HK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TESIS

OLEH

DAVID SUDARSONO 097005063/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

Universitas Sumatera Utara

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINGAN SAKSI DAN KORBAN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

OLEH

DAVID SUDARSONO 097005063/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012


Judul Tesis

: PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI

PELAPOR

KORUPSI

TERHADAP

TINDAK

DIKAITKAN

PIDANA DENGAN

UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Nama Mahasiswa

: David Sudarsono

Nim

: 097005063

Program Studi

: Ilmu Hukum Menyetujui Komisi Pembimbing

(Dr. Mahmud Mulyadi., S.H., M. Hum) Ketua

(Prof. Dr. Suhaidi.,S.H., M.H)

(Syafruddin S. Hasibuan.,S.H.,M.H.,DFM)

Anggota

Ketua Program Studi

(Prof. Dr. Suhaidi.,S.H.,M.H)

Anggota

Dekan

(Prof. Dr. Runtung.,S.H.,M. Hum)

Telah Lulus : 20 Januari 2012


Telah Lulus Pada Tanggal : 20 Januari 2012

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Dr. Mahmud Mulyadi., S.H.,M. Hum

Anggota

: 1. Prof. Dr. Suhaidi.,S.H.,M.H 2. Syafruddin S. Hasibuan.,S.H.,M.H.,DFM 3. Prof. Dr. Syaffruddin Kalo.,S.H.,M. Hum 4. Dr. Hasim Purba.,S.H.,M. Hum


ABSTRAK

Peraturan tentang perlindungan saksi, pelapor dan korban tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di bidang tindak pidana korupsi perlindungan terhadap saksi dan pelapor diatur pada Pasal 41 ayat (2) e UU PTPK 1999 dan Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 17 Tahun 2005 yang berlaku sejak 30 Desember 2005. Saksi, pelapor dan korban memerlukan perlindungan hukum ini, dimana diberikan oleh negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta bendanya termasuk keluarganya. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana asas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi dikaitkan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi dikaitkan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban dan apakah hambatan dalam perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi dikaitkan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Penggunaan pendekatan yuridis normatif yang dimaksud adalah melakukan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundangundangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan teori-teori yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) asas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi dikaitkan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia, yaitu membedakan manusia dari makhluk-makhluk lainnya di seluruh alam semesta, dimana Harkat dan Martabat Manusia (HMM) yang mengandung butir-butir bahwa manusia adalah makhluk yang terindah dalam bentuk dan pencitraannya; makhluk yang tertinggi derajatnya; makhluk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa; khalifah dimuka bumi; dan pemilik Hak-hak Asasi Manusia (HAM). (2) Kebijakan pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi dikaitkan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban merupakan elemen penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, umumnya tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesempatan, kewenangan ataupun sarana yang dimungkinkan oleh jabatan yang diperolehnya. (3) Pengaturan mengenai saksi pelapor dapat dilihat dalam Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Hambatan yuridis dalam perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi dikaitkan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut: peraturan yang tidak memadai, pelapor hanya sebatas mendapatkan perlindungan secara hukum, saksi yang juga tersangka lain.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga dapat melakukan dan menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini dengan baik. Banyak hal yang terjadi dialami saat menyelesaikan tesis ini. Adapun tujuan dibuat penulisan tesis ini untuk memenuhi sebagian syaratsyarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Adapun judul tesis ini adalah: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”. Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat masukan yang membangun demi melengkapi kesempurnaan dalam penulisan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini terutama kepada yang terhormat : l. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM, M.Sc (CTM), Sp.AK) selaku Rektor atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan


menyelesaikan pendidikan pada program studi Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan; 2. Bapak Prof. DR. Runtung, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus Anggota Komisi Pembimbing pembuatan dan penyelesaian tesis ini yang telah memberikan saran dan kritik dalam penelitian tesis ini, sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan; 3. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 4. Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Ketua Program Studi Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 5. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dukungan, serta saran dan kritik dari awal penelitian, sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan; 6. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, M.H, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dukungan, serta saran dan kritik dari awal penelitian, sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan; 7. Bapak Syafrudin SH, M.H, DFM selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.


8. Bapak Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum selaku Ketua Komisi Penguji yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan arahan dalam penyelesaian tesis ini. 9. Bapak Dr. Hasim Purba, SH, M.Hum selaku Anggota Komisi Penguji yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan arahan dalam penyelesaian tesis ini 10. Para Guru Besar serta seluruh Dosen Staf Pengajar Progran Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan; 11. Seluruh Rekan Staf dan Pegawai Sekretariat Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utars atas bantuan dan informasinya yang diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian perkuliahan hingga penelitian tesis ini; 12. Kapolres Tebing Tinggi Bapak Andi Rian R. Djajadi, Sik dan Wakapolres Tebing Tinggi Bapak Drs. Safwan Khayat, M.Hum yang telah memberikan izin untuk menyelesaikan perkuliahan S2 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 13. Kedua orang tua, yaitu ayahanda K. Siringoringo dan ibunda tercinta M. br. Sibarani, yang telah memberikan DOA, dorongan dan motivasi baik secara lahiriah dan batiniah, serta didikan yang amat sangat berguna sehingga dapat menyelesaikan program studi ini dengan baik. 14. Buat istri dan anakku tercinta, E. br. Manik dan Putri Prisilia Oktaviani br. Siringoringo yang selalu memberikan masukan dan semangat sehingga selesainya tugas akhir ini.


15. Mertuaku Bapak M. Manik dan Ibu br. Silalahi yang telah memberi motivasi hidup dalam langkah – langkah yang berguna untuk ke depan harinya. 16. Kepada Abang, Kakak serta Adik yang selalu memberikan masukan dan semangat sehingga selesainya tugas akhir ini. 17. Para sahabat seperjuangan Kelas Eksekutif Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang memberikan motivasi dan dukungan baik secara moril dan spiritual dalam penyelesaian tesis ini. 18. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Akhir kata penulis mengembalikannya dan berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa, agar kita selalu mendapat rahmat-Nya, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi terlebih pada penulis sendiri dan orang lain. Medan, Penulis,

Januari 2012

DAVID SUDARSONO


DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. Data Pribadi Nama

: DAVID SUDARSONO

Tempat/Tgl Lahir

: Pangkalan Brandan, 25 januari 1981

Jenis Kelamin

: Laki- laki

Kewarga Negaraan

: Indonesia

Agama

: Katolik

Alamat

: Jl. Tengku hasyim, kel. Bandar Sono,Kec.Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi

Email

: Dvd [email protected]

Nama Ayah

: K. Siringo-ringo

Nama Ibu

: M. Br. Sibarani

Anak Ke

: 4 (empat) Dari 6 (enam) Bersaudara

No. Handphone

: 081265990044

B. Pendidikan 1987 – 1993

: SD SWASTA DP YKPP pangkalan Brandan

1993 – 1990

: SMP P. Cahaya Medan

1997 – 2000

: SMU Kristen I Medan

2001 – 2005

: Strata Satu (SI) Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen

2009 – 2011

: Strata Dua (S2) Magister Hukum Universitas Sumatera Utara Medan


DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..........................................................................................................

i

ABSTRACT ........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ........................................................................................

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..........................................................................

vii

DAFTAR ISI .......................................................................................................

viii

BAB I

PENDAHULUAN..............................................................................

1

A. Latar belakang ...............................................................................

1

B. Perumusan Masalah .......................................................................

19

C. Tujuan Penelitian ............................................................................

19

D. Manfaat Penelitian .........................................................................

20

E. Keaslian Penelitian ........................................................................

21

F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional ................................

22

1. Kerangka Teori .........................................................................

22

2. Landasan Konsepsional ............................................................

31

G. Metode Penelitian ..........................................................................

33

1. Jenis Penelitian .........................................................................

33

2. Metode Pendekatan ..................................................................

33

3. Sumber Data .............................................................................

34

4. Teknik Pengumpulan Data .......................................................

35

5. Analisis Data ............................................................................

35

BAB II ASAS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 13


TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ...........................................................................................

36

A. Asas-Asas Perlindungan Hukum ..................................................

36

B. Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana ................................................................

46

1. Urgensi pemberantasan tindak pidana korupsi .......................

46

2. Peran saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi ...................

56

2.1 Saksi dalam peradilan tindak pidana korupsi ....................

56

2.2 Saksi Pelapor dalam tindak pidana korupsi ......................

61

C. Urgensi Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi ..........................................................................................

70

1. Asas filosofis perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi .........................................................................

70

2. Perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi ..................

82

BAB III PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ...................................

88

A. Pengaturan Lembaga Perlindungan Saksi Pelapor dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia sebelum UU Nomor 13 Tahun 2006 ...........................................................

88

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ........................................................................ 2.

91

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat .........................

94


B. Pengaturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ...........................................................................................

100

C. Aturan dan Bentuk Perlindungan Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi ..........................................................................................

104

1. Saksi Pelapor Yang Dilindungi Menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 .............................................................................

104

2. Pelaksanaan perlindungan saksi pelapor .................................

107

BAB IV HAMBATAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI

126

A. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Saksi Pelapor ................

126

B. Upaya Menanggulangi Hambatan Perlindungan Saksi Pelapor ..........................................................................................

142

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .........................................................

147

A. Kesimpulan ...................................................................................

147

B. Saran..............................................................................................

149

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN


HK

Recommend Documents