HK

KEWENANGAN PERADILAN MILITER PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

TESIS

Oleh

PAUL SIHOMBING 0670055037/HK

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Universitas Sumatera Utara

KEWENANGAN PERADILAN MILITER PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

PAUL SIHOMBING 0670055037/HK

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009


Judul Tesis

: KEWENANGAN PERADILAN MILITER PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA Nama Mahasiswa : Paul Sihombing Nomor Pokok : 077005037 Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS) Ketua

(Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum) Anggota

(Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM) Anggota

Ketua Program Studi

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH)

Dekan

(Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum)

Tanggal Lulus : 10 Agustus 2009


Telah diuji pada Tanggal 10 Agustus 2009

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

: Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., MS

Anggota

: 1. Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum 2. Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM 3. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH 4. Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum


ABSTRAK

Penulisan ini mengkaji kewenangan Peradilan Militer pasca berlakunya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini bertitik tolak dan Pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR No: VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Polri yang ada kaitannya dengan pertahanan keamanan (HANKAM) karena pertahanan dan keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena merupakan politik nasional untuk mencapai tujuan negara. Kemudian diikuti Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang penundukan Militer pada peradilan umum dalam melakukan Tindak Pidana Umum. Sedangkan militer sudah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer termasuk Civil yang berhubungan dengan Pertahanan Keamanan Negara (Bangsa dan Negara). Politik nasional (negara) harus mampu menerapkan kebijakan pertahanan keamanan sebagai suatu strategi nasional untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya. Kebijakan strategi pertahanan keamanan (Hankam) menyangkut harkat martabat bangsa, untuk itu politik negara hendaknya memahami akar kewibawaan negara yang merupakan konsensus dasar yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam mencapai tujuan fungsi dan hakekat Hankamnas. Guna penyelesaian permasalahan yang melemahkan Hankamnas baik pertahanan yang menyangkut tugas fungsi militer sebagai aparat pertahanan yang menyangkut kewajiban pelibatan seluruh rakyat, bila tidak terlaksana akan dapat merongrong keamanan nasional (keamanan melalui pembinaan suatu ketertiban dan keamanan penegakan hukum, pembinaan pertahanan keamanan dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional. Dengan demikian negara kita tidak terpengaruh kepada situasi yang melemahkan martabat bangsa dimata dunia. Hal ini merupakan kendala bagi Hankamnas, karena menyangkut tugas TNI sebagai penegak Kedaulatan. Akar permasalahan dari ketidakamanan berhubungan dengan ketertiban sipil melalui penegakan hukum hendaknya bersifat Out Word Looking “sekaligus” Inword Looking sebab dalam politik negara harus merupakan kebulatan Hankamnas, Pertahanan, Keamanan yang tercermin dalam politik luar negeri. politik dalam negeri, serta hukum dan HAM sebagai bagian dari kepentingan nasional maka satu sama lain harus terkait erat dan bersinergi dengan tujuan nasional masyarakat yang adil dan makmur. Kata Kunci : Kewenangan, Pasca berlakunya undang-undang, Tentara Nasional Indonesia


ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the authority of military court after the issuance of Law No. 34/2004 on the Indonesian National Army. The focus of study is based on Article 3 (4) a of Decision of MPR (the People’s Advisory Assembly) No: VII/MPR/2000 on the roles of the Indonesian National Army and the Indonesian Police related to defence and security which are inseparable and become the national politics to achieve the state objectives and Article 65 (2) and (3) of Law No.34/2004 on the subjection of military to public trial in performing general criminal act while the military has been subjugated into a justifiable military court including the civilian related to State Security Defense ( Nation and State). National politics (state) must be able to apply the policy of security and defense as a national strategy to achieve the national objectives. The policy of security and defense strategy concerns with the nation’s dignity and values, therefore, the national politics should understand the national authority which has been a basic consensus namely Pancasila, UUD 1945, NKRI, and Bhinneka Tunggal Ika in achieving the objective, function and essence of Hankamnas (National Security and Defense). To settle the problem that weakens the National Security and Defense either the defense relating to the duty and function of military as defense apparatus or the involvement of all people because if not implemented it can disturb the national security (security through the development of order and security in law enforcement, the development of defense and security to materialize the national stability).So our country will not be influenced to the situation that weakens the dignity of our people in international relation. This becomes a constraint for Hankamnas because it is related to the duty of the Indonesian National Army as sovereignty upholder. The root of insecurity problem related to civilian order through law enforcement should be both out-world looking and in-world looking because in politics, state must be the unity of National Security Defense, Defense, Security portrayed in international politics, domestic politics, and law and human rights as part of national interest that they must be tightly related to each other and have synergy with the national objective of just and prosperous society. Key words: Authority, of law Tribunal, Indonesian National Army


KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan Pengasih, karena atas kasih dan berkatNya tesis yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan Studi pada Pascasarjana Program Studi Ilmu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., MS., Prof. Runtung Sitepu, SH, M.Hum.,

Bapak Syafruddin S. Hasibuan, SH., M.H. Semua atas segala

bimbingan kesabaran dan ketelitian serta tauladannya, di tengah-tengah kesibukan Beliau. Semoga Beliau senantiasa mendapat Berkat dan Rahmat Yang Melimpah dan semakin diberi Kebijaksanaan serta umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu pula kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pengajar, Staf Pasca Sarjana Ilmu Hukum atas bantuan dan pelayanan yang baik. Dalam kesempatan ini, secara khusus disampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Suhadi, SH., MH., Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum atas koreksi, kritik dan saran demi sempurnanya tulisa ini, semoga Bapak senantiasa diberi kemurahan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas mulia Bapak. Melalui kesempatan ini, secara khusus disampaikan ucapan terima kasih kepada Istri dan anak-anakku atas pengertian, kesabaran dan dorongan serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih agar penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.


Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Hukum Kodam I/BB, Kepala Pengadilan Militer Tinggi I – Medan, Kepala Oditurat Militer Tinggi I – Medan, atas bantuan berupa pemberian ijin dan kesempatan serta kerjasama dan pengertian Bapak juga. Kepada Pengadilan Militer I – 02 Medan dan Kepala Oditur Militer I – 02 Medan, Kamasmil dan juga, Sdra/i para senior dan rekan-rekan sekerja di Badan Peradilan Militer Medan serta Kepala Pemasyarakatan Militer (Ka. Masmil) atas bantuan berupa moral dan materil, dan kepada semua rekan, sobat dan handaitaulan yang telah menyiapkan dan memberikan data yang dibutuhkan, demikuan pula rekan-rekan Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Angkatan 2006/2007, serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut membantu dalam hal pemberian data dan bahan diskusi, sehingga terselesaikannya penulisan ini. Selanjutnya, seperti pepapatah tiada gading yang tak retak, maka disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, karena keterbatasan yang ada pada penulisan, oleh karena itu segala saran dan masukan serta kritik yang positif dan konstruktif sangat diharapkan dalam rangka kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, membutuhkannya.

semoga

tesis

ini

dapat

berguna Medan, Penulis

bagi

mereka

yang

Agustus 20009

Paul Sihombing


RIWAYAT HIDUP

Nama

:

Paul Sihombing

Tempat/Tanggal Lahir

:

Deli Tua, 13 November 1963

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Agama

:

Kristen Protestan

Pekerjaan

:

TNI AD

Alamat

:

Jalan Gaperta VII No. 26 H Medan

Pendidikan

:

SD Negeri 1 Deli Tua Tamat Tahun 1976 SMP Khatolik Delimurni Deli Tua Tamat Tahun 1980 SMA Khatolik Delimurni Deli Tua Tamat Tahun 1983 Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Hukum Militer Tamat Tahun 1999 Strata Dua (S2) Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Tamat Tahun 2009


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ...............................................................................................

i

ABSTRACT ..............................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ..............................................................................

iii

RIWAYAT HIDUP ...................................................................................

v

DAFTAR ISI ............................................................................................

vi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ....................................................................

1

A. Latar Belakang ....................................................................

1

B. Permasalahan.......................................................................

11

C. Tujuan Penelitian.................................................................

11

D. Manfaat Penelitian...............................................................

12

E. Keaslian Penelitian ..............................................................

14

F. Kerangka Teori dan Konsepsi ..............................................

14

G. Metode Penelitian................................................................

25

LANDASAN FILOSOFIS PERADILAN MILITER DALAM KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA .....................................................

29

A. Peradilan Militer Pada Masa Penjajahan Belanda.................

59

B. Masa Penjajahan Jepang ......................................................

65

C. Masa Kemerdekaan Indonesia ............................................

67

D. Peradilan Militer Masa R.I.S Tahun 1949-1950 ………… ...

79

E. Peradilan Militer Masa Berlakunya UUDS tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 ………………………………... ..

81

F. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 ........... ..

85

G. Peradilan Militer Tahun 1966 sampai dengan tahun 1997 . ..

92

H. Tahun 1997 sampai dengan sekarang ................................ ..

95


BAB III KEWENANGAN PERADILAN MILITER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA .......

134

A. Ruang Lingkup ....................................................................

134

1. Prajurit...........................................................................

135

2. Hukum Pidana Militer ....................................................

137

3. Hukum Pidana Umum ....................................................

139

4. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Militer ...........

142

5. Persamaan KUHP dengan KUHPM ................................

145

6. Kekhususan KUHPM vis – a – vis KUHP ......................

145

B. Sistem Peradilan Pidana Militer...........................................

153

1. Perbedaan Komponen SPP dengan Komponen SPPM.....

154

2. Asas Hukum Acara Pidana Militer .................................

155

3. Komponen Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) ......

157

4. Proses pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh militer ............................................................................

168

C. Perundang-Undangan Yang Mengatur Penundukan Militer Kepada Kekuasaan Peradilan Umum Dalam Melakukan Tindak Pidana Umum ..........................................................

171

BAB IV EKSISTENSI PERADILAN MILITER..................................

180

A. Susunan Pengadilan ............................................................

181

B. Hal-hal yang Menjadi Dasar Pemikiran Masyarakat yang Menghendaki Militer Tunduk pada Peradilan Umum Dalam Melakukan Tindakan Umum....................................

185

KESIMPULAN DAN SARAN.................................................

196

A. Kesimpulan .........................................................................

196

B. Saran ...................................................................................

197

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................

199

BAB V


HK

Recommend Documents