HK

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 566/PDI.B/2000/PN.JAK.SEL. DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. NO. 380.K/PID/2001)

TESIS

Oleh :

NELSON SIAGIAN 037005023/ HK

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2005 Nelson Siagian : Analisis terhadap Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus...,2005 USU Repository © 2007

THE ANALYSIS ON THE APPLICATION OF LAW I N C O R R U P T I O N CRIMINAL ACT (The case study based on the resolution of the South Jakarta Court of first i n s t a n c e No.556/PID.B/2000/PN.Jak.Sel and the Supreme Court of Indonesia Republic No.380/K/Pid/2001) ABSTRACT Corruption is every activity to enrich oneself or any other person or institution which can cause the financial loss or detriment of the state or the state economic system. This criminal act is possibly to be happened because of the existence of any activities against the law formally or materially. One of the efforts of the government to encounter such acts is by applying the maximum punishment to the actors of this crime. However, in the practice, there are still many corruption criminals got away from the law simply because of several tiny cracks of the law system as the result of the lack of the law apparatus, especially the judges, in understanding the essence of the corruption as a criminal act and in the application of the law on the corruption criminal act. The Badan Penyehatan Perbankan Nasional, the Committee for the Recovery of the National Banking, based on the Governmental Regulation No. 17 in 1999, is a special committee established by the government, with its duties; (a) to recover all the appointed banks and handed by the national bank: Bank Indonesia; (b) to solve out all the material and immaterial assets of the banks and the debtors' obligations through the Asset Management Unit (Unit Pengelolaan Aset); and (3) to recollect all the state's money that had been distributed to the banks through the settlement of Aset Dalam Restrukturisasi (Assets in Re-structuralism). One of the officer in the committee as the Vice President of BPPN was PNL whom was designated based on the Resolution Letter of the Minister of Finance No. 499/KMK.01/UP.II/1998 dated on 7 December 1998, with his work field on the Banks Liabilities Division with all his duties and authority to handle all the materials of bank obligations warranty based on the Presidential Resolution No. 26 in 1998. During the duty time, PNL had processed and released the account claim of PT. Bank Bali to PT. BDNI in the form of 8 (eight) SWAP transactions an d 2 (two) Mon ey Mark et tran saction s (ex SWAP tran saction s), which su ch transactions were not matching and against the legal procedures and conditions. As the false activities done by PNL, he had been on the release of the claim to PT. Bank Bali, he was positioned as the defendant in the case of corruption criminal act and was proceed by the law in the South Jakarta Court of First Instance under the case register number 556/PID.B/200/PN.JAK.SEL dated on 24 November 2000. In the petition of the Resolution of the South Jakarta Court of First Instance, the court had released PNL from all the indictments. In one of the law considerations, the South Jakarta Court of First Instance argued that PNL was not neither in any legal way nor in convincing way proved to be guilty in practicing the any activity to enrich oneself or any other person or institution which can cause the financial loss or detriment of the state or the state economic system. However, in its resolution, the Supreme Court argued that the defendant was in legal way and in convincing way proved to be guilty in practicing the corruption criminal act and put the verdict of 4 (four) years in prison and was fined for 4.30 million on the defendant.

Nelson Siagian : Analisis terhadap Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus...,2005 USU Repository © 2007

Based on the above description, the problems found are; (1) What were the consideration substances for the judge in the South Jakarta Court of First Instance so the defendant was released from all the indictments of applying corruption crime on the case of PT. Bank Bali; (2) Was the Supreme Court in the position of correctness in applying the law of Corruption Criminal Act onto the defendant in the case of PT. Bank Bali. In answering the problems, it should be in the position of consistency to the aim to be reached. The method applied in this research was the Normative Law Research method with the Qualitative Normative Analysis. The result of the thesis is that the activity of PNL in processing and releasing the claims account of PT. Bank Bali was an activity against the law which fulfilled all the substances of corruption criminal act. The release of the defendant by the judge of the South Jakarta Court of First Instance was because, in the considerations, the judge did mistake and wrong understanding in defining the essence of the criminal act substances term proposed by the general plaintiff which quoted “the against the law” substances from the Chapter 1, verse (1) sub a UU No. in 1971 (Act of Law) discussing about the essence of "against the law" substances and also the activities of defendant which were responded by the general plaintiff as the act of against the law. In this case, the judge did not apply the law of proving rules as noted in the law book of Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). In contrary, the Supreme Court was correctly applying corruption criminal act onto the defendant as it was reflected in its resolution No. 380K/Pid/2001 by applying an appropriate verdict to the present law. Finally, to all the apparatus of law, it is essential to be given to them education and training abut corruption criminal act so that, in making the resolution in the future, they will not make any mistake by releasing corruption criminals simply because they do not understand well the essence of the activities grouped in corruption and in applying all the corruption criminal rules. Key words

: 1. Corruption 2. Law Application


ANALISIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.566/PID.B/2000/PN.Jak.Sel. dan Putusan Mahkamah Agung RI No.380.K./PID/200 I ) ABSTRAK Korupsi adalah setiap perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Korupsi dapat terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi adalah dengan cara menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi. Namun dalam prakteknya masih ada pelaku tindak pidana korupsi yag dapat bebas dari jeratan hukum hanya karena celah-celah kecil akibat kurangnya pemahaman a p a r a t penegak hukum terutama hakim terhadap pengertian perbuatan yang dimaksudkan dengan korupsi dan dalam penerapan peraturan-peraturan tindak pidana korupsi. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) merupakan suatu badan khusus yang didirikan oleh pemerintah, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 mempunyai tugas : (a) penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia; (b) penyelesaian asset bank baik fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelolaan Aset (Asset Management Unit); dan (c) pengupayaan pengembalian uang Negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi. Salah seorang yang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua BPPN a d a l a h P N L y a n g diangkat berdasarkan SK. Menteri Keuangan N o.499/KMK.01/UP.II/1998 tanggal 7 Desember 1998, dengan membidangi Divisi Bank Liabilities dengan tugas dan wewenang menangani tnasalah-masalah yang menyangkut penjaminan kewajiban bank berdasarkan Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998. Pada saat bertugas, PNL telah memproses dan mencairkan klaim/tagihan PT. Bank Bali terhadap PT.BDNI berupa 8 (delapan) transaksi SWAP dan 2 (dua) trasaksi “Money Market” (eks. Transaksi SWAP), dimana trasaksi tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan persyaratan atau prosedur yang berlaku. Atas perbuatan PNL memproses dan mencairkan klaim/ltagihan PT. Bank Bali, maka PNL dijadikan terdakwa dalam tindak pidana korupsi dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara No.566/PID.B/2000/PN.JAK.SEL tanggal 24 Nopember 2000. Dalam petitum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membebaskan terdakwa PNL dari segala dakwaan. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa terdakwa PNL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan memperkava diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Namun putusan Mahkamah Agung menyatakan terdakwa PNL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa PNL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda Rp.30 juta.


Berdasarkan uraian di atas, permasalahannya adalah : (1) bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga membebaskan terdakwa PNL dari tindak pidana korupsi pada kasus PT. Bank Bali; (2) apakah Mahkamah Agung telah benar dalam menerapkan hukum tindak pidana korupsi terhadap terdakwa PNL pada kasus PT. Bank Bali. Dalam menjawab permasalahan konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai. Metode yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian dalam tesis ini ialah perbuatan terdakwa PNL memproses dan mencairkan klaim PT. Bank Bali merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsurunsur tindak pidana korupsi. Dibebaskannya terdakwa PNL dari tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah karena dalam pertimbangan hukumny a Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, keliru atau salah dalam menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu unsur “melawan hukum” dari Pasal 1 ayat (1) sub a U.0 No.3 Tahun 1971, yang berkenaan dengan pengertian unsur “melawan hukum” dan juga perbuatan-perbuatan terdakwa yang oleh Jaksa Penuntut Umum dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, dimana Hakim tidak menerapkan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan Mahkamah Agung telah benar menerapkan hukum tindak pidana korupsi terhadap terdakwa PNL, yang dicerminkan dalam putusan No.380 K/Pid/2001, dengan menerapkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akhirnya kepada para aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan dan pendidikan mengenai Tindak Pidana Korupsi, agar nantinya terdapat suatu kesamaan persepsi terhadap pengertian perbuatan yang dimaksudkan dengan korupsi, sehingga dalam membuat putusan tidak menyebabkan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi dapat bebas hanya karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pengertian perbuatan yang dimaksudkan dengan korupsi dan dalam penerapan peraturan-peraturan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci :

1. Korupsi 2. Penerapan Hukum


HK

Recommend Documents