HK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TESIS

OLEH : NIXSON 107005155/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

Universitas Sumatera Utara

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TESIS Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

NIXSON 107005155/ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013


Telah diuji pada Tanggal, 9 Februari 2013

PANITIA PENGUJI Ketua : 1. Prof.Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum. Aanggota : 2. Prof.Dr. Tan Kamello, SH, MS. 3. Dr. Mahmud Mulyadi, SH.M.Hum. 4. Dr. Madiasa Ablisar, SH.MS. 5. Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM


JUDUL TESIS

: PERLINDUNGAN

HUKUM

TERHADAP

WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM

UPAYA

PEMBERANTASAN

TINDAK

PIDANA KORUPSI NAMA

: NIXSON

N.I.M

: 107005155

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

MENYETUJUI : KOMISI PEMBIMBING

Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum. Ketua

Prof. Dr. Tan Kamello, SH, M.Hum Anggota

Ketua Program Studi,

Prof.Dr. Suhaidi, SH, MH.

Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum Anggota

Dekan,

Prof.Dr. Runtung, SH, M.Hum

Tanggal Lulus : 9 Februari 2013


ABSTRAK

Perkembangan modus tindak pidana kejahatan korupsi di Indonesia saat ini menunjukkan skala yang meluas dan semakin canggih sehingga sangat sulit untuk membuktikannya. Adapun, salah satu cara untuk mengungkap terorganisirnya praktik korupsi tersebut diperlukan peran whistleblower yang dapat mendorong pengungkapan modus tindak pidana korupsi menjadi relatif lebih mudah untuk dibongkar. Whistleblower dan justice collaborator dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia sayangnya belum mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal, sehingga mengakibatkan orang-orang yang mengungkap kejahatan, yang seharusnya mendapatkan penghargaan namun pada kenyataanya dijatuhi hukuman. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu; (1) bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi whistleblower dan justice collaborator di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yaitu penelitian dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap whistleblower atau saksi pengukap fakta dan Justice Collaborator. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang ditujukan untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis perlindungan bagi whistleblower dan Justice collaborator dihubungkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) bentuk perlindungan hukum whistleblower di beberapa negara telah mendapat perlindungan hukum secara tegas bahkan whistleblower mendapat konvensasi dari hasil pengembalian uang negara. Di Indonesia secara yuridis normatif, berdasar UU No.13 Tahun 2006, whistleblower dan justice collaborator belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Begitu juga SEMA No.4 tahun 2011 whistleblower dan justice collaborator hanya mendapat keringanan hukuman; (2) Bentuk perlindungan hukum yang ideal adalah memberikan perlindungan hukum kepada whistleblower dan justice collaborator secara maksimal yaitu diberikan reward, treatment dan protection dari segala tuntutan atas laporan yang telah diungkapkan baik bagian dari pelaku maupun bukan bagian dari pelaku. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Whistleblower, Justice collaborator


ABSTRACT The development of the modus of corruption criminal act in Indonesia today has indicated a wide scale and become more sophisticated so that it is very difficult to prove it. One of the methods to uncover this organized crime of corruption is by using the role of whistleblowers that can help uncover the modus of corruption criminal act more easily. Unfortunately, whistleblowers and justice collaborators in corruption case in Indonesia have not received maximal legal protection; in consequence, people who want to expose the crime and who have the right to gain reward will go to prison instead. The problems formulated in the research were as follow: 1) how about the legal protection for whistleblowers and justice collaborators in eradicating corruption criminal act, and 2) how about the, form of ideal legal protection for whistleblowers and justice collaborators in the future, the type of the research was judicial normative, using statute approach in which the legal provisions, related to legal protection for whistleblowers and justice collaborators, were analyzed. The nature of the research was descriptive analytic which was aimed to describe and explain systematically legal protection for whistleblowers and justice collaborators and related to judicial theories and legal provisions. The result of the research showed that 1) whistleblowers dan justice collaborators in some countries have received legal protection explicitly, and whistleblowers even get compensation from the return of the government money. In Indonesia, judicial normatively, based on Law No.13/2006, whistleblowers and justice collaborators have not yet received maximal legal protection. The same is true for SEMA No.4/2011; whistleblowers and justice collaborators only received leniency of a sentence. 2) The ideal legal protection is by giving reward, treatment, and protection from all charges as the compensation for what a whistleblower has exposed, whether he is one of the perpetrators or not.

Keywords : Legal Protection, Whistleblowers, Justice Collaborator


KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirrohhim, Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji syukur pada Allah SWT, Tuhan

yang Maha Esa, Maha Adil dalam

hukumnya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas berkat dan anugrahNya penulis dapat menyelesaikan tesis

yang berjudul “ PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”. Topik tentang whistleblower dan justice collaborator dipilih karena memang saat ini kehadiran whistleblower dan justice collaborator merupakan hal baru dan masih belum banyak dipahami oleh aparat penegak hukum. Perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator diharapkan menjadi senjata ampuh untuk membasmi para koruptor yang sudah meluas dan dilakukan secara kolektif. Dalam proses penulisan sampai pada penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan komisi pembimbing yang secara terus menerus memberikan arahan, koreksi dan petunjuk dalam penyempurnaan penulisan tesis ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum sebagai Ketua Komisi Pembimbing, Prof. Dr. Tan Kamello, SH, M.S sebagai Anggota Komisi Pembimbing dan Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum

sebagai Anggota Komisi

Pembimbing.


Selanjutnya Penulis juga menyampaikan terimaksih dan penghargaan kepada : 1.

Bapak Prof. Dr. dr. Syaril Pasaribu, DTM&H., M.Sc. (C.T.MS) SpA.(K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

2.

Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara. 3.

Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH. selaku Ketua Program Magister Ilmu hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

4.

Bapak Para Pembantu Dekan Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara

5.

Dr. Madiasa Ablisar, SH, MS, selaku Dosen Penguji

6.

Syafruddin S.Hasibuan, SH., MH, DFM, selaku Dosen Penguji

7.

Para Dosen Pengajar Ilmu Hukum Pascasarjana Univeristas Sumatera Utara yang telah ikhlas memberikan ilmu dan membuka cakrawala berfikir penulis.

8.

Abdul Haris Semendawai, SH, LLM, Ketua LPSK yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara di LPSK

9.

Para Staf Pengajar, Tata Usaha dan Security di lingkungan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

10. Teman-teman sekelas yang penuh rasa persaudaraan dan kebersamaan , belajar bersama kawan-kawan seangkatan merupakan kenangan yang terindah yang tidak akan pernah terlupakan. 11. Ucapan Terimakasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Untuk Bapakku Almarhum Muhammad Teguh bin Abunawar dan Umakku Maryam binti Abdullah, Bapak Mertuaku Nadzirin Abdul Hadi dan Ibu Mertuaku Syamsiyah binti Ashadi, terimakasih yang sangat dalam karena keberhasilan ini atas


doa yang tak henti-hentinya selalu dipanjatkan pada Allah SWT agar penulis dapat berhasil dengan baik. Dalam kesempatan ini terakhir penulis sampaikan khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga

untuk Istriku tercinta Asih Wijiastuti, SE, serta kedua anakku

Muhammad Zahirul Isyraffi dan Muhammad Dzakwan Diaulhaq, kalian selalu menemani dalam perjalanan yang penuh resiko menyusuri bukit dan jurang antara Aceh Tenggara – Medan, dan terkadang rela berpisah saat penulis dalam proses menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini. Untuk semua kritik dan saran yang diberikan penulis ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr.Wb. Medan, Februari 2013. Penulis,

NIXSON


DAFTAR RIWAYAT HIDUP CURRICULUM VITAE Nama

: NIXSON

Tempat/Tgl lahir

: Palembang, 5 Maret 1974

Alamat Rumah

: Jalan Kompos (Gatot Subroto KM.12) Perum Kompos Garden No. B2 Kecamatan Sunggal Medan. Sumatera Utara

Telepon

: 081319308585

Pekerjaan

: Wiraswasta

Agama

: Islam

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Status Kawin

: Menikah

Istri

: Asih Wiji Astuti, SE

Anak-Anak

: 1. Muhammad Zahirul Isyraffi 2. Muhammad Dzakwan Diaulhaq

E-mail

: [email protected]

Pendidikan

: 1. SD Negeri 239 Palembang Lulus Tahun 1987 2. SMP Negeri 44 Palembang Lulus Tahun 1990 3. SMA Taman Siswa Palembang Lulus Tahun 1993 4. Fakultas Hukum Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta Lulus Tahun 2002 5. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Lulus 2013


DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN PENGESAHAN ABSTRAK

.................................................................................................

i

ABSTRACT

.................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR .........................................................................................

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .............................................................................

vi

DAFTAR ISI

vii

BAB I

:

..................................................................................................

PENDAHULUAN ......................................................................

1

A. Latar Belakang ..........................................................................

1

B. Rumusan Masalah ....................................................................

9

C. Tujuan Penelitian .....................................................................

9

D. Manfaat Penelitian ...................................................................

10

E. Keaslian Penelitian .................................................................

11

F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional .......................... 1. Kerangka Teori ...................................................................

12

2. Landasan Konsepsional .......................................................

19

G. Metode Penelitian ..................................................................... 1. Jenis dan Sifat Penelitian .....................................................

21

2. Sumber Data ......................................................................

22

3. Teknik Pengumpulan Data ..................................................

23

4. Analisa Data ........................................................................

23


BAB II

: BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ....................................................................................

25

A. Sejarah Whistleblower ..............................................................

25

B. Kriteria Whistleblower dan Justice Collaborator......................

34

1. Whistleblower .....................................................................

34

a. Internal Whistleblower ...................................................

36

b. External Whistleblower ..................................................

37

c. Whistleblower Terlibat Kasus ........................................

38

d. Whistleblower Tidak Terlibat Kasus ..............................

39

2. Justice Collaborator .............................................................

44

3. Perbedaan Whistleblower dan Justice Collaborator ............

46

C. Kondisi Perlindungan Whistle Blower di Berbagai Negara ....

49

1. Amerika Serikat ..................................................................

50

2. Australia ..............................................................................

54

3. Kanada ................................................................................

56

4. Inggris ..................................................................................

58

5. Afrika Selatan .......................................................................

60

D. Bentuk Perlindungan Whistle Blower dan Justice Collaborator di Indonesia ........................................................

62

1. Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006 ....................................

62

2. Whistleblower dan Jsutice Collaborator dalam SEMA No. 4 tahun 2011 ..................................................................

68


BAB III : BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA KE DEPAN ........................................................

70

A. Peranan Whistle Blower dan Justice Collaborator di Indonesia Dalam PemberantasanTindak Pidana Korupsi ........................ 1. Whistel Blower dan Justice collaborator adalah Agen Of Change

70 70

1) Resiko Internal

73

2) Resiko Eksternal

73

2. Whistleblower dan Justice Collaborator adalah Social of control.

75

B. Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator Indonesia ke Depan................................................................... 1. Belum Ada Peraturan Yang Mengatur Secara Tegas tentang

77 77

Whistleblower dan Justice Collaborator. 2. Konsep Membentuk UU Perlindungan Whistleblower dan Justice

86

collaborator C. Sistem dan Mekanisme Pelaporan Whistle Blower ..................

90

1. Prosedur Pengungkapan

91

2. Informasi yang dapat di Ungkap

92

3. Lembaga Yang berwenang

93

4. Prektik whistleblowing System

96

5. Whistleblowing System Menurut KNKG

99

6. Penerapan System Whistleblowing di Pertamina

BAB IV

101

: KESIMPULAN DAN SARAN .....................................................

105

A. Kesimpulan ...............................................................................

105

B. Saran .........................................................................................

106

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................108


Lampiran – lampiran 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban 2. SEMA RI No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. 3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 2 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.


HK

Recommend Documents