara online .


3)

Pada tahun 2005 PT. Bank Sumut juga telah mengoperasikan layanan penerimaan pembayaran jasa telekomunikasi sistem Host to Host (H2H).

4)

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE19/PB/2005 tanggal 9 Maret 2005 PT. Bank Sumut telah menjadi Bank Operasional I (BO I) yang berarti PT. Bank Sumut telah menjadi Bank mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai penyimpan uang negara untuk gaji dan non gaji.

5)

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-10/PB/2005 tanggal 16 Februari 2005 PT. Bank Sumut telah ditetapkan sebagai Bank Persepsi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

6)

Sejak tahun 2005 menjadi Service point pembayaran rekening listrik, air dan telepon.

7)

Pemberian layanan BPDNet Online sejak tahun 2007, dimana nasabah dan walking customer dapat melakukan transfer uang keseluruh BPD di Indonesia.

8)

Pengembangan e-Channel Bank Sumut seperti SMS Banking, EDC dan Kartu Prabayar pada tahun 2008.

9)

Pada tahun 2008 melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan program Cash Management Sistem untuk Pemerintah Daerah di seluruh Sumatera Utara.


10) Kredit Peduli Usaha Mikro Sumut Sejahtera (KPUM Sumut Sejahtera), yaitu pemberian kredit dalam jumlah relatif kecil kepada kaum perempuan miskin secara kelompok (replikasi pola Grameen Bank), Pilot Project tahun 2008 di Gunung Sitoli, dan rencana tahun 2009 dikembangkan ke beberapa daerah lainnya. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kecil untuk keluar dari garis kemiskinan dan secara bertahap menjadi mandiri dan akhirnya akan menjadi pasar potensial bagi pemberian kredit maupun sumber pendanaan. b. Penggunaan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah telah dioperasikan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) diseluruh Kantor Cabang PT. Bank Sumut dan di tempat-tempat strategis lainnya. Untuk memperluas jaringan pelayanan ATM tersebut, PT. Bank Sumut juga telah ikut bergabung dengan beberapa Bank lain dalam pelayanan ATM Bersama. Sehingga nasabah PT. Bank Sumut dapat menggunakan kartu ATM-nya pada sekitar 13.000 ATM berlogo ATM Bersama di seluruh Indonesia baik untuk penarikan maupun transfer/pemindahbukuan. Dalam rangka memberikan kemudahan kepada nasabah, PT. Bank Sumut melalui jaringan ATM Bersama telah bekerja sama dengan Malaysian Electronic Payment System (MEPS), sehingga sejak Oktober 2005 pemegang kartu ATM PT.Bank Sumut telah dapat melakukan


transaksi pada lebih dari 4.000 ATM di negara Malaysia yang berlogo Bankcard. Penambahan

fitur-fitur

baru

ATM

terus

dilakukan

sesuai

dengan

perkembangan pasar dan teknologi seperti pembayaran tagihan telepon, Speedy, PDAM dan pembelian voucher isi ulang Flexi serta pembayaran tiket Garuda Indonesia melalui ATM.Penarikan tunai Kartu ATM Bank Sumut telah ditingkatkan untuk kartu Silver maksimal sebesar Rp. 5 juta dan untuk kartu Gold maksimal sebesar Rp. 10 juta. c) Jaringan Kantor Kemampuan Bank dalam meningkatkan kinerja keuangannya juga sangat tergantung kepada jumlah jaringan kantor yang ada. Oleh karenanya

PT.

Bank Sumut telah menambah jaringan kantor sampai ke daerah-daerah Kecamatan di Propinsi Sumatera Utara, sekaligus untuk memperbesar sharenya ditengah-tengah perbankan Sumatera Utara. Pada tahun 2005 PT. Bank Sumut juga telah mengembangkan unit operasionalnya ke luar daerah Propinsi Sumatera Utara, yaitu dengan membuka satu Kantor Cabang Konvensional di Jakarta. Sampai dengan akhir tahun 2008 PT. Bank Sumut telah memiliki 108 (seratus delapan) unit kantor ditambah dengan 16 (enam belas) unit Kas Mobil dan jaringan pelayanan ATM 79 (tujuh puluh sembilan) unit.


Pada tahun 2008 Bank Sumut mendirikan unit kerja Sentra UMK, yang tugas awalnya mengumpulkan dan membuat database pelaku UMK di Sumut. Dari data ini dilakukan upaya pembinaan secara sistematis dan berkesinambungan, yaitu melalui kegiatan pelatihan dan konsultasi agar dari segala aspek (teknis dan manajemen) UMK semakin diberdayakan. Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan UMK dilakukan bekerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Asosiasi terkait UMKM (Kadin, Forda UKM, UKM Center, dll) serta Akademisi. d) Standar Pelayanan Unsur terpenting di dalam pelayanan adalah manusia, yang juga merupakan sumber daya utama atau asset yang paling berharga bagi perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.357/DIR/DSDMTK/SK/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Standar Pelayanan Bank Sumut, maka setiap Sumber Daya Manusia PT.Bank Sumut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik yang berlaku seragam, sehingga para nasabah dan mitra kerja merasakan pengalaman yang sama dimanapun mereka berinteraksi dengan PT. Bank Sumut. e) Penataan Lay out Kantor Sejalan dengan penyempurnaan struktur organisasi dan penggunaan online system secara real time, juga telah dilakukan penataan lay-out gedung kantor PT. Bank Sumut, sehingga dengan perubahan lay-out tersebut pelayanan kepada nasabah dapat semakin ditingkatkan. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

f) Perubahan Logo Dalam rangka membangun citra baru PT. Bank Sumut kepada

masyarakat

Sumatera Utara, telah dilakukan perubahan atas identitas perusahaan dalam bentuk Logo baru pada tanggal 8 Mei 2003. Logo ini mencerminkan semangat keterbukaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan perbankan di era globalisasi dengan menerapkan Good Corporate Governance dan untuk memicu semangat kerja seluruh jajaran PT.Bank Sumut serta menunjukkan adanya kemajuan. 3. Restrukturisasi Organisasi a.

Perumusan Visi, Misi dan Budaya Perusahaan Untuk menentukan arah pengembangan dan pengelolaan PT. Bank Sumut ke

depan, pada tahun 2001 PT. Bank Sumut telah merumuskan kembali Visi, Misi, Tujuan (Goal), Objective, Kebijakan (Policy), Strategi dan Corporate Culture dari PT. Bank Sumut 152, yaitu sebagai berikut : 1 ) Visi, yaitu “Menjadi Bank andalan bagi membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. 2 ) Misi, yaitu mengelola dana Pemerintah dan Masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance. 3 ) Tujuan (Goal), yaitu menjadi Bank yang sehat. 152

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Sumut Nomor 42/DK-BPDSU/SK/2001 tanggal 21 Nopember 2001 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

4 ) Objective, yaitu: CAMEL dan mencapai target Rekapitalisasi berupa : CAR ≥ 8%, NPL ≤ 5%, CER ≤ 65% dan BMPK. 5 ) Kebijakan, yaitu mengembangkan dunia usaha secara umum, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi. 6 ) Strategi, yaitu menjalankan usaha secara efisien dan produktif. 7 ) Budaya Perusahaan: Memberikan Pelayanan Terbaik untuk

mendorong

perekonomian daerah. b. Struktur Organisasi Untuk lebih meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan di dunia perbankan yang semakin kompetitif, telah dilakukan penyempurnaan struktur organisasi yang lebih di titik beratkan kepada pelaksanaan core-business Bank dan teknologi perbankan modern. Dengan struktur organisasi yang baru diharapkan aspek pelayanan dan pemasaran dapat lebih ditingkatkan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja Bank. c. Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pada tahun 2006 PT. Bank Sumut memiliki Sistem Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (Competency Based Human Resource Management System). Dengan sistem tersebut, seluruh aktivitas manajemen SDM berorientasi pada pengembangan dan pemanfaatan kompetensi pegawai. Tujuannya adalah agar setiap pegawai memiliki kombinasi pengetahuan, kemampuan dan sikap yang unggul Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

sehingga setiap pegawai mampu melaksanakan pekerjaan yang telah dirancang bagi dirinya untuk saat ini maupun dimasa mendatang. Sistem tersebut juga mengatur pola perencanaan dan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Perencanaan SDM disusun dengan tujuan memprediksi dan menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja pada saat ini dan masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan dan rencana strategis pengembangan perusahaan. Berdasarkan perencanaan SDM tersebut, dilakukan proses rekruitmen dan seleksi dengan bantuan konsultan SDM yang independen dan profesional sehingga penerimaan pegawai bersifat objektif, transparan, efektif dan efisien. Proses seleksi yang demikian menghasilkan calon pegawai yang berkualitas dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. d. Perbaikan Sistem Operasional Prosedur Peningkatan kinerja keuangan perbankan dewasa ini sangat tergantung kepada kemampuan Teknologi Sistem Informasi yang dipergunakannya. Dengan demikian PT. Bank Sumut juga harus melakukan penyempurnaan terhadap Teknologi Sistem Informasi nya agar tidak tertinggal dari Bank-Bank lain yang telah lebih dahulu mempergunakannya. Pada akhir tahun 2002 PT. Bank Sumut telah mengoperasikan sistem on-line dengan menggunakan Online Integrated Banking System (Olib’s) diseluruh jaringan kantor. Dengan diimplementasikannya Olib’s tersebut, maka nasabah PT. Bank Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Sumut telah dapat melakukan transaksi keuangannya berupa penyetoran dan penarikan uang tunai serta pemindah bukuan diseluruh unit kantor PT. Bank Sumut secara online real time. Sejalan dengan perubahan teknologi yang digunakan, maka Standar Operasional dan Prosedur baik atas setiap produk maupun pengambilan keputusan disesuaikan dengan sistem. Hal ini ditujukan sebagai pedoman bagi pengguna (end user)

agar proses pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat serta

memudahkan dalam pengawasannya.

C.

Perkembangan Kinerja Keuangan PT. Bank Sumut Pasca Restrukturisasi Keuangan Setelah PT.Bank Sumut menjalani program rekapitalisasi perbankan dan

mengikuti seluruh prosedur restrukturisasi yang secara taat mengikuti ketentuanketentuan yang disyaratkan dalam SKB, petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Bank Indonesia serta perjanjian-perjanjian dengan BPPN, terlihat kinerja keuangan PT. Bank Sumut semakin baik. Hal ini terlihat setelah menjalankan Program Restrukturisasi Keuangan, pada tahun pertama di tahun 2000 sudah mulai kembali berlaba sebesar Rp.10.329 juta. Demikian tahun-tahun berikutnya menunjukkan perbaikan yang signifikan sehingga pada tahun 2007 seluruh rasio keuangan PT. Bank Sumut telah mencapai bahkan


melampaui benchmark dari Bank Indonesia sebagai bank yang benar-benar sehat dengan data sebagai berikut : Tabel 1 : Kinerja Keuangan PT.Bank Sumut (Rp.dalam jutaan)

PERFORMANCE PT.BANK SUMUT

Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CAPITAL CAR Benchmark 25.84% 25.52% 27.79% 27.67% 27.73% 31.07% 28.74% 26.01% 20.95%

Total Asset (Rp)

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

ASSET NPLs

1,412,092 1,799,135 2,729,752 2,957,887 3,316,673 3,568,302 4,479,150 7,668,325 8,749,419

71.01% 41.16% 12.88% 2.96% 3.98% 4.31% 4.32% 2.62% 2.01%

EARNING Benchmark Laba (Rp)

5% (161.04) 5% 10.329 5% 20.548 5% 41.216 5% 82.742 5% 116.332 5% 96.565 5% 155.072 5% 188.258

ROA

(0.11) 0.57% 0.88% 1.41% 2.58% 4.37% 3.55% 3.43% 3.39%

LIKUIDITAS Benchmark

1.215% 1.215% 1.215% 1.215% 1.215% 1.215% 1.215% 1.215% 1.215%

LDR

Benchmark

66.61% 60%
Sumber PT.Bank SUMUT

Kerugian kumulatif PT. Bank Sumut baru dapat diselesaikan pada tahun buku 2004 dimana pada tahun tersebut PT. Bank Sumut memperoleh laba kumulatif setelah pajak sejumlah Rp. 116.332 juta. Pada tahun 2005 PT. Bank Sumut juga memperoleh laba setelah pajak sejumlah

Rp. 96.565 juta dan pada tahun 2006 sejumlah Rp.

155.072 juta serta tahun 2007 sebesar Rp. 188.258 juta 153 Perkembangan usaha PT. Bank Sumut sejak Desember 1999 sampai dengan Desember 2007 adalah sebagai berikut : 1. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun sampai dengan posisi Desember 2007 sebesar Rp. 7.680.788 juta atau terjadi peningkatan sebesar 692,86 % dari posisi Desember 1999. 153

Laporan keuangan PT.Bank Sumut tahun 2004, 2005, 2006, 2007 serta wawancara dengan Staf Ahli Direksi dan Pemimpin Divisi Teknologi Informasi dan Akutansi PT.Bank Sumut. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

2. Kredit dan Pembiayaan yang telah disalurkan sampai dengan posisi Desember 2007 sebesar Rp. 4.318.911 juta atau terjadi peningkatan sebesar 590,13 % dari posisi Desember 1999. 3. Total aset pada posisi Desember 2007 sebesar Rp. 8.749.419 juta atau terjadi peningkatan sebesar 619,61 % dari posisi Desember 1999 4. Perkembangan perolehan laba terus meningkat dimana pada tahun 1999 terjadi kerugian sebesar Rp. 161.044 juta atau secara kumulatif sebesar Rp. 306.946 juta, tetapi sejak tahun 2000 telah memperoleh laba yang setiap tahun jumlahnya meningkat dan pada tahun 2007 laba setelah pajak sebesar Rp. 188.258 juta. 5. Return On Asset (ROA) yang merupakan perbandingan laba sebelum pajak terhadap rata-rata jumlah aset, terus menunjukkan pertumbuhan, dimana pada posisi Desember 1999 sebesar negatif 11,40 % sedangkan pada posisi Desember 2007 sebesar 3,39 % . 6. Return On Equity (ROE) yang merupakan perbandingan laba setelah pajak terhadap rata-rata modal inti, terus mengalami pertumbuhan sejalan dengan peningkatan laba yang dihasilkan, dimana pada posisi Desember 1999 sebesar negatif 60,86 % sedangkan pada posisi Desember 2007 sebesar 31,14 % . 7. Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan perbandingan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Kondisi CAR PT. Bank Sumut Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

sejak mengikuti Program Rekapitalisasi sampai dengan tahun 2007 dinilai tetap Sehat. 8. Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan Kredit yang diberikan kepada Pihak Ketiga (tidak termasuk kredit kepada Bank lain) terhadap Dana Pihak Ketiga (tidak termasuk antar Bank). Pada tahun 2000 sampai dengan 2002 terjadi penurunan LDR disebabkan karena adanya write-off pada tahun 2000 sebesar Rp. 18.927 juta, tahun 2001 sebesar Rp. 109.598 juta dan tahun 2002 sebesar Rp. 77.645 juta. Sejak tahun 2003 sampai dengan 2005 angka LDR tersebut terus semakin meningkat dan pada tahun 2006 menurun kemudian pada tahun 2007 kembali meningkat menjadi 56,46 %. 9. Rasio Non Performing Loans (NPLs) terus membaik sejalan dengan adanya perbaikan kualitas kredit. Rasio NPLs pada posisi Desember

1999 sebesar

71,01 % dan pada posisi Desember 2007 berada pada angka 2,01 % Adanya program rekapitalisasi mengharuskan bank-bank peserta rekapitalisasi melakukan restrukturisasi, baik dalam bidang keuangan maupun operasional. Dalam bidang operasional, bank diwajibkan menyusun kembali bisnis bank sesuai kompetensi inti bank tersebut.154 Perkembangan usaha PT.Bank Sumut yang disajikan dalam bentuk angka-angka ratio diatas, sangat meyakinkan bagi para stakeholder, sebab menunjukkan angka yang melampui ukuran yang ditetapkan oleh 154

Djoko Retnadi, Memilih Bank Yang Sehat Kenali Kinerja dan Pelayanannya, ( Jakarta : Elex Media Komputindo, 2006) hlm 270. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Bank Indonesia. Kondisi ini merupakan cerminan Pasal 29 Undang-undang No.10 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan

modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas,

rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. 155 Berdasarkan asas perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kondisi ini menunjukan upaya PT.Bank Sumut

dalam menjaga

kesinambungan hidup sebuah perusahaan, sehingga disebut perlindungan hukum secara implisit.

D. Divestasi Saham Pemerintah Pusat Memenuhi isi Perjanjian Rekapitalisasi dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 156, Pemegang Saham Pengendali berhak membeli kembali sebagian atau seluruh Saham Negara Republik Indonesia pada Bank Pembangunan Daerah peserta Program Rekapitalisasi sampai dengan tanggal 7 Mei 2005 dan apabila Pemegang Saham Pengendali tidak membeli kembali saham tersebut, maka saham dimaksud dapat dijual oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada masyarakat.

155

Adrian Sutedi, op.cit hlm 161. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 543/KMK.06/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Divestasi Saham Negara dalam rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan Obligasi Negera pada Bank Pembangunan Daerah peserta Program Rekapitalisasi 156


Pertemuan antara Pengurus PT. Bank Sumut dengan para pemegang saham untuk membahas divestasi saham Pemerintah Republik Indonesia tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2003. Mempertimbangkan kinerja keuangan PT. Bank Sumut yang terus mengalami perbaikan signifikan, maka dalam pertemuan dimaksud telah disepakati bahwa saham Pemerintah Republik Indonesia akan dibeli kembali oleh Pemerintah Daerah. 157Sumber dana pembelian saham Pemerintah Republik Indonesia tersebut adalah dari dana hasil penagihan kredit dan dana hasil penagihan kredit serta penjualan asset AMU-BPPN serta dana sendiri dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten / Kota. Mengingat keterbatasan dana Pemerintah Daerah maka divestasi tersebut akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun 2004 dan 2005 masing-masing sebesar 50% (lima puluh per seratus). Jumlah Divestasi Saham Negara pada saat perhitungan kembali per tanggal 24 Desember 2004 adalah sebagai berikut : 1. Nominal saham Pemerintah Republik Indonesia

Rp. 302.871

juta

2. Total Premi sampai dengan Tanggal 7 Mei 2005

Rp. 215.216,24 juta

Jumlah saham beserta premi

Rp. 518.087,24 juta

157

Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan Staf Ahli Direksi PT.Bank Sumut


Divestasi saham milik Pemerintah Republik Indonesia tahap I sebesar Rp 215.077,78 juta telah dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2004 dengan rincian perhitungan sebagai berikut : 1. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara : a.

Dana rekening escrow BPPN sampai dengan tanggal 28 Desember 2004

Rp. 107.877,78 juta

b. Transfer dana ke rekening escrow Dana Divestasi

Rp. 86.600

juta

Rp. 20.600

juta

2. Pemerintah Kabupaten dan Kota : Transfer dana ke rekening escrow Dana Divestasi

Setelah dilaksanakannya divestasi saham Pemerintah Republik Indonesia tahap I tersebut, maka jumlah saham Pemerintah Republik Indonesia yang dibeli kembali adalah sebanyak 12.573.330 lembar saham atas nama seri B dengan nominal saham per lembar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kepemilikan saham dari tambahan jumlah lembar saham yang dibeli tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Kepemilikan Saham PT.Bank Sumut Pemilik Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Pemerintah

Jumlah Lembar Saham

Jumlah Nominal Saham

11.369.065 lembar

Rp. 113.690,65 juta


Kabupaten / Kota

1.204.265 lembar 12.573,330 lembar

Rp.

12.042,65 juta

Rp. 125.733,30 juta

Sumber : PT.Bank Sumut

Saham Pemerintah Republik Indonesia yang didivestasi pada tahap I adalah sebesar Rp. 125.733,30 juta atau 41,52 % dari jumlah seluruh saham Pemerintah Republik Indonesia pada PT. Bank Sumut. Akibat dari divestasi saham Pemerintah Republik Indonesia tahap I, maka komposisi kepemilikan saham PT. Bank Sumut juga mengalami perubahan sebagai berikut : Tabel 3 : Komposisi Saham PT.Bank Sumut Pemilik Saham

Sebelum Divestasi Saham Tahap I

Setelah Divestasi Saham Tahap I

Pemerintah Republik Indonesia

Rp. 302.871

juta

65,82 %

Rp. 177.137,7 juta

38,50 %

Pemerintah Propinsi

Rp. 91.407,9 juta

19,86 %

Rp. 205.098,5 juta

44,57 %

Pemerintah Kabupaten / Kota

Rp. 65.872,3 juta

14,32 %

Rp.

77.915 juta

16,93 %

Rp. 460.151,2 juta

100

Rp 460.151,2 juta

100 %

%

Sumber : PT.Bank Sumut.

Pada waktu yang bersamaan, hasil jual beli Saham Negara tersebut

telah

digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melunasi sebagian Obligasi Pemerintah di PT. Bank Sumut dengan harga nominal (at par) sebesar Rp. 215.077 juta, sehingga Obligasi Pemerintah yang tersisa dalam rangka rekapitalisasi dan


masih tercatat dalam neraca PT. Bank Sumut per 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp. 19.960 juta dengan tingkat bunga mengambang. 158 Sisa saham Pemerintah Republik Indonesia termasuk premi saham yang harus dilunaskan sampai dengan tanggal 7 Mei 2005 adalah sebesar Rp. 303.009,47 juta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 159 telah memperpanjang jangka waktu penyelesaian pembelian Saham Negara sampai dengan tanggal 7 Mei 2009. Namun demikian Pemerintah Propinsi Sumatera Utara selaku Pemegang Saham Pengendali berketetapan hati untuk segera menyelesaikan pembelian Saham Negara tersebut pada bulan Nopember 2006. Divestasi Saham Negara pada PT. Bank Sumut akhirnya dilaksanakan dalam tiga tahap dan selesai pada bulan Nopember 2006. Komposisi kepemilikan saham setelah selesainya pelaksanaan Divestasi Saham Negara tersebut adalah : 1. Kepemilikan saham Pemerintah Propinsi Sumatera Utara menjadi sebesar Rp.291.832,8 juta atau 63,42 %; 2. Kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten dan Kota se Sumatera Utara menjadi sebesar Rp. 168.318,4 juta atau 36,58 %. Setelah penyelesaian Divestasi saham maka pada Desember 2006 untuk pertama kali sejak tahun 1998 PT. Bank Sumut membagikan deviden kepada

158

Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan Pemimpin Divisi Perencanaan PT.Bank

Sumut. 159

Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.012/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 543/KMK.06/2003 tentang Divestasi Saham Negara dalam rangka penyertaan Modal Negara dan pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah peserta Program Rekapitalisasi Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara sebagai pemegang saham sebesar Rp. 127.350 juta (60 % dari laba bersih tahun buku 2004 dan 2005).

Dengan demikian PT. Bank Sumut adalah BUMD

penyumbang PAD terbesar kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Kewajiban divestasi saham Pemerintah Pusat pada PT.Bank Sumut tertuang dalam Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara tanggal 7 Mei 1999 Pasal 19 yang menyatakan bahwa Pemerintah melakukan divestasi sebagian atau seluruh sahamnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan. Dalam Keputusan tersebut diatur bahwa opsi pertama pembelian saham Pemerintah Pusat berada pada pemegang saham (Pemerintah Propinsi,Kabupaten dan Kota), dalama hal opsi tersebut tidak digunakan, masyarakat dapat membeli saham milik Pemerintah Pusat tersebut. 160

160

Keputusan Menteri Keuangan No.211/KMK/06/2002 Tentang Divestasi Saham Negara Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan

pembahasan-pembahasan

terhadap

permasalahan

yang

dikemukakan dalam tesis ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Peraturan atau ketentuan yang mengatur mengenai reorganisasi perusahaan khususnya di bidang perbankan telah cukup memadai sehingga mampu memberikan petunjuk hukum bagi yang ingin melaksanakannya. Namun khusus program Rekapitalisasi Perbankan yang terbukti telah mampu memperbaiki kinerja perbankan terutama pada PT.Bank Sumut setelah masa krisis sehingga mampu menghindari dari tindakan pembubaran, tidak ditampung dalam UndangUndang Perbankan No.10 tahun 1998, hanya berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia. 2. Menurut sistem perbankan di Indonesia, perlindungan kepada kreditur bank dilakukan secara implisit (implicit deposit protection) dan secara eksplisit (explicit deposit protection). Perlindungan secara implisit diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dan pengelolaan usaha secara transparan dengan selalu menyajikan laporan keuangan secara priodik kepada masyarakat. Sedangkan perlindungan secara eksplisit Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

(explicit deposit protection), yaitu perlindungan yang diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. 3. Pelaksanaan program rekapitalisasi PT.Bank Sumut yang bertujuan untuk melakukan

restrukturisasi keuangannya diikuti juga dengan

melakukan

restrukturisasi di berbagai bidang antara lain organisasi, sumber daya manusia, sistem opersional dan prosedur, jaringan pelayanan dan bidang usaha. Program Restrukturisasi yang dijalankan ternyata sangat efektif untuk menyehatkan PT.Bank Sumut. Terbukti pada tahun pertama setelah rekap telah mampu mencetak laba dan terus meningkat signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga dengan melihat kinerja keuangan PT.Bank Sumut yang secara terus menerus menunjukkan perbaikan yang berarti, mendorong keinginan pemegang saham untuk menyelesaikan dana rekapitalisasi dengan menggunakan hak opsi untuk membeli kembali saham Pemerintah Pusat. Dengan demikian program rekapitalisasi yang diikuti oleh PT.Bank Sumut mempunyai dampak yang sangat hebat dalam menyelamatkan PT.Bank Sumut dari kehancuran sehingga mampu tetap eksis hingga saat sekarang dengan kinerja keuangan yang secara terus menerus membaik .


B.

Saran

1.

Ketentuan yang mengatur program Rekapitalisasi Perbankan disarankan agar diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak hanya berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia. Sehingga dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mengatasi krisis perbankan yang dapat berdampak sistemik bagi perekonomian nasional.

2.

Bank Indonesia bersama lembaga perbankan nasional harus mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya kepada para kreditur maupun calon kreditur bank bahwa perlindungan hukum terhadap dana masyarakat yang berada pada bank dilakukan secara implisit dan eksplisit.

3.

Program rekapitalisasi perbankan yang telah dilaksanakan ternyata

telah

berhasil menyehatkan PT.Bank Sumut, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan ke depan bagi Pemerintah ataupun Bank Indonesia untuk melakukan reorganisasi bagi perbankan yang mengalami kesulitan keuangan.


DAFTAR PUSTAKA A. Buku Abdullah, Burhanuddin, Jalan Menuju Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006 Aliminsyah & Padji, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan, Bandung: Yrama Widya, 2003 Amiruddin dan Zainal Asikin, Jakarta:RajaGrafindo,2006

Pengantar

Metode

Penelitian

Hukum,

Bengtsson, Ann Mc Donagh, Manajemen merger dan akuisisi; penerjemah Fauzi Bustami, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1994 Briyan Lowell L., Bankrupt: Restoring the Health and Profitability of Our Banking System, New York: Harper Business, 1991 Darmawan Indra, Kamus Istilah Yogyakarta:PustakaWidyatama, 2006

Ekonomi

Kontemporer,

Donnel, John D, et.al. Law For Business, Illinois;Irwin Home Wood,1983 Downes John & Jordan Elliot Goodman, Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, Jakarta : PT.ElexMedia Komputindo, 2001 Djiwandono J Soedradjad, Satu Dasawarsa Krismon: Beberapa Catatan, Buku 10 Tahun Krisis Moneter : Kesiapan Mengahadapi Krisis Kedua Jakarta: InfoBank Publishing, 2007 Djohanputro Bramantyo, Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai: Strategi Menuju Keunggulan Bersaing Jakarta: Penerbit PPM,2004 Fisher Bruce D, Law For Business St.Paul: West Publishing Co, 1986 Friedman Lawrence M., American Law An Introduction Second Edition Jakarta: Tatanusa, 2001 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Fuady Munir , Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002 -----------------, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO (Berdasarkan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008 Goman Carol Kinsey, Creativity In Business Mengubah Gagasan Menjadi Keuntungan, Jakarta: Penerbit PPM,2003 Gunadi, Restrukturisasi Perusahaan dalam Berbagai Bentuk dan Pemajakannya, Jakarta: Salemba Empat, 2001 Harris, Myra A., Legal Research, ed 10, New York: Prentice Hall, 1997 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007 Ibrahim, Johnny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2007 Imaniyati Neni Sri, Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam Dalam Perkembangan, Bandung: CV.Mandar Maju, 2002. Johan Robby, Leading In Crisis, Praktik Kepemimpinan Dalam Mega Merger Bank Mandiri, Jakarta: Penerbit Bara, 2006 Labolo Muhadam, Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori,Konsep dan Pengembangannya, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007 Mishkin Frederic S, The Economic of Money, Banking, Financial Market, Fifth Edition, Singapore: Addison-Wesley, 1998 Nasution Bismar, Hukum Kegiatan Ekonomi, Bandung: Books Terrace & Library, 2007


Prasentyantoko A , Bencana Finansial Stabilitas Sebagai Barang Publik, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008

Rahardjo Satjipto, Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta:Penerbit Buku Kompas,2007 Rajagukguk Erman, Teori Hukum, Bahan Kuliah Program Pascasarjana Universitas Surabaya:Magister Hukum- Magister Kenoktariatan, 2006 Rasjidi Lili & I..B. Wyasa Putra , Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Mandar Maju, 2003 Retnadi Djoko, Memilih Bank Yang Sehat, Kenali Kinerja dan Pelayanannya, Jakarta : ElexMedia Komputindo, 2006 Riyanto Bambang, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1982 Scraft Charles A, et.al, Acquisitions, Merger,Sales,Buyout & Takeovers, A Hand Book with Forms, Fourth Edition, New Jersey: Prentice Hall Engleword Clifts,1991 Sembiring, Sentosa, Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kepailitan,Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2006 Sinaga Syamsudin Manan, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Restrukturisasi Utang Pada Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2000 Sinungan M, Manajemen Dana Bank, Jakarta: Rineka Cipta, 1990 SS Kusumaningtuti , Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2009 Stern Klaus, The Note Issuing Bank within The State Structure in Deutsche Bundesbank (ed), Fifty Years of the Deutsche Mark,Central Bank and Currency in Germany since 1948, Oxford: Oxford University Press, 1999 Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta:Pradnya Paramita,1986 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Subhan, M.Hadi, Hukum Kepailitan Prinsip,Norma dan Praktik di Peradilan, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008. Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Yogyakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 1993 Supriyanto Eko B, Mewaspadai Arus Balik Dana Asing, Menghindari Krisis Jilid Kedua, Buku 10 Tahun Krisis Moneter : Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua Jakarta: InfoBank Publishing, 2007 Suta, I Putu Gede Ary, Musa Soebowo, BPPN The End,Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti,2004 Sutedi Adrian, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan,Jakarta: Sinar Grafika, 2007 Sutiyoso, Bambang, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan,Yogyakarta:UII Press,2006 Taswan, Akutansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah edisi II, Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta, 2005 Rachmadi Usman , Hukum Ekonomi Dalam Dinamika Jakarta: Djambatan,2000 Wasis, Pengantar Ekonomi Perusahaan Bandung: Alumni,1986 Wijaya I.G.Rai, Hukum Perusahaan Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undangundang di Bidang Usaha Jakarta:Kesaint Blanc,2007 Workbook Level 1, Indonesian Certificate in Banking Risk and Regulation, England: Global Association of Risk Profesional, 2005

B. Makalah Baber N.W, “Prelude to the Separation of Powers”, CLJ, 60, March 2001 Corrigan E. Gerald, “Central Bank and the Financial System”, paper presented to a Symposium of Central Banking Issues in Emerging Market-Oriented Economic Sponsored by the Federal Reseve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming USA: 1990 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

Ibrahim,Johannes, “Penerapan Single Presence Policy dan Dampaknya Bagi PerbankanNasional” , Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27 No.2 Tahun 2008 Lastra Rosa Maria Lastra and Geoffrey P. Miller , “Central Bank Independence in Ordinary and Extraordinary Times” dalam Jan Kleinman (ed), Central Bank Independence, The Economic Foundations, the Constitutional Implications and Democratic Accoutability, Kluwer International, 2001 Lijphart Arend , “Patterns of Democracy”, Yale University Press, 1999 Manan Bagir, “Kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral”, Monograph, 2000 Miller P.Geoffrey, “An Interest- Group Theory of Central Bank Independence”, Journal of Legal Studies Vol XXVII, 1998 Nasution Bismar, “Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya”, disampaikan dalam ceramah di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Tanjung Morawa, tanggal 27 April 2006 --------------------, “Aspek Hukum Dalam Transparansi Pengelolaan Perusahaan BUMN/BUMD Sebagai Upaya Memberantas KKN”, disampaikan pada Semiloka Peran Masyarakat (Stakeholder) melalui lembaga pengawasan pengelolaan perusahaan dalam mendukung pelaksanaan good corporate governance di Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2003 Pamungkas Raditya, “Kebangkrutan dan Reorganisasi”, http://rdtloom.wordpress.com/2009/01/13/kebangkrutan-dan-reorganisasi/ diakses tanggal 27.02.2009 Sparve Robert, “Supervisory Boards in Some Central Banks”, Paper Contribution to the IMF Seminar on Current Developments in Monetary and Financial Law, Washington D.C.,2002 Sugiarto Agus, Peneliti Senior Bank Indonesia, “Mencari Struktur Perbankan Yang Ideal “, Harian Kompas, tanggal 16 Juli 2003 Wibowo Satrio, dkk, “Kajian Mengenai Efektivitas Kebijakan Obligasi Rekap” Jakarta: Biro Stabilitas Sisitem Keuangan, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan 2003 Wood Geoffrey E. et.al, “Central Bank Independence: What is It and What Will It Do For Us?”, Institute of Economic Affairs,1993. Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

http://www.2 kompas.com/kompas-cetak/0404/14/finansial/969532 27.02.2009 C. Peraturan-Peraturan

diakses

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara Undang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Undang-undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1996, tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1998, tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 tahun 1998, tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1999, tentang Penyertaan Modal Negara RI ke dalam modal Bank Pembangunan Daerah Aceh,Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Jakarta ,Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Risiko Bagi Bank Umum

tentang Penerapan Manajemen


Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Corporate Governance

tentang Pelaksanaan Good

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor : 53/KMK.017/1999 dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Pebruari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitulisasi Bank Umum. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor : 135/KMK.017/1999 dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 32/1/KEP/GBI tanggal 9 April 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitulisasi Bank Pembangunan Daerah. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/KMK.06/2002 tanggal 6 Mei 2002 tentang Divestasi Saham Negara Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara tanggal 7 Mei 1999 Perjanjian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional mengenai Perjanjian Pengalihan Atas Piutang tanggal 7 Mei 1999 Perjanjian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional mengenai Perjanjian Pengelolaan Aktiva Sementara tanggal 7 Mei 1999

Petunjuk Teknis Penyusunan Program Restrukturisasi Bank Pembangunan Daerah diterbitkan Bank Indonesia Mei 1999 Buku Restrukturisasi Perbankan, diterbitkan Bank Indonesia, 1999 Didi Duharsa : Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT), 2009. USU Repository © 2009

D. Laporan Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tahun 1998 Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tahun 1999 Laporan Tahunan PT.BankSumut, Tahun 2007 Surat Bank Indonesia Medan No.32/2/UpwB2/Mdn/Rahasia tanggal 28 April 1999, perihal kebutuhan Modal bank Saudara dalam rangka Program Rekapitalisasi


HK

Recommend Documents