HK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN SEBAGAI KREDITUR PENERIMA HAK JAMINAN RESI GUDANG

TESIS Oleh

LARISA MUCHDANI BATUBARA 107005091/HK

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2012

Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Perbankan umumnya kurang berminat menyalurkan kredit ke sektor agribisnis dengan alasan tingginya resiko kegagalan. Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani membutuhkan sistem pembiayaan yang dapat membantu mereka dari kesulitan permodalan dan keterbatasan jaminan kredit. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah dan DPRRI pada tanggal 14 Juli 2006 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan telah di perbaharui menjadi UndangUndang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UUSRG), yang bertujuan untuk membantu kesulitan petani dalam memenuhi modal kerja dan memberikan perlindungan hukum bagi lembaga perbankan dalam menyalurkan kredit modal kerja melalui jaminan Resi Gudang. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang perkembangan sistem Resi Gudang dalam pemberian kredit oleh perbankan, hambatan yang dihadapi oleh bank sebagai penerima hak jaminan Resi Gudang dan perlindungan hukum bagi bank sebagai penerima hak jaminan Resi Gudang. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang terkait tentang sistem Resi Gudang dan didukung dengan wawancara kepada responden yaitu kepada Bagian Sistem Resi Gudang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan kepada bagian kredit beberapa bank seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank CIMB Niaga, Rabobank dan Bank Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan terbatasnya peranan bank dalam memberikan kredit dengan jaminan Resi Gudang terkait dengan perkembangan dan penerapan sistem Resi Gudang di Indonesia. Pelaksanaan sistem Resi Gudang di Indonesia saat ini masih dalam tahap penyempurnaan dan pembangunan infrastruktur serta kelembagaan yang menopang berjalannya Sistem Resi Gudang tersebut. Dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang dihadapi oleh bank sebagai pemegang hak jaminan Resi Gudang, yaitu mengenai fluktuasi harga, kebenaran dan keabsahan komoditi pertanian dan pelaksanaan eksekusi barang jaminan melalui lembaga parate executie. UUSRG dan peraturan pelaksana lainnya telah mengatur sedemikian rupa tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak jaminan yaitu dengan melibatkan institusi-institusi atau lembagalembaga penunjang pelaksanaan sistem Resi Gudang. Sebagai saran yaitu perlunya peranan pemerintah dalam sosialisasi sistem Resi Gudang dan manfaatnya bagi pembiayaan modal kerja,melakukan pembangunan yang merata terhadap proyek sistem Resi Gudang, meningkatkan kelembagaan yang menunjang berjalannya sistem Resi Gudang. Bank perlu melakukan mitigasi resiko untuk mengatasi keraguan atas keabsahan perolehan barang, serta perlunya pemahaman yang komprehensif dari penegak hukum terhadap lembaga parate executie sebagai keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hak jaminan kebendaan. Kata Kunci: Resi Gudang, Jaminan.


ABSTRACT

Banking are generally less interested in giving credit to the agribusiness sector by reason of the high risk of failure. Indonesia as a country agraris largely of residents are farmers need financing system that can help them from difficulty capital and limited credit guarantee. To solve the problem, on July 14, 2006 the Government and the House of Representatives of Indonesia has passed UndangUndang No. 9 of 2006 about Warehouse Receipt System, have been emended became Undang-Undang No. 9 of 2011 on amendment of Undang-Undang No. 9 of 2006 about the Warehouse Receipt System (UUSRG), that the objective is to to help hard-pressed farmers in meeting working capital and provide legal protection for banking institutions in channeling credit working capital through the Warehouse Receipt Security. Therefore, carried out research on the development of Warehouse Receipt system in granting credit by banks, obstacles faced by banks as the recipient of the guarantee rights and legal protection for the bank as a guarantee of rights of recipient Warehouse Receipt. This research is descriptive by approach in a juridical manner normative namely library research or study document conducted only on related regulations of the Warehouse Receipt system and supported with interviews to the respondent that to the Supervisory Agency Warehouse Receipt systems of Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) and to the credit of some banks, such as Bank Rakyat Indonesia (BRI), Lippo Bank, Rabobank and Bank Ekonomi. The results showed the limited role of banks in providing loans with guarantees related to the development of Warehouse Receipt and the application of the system in the Warehouse Receipt in Indonesia. The Implementation of Warehouse Receipt system in Indonesia recently is still in level of refinement and development of infrastructure and institutional support operation of the Warehouse Receipt. At the Implementation, theres problem faced by banks as Price fluctuations ,collateral rights holders, and the object of security and guarantee execution of goods through parate executie institutions that still have potential problems in the implementation, especially about the validity of the goods and related procedures that guarantee the execution of the goods. UUSRG and other implementers have set rules to such a degree of legal protection for rights holders guarantee that is by involving institutions or institutions supporting the implementation of the Warehouse Receipt system. The recommendation for this research is the need for government’s role in the socialization of the Warehouse Receipt Security Rights to the public and financial institutions, make equitable development in various areas of Indonesia projects Warehouse Receipt System, enhance institutional support of the Warehouse Receipt system operation. Bank have to mitigate the risk to overcome doubts about the validity of the acquisition of goods, and the need for a comprehensive understanding of the law enforcement agencies as parate executie privilage granted by law to guarantee the rights holder material. Keywords: Warehouse Receipt, Guarantee


KATA PENGANTAR

Bismillahhirrahmanirahim. Assalamualaikum.Wr.Wb. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan rahmat dan hidayatnya, saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Sebagai Kreditur Penerima Hak Jaminan Resi Gudang yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Dengan segala keterbatasan, penulis berharap kiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca sekalian. Penulis yakin dengan pepatah yang mengatakan “tiada gading yang tak retak” artinya bahwa tiada manusia yang luput dari kesalahan yang diperbuatnya, oleh karena itu penulis akan dengan senang hati menerima saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dan edukatif demi kesempurnaan penulisan tesis yang penulis buat ini. Di dalam hal pembuatan tesis ini penulis yakin tidak akan terselesaikann begitu saja tanpa adanya arahan, bimbingan, dorongan, motivasi dari orang-orang yang ada disekitar penulis, baik yang bersifat moril ataupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan rasa terima kasih secara khusus kepada yang terhormat: 1. Bapak, Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc, (CTM), SP.A(K), selaku Rektor atas kesempatan menjadi mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa pada


Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH selaku Komisi Pembimbing Pertama Penulis, Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dan sekaligus sebagai Komisi Pembimbing Kedua penulis dan Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum selaku Komisi Pembimbing Ketiga Penulis, yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan arahan, bimbingan, petunjuk dan dorongan semangat serta motivasi untuk kesempurnaan penulisan ini hingga bisa terselesaikan. 4. Bapak Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum dan Ibu Dr. Utari Maharani Barus, SH, M.Hum selaku Komisi Penguji Penulis. Terima kasih atas segala saran dan masukan yang menyempurnakan tesis ini. 5. Seluruh Staf Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Terima kasih atas ilmu yang diberikan selama menempuh studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6. Para pegawai/karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang selalu membantu kelancaran administrasi yang dibutuhkan. 7. Bapak Yuli Edi, bagian Sistem Resi Gudang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang telah banyak membantu dalam hal pengambilan data dan informasi-informasi penting lainnya yang berkenaan dengan penulisan tesis ini.

Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada: 1. Kedua orang tua yang penulis kasihi papa Ir. H. M. Syafii Batubara dan mama Hj. Sri Haswida Nasution. Merekalah yang telah menggiring penulis menyongsong masa depan yang lebih baik yang hanya terealisasikan yang tidak lain dan tidak bukan karena ada sabar, doa, restu


yang orang tua penulis curahkan yang tidak terpudarkan masa dan tergantikan zaman. Penulis berdoa semoga Allah Swt senantiasa memberikan perlindungannya, memberikan kebahagiaan, kesehatan serta umur yang panjang. 2. Adik penulis M. Rian Ramadhan Batubara, Meidina Sari Batubara dan Anggi Fitriani Batubara semoga senantiasa dalam lindungan Allah Swt dan senantiasa dimudahkan segala cita-citanya. 3. Tri Ade Sulistyo, pria yang dengan sabar dan cintanya menemani penulis. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 4. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan angkatan 2010 pada Program Studi magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 5. Semua Pihak yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu. Demikianlah kata pengantar dari penulis ini. Akhir kata dengan segala kekurangan dan segala keterbatasan penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca sekalian. Penulis menyadari adanya ketidaksempurnaan dari tesis ini. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak. Medan, Juli 2012 Penulis Larisa Muchdani Batubara


DAFTAR ISI

ABSTRAK

..................................................................................

i

ABSTRACT ..................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ....................................................................

iii

DAFTAR ISI

................................................................................

vi

PENDAHULUAN .................................................

1

A. Latar Belakang ...................................... ...........

1

B. Rumusan Permasalahan

...................................

9

C. Tujuan Penelitian ...............................................

9

D. Manfaat Penelitian ...........................................

9

E. Keaslian Penelitian ...........................................

10

F. Kerangka Teori dan Konsepsi ...........................

11

1. Kerangka Teori .............................................

11

2. Konsepsi .......................................................

22

G. Metode Penelitian ............................................

24

1. Jenis dan Sifat Penelitian ............................

24

2. Sumber Data .................................................

25

3. Teknik Pengumpulan Data ...........................

26

4. Analisis Data ..............................................

27

5. Metode Penarikan Kesimpulan ....................

27

BAB I

BAB II

PERKEMBANGAN PENGATURAN JAMINAN RESI GUDANG DALAM PEMBERIAN KREDIT .......

29


A. Perjanjian Kredit Bank

..................................

29

1. Pengertian Perjanjian Kredit Bank.............

28

2. Fungsi dan Jenis Perjanjian Kredit

33

...........

3. Prinsip-prinsip Perjanjian Kredit Bank

.....

B. Jaminan dalam Pemberian Kredit ...................

36 37

1. Pengertian Jaminan Kredit ..........................

37

2. Fungsi Jaminan Kredit ...............................

41

C. Perkembangan Sistem Resi Gudang dalam Pemberian Kredit

........................................................

43

1. Praktek Resi Gudang Sebelum ada UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang .... 2. Praktek

43

Resi Gudang Setelah ada UU No. 9

Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang .....

46

3. Perkembangan Penerapan Sistem Resi Gudang di Indonesia dalam pemberian kredit ............ BAB III

51

HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH BANK (KREDITUR) JAMINAN

SEBAGAI

PEMEGANG

HAK

RESI GUDANG ..............................

57

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Resi Gudang ...

57

1. Pengertian Sistem Resi Gudang dan Resi Gudang.. 57 2. Manfaat Sistem Resi Gudang

................................ 60

3. Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang

............ 62

4. Penerbitan Resi Gudang ......................................... 68 5. Penjaminan Resi Gudang

...................................... 71

B. Resiko Hak Jaminan Resi Gudang dalam Pemberian Kredit oleh Perbankan ................................................ 74


C. Hambatan yang Dihadapi oleh Bank (Kreditur) sebagai Pemegang Hak Jaminan Resi Gudang ............

BAB IV

80

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITUR PENERIMA HAK JAMINAN RESI GUDANG ......................................................

89

A. Hak Jaminan Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit pada Lembaga Perbankan

...............................

89

a.

Pengertian Hak Jaminan Resi Gudang ........

89

b.

Dasar Hukum Hak Jaminan Resi Gudan......

92

c.

Objek Hak Jaminan Resi Gudang ...............

94

d.

Hak dan Kewajiban Pemberi Hak Jaminan Resi

e.

Gudang dan Penerima Resi Gudang .........

96

Hapusnya Hak Jaminan Resi Gudang.......... ..

99

B. Prosedur Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang dalam Pemberian kredit berdasarkan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang ...............................

101

C. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditur Penerima Hak Jaminan Resi Gudang ...................

BAB V

107

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ...............................................................

117

B. Saran .........................................................................

118

DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................

121


HK

Recommend Documents