HK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIJINAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

TESIS

OLEH

NUFARIS ELISA 107005043/HK

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

UNIVERSITAS SUMATRA UTARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIJINAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

TESIS Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

NUFARIS ELISA 107005043/HK

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012


Judul Tesis

: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIJINAN DI KABUPATEN DELI SERDANG Nama Mahasiswa : Nufaris Elisa Nomor Pokok : 107005043 Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Muhammad Abduh, SH) Ketua

(Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS) Anggota

(Dr. Faisal Akbar Nasution, SH, M.Hum) Anggota

Ketua Program Studi

Dekan

(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH)

(Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum)

Tanggal Lulus : 26 Juli 2012


Telah diuji pada Tanggal 26 Juli 2012

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Muhammad Abduh, SH

Anggota

: 1. Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS 2. Dr. Faisal Akbar Nasution, SH, M.Hum 3. Dr. Agusmida, SH, M.Hum 4. Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum


ABSTRAK Implementasi kebijakan publik desentralisasi ke depan harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang dasar hukum atau kebijakan publik yang ditetapkan menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin standar layanan publik yang berkualitas. Salah satu bidang layanan publik yang krusial adalah masalah Perijinan. Perijinan merupakan aspek regulasi dan legalitas dari berbagai bidang kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara melalui prosedur tertentu. Secara umum ada tiga persoalan berkait dengan izin untuk kegiatan usaha yaitu: prosedur yang berbelit, tingginya biaya dan ketidakpastian hukum. Adapun masalah yang dibahas dalam tesis ini menyangkut pelaksanaan pelayanan publik bidang Perizinan sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah, kepuasan pelayanan publik bidang perizinan dan cara mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik bidang perizinan di Kabupaten Deli Serdang. Pengumpulan data didasarkan pada literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan guna memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan-bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman menguraikan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Deli Serdang meliputi (a) pelaksanaan pelayanan yang bersifat teknis, meliputi: izin mendirikan bangunan (IMB), izin reklame, izin usaha rumah makan, caffe dan coffe shop, izin usaha angkutan, (b) pelaksanaan pelayanan yang bersifat umum, meliputi: surat izin tempat usaha/HO, surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), izin pemakaian alat-alat berat. Berdasarkan hasil kuesioner terhadap masyarakat terhadap kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Deli Serdang diperoleh nilai kumulatif indeks sebesar 21,7 berada pada kisaran 17 – 23 (sedang), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kabuapten Deli Serdang termasuk dalam tingkat sedang. Kelemahan utama pelayanan di Kabupaten Deli Serdang yaitu proses perijinan yang masih terpisah. Idealnya, jarak antara kantor pelayanan perizinan dan dinas teknis terkait tidak terpisah. Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik bidang perizinan di Kabupaten Deli Serdang dapat dilakukan dengan menyusun format perizinan usaha. Pada prinsipnya, dengan direlokasikannya dinas-dinas teknis pendukung untuk pelayanan perizinan usaha ke dalam satu areal (kompleks), maka proses koordinasi dan rentang kendali dapat dilakukan dengan lebih efisien. Kata kunci : izin, pelayanan publik dan masyarakat


ABSTRACT Decentralization of public policy implementation in the future should emphasize the principles of good governance in regulatory functions, public services and welfare development. Public's understanding of the basic law or public policy is set to be one important factor to ensure the quality standards of public service. One of the crucial areas of public services is a matter of licensing. Licensing is a regulatory and legal aspects of various fields of public activity set by the state administration authorities through a specific procedure. In general there are three issues related to the license for business activities, namely: the complicated procedures, high costs and legal uncertainty. The issues discussed in this thesis concerns the implementation of the public service field as an implementation of the licensing policy of regional autonomy, satisfaction of public service areas of licensing and how to overcome obstacles in the implementation of licensing in the field of Deli Serdang regency. Data collection was based on literature and legislation relevant to obtain the materials science and theoretical materials juridical normative comparisons and guidelines outlining the issues discussed. The results showed that the implementation of public services in the district of Deli Serdang include (a) the implementation of technical services, including: building permit, billboard permit, business license restaurants, caffe and coffee shops, transport license, (b) implementation of the services of a general nature, including: business premises license/HO, trade licenses (business License), Company Registration, Industrial Registration, permit Construction business Services, permits the use of tools weight. Based on the results of the questionnaire to the public to the satisfaction of public service in Deli Serdang Regency obtained a cumulative index value of 21.7 in the range of 17-23 (medium), so it can be concluded that the public service in Deli Serdang Kabuapten included in the medium level. The main weakness of service in Deli Serdang regency is still a separate permitting process. Ideally, the distance between the office of the licensing service and associated technical services are not separate. To overcome the obstacles in the implementation of licensing in the field of Deli Serdang Regency can be done by preparing a business licensing format. In principle, the direlokasikannya technical agencies to support the business license services into one area (complex), then the process of coordination and control range can be done more efficiently.

Key words: licenses, public services and community


KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur Alhamdulilah kepada Allah atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis Hukum Administrasi Negara yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIJINAN DI KABUPATEN DELI SERDANG”. Penyelesaian tesis ini tidak akan rampung tanpa bantuan, saran maupun petunjuk yang diberikan kepada penulis maupun penguji baik pada saat pengajuan judul sampai penyusunan tesis ini. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTH&H, M.Sc (CTM), SpA(K) atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program magister. 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum. atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH, atas segala pelayanan, pengarahan dan dorongan yang diberikan kepada kami selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 4. Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Abduh, SH, selaku Ketua


Komisi Pembimbing dan Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS, serta Dr. Faisal Akbar Nasution, SH., M. Hum. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan ide serta saran yang konstruktif demi tercapainya hasil yang terbaik dalam penulisan tesis ini. 5. Dr. Agusmida, SH, M.Hum dan Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum selaku penguji tesis penulis. 6. Seluruh Guru Besar dan Dosen pada Program Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU yang telah memberikan ilmu dan motivasi dalam setiap perkuliahan. 7. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala dan Staf serta Pegawai

Kantor Penanaman Modal Kabupaten Deli

Serdang dan para responden yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik. 8. Semua pihak yang telah berpartisipasi membantu penulis dalam menjalani pendidikan maupun dalam penyusunan tesis ini yang tidap daat penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya penulis berharap semoga kiranya tesis ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi kita semua. Amin. Medan, Penulis

Juli 2012

Nufaris Elisa NIM 107005043


RIWAHAT HIDUP Nama

: Nufaris Elisa

Tempat/Tanggal Lahir

: Medan, 3 Oktober 1962

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Alamat

: Jl. Pantai Labu, Skip No. 1, Lubuk Pakam.

Pendidikan

:

•

Sekolah Dasar Kesatria Medan (Lulus tahun 1975)

•

SMP Satya Budi Perdagangan (Lulus tahun 1977)

•

SMA Negeri 223 Lubuk Pakam (Lulus tahun 1981)

•

Strata Satu (S1) Universitas Darma Agung (Lulus tahun 1986)

•

Strata Dua (S2) Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (Lulus tahun 2012)


DAFTAR ISI ABSTRAK .....................................................................................................

i

ABSTRACT ...................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ...................................................................................

iii

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................

v

DAFTAR ISI ..................................................................................................

vi

DAFTAR TABEL ..........................................................................................

viii

BAB I

BAB II.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang .......................................................................

1

B. Perumusan Masalah ...............................................................

9

C. Tujuan Penelitian ...................................................................

9

D. Manfaat Penelitian .................................................................

10

E. Keaslian Penelitian .................................................................

11

F. Kerangka Teori dan Konsepsi ................................................

11

G. Metode Penelitian ...................................................................

29

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG A. Pelayanan Publik .....................................................................

33

B. Standar Pelayanan Publik .......................................................

37

C. Permasalahan Pelayanan Publik .............................................

40

D. Pemecahan Masalah Pelayanan Publik ..................................

42

E. Hubungan Kebijakan Publik dan Hukum dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .................................

45


F. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Deli Serdang ...................................................................................

54

G. Kajian Hukum terhadap Perizinan .........................................

57

H. Pelayanan Publik Bidang Perizinan di Kabupaten Deli Serdang ...................................................................................

62

I. Peraturan Daerah Kabuapten Deli Serdang yang Berhubungan dengan Sistem Perizinan ..................................

64

J. Mekanisme Perizinan dalam Kaitan dengan Kegiatan Usaha di Kabupaten Deli Serdang ....................................................

69

K. Prosedur Pengurusan Izin Usaha di Kabupaten Deli Serdang

73

BAB III. KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN DI KABUPATEN DELI SERDANG A. Penetapan Standar Pelayanan Publik ......................................

87

B. Kepuasan Pelayanan Publik Bidang Perizinan di Kabupaten Deli Serdang ............................................................................

90

BAB IV. KENDALA-KENDALA DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG KABUPATEN DELI SERDANG

BAB V.

PELAKSANAAN PERIZINAN DI

A. Kendala yang Ditemui dalam Pelayanan Perizinan di Kabupaten Deli Serdang ........................................................

104

B. Cara Mengatasi Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Bidang Perizinan di Kabupaten Deli Serdang ...................................................................................

106

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ............................................................................

110

B. Saran .......................................................................................

111

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


DAFTAR TABEL Nomor 1.

Judul

Halaman

Beberapa Perda yang Diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang ..................................................................................

67

Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2011 ..............................................................................................

70

3.

Karakteristik Responden ..............................................................

90

4.

Tanggapan Responden terhadap Indikator Kesederhanaan dalam Pelayanan yang telah Diberikan Oleh Kantor Instansi Teknis Kabupaten Deli Serdang ..............................................................

92

Tanggapan Responden terhadap Pelayanan yang Diberikan Oleh Kantor Instansi Teknis Kabupaten Deli Serdang Ditinjau dari Kejelasan Prosedur/Tata Cara Pelayanan......................................

94

Tanggapan Responden terhadap Pelayanan yang Diberikan Oleh Kantor Instansi Teknis Kabupaten Deli Serdang Ditinjau dari Kepastian Waktu dalam Memberikan Pelayanan ........................

95

Tanggapan Responden terhadap Pelayanan yang Diberikan Oleh Kantor Instansi Teknis Kabupaten Deli Serdang Ditinjau dari Akurasi dalam Memberikan Pelayanan .......................................

96

Tanggapan Responden terhadap Pelayanan yang Diberikan Oleh Kantor Instansi Teknis Kabupaten Deli Serdang Ditinjau dari Keamanan dalam Memberikan Pelayanan ....................................

97

Tanggapan Responden terhadap Pelayanan yang Diberikan Oleh Kantor Instansi Teknis Kabupaten Deli Serdang Ditinjau dari Tanggungjawab dalam Memberikan Pelayanan ..........................

98

Tanggapan Responden terhadap Pelayanan yang Diberikan Oleh Kantor Instansi Teknis Kabupaten Deli Serdang Ditinjau dari Kelengkapan Sarana dan Prasarana dalam Memberikan Pelayanan .....................................................................................

98

2.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


11.

12.

13.

14.

Tanggapan Responden terhadap Pelayanan yang Diberikan Oleh Kantor Instansi Teknis Kabupaten Deli Serdang Ditinjau dari Kemudahan Akses Pelayanan ......................................................

99

Tanggapan Responden terhadap Pelayanan yang Diberikan Oleh Kantor Instansi Teknis Kabupaten Deli Serdang Ditinjau dari Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan Pelayanan ...................

100

Tanggapan Responden terhadap Pelayanan yang Diberikan Oleh Kantor Instansi Teknis Kabupaten Deli Serdang Ditinjau dari Kenyamanan Pelayanan ...............................................................

101

Kepuasan Pelayanan Publik di Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Waktu, Akurasi, Keamanan, Tanggungjawab, Kemudahan Akses, serta Kenyamanan .................................................................................

102


HK

Recommend Documents