HK

TINJAUAN KRITIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

TESIS

OLEH :

ASMANUDDIN

097005041/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011

Universitas Sumatera Utara

TINJAUAN KRITIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh :

ASMANUDDIN 097005041/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: TINJAUAN KRITIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH : ASMANUDDIN : 097005041 : Ilmu Hukum

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH) Ketua

(Dr. Faisal Akbar Nasution, SH, M.Hum) Anggota

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH)

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN) Anggota

Dekan

(Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum)

Tanggal Lulus : 22 Juni 2011


Telah diuji pada Tanggal 22 Juni 2011

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH

Anggota

: 1. Dr. Faisal Akbar, SH, M.Hum 2. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 3. Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS 4. Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum


ABSTRAK Pilkada secara langsung merupakan hal yang baru bagi negara kita dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi dan sekaligus sebagai upaya untuk memperkuat otonomi daerah. Di samping itu, Pilkada juga merupakan momentum bagi rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung dan demokratis serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Berbagai konflik bermunculan menyertai pesta demokrasi ditingkat daerah ini, mulai dari kasus politik uang sampai sengketa penetapan hasil Pilkada. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa penetapan hasil Pilkada dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Begitu banyaknya sengketa penetapan hasil Pilkada yang harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi menyebabkan lahirnya putusanputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, sehingga perlu diteliti bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pilkada. Metode penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Data pokok dalam penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data terhadap data sekunder dilakukan dengan analisis kualitatif. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Kelahiran Mahkamah Konstitusi tidak saja membuktikan bahwa Indonesia menganut kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka akan tetapi sekaligus merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum yang demokratis. Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi memungkinkan untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah. Pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 secara tersirat di dalam pasal tersebut memang memberikan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum. Dalam produk undang-undang tersebut, pemilihan kepala daerah sudah dianggap sebagai general election, sehingga menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus jika terjadi persengketaan. Penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan baru Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Disarankan agar penyelenggaraan Pilkada kedepannya dilakukan pengkajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap undang-undang yang digunakan sebagai pedomannya, agar proses seleksi anggota KPU sampai dengan pelaksanaan tugas KPU tetap memegang teguh nilai-nilai demokrasi, agar kekuasaan kehakiman kembali ditata dengan menambahkan Peradilan Pemilihan Umum sebagai peradilan baru, dan agar dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena dirasakan kelemahan ketika Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diterapkan. Kata Kunci :

Kewenangan. Mahkamah Konstitusi, Sengketa dan Pemilihan Umum Kepala Daerah


ABSTRACT Pilkada (Regional head elections) is the new system in our country; the aim of this system is to realize the process of democratization and in attempt to strengthen the regional economy. Besides that, Pilkada is considered as the momentum for the people to select their leaders directly and democratically which will hopefully be able to improve the people’s welfare and to pay attention to the people’s benefit. However, this new system also arouses many conflicts, from money politics until the conflict of determining who wins the contest. The Constitutional Court of Justice is given the authority to handle the conflict of determining the winner of the contest by its final and binding decision. Since there are numerous conflicts of determining the winners of the contest which can be resolved only by the Constitutional Court of Justice, there are many controversial decisions made by this institution so that it is necessarily to study the authority of the Constitutional Court of Justice in handling the conflicts in Pilkada. The method of the research was done by using legal normative approach. The main data in this research were the secondary data. They were collected by using library research and field research and analyzed qualitatively. The Constitutional Court of Justice was established in order to guarantee that the constitution as the supreme law can be enforced as it should be. The establishment of the Constitutional Court of Justice is not only the evidence that Indonesia follows the free judiciary but also the assertion that Indonesia is a constitutional and democratic state. Referring to Act Number 22, 2007 about the implementation of general election, the Constitutional Court of Justice has the authority to make a decision on the conflicts in Pilkada. In Article 24C, Paragraph (1) of the 1945 Constitution and Act Number 22, 2007 implicitly state that the Constitutional Court of Justice has the authority to handle the conflicts of the result of the general election. According to the product of these laws, the Regional head elections are included in the general election so that it becomes the domain of the Constitutional Court of Justice to use its authority if there is a conflict. The handling of the conflicts of the result of the regional head elections is the new authority of the Constitutional Court of Justice Number 15, 2008 about the guidelines of litigating the Conflicts of the Result of the Regional head elections. It was recommended that the implementation of Regional head elections in the future should be studied deeply and thoroughly, especially the laws as the guidelines in order that the process of the selection of the KPU (General Election Committee) members and the implementation of its duty could hold on the democratic values. It was recommended that the judiciary should be reorganized properly by adding General Election Jurisdiction as the new jurisdiction because the existing law of the Constitutional Court of Justice nowadays is considered frail. Keywords: Authority of Constitutional Court of Justice, Conflicts and Regional Head Elections

ii Universitas Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karuniaNya, penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini, yang berjudul “Tinjauan Kritis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah”. Demikian pula tidak lupa menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari tidak terlepas dari adanya bantuan, dorongan dan do’a dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargan yang setinggi-tingginya kepada : 1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM)., Sp.A(K), atas kesempatan

dan fasilitas yang

diberikan kepada penulis selama mengikuti Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Dekan

Fakultas

Hukum

Universitas

Sumatera

Utara,

Bapak

Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk mengikuti dan menimba ilmu pengetahuan pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH dan Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum, yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk mengikuti dan menimba ilmu pengetahuan pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

iii Universitas Sumatera Utara

4. Guru besar dan dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang dengan tulus telah membagikan ilmu pengetahuannya kepada penulis. 5. Bupati dan Wakil Bupati, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue, Bapak Drs. Darmili dan Bapak Drs. M. Yunan T., serta Bapak Drs. Mohd. Riswan R., yang telah memberikan kesempatan tugas belajar dan bantuan biaya pendidikan kepada penulis dalam mengikuti Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH, selaku Ketua Komisi Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam memperluas wawasan penulis dengan sangat arif dan bijaksan. Beliau juga memperkokoh fondasi hukum ketatanegaran kepada penulis, sehingga belajar kepada beliau merupakan pengalaman tersendiri yang sulit untuk dilupakan. Demikian pula kepada Bapak Dr. Faisal Akbar Nasution, SH, M.Hum, dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku anggota Komisi Pembimbing yang disela-sela kesibukannnya bersedia meluangkan waktu kepada penulis untuk membimbing, mendorong dan memberikan masukan dan arahan yang berharga guna rampungnya tesis ini. Demikian juga terima kasih yang tulus disampaikan kepada Bapak Dr. Pendastaren Tarigan, SH, M.Hum dan Bapak Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum, yang berkenan melakukan pengujian tesis ini dengan memberikan masukan dan arahan yang kosntruktif dan memperkaya materi tesis ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Angkatan 2009, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Secara khusus, ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Ayahanda H. Nyak Rihat (Alm) dan Ibunda tercinta Hj. Rohani (Almh), yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, dan berkat do’a restu merekalah penulis dapat mengikuti pendidikan dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Dalam kesempatan ini juga penulis menyampaikan

iv


terima kasih kepada saudara kandung penulis, Kakanda H. Ariaudin, Adinda; Dr. Aliasuddin, M.Si, dr. Armidin, Asmaimun, ST, dr. Asrinudin, Noni Ariani, A.Md, dan Restria Mulyani, S.Pd. Selanjutnya terima kasih penulis sampaikan kepada Kakanda Drs. Astamudin, Kakak Eta Srisartika, MPH, Mamanda ; Ulyadin Nur, dan Zulhendra Nur, serta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan doa dan semangat agar penulis dapat segera merampungkan tesis ini. Terima kasih yang dalam penulis sampaikan kepada isteri tercinta Rina Mariana, yang penuh kasih sayang, dan kesabarannya memberikan doa dan semangat kepada penulis agar segera merampungkan tesis ini. Khusus kepada anak-anakku yang tercinta Muhammad Farid Naufal, Muhammad Haikal Rifqi, Muhammad Faiq Hawari, dan Arifa Dayyana Putri, yang telah memberikan motivasi tersendiri kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, dan oleh karena itu keberhasilan ini secara khusus Ayah persembahkan kepada ananda sekalian agar kelak menjadi motivasi dimasa akan datang. Akhirnya penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi kita semua, Amin Yaa Rabbal Alamiin.

Medan, Juni 2011 Penulis

Asmanuddin

v Universitas Sumatera Utara

RIWAYAT HIDUP

Nama

: ASMANUDDIN

Tempat/ Tanggal Lahir

: Aceh Barat, 17 April 1965

Agama

: Islam

Pekerjaan

: PNS

Instansi

: Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue

Alamat

: Jl. Tgk. Di Ujung No. 36 Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur

Riwayat Pendidikan

: 1. SD Negeri No. 3 Sinabang Tamat tahun 1980 2. SMP Negeri No. 1 Sinabang Tamat tahun 1983 3. SMA Negeri No. 1 Sinabang Tamat tahun 1986 4. S-1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tamat tahun 1994 5. S-2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2009 - 2011

vi


DAFTAR ISI

ABSTRAK ............................................................................................................ ABSTRACT ......................................................................................................... KATA PENGANTAR.......................................................................................... RIWAYAT HIDUP .............................................................................................. DAFTAR ISI ........................................................................................................ DAFTAR TABEL ............................................................................................... DAFTAR SKEMA ..............................................................................................

i ii iii vi vii ix x

BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................. A. Latar Belakang .............................................................................. B. Rumusan Masalah ......................................................................... C. Tujuan Penelitian ........................................................................... D. Manfaat Penelitian ......................................................................... E. Keaslian Penelitian ........................................................................ F. Kerangka Teori dan Konsepsi ....................................................... 1. Kerangka Teori ........................................................................ 2. Konsepsi .................................................................................. G. Metode Penelitian .......................................................................... 1. Jenis Penelitian ........................................................................ 2. Sumber Data ............................................................................ 3. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 4. Analisis Data ............................................................................

1 1 10 10 11 11 12 12 26 36 36 36 37 38

BAB II

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKSANAKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA ...................... A. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia .............................................. 1. Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi ................ 2. Dasar Teoritis Kewenangan Mahkamah Konstitusi ................ 3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ......... B. Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam UUD 1945 ................... C. Mekanisme Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung ...

39 39 47 53 64 68 77

vii Universitas Sumatera Utara

BAB III

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN HASIL PEMIHAN UMUM KEPALA DAERAH ...................................... 86 A. Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ..... 86 B. Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah .............................................................................. 93 C. Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 .......................... 103 D. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ............................................................. 118

BAB IV

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH ......................................................................... A. Putusan Mahkamah Konstitusi .................................................... 1. Permohonan Tidak Diterima .................................................. 2. Permohonan Ditolak ............................................................... 3. Permohonan Diterima ............................................................. B. Analisa Putusan Nomor 66/PHPU.D-VI/2008 Tentang Sengketa Hasil Pemilukada Kabupaten Langkat Sumatera Utara ............................................................................................ C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Tentang Hasil Pemilukada .....................

BAB V

124 124 127 130 132

137 148

KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 162 A. Kesimpulan ................................................................................. 162 B. Saran ............................................................................................ 164

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 166

viii


DAFTAR TABEL

Tabel 1

Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi ....................................

67

Tabel 2

Perbedaan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah ..................... 115

Tabel 3

Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2008 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2011 .......................................................... 137

ix Universitas Sumatera Utara

DAFTAR SKEMA

Skema 1

Pembinaan Mahkamah Konstitusi dan Pemilukada ...........................

35

Skema 2

Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung ....................................... 106

x


HK

Recommend Documents