HK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PUBLIK DALAM PENGHAPUSAN PENCATATAN (DELISTING) SAHAM PADA KEGIATAN PASAR MODAL INDONESIA

Tesis Oleh :

MUKHTI 067005075/HK

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Mukhti : Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Pada..., 2008 USU e-Repository © 2008

HALAMAN PENGESAHAN (SEMINAR HASIL) Nama

: MUKHTI

NIM

: 067005075

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis

: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

INVESTOR PUBLIK

DALAM PENGHAPUSAN PENCATATAN (DELISTING) SAHAM PADA KEGIATAN PASAR MODAL INDONESIA

Menyetujui, Komisi Pembimbing

Prof.Dr.Bismar Nasution,S.H,M.H. Ketua

Prof.Dr.Ningrum Natasya Sirait,S.H,L.L.M. Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Prof.Dr.Bismar Nasution, S.H.M.H. NIP. 131 570 455

Dr.Sunarmi,S.H,M.Hum. Anggota

Direktur

Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B.,M.Sc. NIP. 130 535 852

Mukhti : Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Pada..., 2008 USU e-Repository © 2008

ABSTRAK Delisting dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan otoritas bursa sehingga efek emiten yang bersangkutan tidak lagi diperdagangkan di lantai bursa. Ada dua bentuk delisting. Pertama, delisting yang dilakukan secara paksa (forced delisting). Bentuk delisting ini terjadi ketika perusahaan tersebut tidak lagi dapat memenuhi kriteria dan syarat pencatatan yang telah ditetapkan oleh bursa efek. Kedua, mekanisme delisting yang dilakukan secara sukarela (voluntary delisting), dimana emiten mengajukan permohonan untuk keluar dari bursa menurut alasanalasan internal. Akhir-akhir ini, pasar modal Indonesia kembali dihadapkan oleh permasalahan maraknya aksi delisting secara sukarela. Berangkat dari permasalahan di atas, tulisan ini berusaha menelaah beberapa pertanyaan fundamental seperti: apa latar belakang terjadinya delisting di bursa efek selama ini. Bagaimana aspek hukum dalam pelaksanaan delisting saham, Bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang dilakukan oleh Bapepam bagi investor publik dalam proses delisting saham dan apakah ketentuan dibidang pasar modal yang ada telah memberikan perlindungan hukum bagi investor publik manakala terjadi penghapusan delisting saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Bapepam menetapkan kriteria penentuan harga saham untuk memberikan perlindungan mengenai kewajaran harga saham Bagi Bapepam, hal utama yang diperhatikan dalam melakukan voluntary delisting atau go private serta dalam melakukan forced delisting saham adalah perlindungan terhadap pemegang saham publik, dimana pemegang saham publik dianggap sebagai Pemegang Saham Independen kecuali yang bersangkutan mengatakan lain. Sehingga diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen terlebih dahulu dan melakukan pembelian saham melalui penawaran tender. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Bapepam selaku regulator sudah mencukupi dalam hal perusahaan akan melakukan go private, tetapi masih belum cukup memadai ketika perusahaan selesai melakukan go provate, meskipun belum sepenuhnya menyentuh kepada pemegang saham publik yang tidak mau menjual sahamnya atau tidak menyetujui voluntary delisting atau go private setelah perusahaan berubah menjadi tertutup Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investor Publik, Penghapusan Pencatatan


ABSTRACT Delisting can be interpreted as an action conducted by stock authority, so that the share of emiten pertinent will no longger being commercialized at stock exchange floor. There is two form of delisting. First, delisting conducted forcibly (forced delisting). Form of this delisting happened when the company will no longger earn to fulfill record-keeping condition and criterion which have been specified by stock exchange. Second, the mechanism of delisting conducted voluntaryly (voluntary delisting), where emiten apply to go out from stock exchage, according to internal reasons. Recently, Indonesia capital market is confronted again by problems the hoisterous the action of voluntary delisting. Leave from problems above, this article tries to analyze some fundamental question like: what is the background the happening of delisting at stock exchange during the time. How's the legal aspect in share delisting, How's the mechanism of the protection of law conducted by Bapepam to public investor in share delisting process and have the rule of existing capital market area given protection of law to public investor when share delisting happened. The method which used in this research is normative juridist. Research Method of normative referred as research of doctrinal (doctrinal research) that is a research which analysing law both for written in book, (law as it is written in the book), and also law decided by judge through litigation (law it is decided by the judge through judicial process). Law research of normative is based on secunder notes and emphasize on the steps of speculative-teoretic analysis and normative-qualitative analysis. For Bapepam, especial matter which paid attention in conducting voluntary delisting or go private and forced delisting is the protection to public stockholder, where considered the public stockholder pretended as Independent Stockholder except pertinent tell otherly. so that, obliged to get permission of Independent Stockholder beforehand and conduct purchasing of share through tender offer. Got protection through rule of the tender offer is in the case of share price, and existence of the same opportunity for all public stockholder to sell they owned share. Rule of voluntary delisting or go private at capital market has not yet been arranged clearly, however Bapepam have specified rule fringes related to execution of go private, some taken away by rules which it is true there previously and added with changes to accomodate legal protection aspect to public investor. Keyword : Legal protection, Public Investor, Delisting


KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur kepada ALLAH SWT atas segala karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Univesitas Sumatera Utara, Medan. Adapun judul tesis ini adalah: “Perlidungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Pada Kegiatan Pasar Modal Indonesia” Di dalam menyelesaikan tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada : 1.

Prof. Chairuddin P. Lubis DTM&H, Sp.A(K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.

2.

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

3.

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH, sebagai Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum sekaligus sebagai Pembimbing Utama

penulis, yang telah


meluangkan waktunya untuk membimbing penulisan dalam penulisan tesis ini, serta dorongan dan masukan yang penulis pikir merupakan hal yang sangat substansi sehingga tesis ini selesai di tulis. 4.

Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI, sebagai Komisi Pembimbing dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis.

5.

Dr. Sunarmi, M.Hum, sebagai Komisi Pembimbing, dengan penuh perhatian memberikan arahan serta dorongan dalam penulisan tesis ini.

6.

Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH dan Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum selaku penguji penulis, terima kasih atas segala masukan dan nasehat selama ini.

7.

Seluruh Guru Besar dan Staf Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara atas ilmu dan nasehat selama ini.

8.

Kedua Orang Tua Tercinta yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang, menanamkan budi pekerti yang luhur serta iman dan taqwa kepada Allah SWT.

9.

Istri dan Anak-anak tercinta atas pengorbanan waktu dan kesabarannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

10.

Kepada Saudara-saudara ku, Kakak dan Adik Penulis sayangi, atas kesabaran dan pengertiannya serta memberikan do’a dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

11.

Kepada Rekan-rekan di Sekolah pascasarjana., dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberi manfaat dan jika tesis ini terdapat kekurangan dan kekeliruan disana-sini, penulis juga menerima kritik dan saran yang bertujuan serta bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan tesis ini. Medan,

Agustus 2008

Penulis,

MUKHTI


RIWAYAT HIDUP

Nama

: Mukhti

Tempat/Tgl. Lahir

: Kijang (Kepri)/ 11 April 19 Desember 1974

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Instansi

: Induk Koperasi TNI AU Perwakilan Batam

Pendidikan

: - Sekolah Dasar Negeri 029, Tg. Pinang (Lulus Tahun 1986) - Sekolah Menengah Pertama Negeri 04, Tg. Pinang (Lulus Tahun 1989) - Sekolah Menengah Atas Negeri 08 Medan (Lulus Tahun 1992) - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Swadaya (Lulus Tahun 1997) - Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (Lulus Tahun 2008)


DAFTAR ISI ABSTRAK ......................................................................................................... ABSTRACT ...................................................................................................... KATA PENGANTAR......................................................................................... RIWAYAT HIDUP ............................................................................................. DAFTAR ISI ....................................................................................................... BAB I : PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang .............................................................................. B. Perumusan Masalah ...................................................................... C. Tujuan Penelitian .......................................................................... D. Manfaat Penelitian ........................................................................ E. Keaslian Penulisan ........................................................................ F. Kerangka Teori dan Konsepsi....................................................... G. Metode Penelitian .........................................................................

1 10 11 12 13 13 25

BAB II : ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PENCATATAN (DELISTING) PADA KEGIATAN PASAR MODAL INDONESIA ................................ A. Konsep dan Pengertian Delisting dan Go Private.......................... 1. Delisting ................................................................................... 2. Go Private ................................................................................ B. Alasan Delisting ........................................................................... C. Persetujuan Pemegang saham dan Kreditur.................................. D. Penawaran Tender ........................................................................ E. Penentuan Harga Saham .............................................................. F. Pencatatan Saham Makin Ketat ...................................................

31 31 31 32 37 47 54 57 59

BAB III : MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BAPEPAM BAGI INVESTOR PUBLIK DALAM PROSES PENGHAPUSAN PENCATATAN (DELISTING) SAHAM PADA KEGIATAN PASAR MODAL INDONESIA ...................................................................................... A. Ketentuan Umum Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali Saham (Relisting)......................................... 1. Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham ........................... 2. Voluntary Delisting dan Forced Delisting ............................... B. Pencatatan Kembali dan Biaya Pencatatan Saham ...................... C. Peranan Bapepam dalam Menegakkan Hukum Pasar Modal ....... 1. Rincian Tugas Bapepam Versi Undang-Undang Pasar Modal . 2. Kewenangan Bapepam Sebagai Lembaga Pemeriksa .............. 3. Kewenangan Bapepam Sebagai Lembaga Penyidik ................

i ii iii vi vii

65 65 66 71 83 87 88 93 99


BAB IV : ANALISIS KETENTUAN DI BIDANG PASAR MODAL DIKAITKAN DENGAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PUBLIK DALAM PENGHAPUSAN PENCATATAN (DELISTING) SAHAM PADA KEGIATAN PASAR MODAL INDONESIA................... A. Delisting dan Hakikat Bursa Efek ................................................ B. Peluang dan Risiko Investasi Saham............................................. C. Kendala-Kendala Bapepam dalam Perlindungan Hukum bagi Investor Publik .............................................................................. BAB V

102 102 110 113

: KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ................................................................................... B. Saran..............................................................................................

121 123

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... LAMPIRAN.........................................................................................................

125 130


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bagi Indonesia yang termasuk sebagai negara berkembang, untuk bisa mendatangkan investor setidak-tidaknya dibutuhkan tiga syarat yaitu: pertama harus ada economic opportunity (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor), kedua, ada political stability (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik), dan ketiga, ada legal certainty atau kepentingan hukum. 1 Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang pasar modal yang pada saat ini masih didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608. Dengan adanya Undang-undang Pasar Modal diharapkan pasar modal dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan sehingga sasaran pembangunan di bidang ekonomi dapat tercapai. 2 Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia 1

Erman Radjagukguk, ”Hukum Investasi di Indonesia”, makalah disampaikan pada Seminar Pasar Modal yang diselenggarakan FH UI Jakarta, tanggal 23 Juni 2005, hal.40. 2 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608, Penjelasan Umum.


usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif investasi lainnya seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. 3 Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti : obligasi, saham dan lainnya. Sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi, maka pasar modal memiliki peran dan manfaat sebagai berikut : 4 a. Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui pembelian efek-efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di pasar modal. Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan menawarkan instrumen keuangan jangka panjang melalui pasar modal tersebut. b. Pasar modal sebagai alternatif investasi. Pasar modal memudahkan alternatif berinvestasi dengan memberikan keuntungan dengan sejumlah risiko tertentu. 3

Republik Indonesia, Bapepam, Buku Panduan, Investasi di Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Bapepam Press, 2006), hal.1. 4 Ibid., hal. 2-4.


c. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik, sebaiknya tidak hanya dimiliki oleh sejumlah orang-orang tertentu saja, karena penyebaran kepemilikan secara luas akan mendorong perkembangan perusahaan menjadi lebih transparan. d. Pelaksanaan

manajemen

perusahaan

secara

profesional

dan

transparan.

Keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan mendorong perusahaan untuk menerapkan manajemen secara lebih profesional, efisien dan berorientasi pada keuntungan, sehingga tercipta suatu kondisi GCG (good corporate governance) serta keuntungan yang lebih baik bagi para investor. Sehubungan dengan pelaksanaan good corporate governance, Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) menganjurkan setiap perusahaan publik untuk memiliki suatu komite audit. e. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Dengan keberadaan pasar modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju, yang selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja yang luas, serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah.


Perusahaan memperoleh dana di pasar modal dengan melaksanakan penawaran umum (public offering) dan penempatan investasi penawaran terbatas (private placement). Perusahaan ini dikenal sebagai emiten. 5 Mengingat pasar modal memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Untuk itu secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Selanjutnya, agar kegiatan di pasar modal dapat berjalan dan dilaksanakan secara teratur dan wajar, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktek yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam undangundang ini, maka Bapepam diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 6

5 6

Ibid., hal. 6 Pasal 4 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal


Perkembangan pasar modal global yang dinamis dan cepat, menuntut para regulator untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Sehingga mampu untuk bersaing di tingkat internasional. Mengamati fenomena-fenomena yang terjadi pada pasar modal global beberapa tahun ke belakang, regulator pasar modal Indonesia berupaya untuk mengantisipasi perkembangan tersebut yang terjadi di masa kini dan masa depan nantinya dengan membuat suatu koridor yang jelas yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk peraturan. Gagalnya regulator untuk mengamati perkembangan yang terjadi atau kurang cepatnya beradaptasi dengan perkembangan tersebut, dapat mengakibatkan, ditinggalkannya pasar modal Indonesia oleh para investor. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Undang-undang Pasar Modal mengatur secara jelas aturan-aturan main sebelum dan sesudah Perusahaan melakukan penawaran umum. Akan tetapi dalam Undang-undang Pasar Modal tidak diatur lebih lanjut apabila suatu perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum itu, ingin keluar dari industri pasar modal atau disebut juga dengan istilah “go private”. Acuan yang dipakai sekarang berupa kebijakan Ketua Bapepam kepada perusahaan yang akan melakukan proses go private. Prosedur yang biasa dilakukan oleh emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka go private adalah dengan melakukan tender offer atas kepemilikan saham publik dengan harga di atas harga pasar tetapi masih di antara harga wajar saham yang ditetapkan oleh penilai independen atau bahkan di atasnya.


Sebelum melakukan penawaran tender, didahului dengan penyampaian informasi yang tertuang dalam surat edaran kepada pemegang saham, dimana Bapepam melakukan penelaahan atas kecukupan keterbukaan informasi surat edaran ditinjau dari aspek keterbukaan, aspek akuntansi dan aspek hukum. Keterbukaan merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang telah menjual sahamnya melalui lantai bursa. Prinsip keterbukaan (disclosure principles) merupakan suatu yang harus ada baik untuk kepentingan pengelola bursa, Bapepam dan pemodal atau investor. Informasi yang harus di-disclose adalah seluruh informasi mengenai keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum manajemen, dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat. Keterbukaan terhadap kondisi perusahaan yang melakukan emisi saham menyebabkan calon investor dapat memahami dan memutuskan kebijakan investasinya. 7 Menurut Bismar Nasution, setidaknya ada tiga fungsi prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Pertama, prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Tidak adanya keterbukaan terhadap pasar membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme pasar. Sebab prinsip keterbukaan mempunyai peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi karena melalui keterbukaan bisa membentuk

7

Hj. Yulfasni, Hukum Pasar Modal, (Jakarta : Badan Penerbit Iblam, 2005), hal.70


suatu penilaian (judgement) terhadap investasi, sehingga investor dapat secara optimal menentukan pilihan terhadap portfolio mereka. 8 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di bursa saham Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan 2007 ini, menunjukkan kenaikan yang amat signifikan. Kenaikan ini terjadi karena didasari oleh perbaikan keadaan fundamental perekonomian Indonesia, dan ekspektasi investor asing maupun domestik bahwa perekonomian Indonesia akan terus membaik di masa yang akan datang. Namun, fenomena penghapusan pencatatan saham (delisting) yang masih terjadi di bursa saham Indonesia telah menimbulkan sedikit kecemasan tentang prospek pasar saham di masa yang akan datang. 9 Kinerja pasar modal Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan 2007 ini, cukup luar biasa. IHSG mengalami kenaikan yang signifikan dan berkelanjutan (sustainable) sejak akhir tahun 2005. Dan pada bulan Januari 2006 IHSG mencapai 1232,3, naik sebesar 17,9 persen dibandingkan dengan level pada bulan Januari tahun 2005 yang berada pada 1045,4. Seiring dengan berkembangnya sentimen positif terhadap prospek perekonomian Indonesia, IHSG terus mengalami kenaikan sepanjang tahun 2005. IHSG mencapai level sekitar 1757,3 pada bulan Januari tahun 2007, atau mengalami kenaikan sebesar sekitar 68 persen dibandingkan dengan level pada bulan Januari 2006. Dengan kinerja yang demikian, pasar modal Indonesia merupakan salah satu pasar modal yang menunjukkan kinerja tertinggi (dilihat dari 8

Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, (Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press, 2001), hal. 9 9 Dikutip dari www.detikfinance.com, Diakses tanggal 19 April 2008.


kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan) di dunia pada tahun 2006. 10 Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada masalah atau potensi masalah di bursa saham Indonesia. Isu delisting merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi pasar modal Indonesia sekarang. Akhir-akhir ini persoalan delisting (penghapusan pencatatan efek perusahaan di bursa efek). Untuk selanjutnya penulisan penghapusan pencatatan efek perusahaan di bursa efek dalam tesis ini akan menggunakan istilah kata delisting. Beberapa perusahaan potensial yang sudah lama mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia (BEI), sejak tanggal 1 Desember 2007 BEJ dan BES dijadikan satu yaitu BEI (Bursa Efek Indonesia) tiba-tiba mengumumkan rencananya kepada pihak otoritas bursa untuk melakukan go private secara sukarela. Bursa Efek Indonesia akan melakukan evaluasi terhadap saham-saham kategori kecil dari Bursa Efek Surabaya (BES). Bursa Efek Indonesia mendapatkan saham limpahan BES 14 saham status perdagangan aktif, sementara sisanya sekitar 12 saham dan statusnya dihentikan sementara atau disebut dengan suspensi. 11 Beberapa di antaranya bahkan pernah dihilangkan (delisting) dari Bursa Efek Indonesia (BEI), karena tidak memenuhi ketentuan seperti PT. Toba Pulp Lestari Tbk. dan PT. Bukaka Teknik Utama Tbk.

10

Medan Bisnis, Rubrik Ekonomi, 12 Januari 2007, hal. 7 Suspensi merupakan Penghentian sementara perdagangan saham, contoh kasus ini adalah Suspensi terhadap PT.Adaro di BEI. 11


Direktur pencatatan BEI, Eddy Sugito menjelaskan bahwa masuknya kembali saham-saham yang pernah di-delisting oleh BEI papan pengembangan BEI, dikarenakan adanya komitmen antara BEJ dan BES sebelumnya. 12 Berbagai alasan dikemukakan oleh perusahaan-perusahaan yang memutuskan untuk keluar dari bursa saham. Salah satu alasan yang sering disebut oleh perusahaan multinasional adalah adanya program konsolidasi regional dan konsolidasi finansial yang dilakukan oleh perusahaan induk. Selain itu, ada beberapa alasan lain yang masih perlu dikaji kebenarannya lebih lanjut melalui suatu analisa dan survei yang lebih mendalam, misalnya kurangnya insentif-insentif khusus yang diberikan pemerintah, seperti perpajakan atau kemudahan perijinan bagi perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa. Sementara itu otoritas pasar modal juga dipandang melakukan pengawasan yang terlalu kaku sehingga mempersulit perusahaan terbuka dalam proses pengambilan kebijakan. Tentu saja alasan-alasan yang disebutkan oleh perusahan-perusahaan di atas belum sepenuhnya benar. Walaupun demikian, satu hal yang perlu disadari adalah fenomena delisting saat ini masih terjadi di bursa saham Indonesia. Hal ini, apabila berlanjut terus, tentunya akan berdampak tidak terlalu baik bagi bursa saham Indonesia. Untuk mencegah terjadinya delisting secara berkelanjutan diperlukan pemahaman yang mendasar tentang faktor-faktor penyebab utama terjadinya delisting di bursa saham Indonesia secara komprehensif. 12

Dikutip dari www.detikfinance.com, Op. Cit.


Sebagai contoh, beberapa pendapat hukum telah membicarakan motivasi kerjasama seperti membentuk hal yang baik di hari ulang tahun yang ke lima belas, yang dimulai dengan sebuah kampanye untuk menarik investor, menghindari delisting di bursa saham dan memelihara hubungan harmonis dengan kreditor. 13 Studi ini dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor pemicu utama terjadinya delisting secara lebih komprehensif. Dalam studi ini, faktor-faktor mikro pemicu tersebut akan juga dikaitkan dengan kondisi makro dan iklim usaha Indonesia secara keseluruhan. Hal ini dilakukan karena adanya dugaan bahwa maraknya delisting yang dilakukan terutama oleh perusahaan-perusahaan multinasional juga terkait dengan tidak kondusifnya iklim usaha secara makro di Indonesia. Aspek lingkungan bisnis ini diduga turut pula mempengaruhi keputusan perusahaan-perusahaan terutama perusahaan-perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing), untuk melakukan voluntarily delisting. Studi ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang penyebab delisting, sekaligus langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah trend delisting yang berkelanjutan di pasar modal.

13

For Instance, some judicial opinious have discussed corporate motivation such as performs especially well in a fiftieth–anniversary year, beginning a campaign to attract new investors, avoiding delisting by a stock exchage, and maintaining favorable relationship with creditors. Lihat West Law International, Florida Law Review, The Ubiquity of Greed, a Contextual Model for Analysis of Creditor, (Florida : West Law International, 1998), hal.1


B. Permasalahan Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana aspek hukum dalam pelaksanaan penghapusan pencatatan (delisting) pada kegiatan pasar modal Indonesia? 2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang dilakukan oleh Bapepam bagi investor publik dalam proses penghapusan pencatatan (delisting) saham pada kegiatan pasar modal Indonesia? 3. Apakah ketentuan di bidang pasar modal yang ada telah memberikan perlindungan hukum bagi investor publik manakala terjadi penghapusan pencatatan (delisting) saham pada kegiatan pasar modal Indonesia?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui aspek hukum dalam pelaksanaan penghapusan pencatatan (delisting) pada kegiatan pasar modal Indonesia. 2.

Untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum yang dilakukan oleh Bapepam bagi investor publik dalam proses penghapusan pencatatan (delisting) saham pada kegiatan pasar modal Indonesia.


3. Menganalisa ketentuan di bidang pasar modal yang ada apakah telah memberikan perlindungan hukum bagi investor publik manakala terjadi penghapusan pencatatan (delisting) saham pada kegiatan pasar modal Indonesia.

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Secara Teoritis Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan hukum pasar modal serta seluruh proses mekanismenya, khususnya masalah perlindungan hukum bagi investor publik dalam penghapusan pencatatan (delisting) saham pada kegiatan pasar modal Indonesia. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata peraturan hukum dalam pasar modal Indonesia. 2. Secara Praktis Manfaat penelitian ini secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) serta konsultan hukum pasar modal serta badan pengawas pasar modal, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam pasar modal mempunyai persepsi yang sama.


E. Keaslian Penelitian Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang perlindungan hukum bagi investor publik dalam penghapusan pencatatan (delisting) saham pada kegiatan pasar modal Indonesia belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang pasar modal. Jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Penghapusan pencatatan (delisting) adalah penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di bursa sehingga efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di bursa. Pengertian dari konsep “korporasi” ada berbagai macam, salah satunya menurut terminologi hukum “korporasi” (corporation) adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama melaksanakan urusan finansial, keuangan, ideologi atau urusan pemerintahan. 14 Di lain pihak pengertian korporasi termasuk di dalamnya pengertian dari badan usaha, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, perserikatan dan organisasi.

14

I. P. M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum, (Jakarta : Prenada Media, 2003), hal. 176.


Untuk mendukung pemahaman dalam penulisan tesis ini dapat disampaikan beberapa kerangka teori tentang apa yang disebut sebagai pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas dan teori suatu keputusan penting yang menyangkut kepentingan pemegang saham minoritas turut diputuskan oleh pemegang saham minoritas tersebut sebab bila diserahkan kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) biasa, pemegang saham minoritas pasti kalah. 15 Aktualitas pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas atau di singkat dengan PT perlu di kaji lebih mendalam, karena pemegang saham minoritas dalam PT harus memiliki bargaining position (posisi tawar) yang baik, untuk mengantisipasi jika terjadi benturan kepentingan dengan pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas perlu diberi kewenangan tertentu, antara lain berupa hak untuk meminta diadakan RUPS dan meminta diadakan pemeriksaan terhadap PT berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, serta meminta kepada Pemegang Saham Mayoritas atau PT agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam konsep GCG (Good Corporate Governance) cukup penting, karena prinsip fairness memberlakukan pemegang saham dalam perusahaan secara adil. Pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam GCG mendapat tempat dan posisi yang proporsional. Diberikan hak untuk memperoleh informasi perusahaan dengan benar dan akurat sesuai pengungkapan kepada perseroan secara transparan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus 15

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 62


perseroan. Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG secara internasional, maka prinsip fairness memberlakukan secara adil kepada seluruh pemegang saham dan memberikan hak yang sesuai menurut klasifikasi saham, terutama perlakuan yang sama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Direksi dan komisaris dalam Perseroan Terbatas berkewajiban menciptakan GCG yang berprinsip melindungi pemegang saham minoritas, sehingga tirani yang mungkin akan dilakukan oleh pemegang saham mayoritas maupun minoritas dapat dicegah secara dini. 16 Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang selama ini dilaksanakan, umumnya memberikan sejumlah hak yang dijamin oleh undangundang. Namun demikian, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 sekarang diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) belum cukup melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Di samping itu, keadaan pemegang saham minoritas yang umumnya lemah dan sikap pemegang saham mayoritas. Direksi dan komisaris yang kurang bermoral dalam mengurus PT dan tidak beritikad baik dalam membuat perjanjian-perjanjian. Adanya prinsip one share, one vote yang berlaku pada Perseroan Terbatas telah menciptakan hubungan asimetris antar pemegang saham. Persoalan yang timbul adalah

bagaimanakah

menempatkan

kepentingan-kepentingan

masing-masing

16

Misahardi Wilamarta, “Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance”, Cet.1, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press, 2002), hal.87-88.


pemegang saham pada porsinya, agar tidak terjadi tirani pemegang saham mayoritas maupun tirani pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas penting, karena kenyataannya dalam suatu Perseroan Terbatas dapat terjadi pertentangan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Pada saat RUPS perseroan dilaksanakan, sering terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas

yang tertindas, dirasakan perlu sekali

adanya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum bagi pemegang saham termasuk minoritas menjadi lebih penting dalam era baru yang bersifat ekonomi global. Dalam sistem penentuan pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan pemungutan suara (voting). Maka demikian perlu diberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. 17 Dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas, teori utama yang digunakan adalah teori kedaulatan negara (staats-souvereiniteit) yang dikemukakan oleh Jean Boudin dan George Jellinek 18 . Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi ada pada negara dan negara mengatur kehidupan anggota masyarakatnya. Negara yang berdaulat melindungi anggota masyarakatnya terutama anggota masyarakat yang lemah. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 merupakan ketentuan dasar yang

17 18

Ibid., hal.4. Ibid., hal 11


mengatur tentang susunan perekonomian Indonesia. Dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan ketentuan dasar mengenai demokrasi ekonomi Indonesia. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang bercorak kolektivistis dengan tidak mengabaikan prinsip hak individu. Menurut W. Friedman, maka corak tersebut merupakan penggabungan kedua tuntutan antara kolektivitasme dengan individualisme. 19 Teori-teori pendukung untuk meneliti perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas, terutama dalam rangka implementasi GCG adalah sebagai berikut: 20 Teori Pengayoman dari Soedirman Kartohadiprodjo, yang menyatakan bahwa fungsi hukum adalah pengayoman. Hukum itu mengayomi anggota masyarakat. Hukum itu melindungi manusia secara aktif dan pasif. Teori Perlindungan yang dikemukakan oleh Telders, Vander Grinten dan Molengraaf, suatu norma baru dapat dianggap dilanggar, apabila suatu kepentingan yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh norma itu dilanggar. Teori ini menjadi pegangan yang kuat untuk menolak suatu tuntutan dari seseorang yang merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu perbuatan melanggar hukum. Alasan adanya keharusan bagi direksi dan komisaris untuk melindungi pemegang saham minoritas, dikarenakan didalam praktik sering didapat adanya perlakuan yang kurang adil oleh pemegang saham mayoritas dan pengurus perseroan

19 20

Ibid., hal. 14. Ibid., hal. 19.


terhadap pemegang saham minoritas. Ada tiga faktor yang menyebabkan perlakuan tidak adil tersebut, yaitu: 21 Pertama, kurangnya ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang melindungi hak-hak pemegang saham minoritas. Pada kenyataannya sekalipun ketentuan-ketentuan tersebut ada, dirasakan masih belum cukup. Hal itu terbukti dari seringnya pemegang saham minoritas yang dirugikan kepentingannya oleh pemegang saham mayoritas yang beritikad buruk dalam melaksanakan UUPT. Selain itu, adanya kewenangan yang diberikan oleh UUPT kepada organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mentapkan kebijakan perseroan, secara tegas tidak mengatur adanya kewajiban partisipasi aktif bagi pemegang saham minoritas untuk mengajukan pendapatnya, akibatnya pemegang saham mayoritas begitu dominan dan dapat dengan mudah mengabaikan hak-hak pemegang saham minoritas tersebut. Kedua, sikap dan perilaku pemegang saham mayoritas, Direksi atau Komisaris yang memiliki karakter moral hazard. Faktor sikap tersebut, pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian pada Perseroan Terbatas. Ketiga, posisi lemah dari pemegang saham minoritas karena kurang modal, pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan untuk mengelola Perseroan Terbatas, sehingga pemegang saham minoritas tersebut tidak berdaya dalam menghadapi sikap dan perilaku dari pemegang saham mayoritas yang memiliki itikad tidak baik. 22

21 22

Ibid., hal. 88-89. Ibid., hal. 89.


Ketiga faktor tersebut menyebabkan pemegang saham minoritas mengalami ketidakberdayaan. Padahal adanya perselisihan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas atau pertentangan antara pemegang saham minoritas dengan pengurus perseroan, dapat mengakibatkan kerugian pada perseroan. Berikut beberapa definisi yang dikutip dari buku Misahardi Wilamarta, yaitu mengenai definisi mengenai pemegang saham mayoritas menurut sistem hukum common law adalah sebagai berikut : 23 ”Majority stockholder: One who owns or controls more than 50% of the stock of a corporation, through effective control may be maintaned with far less than 50% if most of the stock is widely held. In close corporation, majority shareholders may owe fiduciary, partners-like duties to minority shareholders. Majority shareholder : A shareholder who owns or controls more than half the corporation’s stock.” Di samping itu, definisi pemegang saham minoritas menurut sistem hukum common law adalah sebagai berikut : “Minority stockholder: those stockholders of a corporation who hold so few shares in relation to the total outstanding that they are unable to control the management of the corporations or to elect directors. Minority shareholder: A shareholder who owns less than half the corporation’s management or singlehandedly elect directors”. Pemegang saham minoritas adalah satu atau sejumlah pemegang saham yang relatif hanya menguasai sejumlah saham, yang kalah banyaknya terhadap satu atau sekelompok pemegang saham lainnya. Sementara itu, di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, definisi tentang pemegang saham minoritas tidak diatur secara

23

Ibid.


eksplisit. Meskipun demikian, secara implisit dapat dipahami melalui beberapa ketentuan, bahwa pemegang saham minoritas adalah satu pemegang saham atau lebih, yang masing-masing atau bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam perseroan. Jadi, pemegang saham minoritas adalah satu atau beberapa pemegang saham yang relatif memiliki lebih sedikit sahamnya daripada pemegang saham lainnya dan yang masing-masing atau sendiri-sendiri memiliki tidak lebih dari 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam perseroan, yang tidak mampu melawan putusan yang dibuat oleh RUPS. Kedudukan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas menjadi tidak seimbang karena adanya majority rule. Majority rule memberi kekuasaan yang dominan bagi pemegang saham mayoritas, sehingga pemegang saham mayoritas dapat dengan mudah menyisihkan pemegang saham minoritas. Dominasi pemegang saham mayoritas melalui majority rule. Majority rule menurut sistem hukum common law adalah: 24 “Rule by the choice of the majority of those entitled participate of whether a majority of those entitled participate”. Majority rule erat hubungannya dengan majority vote dalam pemungutan suara (voting) pada saat RUPS mengambil keputusan. Voting yang erat kaitannya dengan korum diatur dalam UUPT. Korum adalah jumlah suara yang sah. Dalam UUPT dikenal 2 (dua) macam kuorum, yaitu kuorum kehadiran dan korum 24

Ibid., hal. 91-96.


keputusan. Korum-korum tersebut mempunyai perhitungan matematika, yaitu suara terbanyak biasa (simple majority), suara terbanyak mutlak (absolute majority) dan suara terbanyak khusus (qualified/special majority). 25 Prinsip pemungutan suara berdasarkan majority rule yang berlaku untuk segala macam keputusan RUPS mengakibatkan pemegang saham mayoritas menjadi arogan dan berkuasa. Sebaliknya, pemegang saham minoritas menjadi lemah tak berdaya dan mudah disisihkan serta dirugikan kepentingannya oleh pemegang saham mayoritas. Hal tersebut terjadi karena UUPT menentukan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas mempunyai satu hak suara (one share, one vote). Konsekuensi dari pemberlakuan prinsip tersebut adalah dengan hanya terkumpulnya pemegang saham mayoritas saja, maka korum telah terpenuhi. Jadi RUPS sudah dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan tanpa melibatkan pemegang saham minoritas Prinsip majority rule sebagai salah satu cara pengambilan keputusan dalam RUPS, sekalipun dianggap cukup demokratis, namun jika dihubungkan dengan asas kekeluargaan dan asas keseimbangan yang dikaitkan dengan pengambilan keputusan RUPS secara musyawarah untuk mufakat, maka jelas prinsip tersebut dapat menimbulkan permasalahan bagi pemegang saham minoritas. Sehubungan dengan kekuasaan yang dimiliki pemegang saham mayoritas yang mempunyai kemampuan mengendalikan RUPS, maka pemegang saham mayoritas dapat dengan mudah

25

Ibid., hal. 97


melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan pemegang saham minoritas. 26 Hubungan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas, sudah seharusnya seimbang dan harmonis berdasarkan asas yang universal (Pacta sunt servanda). Oleh karena itu, pemegang saham minoritas dan mayoritas sudah wajar mengemban tugas atau kewajiban kepercayaan (fiduciary duties), menjalin hubungan yang kokoh dan kompak. 27 Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Amerika Serikat untuk persyaratan mayoritas dalam pengambilan keputusan RUPS antara lain pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan mayoritas biasa dapat dipengaruhi oleh pembatasan hak untuk mengeluarkan suara berdasarkan persyaratan hak untuk mengeluarkan suara berdasarkan persyaratan kuorum dalam RUPS. Contoh, persyaratan korum berdasarkan undang-undang dapat mengakibatkan diterimanya suatu keputusan yang disetujui oleh korum yang lebih sedikit dibandingkan dengan suara mayoritas dari seluruh saham perseroan yang ditempatkan. Mayoritas yang lebih besar biasanya dibutuhkan untuk keputusankeputusan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan substansial, seperti merger atau penjualan aset perseroan. Modifikasi suara mayoritas dalam RUPS biasanya dibicarakan antara para pemegang saham, direksi dan para karyawan perseroan. Anggaran Dasar Perseroan

26 27

Ibid., hal. 98 Ibid., hal. 100.


Terbatas (ADPT) dapat mengatur besar kecilnya korum RUPS, namun undangundang negara bagian dapat menetapkan batas-batas hak mengeluarkan suara minimal (minimum voting right). Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas terdiri dari hak-hak yang diatur dalam UUPT, baik yang berasal dari negeri Belanda (civil law), maupun dari negara Amerika Serikat (common law). Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas sudah diatur hakhaknya dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Namun hak-hak demikian pengaturannya terlalu umum, tidak seperti hak-hak pemegang saham dalam Perseroan Terbatas yang diatur dalam hukum perseroan dan dijelmakan dalam UUPT, sehingga mudah penerapannya. Bentuk-bentuk hak pemegang saham minoritas tersebut adalah personal right (hak perseorangan), dan appraisal right, pre emptive right, derivative right, dan enquete rightt. 28 Berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan go private maka akan diuraikan dua hak pemegang saham minoritas, yaitu : personal right dan appraisal right. Secara umum, semua orang adalah sama kedudukannya dalam hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak perseorangan dilindungi oleh hukum. Hak perseorangan adalah relatif, sifat perseorangan dalam hukum perjanjian menimbulkan gejala-gejala hukum sebagai akibat hubungan hukum

28

Ibid., hal. 103


antara persoon dengan persoon lainnya. Appraisal right adalah hak pemegang saham minoritas untuk membela kepantingannya dalam rangka menilai harga saham. 29

2. Kerangka konsepsi Perseroan Terbatas (PT), yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 30 Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 31 Perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 32 Investor publik adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai saham dan atau menanamkan modalnya pada perusahaan yang go publik di pasar modal Indonesia. Delisting ialah penghapusan pencatatan efek perusahaan di bursa efek 29

Ibid. Republik Indonesia, Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1 31 Ibid., Pasal 1 angka 7 32 Ibid. 30


Sedangkan pengertian perusahaan yang dipandang dari sudut pandang ekonomi, menurut Molangraaft diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus

menerus

bertindak

keluar

untuk

memperoleh

penghasilan

dengan

memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjianperjanjian perniagaan. Seperti yang telah disebutkan bahwa suatu korporasi adalah suatu legal person (rechts-persoon) menurut hukum perdata, yang juga merupakan suatu badan hukum. Pengertian badan hukum itu sendiri menurut Wiryono Prodjodikoro adalah suatu badan yang disamping manusia perseorangan, juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajibankewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. 33

G. Metode Penelitian Metode penelitian digunakan dalam suatu penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ialah penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir atau logika yang tertentu dan yang menggabungkan metode induksi (empiris), karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian empiris dan hipotesis-hipotesis atau teori yang disusun secara deduktif. 34 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang

33

Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung : Alumni, 1998), hal. 20. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung : Rineka Cipta, 1994), hal. 105. 34


diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). 35 Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatifkualitatif. 36 Adapun data yang digunakan dalam menyusun penulisan ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research), sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya-karya ilmiah, bahan kuliah, putusan pengadilan, wawancara, serta sumber data sekunder lain yang dibahas oleh penulis. Digunakan pendekatan yuridis normatif karena masalah yang diteliti berkisar mengenai keterkaitan peraturan yang satu dengan yang lainnya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 37 Logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Penelitian hukum ini dikatakan juga penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan, yang dilakukan secara vertikal dan horizontal. Ditelaah secara vertikal berarti akan dilihat bagaimana hirarkisnya, sedangkan secara horizontal 35

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Grafitti Press, 2006), hal.118 36 J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003), hal. 3. 37 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 57.


adalah sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur pelbagai bidang itu mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. 1. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu. 38 Deskriptif analitis berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaanya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang penggunaan peraturan perundang-undangan dalam kasus perlindungan hukum bagi investor publik dalam penghapusan pencatatan (delisting) saham pada kegiatan pasar modal indonesia. 2. Pendekatan Masalah Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. 39 Analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, akan menghasilkan

suatu

penelitian yang akurat. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum investor publik dalam penghapusan pencatatan (delisting) saham pada kegiatan pasar modal Indonesia. 38

Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta : Prenada Media, 1997),

hal. 42. 39

Johnny Ibrahim, Op.Cit., hal 302.


3. Sumber Data Penelitian Sumber-sumber

penelitian

dapat

dibedakan

menjadi

sumber-sumber

penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini. a. Bahan Hukum Primer terdiri dari : Bahan hukum primer merupakan badan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang otoritasnya di bawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan suatu badan hukum atau lembaga negara. Putusan pengadilan merupakan konkretitasi dari perundangundangan. b. Bahan Hukum Sekunder: Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi


mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.40 c. Bahan hukum tersier : Berupa bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, kamus kesehatan, majalah dan jurnal ilmiah. 41 Jadi penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber penelitian. 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

42

Studi kepustakaan Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisantulisan para pakar hukum, bahan kuliah, dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini. 5. Metode Analisis Data Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian

40

Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 2005), hal 141. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Grafitti Press, 1990), hal. 14. 42 Riduan, Metode & Teknik Menyusun Tesis, (Bandung : Bina Cipta, 2004), hal. 97. 41


konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal kedalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. 43 Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan : a. Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut ; b. Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis atau berkaitan. Kategori-kategori dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum investor publik dalam penghapusan pencatatan (delisting) saham pada kegiatan pasar modal di Indonesia; c. Menemukan hubungan di antara pelbagai kategori atau peraturan kemudian diolah ; d. Menjelaskan dan menguraikan hubungan di antara pelbagai kategori atau peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

43

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Grafindo, 2006), hal. 225.


BAB II ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PENCATATAN (DELISTING) PADA KEGIATAN PASAR MODAL INDONESIA A. Konsep dan Pengertian Delisting dan Go Private 1. Delisting Perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaan publik, pada dasarnya harus siap dengan berbagai konsekuensi dan permasalahannya, yaitu memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan beserta aturan pelaksanaan yang mengikutinya. Kecilnya angka perusahaan yang mencatatkan dirinya di BEI sebagian juga disebabkan oleh tingginya angka perusahaan yang mengalami delisting. Sejak tahun 2002, terdapat 63 perusahaan yang mengalami delisting, dimana 17 perusahaan di antaranya melakukan go private secara sukarela. Namun, dapat disimpulkan bahwa dalam periode tahun 2002-2006, perusahaan-perusahaan yang mengalami delisting secara paksa (forced delisting) oleh BEI masih lebih dominan dibandingkan perusahaan yang delisting secara sukarela (voluntarily delisting). 44 Banyak faktor mengapa saham kurang diminati oleh pemodal, antara lain buruknya kinerja fundamental emiten sehingga secara signifikan mempengaruhi kelangsungan usaha. Misalnya emiten mengalami kerugian beberapa tahun secara berturut-turut. Hal tersebut tentu akan berdampak pada return yang akan diterima oleh pemodal, dalam hal ini adalah dividen yang diterima oleh pemodal akan turun 44

Indra Safitri, “Transparansi Independensi Pengawasan Kejahatan Pasar Modal”, (Jakarta : Global Book & Publication Book Division, 1998), hal.6.


atau bahkan nol. Pada gilirannya daya tarik emiten tersebut tidak ada, sehingga para pemodal enggan meng-investasi-kan dana mereka pada saham tersebut, atau faktor keterbukaan informasi (information disclosure). Faktor keterbukaan ini penting, sebab meskipun fundamental perusahaan baik, tetapi emiten kurang terbuka, sehingga peminatnya tidak ada. Faktor lainnya yaitu apabila emiten melanggar peraturanperaturan di bidang pasar modal. Apabila hal tersebut terjadi pada perusahaan go public (emiten) tersebut bisa dihapus dari pencatatan bursa, atau disebut dengan delisting. 45 Delisting adalah tindakan mengeluarkan suatu saham yang tercatat di bursa efek karena memenuhi kriteria yang ditentukan oleh manajemen bursa efek (force delisting), sehingga saham tersebut tidak dapat diperdagangkan lagi di bursa efek tersebut. 2. Go Private Go private merupakan kebalikan dari go public. Go public merupakan suatu proses perusahaan tertutup berubah menjadi perusahaan terbuka (public). Go private merupakan, sebaliknya, yaitu proses suatu perusahaan terbuka (public) berubah menjadi perusahaan tertutup. Kasus go private PT. Praxair Indonesia merupakan pengalaman pertama di pasar modal Indonesia. PT. Praxair Indonesia yang pada tahun 1989 go public dengan harga perdana sebesar Rp. 8.800,- per saham dengan

45

Dikutip dari www.indoexhange.com, Diakses tanggal 20 Mei 2008, hal. 1


nama PT. Sepanjang Surya Gas. Saham yang dimiliki oleh publik ada sebanyak satu juta lembar. 46 Karena kondisi keuangan serta kinerja perusahaan yang semakin memburuk, sampai tahun 1995 harga sahamnya di BEI mencapai Rp.525,- per saham, yang berarti tinggal 5,96% dari harga perdananya. Kesulitan keuangan yang semakin memburuk hingga pada awal tahun 1997, maka memaksa direksi untuk memberikan usulan go private sebagai jalan penyelamatan PT. Praxair Indonesia dari kebangkrutan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan proses go private suatu perusahaan publik adalah : a. Delisting b. Persetujuan Bapepam untuk go private. Kedua tahapan tersebut tentunya harus disetujui oleh pemegang saham independen di dalam RUPS. Langkah pertama adalah delisting saham dan bursa efek dimana perusahaan publik tersebut tercatat. Dengan dilakukannya delisting, maka saham-saham perseroan tersebut sudah tidak dapat diperdagangkan lagi di bursa efek. Selanjutnya melalui persetujuan Bapepam, pemegang saham mayoritas harus membeli kembali saham-saham yang dimiliki oleh publik dengan harga yang wajar. Dengan dibelinya kembali semua saham yang dimiliki oleh publik, maka jumlah pemegang saham menjadi berkurang dan 100 pemegang saham, yang berarti 46

Anonim, “Langkah, Go Private’masih wajar”, Rubrik Editorial, Media Indonesia, tanggal 16 November 2005., hal. 2


tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan publik. Selanjutnya setelah melalui persetujuan Bapepam dan Menteri Kehakiman, maka perseroan tersebut berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup. 47 Istilah go private merupakan hal yang lazim di pasar modal Indonesia, sering diartikan sebagai lawan kata istilah go public. Sehingga go private dikatakan sebagai keluarnya emiten 48 atau perusahaan publik dari industri pasar modal, biasanya dengan melakukan pembelian atas saham perusahaan yang dimiliki oleh investor publik atau dengan penghapusan pencatatan (delisting). Sebagai hasilnya saham perusahaan berhenti diperdagangkan atau dengan kata lain tidak dapat lagi diperjualbelikan melalui bursa efek dimana saham tersebut dicatatkan, tetapi saham yang dimiliki oleh pemegang saham masih dapat diperjualbelikan di antara para pihak sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Definisi dari go private, antara lain : 1. Henry Campbell Black mengartikan going private yaitu : “The process of changing a public corporation intoa close corporation by terminating the corporation’s status with the secure as a publicly held corporatin and by having its outstanding publicly held shares acquired by a single shareholder or a small group”. 49 2. “Going private : The repurchasing of all of a company’s outstanding stock by employees or a private investor. As a result of such an initiative, the company stops being publicly traded. Sometimes, the company might have to take on significant debt to finance the change in ownership structure. Companies 47

Dikutip dari www.indoexhange.com, Ibid., hal.2 Ibid. 49 Bryan A. Garner, “Black Law Dictionary-Seventh Edition”, (West Law Group, 1999), hal.192 48


might want to go private in order to restructure their bussiness (when they feel that the process might affect their stock prices poorly in the short run). They might also want to go private to avoid the expenseand regulations associated with remaining listed on a stock exchange”. 50

Kecenderungan untuk melakukan go private tidak diimbangi dengan pengaturan yang jelas oleh Bapepam sebagai regulator, sehingga menimbulkan persepsi bahwa regulator enggan untuk memuluskan jalan bagi emiten atau perusahaan publik keluar dari industri pasar modal. Hal ini didukung dengan adanya ketentuan khusus yang mengatur go private meskipun telah beberapa kali perusahaan melakukan go private. Go private untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1996 oleh PT.Praxair Indonesia Tbk. Dan sampai dengan bulan September 2005 tercatat ada 11 (sebelas) perusahaan yang telah melakukan go private di antaranya PT. Komatsu Indonesia Tbk, PT Multi Agro Persada Tbk, PT. Indosiar Visual Mandiri Tbk, PT. Central Proteinaprima Tbk, PT. Surya Hidup Satwa Tbk, PT. Bayer Indonesia Tbk, PT. Singer Industries Indonesia Tbk, PT. Indocopper Investama Corp Tbk, PT. Miwon Indonesia Tbk, PT. Pfizer Indonesia Tbk, dan PT. Praxair Indonesia Tbk. Berbagai kemungkinan alasan perusahaan melakukan go private, baik secara sukarela maupun secara paksa (delisting) contohnya adalah Komatsu Ltd memutuskan untuk menarik sejumlah anak perusahaannya, termasuk Komatsu Indonesia, dari pencatatan di berbagai bursa saham dunia. Sedangkan rencana

50

Dikutip dari www.investorwords.com, Diakses tanggal 20 Mei 2008


keluarnya Aqua dari BEI sejalan dengan kebijakan Danone Asia meneruskan konsolidasi anak-anak perusahaannya. 51 Perubahan kondisi ekonomi, bisa memicu peningkatan jumlah perusahaan yang merasa bahwa mereka lebih baik menjadi perusahaan tertutup dibandingkan menjadi perusahaan publik. Prosedur yang digunakan sebagai acuan oleh Bapepam mengarah kepada kebijakan yang pernah diambil sebelumnya dan dilakukan pengembanganpengembangan sesuai dengan karakteristik perubahan waktu, tanpa mau menganalisa dan melakukan penelitian terhadap masalah go private. Go private itu sendiri merupakan hal yang pasti tidak akan terpisahkan bagi sebuah pasar modal yang juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk go public. Bagi perusahaan yang akan melakukan go private diwajibkan oleh Bapepam untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Independen, dimana hal tersebut dilakukan guna melindungi kepentingan pemegang saham publik atau minoritas. Proses perubahan perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka bukan hanya sekedar untuk memperoleh dana dari masyarakat, akan tetapi juga meliputi segala aspek baik internal maupun eksternal. Aspek internal meliputi perubahan dalam pengelolaan perusahaan dimana perusahaan menjadi terbuka misalnya dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan Kepututsan

51

Koran Media Indonesia, “Langkah Go Private Masih Wajar”, Lihat www.mediaindo.com/ Edisi Cetak Tanggal 16 November 2005, Diakses tanggal 21 Mei 2008, hal. 13


Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002, dibentuknya komite audit, adanya komisaris independen dan lain sebagainya. Sedangkan aspek eksternal meliputi hubungan dengan investor, pengungkapan informasi material, penyampaian laporan secara berkala maupun insidentil dan lain sebagainya. Bagi Bapepam, hal utama yang diperhatikan dalam go private adalah perlindungan terhadap pemegang saham publik. Karena itu, untuk melakukan go private ini pihak yang melakukan pembelian saham wajib melakukan penawaran tender. Perlindungan yang didapat melalui ketentuan penawaran tender tersebut adalah dalam hal harga saham, dan adanya kesempatan yang sama bagi semua pemegang saham publik untuk menjual saham yang dimilikinya. Memang ketentuan go private di pasar modal belum diatur secara jelas, akan tetapi Bapepam telah menetapkan rambu-rambu ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan go private, beberapa memang diambil dari ketentuan-ketentuan yang memang sudah ada sebelumnya ditambah dengan perubahan-perubahan untuk menampung aspek perlindungan hukum bagi investor publik. Apabila suatu Perusahaan Terbuka atau emiten akan melakukan perubahan menjadi perusahaan tertutup, maka hal-hal yang wajib diperhatikan dengan ramburambu ketentuan yang ada, akan dituangkan dalam surat Ketua Bapepam kepada calon emiten yang go private. 52

52

Ibid., hal. 15


B. Alasan Delisting Perusahaan publik yang kemudian memilih untuk melakukan penghapusan pencatatan secara sukarela atau voluntary delisting menjadi perusahaan private (go private) bukanlah hal yang baru. Go private merupakan masalah yang sering terjadi di pasar modal di seluruh dunia. Perdebatan tentang go public dan go private menjadi topik yang cukup hangat diperbincangkan di kalangan ekonomi maupun ahli finansial dunia. Sebagian berpendapat go private adalah suatu langkah yang baik, namun ada juga yang berpendapat go publik adalah langkah yang lebih baik bagi suatu perusahaan. Bab ini membahas pandangan sebagian kalangan tentang alasan perusahan-perusahaan mengambil pilihan menjadi tidak publik lagi. 1. Alasan go private. 53 Di dunia finansial sering disebutkan bahwa perusahaan yang berstatus publik memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan perusahaan yang berstatus private. Sering disebutkan bahwa suatu perusahaan yang berstatus publik, digabung dengan pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan, akan memberikan keuntungan ke perusahaan tersebut dalam bentuk : kemudahan akses ke pasar modal; spesialisasi dalam kemampuan manajemen; diversifikasi kekayaan investor dengan port folio yang likuid; peliputan intensif dari media; diversifikasi risiko dari pendiri perusahaan dan entrepreneur; penggunaan sistem remunerasi berdasarkan kinerja saham perusahaan di pasar modal, dan lain-lain. Namun, ada juga risiko yang cukup besar bagi suatu perusahaan yang 53

Ibid., hal. 18


berstatus publik yaitu tata kelola perusahaan yang tidak akuntabel dan tidak transparan dapat meningkatkan biaya pengelolaan perusahaan yang akhirnya akan menghacurkan nilai perusahaan tersebut di pasar. Ineffisiensi yang timbul ini disinyalir akan mengakhiri era perusahaan publik. Pernyataan ini memang tampaknya terlalu berlebihan, karena sampai saat ini perusahaan yang berstatus publik masih marak di dunia. Akan tetapi, pandangan tersebut di atas tidak salah sepenuhnya. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan publik yang berubah status menjadi perusahaan private. Di tahun 1980-an misalnya, transaksi perubahan status dari publik ke private di Amerika Serikat mencapai USD 250 milyar. Kecenderungan melakukan voluntary delisting atau go private ini tidak hanya berlangsung di Amerika Serikat saja, perusahaan-perusahaan di Inggris pun banyak yang memilih untuk go private. Namun, gelombang go private di Inggris tidak setinggi di Amerika Serikat. Dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 tercatat sebanyak 177 perusahaan berubah status dari publik ke private. Ada bermacam-macam hipotesa yang digunakan untuk menjelaskan fenomena dalam proses melakukan voluntary delisting atau go private. Namun pada dasarnya hipotesa-hipotesa tersebut dapat dikelompokkan ke dalam: penghematan pajak; pengurangan biaya agency (karena penyesuaian insentif, konsentrasi kendali perusahaan, atau pengurangan dari cash flow); transfer kemakmuran dari stakeholder ke shareholder; pengurangan biaya transaksi; perlindungan terhadap usaha pengambilalihan perusahaan; dan penilaian perusahaan yang lebih rendah dari Mukhti : Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Pada..., 2008 USU e-Repository © 2008

seharusnya. Penjelasan detail dari masing-masing hipotesa tersebut akan dibahas dalam paragraf berikutnya. 54 a. .Hipotesa keuntungan dari pajak. Sebagian besar transaksi go private di dunia sering disertai dengan kenaikan yang signifikan dari leverage perusahaan tersebut, dimana kenaikan dari pengurangan keuntungan (interest deductions) dapat menjadi sumber yang penting yang depat memberikan kenaikan kekayaan (wealth). Dalam hal ini, Interest Tax Deductibility dari pinjaman baru dapat memberikan suatu perusahaan untuk go private. Tentu saja pengaruh hal ini di suatu negara akan sangat bergantung pada kebijakan fiskal negara tersebut, juga amat tergantung pada marginal tax rate yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Diperkirakan bahwa keuntungan pajak dari kegiatan melakukan voluntary delisting atau go private di Amerika Serikat dapat mencapai antara 21% dan 72% (untuk tahun 80-an) dari premium yang yang dibayarkan ke pemegang saham untuk membawa perusahaan tersebut menjadi perusahaan private. Dalam hipotesa ini, perusahaan publik yang mempunyai kewajiban pajak yang besar akan diuntungkan bila perusahaan tersebut melakukan voluntary delisting atau go private terutama karena jumlah utang yang besar yang digunakan untuk membiayai transaksi (go private) menciptakan tambahan tax shield yang cukup besar, yang menambah nilai perusahaan sebelum di rekapitulasi.

54

Dikutip dari http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/04/07/0038.html, Diakses tanggal 10 Mei 2008, hal. 1


Keuntungan dari pemegang saham (dari perusahaan yang melakukan voluntary delisting atau go private) berkorelasi positif dengan tingginya tingkat pajak yang harus dibayar, dan dengan leverage ratio yang rendah dari perusahaan tersebut sebelum melakukan voluntary delisting atau go private. b. Hipotesa masalah biaya agen (pengelola perusahaan) Dalam hipotesis ini, ada tiga alasan utama yang menjelaskan terjadinya proses melakukan voluntary delisting atau go private yaitu penyesuaian insentif (incentive realignment), kendali (control), dan uang menganggur (free cash flow). Incentive realignment manajer dan pemilik saham sering mempunyai kepentingan yang berbeda. Manajer dapat saja meningkatkan keuntungan pribadi mereka (dengan berupaya tidak maksimal) dan mengurangi nilai dari perusahaannya. Kebutuhan untuk menyesuaikan lagi insentif dari manajemen dan pemegang saham sering pula disebut-sebut sebagai salah satu alasan untuk melakukan voluntary delisting atau go private. Di dalam hipotesis ini, penyatuan kembali kepemilikan dan kendali perusahaan akan memperbaiki struktur insentif dan diharapkan dapat meningkatkan

usaha

manajemen

untuk

memaksimalkan

nilai

dari

perusahaan. Keuntungan dari pemegang saham (perusahaan go private) berkorelasi negatif dengan kepemilikan equity management di perusahaan sebelum go private. 55 Kendali (control) pada perusahaan publik terdapat masalah monitoring keputusan-keputusan manajemen perusahaan, hal ini terjadi karena perusahaan publik itu dimiliki oleh banyak pemegang saham. Karena investasi dalam hal monitoring 55

Ibid., hal. 2-3


yang dilakukan oleh seorang pemegang saham menjadi public good untuk seluruh pemegang saham, pemegang saham individu yang memiliki hanya sedikit saham akan cenderung underinvest di dalam aktivitas monitoring. Kehadiran kepemilikan dengan konsentrasi yang kecil akan menciptakan kegiatan monitoring yang ketat oleh pemilik saham sebelum proses melakukan voluntary delisting atau go private berlangsung dapat berarti keuntungan untuk go private tidak akan terlalu besar karena perusahaan tersebut sebelum go private kecil sekali kemungkinannya mengalami agency cost yang tinggi. Keuntungan yang dapat diharapkan oleh pemegang saham (perusahaan private) dalam melakukan langkah go private akan berbanding terbalik dengan tingkat konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham dari luar. Uang menganggur atau disebut dengan free cash flow didefinisikan sebagai cash flow sisa setelah dikurangi kebutuhan dana untuk membiayai semua proyek yang memiliki net present value yang positif (setelah di-discount dengan cost capital yang relevan). Manajer mempunyai insentif untuk menahan dana (resource) dan untuk menumbuhkan perusahaan melebihi batas optimalnya (sering disebut sebagai empire building), yang mana hal ini berlawanan dengan interest dari para pemegang saham. Masalah ini sering terjadi di industri yang memiliki banyak uang tunai, tetapi memiliki prospek pertumbuhan yang rendah. 56 Dengan menukarkan equility dengan hutang, manajer secara kredibel telah membuat komitmen untuk membayarkan cash flow di masa datang daripada menahan 56

Ibid., hal. 3


cash flow tersebut dan menginvestasikannya di dalam proyek yang memilki NPV negatif. Meningkatnya resiko default yang timbul karena proses rekapitalisasi tersebut akan menumbuhkan motivasi untuk membuat perusahaan tersebut menjadi lebih efisien. Banyak dari keuntungan menjadi perusahaan private berasal dari fungsi kontrol dari utang (debt). Teori carrot and stick dari Lowenstein untuk perusahaan yang melakukan voluntary delisting atau go private. Carrot-nya, dalam hal ini, adalah meningkatnya kepemilikan saham dari para manajer yang membuat para manajer dapat menikmati keuntungan yang lebih besar dari usahanya. Sedangkan stick-nya adalah utang yang besar yang diambil oleh perusahaan untuk perusahaan meminjam dalam jumlah yang besar akan memaksa manajer perusahaan untuk menjalankan perusahaan dengan efisien untuk mencegah terjadinya default. Dalam hipotesis ini, leverage yang tinggi karena proses melakukan voluntary delisting atau go private akan mencegah terjadinya pemborosan free cash flow karena proses go private tersebut akan mengikat manajer untuk membayar lebih banyak cash flow untuk membayar utang. Harapan keuntungan dari pemegang saham (perusahaan private) dari suatu proses go private akan berkorelasi positif dengan level free cash flow dari perusahaan tersebut sebelum melakukan voluntary delisting atau go private. 57 c. Hipotesa biaya transaksi Banyak kalangan yang menyebutkan salah satu alasan untuk melakukan 57

Ibid., hal. 4


voluntary delisting atau go private adalah karena biaya untuk menjadi perusahaan yang listed di bursa tidaklah murah. Untuk perusahaan di inggris, misalnya, sebuah perusahaan yang memiliki market cap 100 juta Pound harus membayar sekitar 43.700 Pound (di tahun 2003) untuk bisa listed di London Stock Exchange (LSE), dengan listing fee tahunan sebesar 6,280 Pound. Biaya ini akan bervariasi sesuai dengan ukuran perusahaan dan jenis pasar dimana perusahaan tersebut terdaftar. Di samping itu, perusahaan Inggris yang listed harus membayar ke pialang saham, registrar, pengacara, bank, dan perusahaan PR finasial, juga biaya jual-beli, auditing, pencetakan dan pendistribusian account, yang jumlahnya dapat mencapai 250.000 Poundsterling. Pada dasarnya, hipotesa biaya transaksi menunjukkan bahwa keutungan dari go private sebagian besar berasal dari penghapusan biaya-biaya langsung maupun tak langsung yang berhubungan dengan status listed saham perusahaan tersebut. Keuntungan pemilik saham (perusahaan private) dari suatu proses go private berkorelasi positif dengan penghematan yang dilakukan dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan listed. 58 d. Hipotesa perlindungan terhadap usaha pengambilalihan Sebagian perusahaan disinyalir menempuh langkah melakukan voluntary delisting atau go private sebagai pertahanan terakhir terhadap pengambilalihan paksa (hostile shareholder or tender offer). Para manajer merasa ketakutan kehilangan pekerjaan mereka bila pengambilalihan paksa tersebut dibiarkan terjadi. Karena itu, 58

Ibid., hal. 5


mereka merubah status perusahaannya menjadi perusahaan private. Secara singkat, menurut hipotesa ini premium dari suatu proses go private menggambarkan indikasi bahwa tim manajemen berniat untuk membeli saham dari pemegang saham lainnya untuk melindungi perusahaan tersebut dari pengambilalihan yang tidak dikehendaki. Keuntungan perusahaan yang berstatus publik adalah akses dana masyarakat melalui pasar modal. Selain itu, dengan merubah perusahaan menjadi berstatus publik, perusahaan dapat merubah pola insentif bagi manajemen perusahaan, misalnya dengan memberikan atau memperbolehkan manajemen perusahaan untuk memiliki sebagian saham perusahaan. Dengan struktur kepemilikan yang demikian, manajemen perusahaan diperkirakan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengoperasikan perusahaannya dengan lebih efisien. Rasa memiliki yang lebih tinggi dari sebelumnya akan memberikan insentif tambahan bagi para manajemen untuk melakukan hal tersebut. Keuntungan lain yang sering disebutkan adalah merealisasikan keuntungan yang telah dibuat. Suatu perusahaan private yang berhasil mengeksekusi proyekproyek dengan berhasil akan mengalami kenaikan nilai yang signifikan. Bursa saham memberikan peluang kepada manajemen atau pemilik perusahaan tersebut untuk merealisasikan keuntungannya dengan go public. Tindakan ini akan mengurangi kepemilikan pemilik asli dari perusahaan tersebut. Tetapi sebagai kompensasinya mereka akan mendapatkan uang tunai dari hasil penjualan saham tersebut. Untuk perusahaan yang kinerjanya bagus hasil penjualan ini bisa amat menggiurkan. Jadi, bursa saham dapat menyediakan jalan keluar untuk Mukhti : Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Pada..., 2008 USU e-Repository © 2008

merealisasikan keuntungan. Premium dari suatu proses melakukan voluntary delisting atau go private berkorelasi positif dengan tekanan pengambilalihan untuk mengendalikan perusahaan dari pasar. 59 e. Hipotesa undervaluation Asimmetric information dapat terjadi antara manajemen dan pemegang saham dari luar tentang nilai maksimum suatu perusahaan. Hal ini terjadi karena biasanya pihak manajemen mengetahui dengan lebih detail tentang prospek pasar atau proyekproyek yang dikerjakan oleh perusahaan dibandingkan dengan orang di luar pihak manajemen. Jadi, ada peluang terjadinya suatu keadaan dimana pihak manajemen menilai harga dari saham perusahaannya terlalu rendah dibandingkan dengan potensi sesungguhnya dari perusahaan tersebut. Masalah ini menjadi semakin parah ketika perusahaan yang listed (terutama yang kecil) merasa kesulitan untuk menggunakan pasar ekuitas untuk membiayai rencana ekspansinya, karena dalam keadaan yang demikian sulit untuk menarik perhatian investor institusional maupun para fund manager. Kurangnya minat akan saham-saham perusahaan tersebut membuat saham tersebut menjadi tidak likuid, dan berimplikasi bahwa saham-saham perusahaan tersebut akan tetap dinilai lebih rendah dari potensi sesungguhnya. Keadaan yang demikian dapat memicu suatu perusahaan untuk melakukan voluntary delisting atau go private. Dan jika investor institusi berusaha untuk menjual saham perusahaan yang diperdagangkan secara tipis di pasar modal, kemungkinannya sangat besar bahwa penjualan saham tersebut akan 59

I Putu Gede Ary Suta, Op. Cit., hal. 16


berdampak negatif atau mengalami kebangkrutan yang cukup signifikan terutama terhadap harga saham perusahaan tersebut. Hal ini akan mengurangi nilai dari saham yang ada. Kebangkrutan adalah suatu metode untuk penyelesaian hutang individu atau kesatuan bisnis yang tidak mampu untuk membayar hutang ketika jatuh tempo. 60 Sedangkan korporasi bisnis yaitu tunduk kepada kedua-duanya yang sukarela dan kebangkrutan tanpa disengaja. 61 Hipotesis undervaluation menyebutkan bahwa manajemen mampu membayar premium yang lebih tinggi pada suatu proses melakukan voluntary delisting atau go private ketika harga saham perusahaan tersebut di pasar modal under performing (di bawah nilai potensialnya). Ekspektasi keuntungan dari pemegang saham (perusahaan private) berkorelasi positif dengan tingkat undervaluation perusahaan tersebut sebelum melakukan voluntary delisting atau go private. 62

C. Persetujuan Pemegang Saham dan Kreditur Bagi perusahaan yang segera go private di wajibkan oleh Bapepam untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Independen, dimana hal tersebut wajib dilakukan oleh perusahaan yang akan go private guna melindungi kepentingan pemegang saham publik atau minoritas. 60

“Bankruptcy is a method for settling the debts of individuals or business entities that are unable to pay debts as they becomes due”, Ibid., hal. 18 61 “Business corporation are subject to both voluntary and involuntary bakruptcy”, Lihat Harry G. Henn dan John R. Alexander, Law Of Corporations And Other Bussiness Enterprises, 13rd Edition, (Kanada: St. Paul Minn West Publishing Company, 1983), hal. 1155 62 Dikutip dari http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/04/07/38.html, Op.Cit., hal.5


Dasar hukum pengaturan transaksi benturan kepentingan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Pasar Modal yang menyatakan bahwa Bapepam dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila emiten atau perusahaan publik tersebut melakukan transaksi dimana kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik dimaksud. Dalam penjelasan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Pasar Modal (UUPM) menyatakan bahwa untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari kemungkinan adanya penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi yang dilakukan oleh emiten disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama, Bapepam dapat mewajibkan emiten untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan mayoritas dari pemegang saham independen. Meskipun secara definisi benturan kepentingan transaksi tersebut tidak termasuk dari go private, maka Bapepam berdasarkan surat ketua Bapepam kepada perusahaan yang akan go private wajib memenuhi sebagian ketentuan tersebut antara lain dengan mewajibkan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Independen. 63 Berdasarkan angka 14 huruf c butir 41 Peraturan Bapepam No. IX.J.I tentang pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat equitas dan perusahaan publik yang merupakan lampiran keputusan ketua 63

Ibid., hal. 17


Bapepam Nomor Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 (Peraturan Bapepam No. IX.J.I) menyatakan antara lain RUPS untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut yaitu pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan atau bukan merupakan pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu. Ketentuan dalam Pasal 82 atau (2) UUPM dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.I tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-84/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-12/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dan dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 (Peraturan Bapepam No. IX.E.I). Definisi transaksi yang terdapat dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1 adalah aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau efek suatu perusahaan


atau perusahaan terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut. 64 Seperti pengaturan go private di Kanada yang mengatakan bahwa : “Biasanya, di Kanada suatu transaksi go private adalah suatu transaksi yang dilaksanakan menurut undang-undang yang merupakan suatu korporasi yang disatukan, yang menyebabkan keuntungan suatu pemegang saham mengambil bagian keamanan (keamanan yang dipengaruhi) pada korporasi untuk diakhiri tanpa persetujuan pemegang saham dan tanpa penggantian karena mengambil bagian keamanan nilai yang dikeluarkan oleh korporasi dari suatu lembaga”. 65 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka go private seharusnya dapat dimasukkan ke dalam transaksi aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh efek suatu perusahaan atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut. Yang dimaksud sebagai transaksi yang mempunyai benturan kepentingan adalah jika suatu transaksi di mana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan, maka transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam

64

Ibid., hal.18 ”Generally, a going private transaction in Canada is a transaction, carried out pursuant to the statute under which a corporation is incorporated, that causes the interest of a holder of a participating security (the affected security) of the corporation to be terminated without the consent of the holder and without the subtitution therefore of participating security of equivalent value issued by the corporation of an affiliate.” Lihat G. Blair Cowper Smith dan Lorna J. Telfer, “Going Private Transaction in Canada”, (Kanada : Majalah Economic, Edisi November 2001), hal.5 65


No.IX.E.1. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notaris. Berdasarkan angka 9 Peraturan Bapepam No.IX.E.1 maka pengaturan pelaksanaan RUPS pertama dan kedua yaitu suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat dilakukan jika memperoleh persetujuan para pemegang saham independen dalam RUPS Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan transaksi dimaksud disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen. Dalam hal korum rapat tidak terpenuhi, maka rapat kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir. Dalam hal korum untuk rapat kedua juga belum terpenuhi, rapat ketiga dapat mengambil keputusan setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam angka 10 Peraturan Bapepam No.IX.E.1. Pemberian suara dari pemegang saham independen dapat dilakukan langsung oleh pemegang saham independen atau wakil yang diberi kuasa. Sedangkan dalam angka 10 Peraturan Bapepam No.IX.E.1 diatur mengenai rapat ketiga hanya dapat diadakan setelah memperoleh persetujuan dari Bapepam. Persetujuan dimaksud didasarkan atas pertimbangan bahwa penyelenggaraan rapat sebagaimana di atur dalam angka 9 Peratuan Bapepam No.IX.E.1 telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : Mukhti : Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Pada..., 2008 USU e-Repository © 2008

a. Pengumuman kepada masyarakat telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam angka 11 peraturan ini; dan b. Rapat dan prosedur pemberian kuasa telah dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham independen Rapat ketiga hanya dapat menyetujui transaksi yang dimaksud apabila disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir. Apabila suatu transaksi yang tidak memperoleh persetujuan RUPS dalam rapat yang telah mencapai korum kehadiran sebagaimana diatur dalam angka 9 Peraturan Bapepam No.IX.E.1, maka rencana transaksi tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan. Mengingat luasnya makna dari cakupan benturan kepentingan tersebut, maka penulis berpendapat bahwa go private bisa merupakan salah satu bentuk transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Persetujan go private oleh pemegang saham independen dalam RUPS ini menjadi penting artinya, mengingat apabila tidak diperoleh persetujuan oleh pemegang saham independen, maka langkah selanjutnya baik itu penawaran tender, delisting di bursa saham dan perubahan anggaran dasar menjadi tidak berguna lagi. Jadi aspek hukum untuk perolehan persetujuan pemegang saham independen merupakan langkah awal rencana go private dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam setiap go private, Bapepam selalu menanyakan mengenai adanya negative covenants atau larangan-larangan yang ada berdasarkan perjanjianMukhti : Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Pada..., 2008 USU e-Repository © 2008

perjanjian yang masih berlaku pada saat rencana go private dilaksanakan. Hal ini guna melindungi dari tuntutan pihak ketiga (kreditur) untuk menggugat pelaksanaan go private karena telah melanggar salah satu kovenan yang ada dalam perjanjian antara kreditur dengan perseroan. Misalnya dalam perjanjian kredit dinyatakan larangan bahwa perseroan dilarang merubah status menjadi perseroan tertutup atau melakukan kegiatan/transaksi yang mengakibatkan perusahaan tidak tercatat lagi di bursa dan atau mengakibatkan berkurangnya jumlah pemegang saham menjadi 300 (tiga ratus) pihak. Jika hal tersebut dilanggar. Maka perjanjian kredit tersebut dinyatakan default dan debitur diwajibkan untuk membayar pokok hutang dan bunganya. Apabila keuangan perseroan tidak mencukupi maka bisa mengakibatkan tuntutan kepailitan oleh kreditur, dimana hal tersebut pada akhirnya menghambat proses go private dan yang terlebih utama lagi yaitu kerugian bagi pemegang saham publik. Selain hal tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan go private perlunya pencabutan negative covenants atau persetujuan dari kreditur atas negative covenants adalah untuk tidak menghalangi pemegang saham publik untuk mempunyai kesempatan menjual sahamnya dalam pelaksanaan penawaran tender, serta guna melindungi pemegang saham publik yang tidak mau menjual sahamnya pada saat penawaran tender, yang mana nantinya mereka masih menjadi pemegang saham perseroan.


Apabila persetujuan dari para kreditur telah diperoleh, maka pelaksanaan go private dapat dilanjutkan, dimana persetujuan tersebut merupakan satu kesatuan dari surat edaran yang akan dibagikan kepada pemegang saham publik. 66

D. Penawaran Tender Apabila emiten atau perusahaan publik telah memperoleh persetujuan go private oleh pemegang saham independen dalam RUPS, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penawaran tender atas saham publik sebagaimana diwajibkan oleh Bapepam dalam rangka go private. Penawaran tender diajukan oleh pihak tertentu sebagai penawaran untuk membeli saham publik perusahaan sasaran yang dalam hal ini emiten/perusahaan publik dari pemegang saham. Penawaran tender ini dapat dilakukan atas inisiatif pihak itu sendiri atau sebagai konsekuensi dari transaksi pengambilalihan perusahaan terbuka (take over). Sebagai contoh kasus yang baru terjadi pada tanggal 22 Juli 2008 yaitu, PT.Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. wajib melaporkan penjualan saham milik kelompok Harry Tanoesoedibjo ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 67 Selama tahun 2004, tercatat di Bapepam beberapa pihak yang melakukan penawaran tender, yaitu PT. Bayer Indonesia Tbk., PT. Central Pertiwi atas saham PT. Surya Hidup Satwa Tbk., Regent Central International Limited atas saham PT.

66 67

Dikutip dari www.indoexhange.com, Op. Cit., hal. 6-8 Harian Bisnis Indonesia, 22 Juli 2008


Central Proteinaprima Tbk., yang diajukan dalam rangka go private masing-masing perusahaan sasaran. 68 Bapepam mewajibkan emiten atau perusahaan publik yang akan go private untuk melakukan penawaran tender sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender, yaitu Lampiran Keputusan Ketua BapepamLK No. KEP-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008, dalam peraturan tersebut terdapat definisi penawaran tender yaitu penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya. Transaksi dalam rangka penawaran tender dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar bursa efek. Transaksi di luar bursa efek adalah transaksi yang dilaksanakan antara penjual dengan pembeli secara langsung. Pihak yang bermaksud melakukan penawaran tender wajib mengumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya mempunyai peredaran nasional, mengenai rencana penawaran tender yang memuat : a. Identitas dari para pihak yang melakukan penawaran tender; b. Persyaratan dan kondisi khusus dari penawaran tender yang direncanakan; c. Jumlah efek bersifat equitas dari perusahaan sasaran yang dimiliki oleh pihak yang melakukan penawaran tender;

68

Republik Indonesia, Bapepam, “Laporan Tahunan Bapepam 2007”, hal.75-76


d. Pernyataan Akuntan, Bank, atau Penjamin Emisi Efek yang menerangkan bahwa pihak yang melakukan penawaran tender telah mempunyai dana yang mencukupi untuk membiayai penawaran tender dimaksud. 69 Transaksi penawaran tender wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari setelah penawaran berakhir dengan penyerahan uang, penyerahan efek sebagai penukarnya, atau dikembalikannya efek yang ditenderkan jika kondisi khusus yang ditetapkan dalam penawaran tender tidak dipenuhi atau penawaran tender dibatalkan. Dalam hal penawaran tender dilaksanakan melalui penukaran efek perusahaan sasaran dengan efek lain, maka pihak yang melakukan penawaran tender wajib memberikan pilihan untuk menerima efek tersebut atau uang dalam jumlah sebagaimana diatur dalam angka 11 Peraturan Bapepam No.IX.F.1. Jangka waktu penawaran tender adalah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sejak pernyataan penawaran tender efektif diumumkan dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 90 (sembilan puluh) hari, kecuali disetujui oleh Ketua Bapepam. 70 Di atas telah dijelaskan mengenai penawaran tender yang dapat diajukan atas inisiatif pihak itu sendiri atau sebagai konsekuensi dari transaksi pengambilalihan perusahaan terbuka (take over), yang merupakan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan pengendali perusahaan terbuka.

69 70

Ibid., hal. 80-81 Ibid., hal. 77


Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep05/PM/2002 tanggal 3 April 2002 (Peraturan Bapepam No.IX.H.1), maka pengendali perusahaan terbuka baru wajib melakukan penawaran tender untuk seluruh sisa saham perusahaan terbuka tersebut, kecuali : a. Saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi pengambilalihan perusahaan terbuka dengan pengendali baru perusahaan terbuka; b. Saham yang dimiliki pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru perusahaan terbuka; c. Saham yang dimiliki pihak lain yang pada saat yang bersamaan juga melakukan penawaran tender atas saham Perusahaan Terbuka yang sama; d. Saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama atau pihak pengendali lain Perusahan Terbuka tersebut. 71

E. Penentuan Harga Saham Faktor lain yang ikut menentukan dalam go private adalah penentuan harga saham yang ditawarkan oleh pihak pembeli kepada pemegang saham publik. Belum tentu hasil penentuan harga tersebut menarik minat pemegang saham publik untuk melepaskan sahamnya, kadang kala mereka lebih senang memilikinya meskipun akhirnya perusahaan tersebut menjadi perusahaan tertutup.

71

Ibid., hal. 78


Bapepam menetapkan persyaratan minimum dalam penetuan harga saham dalam rangka go private melalui mekanisme penawaran tender, dimana harga pembelian harus lebih tinggi dari ketiga harga berikut : a. Harga pasar tertinggi atas efek dimaksud di bursa efek dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum RUPS. b. Hasil penilaian harga wajar saham perseroan yang dibuat oleh penilai independen. Penilai yang melakukan penilaian tersebut ditunjuk oleh pemegang saham independen. c. Nilai nominal. Peraturan BEI No.I-I mengenai ketentuan penghapusan pencatatan (delisting) dan pencatatan kembali saham (relisting) menyatakan bahwa untuk melindungi kepentingan publik dan dalam rangka penyelenggaraan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, bursa berwenang untuk : 1. Menghapus pencatatan efek tertentu di bursa. 2. Menyetujui atau menolak permihonan pencatatan kembali termasuk penempatannya pada papan pencatatan dengan mempertimbangkan faktorfaktor yang menjadi penyebab delisting. 72 Apabila saham perusahaan tercatat dilakukan delisting, maka semua jenis efek perusahaan tercatat tersebut juga dihapuskan dari daftar efek yang tercatat di bursa. Ketentuan delisting yang berhubungan dengan penentuan harga pembelian saham dalam rangka go private atas suatu saham dari daftar efek tercatat di bursa di atur 72

Ibid., hal. 80-81


dalam angka III.2.1.4 Peraturan BEI Nomor.I-I, dimana pengajuan delisting saham atas permohonan perusahaan tercatat antara lain menyatakan bahwa penentuan harga pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.1.3 adalah berdasarkan salah satu harga yang tersebut di bawah ini, mana yang tertinggi : a. Harga nominal b. Harga tertinggi di pasar reguler selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum iklan pemberitahuan RUPS setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir sehingga RUPS yang menyetujui delisting, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara dan yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai delisting; atau c. Nilai wajar berdasarkan penilaian pihak independen yang terdaftar di Bapepam dan ditunjuk oleh perusahaan tercatat atau pihak yang akan melakukan pembelian saham serta disetujui oleh RUPS. 73

F. Pencatatan Saham Makin Ketat Perusahaan tercatat adalah suatu perusahaan yang sahamnya yang mana didaftarkan pada pasar yang utama dari pasar bursa. 74 Bursa Efek Indonesia (BEI)

73

Ibid., hal. 91


kini makin memperketat aturan pencatatan dengan mengeluarkan empat aturan baru yang berkaitan dengan pencatatan saham yaitu: Peraturan I-A. Kep-305/BEJ/07-2004, Peraturan

I-E.

Kep-306/BEJ/07-2004,

Peraturan

I-H.

Kep-307/BEJ/07-2004,

Peraturan I-I. Kep-308/BEJ/07-2004. Aturan yang merupakan penyempurnaan dari aturan lama itu untuk perlindungan investor dan berlaku mulai 19 Juli 2004, kecuali mengenai sanksi keterlambatan laporan keuangan baru diberlakukan per 1 Oktober 2004. Keempat aturan baru tersebut menyangkut pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat, kewajiban penyampaian laporan informasi, sanksi laporan keuangan, serta aturan mengenai penghapusan pencatatan (delisting) dan pencatatan kembali (relisting) saham di bursa.

Perubahan yang dilakukan pada aturan pencatatan mengenai pencatatan saham awal diubah dari menggunakan total aktiva menjadi menggunakan aktiva berwujud bersih (net tangiable asset). Kalau menggunakan total aktiva, ada kemungkinan digelembungkan dengan mendongkrak intangiable asset seperti nama baik sehingga terlihat seolah total aset besar. Sekarang hanya dihitung aktiva berwujud bersih saja.

Selain itu, ada pula penentuan persyaratan untuk pelaksanaan tindakan korporasi (corporate action) seperti pembatasan frekuensi pelaksanaan perubahan 74

“Listed company is a company that the shares of which are listed on the main market of the stock exchange”. Lihat Graham Bannock, R. E. Baxter, And Evan Davis, The Penguin Dictionary Of Economics, Seventh Edition, (Penguin Books, 2007), hal. 228


nilai nominal atas saham tercatat, tata cara pelaksanaan penerbitan Employee Stock Option Program (ESOP) atau Management Stock Option Program (MSOP) penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), pembagian dividen dan saham bonus. 75

1. Tingkatkan denda Sementara itu, peraturan mengenai kewajiban penyampaian informasi yang diterbitkan pada tahun 1992 dianggap tidak akomodatif lagi. Sehubungan dengan penyampaian informasi kepada bursa dalam bentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik dan disampaikan setidaknya bersamaan dengan penyampaian informasi kepada publik.

Dalam aturan baru ini, BEI juga meningkatkan denda kepada para emiten yang lalai menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Peringatan tertulis pertama diberikan kepada emiten yang terlambat menyampaikan laporan pada satu bulan pertama sejak berakhirnya batas waktu penyampaian laporan keuangan. Peringatan tertulis kedua dan denda sebesar Rp. 50 juta dijatuhkan kepada emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dalam satu bulan setelah pemberian peringatan tertulis pertama. Peringatan tertulis ketiga dan denda sebesar Rp. 150 juta dijatuhkan jika emiten belum juga memberikan laporan keuangan satu bulan setelah disampaikannya peringatan tertulis kedua. Setelah itu, BEI akan melakukan suspensi (penghentian sementara perdagangan saham). 75

Dikutip dari www.indoexhange.com, Op. Cit., hal. 8-9


Terhadap emiten yang belum menyerahkan laporan keuangan tahun 2003, tetap mengacu pada aturan sanksi tahun 1992, jadi aturan baru tersebut tidak berlaku surut. Terhadap emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan triwulan pertama 2004 per 30 Maret saat ini telah dikenai sanksi berupa teguran tertulis kedua dan denda sebesar Rp. 10 juta. Jika hingga 30 September 2004 belum juga menyerahkan laporan keuangan tersebut, akan dikenakan suspensi sesuai dengan aturan baru.

Jika emiten terlambat menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan per 30 Juni 2004, maka pengenaan sanksi teguran dan denda mengacu pada aturan tahun 1992, dan jika hingga 30 September belum juga memberikan laporannya, akan mengacu pada aturan baru. Pemberlakuan ketentuan sanksi atas keterlambatan laporan keuangan triwulan ketiga per 30 September 2004 dan laporan berkala untuk periode berikutnya akan mengacu pada aturan-aturan baru. 76

2. Harga pembelian kembali BEI juga merevisi ketentuan penghapusan pencatatan saham (delisting) dan pencatatan kembali (relisting) baik yang dilakukan secara sukarela (voluntary delisting) maupun secara paksaan bursa (forced delisting). Ada perubahan yang signifikan dalam masalah menentukan pembelian kembali saham emiten yang delisting.

76

Ibid., hal. 11-13


Aturan baru menekankan pada aspek harga pembelian kembali saham (buy back) oleh emiten yang akan delisting. Untuk menentukan harga buy back saham tersebut, BEI memberikan tiga pilihan. Pertama, dengan memberikan harga saham nominal kepada para pemegang saham. Kedua, menghitung harga tertinggi saham selama dua tahun ditambah dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu tiga bulan selama tiga bulan berturut-turut. Pendekatannya bisnis. Emiten harus menghitung juga investasi pemodal dari segi bisnis.

Dia menambahkan, jika kelak Bank Indonesia tidak lagi mengadakan lelang SBI atau pemerintah tidak menerbitkan surat utang, akan digunakan acuan instrumen lain. Cara perhitungan ketiga adalah dengan menggunakan hasil penilaian yang dilakukan oleh para penilai independen. 77

3. Forced delisting Berdasarkan ketentuan tersebut, emiten baru akan diperbolehkan delisting setelah tercatat di bursa sekurang-kurangnya selama lima tahun. Aturan baru mengenai delisting yang merupakan putusan bursa (forced delisting) akan lebih memerhatikan aspek substansi kelangsungan usaha emiten. Dengan demikian, putusan delisting merupakan pilihan terakhir bursa dan hanya dilakukan jika perusahaan tersebut tidak lagi memiliki kelangsungan usaha yang cukup memadai. BEI dapat melakukan forced delisting jika dalam 24 bulan emiten disuspensi dan

77

I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000, hal. 14


tidak menunjukkan kelangsungan usahanya. Perubahan aturan pencatatan kembali (relisting) juga direvisi. Sebelumnya, relisting hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun sejak terjadinya delisting, dengan aturan baru tersebut diubah menjadi enam bulan saja.

BEI berharap perubahan waktu relisting yang lebih singkat ini dapat membantu proses pemulihan perusahaan yang sebelumnya mengalami delisting serta dapat meningkatkan perlindungan terhadap pemodal publik yang masih memiliki saham perusahaan itu. 78

78

Ibid., hal. 17


BAB III MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BAPEPAM BAGI INVESTOR PUBLIK DALAM PROSES PENGHAPUSAN PENCATATAN (DELISTING) SAHAM PADA KEGIATAN PASAR MODAL INDONESIA A. Ketentuan Umum Penghapusan Pencatatan (Delisting) Dan Pencatatan Kembali Saham (Relisting) Delisting saham merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi dalam pasar modal Indonesia. Ada dua hal yang menyebabkan penghapusan pencatatan, yaitu karena sukarela dan yang kedua karena terpaksa. Pengaturan mengenai delisting saham di Indonesia diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor; Kep-308/BEJ/07-2004. Bunyi peraturan tersebut adalah sebagai berikut: a. Untuk melindungi kepentingan publik dan dalam rangka penyelenggaraan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, bursa berwenang untuk : 1).

Menghapus pencatatan efek tertentu di bursa;

2).

Menyetujui atau menolak permohonan pencatatan kembali termasuk penempatannya pada papan pencatatan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab delisting.

b. Dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan delisting dan relisting, bursa meminta Komite Pencatatan untuk memberikan pendapat. c. Apabila saham perusahaan tercatat dilakukan delisting, maka semua jenis efek perusahaan tercatat tersebut juga dihapuskan dari daftar efek yang tercatat di bursa.


d. Dalam rangka pengambilan keputusan atas penghapusan pencatatan efek, persetujuan atau penolakan atas permohonan pencatatan kembali efek serta penempatannya pada papan utama atau papan pengembangan sebagai mana yang dimaksud dalam peraturan ini, bursa melakukan penelaahan atas keterangan-keterangan dan dokumen yang disampaikan perusahaan tercatat atau calon perusahaan tercatat atau informasi lain yang diperoleh bursa dengan tidak hanya mempertimbangkan substansi persyaratan serta pendapat dari Komite Pencatatan Efek. 79

1. Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham a. Delisting atas suatu saham dari daftar efek yang tercatat dibursa dapat terjadi karena : 1). Permohonan delisting saham yang diajukan oleh perusahaan tercatat yang bersangkutan; 2) Dihapus pencatatan sahamnya oleh bursa sesuai dengan ketentuan III.3 peraturan Bursa Efek Jakarta tersebut. b. Delisting saham atas permohonan perusahaan tercatat : Persyaratan delisting saham atas permohonan perusahaan tercatat : 1) Pengajuan permohonan delisting saham oleh perusahaan tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan III.I.1., hanya dapat

79

Dikutip dari www.indoexhange.com, Op. Cit., hal. 22


dilakukan apabila telah tercatat di bursa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. 2) Rencana delisting telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau disingkat dengan RUPS perusahaan tercatat 3) Perusahaan tercatat atau pihak lain yang ditunjuk, wajib membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan RUPS pada harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.2.1.4. 4) Penentuan harga pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.1.3 adalah berdasarkan salah satu harga yang tersebut dibawah ini, mana yang tertinggi : a) Harga nominal b) Harga tertinggi di pasar reguler selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum

iklan

pemberitahuan

RUPS

setelah

memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir sehingga RUPS yang menyetujui delisting, ditambah premi berupa tingkat pengembalian

investasi

selama

dua

tahun

yang

diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali rata-rta tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai delisting; atau Mukhti : Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Pada..., 2008 USU e-Repository © 2008

c) Nilai wajar berdasarkan penilaian pihak independen yang terdaftar di Bapepam dan ditunjuk oleh perusahaan tercatat atau pihak yang akan melakukan pembelian saham serta disetujui oleh RUPS. 80 Prosedur delisting saham atas permohonan perusahaan tercatat : 81 a. Perusahaan tercatat wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana delisting kepada bursa sebelum menyampaikan keterbukaan informasi awal kepada publik, termasuk informasi mengenai : 1) Alasan dan tujuan delisting sahamnya; 2) Pihak yang akan melakukan pembelian terhadap pemegang saham yang ingin menjual saham perusahaan tercatat; 3) Perkiraan harga pembelian saham b. Melakukan keterbukaan informasi awal kepada publik melalui sekurang-kurangnya satu surat kabar yang berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.2.1. Keterbukaan informasi tersebut dilakukan bersaman

dengan

pengumuman

mengenai

akan

dilakukannya

pemanggilan RUPS, dan sesegera mungkin disampaikan kepada bursa. c. Apabila RUPS menyetujui rencana delisting, maka perusahaan tercatat wajib melakukan keterbukaan informasi melalui sekurang-kurangnya

80 81

Ibid., hal. 25-27 I Putu Gede Ary Suta, Op. Cit., hal. 18


satu surat kabar yang berperedaran nasional mengenai tata cara pembelian kembali saham yang sekurang-kurangnya meliputi : 1) Harga pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.2.2.1.3., 2) Nama pihak yang bersedia melakukan pembelian saham dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, jika ada; 3) Periode pembelian saham sekurang-kurangnya lima hari bursa setelah tanggal iklan hasil RUPS; 4) Penunjukan anggota bursa efek yang bertindak sebagai perantara pembeli. d. Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.2.3, sesegera mungkin disampaikan kepada bursa. e. Perusahaan tercatat menyampaikan permohonan delisting saham kepada bursa disertai dengan laporan pelaksanaan pembelian saham dan opini konsultan hukum yang independen yang menyatakan bahwa proses pembelian saham dimaksud dimaksud telah selesai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f.

Bursa melakukan suspensi atas saham perusahaan tercatat yang berencana untuk melakukan delisting saham atas permohonan perusahaan tercatat.

g. Delisting saham atas permohonan perusahaan tercatat menjadi efektif setelah : Mukhti : Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Pada..., 2008 USU e-Repository © 2008

1) Perusahaan tercatat memenuhi kewajibannya kepada bursa; 2) Perusahaan tercatat telah membayar biaya delisting efek sebesar dua kali biaya pencatatan efek tahunan terakhir; 3) Bursa memberikan persetujuan delisting dan mengumumkan di bursa. Delisting saham oleh bursa yaitu : 82 a. Bursa menghapus pencatatan saham perusahaan tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan ini apabila perusahaan tercatat mengalami sekurangkurangnya satu kondisi di bawah ini : 1) Mengalami

kondisi,

atau

peristiwa,

yang

secara

signifikan

berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukan indikasi pemulihan yang memadai; 2) Saham perusahaan tercatat yang suspensi di pasar reguler dan pasar tunai, hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama dua puluh empat bulan terakhir. b. Prosedur delisting saham oleh bursa : 1) Apabila terdapat indikasi bahwa perusahaan tercatat mengalami satu atau lebih kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.1., maka bursa melakukan dengar pendapat dengan perusahaan tercatat. 82

Ibid., hal. 33-35


2) Dalam hal ini bursa melakukan untuk melakukan delisting, maka bursa memberitahukan keputusan akan dilakukannya delisting saham perusahaan

tercatat

termasuk

jadwal

pelaksanaannya

kepada

perusahaan tercatat yang bersangkutan pada hari bursa yang sama diputuskannya delisting saham dimaksud dengan tembusan kepada Bapepam. 3) Bursa mengumumkan di bursa mengenai keputusan delisting saham perusahaan tercatat tersebut termasuk jadwal pelaksanaan delisting saham perusahaan tercatat yang bersangkutan. Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya pada awal sesi I hari bursa berikutnya setelah diputuskannya delisting saham dimaksud. 4) Apabila dipandang perlu bursa dapat melakukan suspensi selama lima hari bursa dan selanjutnya diperdagangkan hanya di pasar negosiasi selama dua puluh hari bursa sebelum tanggal efektif delisting. 5) Delisting berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh bursa dalam keputusan delisting, dan diumumkan di bursa. 83

2. Voluntary Delisting dan Forced Delisting a.

Penghapusan pencatatan saham Perusahaan Tercatat dari daftar Efek yang tercatat di Bursa dapat terjadi karena : 84

83 84

Ibid., hal. 35 Ibid., hal. 36-39


1). Permohonan penghapusan pencatatan saham yang diajukan oleh Perusahaan Tercatat yang bersangkutan atau voluntary delisting. 2). Dihapus pencatatan sahamnya oleh bursa sesuai dengan peraturan bursa atau forced delisting. b. Penghapusan pencatatan saham atas permohonan Perusahaan Tercatat : 85 1). Delisting atas permohonan Perusahaan Tercatat hanya dapat dilaksanakan apabila hal tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (minority shareholders). 2). Dalam hal terdapat pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali tidak menyetujui rencana tersebut dalam RUPS, maka Perusahaan Tercatat atau Pemegang Saham Pengendali wajib membeli saham dari pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali yang tidak setuju tersebut dengan harga sekurang-kurangnya harga tertinggi di pasar

reguler

selama

6

(enam)

bulan

terakhir

sebelum

tanggal

penyelenggaraan RUPS. 3). Delisting atas permohonan Perusahaan Tercatat diajukan kepada Bursa selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari bursa sebelum tanggal delisting diberlakukan dengan mengemukakan alasannya serta melampirkan berita acara RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.2.a..

85

Dikutip dari www.indoexhange.com, Op. Cit., hal. 37


4). Bursa akan memberitahukan pelaksanaan delisting selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari bursa setelah permohonan tersebut diterima dengan ketentuan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari bursa telah menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap Bursa dan kewajiban terhadap pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.2.b.. 5). Bursa

mengumumkan

rencana

delisting

tersebut

selambat-lambatnya

kurangnya 20 (dua puluh) hari Bursa sebelum tanggal delisting diberlakukan. 6). Delisting menjadi efektif sesuai dengan pengumuman Bursa. c. Penghapusan pencatatan saham oleh bursa : 86 1) Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan ini apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurangkurangnya satu kondisi dibawah ini : a) Pernyataan pendaftaran yang telah menjadi efektif dibatalkan atau dibekukan oleh Bapepam; b) Perusahaan yang menggabungkan diri ke dalam perusahaan lain atau melakukan peleburan perusahaan; c) Perusahaan dilikuidasi; d) Diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga;

86

Ibid., hal. 39


e) Dibekukan ijin usaha atau dicabut ijin usaha yang memberikan kontribusi penjualan/pendapatan utama; f) Harga teoritis saham hasil tindakan pemecahan saham, penerbitan saham bonus dan atau saham dividen, atau penerbitan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham, kurang dari 20 x satuan perubahan harga (fraksi). g) Laporan Keuangan Perusahaan Tercatat memperoleh pendapat Adverse pada tahun buku terakhir; h) Tidak menyampaikan corporate plan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.e. i) Mengalami kerugian usaha dan atau mengalami kerugian setelah pajak selama 4 (empat) tahun berturut-turut (setelah tercatat di Bursa); j)

Memiliki ekuitas negatif selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (setelah tercatat di Bursa);

k) Perdagangan saham dihentikan (suspensi) selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut karena alasan apapun; l)

Tidak terjadi transaksi di pasar reguler selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut, tidak termasuk masa suspensi;

m) Harga rata-rata penutupan saham yang terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut kurang dari Rp 50,- (lima puluh rupiah); n) Rata-rata volume transaksi di pasar reguler selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) saham perbulan;


o) Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (minority shareholders) kurang dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor dan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta) saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut; p) Jumlah pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan, kurang dari 100 (seratus) pemegang saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut; q) Perusahaan Tercatat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.1.c dan A.1.g. r) Perusahaan Tercatat bidang usaha pertambangan tidak lagi mempunyai: (1) Konsesi dan atau Kontrak karya; atau (2) Kuasa penambangan atau Surat Izin Penambangan Daerah; atau (3) Jumlah cadangan (deposit) tidak lagi memenuhi kelayakan ekonomis; atau (4) Direktur yang memiliki kemampuan teknis yang berpengalaman di bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan selama 6 (enam) bulan berturut-turut. 87 Dalam hal Perusahaan Tercatat mengalami kondisi yang mengarah kepada kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.a.ix) sampai dengan ketentuan huruf E.3.a.xviii), maka Bursa mengumumkan di lantai perdagangan Bursa 87

Ibid., hal. 40-42


mengenai kondisi yang dialami Perusahaan Tercatat yang menyebabkan Perusahaan Tercatat tersebut mengarah kepada kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.a.ix) sampai dengan ketentuan huruf E.3.a.xviii). Dalam hal Bursa berpendapat bahwa Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi yang mengarah kepada kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.a.ix) sampai dengan ketentuan huruf E.3.a.xviii), dapat menyebabkan terganggunya kepentingan pemegang saham dan atau kredibilitas pasar maka Bursa memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan Tercatat mengenai konsekuensi dari kondisi yang dialami Perusahaan Tercatat tersebut dengan tembusan kepada Ketua Bapepam dan Komite Pencatatan Efek. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf E.3.c. juga mewajibkan Perusahaan Tercatat untuk menyampaikan corporate plan atau rencana perusahaan yang memuat upaya yang akan dilakukan Perusahaan Tercatat agar terbebas dari kondisi yang mengarah kepada kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.a.ix) sampai dengan ketentuan huruf E.3.a.xviii). Corporate plan atau rencana perusahaan tersebut wajib disampaikan ke Bursa dalam 2 (dua) bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan tersebut. Bursa melakukan tindakan yang dimaksud pada huruf E.3.d yaitu sebagai berikut : 88

88

Ibid., hal. 42


a. Bagi Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi yang mengarah pada huruf E.3.a. ix), permintaan corporate plan dilakukan oleh Bursa sebanyak 2 kali, yaitu : 1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan keuangan auditan tahun kedua yang menunjukkan adanya rugi usaha dan atau rugi setelah pajak; dan 2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tahun buku ke4 (keempat) sejak mengalami rugi usaha dan atau rugi setelah pajak. b. Bagi Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi yang mengarah pada huruf E.3.a. x) permintaan corporate plan dilakukan oleh Bursa selambatlambatnya : 1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan keuangan auditan tahun kedua yang menunjukkan adanya ekuitas negatif; dan 2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tahun buku ke3 (ketiga) sejak mengalami ekuitas negatif. c. Bagi Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi yang mengarah pada huruf E.3.a. xi) permintaan corporate plan dilakukan oleh Bursa selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak perdagangannya dihentikan. d. Bagi Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi yang mengarah pada huruf E.3.a. xii) permintaan corporate plan dilakukan oleh Bursa selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak tidak adanya transaksi.


e. Bagi Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi yang mengarah pada huruf E.3.a. xiii) permintaan corporate plan dilakukan oleh Bursa selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah harga saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan kurang dari Rp 50,- (lima puluh rupiah). f. Bagi Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi yang mengarah pada huruf E.3.a. xiv) permintaan corporate plan dilakukan oleh Bursa selambatlambatnya 8 (delapan) bulan sejak rata-rata volume transaksi perbulan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) saham. g. Bagi Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi yang mengarah pada huruf E.3.a. xv) permintaan corporate plan dilakukan oleh Bursa selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sejak jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali kurang dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor dan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta) saham. 89 Dalam hal Perusahaan Tercatat tidak menyampaikan corporate plan atau rencana perusahaan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.e, maka Bursa dapat mengambil keputusan untuk menghapus saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan dari daftar Efek yang tercatat di Bursa. Corporate plan atau rencana perusahaan tersebut diumumkan oleh Bursa di lantai perdagangan Bursa

89

Ibid.


selambat-lambatnya Hari Bursa berikutnya setelah Bursa menerima corporate plan atau rencana perusahaan tersebut. 90 Berdasarkan hasil evaluasi atas corporate plan atau rencana perusahaan tersebut, Bursa dapat memutuskan: a. Memberikan kesempatan kepada saham Perusahaan Tercatat untuk tetap tercatat sampai dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan dapat memperbaiki kondisi/kinerja perusahaan; atau b. Melakukan dengar pendapat. Prosedur pelaksanaan dengar pendapat, yaitu : 1)

Dalam hal Bursa berpendapat diperlukan Dengar Pendapat maka Bursa akan memberitahukan kepada Perusahaan Tercatat termasuk mengenai waktu penyelenggaraan Dengar Pendapat selambatlambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak diterimanya corporate plan atau rencana perusahaan tersebut, dengan tembusan kepada Ketua Bapepam dan Komite Pencatatan Efek.

2) Pada saat Dengar Pendapat, Perusahaan Tercatat maupun bursa dapat mengajukan bukti, saksi dan atau meminta pendapat berbagai ahli, dan terhadap setiap bukti atau saksi dapat dilakukan pengujian silang. 3)

Dalam hal Perusahaan Tercatat tidak bersedia menghadiri Dengar Pendapat, maka Bursa dapat mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

90

Ibid., hal. 43


4) Atas hasil Dengar Pendapat Bursa mengeluarkan keputusan selambatlambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah Dengar Pendapat. 5)

Keputusan Bursa dapat berbentuk pemberian kesempatan kepada Perusahaan Tercatat untuk memperbaiki kinerja sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.a.ix) sampai dengan E.3.a.xviii), serta melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam keputusan hasil Dengar Pendapat.

6)

Dalam rangka perlindungan kepentingan publik serta menjaga kredibilitas pasar modal, berdasarkan hasil Dengar Pendapat, Bursa dapat melakukan penghapusan pencatatan saham Perusahaan Tercatat apabila yang bersangkutan mengalami kondisi yang mengarah kepada hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.a.ix) sampai dengan ketentuan huruf E.3.a.xviii)

7)

Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf E.4.e. dan E.4.f., Bursa terlebih dahulu mendengar pertimbangan Komite Pencatatan. Dalam hal anggota Komite Pencatatan mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan Tercatat yang sedang melakukan Dengar Pendapat, maka anggota Komite Pencatatan yang bersangkutan dilarang menggunakan haknya dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut.

8)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf E.4.f. disampaikan secara tertulis kepada Perusahaan Tercatat dengan tembusan kepada


Ketua Bapepam dan diumumkan di Bursa pada Hari Bursa berikutnya. 91 Prosedur Penghapusan Pencatatan Saham : 92 a. Dalam hal Perusahaan Tercatat yang mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.a.i) sampai dengan huruf E.3.a.iii), maka Bursa selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah mengetahui hal tersebut mengumumkan di Bursa penghapusan pencatatan saham Perusahaan Tercatat tersebut dari daftar Efek yang tercatat di Bursa. b. Dalam hal Perusahaan Tercatat yang mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.a.iv) sampai dengan huruf E.3.a.xviii), maka Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat tersebut dengan prosedur sebagai berikut : 1)

Bursa

memberitahukan

mengenai

keputusan

akan

dilakukannya

penghapusan pencatatan saham Perusahaan Tercatat termasuk jadwal pelaksanaannya kepada Perusahaan Tercatat yang bersangkutan pada Hari Bursa yang sama diputuskannya penghapusan pencatatan saham dimaksud dengan tembusan kepada Bapepam. 2)

Bursa mengumumkan di Bursa mengenai keputusan penghapusan pencatatan

91 92

saham

Perusahaan

Tercatat

tersebut

termasuk

jadwal

Ibid., hal. 43-45 Ibid., hal. 45-50


pelaksanaan penghapusan pencatatan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan. Pengumuman dilakukan selambatlambatnya pada awal sesi pertama hari bursa berikutnya setelah diputuskannya penghapusan pencatatan saham dimaksud. 3)

Bursa menghentikan sementara perdagangan saham Perusahaan Tercatat tersebut di bursa (suspensi) pada Hari Bursa yang sama dengan diumumkannya penghapusan pencatatan serta jadwal pelaksanaannya dengan ketentuan suspensi tersebut dikenakan selama 5 (lima) Hari Bursa terhitung sejak pengumuman suspensi.

4)

Saham Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.5.b.iii) dapat diperdagangkan di Bursa pada Pasar Negosiasi selama 20 (dua puluh) Hari Bursa terhitung sejak berakhirnya masa suspensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.5.b.iii), dan penyelesaian transaksinya tidak dijamin oleh KPEI.

5)

Penghapusan pencatatan saham Perusahaan Tercatat dari daftar Efek yang tercatat di Bursa efektif pada Hari Bursa berikutnya setelah berakhirnya masa perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.5.b.iv).

6) Selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum berakhirnya masa perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.5.b.iv), Bursa mengumumkan

tanggal

efektifnya

penghapusan

pencatatan

saham

Perusahaan Tercatat dari daftar Efek yang tercatat di Bursa.


Apabila saham suatu Perusahaan Tercatat dihapuskan pencatatannya dari daftar Efek yang tercatat di bursa (delisting), maka semua jenis Efek Perusahaan Tercatat tersebut juga dihapuskan dari daftar efek yang tercatat di bursa. Perusahaan Tercatat yang sahamnya dihapuskan pencatatannya dari daftar efek yang tercatat di bursa, dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Bapepam dan keputusan Bapepam bersifat final.

B. Pencatan Kembali Dan Biaya Pencatan Saham : 93 1. Perusahaan Tercatat yang sahamnya dihapuskan dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sebagaimana dimaksud ketentuan huruf E.3.a.v) sampai dengan ketentuan huruf E.3.a.xvii), dapat mengajukan permohonan pencatatan sahamnya kembali di Bursa paling cepat 6 (enam) bulan sejak dihapuskannya pencatatan saham tersebut. 2. Perusahaan yang sahamnya dihapuskan dari daftar Efek yang tercatat di Bursa karena permintaan perusahaan yang bersangkutan, dapat mengajukan permohonan pencatatan sahamnya kembali di Bursa paling cepat 10 (sepuluh) tahun sejak dihapuskannya pencatatan saham tersebut. Dalam hal Pemegang Saham Pengendali atau manajemen Perusahaan Tercatat yang bersangkutan mengalami perubahan maka Perusahaan Tercatat tersebut dapat mengajukan permohonan pencatatan sahamnya kembali di Bursa paling cepat 5 (lima) tahun sejak dihapuskannya pencatatan saham tersebut. 93

Ibid., hal. 45-47


3. Permohonan pencatatan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf F.1 dan F.2. diperlakukan sama dengan permohonan pencatatan saham baru.

a. Biaya Pencatatan Awal (Initial Listing Fee). 94 1) Biaya pencatatan awal saham ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kelipatan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari Nilai Kapitalisasi Saham, sekurang-kurangnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). 2) Dalam menghitung Nilai Kapitalisasi Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf G.1.a., maka kelipatan Nilai Kapitalisasi Saham yang kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dibulatkan ke atas menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 3) Dalam penghitungan biaya pencatatan awal, maka harga saham yang dipergunakan untuk menghitung Nilai Kapitalisasi Saham Calon Perusahaan Tercatat adalah sebagai berikut : a)

Bagi calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Emiten, dihitung berdasarkan harga penawaran perdana.

b)

Bagi calon Perusahaan Tercatat yang sahamnya tercatat di bursa efek lain, dihitung berdasarkan rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan di Pasar Reguler selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa sebelum disetujuinya permohonan pencatatan oleh Bursa. 94

Ibid.


c) Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik, dihitung berdasarkan harga wajar yang ditetapkan oleh pihak independen. d)

Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang mengajukan pencatatan kembali (relisting), dihitung berdasarkan harga terakhir saham perusahaan tersebut pada saat dihapus pencatatan sahamnya dari daftar Efek di Bursa.

4) Saham-saham yang berasal dari penjualan kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bapepam Nomor : SE-12/PM/1991 tanggal 7 Oktober 1991 dan saham-saham yang berasal dari penukaran efek konversi dari efek yang sudah tercatat di Bursa dibebaskan dari biaya pencatatan awal.

b. Biaya Pencatatan Tahunan (Annual Listing Fee). 95 1) Biaya pencatatan tahunan saham ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kelipatan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari jumlah modal disetor Perusahaan Tercatat yang bersangkutan, sekurangkurangnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 2) Dalam menghitung biaya pencatatan tahunan saham maka untuk kelipatan modal disetor yang kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 3) Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan beberapa kali pencatatan untuk jenis yang sama, biaya pencatatan tahunan dihitung berdasarkan jumlah kumulatif 95

Ibid., hal. 47


tersebut dan waktu pembayaran ditetapkan berdasarkan tanggal pencatatan yang paling awal dalam urutan tahun takwim.

c. Biaya Pencatatan Saham Tambahan. 96 1) Biaya pencatatan saham tambahan ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kelipatan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari Nilai Kapitalisasi Saham dengan ketentuan sekurang-kurangnya Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dan sebanyakbanyaknya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). 2) Dalam menghitung Nilai Kapitalisasi Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf G.3.a., maka kelipatan Nilai Kapitalisasi Saham yang kurang dari Rp 1.000.000.000,-

(satu

miliar

rupiah)

dibulatkan

keatas

menjadi

Rp

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 3) Dalam penghitungan biaya pencatatan awal saham tambahan, maka harga saham yang dipergunakan untuk menghitung Nilai Kapitalisasi Saham Perusahaan Tercatat adalah harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan di Pasar Reguler 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal persetujuan pencatatan saham tambahan. 4) Pencatatan saham dividen dan saham bonus yang dibagikan kepada Koperasi yang berasal dari saham yang belum dapat diperdagangkan (sesuai dengan Surat

96

Ibid., hal. 48


Edaran Ketua Bapepam No. SE-12/PM/1991 tanggal 7 Oktober 1991) tidak dikenakan biaya pencatatan tambahan.

d. Pembayaran Biaya Pencatatan : 97 1) Biaya pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf G.1., G.2. dan G.3., ditambah PPN sebesar 10 % (sepuluh perseratus). 2) Biaya pencatatan awal wajib dibayarkan ke Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan yang direncanakan. 3) Biaya pencatatan awal saham tambahan wajib dibayarkan ke Bursa selambatlambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan yang direncanakan. 4) Biaya pencatatan tahunan wajib dibayarkan ke Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal ulang tahun pencatatan awal.

C. Peranan Bapepam Dalam Menegakkan Hukum Pasar Modal Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) merupakan palang pintunya hukum pasar modal. Lembaga ini merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan law enforcement dari kaidah-kaidah hukum pasar modal. Karena itu apakah pasar modal akan menjadi lebih baik, lebih aman, adil dan tertib atau sebaliknya semain kacau, penuh trik-trik dan tipu muslihat dari para aktor pasar modal dan spekulan yang bringas dan penuh nafsu. Itu semua bergantung bagaimana bapepam tersebut membawa diri. Termasuk kerapihan sistem yang ada diBapepam, 97

Ibid., hal. 49


kejelasan aturan main dan yang paling penting: obsesi, visi, dan kesigapan dari orangorang yang duduk di Bapepam itu sendiri. Bapepam memang bertugas dan berfungsi sebagai ujung tombak dan front terdepan dalam menegakkan hukum pasar modal. Karena itu, ditangannyalah terletak baik-buruknya praktek pasar modal di Indonesia. 98

1. Rincian Tugas Bapepam Versi Undang-Undang Pasar Modal. Undang-undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 memberikan kedudukan kepada Bapepam sebagai lembaga yang “banci” dan “ambivalensi”. Disatu pihak ke pundak Bapepam dibebankan tugas yang luar biasa besar, tetapi dilain pihak kedudukannya secara lembaga birokrasi justru sangat kecil. Yakni hanya salah satu bagian dalam jajaran Departemen keuangan. Bapepam berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Demikian kata Undang-undang Pasar Modal Pasal 3

ayat 2, dimana

Undang-undang Pasar Modal memformulasikan kedudukan dan fungsi Bapepam secara multi formasi, yaitu secara (1) pengaturan umum dan (2) pengaturan terperinci serta (3) pengaturan sporadis. a. Pengaturan Umum Secara umum, Undang-Undang Pasar Modal mengatur kewenangan dan tugas Bapepam sebagai: 1) Lembaga pembina

98

Ibid., hal. 49-50


2) Lembaga pengatur 3) Lembaga pengawas Ketiga kewenangan tersebut haruslah dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan terciptanya suatu pasar modal yang: 1) Teratur 2) Wajar 3) Efisien 4) Melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan kewenangan Bapepam sebagai lembaga pengawas dapat dilakukan secara: 1) Preventif, yakni dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan 2) Represif, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi.

Fungsi Bapepam seperti tersebut, apabila dapat dilaksanakan dengan benar sebenarnya memang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pasar modal secara global. Sebab yang namanya Otoritas Pasar Modal, seperti juga SEC di USA itu, selalu mempunyai 3 fungsi utama, yaitu : 99

99

Ibid., hal. 50


1) Fungsi rule making. Dalam hal ini otoritas pengawas dapat membuat aturan-aturan main untuk pasar modal. Fungsinya seperti ini disebut juga fungsi quasi legislative power. Jadi merupakan kewenangan legislatif. 2) Fungsi adjudicatory. Ini merupakan fungsi otoritas pengawas untuk melakukan fungsinya sebagai quasi judical power. Jadi merupakan kewenangan judisial seperti yang dilakukan oleh suatu badan peradilan. Termasuk kedalam fungsi ini misalnya mengadili dan memecat atau mencabut izin ataupun melarang pihak-pihak pelaku di pasar modal untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan dipasar modal. 3) Fungsi investigatory-enforcement. Fungsi ini membuat otoritas pengawas mempunyai wewenang investigasi dan enforcement. Dan ini dilakukan dengan memberikan kepada Bapepam kewenangan penyelidikan dan penyidikan, yang membuatnya menjadi semacam pola khusus. 100 b. Pengaturan Terperinci Pengaturan tentang kewenangan Bapepam secara terperinci dapat diketemukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, yaitu sebagai berikut : 101 1) Memberikan izin usaha kepada para pelaku pasar modal 2) Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat.

100 101

Ibid., hal. 51-52 Ibid., hal. 53-57


3) Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara komisaris atau direksi menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan direktur yang baru. 4) Menentukan persyaratan dan prosedur pernyataan pendaftaran serta menyatakan,

menunda

atau

membatalkan

efektifnya

pernyataan

pendaftaran 5) Melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadinya peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang

pasar

modal

atau

peraturan

perundang-undangan

pelaksanaan lainnya. 6) Mewajibkan setiap pihak yang bersangkutan untuk: a) Menghentikan

atau

memperbaiki

iklan

atau

promosi

yang

berhubungan dengan kegiatan di pasar modal b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan tersebut. 7) Melakukan pemeriksaan terhadap: a) Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam


b) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang. 8) Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang bapepam sebagaimana dimaksud dalam point (7) tersebut di atas. 9) Mengumumkan hasil pemeriksaan 10) Guna kepentingan pemodal, membatalkan dan membekukan pencatatan suatu efek pada bursa efek. Atau menghentikan transaksi. 11) Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat. 12) Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga kliring dan Penjaminan. 13) Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal. 14) Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal. 15) Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknik atas perundangundangan pasar modal. 16) Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain dari Surat Pengakuan Utang, Surat Berharga Komersil, Saham, Obligasi, Tanda Bukti Utang, Mukhti : Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Pada..., 2008 USU e-Repository © 2008

Unit Penyertaan Kontrak Investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap Derivatif dan efek. 17) Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-undang pasar modal. c. Pengaturan Secara Sporadis. Selain dari kewenangan Bapepam seperti yang telah disebutkan di atas, yakni kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan terperinci. Masih ada lagi kewenangan Bapepam lain yang tersebar secara sporadis baik diberikan oleh Undang-undang Pasar Modal, yang pada prinsipnya merupakan penegasan atau pengejawantahan lebih lanjut dari kewenangan Bapepam seperti tersebut di atas. 102

2. Kewenangan Bapepam Sebagai Lembaga Pemeriksa Sebagai salah satu bentuk konkretisasi dari peran Bapepam sebagai lembaga pengawas adalah kewenangan Bapepam untuk melakukan pemeriksaan. Yakni pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal. Lihat Pasal 100 Undang-Undang Pasar Modal atau seperti yang dijelaskan dalam PP No.46 Tahun !995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal, bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data

102

Ibid., hal. 56


atau keterangan lainnya yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran atas perundang-undangan di bidang pasar modal.

Maka dalam rangka pelaksanaan tugasnya selaku lembaga pemeriksa tersebut, Bapepam dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: 103 a. Meminta keterangan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di Pasar Modal atau pihak lainnya jika dianggap perlu. b. Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di Pasar Modal untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu. c. Memeriksa atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di Pasar Modal atau pihak lainnya jika dianggap perlu. d. Menentukan syarat dan mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di pasar modal untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

103

Ibid., hal. 57


Suatu pemeriksaan oleh Bapepam baru dapat dilakukan jika: 104 a. Terdapat laporan, pemberitahuan atau pengaduan dan pihak tertentu tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. b. Tidak terpenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam atau pihak lain yang diperstaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam c. Terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam melakukan pemeriksaan, haruslah dipenuhi norma-norma yang disebut dengan norma pemeriksaan, yang terdiri dari: a. norma pemeriksaan yang menyangkut dengan pemeriksa; b. norma pemeriksaan yang menyangkut dengan pelaksanaan pemeriksaan; c. norma pemeriksaan yang menyangkut dengan para pihak yang diperiksa. a. Norma pemeriksaan yang menyangkut dengan pemeriksa : 1) Pada waktu melakukan pemeriksaan, tanda pengenal harus dimiliki oleh pemeriksa serta dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dari Ketua Bapepam. 2) Harus diberitahukan secara tertulis oleh pemeriksa kepada pihak yang diperiksa tentang akan dilakukannya pemeriksaan. 3) Oleh pemeriksa harus ditunjukkan kepada pihak yang diperiksa berupa tanda pengenal pemeriksaan dan surat perintah pemeriksaan. 104

Ibid., hal. 58


4) Pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa. 5) Laporan hasil pemeriksaan wajib dibuat oleh pemeriksa. 6) Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau yang diberitahukan kepadanya oleh pihak yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan. 105 b. Norma pemeriksaan yang menyangkut dengan pelaksanaan pemeriksaan : 1) Pelaksanaan pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang pemeriksa. 2) Tempat pelaksanaan pemeriksaan adalah kantor pemeriksa, di kantor atau di pabrik atau tempat usaha, tempat tinggal, atau tempat lainnya yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran terjadi. 3) Pada prinsipnya pemeriksaaan hanya dapat dilaksanakan pada jam dan hari kerja, tetapi dapat dilanjutkan diluar jam dan hari kerja apabila dipandang perlu. 4) Hasil dari suatu pemeriksaan wajib dituangkan dalam suatu laporan pemeriksaan. 5) Terhadap hasil pemeriksaan yang disetujui oleh pihak yang diperiksa, dibuat suatu surat pernyataan tentang persetujuannya itu dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. c. Norma pemeriksaan yang menyangkut pihak yang diperiksa : 105

Ibid., hal. 61


1) Pihak yang diperiksa mempunyai hak untuk minta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan kepadanya surat perintah pemeriksaan dan tanda pengenal 2) Pihak yang diperiksa mempunyai hak untuk meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan dari pihak pemeriksa. 3) Pihak yang diperiksa menandatangani surat pernyataan persetujuan tentang hasil pemeriksaan.

Selanjutnya pelaksanaan pemeriksaan terhadap pihak yang diperiksa harus didasarkan pada: 106 a. Pedoman Umum Pemeriksaan : 1) Pihak yang melaksanakan pemeriksaan adalah pemeriksa yang telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan dapat menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa. 2) Pemeriksa harus bekerja dengan jujur, wajar, bertanggungjawab, penuh pengabdian serta wajib menghindarkan diri dari tindakan yang merugikan kebebasan bertindak yang layak dan baik. 3) Laporan pemeriksaan mesti dapat memberikan gambaran yang sebenarnya dan mesti dibuat secara teliti dan akurat. b. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan : 1) Pelaksanaan pemeriksaan haruslah:

106

Ibid., hal. 62


a) dengan persiapan sebaik-baiknya b) dengan memperhatikan tujuan pemeriksaan c) dengan pengawasan dam bimbingan yang seksama terhadap pemeriksa. 2) Penentuan ruang lingkup pemeriksaan ditentukan berdasarkan kepada tingkatan petunjuk yang dipeoleh yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan satu sama lain, dilakukan melalui pencocokan, pengamatan, tanya jawab, dan data-data. 3) Kesimpulan yang ditarik haruslah didasari atas bukti yang berkaitan dengan lingkup pemeriksaan dan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan dibidang pasar modal. 107 c. Pedoman Laporan Pemeriksaan : 1) Dalam hal pemeriksa menyusun laporan pemeriksaan, wajib diperhatikan halhal sebagai berikut: a) sifat dari pelanggaran b) bukti atau petunjuk adanya pelanggaran c) pengaruh atau akibat dari pelanggaran d) perundang-undangan dibidang pasar modal yang dilanggar e) hal-hal lain yang diperlukan 2) Penyusunan laporan pemeriksaan haruslah secara jelas, terperinci, ringkas, serta memuat ruang lingkup yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

107

Ibid., hal. 62-63


3) Uraian dan kesimpulan haruslah didukung oleh alasan dan bukti yang cukup tentang ada tidaknya pelanggaran. Dalam PP No. 46 Tahun 1995 tersebut juga ditentukan tentang kewenangan para pemeriksa dalam hal melakukan tugas pemeriksaan, yaitu sebagai berikut: 108 a. Dapat meminta keterangan, konfirmasi, atau bukti yang diperlukan baik dari pihak yang diperiksa ataupun dari pihak-pihak lainnya. b. Dapat memerintahkan pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tersebut. c. Dapat memeriksa catatan, pembukuan, dan dokumen pendukung lainnya. d. Sepanjang diperlukan, dapat meminjam atau membuat salinan atas catatan pembukuan, dan dokumen lainnya. e. Dapat memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat penyimpanan catatan, pembukuan, atau dokumen lainnya. f. Dapat memerintahkan pihak yang diperiksa untuk mengamankan catatan, pembukuan atau dokumen lain yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana tersebut di atas.

3. Kewenangan Bapepam Sebagai Lembaga Penyidik Sesuai ketentuan dalam KUHAP, oleh Undang-Undang Pasar Modal diberikanlah wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pejabat pegawai negeri tertentu di lingkungan Bapepam. Mereka inilah yang dalam praktek sering disebut 108

Ibid.


dengan Polisi Khusus (Polsus), yang memang dimungkinkan oleh KUHAP Pasal 6 ayat (1) huruf b dari KUHAP menentukan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu dapat diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menjadi penyidik. Selanjutnya, kewenangan penyidikan dari Bapepam ini dapat diperincikan sebagai berikut: 109 a. Menerima laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal. b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal. c. Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal. d. Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal. e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal. f. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal.

109

Ibid., hal. 64-67


g. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal i. Menyatakan saat dimulai dan diberhentikannya penyidikan j.

Mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan dari tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

k. Memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan KUHAP l.

Meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu atau yang sering disebut dengan (PPNS) mempunyai hubungan yang erat dengan penyidik dari Kepolisian, karena penyidik dari kepolisian mempunyai kewenangan juga seperti yang dimiliki oleh PPNS yang menjadi penyidik dalam pasar modal


BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PUBLIK DALAM PENGHAPUSAN PENCATATAN (DELISTING) SAHAM PADA KEGIATAN PASAR MODAL INDONESIA A. Delisting dan Hakikat Bursa Efek Masalah delisting banyak mendapat liputan dan bahasan oleh media massa. Delisting adalah dikeluarkannya saham dari daftar saham di Bursa Efek. Dengan sendirinya saham yang bersangkutan tidak diperdagangkan lagi di Bursa Efek. Pada umumnya dikatakan bahwa alasan utama dari delisting adalah tidak likuidnya efek yang bersangkutan. Artinya, frekuensi perdagangan dari efek yang bersangkutan sangat minimal. Gejala ini juga dikenal dengan istilah saham tidur. Tidak ditelaah lebih lanjut apa sebab saham tidur. 110 Kebanyakan orang yang berbicara dan diliput oleh media massa, termasuk para petinggi Bapepam dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) maupun Bursa Efek Surabaya (BES) yang sekarang ini digabung menjdi BEI setuju bahwa saham harus di-delist kalau tidak likuid.

Bursa Efek adalah sarana untuk jual beli saham, yang dibuat demikian rupa, sehingga para pemodal kecil dapat membelinya, dan dengan demikian ikut memiliki perusahaan. Dalam hal obligasi, para pemodal kecil itu juga supaya dapat ikut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang obligasinya dipilih. Stock exchange is

110

Graham Bannock, R. E. Baxter, dan Evan Davis, Op. Cit., hal. 368


a market in which securities are bought and sold. Yang artinya adalah pasar bursa saham yaitu suatu pasar di mana surat-surat berharga dibeli dan dijual. 111

Masalah likuiditas tidak terpikirkan oleh para penggagas Bursa Efek. Mulamula perusahaan memperluas usahanya dengan modal yang berasal dari laba ditahan. Dalam pertumbuhannya, kesempatan bisnis yang muncul membutuhkan modal ekuiti yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh pengusaha. Maka dia menarik orang lain untuk berpartisipasi dalam modal ekuiti.

Partisipasi para pemilik modal ekuiti selalu terjadi langsung antara pemilik modal dan pengusaha yang menariknya sebagai partner usaha. Jelas bahwa banyak hambatannya. Antara pengusaha dan pemodal yang hendak ditarik olehnya sebagai partner harus saling percaya, dan saling mempunyai keyakinan bahwa mereka akan cocok untuk bekerja sama sebagai partner.

Daya kreasi dan daya inovasi manusia akhirnya menemukan sarana dengan cara membuat bukti kepemilikan dalam bentuk saham-saham dengan denominasi yang kecil. Setelah itu didirikanlah tempat bertemunya para pembeli saham dan emiten yang menjual sahamnya. Hakikat investor membeli saham ketika itu adalah ikut serta dalam memiliki perusahaan, yang maksudnya adalah menikmati laba perusahaan dengan cara menerima dividen secara teratur. Dengan membuat

111

Ibid.


saham berdenominasi

kecil,

banyak

orang

dapat

dilibatkan

ikut

serta

dalam kepemilikan perusahaan. 112

Tahap berikutnya adalah alangkah baiknya kalau yang memiliki saham itu dapat menjual sahamnya dengan mudah dalam hal dia membutuhkan uang tunai. Maka saham-saham itu dibuat atas unjuk atau aan toonder, sehingga siapa saja yang memiliki dan dapat menunjukkan kepemilikannya atas saham dengan sendirinya adalah pemilik perusahaan. Yang primer adalah kepemilikan perusahaannya. Artinya, yang primer adalah keterlibatan sebagai pemilik yang akan menikmati deviden.

Devidends is one basic reason for an investor to purchase the shares of a corporation. Or a distribution of cash or stock is ussualy referred to as a dividend. Devidends adalah satu alasan dasar untuk suatu investor untuk membeli saham dari suatu korporasi. Atau suatu distribusi tunai atau bursa biasanya dikenal sebagai suatu deviden. 113

Penentuan harga saham tidak dapat hanya didasarkan atas nilai bukunya saja, karena perusahaan mempunyai goodwill, yaitu kemampuannya membuat laba di masa mendatang. Maksud perusahaan didirikan adalah untuk selama-lamanya atau perpetual. Nilai kontan dari proyeksi laba yang perpetual ini yang ikut menentukan harga saham. Pemilik saham yang ingin menjual mempunyai harga yang menurutnya

112

Dikutip dari http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/04/07/38.html, Op. Cit.,

hal.6 113

Robert W. Emerson, Op. Cit., hal. 276


pantas, dan hanya dengan harga ini sebagai minimumnya dia bersedia menjual sahamnya. Pembeli juga mempunyai penilaiannya sendiri, yang hanya atas dasar harga ini sebagai maksimumnya dia bersedia membeli saham yang bersangkutan. Terjadilah interaksi antara permintaan dan penawaran, sehingga terbentuklah transaksi dan harga.

Dengan demikian harga yang terbentuk pada setiap transaksi bisa naik turun. Harga yang naik turun ini menarik orang untuk berspekulasi. Lahirlah golongan spekulan, yang maksudnya berjual beli saham adalah untuk menikmati capital gain dengan berani mengambil risiko menderita capital loss. 114

Jadi membeli saham dengan maksud memiliki untuk selama-lamanya, secara fundamental berbeda dengan membeli saham dengan maksud dijual segera setelah harganya naik. Yang pertama lebih bersifat investasi, sedangkan yang kedua bersifat spekulasi. Maka ada yang berpendapat, bahwa spekulasi atau berjual beli saham untuk mengejar capital gain adalah penyimpangan, atau ekses yang tidak dapat dihindarkan dari tujuan semula, yaitu memberi kesempatan kepada pemodal kecil yang anonim

untuk

ikut

serta

dalam

kepemilikan

perusahaan.

Juga

memberi kesempatan kepadanya untuk dapat mencairkan uangnya lagi dengan mudah kalau dia membutuhkan uang. Likuiditas saham penting, tetapi sebatas

114

Dikutip dari http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/04/07/38.html, Op. Cit., hal.

8


kebutuhan mereka yang benar-benar terjepit membutuhkan uang, supaya dapat menjual sahamnya dengan cukup lancar.

Bagaimana bisa menjaga atau meningkatkan likuiditas Bursa Efek kalau tidak ada kelompok manusia yang selalu akan bersedia membeli dan menjual saham asalkan harganya cocok baginya. Kelompok manusia ini muncul dengan sendirinya, karena mereka tidak bermaksud ikut memiliki perusahaan, melainkan ingin berjudi karena harga saham yang naik turun. Mereka adalah para spekulan profesional.

Karena dianggap ekses, maka banyak yang risau ketika ekses ini menjadi dominan.

Antara

lain

adalah

Prof.

Louis

Loewenstein

yang

mengemukakan kerisauannya di dalam bukunya yang berjudul What is Wrong with Wall Street. Sebuah LSM berkedudukan di Swiss yang bernama Fondation pour le progres de l'Homme juga menunjukkan kerisauannya dalam publikasinya yang berjudul Financial Markets : Impossible Mission. 115

Mereka merisaukan bahwa dominasi dan ulah para spekulan sudah demikian kebablasannya,

sehingga

spekulasi

mempunyai

kehidupan

sendiri

yang terlepas sama sekali dari isi dan kondisi dari perusahaan-perusahaan yang diwakili oleh saham-saham yang diperdagangkan. Louis Loewenstein mengatakan, perusahaan itu setiap harinya membuat laba secara perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit. Juga tidak diketahui berapa rugi/laba setiap harinya. Tetapi beberapa kali

115

Ibid


sehari, sahamnya ditransaksikan dengan gaduh dan gegap gempita beserta fluktuasi harganya yang riuh rendah. 116

Mungkinkah bahwa saham yang dimiliki secara merata oleh ratusan ribu investor itu tidur, karena kinerjanya terlampau bagus, sehingga pemiliknya yang ratusan

ribu

itu

merasa

sayang

menjualnya.

Mereka mempertahankan

kepemilikannya, karena dividen yang diterimanya secara teratur setiap tahunnya memberi return yang sangat memuaskan baginya. Justru saham yang demikian ini harus di-delist dari Bursa Efek.

Likuiditas

Bursa

Efek

memang

sangat

penting,

tetapi

sebenarnya

adalah peyimpangan dari tujuan semula dari Bursa Efek. Likuiditas tidak akan besar kalau Bursa Efek tidak dihuni oleh banyak spekulan. Namun dominasi dan ulah para spekulan sudah demikian kebablasan, sehingga membuat pusing banyak ahli tanpa mengetahui bagaimana solusinya. 117

Mungkinkah

perusahaan

yang

tidak

ada

kecuali

di

atas

kertas

mempunyai harga di Bursa Efek. Dan mungkinkah perusahaan kertas yang demikian ini saham-sahamnya diperdagangkan secara intensif sehingga sangat likuid. Hal tersebut sangat mungkin. Skandal seperti ini pernah terjadi di Kanada dan AS melalui perusahaan reksa dana International Overseas Sevices, yang merugikan cukup banyak investor Indonesia. 116 117

Ibid. Ibid., hal. 9


Jadi likuiditas sebagai hasil dari spekulasi intensif karena permainan naik turunnya harga adalah ekses dari Bursa Efek, tetapi ternyata ada gunanya. Maka kita manfaatkan. Tetapi tidak berarti bahwa kita lantas melupakan sama sekali hakikat Bursa Efek, dan lalu menjadikan likuiditas sebuah supremasi yang begitu mutlaknya, sehingga yang kurang likuid harus di-delist, dan emiten harus merekayasa membuat sahamnya likuid, dan sebagainya. 118

Sepanjang yang dapat penulis amati, tidak benar bahwa di luar negeri dan di negara-negara yang sudah maju, saham yang tidur di-delist. Banyak sekali saham yang sangat bagus dan tidur. Di sana istilahnya "mutiara yang terpendam". Ini adalah "makanan" para analis yang sangat ahli, yang membelinya saham didasarkan atas analisa fundamental.

Seseorang bisa menjadi milyuner, karena dia melakukan analisa perusahaanperusahaan yang tidak likuid, yang biasanya juga

undervalued. Lantas dia

menghitung, kalau dia membeli saham yang bersangkutan dengan harga yang berlaku apakah deviden yang dia peroleh memadai? Tentu diteliti, apakah selama bertahuntahun labanya stabil, dan apakah perilaku manajemen konsisten dalam membagi dividen. Cukup banyak yang memberikan return yang tinggi dari dividennya saja. Saham-saham yang demikian itu justru saham yang tidur, karena "terpendam". Dengan membeli dan menahan saham yang demikian, investor tidak gugup kalau harga saham tidak naik atau bahkan jatuh. Dengan harga yang dia bayar, dia setiap 118

Ibid., hal. 10-12


tahunnya sudah mendapat return yang sesuai dengan harapannya. Saham yang demikian itu adalah "mutiara" yang pada suatu hari akan dikenali dan ditemukan orang. Perdagangan akan menjadi ramai, dan harganya akan melonjak-lonjak. Guru besar saya menekuni saham-saham tidur yang seperti ini, dan setiap kali dia memperoleh kelebihan nilai/harga jual diatas nilai/harga beli yang biasa disebut dengan capital gain setelah sekian lamanya menikmati return yang memadai dari deviden yang diterimanya secara langgeng. Di Indonesia tidak boleh ada sahamsaham yang demikian, karena akan di-delist semuanya. Bukankah ini sangat tragis, dan penjelmaan dari ketidakmengertian hakikat Bursa Efek. 119

Penulis

setuju

delisting

kalau

perusahaan

sudah

bangkrut.

Kebangkrutannya diumumkan dengan melampirkan laporan keuangan. Lalu di-delist, supaya tidak

ada

yang

terjerumus

pada

pembelian

perusahaan

kertas.

Perusahaan yang sudah bangkrut, tetapi tidak diketahui oleh investor publik masih bisa likuid, harganya naik turun, sehingga melibatkan para pemain naik turunnya harga ketimbang melihat isi dan kondisi perusahaan.

Dengan modal yang tidak terlampau besar kita bisa saja merekayasa transaksi sampai sahamnya likuid dan harganya berfluktuasi. Rekayasa semu seperti ini

119

Ibid.


dianjurkan supaya dilakukan oleh emiten. Dikatakan bahwa emiten harus membuat sahamnya likuid. 120

B. Peluang dan Risiko Investasi Saham Membeli atau memiliki saham tidak ubahnya seperti menabung atau cara berinvestasi

lainnya.

Pilihan

investasi

terhadap

saham

tergantung

pada

kemampuannya memberikan imbalan. Kalau sekarang deposito memberikan imbalan atau suku bunga 6% 121 , tentu kita akan bersedia membeli saham tersebut jika saham itu mampu memberikan imbalan jauh lebih besar dari 6%. Jadi, umumnya orang memilih saham karena potensi imbalannya jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan jenis investasi lain. Kelebihan memiliki saham adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tinggi. Keuntungan tinggi biasanya sangat bergantung kepada perkembangan perusahaan penerbitnya. Bila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar, ada kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan yang besar juga. Karena bisa diharapkan, sebagian laba yang besar itu akan dibagi kepada pemegang saham (dibayarkan sebagai dividen). 122

Selain mendapat penghasilan dari dividen, ada kemungkinan juga, pemilik saham mendapatkan penghasilan dari capital gain. Capital gain merupakan kelebihan nilai (harga) jual di atas nilai (harga) beli. Misalnya, Aming membeli 1.000 lembar saham PT X di pasar perdana (pasar saat saham belum dicatatkan/diperdagangkan di 120

Ibid. Peraturan BI tentang Suku bunga 122 Dikutip dari www.detikfinance.com, Op. Cit., hal. 4 121


bursa efek) dengan harga Rp 100,00 per lembar. Kemudian, Aming menjual saham PT X itu seharga Rp 120,00 sehari setelah saham PT X diperdagangkan di bursa (pasar sekunder). Dalam keadaan ini, Aming mendapat capital gain Rp. 20.000,00 (Rp 20 per saham (atau 120-100) x 1000 lembar saham).

123

Agar kita mendapat

capital gain jelas harus bisa melakukan penjualan saham di atas harga belinya. Persoalannya adalah kapan seseorang bisa membeli saham di harga yang rendah, dan kemudian menjualnya di harga yang lebih tinggi.

Berinvestasi di saham mengandung risiko yang cukup tinggi karena pemodal bisa kehilangan semua modal yang telah diinvestasikannya. Hal ini dapat terjadi apabila perusahaan penerbit sahamnya bangkrut (pailit). Jika suatu perusahaan publik dilikuidasi karena bangkrut, hak klaim dari pemegang saham ada pada prioritas yang paling akhir. Pemegang saham mendapat bagian kekayaan perusahaan yang dilikuidasi, setelah semua kewajiban perusahaan tersebut dilunasi.

Risiko lain adalah risiko delisting. Suatu saham mengalami delisting jika saham tersebut dikeluarkan dari bursa. Dengan kata lain tidak diperdagangkan lagi di bursa efek. Delisting dapat terjadi misalnya karena permohonan emiten yang bersangkutan (voluntary delisting) atau dihapus pencatatan sahamnya oleh bursa sesuai dengan peraturan bursa.

123

Ibid., hal. 5


Secara normal, artinya di luar kepailitan dan delisting, risiko potensial yang akan dihadapi pemodal hanya dua, yaitu tidak menerima pembayaran dividen dan menderita capital loss.

124

Kalau ingin mendapatkan dividen, kita biasanya harus

bersedia menahan atau memegang saham yang kita beli dalam waktu yang relatif lama, paling tidak satu tahun. Namun, bisa juga tidak perlu terlalu lama menahan saham. Hal ini dapat terjadi apabila kita melakukan pembelian saham menjelang emiten membayar dividen (pada masa cum dividen).

Setiap tahun, emiten wajib menerbitkan laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, terlihat keuntungan atau kerugian perusahaan pada tahun bersangkutan. Jika mengalami keuntungan, laba ini akan dibagi dua. Sebagian dibagikan sebagai dividen, yang merupakan penghasilan pemegang saham. Sedangkan yang lainnya merupakan laba ditahan, yang digunakan untuk pengembangan usaha. Proporsi pembagian laba ditahan dan dividen ini tergantung keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Untuk mendapatkan pertumbuhan yang tinggi perusahaan membutuhkan sejumlah investasi besar. Hal ini jelas akan memengaruhi keputusan pembayaran dividen. Sehingga, proporsi dividen yang dibayarkan akan lebih kecil dari proporsi laba yang ditahan. Namun, sepanjang penggunaan laba ditahan tersebut memang benar untuk keperluan investasi yang menguntungkan buat perusahaan, investor tidak perlu khawatir karena perusahaan tersebut memiliki prospek sangat cerah dan dapat 124

Ibid., hal. 5-6


menghasilkan keuntungan besar. Biasanya akan terefleksikan dalam harga saham. Harga saham tersebut akan mengalami kenaikan. Investor yang memiliki saham itu dapat memperoleh keuntungan (capital gain). Sehingga, walaupun dividen yang kita terima tidaklah besar, namun kita memperoleh capital gain. 125

C. Kendala-Kendala Bapepam Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Terciptanya kepastian hukum tercermin dalam pembentukkan UndangUndang Pasar Modal dengan tujuan untuk melindungi kepentingan investor di pasar modal dari praktek curang dan kejahatan pasar modal. Hal tersebut dikarenakan investor adalah pihak yang lemah posisinya dalam menerima segala resiko yang dapat menyebabkan kerugian dari nilai posisi investasi yang mereka lakukan di pasar modal. 126 Kepastian hukum akan mewujudkan suatu pasar yang teratur, wajar dan kompetitif, dengan tetap memberikan perlindungan maksimal kepada investor yang menempatkan dananya di pasar modal. 127 Bapepam selaku regulator berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan hukum kepada investor publik melalui penetapan ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh Emiten yang akan go private. Akan tetapi setelah Emiten tersebut menyelesaikan semua prosedur dan diakhiri dengan pelaporan kepada Bapepam maka

125

Ibid., hal. 9-11 Indra Safitri, Op. Cit., hal.6. 127 Ibid., hal.16. 126


perseroan tidak diwajibkan lagi untuk melakukan kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Hal ini belumlah mencukupi untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham publik yang pada saat penawaran tender tidak mau menjual sahamnya atau karena dia memberikan suara tidak setuju pada saat RUPS Independen. Meskipun dalam surat ketua Bapepam tersebut mewajibkan Perseroan untuk tunduk kepada Pasal 55 angka 1 huruf a UUPT No.1 Tahun 1995 sekarang diubah menjadi UU No.40 Tahun 2007 dengan harga yang wajar minimum harga pada saat penawaran tender dilakukan, akan tetapi setelah Perseroan tersebut menjadi Perseroan Tertutup, maka akan menjadi pertanyaan apakah Perseroan tersebut tetap akan mematuhi Surat Ketua Bapepam tersebut. Kendala bagi Bapepam untuk tetap membela kepentingan publik belumlah menyentuh sampai pemegang saham publik yang terakhir, karena sebagai perusahaan tertutup maka Perseroan tidak tunduk lagi kepada ketentuan pasar modal. Dalam surat edaran yang disampaikan kepada pemegang saham terdapat kalimat yang dicetak dalam huruf tebal sehingga langsung menarik perhatian pembaca, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi yang diungkapkan dalam surat edaran ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan dan

keyakinan mereka, tidak ada fakta penting dan terkait lainnya yang tidak


diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam surat edaran ini menjadi tidak benar atau menyesatkan. Dalam analisis penulis, kalimat diatas akan menjadi sia-sia jika direksi dan dewan komisaris perseroan tidak mau membagi pengetahuan mereka mengenai informasi yang berkaitan dengan prospek perusahaan ke depan. Dimana informasi tersebut biasanya dimiliki oleh pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama atau mungkin juga dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris. Sedangkan Bapepam sendiri sudah berusaha melakukan penelaahaan dari aspek keterbukaan, akuntansi dan hukum untuk lebih memberikan keterbukaan informasi bagi pemegang saham dalam rangka perlindungan hukum bagi pemegang saham publik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka selaku pemegang saham wajib membaca surat edaran tersebut sehingga nantinya mereka tidak dirugikan akibat kurang lengkapnya informasi termasuk prospek kedepan dari perusahaan dalam pengambilan keputusan terhadap rencana go private. Jadi dalam hal ini investor harus lebih jeli lagi dalam menetapkan keputusannya, meskipun dalam surat edaran dinyatakan juga bahwa jika ragu mengenai aspek apapun dari surat edaran ini atau mengenai tindakan yang harus diambil, maka haruslah berkonsultasi dengan wakil pedagang efek anda atau wakil perusahaan efek terdaftar lainnya, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan atau penasehat profesional lainnya. Karena Bapepam tidak memberikan surat pernyataan efektif ataupun kecukupan informasi yang disampaikan dalam surat edaran, menyebabkan pemegang


saham harus menggali dan mencari keterbukaan informasi yang mungkin tidak dibagi kepada mereka. 128 Maksudnya adalah Komisi Sekuritas dan Bursa Saham (SEC) merupakan agen pemerintah pusat Amerika Serikat untuk peraturan pasar di dalam surat-surat berharga, yang disediakan pada tahun 1934 untuk mengurus surat-surat berharga itu dan Akta Tindakan Pertukaran (SEA) tahun 1933 dan 1934, itu memerlukan kebanyakan surat-surat berharga menawarkan akan dijual untuk dicatatkan. 129 The SEC does not approve the securities; it attempts to assure full and complete disclosure of material information concerning the issuer, underwriters, and securities. Maksudnya yaitu SEC yang tidak menyetujui surat-surat berharga itu, mencoba untuk meyakinkan penuh dan melengkapi keterbukaan informasi material mengenai pemegang saham, penanggung, dan surat-surat berharga. 130 Fungsi prinsip keterbukaan pasar modal, yaitu pertama, prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. 131 Kedua, prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien.

132

Ketiga

prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (Fraud). 133

128

Nasarudin Irsan, dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2004., hal. 71-75 129 Securities and Exchange Commission (SEC) is the US Federal agency for the regulation of the markets in securities, set up in 1934 to administer the Securities and Exchange Act (SEA) 1933 and 1934, that require most securities offered for sale to be registered. Lihat Heller, Disclosure Requirements Under Federal Securities Regulation, Bussiness Law, 16th Edition, 1961, hal. 300, Lihat Harry G. Henn And John R. Alexander, Op. Cit., hal. 806 130 Ibid., hal. 349 131 Bismar Nasution, Op. Cit., hal. 9 132 Ibid., hal. 10 133 Ibid., hal. 11


Dalam UUPM tidak ada satupun ketentuan yang menyinggung berakhirnya suatu perusahaan publik menjadi perusahaan tertutup, sehingga meskipun perusahaan tersebut telah menjadi perusahaan tertutup, maka yang diberhentikan hanyalah kewajiban pelaporannya saja, sedangkan nama perusahaannya tetap menggunakan kata “Tbk”. Dalam catatan Bapepam. Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya Bapepam bisa menggunakan UUPT sebagai dasar efektifnya perusahaan tersebut keluar dari pasar modal, karena banyak juga ketentuan Bapepam yang menggunakan sumber dari UUPT sebagai dasar hukumnya. Apakah dengan begitu Bapepam masih bisa mencampuri urusan dari perusahaan yang telah melakukan voluntary delisting atau go private. Maka yang jadi pertanyaan lagi adalah apakah dasar hukum UUPM masih bisa digunakan Bapepam untuk menjangkau perlindungan kepada pemegang saham publik yang masih tersisa setelah perusahaan berubah status. Mungkin ke depan nantinya diperlukan aturan khusus yang bisa memberikan perlindungan penuh kepada pemegang saham publik meskipun perusahaan tersebut telah go private. Selain persyaratan ketentuan yang diwajibkan oleh Bapepam, maka ketentuan penghapusan pencatatan (delisting) di Bursa Efek Indonesia juga berlaku bagi go private kecuali saham perseroan tidak tercatat di BEI. Keluarnya Perusahaan Publik atau perusahaan tercatat (Emiten) dari bursa akan langsung berdampak pada hilangnya poptensi pendapatan BEI. Satu perusahaan go private akan menghilangkan pendapatan setidaknya Rp.25 juta hingga Rp.100 juta pertahun yang berasal dari iuran pencatatan (listing fee). Tergantung perusahan itu


likuid atau tidak, kalau likuid maka transaksi sahamnya ramai, transaction fee-nya lebih banyak. Sedangkan listing fee tergantung besarnya Emiten. 134 Apabila trend untuk go private semakin banyak, maka akibat langsungnya adalah terganggungnya proses demutualisasi bursa yang bercirikan organisasi yang berorientasi profit. Sehingga secara tidak langsungnya adalah terganggunya kelangsungan hidup dari bursa efek itu sendiri, apabila hal tersebut berlangsung lama maka tidak menutup kemungkinan bursa efek tutup. Melepas saham perusahaan (going public) adalah pintu terakhir pembiayaan perusahaan setelah pintu pembiayaan dengan berutang pada bank atau menerbitkan obligasi (debt financing) tertutup karena leverage ratio perusahaan sudah pada tahap membahayakan. Dimata pemegang saham mayoritas, terminologi investor sendiri mengundang kecurigaan. Aktivitas investasi memiliki antonim divestasi. Investor akan berinvestasi saat harga efek kemurahan (undervalued) dan menjual saat kemahalan (overvalued). Investor datang dan pergi, sehingga pemegang saham pengendali akan memandang investor sebagai pengambil alih perusahaan yang bebas (free rider). Sehingga sehebat apapun Undang-undang Perseroan Terbatas, tidak akan pernah berhasil melindungi investor. UUPT merupakan undang-undang yang mengatur tata kelola perusahaan dalam hubungannya dengan pemegang saham, tanggung jawab direksi, pelaporan kinerja dan sebagainya. Bapepam sebagai

134

Media Indonesia, Op. Cit., hal. 4


pengadministrasi UU Pasar Modal harus bertindak sebagai pelindung investor. Bapepam harus menjalankan fungsi “investor’s advocate”. 135 Kendala lainnya yaitu dalam rangka melindungi kepentingan pemegang saham publik, pelaksanaan go private harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang benturan Kepentingan Transaksi tertentu Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000. Apabila hal ini tidak dilakukan pengkajian mendalam, maka akan menimbulkan tirani minoritas terhadap mayoritas. Sehingga nantinya Bapepam bisa menetapkan suatu aturan yang tidak semata-mata menimbulkan tirani minoritas saja akan tetapi juga melindungi investor lainnya yang kebanyakan adalah investor asing, apakah hal demikian mutlak juga berlaku di pasar modal negara lain. Kendala lain bagi industri pasar modal adalah tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh Emiten atau perusahaan publik antara lain biaya penawaran umum, biaya kewajiban pelaporan misalnya pencetakan laporan tahunan, biaya bagi profesi penunjang pasar modal seperti konsultan hukum, akuntan, notaris, dan penilai, belum lagi biaya pencatatan. Mengenai kekhawatiran saham suatu emiten akan terkena penghapusan dari daftar pencatatan efek (delisting), Kepala Divisi pencatatan Sektor Rill BEI Yose Rizal mengatakan peraturan pencatatan BEI yang baru tidak lagi mengacu pada

135

Anonim, “Spin Off”, “Go public” Tanpa Pernyataan Pendaftaran?”, Kompas, 4 Maret

2005.


jumlah saham, apabila perusahaan itu sudah tercatat di bursa. Ketentuan jumlah saham tersebut, hanya berlaku saat penawaran umum perdana. 136

136

Anonim, “Khawatir go Private, Peraturan Tender offer Dikaji”, Majalah Bisnis, 3 Juni

2005.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan proses go private suatu perusahaan publik adalah : a. Delisting b. Persetujuan Bapepam untuk go private. Kedua tahapan tersebut tentunya harus disetujui oleh pemegang saham independen di dalam RUPS. Langkah pertama adalah delisting saham dan bursa efek dimana perusahaan publik tersebut tercatat. Dengan dilakukannya delisting, maka saham-saham perseroan tersebut sudah tidak dapat diperdagangkan lagi di bursa efek. Selanjutnya melalui persetujuan Bapepam, pemegang saham mayoritas harus membeli kembali saham-saham yang dimiliki oleh publik dengan harga yang wajar. Bagi perusahaan yang akan melakukan voluntary delisting atau go private di wajibkan oleh Bapepam untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Independen, dimana hal tersebut wajib dilakukan oleh perusahaan yang akan melakukan voluntary delisting atau go private guna melindungi kepentingan pemegang saham publik atau minoritas. Perlindungan hukum dalam penawaran tender adalah dalam hal harga saham, dan adanya kesempatan yang sama bagi semua pemegang saham publik untuk menjual saham yang dimilikinya. 2. Bapepam menetapkan kriteria penentuan harga saham untuk memberikan perlindungan mengenai kewajaran harga saham. Faktor lain selain kewajaran


harga saham adalah harga yang menarik minat pemegang saham publik untuk melepaskan atau menjual sahamnya dalam penawaran tender. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Bapepam kepada pemegang saham publik yang tidak setuju dengan rencana emiten atau perusahaan publik yang melakukan go private atau tidak mau menjual sahamnya kepada pihak yang melakukan penawaran tender, adalah saham publik tersebut wajib dibeli oleh perseroan dengan harga sebagaimana ditetapkan dalam penawaran tender yang telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan telah diubah menjadi Pasal 62 ayat (1) UUPT No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pelindungan investor tersebut antara lain pengawasan terhadap kepatuhan perseroan setelah go private apakah perseroan tersebut tetap akan mematuhi surat Ketua Bapepam tersebut berkaitan dengan kewajaran harga saham bagi pemegang saham publik yang pada saat penawaran tender tidak mau menjual sahamnya yaitu karena dia memberikan suara tidak setuju pada saat RUPS Independen. Ketentuan di bidang pasar modal yang ada telah cukup memadai memberikan perlindungan hukum bagi investor publik, antara lain dengan memperbesar korum kehadiran pemegang saham independen dianggap lebih memberikan perlindungan kepada pemegang saham independen itu sendiri. Selain itu perlindungan hukum kepada pemegang saham publik itu yaitu dalam pelaksanaan RUPS Independen itu sendiri, penelaahan aspek keterbukaan, akuntansi dan hukum atas kecukupan informasi yang Mukhti : Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Pada..., 2008 USU e-Repository © 2008

diungkapkan dalam surat edaran, dan kewajaran penentuan harga saham pada saat penawaran tender. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Bapepam selaku regulator sudah mencukupi dalam hal perusahaan akan melakukan go private, tetapi masih belum cukup memadai ketika perusahaan selesai melakukan go provate, meskipun belum sepenuhnya menyentuh kepada pemegang saham publik yang tidak mau menjual sahamnya atau tidak menyetujui voluntary delisting atau go private setelah perusahaan berubah menjadi tertutup. Dikarenakan Bapepam melepaskan aspek perlindungan hukumnya sebatas kepada Pasal 62 UUPT No.40 Tahun 2007, tanpa membuka akses bagi pemegang saham publik tadi tetap mendapatkan perlindungan hukum dari regulator.

B. Saran Penulis memberikan beberapa saran-saran antara lain : 1. Bapepam selaku regulator di bidang pasar modal, sejak awal mulai terjadinya proses melakukan voluntary delisting atau go private tahun 1996 wajib mengeluarkan aturan baku yang diharapkan bisa memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku pasar modal antara lain emiten atau perusahaan publik, investor baik itu investor minoritas dan pasar pada umumnya yang tidak terdapat dalam UU PT No.40 tahun 2007 2. Pemberian incentive dan penerapan kebijakan yang dapat mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik dapat mengurangi intensitas perusahaan yang akan melakukan voluntary delisting Mukhti : Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Pada..., 2008 USU e-Repository © 2008

atau go private.Incentivive ini dapat berupa pengurangan biaya pada saat go publik, pengurangan pajak, dan lainnya. 3. Bapepam perlu melakukan kajian yang berkaitan dengan kebijakan Bapepam mengapa perusahan melakukan voluntary delisting atau go private, karena ketentuan-ketentuan yang ada sekarang ini bisa menjadi pemicu perusahaan untuk melakukan voluntary delisting atau go private, misalnya reverse stock split, take offer, tender offer, merger dan buy back. setelah perusahaan melakukan voluntary delisting atau go private dalam perlindungan hukum kepada pemegang sahamnya yang tidak setuju dalam RUPS Independen atau tidak mau menjual sahamnya dalam penawaran tender adalah dengan tetap konsisten memberikan perlindungan hukum tersebut dengan mewajibkan perseroan untuk menuangkannya dalam surat pernyataan direksi perseroan atau oleh Bapepam selaku regulator.


DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala, Hukum Ekonomi Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. -------------, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Ali, Chidir, Badan Hukum, Bandung: Alumni, 1991. Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Anonim, Koran Media Indonesia, “Langkah Go Private Masih Wajar”, Lihat www.mediaindo.com/ Edisi Cetak, Rubrik Editorial, Tanggal 16 November 2005, Diakses tanggal 21 Mei 2008 Anonim, “Khawatir go Private, Peraturan Tender offer Dikaji”, Majalah Bisnis, 3 Juni 2005. Anonim, “Spin Off”, “Go public” Tanpa Pernyataan Pendaftaran?”, Kompas, 4 Maret 2005. Anonim, Koran Medan Bisnis, Rubrik Ekonomi, 12 Januari 2007 Arief, Barda Nawawi., Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998. Ashshofa, Burhan, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta : Rineka Cipta,, 2004. Bannock, Graham, R. E. Baxter, And Evan Davis, The Penguin Dictionary Of Economics, Seventh Edition, Kanada: Penguin Books Bapepam, Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004, Jakarta: Bapepam dan Departemen Keuangan, 1999 Benoit, B., Companies and Finance: UK: Professional expenses prove a deterrent to maintaining stock market exposure: but costs of public-to-private deals can also be considerable, Bertrand Benoit reports, in the Financial Times of August 31, 1999 Emerson, Robert W., Bussiness Law, Fourth Edition, Florida: Barron’s


Fuady, Munir, Pasar Modal Modern, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. ---------------, “Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek”, Buku kesatu, Bandung: PT Citra Adithya Bakti, 1996. ---------------, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Kedua, Bandung: PT Citra Adithya Bakti, 1994 ---------------, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Ketiga, Bandung: PT Citra Adithya Bakti, 1996 ---------------, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Bandung: PT Citra Adithya Bakti, 1995. ---------------, Hukum Tentang Perkreditan Kontemporer. Bandung: PT Citra Adithya Bakti, 1996. Garner, Bryan A., “Black Law Dictionary-Seventh Edition”, Inggris :West Law Group, 1999 Hartini, Rahayu,Hukum Komersil, Malang: UMM Press, 2005. Heller, Disclosure Requirements Under Federal Securities Regulation, Bussiness Law, 16th Edition, 1961 Irsan, Nasarudin, dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, , Jakarta: Prenada Media, 2004. J.Bond, Helen & Peterkan, Business Law, London: Blackstone Press Umited,1995. Jensen, M.C., Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review 76, 1986. ---------------, The eclipse of the public corporation. Harvard Business Review 67, 1989. Kaplan, S.N., a. The effects of management buyouts on operating performance and value. Journal of Financial Economics 24, 1989 ---------------, b. Management buyouts: evidence on taxes as a source of value. Journal of Finance 44, 1989 Kretarto, Agus, Investor Relations, Jakarta: Grafiti Press, 2001. Mukhti : Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Pada..., 2008 USU e-Repository © 2008

Kansil, C.S.T., dkk, Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997. Kusumaatmadja, Mochtar Pengantar Ilmu Hukum, Buku I, Bandung: Alumni, 2000 Lowenstain, L., Management buyouts. Columbia Law Review 85, 1985. Mahmud, Peter Marzuki, “Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005. Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1996. Murphy, K.J., Corporate performance and managerial renumeration: an empirical analysis, Journal of Accounting and Economics 7, 1985. Nasution, Bismar, Keterbukaan dalam Pasar Modal, Jakarta : FH UI, 2001. Opler, T., Titman, S., The determinants of leveraged buyout activity: Free cash flow versus financial distress costs. Journal of Finance 48, 1993. Pranoto,Toto, ”Quo Vadis Good Corporate Governance”, Usahawan No.08, Tahun XXIX, Agustus, 2000. Rachmadi, F., “Public Relations Dalam Teori dan Praktek-Aplikasi dalam Badan Usaha Swasta dan Lembaga Pemerintah, Jakarta: Gramedia Pustaka Media, 1994. Republik Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Republik Indonesia, Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Safitri, Indra, Transparansi, Independensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal, cet 1., Jakarta: Go Global Book & Publication Book Division, 1998. Salman, Otje, Anton F Susanto, Teori Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2004 Saliman, Abdul R, dkk. Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Jakarta: Prenada Media, 2005. Seligman, Joel., “Colloquim The SEC’s Unifinished Soft Information Revolution”, Fordham law Review, vol.63, 1995. Setiawan, R.,. Pokok-Pokok Hukum Perikatan”, cetakan kedua., Bandung: Bina cipta, 1979. Mukhti : Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Pada..., 2008 USU e-Repository © 2008

Simanjuntak, Pangaribuan, Emmy, ”Hukum Dagang Surat-Surat Berharga”, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1993. Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal”, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1997. Surya, Indra, “Penerapan Good Corporate Governance, Jakarta: Kencana, 2006. Suta, I Putu Gede Ary, Menuju Pasar Modal Modern, Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000. Usman, Marzuki, Singgih Riphat, dan Syahrir Ika, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter dan IBI, 1999. Winarto, Jassoed., Pasar Modal Indonesia: Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ, Jakarta: Sinar Harapan, 1997.


DAFTAR ISTILAH Absolute Majority ADPT Annual listing fee Appraisal right

: Suara terbanyak mutlak. : Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. : Biaya pencatatan tahunan. : Hak pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham. Asimmetric information : Informasi asimetris Bapepam : Badan Pengawas Pasar Modal. Bargaining position : Posisi tawar. BEI : Bursa Efek Indonesia. BEJ : Bursa Efek Jakarta. BES : Bursa Efek Surabaya. Capital gain : Laba dari penjualan aktiva. Capital loss : Kerugian penjualan aktiva Control : Kendali. Corporate action : Tindakan korporasi. Corporate plan : Rencana korporasi. Debt : Utang. Disclosure Principles : Prinsip keterbukaan. Emiten : Perusahaan publik. Forced Delisting : Aturan baru mengenai delisting yang merupakan putusan bursa yang lebih memerhatikan aspek substansi kelangsungan usaha emiten. Fund manajer : Manajer Keuangan. GCG : Good Corporate Governance. Go public : Suatu proses perusahaan tertutup berubah menjadi perusahaan terbuka (public). Go private : Proses suatu perusahaan terbuka (public) berubah menjadi perusahaan tertutup. IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan. Interest tax deductibility : Pengurangan pajak keuntungan. Initial listing fee : Biaya pencatatan awal. Investor publik : Orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai saham dan atau menanamkan modalnya pada perusahaan yang go publik di pasar modal Indonesia. Incentive Realignment: Penyesuaian Insentif. KUH Perdata : Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Korporasi (corporation) : Sekelompok orang yang secara bersama-sama melaksanakan urusan finansial, keuangan, ideologi atau urusan pemerintahan. Korporasi menurut Wiryono Prodjodikoro adalah suatu badan yang disamping manusia perseorangan, juga dianggap dapat bertindak dalam hukum Mukhti : Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Pada..., 2008 USU e-Repository © 2008

dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Leverage : Hutang pokok perusahaan. Listed : Tercatat. Monitoring : Pengawasan. Net tangible asset : Aktiva berwujud bersih. Penghapusan pencatatan (delisting) : penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di bursa sehingga efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di bursa. Perseroan Terbatas (PT) : yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pemegang saham minoritas : Satu atau sejumlah pemegang saham yang relatif hanya menguasai sejumlah saham, yang kalah banyaknya terhadap satu atau sekelompok pemegang saham lainnya. Atau pemegang saham minoritas adalah satu atau beberapa pemegang saham yang relatif memiliki lebih sedikit sahamnya daripada pemegang saham lainnya dan yang masing-masing atau sendiri-sendiri memiliki tidak lebih dari 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam perseroan, yang tidak mampu melawan putusan yang dibuat oleh RUPS. Perpetual : Terus menerus Perseroan Terbuka : Perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal. Personal right : Hak perseorangan Perseroan publik : Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perusahaan menurut Molangraaft : perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan. PMA : Penanaman Modal Asing. Private placement : Penempatan investasi penawaran terbatas. Public Offering : Penawaran umum . Qualified/Special Majority : Suara terbanyak khusus. Relisting : Pencatatan kembali saham di bursa. Shareholder : Pemegang saham. Mukhti : Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Pada..., 2008 USU e-Repository © 2008

Simple Majority : Suara terbanyak biasa. Suspensi : Penghentian sementara perdagangan saham di BEI. Take Over : Pengambilalihan perusahaan terbuka. Tax shield : Perlindungan pajak. Tender Offer : Penawaran Tender. Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan : Jika suatu transaksi di mana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan, maka transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.1. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notaris. UUPT : Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undervaluation : Di bawah penilaian Uang menganggur (free cash flow) : Aliran sisa uang setelah dikurangi kebutuhan dana untuk membiayai semua proyek yang memiliki net present value yang positif (setelah di-discount dengan cost capital yang relevan). Voting : Pemungutan suara.


HK

Recommend Documents