HK

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TESIS

OLEH: SURANTA RAMSES TARIGAN 097005027/ HK

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

Universitas Sumatera Utara

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara OLEH: SURANTA RAMSES TARIGAN 097005027/ HK

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013


JUDUL TESIS

: PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

NAMA

: SURANTA RAMSES TARIGAN

N.I.M.

: 097005027

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

MENYETUJUI KOMISI PEMBIMBING

Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum Ketua

Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. Anggota

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum

Tanggal lulus : 10 Januari 2013


Telah diuji pada Tanggal 10 Januari 2013

Panitia penguji tesis : Ketua

: Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum

Anggota

: 1. Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum 3. Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum 4. Syafruddin S.Hasibuan, S.H., M.H., DFM.


ABSTRAK Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Tindak pidana pajak rentan mengakibatkan kerugian bagi negara itu sendiri. Penanganan terhadap tindak pidana pajak diperlukan langkah-langkah yang serius. Undang-undang perpajakan telah tiga kali mengalami perubahan sampai diundangkannya UU No.28 Tahun 2007 sebagai Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang lain yang dapat diterapkan sebagai bentuk keseriusan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pajak dapat diterapkan melalui penerapan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai kebijakan pemerintah untuk mencegah dan memberantas pelaku tindak pidana khususnya pajak melakukan tindakan berlanjut untuk melakukan pencucian uang. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut: pertama, bagaimanakah pengaturan tindak pidana pajak menurut undang-undang perpajakan? kedua, bagaimanakah kelemahan undang-undang pajak dalam mengadili tindak pidana pajak? dan ketiga, bagaimanakah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pajak melalui UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber bahan hukum primer yaitu UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh: pertama, bahwa pengaturan tindak pidana perpajakan menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bentuk tindak pidana kealpaan bagi Wajib Pajak, kesengajaan bagi Wajib Pajak, percobaan bagi Wajib Pajak, dan tindak pidana bagi pejabat pajak. Kebijakan tindak pidana pajak tidak diatur dalam hal pengaturan langkah-langkah pencegahan. Kedua, kelemahan pengaturan tindak pidana pajak tampak dari sistem self assessment yang dinilai terlalu fleksibel diterapkan terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang masih rendah kesadaran hukumnya untuk mendaftarkan dirinya ke kantor pajak dan menghitung pajak terutangnya, selanjutnya pengaturannya tidak menerima bukti transaksi dalam bentuk elektronik yang terjadi dalam transaksi e-commerce. Kelemahan tampak dalam pengaturan dualisme kewenangan dan kekuasaan yustisial antara Pengadilan Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak. Kelemahan mengadili menyangkut dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak diintegrasikannya Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung (MA) dimana kekuasaan MA dibatasi hanya menyangkut pembinaan teknis peradilan sedangkan urusan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kelemahan pengaturan pajak tampak pula


dalam Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 40 UU No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak menentukan secara tegas kualifikasi tindak pidana terhadap perbuatan Wajib Pajak ataupun Wajib Retribusi dan pejabat perpajakan. Ketiga, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pajak melalui UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan dengan tindak pidana pajak sebagai kejahatan awal pencucian uang. Walaupun undangundang pajak tidak mengatur pencegahan tindak pidana pajak, namun dalam UU No.8 Tahun 2010 mengandung prinsip customer due diligence yang berarti dengan prinsip ini pencegahan dapat dilakukan terhadap tindak pidana pajak tersebut. Saran yang diharapkan: pertama, UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perlu dilakukan revisi untuk dibuat penegasan makna kata “pencegahan” baik pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya. Kedua, sistem self assessment (Wajib Pajak aktif) seharusnya diganti dengan menerapkan sistem official assessment (Wajib Pajak pasif dan menggunakan wewenang pemerintah menentukan besarnya pajak terutang) atau menerapkan sistem with holding (Wajib Pajak pasif dan menggunakan pihak ketiga menentukan besarnya pajak terutang), Pengadilan Pajak seharusnya ditempatkan secara utuh di bawah MA sesuai dengan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan pengadilan satu atap di bawah MA. Ketiga, diharapkan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pajak seharusnya aparat penegak hukum lebih memprioritaskan penggunaan UU No.8 Tahun 2010 daripada UU No.28 Tahun 2007. Kata Kunci: Pengaturan Tindak Pidana Pajak, Kelemahan Tindak Pidana Pajak, Pencegahan dan Pemberantasan, serta Tindak Pidana Pencucian Uang.


ABSTRACT Tax is the biggest revenue resources for a country. Tax criminal act results in inflicting loss to the country itself. Law on tax has been amended for three times until the enactment of Law No.28/2007 as the Third Amendment of Law No.6/1983 on General Provision and Taxation Procedures. The other law that can be applied as the form of seriousness in preventing and eradicating tax crimes is through the application of Law No.8/2010 on Money Laundering Perevention and Eradication as the policy of government to prevent and eradicate the criminals especially the tax criminals that they cannot practice money launderinh anymore. The problems studied in this study were, first, how tax crime is regulated according to law on tax; second, the limitation of law on tax used in prosecuting tax crime; and third, how Law No.8/2010 on Money Laundering Perevention and Eradication was used to prevent and eradicate tax crimes. The data for this qualitative study with normative juridical method referring to the legal norms and principles stated in the regulations of legislation and court decisions were obtained from thrimary legal materials such as Law No.28/2007 on the Third Amendmend of Law No.6/1983 on General Provision and Taxation Procedures and Law No.8/2010 on Money Laundering Perevention and Eradication. The conclusion drawn from the result of this study is: first, tax crimes is regulated according to Law No.28/2007 General Provision and Taxation Procedures regulating the form of the criminal act of negligence, intent, and trial of taxpayers, and the criminal act of tax officials. The policy on tax criminal act was not regulated in terms of setting the preventive steps. Second, the limitation of tax crime regulations was seen through the self-assessment system considered to be too flexible and applied in the Indonesian society whose legal awareness is still low to register themselves to the tax office and to calculate their tax payable, and in e-commerce transaction, the electronic proof of transaction was not receive. The limitation was also seen in the regulation of the dualism of authority and justicial power between the Tax Court and the Director General of Tax. The limitation in prosecuting related to the fact that Law on Tax Court was that Tax Court was not integrated under the Supreme Court in which the power of Supreme Court was limited to the technical guidance of justice only, whereas, the affairs related to organizational development, administration, and finance were implemented by the Ministry of Finance. The limitation in regulating tax was also seen in Article37, Article 39, and Article 40 of Law No.34/2000 on the Amendment of Law No.18/1997 on Regional Tax and Restribution which did not clearly determine the qualification of criminal act about the action of taxpayers or retribution payers and tax officials. Third, the perevention and eradication tax crime through Law No.8/2000 on Money Laundering Perevention and Eradication was related to tax criminal act as initial crime of money laundering. Even though law on tax did not regulate the prevention of tax criminal act, Law No.8/2010 contained the principle of customer due diligence meaning that with this principle, the tax criminal act can be prevented.


It is suggested that, first, Law No.28/2007 on General Provision and Taxation Procedures need a revision and the word “prevention” either its articles or in its explanation should be emphasized; second, self assesment system (active tax payers) should be changed by applying official assessment system (passive tax payers using the government authority to determine the tax payable) or by applying with holding system (passive tax payers using the third party to determine the amount of tax payable). Tax Court should be permanently placed under the Supreme Court according to Law No.48/2009 on Judicial Power which mandates the practice of oneroof court under the Supreme Court. Third, In preventing and eradicating tax criminal act, it is expected that law enforcement officers should more prioritize the application of Law No.8/2010 than Law No. 28/2007.

Keywords: Regulation, Limitation, Tax Criminal Act, Prevention, Eradication, Money Laundering Criminal Act


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya yang maha pemurah lagi maha penyayang, penulis dapat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul penelitian tentang, ”Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Dengan kerendahan hati yang tulus dan ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A (K) atas kesempatan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program magister. 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., telah banyak memberikan motivasi mulai sejak awal perkuliahan selalu mengingatkan tesis sampai pada akhirnya meja hijau. 4. Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan

kepada Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum, selaku Ketua

Komisi Pembimbing, Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H, M.H., dan Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum., selaku anggota komisi pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan ide serta saran yang konsruktif demi tercapainya hasil yang terbaik dalam penulisan tesis ini.


5. Penghormatan saya atas apresiasi yang sangat luar biasa dari Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum., dan Syafruddin S.Hasibuan, S.H., M.H., DFM., selaku penguji tesis penulis. 6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, beserta seluruh teman-teman Mahasiswa yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya. 7. Terimakasih juga kepada orang tua saya Ayahanda Djaman Tarigan, S.H. dan Ibunda Dra. Yuspita Baik Singarimbun yang telah memberi dukungan dalam setiap waktu dan sepanjang hari tidak lupa dengan doa agar penulis dapat mencapai cita-citanya dengan sukses. 8. Terimakasih juga kepada kedua saudara saya, Indra Fransiskus Tarigan dan Harry Raymond Tarigan yang tidak henti henti memotivasi dan mendoakan penulis dalam upaya penyelesaian tesis. Demikianlah sebagai kata pengantar, mudah-mudahan penelitian ini memberi manfaat bagi semua pihak dan menambah serta memperkaya wawasan ilmu pengetahuan. Akhir kata, mohon maaf atas ketidaksempurnaan substansi dalam penelitian ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan ke depannya. Semoga penulis lebih giat lagi menambah wawasan ilmu pengetahuan di masa-masa yang akan datang.

Medan,

Januari 2013 Penulis

Suranta Ramses Tarigan


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

Identitas Pribadi Nama

: Suranta Ramses Tarigan

Tempat/Tanggal lahir : Medan, 9 Juni 1981 Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Agama

: Katholik

Alamat

: Jalan

Sei

Seruwei

No.20

Kelurahan

Babura

Kecamatan Medan Baru Kota Medan 20154

II.

Pendidikan Formal 1.

TK Swasta Methodist 1 Medan Tahun 1987

2.

SD Swasta Methodist 1 Medan Tahun 1993

3.

SMP Swasta Methodist 1 Medan Tahun 1996

4.

SMU Swasta Cahaya Medan Tahun 1999

5.

Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2005

6.

Strata Dua (S-2) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2013


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK ............................................................................................................

i

ABSTRACT ...........................................................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..........................................................................................

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................

vii

DAFTAR ISI .........................................................................................................

viii

BAB I

: PENDAHULUAN ..............................................................................

1

A. Latar Belakang ..............................................................................

1

B. Perumusan Masalah .......................................................................

12

C. Tujuan Penelitian ...........................................................................

13

D. Manfaat Penelitian .........................................................................

13

E. Keaslian Penelitian .........................................................................

14

F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional.................................

14

1. Kerangka Teori.........................................................................

14

2. Landasan Konsepsional............................................................

21

G. Metode Penelitian ..........................................................................

22

1. Jenis dan Sifat Penelitian .........................................................

22

2. Sumber Data .............................................................................

23

3. Teknik Pengumpulan Data .......................................................

24

4. Analisis Data ............................................................................

24


BAB II : PENGATURAN TINDAK PIDANA PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN .............................................

26

A. Tindak Pidana Pajak.......................................................................

26

1. Pengertian Pajak .......................................................................

26

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pajak .......................................

31

B. Pengaturan Tindak Pidana Pajak dalam Undang-Undang Perpajakan ......................................................................................

34

1. UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai ...........................

37

2. UU No.12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ......................

40

3. UU No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ......

43

4. UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ................................................................................

44

BAB III : KELEMAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA PAJAK ......................................

59

A. Kelemahan Sistem Pemungutan Pajak ...........................................

59

B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak .........

67

C. Dualisme Hukum dalam Mengadili Tindak Pidana Pajak .............

74

D. Kelemahan Pengaturan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ...............................................

79


BAB IV : PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MELALUI UU NO.8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .........................................................................

95

A. Tindak Pidana Pajak Sebagai Predicate Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ..................................................................

95

B. Prinsip Customer Due Diligence dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ...............................................................................................

103

C. Sanksi Hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ..................

109

D. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pajak Melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ..........................

114

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN ..........................................................

123

A. Kesimpulan ....................................................................................

123

B. Saran...............................................................................................

125

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................

127


HK

Recommend Documents