HK

ANALISIS HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (STUDI PADA PT. PERKEBUNAN SUMATERA UTARA)

TESIS

OLEH

DARWIN NASUTION 107005036/HK

[

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

Universitas Sumatera Utara

ANALISIS HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (STUDI PADA PT. PERKEBUNAN SUMATERA UTARA)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

DARWIN NASUTION 107005036/HK

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012


Judul Tesis

: ANALISIS HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (STUDI PADA PT. PERKEBUNAN SUMATERA UTARA) Nama Mahasiswa : Darwin Nasution Nomor Pokok : 107005036 Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui : Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH) Ketua

(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH) Anggota

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH)

(Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum) Anggota

Dekan Fakultas Hukum,

(Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum)

Tanggal Lulus : 10 Juli 2012


Telah Diuji Pada Tanggal 10 Juli 2012

PANITIA PENGUJI TESIS: Ketua

:

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH

Anggota

:

1. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH 2. Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum 3. Dr. T. Keizerina Devi A., SH, CN, M.Hum 4. Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum


ABSTRAK Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) merupakan suatu sistem tata kelola di perusahaan yang memberikan perlindungan yang efektif pada pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, sehingga perusahan mampu meyakinkan pemegang saham dan pemangku kepentingan akan kesinambungan perusahaan. Penerapan GCG juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab dan pengawasan jalannya oprasional perusahaan, ada lima komponen utama yang perlu dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan kewajaran. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu kontributor pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh provinsi maupun kabupaten/kota dalam membiayai pembangunan daerah, sehingga menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan usaha dan oprasional BUMD. Sebagai formulasi jaminan keberlangsungan usaha tersebut pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada BUMD menjadi bagian yang sangat strategis untuk di implementasikan dalam oprasional BUMD. Termasuk upaya untuk mengikuti laju gerak dunia usaha dan kemampuan untuk mengikuti momentum bisnis yang tidak membedakanbedakan status perusahaan, BUMD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta nasional maupun swasta asing, yang merupakan kompetiter dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sehingga semakin jelas bahwa perusahan dengan tata kelola yang baik dapat bersaing dengan para kompetiternya. Sebagai salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PT. Perkebunan Sumatera Utara dengan core bisnis perkebunan diharapkan untuk dapat bersaing dengan perusahaan dengan core bisnis sejenis, sehingga dalam operasionalnya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada PT. Perkebunan Sumatera Utara merupakan pilihan yang tidak bisa dihindari untuk mencapai tujuan perusahaan salah satu sebagai kontributor bagi pemenuhan biaya pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Kata Kunci

: Badan Usaha Milik Daerah, Good Corporate Governance, Pemerintah Daerah.


ABSTRACT

Good Corporate Governance (GCG) is a governance system in a company which gives effective protection to stockholders and stakeholders so that the company can convince them of its sustainability. The application of GCG can also help the management of the company be more focused and clearer on job description, responsibility, and control for the company’s operational system. Five principal components are needed in the implementation of good corporate governance – openness in information, accountability, responsibility, independency, and fairness. BUMD (Regional Government-Owned Enterprise) is one of the contributors of the regional budget owned by the provincial and regional governments in funding regional development so that it is needed by local government to ensure the sustainability of the business and the operational system of BUMD. As the formulation of the insurance of the BUMD business sustainability, the principle of good corporate governance of BUMD should be strategically implemented. Besides that, it is also necessary to follow the business steps and to be capable of following the business momentum which does not distinguish the business status, BUMD, BUMN (State-Owned Enterprise), national private and foreign companies as business competitors, from one to another. It is obvious that good corporate governance is able to compete with other business competitors. As one of the BUMDs owned by the government of North Sumatera, PT Perkebunan Sumatera Utara, with its core plantation business, is expected to be able to compete with the same core businesses so that in its operational system it can implement the principles of good corporative governance. This is the only alternative for PT Perkebunan Sumatera Utara in order to achieve its target as one of the contributors in funding the development of North Sumatera Province.

Keywords: Regional Government-Owned Enterprise, Good Corporate Governance, Regional Government


KATA PENGANTAR Alhamdulillah, pertama dan paling utama penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmad dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul “Analisis Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Daerah (Studi Pada Pt. Perkebunan Sumatera Utara), penulisan tesis ini merupakan syarat yang harus

dipenuhi untuk menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dengan segala keterbatasan, Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Dalam penyelesaian tesis ini, mulai saat pengajuan judul sampai penyusunan tesis tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini dan dengan kerendahan dan ketulusan hati, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Prof. Dr. Syahril Pasaribu., DTMH., MSc, (CTM), SpA(K),

selaku Rektor

Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan. 2. Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas yang arahan dan bimbingan selama mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum. 3. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus selaku pembimbing, atas segala arahan dan dorongan yang diberikan selama menuntut ilmu di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH selaku Ketua Komisi pembimbing yang selalu memberi motivasi dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi.


5. Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum selaku komisi pembimbing yang selalu memberikan koreksi serta masukan yang sangat berarti nagi penulis. 6. Dr. T. Keizerina Devi A., SH, CN, M.Hum dan Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum atas segala saran dan perbaikan yang menjadi semangat buat penulis agar dapat memperbaiki tesis ini kearah yang jauh lebih baik. 7. Seluruh Guru Besar dan para staf pengajar yang telah memberikan ilmu dan arahan selama penulis menimba ilmu 8. Teman seangkatan serta seluruh pegawai pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang senatiasa membatu Penulis selama perkuliahan sampai dengan proses penyelesaian Tesis ini. Sembah sujud dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua, yang telah melahirkan dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan segala doa yang tiada terputus dan tidak terbalaskan sampai kapanpun. Ucapan terima kasi juga dipersembahkan kepada keluarga tercinta, istri dan anak-anak penulis yang memberikan dorang kepada penulis untuk menyeslesaikan pendidikan pasca sarjana. Terima kasih juga disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. Perkebunan Sumatera Utara, rekan-rekan seangkatan di Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini. Akhir kata, segala yang telah diberikan kepada penulis akan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Medan,

Juli 2012

Penulis,

Darwin Nasution


RIWAYAT HIDUP

Nama

: Darwin Nasution

Tempat/Tanggal Lahir

: Dolok Masihul, 10 November 1961 ,

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara

Alamat

: Jalan Jermal 17 No.17 Medan Denai

Pendidikan

: - SD Negeri Dolok Masihul Tamat Tahun 1972. - SMP Alwasliyah Dolok Masihul Tamat Tahun 1975. - SMA Negeri Lubuk Pakam Tamat Tahun 1979. - Strata Satu (S1) Universitas STKIP Riama Tamat Tahun 1991. - Strata Satu (S1) Universitas Amir Hamzah Tamat Tahun 2000.


DAFTAR ISI

ABSTRAK

Halaman ....................................................................................................... i

ABSTRACT .......................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR .........................................................................................

iii

RIWAYAT HIDUP .............................................................................................

v

DAFTAR ISI .......................................................................................................

vi

BAB I

: PENDAHULUAN ..............................................................................

1

A. Latar Belakang ..............................................................................

1

B. Perumusan Masalah ......................................................................

10

C. Tujuan Penelitian ..........................................................................

11

D. Manfaat Penelitian ........................................................................

12

E. Keaslian Penelitian ........................................................................

13

F. Kerangka Teori dan Konsepsi ......................................................

13

1. Kerangka Teori........................................................................

13

2. Kerangka Konsepsi .................................................................

19

G. Metode Penelitian .........................................................................

20

BAB II : PENGATURAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) ...........................................................................

24

A. Perkembangan Pengaturan BUMD ............................................

24

1. Dasar Hukum dan Bentuk BUMD ..........................................

24

2. Perkembangan Pengaturan BUMD .........................................

28

3. Tujuan dan Manfaat BUMD ..................................................

32

B. Tata Kelola BUMD Sesuai UU No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ........................................................................

34

1. Modal dan Kekayaan BUMD .................................................

34

2. Rapat Pemegang Saham BUMD .............................................

37

3. Pengurus BUMD ....................................................................

39


4. Pengawas BUMD ....................................................................

41

5. Kedudukan Pegawai BUMD ...................................................

42

6. Pembubaran BUMD ................................................................

42

C. Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMD ..................................

43

1. Dasar Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas

43

2. Akibat hukum Perubahan Bentuk Badan Hukum ...................

45

a. Akibat hukum Terhadap Saham BUMD ..........................

45

b. Akibat Hukum Terhadap Tata Kelola ..............................

47

(1) Hak dan tanggung Jawab Pemegang Saham ..............

49

(2) Tanggung Jawab Direksi ............................................

51

(3) Tanggung Jawab Dewan Komisaris ...........................

56

BAB III : PRINSIP-PRINSIP

TATA KELOLA YANG BAIK PADA

BUMD .................................................................................................

59

A. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GOOD Corporate Governance/GCG) ........................................................................

59

1. Pengertian dan latar belakang GCG .......................................

59

2. Tujuan dan manfaat GCG ......................................................

62

3. Prinsip-prinsip GCG ..............................................................

65

B. Pengaturan GCG Di Indonesia ......................................................

71

1. GCG Perusahaan Terbuka di Pasar Modal..............................

71

2. GCG Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ..................

74

C. Prinsip GCG Pada BUMD ............................................................

78

1. Pelaksanaan GCG Pada BUMD ..............................................

78

2. Prinsip GCG Dalam Tata Kelola BUMD ...............................

80


BAB IV : PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT.PERKEBUNAN SUMATERA UTARA ...................................

83

A. Profil Perusahaan ..........................................................................

83

1. Sejarah PT.Perkebunan Sumatera Utara ................................

83

2. Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha .....................................

85

3. Profil Bisnis Perusahaan .........................................................

87

B. Penerapan

Prinsip-Prinsip

GCG

Pada

PT.

Perkebunan

Sumatera Utara ..............................................................................

90

1. Peraturan Daerah Tentang Pendirian PT. Perkebunan Sumatera Utara .......................................................................

91

2. Anggaran Dasar PT. Perkebunan Sumatera Utara ..................

94

a. Transparansi .....................................................................

94

b. Akuntabilitas ....................................................................

98

c. Resposibilitas ...................................................................

108

d. Independensi .....................................................................

110

e. Kesetaraan Dan Kewajaran ..............................................

113

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .........................................................

116

A. Kesimpulan ...................................................................................

116

B. Saran..............................................................................................

118

DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................

120


HK

Recommend Documents