HK

KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGAMBILAN ASET HASIL KORUPSI

TESIS

Oleh

PIRMAWAN SITORUS 087005011/HK

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Universitas Sumatera Utara

KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGAMBILAN ASET HASIL KORUPSI

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

PIRMAWAN SITORUS 087005011/HK

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGAMBILAN ASET HASIL KORUPSI : Pirmawan Sitorus : 087005011 : Ilmu Hukum

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS) Ketua

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH) Anggota

(Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM) Anggota

Ketua Program Studi

Dekan

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH)

(Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum)

Tanggal lulus: 29 Desember 2009


Telah diuji pada Tanggal 29 Desember 2009

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

:

Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS

Anggota

:

1. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH 2. Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH 3. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum 4. Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum


ABSTRAK Kejaksaan Republik Indonesia diberi kewenangan oleh undang-undang sebagai Jaksa Pengacara Negara bertindak dalam mengambil aset hasil korupsi melalui gugatan perdata (Pasal 38 C UUPTPK) di samping pelaku korupsi dikenakan sanksi pidana (Pasal 4 UUPTPK). Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi dalam implementasinya dilakukan oleh negara melalui Jaksa Pengacara Negara terhadap pelaku korupsi sangat kecil jumlahnya. Untuk memaksimalkan pengembalian aset hasil korupsi maka negara harus terus-menerus menggalakkan upaya hukum secara perdata. Karena pada prinsipnya bahwa aset hasil korupsi merupakan hak negara, maka oleh sebab itu, hak negara tersebut harus dikembalikan kepada negara untuk dipergunakan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat. Pengambilan aset hasil korupsi melalui gugatan perdata memperlihatkan keseriusan negara untuk mengembalikan aset hasil korupsi. Seorang tersangka atau terdakwa yang telah meninggal sekalipun tetap memungkinkan digugat untuk mengembalikan aset hasil korupsi dapat dilakukan Jaksa Pengacara Negara melalui gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka atau terdakwa (Pasal 33 dan Pasal 34 UUPTPK). Permasalahan di dalam penelitian ini adalah; Pertama, Bagaimana dasar hukum kewenangan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN)?, Kedua, Bagaimana penerapan aturan gugatan perdata dalam pengembalian aset hasil korupsi melalui Jaksa sebagai Pengacara Negara? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif, yakni mengacu kepada nilai-nilai dan normanorma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta pemilihan terhadap pasal-pasal yang relevan dengan permasalahan dimaksud. Sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai bahan hukum sekunder adalah berbagai makalah, jurnal ilmiah, diktat, hasil-hasil penelitian, artikel di surat kabar maupun dari internet. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, Jaksa berwenang beracara dalam lapangan hukum perdata sebagai Jaksa Pengacara Negara diatur dalam Pasal 30 Ayat (2), dan Pasal 35 butir d UU Kejaksaan RI. Kedua, Penerapan gugatan perdata terhadap aset hasil korupsi didasarkan pada prinsip Asset Recovery, prinsip gugatan perdata sebagai alternatif pengembalian aset negara, prinsip litigasi multiyurisdikasi, prinsip pembekuan atau penyitaan dan perampasan dari hasil korupsi atau kekayaan yang dicuci di negara lain. Harmonisasi UUPTPK dengan UNCAC 2003 dalam kaitannya dengan gugatan perdata terutama mengenai yang dapat dijadikan dasar seperti diatur dalam Pasal 32, 33, 34, dan Pasal 38 C UUPTPK diperlukan karena dalam ketentuan tersebut belum disertai pembalikan beban pembuktian sebagaimana model civil forfeiture di negara-negara lain. Hukum


acara perdata tidak memberikan kemudahan, bahkan cenderung menghambat, misalnya, tidak dikenalnya sistem pembuktian terbalik, adanya biaya yang harus dibayar oleh penggugat, tidak adanya prioritas penanganan perkara, dan tidak adanya jangka waktu penyelesaian perkara. Juga, misalnya, tidak ada hakim ad hoc, proses litigasi bagi tersangka/terdakwa/terpidana yang meninggal dunia, tidak ada kemudahan dalam proses sita jaminan, adanya proses perdamaian yang harus ditempuh (dading), dan sebagainya. Saran di dalam penelitian ini diantaranya adalah; Pertama, Perlu dilakukukan reformasi peraturan perundang-undangan anti korupsi, terutama berkaitan dengan telah diratifikasinya Konvensi Anti Korupsi (UNCAC 2003) karena UUPTPK belum mampu memenuhi kebutuhan pemberantasan korupsi, khususnya mengenai prinsipprinsip pengembalian aset negara yang dikorupsi melalui gugatan perdata, Kedua, Mekanisme civil forfeiture sebagaimana dianut di berbagai negara perlu diadopsi dalam pengaturan gugatan perdata pengembalian aset negara yang dikorupsi karena mengingat gugatan perdata yang diatur dalam UUPTPK maupun HIR tidak optimal dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara juga karena saat ini Jaksa Pengacara Negara dihadapkan pada kendala-kendala teknis, Ketiga, Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping upaya secara pidana, bukan sekadar bersifat fakultatif sebagaimana diatur dalam UUPTPK saat ini, artinya diharapkan perubahan terhadap UUPTPK, Keempat, Di samping upaya gugatan perdata, mekanisme penyelesaian yang bersifat alternatif, dalam hal ini ADR (alternative dispute resolution) atau APS (alternatif penyelesaian sengketa) perlu dipertimbangkan dalam reformasi hukum sebagai upaya pengembalian aset hasil korupsi, dam Kelima, Memberikan prioritas pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme administratif dengan melakukan tuntutan ganti rugi atau melalui Uang Pengganti. Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, dan Pengambilan Aset Hasil Korupsi.


ABTRACT Indonesian attorneys have, by law, the authority, as the legal attorneys, to revert the corrupted assets through the civil suit in court (Article 4 UUPTPK). The Authority of The Attorneys, as The Legal Attorneys in Reverting The Corrupted Assets has inadequate implementation. Therefore, the action should be maximized by continuously encouraging the legal action through the civil suit. Since the corrupted assets belong to the government, they have to be reverted by the government for the benefit of the people. The reversion of the corrupted assets through the civil suit indicates that the government is serious. Even though the accused or the defendant has already died, he can be charged to give back the corrupted assets. The attorneys have the authority to sue his heir(s) in the civil suit in court (Article 33 and 34 UUPTPK). The research problems are: First, do the attorneys, by law, have the authority to act as the legal attorneys (JPN)? Secondly, how is the civil suit applied by the legal attorneys in reverting the corrupted assets? The research uses the normative legal research method with the qualitative approach that refers to the values and norms of law found in the ordinance and the selection of articles which are relevant to the case. The primary law material is Act Number 16, 2004 about the criminal Corruption Eradication. The secondary law material is the variety of papers, scientific journals, university text books, researches, and articles in the newspapers and in the internet. The conclusion of the research shows that: First, attorneys have the authority to act in the civil suit in court as legal attorneys, as it is regulated in article 30, subsection (2), and Article 35 point d of The Indonesian Attorney Act. Secondly, the application of the corrupted assets is based on the principles of Asset Recovery, of the civil suit as an alternative reverting of the government assets, of the civil suit as an alternative of the multi jurisdiction litigation, of the freezing and confiscating, and expropriating the corrupted assets and laundered money. The harmony between UUPTPK and UNCAC 2003, concerning the civil suit, and related to Articles 32, 33, 34 and Article C UUPTPK, is required since there is no evidence inversion like civil forfeiture in other countries. Civil law does not give simplicity but it tends to hamper. For examples, it does not have evidence inversion, no ad hoc judge, no litigation process for the accused/defendant/prisoner who has already died, no simplicity in the process of confiscation warrant, the arbitration process which should be done, and so on. Some suggestions in the research are; First, Anti Corruption Act should be reformed, especially which is related to Anti Corruption Convention (UNCAC 2003) since UUPTPK is not able to fulfil the need of Corruption Eradication, especially to revert the corrupted government assets through civil suit in court. Secondly, the mechanism of the civil forfeiture which is practiced in some countries should be adopted in the civil suit in UUPTPK and HIR is not optimum and because the legal attorneys have to face many technical problems. Thirdly, we should enhance the use of the civil as well as the criminal suits, not as the facultative materials; it means that


we have to reform the UUPTPK. Fourthly, besides the civil suit as the alternative mechanism of the resolution, the ADR (Alternative Dispute Resolution) or APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) should be considered in the law reform in order to revert the corrupted assets. Fifthly, the priority of reverting the government corrupted money should be given through the administrative mechanism by loss or money compensation. Keywords: Legal Attorneys, Reverting the Corrupted Assets.


KATA PENGANTAR

Puji Tuhan atas Kasih yang telah diberikanNYA serta juga kesehatan yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun topik penelitian menyangkut tentang ”Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi”.

Tesis ini di buat dan diselesaikan

sebagai suatu syarat untuk mendapat gelar magister ilmu hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak akan rampung tanpa bantuan, saran maupun petunjuk yang diberikan kepada penulis oleh pembimbing maupun penguji baik pada saat pengajuan judul sampai penyusunan tesis ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp. A (K), selaku Rektor atas kesempatan menjadi mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH, Pembimbing sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bimbingan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


4. Bapak Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS selaku Pembimbing Utama serta Bapak syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM atas bimbingan dan dorongan dalam melaksanakan penelitian dan penyelesaian tesis. 5. Ibu Dr. Sunarmi, SH, M.Hum dan Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH., M. Hum, selaku penguji, terima kasih atas masukan dan pendapatnya dalam penyempurnaan substansi tesis ini. 6. Seluruh Guru Besar serta Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis juga sangat berterima kasih kepada kedua orangtua dan mertua yang telah menanamkan nilai-nilai dasar keilmuan dan mendo’akan penulis. Salam bahagia penulis haturkan kepada isteri tercinta dan anak-anak tersayang atas kerelaan waktu mereka tersita dan dorongan yang selalu mereka berikan agar penulis segera menyelesaikan studi. Kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian tesis ini, temanteman di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.Semoga kasih Tuhan senatiasa menyertai Kita dalam hidup damai dan tentram. Puji Tuhan Hormat penulis

Pirmawan Sitorus


RIWAYAT HIDUP

Nama

: Pirmawan Sitorus

Temp/Tgl. Lahir

: Jakarta/ 30 November 1971

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Kristen

Pendidikan

:

1. Sekolah Dasar St. Tarsisius Menado, Lulus Tahun 1984 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 92 Jakarta, Lulus Tahun 1987 3. Sekolah Menengah Atas Immanuel Medan, Lulus Tahun 1990 4. Fakultas Hukum Universitas Panca Budi Medan Lulus Tahun 1996 5. Kelas Kekhususan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Lulus Tahun 2009


DAFTAR ISI ABSTRAK ............................................................................................................ ABSTRACT ........................................................................................................... KATA PENGANTAR.......................................................................................... DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................ DAFTAR ISI......................................................................................................... BAB I : PENDAHULUAN .............................................................................. A. Latar Belakang .............................................................................. B. Perumusan Masalah ....................................................................... C. Tujuan Penelitian ........................................................................... D. Manfaat Penelitian ......................................................................... E. Keaslian Penelitian......................................................................... F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional................................. 1. Kerangka Teori......................................................................... 2. Landasan Konsepsional............................................................ G. Metode Penelitian .......................................................................... 1. Jenis dan Sifat Penelitian ......................................................... 2. Sumber Data............................................................................. 3. Teknik Pengumpulan Data....................................................... 4. Analisis Data ............................................................................ BAB II : BUDAYA MORAL SEBAGAI TERJADNYA KORUPSI TERHADAP ASET-ASET NEGARA.............................................. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ............................................... B. Kondisi Korupsi di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya ..... C. Eksistensi dan Budaya Korupsi Bagi Perekonomian Negara ........ D. Budaya Moral Sebagai Antisipasi Terjadinya Korupsi Terhadap Aset-Aset Negara ........................................................................... BAB III : DASAR HUKUM KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENGAMBILAN ASET NEGARA HASIL KORUPSI............................................................ Stolen Asset Recovery Inituitive Sebagai Dasar Pokok Dalam Pengembalian Aset Negara .................................................................. A. Imlikasi United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) 2003 Terhadap Civil Forfeiture.................................... C. Anomali Penggunaan Istilah Jaksa Pengacara Negara................... D. Dasar Hukum Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Pengambilan Aset Negara Hasil Korupsi ...........................

i iii v viii ix 1 1 12 12 12 13 14 14 26 28 29 30 31 32

33 33 43 46 49

55 55 60 67 76


BAB IV : PENERAPAN ATURAN GUGATAN PERDATA TERHADAP PENGAMBILAN ASET NEGARA.................................................. A. Model Ideal Pengaturan Khusus Gugatan Perdata.......................... B. Model Ideal Pengambilan Aset Hasil Korupsi............................... C. Pembayaran Uanag Pengganti Dalam Perkara Korupsi................. D. Penerapan Aturan gugatan Perdata Terhadap Pengambilan Aset Negara ............................................................................................ 1. Gugatan perdata Atas Dasar Tidak Cukup Unsur Bukti .......... 2. Gugatan Perdata Atas Dasar Putusan Bebas ............................ 3. Gugatan Perdata Atas Dasar Meninggalnya Tersangka Atau Terdakwa.................................................................................. 4. Gugatan Perdata Terhadap Hasil Korupsi yang Belum Dikenai Perampasan................................................................. E. Contoh Gugatan Perkara Perdata Antara Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia Dengan H.M. Soeharto dan Yayasan Beasiswa Supersemar ................................

91 91 106 117 126 130 133 137 139

142

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................... A. Kesimpulan ................................................................................... B. Saran...............................................................................................

154 154 159

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................

160


HK

Recommend Documents