PERAN DAN TANGGUNG JAWAB UNDERWRITER DALAM PERJANJIAN FULL COMMITMENT DI PASAR PERDANA
TESIS
OLEH
MEGA KARTIKA 077005081/HK
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB UNDERWRITER DALAM PERJANJIAN FULL COMMITMENT DI PASAR PERDANA
TESIS
Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
Oleh MEGA KARTIKA 077005081/HK
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Judul Tesis
: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB UNDERWRITER
DALAM PERJANJIAN FULL COMMITMENT DI PASAR PERDANA Nama Mahasiswa : Mega Kartika Nomor Pokok
: 077005081
Program Studi
: Ilmu Hukum Menyetujui: Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum) Ketua
(Dr. T. Keizerina Devi A, S.H, CN, M.Hum)
(Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum)
Anggota
Anggota
Tanggal lulus : 24 Juli 2009
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Telah diuji pada Tanggal 24 Juli 2009
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua
: Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum
Anggota
: 1. Dr. T. Keizerina Devi A, S.H, CN, M.Hum 2. Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH 4. Dr. Sunarmi, SH, M. Hum
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
ABSTRAK
Perusahaan tentunya tidak menginginkan jika dalam pelaksanaan Penawaran Umum timbul keraguan, apakah efek yang dilepas ke para investor terjual habis atau tidak, bila setelah dilepas efek tersebut tidak terjual habis, maka ini merupakan “bencana” bagi perusahaan, hal mana selain mengakibatkan kerugian sebab biaya‐biaya yang telah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali, juga akan menjatuhkan reputasi perusahaan. Untuk itulah maka diperlukan perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek (underwriter) perusahaan, yang umumnya dalam praktek di Indonesia, dalam penawaran umum perdana praktis semua penjaminan emisi di lakukan dengan sistem penjaminan full commitment. Berdasarkan latar belakang ini, maka adapun beberapa permasalahan yang diangkat, adalah mengenai peran dan tanggung jawab underwriter dalam perjanjian full commitment di pasar perdana, kategori penyimpangan oleh underwriter pada proses penawaran umum perdana dan akibat hukumnya, serta penyelesaian sengketa antara underwriter dan emiten. Dalam upaya mendapatkan penjelasan dan jawaban atas permasalahan di atas, maka digunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Seluruh data yang sudah diperoleh akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka maka dapat disimpulkan bahwa peran underwriter dimulai sejak hari pertama emiten berniat menawarkan sahamnya kepada masyarakat. Peran underwriter mulai dari membantu emiten menyiapkan penawaran umum, melakukan due diligence, menyiapkan pernyataan pendaftaran, sampai kepada proses penawaran umum perdana. Underwriter dalam perjanjian full commitment bertanggung jawab atas sisa efek yang tidak terjual, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi efek yang tunduk kepada UUPM dan KUH Perdata. Adapun kategori penyimpangan oleh underwriter pada proses penawaran umum perdana, antara lain: masalah penjatahan saham yang dapat berakibat pada benturan kepentingan, manipulasi harga dalam upaya stabilisasi, dan penyimpangan bentuk penjaminan emisi oleh underwriter dan emiten. Akibat hukum yang dikenakan terhadap ketiga kategori penyimpangan ini ditentukan dalam UUPM dan PP No. 45 Tahun 1995,
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
berupa: sanksi administratif dan denda. Mengenai perselisihan antara para pihak dalam perjanjian penjaminan emisi efek, akan diselesaikan secara musyawarah, jika tidak tercapai persesuaian paham, maka diajukan ke Pengadilan Negeri atau diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Kata Kunci: Underwriter, Emiten, Perjanjian Full Commitment, Penawaran Umum Perdana. ABSTRACT Company will not tolerate any doubt of whether or not the effect released will be sold out during the implementation of Public Offering. If, after being released, the effect is not sold out, it will be a “disaster” for the company because it not only inflicts financial loss for the cost spent cannnot be withdrawn anymore but also ruins the company’s reputation. Hence, a company acting as a guarantor of effect emission (underwriter) is needed that, in its practice in Indonesia in general, practically all guarantees of emission in an initial public offerring are done through full committment guarantee system. With this background, the purpose of this analytical descriptive study is to find out the role and responsibility of the underwriter in the full committment agreement in the initial market, to analyze the category of deviation done by the underwriter during the process of initial public offerring and its legal sanction, and to learn the solution taken when solving the dispute between underwriter and emitter. The study were based on the secondary data obtained through library research. The data obtained were qualitatively analyzed before a deductive conclusion was withdrawn to be the answers to the problems studied. The result of this study shows that the role of underwriter have commenced since the first day the emitter intended to offer his/her share to the public. The role of underwriter commences from assisting the emitter in preparing the public offerring, doing due diligence, and preparing the statement of registration up to the process of initial public offerring. In the full committment agreement, underwriter is responsible for the unsold effects according to the stipulation stated in the contract of effect emission guarantee whch is subject to the law on stock market (UUPM) and the Indonesian Civil Codes (KUH Perdata). The categories
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
of deviation done by the underwriter during the process of initial public offerring, among other things, are the issue of stock allocation/distribution that can result in conflict of interest, manipulating the price in an attempt to stabilize it, and deviating the form of emission guarantee by underwriter and emitter. The legal sanctions imposed to the three deviation categories as stated in the law on stock market (UUPM) and Government Regulation No.45/1995 are in the forms of administrative sanction and fine. The dispute occured between the parties involved in the effect emission guarantee agreement will be deliberately solved, if it fails, then the case will be brought to the court of first instance or be solved through the Indonesian Stock Market Arbitration Board (BAPMI). Key words: Underwriter, Emitter, Full Committment Agreement, Initial Public Offering
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK
....................................................................................................
i
....................................................................................................
ii
KATA PENGANTAR.................................................................................................
iii
ABSTRACT
RIWAYAT HIDUP ...................................................................................................
vi
DAFTAR ISI
....................................................................................................
vii
DAFTAR TABEL ....................................................................................................ix DAFTAR ISTILAH ...................................................................................................
x
BAB I
PENDAHULUAN
......................................................................1
A. Latar Belakang ........................................................................
1
B. Perumusan Masalah ................................................................
13
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
C. Tujuan Penelitian.....................................................................
13
D. Manfaat Penelitian ..................................................................
14
E. Keaslian Penelitian...................................................................
15
F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsi ..................................
16
1. Kerangka Teori.................................................................
16
2. Landasan Konsepsi...........................................................
24
G. Metode Penelitian ...................................................................
27
1. Sifat dan Pendekatan Penelitian......................................
27
2. Jenis dan Sumber Data ....................................................
28
3. Teknik Pengumpulan Data............................................... 4. Analisis Data ....................................................................
29 29
BAB II
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB UNDERWRITER
DALAM PERJANJIAN FULL COMMITMENT DI PASAR
PERDANA .......................................................................................
31
A. Perjanjian Penjaminan Emisi di Pasar Perdana .......................
31
B. Peran Underwriter Dalam Tahap Penawaran Perdana............
39
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
C. Tanggung Jawab Underwriter dalam Perjanjian Full Commitment di Pasar Perdana .........................................
52
BAB III
KATEGORI PENYIMPANGAN OLEH UNDERWRITER
PADA PROSES PENAWARAN UMUM PERDANA .............................
61
A. Penjatahan Saham Oleh Lead Underwriter Yang Berakibat Pada Benturan Kepentingan...........................
61
B.Manipulasi Harga dalam Upaya Stablisasi Harga Oleh Underwriter ..........................................................
71
C. Penyimpangan Bentuk Penjaminan Emisi Oleh Underwriter dan Emiten..................................................
79
BAB IV
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARA UNDERWRITER DAN EMITEN ..........................................
83
A. Badan Arbitrase Pasar Modal Indinesia (BAPMI) ....................
83
B. Mekanisme Proses Penyelesaian Sengketa Antara Underwriter dan Emiten ..............................................
107
KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................
113
A. Kesimpulan ..............................................................................
113
BAB V
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
B. Saran ........................................................................................
116
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................
118
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
DAFTAR TABEL
Nomor 1.
Judul Perbedaan Pasar Perdana dengan Pasar Sekunder .......................
Halaman 32
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
DAFTAR ISTILAH Addendum Perjanjian : Setiap perubahan‐perubahan, penambahan‐penambahan dan/atau pembaharuan‐pembaharuan terhadap perjanjian penjaminan emisi efek (termasuk yang akan dibuat dikemudian hari). Arbiter
: Orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan putusan atas sengketa yang bersangkutan.
Bursa Efek
: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
Comfort Letter
: Surat yang dibuat oleh akuntan publik/akuntan negara memuat kejadian-kejadian, transaksi-transaksi dan masalah penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir yang telah diaudit sebagaimana yang tercantum dalam prospektus. Dalam hal ini comfort letter merupakan: 1. media bagi penjamin utama emisi untuk memperoleh data keuangan yang belum dicakup dalam laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik/akuntan negara sebagaimana tercantum dalam prospektus; 2. bahan untuk mempersiapkan perjanjian emisi efek; 3. sumber informasi tambahan bagi Bapepam.
Due diligence
: Suatu tindakan yang hati-hati, aktifitas atau ketekunan, yang secara cukup dihaapkan dari, dan lazim dilakukan oleh seseorang yang rasiional dan hati-hati berdasarkan persyaratan-persyaratan khusus, yang tidak diukur dengan standar yang absolut, tetapi tergantung dari fakta-fakta yang relatif dari suatu kasus yang khusus.
Efek
: Surat berharga, yaitu surat pegakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Fix Allotment
: Penjatahan pasti terhadap investor tertentu yang mendapat hak istimewa. Mereka memperoleh jumlah saham seperti yang diinginkan, misalnya karyawan emiten dan investor lembaga yang dianggap mewakili kepentingan publik, seperti reksa dana dan lembaga dana pensiun.
Greenshoe Option
: Suatu kondisi dalam perjanjian penjaminan emisi di mana penjaminan emisi mempunyai wewenang untuk menambah suatu emisi baik saham atau obligasi melalui sindikasi jika permintaan investor akan efek tersebut besar (oversubscription).
Hot IPO Shares
: Saham-saham yang sangat mungkin akan memberikan keuntungan.
Letter of Intent
: Merupakan surat pernyataan kehendak untuk melaksanakan emisi.
Listing
: Pencatatan efek di bursa agar efek tersebut dapat diperdagangkan. Pencatatan efek dapat dilakukan apabila pernyataan pendaftaran perusahaan tersebut sudah dinyatakan efektif oleh Bapepam.
Manipulasi Harga
: Tindakan yang dilakukan pihak‐pihak tertentu yang secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk menyebabkan harga efek tetap, naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek. Tindakan ini dilakukan dalam rangka mengambil keuntungan sepihak, di mana tindakan ini merupakan tindakan yang tidak etis atau tindakan yang dilarang dalam perdagangan.
Market Out Clause
: Sebuah klausula dalam perjanjian underwriting yang membolehkan underwriter untuk menunda persetujuan dengan alasan yang spesifik tanpa dikenai penalty/hukuman.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Mediator
: Orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak untuk membantu dalam perundingan guna mencari solusi penyelesaian masalah melalui proses Mediasi.
Prospektus
: Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
Rights issue
: Merupakan salah satu cara yang ditempuh Emiten untuk menambah modal yaitu dengan cara mengeluarkan saham baru. Dalam right issue, perseroan menawarkan hak (right) kepada pemegang saham yang ada (pemegang saham lama) untuk mendapatkan saham baru yang tentu saja berarti menyetor modal dengan rasio tertentu. Jika pemegang saham tersebut tidak mengambil haknya, maka ia dapat menjual haknya tersebut kepada investor lain. Dengan demikian di Pasar Modal juga dikenal perdagangan right. Jadi right adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk terlebih dahulu membeli saham yang baru dikeluarkan dengan tujuan agar pemegang saham lama diberi kesempatan untuk mempertahankan persentase kepemilikannya dalam suatu perusahaan.
Stabilisasi Harga
: Tindakan selama masa Penawaran Umum yang dilakukan untuk menawarkan beli atau jual efek dengan tujuan mempertahankan harga pasar efek bersangkutan di Bursa Efek.
Transaksi Semu
: Transaksi efek tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan pemilikan atas efek tersebut. Tansaksi ini dapat dilakukan dengan atau tanpa ada barang sama sekali. Dengan demikian penjual dalam kasus ini tidak akan menyerahkan saham kepada pihak lain, dan pembeli juga tidak akan menerima saham.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat kasih dan anugerah‐Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah “PERAN DAN TANGGUNG JAWAB UNDERWRITER DALAM PERJANJIAN FULL COMMITMENT DI PASAR PERDANA”.
Penulis menyadari, dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan‐kekurangan
baik dari segi isi maupun cara penyajiannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang Penulis miliki. Untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.
Penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, terutama dari para
pembimbing dalam penulisan tesis ini. Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar‐besarnya kepada : 1. Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM & H, Sp.A (K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara. 2. Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH, selaku Ketua Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 4. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan nasehat kepada Penulis dalam penyusunan tesis ini.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
5. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam proses penulisan tesis ini. 6. Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum, selaku Pembimbing III yang sudah sangat banyak membantu Penulis dengan meluangkan waktunya memberikan masukan, nasehat, arahan dan saran‐saran yang sangat bermanfaat dalam proses penulisan tesis ini, sehingga tesis ini dapat selesai pada waktunya. 7. Dosen‐dosen Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara lainnya yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. 8. Seluruh pegawai administrasi Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang turut mendukung segala urusan administrasi Penulis. 9. Seluruh keluarga Penulis, teristimewa kepada orang tua Penulis, Bapak Johannes Ginting dan Ibu Terang Ukur br. Tarigan, dan juga kepada kedua abang Penulis (Erwinsdy Ginting, SE. MSc dan Brigadir Antonio Riveldi Ginting, SH) yang selama ini telah banyak memberikan perhatian, dukungan, doa, semangat dan motivasi kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. 10. Kepada teman‐teman Penulis yang telah memberikan inspirasi, masukan dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini, serta seluruh pihak yang turut membantu penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Besar harapan Penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan
ilmu hukum khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca sekalian.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Medan, Juli 2009
Penulis,
MEGA KARTIKA
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
RIWAYAT HIDUP Nama
: Mega Kartika
Tempat/Tgl Lahir
: Medan/07 September 1984
Jenis Kelamin
: Perempuan
Agama
: Katholik
Alamat
: Jl. Bunga kantil XXVII No. 4 Pasar 7 Padang Bulan Medan.
Pendidikan: 1. SD ST. Petrus Medan dari tahun 1991 sampai dengan Tahun 1996 2. SLTP P.Cahaya Medan dari Tahun 1996 sampai dengan Tahun 1999 3. SMU Negeri 13 Medan dari Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002 4. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007 Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pasar Modal merupakan suatu kebutuhan dalam perekonomian modern suatu negara. Dimanapun di negara‐negara yang ekonominya maju, Pasar Modal yang berwujud dengan adanya Bursa Efek, seperti juga adanya bank memainkan peran penting dan telah menjadi suatu kebutuhan karena disanalah ekonomi menunjukkan aktivitasnya. Pasar Modal menjadi petunjuk bagaimana usahawan dan investor berinteraksi dalam kegiatan ekonomi. Usahawan yang diwakili oleh perusahaan mencari modal dengan memasuki Pasar Modal, sedangkan pemodal/investor menginvestasikan dananya juga dengan masuk ke Pasar Modal. Pasar Modal telah menjadi ukuran berkembang dan menurunnya perekonomian suatu masyarakat. 1
Istilah “Pasar Modal” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “capital market” yang
berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan‐kebutuhan dana untuk capital suatu perusahaan. Pasar Modal merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual efek atau surat berharga lainnya. 2 Dengan demikian, Pasar Modal berarti suatu pasar dimana dana‐dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan.
1
Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Tatanusa, 2006), hal. 1 Abdurrahman A, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hal. 169 2
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Dana‐dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham. 3
Sementara itu, Pasal 1 angka 13 Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal (UUPM) memberi pengertian Pasar Modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang didukung oleh peningkatan
teknologi komunikasi, semakin meningkat pula upaya berbagai perusahaan untuk mengembangkan usaha dan melakukan kegiatan dalam rangka meraih dana untuk ekspansi bisnis dengan berbagai cara. Upaya ekspansi perusahaan ini antara lain dilakukan dengan kegiatan penanaman modal di berbagai negara di luar batas negara asalnya. Dan saat ini kegiatan penanaman modal tersebut dapat dikatakan telah melintasi batas‐batas kenegaraan. Kiranya tidak salah pernyataan seorang konsultan manajemen internasional yang mengatakan bahwa saat ini terdapat berbagai jalan untuk meningkatkan berbagai perekonomian, salah satu cara terbaik adalah dengan memfokuskan diri terhadap pengembangan usaha dalam lingkup regional dan kemudian berupaya untuk mendapatkan jalan agar regionalisasi tersebut selanjutnya dapat berinteraksi dengan perekonomian global. 4
3
Yayasan Mitra Dana, Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia, (Jakarta, 1991), hal. 33. Asril Sitompul (I), Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya, Cetakan Ke-III, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004), hal. 1 4
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Peningkatan kegiatan ekspansi perusahaan‐perusahaan di tingkat global ini
tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, maka perusahaan‐perusahaan semakin giat mencari sumber‐sumber yang dapat menyediakan dana dalam jumlah yang besar. Untuk itu pandangan manajemen dan pemilik perusahaan diarahkan ke Pasar Modal baik yang ada di dalam negeri sendiri maupun di negara lain. Hal tersebut menyebabkan makin marak pula kegiatan Pasar Modal di hampir seluruh negara baik di negara‐negara maju maupun di negara‐negara sedang berkembang dan juga mempermudah masuknya investasi modal dari suatu negara ke negara lain. Berbagai perusahaan dari suatu negara menjual sahamnya di Pasar Modal negara‐negara lain untuk mendapatkan tambahan dana, ini berarti pemodal (investor) dari suatu negara dapat ikut melakukan investasi dan memiliki modal perusahaan‐perusahaan yang didirikan negara lain. 5
Perusahaan tentunya tidak menginginkan jika dalam pelaksanaan Penawaran Umum
timbul keraguan, apakah efek yang dilepas ke para investor terjual habis atau tidak, bila setelah dilepas efek tersebut tidak terjual habis, maka ini merupakan “bencana” bagi perusahaan, hal mana selain mengakibatkan kerugian sebab biaya‐biaya yang telah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali, juga akan menjatuhkan reputasi perusahaan. Untuk itu diperlukan perusahaan efek yang bertindak sebagai Underwriter perusahaan. Lembaga yang melakukan kegiatan penjaminan ini disebut Penjamin Emisi Efek atau dalam istilah lain disebut Underwriter. 6
5 6
Ibid, hal. 2 Ibid, hal. 75
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Underwriter membantu Emiten untuk mempersiapkan Penawaran Umum termasuk
due diligence yang diperlukan, membantu Emiten menyiapkan pernyataan pendaftaran dan menyampaikannya ke Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Setelah Bapepam menyatakan efektif pernyataan pendaftaran, Underwriter kemudian melakukan persiapan untuk pemasaran efek dengan mengundang perusahaan‐perusahaan efek lain untuk bergabung dalam sindikasi pemasaran dan penjualan efek tersebut. Underwriter juga akan memasang iklan prospektus yang dibutuhkan, mencetak prospektus dan akhirnya menyebarkan prospektus tersebut dalam rangka pemasaran efek tersebut kepada para investor. Tugas pokok dari Underwriter adalah untuk menjualkan efek yang diterbitkan perusahaan kepada masyarakat umum. Akan tetapi sebelum terjadinya penjualan tersebut, Underwriter telah memainkan peranan yang penting dalam persiapan yang dilakukan oleh perusahaan, antara lain dengan memberikan masukan kepada perusahaan mengenai kesempatan dan peluang bagi pendanaan dan menyusun struktur penawaran yang akan dilaksanakan. 7 Tugas Underwriter ini dimulai sejak hari pertama Emiten berniat menawarkan sahamnya kepada masyarakat hingga selesainya distribusi efek dilakukan. Dengan tugas yang dijalankan oleh Underwriter, beban Emiten dalam usaha untuk membawa perusahaan masuk ke dalam Pasar Modal akan banyak terbantu. 8
Adapun yang menjadi tanggung jawab Underwriter dalam perjanjian penjaminan
emisi adalah sesuai pada ketentuan Pasal 39 UUPM, yang berbunyi: “Underwriter wajib
7
Asril Sitompul (II), Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang pada Proses Penawaran Umum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 14 8 Hamud M. Balfas, Op Cit, hal. 253
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi efek sebagaimana dimuat dalam pernyataan pendaftaran.”
Apabila Underwriter dan Emiten telah sepakat untuk melaksanakan Penawaran
Umum berdasarkan jenis kontrak/perjanjian yang ditentukan, pihak tersebut wajib melakukan Penawaran Umum tersebut sesuai dengan kontrak/perjanjian yang dibuat dan untuk itu harus dicantumkan dalam prospektus. 9
Perjanjian ini dianggap sah dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab
Undang‐Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yakni mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Adapun dasar hukum dari kekuatan suatu perjanjian tersebut adalah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang‐undang bagi mereka yang membuatnya.
Apabila salah satu pihak dalam perjanjian penjaminan emisi efek lalai dalam
memenuhi sesuatu kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian penjaminan emisi efek sebagaimana mestinya atau terjadi perselisihan antara para pihak dalam perjanjian penjaminan emisi efek, maka diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah, dan bilamana tidak tercapai persesuaian paham, maka perselisihan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri atau dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). 10
9
Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 24 angka 1 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Nomor: 6
10
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Dalam kontrak/perjanjian penjaminan emisi efek, Underwriter biasanya akan
mengajukan salah satu di antara beberapa jenis kesanggupan penjaminan emisi efek: 11 1. Penjaminan emisi dengan kesanggupan penuh (full commitment underwriting). Underwriter disamping menyanggupi untuk menawarkan efek tersebut kepada masyarakat, juga menyanggupi untuk membeli sendiri sisa efek yang tidak habis terjual. 2. Penjaminan emisi dengan kesanggupan terbaik (best efforts underwriting). Underwriter hanya mempunyai kewajiban untuk menawarkan efek tersebut sebaik‐baiknya dan apabila tidak habis terjual maka efek tersebut akan dikembalikan ke Emiten. 3. Penjaminan emisi dengan kesanggupan siaga (stand by commitment underwriting). Underwriter disamping menyanggupi untuk menawarkan efek tersebut kepada masyarakat juga menyanggupi untuk membeli sisa efek yang tidak habis terjual pada suatu tingkat harga tertentu sesuai dengan syarat yang diperjanjikan. 4. Penjaminan emisi dengan kesanggupan semua atau tidak sama sekali (All‐or‐none offering). Penawaran akan dibatalkan apabila tidak terjual semua. 5. Penjaminan emisi dengan kesanggupan paling sedikit – paling banyak (Minimum – maximum). Penawaran Efek akan dibatalkan apabila tidak tercapai batas minimum.
Kebutuhan akan Underwriter sebenarnya adalah karena adanya kesulitan dalam
melakukan pemasaran, distribusi dan penjualan efek, karena berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang‐Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan harus diambil oleh pemodal. Dengan situasi 11
Erdikha Elit, “Pasar Modal dan Transaksi efek Saham”, http://www.aonline.co.id, diakses pada tanggal 08 Oktober 2008
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
seperti ini pulalah maka sebenarnya di Indonesia hanya mengenal satu jenis penjaminan efek, yaitu penjaminan secara full Commitment, dimana Underwriter akan mengambil sisa dari saham‐saham yang tidak terjual tersebut. Tetapi hal ini bukan berarti juga bahwa semua penjaminan emisi di Indonesia telah dilakukan secara penuh, karena dibelakang janji penjaminan secara penuh ini dapat saja terjadi kesepakatan lain antara Emiten dengan Underwriter mengenai penjaminan secara penuh ini. 12
Sementara itu, peran Underwriter bagi investor dalam suatu Penawaran Umum
tidak hanya akan memudahkan mereka mendapatkan efek yang sedang ditawarkan, karena adanya jaringan yang luas dari Underwriter, serta para agen penjualan yang merupakan sindikasi dalam suatu penjaminan emisi. Tetapi juga dapat merupakan “jaminan” bahwa efek tersebut ketika dicatatkan, dan diperdagangkan di Bursa Efek akan merupakan investasi yang menguntungkan. Hal ini karena Underwriter pada waktu efek tersebut diperdagangkan di Bursa Efek, akan memainkan peranan yang sangat penting dalam rangka stabilisasi harga yang dilakukan oleh Underwriter. Oleh karena itu, sebagaimana disebut diatas, investor dalam membeli efek yang ditawarkan juga akan melihat siapa yang melakukan penjaminan emisi atas efek yang sedang ditawarkan tersebut. Underwriter yang berpengalaman dianggap sebagai jaminan bahwa harga saham akan naik dan investor akan memperoleh capital gain (keuntungan yang diperoleh investor dari selisih harga beli dan harga jual suatu saham). 13
12 13
Hamud M. Balfas, Op Cit, hal. 62 Ibid, hal. 254
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Menurut Emiten dan Underwriter, menjaga hubungan baik dengan investor adalah
penting. Dan capital gain membuka pintu bagi adanya hubungan seperti itu. Bagi Emiten hubungan yang baik tersebut akan berguna kalau menerbitkan saham lagi, misalnya dengan rights issue, investor tetap membeli. Bagi Underwriter, kalau investor senang dengan capital gain sebuah Penawaran Umum Perdana atau biasa disebut Initial Public Offering (IPO), maka investor tersebut mau membeli saham lain yang ia jamin emisinya. 14 Dalam hal ini untuk memperoleh capital gain, maka kenaikan harga saat listing bisa terjadi karena saham dijual dengan diskon dan karena digerakkan oleh Emiten dan Underwriter‐nya. Sehingga saham dapat naik tajam pada saat listing dan selanjutnya terus menurun. Dalam hal ini manipulasi harga yang dilakukan Emiten dan Underwriter‐nya ini akan sangat merugikan investor yang ingin memegang saham tersebut untuk jangka panjang. 15 Underwriter dapat juga melakukan manipulasi harga pada transaksi yang terjadi di gray market (transaksi semu). Transaksi ini terjadi karena investor beli, menawarkan capital gain kepada investor yang sudah mendapatkan alokasi dalam IPO. Namun investor harus jeli sebab ada kalanya gray market tersebut merupakan konspirasi yang dilakukan oleh Underwriter beserta sindikasinya untuk mengecoh investor agar membeli saat listing sehingga ada lonjakan harga saat pencatatan di pasar sekunder. 16
Tindakan manipulasi harga merupakan suatu tindakan yang dilarang karena,
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 91 UUPM, bahwa: ”setiap pihak yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak 14
Jaka E. Cahyono, 22 Strategi & Teknik Meraih Untung di Bursa Saham, Jilid Satu, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hal. 45 15 Ibid, hal. 51 16 Ibid, hal. 47
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek”. Selanjutnya Pasal 92 UUPM juga melarang adanya manipulasi harga. Dalam pasal ini dikatakan bahwa: ”Setiap pihak, baik sendiri‐sendiri maupun bersama‐sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek”.
Selain larangan untuk melakukan manipulasi harga dengan cara‐cara menggunakan
transaksi secara langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan 92, UUPM juga dengan tegas melarang dilakukannya tindakan manipulasi harga yang dilakukan melalui cara‐cara membuat pernyataan atau memberikan keterangan tidak benar atau menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 93. Meskipun pada dasarnya manipulasi harga itu dilarang, tetapi dalam situasi tertentu pengecualian atas tindakan ini dapat dilakukan, misalnya dalam rangka stabilisasi harga. 17
Sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Bapepam No.XI.B.1, stabilisasi harga
adalah tindakan selama masa Penawaran Umum yang dilakukan untuk menawarkan beli atau jual efek dengan tujuan mempertahankan harga pasar efek bersangkutan di Bursa Efek. Selama berlangsungnya stabilisasi harga, Underwriter untuk mempertahankan harga pada tingkat tertentu melakukannya dengan memasok (menjual) efek dan membeli efek dari pasar atau lantai bursa. Stabilisasi juga dimaksudkan untuk menjamin kelancaran distribusi 17
Hamud M. Balfas, Op Cit, hal. 476
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
efek di pasar. Tindakan stabilisasi harga ini pada dasarnya merupakan tindakan “manipulasi harga” yang dilegalisasikan. Karena merupakan “manipulasi” atas harga yang “dilegalisir” oleh UUPM, maka stabilisasi merupakan tindakan yang dikecualikan sebagai tindakan yang melanggar hukum oleh UUPM. Kegiatan ini dilakukan oleh Emiten karena kemungkinan harga pada Pasar Perdana pada saat listing akan melonjak terlalu tinggi, atau turun pada tingkat yang terlalu rendah. Tindakan manipulasi harga yang dilakukan Underwriter dalam upaya stabilisasi ini dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bapepam No.XI.B1 dan UUPM. 18
Penyimpangan dalam bentuk penjaminan yang biasanya disembunyikan ini
tentunya secara langsung atau tidak langsung akan sangat merugikan investor. Penyimpangan tersebut dilakukan karena Underwriter sendiri sebenarnya meragukan mutu Emiten yang efeknya dipasarkan oleh Underwriter. Underwriter melakukan penjaminan secara full commitment tetapi ternyata ada perjanjian lainnya yang memungkinkan Underwriter berhutang kepada Emiten, apabila tidak semua efek yang dijaminnya terjual di Pasar Perdana. Tindakan seperti ini tentunya akan memberikan gambaran yang menyesatkan bagi investor, karena bagi kebanyakan investor, full commitment berarti saham yang dipasarkan oleh Underwriter “cukup baik”. Dengan adanya perjanjian lain, yang memungkinkan Underwriter berhutang tersebut, sebenarnya merupakan indikasi bahwa efek yang dipasarkan tidak begitu diterima di pasar dan Underwriter mengetahui hal ini. Bahkan mungkin perjanjian emisi secara full commitment yang dibuat dengan adanya
18
Ibid, hal. 286
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
perjanjian lain tersebut, tidak lain adalah sebuah perjanjian emisi dengan syarat best effort saja sebenarnya. 19
Kategori penyimpangan lainnya oleh Underwriter pada Penawaran Umum Perdana
adalah dalam hal penjatahan saham oleh penjamin pelaksana emisi (manajer penjatahan). Hal mengenai penjatahan saham ini diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.A.7, dan Pasal 35 huruf e UUPM bahkan dengan lebih tegas menyatakan bahwa perusahaan efek (Underwriter) dilarang membeli atau memiliki efek untuk rekening perusahaan efek itu sendiri atau untuk rekening pihak terafiliasi, jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum. Salah satu masalah yang timbul dalam persoalan penjatahan saham oleh manajer penjatahan adalah perlakuan istimewa yang diberikan oleh Underwriter kepada pihak tertentu atau pihak yang terafiliasi dengan Underwriter. Perlakuan istimewa berupa pemberian jatah saham “Hot IPO Shares (saham‐saham yang sangat mungkin akan memberikan keuntungan)” kepada nasabah‐nasabah tertentu yang tujuannya adalah nasabah‐nasabah tersebut memberikan pekerjaan investment banking kepada perusahaan efek bersangkutan. Pelanggaran atas ketentuan mengenai penjatahan saham, seperti yang ditentukan dalam Peraturan Bapepam dan Pasal 35 UUPM, dapat berpotensi menyebabkan terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) antara Underwriter tersebut dengan nasabah terafiliasinya. 20
Berdasarkan ulasan di atas, maka penulis ingin memberikan kontribusi pemikiran
dengan mengangkat judul tesis mengenai “Peran dan Tangggung Jawab Underwriter dalam 19 20
Ibid, hal. 270 Ibid, hal. 281-282
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Perjanjian Full Commitment di Pasar Perdana”, yang akan meninjau lebih jauh bagaimana peran dan tanggung jawab Underwriter dalam perjanjian full commitment di Pasar Perdana, apa saja yang dikategorikan sebagai penyimpangan oleh Underwriter pada proses Penawaran Umum Perdana dan bagaimana akibat hukumnya, serta bagaimana jika terjadi sengketa antara Underwriter dan Emiten. B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Underwriter dalam perjanjian full commitment di Pasar Perdana? 2. Apa saja yang dikategorikan sebagai penyimpangan oleh Underwriter pada proses Penawaran Umum Perdana dan bagaimana akibat hukumnya? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa antara Underwriter dan Emiten? C. Tujuan Penelitian
Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat
dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
1. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Underwriter dalam perjanjian full commitment di Pasar Perdana. 2. Untuk mengetahui kategori penyimpangan oleh Underwriter pada proses Penawaran Umum Perdana, dan akibat hukum dari penyimpangan tersebut. 3. Untuk mengetahui mekanisme proses penyelesaian sengketa antara Underwriter dan Emiten.
D. Manfaat Penelitian
Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis
maupun secara praktis, yakni: 1. Manfaat Teoritis a. Memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum, khususnya dalam hukum bisnis, lebih khusus lagi dalam hukum Pasar Modal mengenai “Peran dan Tangggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment di Pasar Perdana”. b. Memberikan tambahan wawasan kepada kalangan yang berminat pada hukum bisnis, khususnya hukum Pasar Modal dan pihak‐pihak serta lembaga‐lembaga yang terkait di dalam Pasar Modal, khususnya pihak‐pihak serta lembaga‐lembaga yang terkait dalam perdagangan efek di Pasar Perdana. 2. Manfaat Praktis
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada setiap orang yang berkecimpung dalam Pasar Modal khususnya dalam Pasar Perdana, serta kepada para investor agar lebih mampu membaca situasi pasar dan lebih bersikap hati‐hati dalam membeli saham di Pasar Perdana. b. Kepada para Underwriter, haruslah benar‐benar mempunyai itikad yang baik dan moral yang tinggi dalam melakukan kegiatannya sebagai Underwriter. E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan hasil penelusuran di perpustakaan, khususnya yang ada di lingkungan
Universitas Sumatera Utara, penelitian ini nantinya akan terkait dengan penelitian sebelumnya. Pada tahun 2008, Linda Joan Tanos 21 melakukan penelitian tentang perjanjian antara Underwriter dan Emiten dalam rangka Initial Public Offering (IPO) yang membahas mengenai bagaimana aspek hukum perusahaan yang akan go public; bagaimana bentuk perjanjian antara underwriter dan emiten dalam rangka initial public offering dan; bagaimana kedudukan underwriter dan emiten dalam perjanjian penjaminan emisi efek dalam rangka initial public offering. Sementara itu tesis ini akan mengkaji mengenai “Peran dan Tangggung Jawab Underwriter dalam Perjanjian Full Commitment di Pasar Perdana” yang akan membahas tentang bagaimana peran dan tanggung jawab underwriter dalam perjanjian full 21
Linda Joan Tanos, Perjanjian Antara Underwriter dan Emiten dalam Rangka Initial Public Offering (IPO), Tesis, Magister Kenotariatan-Sekolah Pasca Sarjana Unuversitas Sumatera Utara, Medan, 2008
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
commitment di Pasar Perdana; apa saja yang dikategorikan sebagai penyimpangan oleh underwriter pada proses Penawaran Umum Perdana dan bagaimana akibat hukumnya; serta bagaimana jika terjadi sengketa antara underwriter dan Emiten. Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah dibahas pada penelitian sebelumnya oleh Linda Joan Tanos dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, maka jelas terlihat perbedaan antara penelitian sebelumnya oleh Linda Joan Tanos dan penelitian yang akan dilakukan dalam tesis ini.
Demikianlah dapat ditegaskan bahwa tesis dengan judul “Peran dan Tangggung
Jawab Underwriter dalam Perjanjian Full Commitment di Pasar Perdana” belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu tesis ini asli karya dari penulis sendiri. Penulis menyusun melalui referensi buku‐buku, media cetak dan elektronik, bahan seminar dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsi 1. Kerangka Teori
Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau
proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta‐ fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. 22
22
J.J.J.M.Wuisman, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, (Jakarta: FE UI, 1996), hal. 203
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Teori yang dimaksud di sini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam
dunia fisik tersebut tetap merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya teori ilmu hukum merupakan suatu penjelasan rasional yang bersesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan bagaimanapun meyakinkan, tetap harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. 23
Kelangsungan perkembangan ilmu hukum senantiasa bergantung pada unsur‐unsur
antara lain: metodologi, aktivitas penelitian, imajinasi sosial dan juga sangat ditentukan oleh teori. 24
Menurut Kerlinger : “A theory is a set of interrelated constructs (concepts)
definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relation among variables, with the purpose of explaining and predicting their phenomena.”
Teori merupakan seragkaian preposisi atau keterangan yang saling berhubungan
dan tersusun dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. 25
Menganalisis “Peran dan Tangggung Jawab Underwriter dalam Perjanjian Full
Commitment di Pasar Perdana” didasarkan pada pengertian tanggung jawab dalam perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata.
23
M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 6 25 Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, (Jakarta: IBI, 1993), hal. 8 24
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan
dapat lahir dari undang‐undang maupun karena perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku. 26
Salah satu teori hukum kontrak klasik adalah teori kehendak. Menurut teori
kehendak, suatu kontrak menghadirkan suatu ungkapan kehendak di antara para pihak, yang harus dihormati dan dipaksakan oleh pengadilan. Dalam teori kehendak terdapat asumsi bahwa suatu kontrak melibatkan kewajiban yang dibebankan terhadap para pihak. 27
Gr. Van der Burght mengemukakan bahwa selain teori kehendak sebagai teori klasik
yang tetap dipertahankan, terdapat beberapa teori yang dipergunakan untuk timbulnya suatu kesepakatan, yaitu: 28 a. Ajaran Kehendak (wilsleer), dimana ajaran ini mengutarakan bahwa faktor yang menentukan terbentuk tidaknya suatu persetujuan adalah suara batin yang ada dalam kehendak subyektif para calon kontraktan; 26
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 59 27 Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 39 28 Ibid, hal. 40
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
b. Pandangan normatif Van Dunne, dalam ajaran ini kehendak sedikitpun tidak memainkan peranan. Apakah suatu persetujuan telah terbentuk pada hakekatnya tergantung pada suatu penafsiran normatif para pihak pada persetujuan ini tentang keadaan dan peristiwa yang dihadapi bersama; c. Ajaran Kepercayaan (Vetrouwensleer), ajaran ini mengandalkan kepercayaan yang dibangkitkan oleh pihak lawan, bahwa ia sepakat dan oleh karena itu telah memenuhi persyaratan tanda persetujuannya bagi terbentuknya suatu persetujuan.
Perjanjian dibuat dengan pengetahuan dan kehendak bersama dari para pihak,
dengan tujuan untuk menciptakan atau melahirkan kewajiaban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian sebagai sumber perikatan berbeda dari sumber perikatan lain, berdasarkan pada sifat kesukarelaan dari pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi terhadap lawan pihaknya dalam perikatan tersebut. Dalam perjanjian, pihak yang wajib untuk melakukan suatu prestasi, dalam hal ini debitor, dapat menentukan terlebih dahulu, dengan menyesuaikan pada kemampuannya untuk memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan dengan hak yang ada pada lawan pihaknya, apa, kapan, dimana, dan bagaimana ia akan memenuhi prestasinya tersebut. 29
Membicarakan perjanjian, tidak dapat dilepaskan dari KUH Perdata. Menurut Pasal
1313 KUH Perdata, perjanjian dirumuskan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
29
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op Cit, hal. 14
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Menurut R. Setiawan, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak
lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dipergunakannya perkataan ”perbuatan” yang berarti tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, sehingga perumusannya menjadi: ”Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” 30
Sesuai dengan perkembangannya, perjanjian bukan lagi sebagai perbuatan hukum
melainkan merupakan hubungan hukum. Pandangan ini dikemukakan oleh Van Dunne, yang mengartikan tentang perjanjian, yaitu: “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. 31
Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH
Perdata yang menyatakan, ada 4 (empat) syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.
30
R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta, 1979), hal. 49 dalam Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Op Cit, hal. 41 31 Lely Niwan, Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1987), hal. 26
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak‐hak yang dimiliki
oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUH Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat, hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. 32
Adapun prinsip‐prinsip atau asas‐asas yang menguasai hukum perjanjian yang
berkaitan dengan perjanjian antara Underwriter dan Emiten yaitu, asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat (pacta sunt servanda), dan asas itikad baik.
Asas konsensualisme dilahirkan pada saat momentum awal perjanjian terjadi, yaitu
pada detik para pihak mencapai puncak kesepakatannya (Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata). Ketika para pihak menentukan hak dan kewajiban serta hal‐hal lain yang menjadi substansi perjanjian, maka para pihak memasuki ruang asas kebebasan berkontrak. Dalam asas ini para pihak dapat menentukan bentuk dan isi dengan bebas sepanjang dapat dipertanggungjawabkan dan bukanlah sesuatu yang terlarang (Pasal 1320 angka 4 KUH Perdata). Persetujuan secara timbal balik terhadap bentuk dan isi perjanjian ditandai dengan adanya pembubuhan tanda tangan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Akibatnya perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sesuai dengan asas pacta sunt servanda yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) 32
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op Cit, hal: 14
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
KUH Perdata yang menyatakan: ”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang‐undang bagi mereka yang membuatnya” dan asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan: : ”Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. 33
Perjanjian penjaminan emisi dengan syarat full commitment, Underwriter menjamin
bahwa dalam hal efek tidak terserap dan dibeli oleh pemodal, maka Underwriter bertanggung jawab atas sisa efek yang tidak terjual tersebut. 34 Dalam perjanjian penjaminan emisi seperti ini, Underwriter menanggung resiko yang besar atas tanggung jawab yang dipegangnya sebagai Underwriter dengan syarat full commitment. Karena beban penjualan yang akan dilakukan oleh Underwriter atas efek yang akan dijual sedemikian besar secara finansial bagi Underwriter, maka pembagian resiko menjadi suatu keharusan yang perlu dilakukan oleh Underwriter, yaitu dengan melakukan sindikasi diantara Underwriter. 35
Hal yang juga penting dalam penjaminan emisi ini adalah persoalan tanggung jawab
para Underwriter terhadap Emiten. Meskipun penjaminan emisi dengan kesanggupan penuh menyatakan bahwa penjaminan dilakukan oleh kelompok Underwriter, tetapi dalam perjanjian penjaminan emisi biasanya tanggung jawab untuk pembayaran dana hasil Penawaran Umum tetap menjadi tanggung jawab masing‐masing Underwriter. Oleh karena itu, tanggung jawab Underwriter terhadap Emiten tidaklah bersifat tanggung renteng. Dengan kata lain, dana yang belum dibayarkan oleh si Underwriter kepada Emiten akan 33
Gunawan Widjaja, Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata (Seri Hukum Bisnis), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 263-283. 34 Hamud M. Balfas, Op Cit, hal. 268 35 Ibid, hal. 260
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
menjadi hutang Underwriter yang belum membayar dana tersebut kepada Emiten. Pembayaran atas bagian si Underwriter tersebut bukan merupakan tanggung jawab Underwriter lainnya dalam sindikasi penjaminan. 36
Perjanjian antara Underwriter dan Emiten dalam rangka IPO atau Penawaran Umum
Perdana dinamakan perjanjian penjaminan emisi efek yang merupakan perjanjian yang mengatur pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum saham secara jelas dan rinci menyebutkan nama dan kedudukan perusahaan Underwriter beserta peserta sindikasinya. 37 Perjanjian penjaminan emisi efek yang merupakan perjanjian antara Underwriter dan Emiten ini merupakan perjanjian formil yang dibuat oleh notaris dalam tanggung jawabnya sebagai profesi penunjang Pasar Modal. 38
Menurut bentuknya, ada perjanjian yang berbentuk baku dan ada yang berbentuk
timbal balik. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut. 39 Sedangkan perjanjian berbentuk timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu dengan
36
Ibid, hal. 266 Notaris Fathiah Helmi, Penawaran Umum Saham Melalui Pasar Modal, dalam Bahan Diklat bagi Notaris Pasar Modal di Jakarta, diselenggarakan oleh LMKA, pada tanggal 14-16 Desember 2006, hal. 6 38 Marzuki Usman, Djoko Koesnadi, Arys Ilyas, Hasan Zein, I Gede Putu Ary Suta, I Nyoman Tjager, Srihandoko (selanjutnya disebut Marzuki Usman dkk), ABC Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonsia bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 1990), hal. 19 39 Munir Fuady, Hukum Kontrak, Buku Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 77 37
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
lainnya (pihak yang satu mempunyai hak dan pihak yang lain sebagai pihak yang berkewajiban). 40
Perjanjian penjaminan emisi efek dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang
timbal balik (tidak baku), untuk melakukan jasa‐jasa tertentu, dimana pihak pertama (Emiten) menghendaki dari pihak kedua (Underwriter) agar dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, yang mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk tujuan tersebut terserah kepada pihak kedua. Biasanya pihak kedua ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu.
Peraturan‐peraturan yang mengatur tentang Pasar Modal tidak merinci isi
perjanjian penjaminan emisi efek. Menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam Peraturan Bapepam No.IX.C.I tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawararan umum, persyaratan penjaminan emisi efek dapat dirundingkan secara bebas antara pihak‐pihak yang bersangkutan.
2. Landasan Konsepsi
Konsepsi adalah suatu bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam
penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan penelitian, antara abstraksi dan
40
J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 43
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
realita. 41 Konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. 42
Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan
dari hal‐hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional, berguna untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubis) dari suatu istilah yang dipakai.
Menurut M. Solly Lubis, kerangka konsep adalah merupakan konstruksi konsep
secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi atau dorongan konseptualisasi dari bacaan dan tinjauan pustaka. 43
Menghindari salah pengertian ataupun pemahaman mengenai istilah yang
dipergunakan dalam penulisan tesis ini, maka defenisi dari berbagai istilah yang terkait dengan “Peran dan Tangggung Jawab Underwriter dalam Perjanjian Full Commitment di Pasar Perdana” adalah sebagai berikut: a. Tanggung jawab adalah: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, diperkarakan dan sebagainya). 44
41
Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1989),
hal. 34 42
Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 19 M. Solly Lubis, Op Cit, hal. 80 44 Suharto, Tata Iryanto, Kamus Bahasa Indonesia Terbaru, (Surabaya: Indah, 1989), hal. 211 43
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
b. Underwriter (Penjamin Emisi Efek) adalah: pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. 45 c. Perjanjian Penjaminan Emisi adalah: suatu ikatan yang ada antara Underwriter di satu pihak, dan Emiten di lain pihak untuk melakukan penjualan dan distribusi efek yang akan dikeluarkan Emiten. 46 d. Emiten adalah : pihak yang melakukan Penawaran Umum. 47 e. Penjaminan Emisi dengan kesanggupan penuh (full commitment underwriting) adalah: Underwriter disamping menyanggupi untuk menawarkan efek tersebut kepada masyarakat, juga menyanggupi untuk membeli sendiri efek yang tidak habis terjual. 48 f.
Penawaran Umum sering disebut dengan istilah go public adalah: kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur UUPM dan peraturan pelaksananya. 49
g. Pasar Perdana adalah: penjualan perdana efek/sertifikat atau penjualan yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan di bursa/pasar sekunder. 50 G. Metode Penelitian 1. Sifat dan Pendekatan Penelitian 45
Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Hamud M. Balfas, Op Cit, hal. 258 47 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 48 Erdikha Elit, “Pasar Modal dan Transaksi efek Saham”, http://www.aonline.co.id, diakses pada tanggal 08 Oktober 2008 49 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 50 Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, Cetakan ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 25 46
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Istilah metode berasal dari bahasa Yunani dari asal kata Methodos yang berarti cara
atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. 51
Berdasarkan tujuan penelitian ini maka dapat diketahui bahwa penelitian ini bersifat
deskriptif analitis 52 , dimana jenis penelitian yang bertujuan melukiskan permasalahan hukum. 53 Deskriptif karena penelitian dilakukan terhadap data sekunder guna memahami dan menggambarkan secara jelas serta menyeluruh bagaimana bentuk “Peran dan Tangggung Jawab Underwriter dalam Perjanjian Full Commitment di Pasar Perdana”. Dikatakan analitis karena akan dianalisa tentang tanggung jawab serta kewajiban dari Underwriter terhadap Emiten dalam perjanjian full commitment dalam melakukan Penawaran Umum Perdana.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian hukum
normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 54 2. Jenis dan Sumber Data
51
Koentjaraningrat, Metode-Metode Penellitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1997), hal.
16 52
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Gramedia, 1997), hal. 16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 10 54 Soejono Soekanto dan Sri Manjui, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 13 53
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh
dari penelitian kepustakaan (library research). Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan ini bersumber dari: 55 a. Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang‐undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah bersumber dari Undang‐Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang‐ Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan undang‐undang lain yang relevan serta peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan peraturan‐peraturan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil‐hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaah penelitian ini. c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal‐jurnal ilmiah. 3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library
research), yaitu dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam 55
Soerjono Soekanto, Op Cit, hal. 42
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
penelitian ini, seperti, seperti: peraturan perundang‐undangan, buku‐buku hukum, majalah, artikel, jurnal, tulisan‐tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, dan bahan‐bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 56 4. Analisis Data
Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab underwriter dalam perjanjian full commitment di pasar perdana, yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang, perjanjian, kegiatan dalam pasar modal dan penyelesian sengketa pasar modal, seperti: UU Pasar Modal, KUH Perdata, Peraturan Bapepam, Keputusan BAPMI, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan tesis ini. Kemudian membuat sitematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif (menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi) sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. 56
Riduan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, (Bandung: Bina Cipta, 2004), hal. 97
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
H. Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan penelitian ini merupakan uraian logis sistematis yang terdiri dari susunan bab dan sub-bab untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan, sehingga sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, dimana masing-masing bab diuraikan permasalahannya secara tersendiri, namun dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhnya kedalam 5 (lima) bab yang terperinci sebagai berikut : BAB I
:
Berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang hal‐hal bersifat umum, yang meliputi: latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan landasan konsepsi, metode penelitian, kemudian diakhiri oleh sistematika penulisan.
BAB II :
Menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab underwriter dalam perjanjian full commitment di pasar perdana, yang terdiri dari: perjanjian penjaminan emisi di pasar perdana, peran underwriter dalam tahap penawarran umum, dan tanggung jawab underwriter dalam perjanjian full commitment di pasar perdana.
BAB III
:
Membahas mengenai kategori penyimpangan oleh underwriter pada proses penawaran umum perdana, yang terdiri dari: penjatahan saham oleh lead underwriter yang berakibat pada benturan kepentingan, manipulasi harga
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
dalam upaya stablisasi harga oleh underwriter, dan penyimpangan bentuk penjaminan emisi oleh underwriter dan emiten. BAB IV
:
Mejelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa antara underwriter dan emiten, yang membahas mengenai: Badan Arbitrase Pasar Modal Indinesia (BAPMI), dan mekanisme proses penyelesaian sengketa antara underwriter dan emiten.
BAB V
:
Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dibahas pada penulisan tesis ini.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
BAB II PERAN DAN TANGGUNG JAWAB UNDERWRITER DALAM PERJANJIAN FULL COMMITMENT DI PASAR PERDANA A. Perjanjian Penjaminan Emisi di Pasar Perdana
Pasar modal mengenal istilah pasar perdana dan pasar sekunder. Untuk lebih
jelasnya mengenal istilah ini, bisa dilihat uraian berikut: 57 1. Pasar Perdana Pasar perdana adalah penjualan perdana efek/sertifikat atau penjualan yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan di bursa/pasar sekunder. Pada pasar ini, efek/sertifikat diperdagangkan dengan harga emisi. Pada pasar perdana perusahaan akan memperoleh dana dengan menjual sekuritas (saham, obligasi, hipotek). Selanjutnya perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi tersebut untuk menambah modal dan seterusnya digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Artinya pasar perdana ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Penjualan saham dan obligasi ini dilaksanakan oleh lembaga‐lembaga keuangan, investment banker, broker dan dealers. Para perantara ini mengatur penjualan efek baik kepada lembaga maupun perorangan. 2. Pasar Sekunder Pasar Sekunder adalah penjualan efek/sertifikat setelah pasar perdana berakhir. Pada pasar ini efek diperdagangkan dengan harga kurs. Pasar sekunder merupakan pasar di 57
Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Op Cit, hal. 25-26
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
mana surat berharga dijual setelah pasar perdana. Ditinjau dari sudut investor, pasar sekunder harus dapat menjamin likuiditas dari efek. Artinya investor menghendaki dapat membeli kembali sekuritas jika ia punya dana dan juga menghendaki menjual sekuritas untuk memperoleh uang tunai atau dapat mengalihkan kepada investor lain. Dari sudut pandang perusahaan, pasar sekunder merupakan wadah untuk menghimpun para investor baik para investor lembaga maupun investor perorangan. Apabila pasar sekunder tidak cukup likuid, tentunya investor tidak akan membeli efek‐ efek pada pasar perdana. Di dalam hal ini lembaga‐lembaga pasar sekunder meliputi brokers dan dealers yang menjual dan membeli surat berharga untuk para investor. Pasar perdana membutuhkan pasar sekunder untuk menjamin likuiditas sekuritas dan sebaliknya, pasar sekunder membutuhkan pasar perdana di dalam menambah sekuritas untuk diperdagangkan.
Tabel 1 : Perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder
Pasar Perdana Pasar Sekunder Harga saham tetap Harga saham berfluktuasi sesuai kekuatan supply dan demand Tidak dikenakan komisi Dibebankan komisi Hanya untuk pembelian saham Berlaku untuk pembelian maupun penjualan saham Pemesanan dilakukan melalui agen Pemesanan dilakukan melalui penjual (Penjamin Emisi/Underwriter) anggota bursa (Pialang/Broker) Jangka waktu terbatas Jangka waktu tidak terbatas
Sumber: Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hal. 77.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Penjaminan emisi atau yang juga dikenal dengan istilah underwriting adalah
kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan efek untuk membawa nasabahnya (dalam hal ini Emiten) menjadi suatu perusahaan publik, dengan menjual efek yang dikeluarkan Emiten dalam suatu Penawaran Umum. 58 Perjanjian penjaminan emisi itu sendiri adalah sebuah ikatan yang ada antara perusahaan efek (Underwriter) di satu pihak, dan Emiten di lain pihak untuk melakukan penjualan dan distribusi efek yang akan dikeluarkan Emiten. 59 Pada hakikatnya perjanjian‐perjanjian berisi kehenda para pihak yang mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu yang diperjanjikan. Dengan demikian sejak perjanjian dibuat, para pihak mempunyai hak dan kewajiban. 60
Dalam perancangan suatu perjanjian, harus dapat memenuhi hal‐hal sebagai
berikut: 61 1. Memberikan kepastian tentang identitas pihak‐pihak yang dalam kenyataan terlibat dalam transaksi; 2. Memberikan kepastian dan ketegasan tentang hak dan kewajiban masing‐masing pihak sesuai dengan inti trasaksi yang hendak diwujudkan oleh para pihak; 3. Memuat nilai ekonomis dari transaksi yang diadakan oleh para pihak yang kemudian dapat disimpulkan sebagai nilai ekonomis kontrak (contract value) yang dapat diterjemahkan menjadi sejumlah nilai uang tertentu; 4. Memberikan jaminan tentang keabsahan hukum dari dan kemungkinan pelaksanaan secara yuridis dari transaksi yang bersangkutan; 5. Memberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terbit dari transaksi yang mereka adakan; 6. Menyediakan jalan yang dianggap terbaik bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan‐perselisihan atau perbedaan pendapat yang dimuat di dalam kontrak adalah hal‐hal yang mungkin, wajar, patut, dan adil untuk dilaksanakan. 58
Hamud M. balfas, Op Cit, hal. 319 Ibid, hal. 258 60 Libertus Jehani, Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian, Cetakan ke-4, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. ix 61 Hasanuddin Rahman, Legal Drafting, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 76 59
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Perjanjian penjaminan emisi adalah perjanjian yang relatif sama dari satu perjanjian
ke perjanjian lainnya. Perjanjian penjaminan emisi mengatur hak dan kewajiban antara Emiten dan Underwriter dalam memasarkan efek yang dijaminkan serta tindakan‐tindakan apa yang harus dilakukan untuk mensukseskan Penawaran Umum. 62
Perjanjian penjaminan emisi efek pada dasarnya merupakan perjanjian yang harus
mencakup 2 (dua) hal pokok, yaitu: 63 1. Hal‐hal yang berhubungan dengan pemberian jasa Penjaminan Emisi Efek untuk melancarkan proses emisi. Dalam hal ini Perjanjian Penjaminan Emisi dapat dikatakan sebagai suatu pemberian jasa‐jasa tertentu dalam pengertian Pasal 1601 KUH Perdata. Dalam hal pemberian jasa tersebut adalah dari Penjamin Emisi Efek kepada calon Emiten. Beberapa hal yang harus diatur dalam bagian ini adalah: a. Ruang linkup pemberian jasa oleh Penjamin Emisi Efek, maksudnya pemberian jasa di sini meliputi mulai dari tahap persiapan isi, tahap melakukan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam, penyebarluasan prospektus atau informasi berkenaan dengan efek yang akan dijual, penjatahan, penjualan efek dan penyerahan dana hasil emisi. b. Tugas dan kewajiban Penjaminan Emisi Efek, dalam hal ini diatur secara detail tugas‐ tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi sebagaimana telah disepakati dalam ruang lingkup pemberian jasa diatas.
62
Hamud M. Balfas, Op Cit, hal. 265 A. Setiadi, Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 91 63
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
c. Kewajiban Emiten terhadap Penjamin Emisi Efek, dalam hal ini diatur kewajiban Emiten kepada Penjamin Emisi Efek yang tidak saja meliputi kewajiban untuk membayar imbalan jasa atas pemberian jasa kepada Penjamin Emisi Efek, tetapi juga kewajiban lain misalnya untuk mengetahui segala persyaratan yang diminta oleh Penjamin Emisi Efek. 2. Hal‐hal yang berkaitan dengan kesanggupan pembeli saham yang tidak terjual. Dalam kontrak/perjanjian Penjaminan Emisi Efek, underwriter biasanya akan mengajukan salah satu di antara beberapa jenis kesanggupan penjaminan emisi efek: 64 a. Penjaminan emisi dengan kesanggupan penuh (full commitment underwriting). Underwriter disamping menyanggupi untuk menawarkan efek tersebut kepada masyarakat, juga menyanggupi untuk membeli sendiri sisa efek yang tidak habis terjual. b. Penjaminan emisi dengan kesanggupan terbaik (best efforts underwriting). Underwriter hanya mempunyai kewajiban untuk menawarkan efek tersebut sebaik‐ baiknya dan apabila tidak habis terjual maka efek tersebut akan dikembalikan ke Emiten. c. Penjaminan emisi dengan kesanggupan siaga (stand by commitment underwriting). Underwriter disamping menyanggupi untuk menawarkan efek tersebut kepada masyarakat juga menyanggupi untuk membeli sisa efek yang tidak habis terjual pada suatu tingkat harga tertentu sesuai dengan syarat yang diperjanjikan. 64
Erdikha Elit, “Pasar Modal dan Transaksi efek Saham”, http://www.aonline.co.id, diakses pada tanggal 08 Oktober 2008
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
d. Penjaminan emisi dengan kesanggupan semua atau tidak sama sekali (All‐or‐none offering). Penawaran akan dibatalkan apabila tidak terjual semua. e. Penjaminan emisi dengan kesanggupan paling sedikit – paling banyak (Minimum – maximum). Penawaran Efek akan dibatalkan apabila tidak tercapai batas minimum.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dapat dirundingkan secara bebas antara pihak‐
pihak yang bersangkutan, namun sedikitnya perjanjian tersebut harus memuat ketentuan‐ ketentuan sebagai berikut: 65 1. Jenis dan jumlah efek yang diterbitkan; 2. Harga penawaran yang diterapkan dalam pasar perdana; 3. Jangka waktu penawaran, tanggal akhir penjatahan dan tanggal pencatatan di bursa; 4. Penyebarluasan prospektus dan formulir pemesanan efek; 5. Tanggal selambatnya penyerahan hasil penjualan efek beserta tempat, alat dan cara serta persyaratan lain yang menyangkut penyerahan hasil penjualan efek oleh Penjamin Emisi Efek kepada Emiten; 6. Besarnya imbalan jasa Penjamin Emisi Efek, baik yang ditetapkan secara keseluruhan maupun secara terperinci berupa komisi/imbalan jasa manajemen, komisi/imbalan jasa Penjamin Emisi Efek, komisi/imbalan jasa agen penjual dan jasa‐jasa lain yang akan diterima oleh masing‐masing pihak yang berperan serta dalam penjaminan emisi efek; 7. Kesanggupan Penjamin Emisi Efek untuk menjamin terjualnya efek yang diemisikan;
65
M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Prenada media, 2004), hal. 215
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
8. Pembebasan biaya emisi, biaya pencetakan prospektus dan biaya lain yang berkaitan dengan proses emisi efek; 9. Penjatahan dan pengembalian uang pemesan dalam hal terjadi kelebihan permintaan, termasuk bunganya bila ada; 10. Hal‐hal yang timbul akibat tidak dipenuhinya salah satu atau beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian penjaminan emisi efek; 11. Sanksi‐sanksi.
Sebagai bahan perbandingan dapat dilihat isi dari Perjanjian Penjaminan Emisi PT.X
Tbk. No.6. Perjanjian ini memuat hal‐hal sebagai berikut: 1. Definisi. 2. Penunjukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. 3. Syarat‐syarat Saham. 4. Penawaran Awal. 5. Penawaran Umum. 6. Penjamina Emisi Efek 7. Pernyataan Pendaftaran 8. Jadwal Waktu 9. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham, Daftar Pemesanan pembelian Saham dan Pengiklanan Prospektus Ringkas. 10. Pemesanan Pembelian dan Bukti Tanda Terima Pemasanan Saham. 11. Penjatahan dan Pengembalian Uang. 12. Pembayaran hasil Penjualan Saham.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
13. Agen Penjualan. 14. Penitipan Kolektif Atas Saham. 15. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham Dan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham. 16. Imbalan‐Imbalan. 17. Pernyataan dan Jaminan Emiten. 18. Pernyataan Dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek. 19. Persyaratan Pendahuluan. 20. Masa Berlakunya dan Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 21. Pernyataan Bersama. 22. Ketentuan‐Ketentuan Lain. 23. Hukum yang Berlaku. 24. Penyelesaian Perselisihan Hukum dan Domisili Hukum B. Peran Underwriter Dalam Tahap Penawaran Perdana
Secara selintas peran Underwriter hanya terlihat dan dimaksudkan untuk
memasarkan, menjual serta mendistribusikan efek yang akan dijual Emiten. Tetapi sebenarnya peran tersebut tidak hanya menyangkut penjualan efek semata. Peran Underwriter tidak hanya ada dan muncul pada bagian akhir dari proses Penawaran Umum, yaitu penjualan dan pendistribusian efek saja, tetapi jauh sebelum itu.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Sebagai contoh dapat dilihat dalam Pasal 7 Perjanjian Penjaminan Emisi PT. X Tbk.
No.6, yang berbunyi: ”Emiten wajib menyerahkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek Pernyataan Pendaftaran berikut seluruh lampiran‐lampirannya serta seluruh dokumen‐dokurnen pendukung yang diperlukan oleh BAPEPAM‐LK untuk kemudian secara bersama‐sama menyampaikannya kepada BAPEPAM‐LK sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Apabila disyaratkan oleh BAPEPAM‐LK berdasankan peraturan perundang‐undangan yang berlaku, Emiten wajib mempersiapkan dan menyerahkan semua dokumen tambahan, pembetulan dan/atau pembaharuannya kepada BAPEPAM‐LK rnelalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk melengkapi Pernyataan Pendaftaran, sebelum tanggal Pernyataan Efektif. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib, segera setelah menerima dokumen tambahan pembetulan dan/atau pembaharuan yang dimaksudkan tersebut, untuk dan atas nama Emiten menyampaikan dokumen‐dokumen tersebut kepada BAPEPAM‐LK. Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus mengusahakan dengan sungguh‐sungguh agar Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif selambat‐lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan EMITEN yang digunakan untuk Penawaran Umum. Emiten bersama‐sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi bertanggung jawab atas Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua BAPEPAM‐ LK”.
Dari bunyi pasal ini dapat dipahami bahwa peran underwriter terhadap Emiten
sudah dimulai sejak masa sebelum pernyataan pendaftaran dilakukan.
Peran underwriter dalam masa‐masa sebelum proses penjaminan emisi ini
dilakukan biasanya diatur oleh perjanjian lainnya. 66 Perjanjian atau ikatan yang sifatnya awal ini akan berujung pada keinginan Emiten agar Underwriter membantu Emiten melakukan proses penjaminan emisi atas penawaran efek yang akan dilakukan oleh Emiten. 66
”Perjanjian lainnya” ini merupakan suatu perjanjian antara underwriter dan emiten yang dibuat pada masa-masa sebelum perjanjian penjaminan emisi dibuat. “Perjanjian lainnya” ini menunjukkan peran underwriter tersebut bukan hanya pada saat pendistribusian efek saja, tetapi jauh sebelum itu. Peran underwriter dimulai sejak hari pertama emiten berniat menawarkan sahamnya kepada masyarakat. Underwriter akan membantu emiten menyiapkan penawaran umum, melakukan due diligence, menyiapkan pernyataan pendaftaran, sampai kepada proses pendaftaran dan menyampaikannya ke Bapepam. Dan ini semua dimulai sejak ditandatanganinya “perjanjian lainnya” tersebut.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Untuk penjaminan emisi akan dibuat perjanjian tersendiri antara Emiten dengan para Underwriter‐nya. 67
Dasar pemikiran masyarakat yang melihat Penjaminan Emisi dan pencatatan efek
sebagai bagian yang selalu ada dalam Penawaran Umum tentunya tidaklah salah, karena memang praktis semua efek yang ditawarkan dalam suatu Penawaran Umum saat ini, baik itu obligasi maupun saham, selalu dilakukan dengan mengikutsertakan Underwriter dan akhirnya dicatatkan di Bursa Efek. Peran Underwriter akan membantu Emiten tersebut untuk menyiapkan Penawaran Umum termasuk melakukan due diligence yang diperlukan, membantu Emiten menyiapkan pernyataan pendaftaran dan menyampaikanya ke Bapepam. Setelah Bapepam menyatakan efektif pernyataan pendaftaran, Underwriter kemudian melakukan persiapan untuk pemasaran efek dengan mengundang Perusahaan‐Perusahaan Efek lain untuk bergabung dalam sindikasi pemasaran dan penjualan efek tersebut. Underwriter juga akan memasang iklan prospektus yang dibutuhkan, mencetak prospektus dan akhirnya menyebarkan prospektus tersebut dalam rangka pemasaran efek tersebut kepada para investor. 68
Penjaminan emisi dan pencatatan efek di bursa merupakan tahapan dalam usaha
sebuah Perusahaan/Emiten menawarkan efeknya kepada masyarakat. Kedua aktivitas ini juga merupakan dua peristiwa penting dalam kehidupan dan perkembangan suatu Perusahaan/Emiten. Ini karena keduanya, meskipun bukan merupakan suatu kewajiban yang harus ada dalam suatu Penawaran Umum efek, tetapi merupakan peristiwa yang 67 68
Hamud M. Balfas, Op Cit, hal. 257 Ibid, hal. 258
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
menandai perjalanan suatu perusahaan dari satu tahap ke tahap berikutnya, yaitu: apakah perusahaan dapat dikatakan sudah menawarkan sahamnya atau belum kepada masyarakat. Ini terutama karena masyarakat umumnya masih melihat Panawaran Umum atas efek identik dengan penjaminan emisi yang kemudian diikuti oleh pencatatan efek tersebut dibursa. Tanpa adanya kedua tahap ini seolah‐olah tidak ada Penawaran Umum. Dengan demikian selalu ada anggapan bahwa Penawan Umum selalu harus dilakukan dengan penjaminan emisi, dan selanjutnya pencatatan atas efek yang ditawarkan tersebut di Bursa Efek. Penjaminan emisi dan pencatatan efek di bursa merupakan dua peristiwa yang seolah‐ olah memberikan jaminan bahwa efek yg ditawarkan dalam Penawaran Umum tersebut merupakan efek yang akan mendapat sambutan ketika efek tersebut ditawarkan. 69
Tahap‐tahap yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh Perusahaan yang akan
melakukan Penawaran Umum adalah sebagai berikut: 70 1. Tahap Pra‐Emisi a. Perusahaan melakukan kajian mendalam (due diligence) terhadap keadaan keuangan, aset, kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban pihak lain terhadap perusahaan dan rencana penghimpunan dana. Kajian mendalam akan menghasilkan sejumlah rekomendasi tindakan yang harus dilakukan Perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan melakukan Penawaran Umum.
69 70
Ibid, hal. 247 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op Cit, hal. 216-219
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
b. Perusahaan menyusun rencana Penawaran Umum yang harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan RUPS itu akan menjadi landasan hukum melakukan Penawaran Umum. c. Perusahaan menentukan underwriter, profesi penunjang, dan lembaga penunjang untuk Penawaran Umum. d. Perusahaan menyiapkan semua dokumen dan perjanjian yang diperlukan untuk melakukan Penawaran Umum. e. Perusahaan membentuk kontrak pendahuluan dengan Bursa Efek f.
Perusahaan melakukan public expose
g. Perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam h. Bapepam akan menyampaikan pernyataan efektif pernyataan pendaftaran tersebut dalam waktu 45 hari setelah meneliti kelengkapan dokuman, cakupan dan kejelasan informasi, dan keterbukaan menurut aspek hukum, akuntansi, keuangan dan manajemen. 2. Tahap Emisi a. Penawaran oleh sindikasi Underwriter dan Agen Penjual di pasar perdana. b. Penjatahan kepada pemodal oleh sindikasi Underwriter dan Emiten di Pasar Perdana. c. Penyerahan efek kepada pemodal di Pasar Perdana. d. Emiten mencatatkan efeknya di Pasar Sekunder (di bursa). e. Perdagangan efek di Pasar Sekunder (di bursa). 3. Tahap Setelah Emisi
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Sesudah proses emisi, Emiten berkewajiban untuk menyampaikan informasi, yaitu: a. Laporan berkala, misalnya laporan tahunan dan laporan tengah tahunan (continuous disclosure). b. Laporan kejadian penting dan relevan, misalnya akuisisi, pergantian direksi (timely disclosure).
1. Due Diligence Meeting
Segera setelah letter of intent untuk underwriter ditandatangani dan disampaikan,
maka Underwriter ini mulai melakukan kegiatan untuk persiapan Penawaran Umum perusahaan. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh underwriter adalah mengadakan pertemuan dengan seluruh unsur dari setiap bidang pekerjaan di perusahaan, pertemuan ini disebut due diligence meeting. Dalam due diligence meetinng ini underwriter yang didampingi oleh konsultan hukumnya berhadapan dengan pihak manajemen Perusahaan yang juga didampingi oleh akuntan, konsultan hukum dan konsultan keuangan serta konsultan Perusahaan lainnya. Pada pertemuan ini underwriter meminta kepada manajemen Perusahaan agar menjelaskan secara rinci seluruh bidang kegiatan yang dilakukan di dalam Perusahaan begitu pula keadaan keuangan beberapa tahun terakhir, bisnis serta posisinya dalam persaingan dan trend‐trend perkembangan Perusahaan di masa yang akan datang. Akuntan, dan para konsultan akan membantu manajemen Perusahaan dalam memberikan penjelasan pada underwriter mengenai keadaan Perusahaan. 71 71
Asril Sitompul (I), Op Cit, hal. 90
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Due dilegence ini dilakukan kepada semua pihak yang ada kaitannya dengan
Perusahaan, yaitu: 72 1. Perusaahaan itu sendiri dengan segala bagian dan bidang tugasnya. 2. Pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan, seperti anak perusahaan dan lainnya. 3. Supplier yang mempunyai kontrak yang material dengan Perusahaan. 4. Lender, yaitu pihak yang memberikan pinjaman terhadap Perusahaan. 5. Key Customers, yaitu pelanggan‐pelanggan utama dari Perusahaan. 6. Para konsultan Perusahaan. 7. Bila Perusahaan merupakan BUMN, maka due diligence juga akan dilakukan terhadap Pemerintah, dalam hal ini Departemen Teknis dari Perusahaan tersebut dan Departemen Keuangan, juga BPKP. 8. Mitra kerjasama lainnya.
Due diligence dilakukan terhadap seluruh aspek Perusahaan untuk mendapat
keyakinan akan kondisi Perusahaan, sehingga underwriter akan merasa yakin dan mendapat dasar untuk melaksanakan penjaminan bagi emisi efek Perusahaan. 2. Penilaian dan Penetapan Harga
Dua peran penting dari underwriter yang benar‐benar harus diperhatikan
manajemen Perusahaan adalah: melakukan penilaian atas kondisi Perusahaan dan menetapkan harga penjualan saham. Meskipun tidak terdapat formula standar, ada 72
Ibid, hal. 91
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
beberapa faktor tertentu selalu terdapat dalam proses penilaian. Pertama, underwriter harus selalu memperhatiakn kondisi Pasar Modal setiap saat sewaktu proses persiapan Penawaran Umum Perdana berlangsung. Kedua, harga saham final haruslah merupakan pencerminan dari permintaan (demand) yang timbul dari hasil road show, yaitu suatu periode dimana perusahaan dan underwriter menggelar bisnisnya dengan memberikan keterangan/penjelasan kepada calon investor‐investor potensial.
Harga saham dari perusahaan sejenis yang sukses dalam melakukan Penawaran
Umum Perdana juga menjadi pertimbangan dalam proses penetapan harga saham Perusahaan. Begitu pula proyeksi laba dan cash flow perusahaan pada saat akan dilaksanakannya Penawaran Umum. Rasio price/earning dan pendapatan dari perusahaan lain yang sejenis dapat dipergunakan sebagai perbandingan untuk menetapkan harga saham. Akhirnya underwriter akan mempertimbangkan faktor utama yang sangat subjektiif, yaitu: tingkat pertumbuhan perusahaan yang diharapkan, resiko bisnis, stabilisasi perusahaan dan sasaran setelah penawaran perdana. 73 3. Pemasaran Efek
Tahap selanjutnya Underwriter akan melakukan pemasaran efek tersebut, dengan
melakukan berbagai presentasi (road shows) bersama‐sama dengan Emiten, dan akhirnya mendistribusikan efek yang telah dipesan kepada para investor serta menerima uang pembayaran, yang akhirnya disampaikan kepada Emiten sebagai penerima akhir hasil 73
Ibid, hal. 86
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
penjualan efek. Sebelum melakukan pemasaran atas efek, Underwriter juga membantu Emiten untuk memungkinkan saham Emiten tersebut dicatatkan di bursa di mana efek tersebut akan diperdagangkan. Ini berarti juga akan mencakup pemilihan atas bursa dan pemenuhan syarat‐syarat yang ditentukan oleh bursa untuk dapat tercatat di bursa tersebut. 74
Underwriter yang baik setidaknya harus memiliki keahlian antara lain: 75
a. Pengalaman dalam pemasaran, hal ini diperlukan dalam menyusun struktur penawaran, dan membentuk sindikasi dengan para Underwriter dan para broker untuk mendukung penawaran efek Perusahaan setelah proses pendaftaran. b. Pengetahuan yang luas, underwriter diharuskan mempunyai pengetahuan yang luas tentang kondisi pasar dan berbagai tipe investor. c. Berpengalaman dalam penetapan harga penawaran efek, dengan demikian dapat membuat perusahaan menjadi kelihatan menarik dan juga menghasilkan keuntungan yang cukup bagi investor. d. Kemampuan memberi dukungan, underwriter yang baik harus mempunyai kemampuan untuk membantu Perusahaan dalam penawaran efek selanjutnya. e. Memiliki bagian riset dan pengembagan dengan ruang lingkup kerjanya untuk menganalisis perusahaan kliennya, pesaing, pasar dan juga perekonomian secara mikro dan makro.
74 75
Hamud M. Balfas, Op Cit, hal. 248 Asril Sitompul (I), Op Cit, hal. 72
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
UUPM menentukan secara singkat kapan pemasaran atas suatu efek dapat
dilakukan, yaitu ketika investor dapat mengakses semua informasi yang diungkapkan dalam proses keterbukaan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 71 UUPM. Proses Penawaran Umum pada dasarnya terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian besar, yaitu: 76 1. masa sebelum pernyataan pendaftran dilakukan; 2. masa sesudah pernyataan pendaftaran disampaikan sampai dengan dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran, atau yang lebih dikenal sebagai masa menunggu; 3. masa sesudah pernyataan pendaftran menjadi efektif.
Pembagian ini terutama disebabkan oleh adanya ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1)
UUPM yang menyatakan bahwa ”yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkana atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran telah efektif”. Pernyataan dalam Pasal 70 ayat (1) ini diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 71 yang menyatakan bahwa ”tidak satu pihak pun dapat menjual efek dalam Penawaran Umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan”.
Dengan berpedoman ketentuan kedua pasal diatas, maka masa sebelum pernyataan
pendaftaran maupun setelah pernyataan pendaftaran diajukan ke Bapepam (tetapi belum 76
Hamud M. Balfas, Op Cit, hal. 271
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
dinyatakan efektif), baik Emiten maupun Penjamin Pelaksana Emisi tidak dapat melakukan tindakan‐tindakan bersifat pemasaran atas efek yang akan ditawarkannya.
Apa yang dapat dilakukan oleh Emiten selama masa sebelum disampaikannya
pernyataan pendaftaran ini antara lain, menghubungi Underwriter dan para Profesi Penunjang dalam melakukan persiapan untuk melakukan Penawaran Umum. Termasuk dalam hal‐hal yang dapat dikerjakan di sini adalah melakkukan pertemuan‐pertemuan dan diskusi‐dikusi, serta pembahasan antara Underwriter dengan Emiten mengenai masalah‐ masalah yang berhubungan dengan Penawaran Umum yang akan dilakukan. Underwriter juga dapat melakukan kegiatan diskusi dengan Emiten dan profesi penunjang, karena ini akan dilakukan sebagai bagian dari proses due diligence yang dilakukan terhadap Emiten. 77
Setelah disampaikannya pernyataan pendaftaran, Emiten wajib mengumumkan
prospektus ringkas 78 yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran dalam sekurang‐ kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat‐lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah disampaikannya pernyataan pendaftran. 79 Dalam masa ini juga, yaitu setelah diumumkannya prospektus ringkas, Emiten dapat melakukan apa yang disebut sebagai penawaran awal (book building). Sebagaimana 77
Ibid, hal. 275 Prospektus ringkas dan prospektus awal dikeluarkan sebelum pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, sedangkan prospektus final dikeluarkan setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif. Prospektus ringkas dan prospektus awal merupakan prospektus yang belum lengkap dalam beberapa bagian meskipun bagian yang tidak lengkap bukan merupakan komponen-komponen yang sangat penting bagi investor untuk melakukan pengambilan keputusan atas investasi yang akan dilakukannya. Dalam prospektus awal ini jumlah dan harga serta tingkat bunga efek yang akan ditawarkan juga belum ditentukan. Ibid, hal. 53. 79 Angka 5 Peraturan Bapepam No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum 78
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
dirumuskan dalam Peraturan Bapepam No. IX.A.8, book building ini adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan prospektus awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran efek. 80
Peraturan Bapepam No. IX.A.8 dengan tegas juga menyatakan bahwa penyampaian
minat untuk membeli efek yang dilakukan dalam masa Penawaran Awal tersebut tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas suatu efek. 81 Penegasan ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Pasal 71, karena memang penawaran dan penjualan efek dalam suatu Penawaran Umum hanya dapat dilakukan dengan menggunakan prospektus, dan setelah dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran oleh Bapepam. Meskipun Penawaran Awal dapat dilakukan, tetapi kegiatan Penawaran Awal sendiri sifatnya sangat terbatas. Dalam Penawaran Awal, Emiten atau Underwriter‐nya tidak akan melakukan kampanye yang sifatnya besar‐besaran, karena memang dimaksudkan hanya untuk melihat indikasi dari pemodal atas efek atau saham yang akan ditawarkan. Penawaran Awal ini dilakukan dengan mempergunakan prospektus awal dan dilaksanakan setelah diumumkannya prospektus ringkas. 82
Tahap berikutnya yang berhubungan dengan proses Penawaran Umum adalah masa
setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif. Setelah pernyataan pendaftaran efektif, pada dasarnya apa pun dapat dilakukan oleh Emiten atau Underwriter untuk memungkinkan 80 Angka 1b Peraturan Bapepam No. IX.A.8 tentang Prospektus Awal dan Info Memo 81 82
Angka 3 Peraturan Bapepam No. IX.A.8 tentang Prospektus Awal dan Info Memo Hamud M. Balfas, Op Cit, hal. 276
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
suksesnya Penawaran Umum. Dalam angka 15 Peraturan Bapepam No. IX.A.2 dinyatakan bahwa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran, Emiten wajib menyediakan prospektus bagi masyarakat dan calon pembeli, serta mengumumkan perbaikan dan atau tambahan atas prospektus ringkas yang sebelumnya telah diumumkan. Pengumuman kembali prospektus ringkas secara lengkap dengan mencantumkan harga penawaran, jumlah efek yang akan ditawarkan, kapan dilakukannya penawaran serta informasi lainnya yang telah dapat dikemukakan dalam prospektus secara pasti. Pengumuman ini dilakukan dalam sekurang‐kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran nasional selambat‐lambatnya dua hari kerja setelah efektifnya pernyataan pendaftaran. Setelah pernyataan pendaftaran ini, prospektus biasanaya disebut sebagai prospektus final, karena memang tidak akan ada lagi prospektus lain yang akan diumumkan dan didistribusikan kepada pemodal. Bapepam menentukan bahwa masa Penawaran Umum sekurang‐kurangnya berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja. 83
Sehubungan dengan pernyataan pendaftara ini, perlu juga dikemukakan bahwa
pembentukan sindikasi Underwriter, yaitu dengan penandatanganan akta perubahan perjanjian penjaminan emis, dengan memasukkan para Underwriter lainnya (selain penjamin pelaksana emisi), dilakukan pada saat ini, yaitu beberapa saat sebelum pernyataan pendaftaran yang disampaiakan kepada Bapepam dinyatakan efektif. Pembentukan Underwriter ini dilakukan pada masa ini, karena pada masa inilah Underwriter telah mendapatkan keyakinan bahwa pemasaran atas efek dapat dilakukan dengan sukses. Dalam
83
Ibid, hal. 278
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
masa penawaran ini, Emiten atau Underwriter dapat mengirimkan prospektus atau surat pemesanan kepada nasabah atau calon pembeli. 84 4. Penjatahan Saham
Penjatahan atas efek dalam suatu Penawaran Umum merupakan bagian dari
kegiatan distribusi yang dilakukan oleh Underwriter. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang amat penting, karena merupakan sarana agar efek dapat sampai kepada pemodal secara adil. Masalah distribusi menjadi perhatian utama terutama apabila terjadi kelebihan dalam pemesanan efek (over subscription) dalam suatu penawaan umum. Untuk maksud ini ditunjuk manajer penjatahan yang akan mengadministrasikan kegiatan penjatahan dalam Penawaran Umum tersebut. Manajer penjatahan ini sendiri adalah Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu yang merupakan semacam pimpinan dan koordinator dalam penjaminan emisi tersebut. 85 C. Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment di Pasar Perdana 1. Penjaminan Emisi
84
Ibid, hal. 279 Angka 2 Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. 85
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Perjanjian penjaminan emisi efek, dimana Emiten akan memberi kuasa kepada
Underwriter untuk menjual efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum. 86
Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab atas aktivitas dalam Penawaran Umum sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam prospektus meliputi antara lain sebagai berikut: 87 1. pemasaran efek; 2. penjatahan efek; dan 3. pengembalian uang pembayaran pesanan efek yang tidak memperoleh penjatahan Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab atas pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Emiten sesuai dengan kontrak. 88 Dalam penjaminan emisi dengan syarat full commitment, Underwriter harus mengambil sisa saham yang tidak habis dibeli oleh investor. Ketentuan seperti ini tentunya akan memberatkan Underwriter tersebut, sehingga akhirnya keadaan pasar yang dapat mempengaruhi minat investor untuk membeli saham harus sangat diperhatikan oleh Underwriter. Dengan latar belakang alasan yang demikian, perjanjian emisi ditandatangani pada tahap-tahap akhir, karena sebelum dilakukan penjaminan emisi tersebut ada banyak pekerjaan dan pertimbangan-pertimbangan yang akan dilihat dan dicerna oleh Underwriter sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan penjaminan emisi. Kesediaan Underwriter 86
Hamud M. Balfas, Op Cit, hal. 261 Pasal 4 Peraturan Bapepam No.V.F.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek 88 Pasal 5 Peraturan Bapepam No.V.F.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek 87
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
untuk melakukan pemasaran dan penjualan efek yang akan dikeluarkan oleh Emiten tergantung oleh banyak syarat-syarat dan kondisi, yang umumnya di luar kemampuan Underwriter untuk menguasainya. Syarat-syarat dan kondisi ini misalnya, kondisi pasar yang kondusif untuk pemasaran dan penjualan efek. Kondisi pasar ini jelas merupakan sesuatu yang ada di luar kemampuan para pihak untuk mengendalikannya. Masalah ini sangat diperhatikan oleh Underwriter, karena sebagaimana diketahui pemasaran dan minat investor untuk membeli efek tersebut sangat dipengaruhi berbagai keadaan baik yang bersifat ekonomis maupun politis. 89
2. Penanggungan Resiko Penjaminan Dalam sebuah penjaminan emisi yang sifatnya full commitment, keadaankeadaan yang tidak menguntungkan dalam pemasaran dan penjualan efek haruslah diantisipasi, dan sedapat mungkin dihindari. Ini karena pada akhirnya Underwriterlah yang harus menanggung segala resiko dalam penjaminan tersebut. Karena beban penjualan yang akan dilakukan oleh Underwriter atas efek yang akan dijual sedemikian besar secara finansial bagi Underwriter, maka pembagian resiko menjadi suatu keharusan yang perlu dilakukan oleh Underwriter, yaitu dengan melakukan sindikasi di antara Underwriter. Perjanjian Emisi ini juga akan memberikan kuasa
89
Hamud M. Balfas, Op Cit, hal. 258-261
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
kepada Underwriter untuk membentuk sindikasi bagi penjaminan emisi yang akan dilakukannya. 90
Sebagai bahan perbandingan dapat dilihat isi dari akta Perjanjian Penjaminan Emisi
PT.X Tbk. No.6, dalam akta perjanjian ini dikatan bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan membentuk suatu sindikasi Penjamin Emisi Efek dengan persetujuan terlebih dahulu dari Emiten berdasarkan daftar Perusahaan efek yang direkomendasikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, rekomendasi mana tidak akan ditolak oleh Emiten tanpa alasan yang wajar. Para Penjamin Emisi Efek secara sendiri‐sendiri dan tidak bersama‐sama berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh (full commitment) untuk membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran dengan harga penawaran sesuai dengan bagian penjaminan. Pembentukan sindikasi dan bagian penjaminan akan dilakukan dan ditentukan dengan addendum perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian penjaminan emisi efek ini. 91
Segera setelah Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengetahui bahwa tidak semua saham yang ditawarkan habis terjual, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada Emiten rnengenai jumlah saham yang ditawarkan yang tidak habis terjual kepada Masyarakat tersebut dan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek wajib dibeli dan dibayar sesuai harga penawaran oleh Penjamin Emisi Efek menurut Bagian Penjaminan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek 90 91
Ibid, hal. 261 Huruf F dan Pasal 6 ankga 1 – 2 Perjanjian Penjaminan Emisi PT.X Tbk. No.6
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
harus memberitahukan kepada Emiten hal-hal tersebut di atas selambat-lambatnya pada hari kerja terakhir sebelum tanggal pembayaran. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan (apabila ada) wajib rnenyerahkan hasil penjualan saham yang ditawarkan tersebut kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, termasuk hasil penjualan sisa saham yang ditawarkan yang dibeli sendiri oleh Penjamin Emisi Efek setetah dikurangi dengan biaya jasa. Masing-masing Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau kelalaian dari Penjamin Emisi Efek lainnya dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan tindakan dan masing-masing Penjamin Emisi Efek tidak terpengaruh oleh kegagalan atau kelalaian dan Penjamin Emisi Efek lainnya. Dalam hal terdapat Penjamin Emisi Efek yang lalai atau gagal dalam melaksanakan kewajibannya (untuk selanjutnya disebut “PEE Lalai’), maka seluruh hak PEE Lalai berdasarkan Perjanjian ini (termasuk hak untuk menerima imbalan-imbalan) menjadi hilang dengan tidak membebaskan PEE Lalai tersebut dari kewajiban-kewajibannya yang muncul sebagai akibat dari kelalaiannya tersebut berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. 92
Oleh karena faktor‐faktor dan kondisi‐kondisi yang dapat mempengaruhi suatu
penjaminan emisi, sebagaimana yang dikemukakan di atas, penjaminan pada mulanya hanya ditandatangani oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pihak yang pertama kali berhubungan dengan Emiten dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Faktor‐faktor atau 92
Pasal 6 angka 3 – 6 Perjanjian Penjaminan Emisi PT.X Tbk. No.6
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
kondisi yang berhubungan dengan prospek dan suksesnya penawaran, pemasaran dan penjualan efek itu merupakan faktor‐faktor yang akan menentukan kelanjutan dari dilakukannya Penawaran Umum dan penjaminan emisi. Faktor‐faktor ini sangat menentukan, karena dianggap merupakan faktor‐faktor yang dapat menentukan apakah Penawaran Umum dapat dilanjutkan atau tidak. Dengan kata lain faktor‐faktor tersebut akan merupakan faktor penentu terjual tidaknya saham/efek yang akan dijual di pasar. Oleh karenanya sebagai ”safety valve” atas resiko yang akan dipikul oleh Underwriter dalam perjanjian emisi biasanya dimuat klausula mengenai ”market out”, yang tidak lain merupakan semacam klausula keadaan memaksa (force majeur). Dengan klausula inilah Underwriter dapat memutuskan untuk jadi atau tidak jadi dalam melakukan penjaminan emisi. 93
Sebagai contoh dapat dilihat pada Pasal 20 ayat 3 Perjanjian Penjaminan Emisi PT.X Tbk. No.6: Apabila pada suatu saat sampai dengan Tanggal Pembayaran terjadi satu atau lebih kejadian-kejadian yang disebutkan dibawah ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan memberitahukan secara tertulis, dan selanjutnya melaporkan secara tertulis tentang pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kepada BAPEPAM-LK dan pihak lain yang berwenang : a. banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, wabah penyakit, terorisme, peperangan atau huru hara di Indonesia yang menurut pendapat Penjarnin Pelaksana Emisi Efek, dapat mempunyai akibat negatif terhadap Penawaran Umum; atau b. perdagangan Efek di Bursa Efek pada umumnya dihentikan selama 3 (tiga) hari bursa oleh instansi yang berwenang; c. terjadinya penurunan indeks harga saham gabungan yang berlaku di Bursa Efek pada tingkat tertentu, yang menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat memberikan dampak negatif terhadap minat investor untuk membeli saham 93
Hamud M. Balfas, Op Cit, hal. 261-262
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
yang ditawarkan; atau d. perubahan tingkat suku bunga perbankan, baik yang berlaku nasional maupun internasional sedemikian rupa yang menurut pandangan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat mempengaruhi minat beli investor atas Saham Yang Ditawarkan; atau e. melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau Euro, yang menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat berakibat negatif terhadap minat investor untuk membeli Saham Yang Ditawarkan; f. terjadi kegagalan dalam sistem administrasi dan transaksi Saham di KSEI yang menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap Penawaran Umum.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan mernberitahukan terjadinya peristiwa‐
peristiwa sebagaimana disebutkan dalam butir (a) sampai dengan (f) diatas kepada emiten sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Tiap peristiwa yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian‐perjaniian sehubungan dengan Penawaran Umum, oleh para pihak pada Perjanjian dianggap sebagai suatu persetujuan untuk memutuskan Perjanjian ini. Apabila terjadi pengakhiran sebagai dimaksud diatas, Emiten tetap berkewajiban membayar seluruh biaya‐biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan Penawaran Umum. Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai dengan ketentuan Pasal 20 angka 3 Perjanjian Penjaminan Emisi PT.X Tbk. No.6 ini berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan, dan para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM‐LK. 94
Underwriter juga mensyaratkan bahwa perjanjian penjaminan akan mengikat
apabila sebelum tanggal pernyataan pendaftaran, konsultan hukum dan akuntan masing‐ masing telah memberikan pendapat hukum dan ”comfort letter”, yang dapat diterima oleh Underwriter mengenai Emiten. Dengan latar belakang mengenai faktor‐faktor dan kondisi 94
Pasal 20 angka 3 – 7 Perjanjian Penjaminan Emisi PT.X Tbk. No.6
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
penentu tersebut, maka apabila faktor‐faktor tersebut tidak ada atau terpenuhi, maka perjanjian penjaminan emisi akan dilaksanakan. Salah satu faktor penting itu adalah keadaan ekonomi, politik dan sosial, yang akan menentukan sukses tidaknya Penawaran Umum Efek. Faktor‐faktor ini menjadi penting karena Underwriter‐lah yang pada akhirnya yang akan menanggung semua beban atas penjaminan emisi, dan untuk itu Underwriter meminta agar faktor‐faktor itu tidak ada atau dipenuhi dulu, sebelum perjanjian ini dapat dijalankan. Emiten juga sangat berkepentingan atas faktor‐faktor ini, karena hanya denga tidak adanya atau dipenuhinya faktor‐faktor tersebut, Penawaran Umum efek akan sukses di pasar dan membawa hasil seperti yang diharapkan. Karena pentingnya faktor‐faktor dan kondisi tersebut maka untuk melakukan pembentukan suatu sindikasi dalam penjaminan emisi, penjamin pelaksana emisi biasanya akan menunggu sampai saat‐saat terakhir sebelum pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam. Dengan menunggu sampai saat terakhir, maka Underwriter akan memperpendek waktu antara Underwriter mengikatkan diri ke dalam Perjanjian Emisi dengan faktor‐faktor yang tidak menentu. 95
Dengan pedeknya waktu antara penandatanganan penjamianan emisi (secara
mengikat) dengan waktu dilakukannya pemasaran efek, maka akan meperkecil juga resiko yang akan dihadapi oleh Underwriter di pasar. Pembentukan sindikasi ini diresmikan dengan penandatanganan perubahan atas perjanjian‐perjanjian emisi, yang di dalamnya antara lain, berisi pembagian atas besarnya jatah masing‐masing Underwriter atas Penawaran Umum yang akan dilakukan. Dengan melakukan pembagian beban penjaminan ini, maka masing‐ masing Underwriter akan mengambil bagianya masing‐masing, dan menanggung akibat 95
Hamud M. Balfas, Op Cit, hal. 262-263
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
tidak terjualnya bagian penjaminan emis yang menjadi bagaiannya. Waktu antara penandatanganan kedua perjanjian ini (perjanjian emisi pertama dan perubahannya) digunakan diantaranya untuk menghubungi para calon sindikasi dalam Penawaran Umum tersebut, atau yang biasa dikenal masa penawaran awal (book building). Para Underwriter ini (termasuk semua anggota sindikasi, yang masuk setelah terbentuknya sindikasi) akan menandatangani perubahan perjanjian penjaminan emisi.
Akhirnya masalah yang juga perlu dicatat dalam penjaminan emisi ini adalah
persoalan tanggung jawab para Underwriter terhadap Emiten. Meskipun penjaminan emisi dengan kesanggupan penuh menyatakan bahwa penjaminan dilakukan oleh kelompok Underwriter, tetapi dalam perjanjian penjaminan emisi biasanya tanggung jawab untuk pembayaran dana hasil Penawaran Umum tetap menjadi tanggung jawab masing‐masing Underwriter. Dengan menentukan demikian dalam Perjanjian Emisi, maka dana yang belum dibayarkan oleh satu penjamin bukanlah menjadi tanggungan Underwriter lainnya yang telah memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, tanggung jawab Underwriter terhadap Emiten tidaklah bersifat tanggung renteng. 96 Dengan kata lain, dana yang belum dibayarkan oleh satu Underwriter yang belum membayar dana tersebut kepada Emiten, pembayaran atas bagian si Underwriter tersebut bukan merupakan tanggung jawab Underwriter lainnya dalam sindikasi penjaminan. 97
96
Mengenai masalah tanggung renteng ini, lihat R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Ke10, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hal. 7 97 Hamud M. Balfas, Op Cit, hal. 266
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Berdasarkan pengamatan Hamud M. Balfas (kepala divisi pengawasan di BEJ) dalam
praktek di Indonesia, dalam Penawaran Umum Perdana praktis semua penjaminan emisi dilakukan dengan sistem penjaminan full commitment. 98 98
Ibid, hal. 269
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
BAB III KATEGORI PENYIMPANGAN OLEH UNDERWRITER PADA PROSES PENAWARAN UMUM PERDANA A. Penjatahan Saham Oleh Lead Underwriter yang Berakibat Pada Benturan Kepentingan
Sebagaimana diatur oleh Bapepam dalam Peraturan No.IX.A.7, penjatahan pada
dasarnya ada dua jenis yaitu penjatahan pasti dan penjatahan terpusat. 99 Adapun yang menjadi syarat‐syarat penjatahan pasti adalah: 100 1. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak‐pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum; 2. Dalam hal terjadinya kelebihan permintaan dalam Penawaran Umum, Underwriter, agen penjual efek atau pihak‐pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki efek untuk rekening mereka sendiri; 3. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Underwriter, agen penjual efek atau pihak‐pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjaminan emisi efek, kecuali melalui bursa efek jika telah diungkapkan dalam prospetus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di bursa. 99
Angka 8 dan 11 Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum 100 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op Cit, hal.56
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Syarat‐syarat penjatahan terpusat adalah: 101 Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek sebagai berikut : 1. jika setelah mengecualikan pemesan efek terafiliasi terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan (bukan pemesan terafiliasi) itu akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan; 2. jika setelah mengecualikan pemesan efek terafiliasi terdapat sisa efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut : a. Efek tersebut dialokasikan secara proporsional tanpa pecahan, jika tidak akan dicatatkan di Bursa; atau b. Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan‐persyaratan berikut ini, jika akan dicatatkan di Bursa : 1). Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi pegawai Emiten, denga jumlah maksimal 10% dari jumlah Penawaran Umum; 2). Satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi; 3). Apabila terdapat efek yang tersisa, pengalokasian dibagikan secara proporsional.
101
Angka 11 Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Meskipun ada dua jenis penjatahan, tetapi tidak menghalangi penjamin emisi untuk
menerapkan prosedur penjatahan lain utuk Penawaran Umum sepanjang: 102 1. Prosedur dimaksud telah direkomendasikan oleh Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) dan disetujui oleh Bapepam. 2. Prosedur dimaksud diungkapkan sepenuhnya dalam prospektus. 3. Sesuai dengan peraturan.
Investor tertentu yang mendapat hak istimewa berupa penjatahan pasti (fix
allotment), mereka memperoleh jumlah saham seperti yang diinginkan. Karyawan Emiten dan investor lembaga yang dianggap mewakili kepentingann publik (seperti reksa dana dan lembaga dana pensiun) misalnya berhak atas penjatahan pasti sepanjang permintaannya tidak melebihi 50% dari emisi. Sebagai kompensasi, investor yang memperoleh hak istimewa ini sering diikat untuk tidak menjual sahamnya sampai batas waktu tertentu, atau dengan kata lain dikenai masa lock‐up period. Setelah dikurangi penjatahan pasti, barulah sisa saham didistribusikan kepada investor lain. Caranya bisa dengan diundi atau dengan sistem polling secara proporsional. Misalnya masing‐masing permintaan akan dipenuhi 50%, dan sisanya akan diundi. Dalam distribusi ini mungkin ada hak khusus bagi investor kecil dengan permintaan sampai 10 lot akan mendapat prioritas, misalnya mendapat sebanyak yang mereka pesan. 103
Masalah penjatahan dalam penjaminan emisi harus diungkap dalam prospektus
termasuk metode penjatahan yang akan digunakan, kisaran persentase dan prakiraan pihak, 102 103
Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op Cit, hal. 57 Jakka E. Cahyono, Op Cit, hal. 46
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
atau kalangan tertentu yang akan mendapatkan penjatahan dalam suatu Penawaran Umum. 104 Dengan pengungkapan ini akan dapat dilihat kepada siapa saja efek yang akan dikeluarkan Emiten tersebut akan didistribusikan. Kewajiban lain yang harus dilakukan penjamin emisi dalam penjatahan ini adalah adanya kewajiban bagi manajer penjatahan untuk menunjuk akuntan yang terdaftar di Bapepam untuk melaksanakan pemeriksaan khusus atas penjatahan yang dilakukan dalam Penawaran Umum. Dengan pemeriksaan yang dilakukan tersebut diharapkan penjatahan akan berjalan secara adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam penjatahan yang dilakukan, baik karena kedekatannya dengan penjamin emisi atau Emiten, atau karena tugasnya sebagai salah satu pihak yang berperan dalam Penawaran Umum tersebut. Laporan hasil pemeriksaan akuntan tersebut harus telah disampaikan kepada Bapepam dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal penjatahan dilakukan. Laporan harus mencakup pemeriksaan atas kewajaran dari pelaksanaan penjatahan, termasuk tersedianya dana hasil Penawaran Umum tersebut. 105
Sehubungan dengan masalah penjatahan ini, perlu juga diperhatikan mengenai
pengaturan masalah prilaku (conduct) penjamin emisi. Salah satu masalah yang timbul dalam persoalan penjaminan emisi adalah perlakuan istimewa, yang diberikan oleh penjamin emisi kepada pihak tertentu atau pihak yang terafiliasi dengan penjamin emisi. Perlakuan istimewa yang diberikan ini, misalnya, memberikan jatah saham kepada pihak tertentu atau pemberian jatah efek kepada pihak terafiliasi, yang biasanya dilakukan ketika minat beli investor terhadap efek tersebut melimpah. Dalam Penawaran Umum di mana 104
Angka 13 dan 16 Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum 105 Angka 14 Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
permintaan beli atas efek tersebut melebihi jumlah efek yang tersedia, dalam banyak hal akan menyebabkan harga efek naik ketika efek tersebut diperdagangkan. Ole karena itu perlakuan istimewa yang diberikan kepada satu pihak, atau mereka yang terafiliasi akan memberikan keuntungan kepada pihak tersebut. Karena keadaan seperti itu, dalam angka 12 Peraturan Bapepam No. IX.A.7 telah dengan tegas mengatakan bahwa penjatahan terhadap pihak terafiliasi dilakukan belakangan, yaitu hanya apabila masih terdapat sisa terhadap efek yang ditawarkan. 106
Undang‐Undang Pasar Modal dalam Pasal 35 bahkan dengan lebih tegas
menyatakan bahwa perusahaan efek dilarang membeli atau memiliki efek untuk rekening perusahaan efek itu sendiri atau untuk rekening pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam penawarran umum, atau dalam hal perusahaan efek tersebut bertindak sebagai Underwriter atau agen penjualan, kecuali pesanan pihak yang tidak terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya. 107 Sehubungan dengan larangan tersebut, Peraturan Bapepam No. IX.A.7 selanjutnya menegaskan bahwa hanya kalau terdapat sisa efek setelah dijatahkan kepada pemesan yang tidak terafiliasi, maka penjamin emisi dapat membagikanya kepada para pemesan yang terafiliasi dengan penjamin emisi. 108
Pelanggaran atas larangan, seperti yang ditentukan dalam peraturan Bapepam ini,
dapat berpotensi menyebabkan terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) 106
Hamud M. Balfas, Op Cit, hal. 281 Pasal 35e dan Penjelasannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 108 Angka 12 Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Lihat juga Angka 4c dan 11 Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum 107
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
antara penjamin emisi tersebut dengan nasabah terafiliasinya, sebagaimana yang akan dilihat dalam kasus “Friends of Frank Account”. 109
Kejadian yang berpotensi menyebabkan benturan kepentingan ini terjadi ketika
Credit Suisse First Boston (CSFB) sebagai perusahaan efek, yang bertindak sebagai penjamin emisi, memberikan porsi atas saham‐saham yang sangat mungkin akan memberikan keuntungan (hot IPO shares), yang dijamin oleh penjamin emisi tersebut, kepada nasabah‐ nasabah besarnya dengan harapan nasabah‐nasabah tersebut memberikan pekerjaan‐ pekerjaan investment banking kepada CSFB. Caranya dimulai ketika pegawai‐pegawai CSFB yang bekerja untuk Frank Quatrone (pejabat salah satu perusahaan sekuritas besar dan sangat bergengsi di dunia, yaitu CSFB, yang banyak menangani Penawaran Umum perusahaan‐perusahaan yang bergerak dalam industri komputer dan internet), membuka rekening efek untuk para eksekutif perusahaan yang telah memakai jasa divisi CSFB yang dipimpin oleh Quatrone untuk melakukan Penawaran Umum atas perusahaannya, atau yang memberikan pekerjaan bagi divisi Quatrone. Rekening‐rekening yang dibukakan untuk para eksekutif ini akan dikelola dengan cara yang sama oleh CSFB, yaitu akan mendapatkan jatah saham‐saham “hot IPO shares” tersebut, yang penjaminan emisinya dilakukan oleh CSFB. Saham‐saham “hot IPO” tersebut biasanya akan dijual beberapa minggu setelah saham tersebut diberikan kepada para eksekutif tersebut (tentunya setelah harga saham naik). CSFB sendiri menyatakan bahwa apa yang dilakukannya dengan rekening itu dijuluki “friends of frank”, dan dianggap sebagai sesuatu yang umum di dalam industri sekuritas, dan penjatahan yang dilakukannya sesuai dengan kebijakan CSFB dan norma‐norma yang 109
Hamud M. Balfas, Op Cit, hal. 282-285
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
berlaku di industri sekuritas. Tetapi ternyata dari penyelidikan yang dilakukan oleh National Association of Securities Dealer (NASD), Frank Quatrone dan wakilnya paling sedikit 2 (dua) kali berkesempatan memeriksa nama‐nama pemegang rekening. Berdasarkan kenyataan itu diketahui bahwa nampaknya Frank Quatrone atau wakilnya memang mengetahui praktek pembukaan rekening dengan cara‐cara seperti itu. Sehingga disimpulkan bahwa pembukaan rekening efek tersebut memang dimaksudkan untuk memberikan preferensi kepada beberapa orang tertentu. Selain itu NASD juga diberi tahu bahwa CSFB menghalangi beberapa eksekutif lain untuk mendapatkan jatah apabila perusahaannya tidak memberikan pekerjaan kepada CSFB, atau ketika Quatrone memperkirakan bahwa tidak akan ada pekerjaan lagi yang dapat diharapkan dari perusahaan eksekutif tersebut. Bahkan juga dikatakan bahwa divisi Quatrone tidak ingin mempunyai hubungan hanya dengan rekening‐ rekening efek para eksekutif itu saja. Dari cara kerja pembukaan rekening tersebut dapat dilihat bahwa ada semacam usaha menganakemaskan orang‐orang yang membuka rekening tersebut yaitu, mereka yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan efek merupakan orang yang mendapat prioritas, sehingga akhirnya mendapatkan jatah saham.
Cara lain yang dilakukan oleh CSFB dalam melakukan alokasi saham pada waktu
Penawaran Umum adalah dengan mengenakan komisi yang sangat besar terhadap nasabah. Cara ini dilakukan karena saham‐saham yang dialokasikan oleh CSFB kepada kliennya adalah saham‐saham “dotcom”, yang memang banyak diminati karena biasanya memberikan keuntungan yang tinggi setelah saham‐saham tersebut diperdagangkan pada hari pertama di bursa. Kenaikan harga saham tersebut umumnya mencapai 200 hingga 300 persen atau lebih di hari pertama perdagangan saham. Karena kenaikan harga yang tinggi tersebut, CSFB
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
meminta kliennya untuk membayar komisi yang jauh melebihi komisi yang biasanya dikenakan pada nasabah. Sama seperti yang dilakukan dalam “Friends of Frank Account” di atas, praktek ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan pekerjaan investment banking dari nasabah tersebut. Sedangkan komisi yang besar tersebut dimaksudkan untuk membagi keuntungan yang akan didapat nasabah dari kenaikan harga saham di pasar sekunder. Akibat dari cara‐cara penjatahan saham yang dilakukanya tersebut, CSFB diwajibkan membayar denda sebesar 100 juta dollar Amerika Serikat kepada otoritas bursa di Amerika Serikat (SEC dan NASDR, Inc.). Pengenaan denda tersebut terdiri dari 30 juta dollar yang dibayarkan sebagai denda yang dibagi secara merata antara SEC dan NASDR, Inc., dan 70 juta dollar untuk pengembalian keuntungan yang tidak sah (disgorgement of allegedly ill‐ gotten gains).
Oleh karena itu, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk memastikan
bahwa penjatahan dilakukan sesuai aturan yang berlaku, Bapepam mewajibkan dilakukannya pemeriksaan (audit) oleh akuntan, yang akan melakukan pemeriksaan khusus mengenai proses penjatahan yang dilakukan. 110 Serta untuk menghindari agar tidak ada pihak‐pihak yang dirugikan maka penjatahan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berlaku, serta dengan memperhatikan hal‐hal sebagai berikut: 111
1.
Penjatahan dilakukan sedemikian rupa untuk mencapai suatu pengikutsertaan
110 111
Ibid, hal. 282 Pasal 11 angka 1 Perjanjian Penjaminan Emisi PT.X Tbk. No.6
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
yang luas dalam pemilikan saham yang ditawarkan. 2.
Pesanan dari Pemesan Khusus akan dipenuhi sampai dengan 10% (sepuluh persen) dan seluruh jumlah Saham Yang Ditawarkan.
3.
Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan di atas dalam penjatahan harus diusahakan untuk mengabulkan sedapat mungkin pemesanan-pemesanan yang sah dalam jumlah kecil yang diajukan.
4.
Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan di atas pesanan-pesanan ganda oleh pemesan yang sama harus dianggap sebagai satu pesanan dan Manajer Penjatahan berhak untuk rnemilih pemesanan mana yang akan dipilih.
5.
Penjatahan dilakukan oleh Manajer Penjatahan berdasarkan urutan pesanan dan/atau secara undian dan/atau cara lain yang lazim dilakukan.
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan merupakan transaksi yang
melanggar ketentuan dalam peraturan perundang‐undangan di bidang Pasar Modal Indonesia. Maka terhadap pelanggaran atas ketentuan tersebut, Bapepam mengenakan sanksi kepada para pelaku yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut. Jenis sanksi untuk pelanggaran ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) UUPM dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha;
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran.
Sedangkan ketentuan mengenai sanksi denda sebagaimana disebutkan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 64 dan 65 Peratuan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (PP No. 45 Tahun 1995). Pasal 65 ini memberikan landasan hukum kepada Bapepam untuk menjatuhkan sanksi denda kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dan terbukti bersalah atas terjadinya transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Jumlah sanksi denda untuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan
ditentukan dalam Pasal 64 PP No. 45 Tahun 1995. Sanksi denda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) UUPM diatas, dapat dikenakan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi orang perseorangan, dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi pihak yang bukan orang perseorangan, yang melanggar peraturan perundang‐undangan di bidang Pasar Modal. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi denda ini ditetapkan oleh Bapepam. 112
112
Pasal 64 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Sanksi lain seperti pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha dapat dijatuhkan kepada perusahaan efek yang merupakan perusahaan publik. Atau juga kepada orang‐orang profesional yang terjun dalam kegiatan di bidang pasar Modal. Sanksi pembatalan pendaftaran dijatuhkan kepada perseroan yang tengah melakukan penawaran umum. Dengan pemberian sanksi denda diharapkan pelaku yang terjun di dalam kegiatan pasar modal tidak akan mengulangi kesalahan. 113 B. Manipulasi Harga Dalam Upaya Stablisasi Harga Oleh Underwriter
Selain memasarkan dan mendistribusikan efek dalam Penawaran Umum, salah satu
kegiatan penting Underwriter dalam Penawaran Umum adalah melakukan stabilisasi. Kualitas Underwriter yang dipilih dan kemampuannya untuk mengambil peranan yang besar dalam Penawaran Umum efek perusahaan merupakan hal yang penting untuk mendukung nilai saham sesudah Penawaran Perdana. Dukungan after‐market dari Underwriter hendaknya dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu setelah Penawaran Perdana. Namun demikian para spekulator juga sering mencari kesempatan pada masa‐masa seperti itu dan mereka biasanya menjual sahamnya dalam jangka pendek sesudah penawaran perdana. Apabila terlalu banyak orang yang menjual sahamnya dan membanjiri Pasar Modal, maka harga saham akan turun di bawah harga Penawaran Perdana. Jika ini terjadi Underwriter harus mempunyai sumber dana yang diperlukan untuk membelinya dan jika
113
M. Irsan Nasarudin dan indra Surya, Op Cit, hal. 255
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
perlu menyimpannya sampai harga saham kembali naik, hal inilah yang disebut stabilisasi harga saham. 114
Sebagaimana dirumuskan dalam Peratura Bapepam No. XI.B.1, stabilisasi harga
adalah tindakan selama masa Penawaran Umum yang dilakukan untuk menawarkan untuk membeli atau menjual efek dengan tujuan mempertahankan harga pasar efek bersangkutan di bursa efek. Selama berlangsungnya stabilisasi harga, Underwriter untuk mempertahankan harga pada tingkat tertentu melakukannya dengan memasok (menjual) efek dan membeli efek dari pasar atau lantai bursa. Stabilisasi juga dimaksudkan untuk menjamin kelancaran distribusi efek di pasar. Peran Underwriter bagi investor dalam suatu Penawaran Umum tidak hanya akan memudahkan mereka mendapatkan efek yang sedang ditawarkan, karena adanya jaringan yang luas dari Underwriter, serta para agen penjualan yang merupakan sindikasi dalam suatu penjaminan emisi. Tetapi juga dapat merupakan “jaminan” bahwa efek tersebut ketika dicatatkan, dan diperdagangkan di bursa efek akan merupakan investasi yang menguntungkan. Hal ini karena Underwriter pada waktu efek tersebut diperdagangkan di bursa efek, akan memainkan peranan yang sangat penting dalam rangka stabilisasi harga yang dilakukan oleh Underwriter. Oleh karena itu, sebagaimana disebut di atas, investor dalam membeli efek yang ditawarkan juga akan melihat siapa yang melakukan penjaminan emisi atas efek yang sedang ditawarkan tersebut. Underwriter yang berpengalaman dianggap sebagai jaminan bahwa harga saham akan naik dan investor akan memperoleh capital gain 115 114 115
Asril Sitompul (I), Op Cit, hal. 89 Hamud M.Balfas, Op Cit, hal. 254
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Dalam hal ini untuk memperoleh capital gain, maka kenaikan harga saat listing bisa
terjadi karena saham dijual dengan diskon dan karena digerakkan oleh Emiten dan Underwriter‐nya. Sehingga saham dapat naik tajam pada saat listing dan selanjutnya terus menurun. Dalam hal ini manipulasi harga yang dilakukan Emiten dan Underwriter‐nya ini akan sangat merugikan investor yang ingin memegang saham tersebut untuk jangka panjang. 116 Underwriter dapat juga melakukan manipulasi harga pada transaksi yang terjadi di gray market (transaksi semu). Transaksi ini terjadi karena investor beli, menawarkan capital gain kepada investor yang sudah mendapatkan alokasi dalam IPO. Namun investor harus jeli sebab ada kalanya gray market tersebut merupakan konspirasi yang dilakukan oleh penjamin emisi beserta sindikasinya untuk mengecoh investor agar membeli saat listing sehingga ada lonjakan harga saat pencatatan di pasar sekunder. 117
Tindakan manipulasi harga ini merupakan usaha yang dilakukan melalui perantaraan
anggota bursa, baik secara sendiri maupun bersama‐sama yang dapat memberikan gambaran bahwa transaksi efek atau harga efek yang terjadi adalah sesuai dengan kekuatan pasar. Manipulasi harga dapat dilakukan dengan melakukan serangkaian transaksi maupun mempergunakan informasi dengan maksud melakukan manipulasi. 118
Pasal 91 UUPM menyatakan bahwa: ”Setiap pihak yang melakukan kegiatan di
bidang Pasar Modal dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek”. Gambaran semu dan 116
Jaka E. Cahyono, Op Cit, hal. 51 Ibid, hal. 47 118 Hamud M.Balfas, Op Cit, hal. 471 117
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
menyesatkan dalam transaksi dapat dilakukan oleh anggota bursa dengan cara melakukan transaksi efek tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan pemilikan atas efek tersebut, atau melakukan penawaran (jual atau beli) efek pada harga tertentu, di mana pembeli atau penjual ini juga telah bersekongkol dengan lawan (jual atau belinya) tersebut untuk melakukan penawaran jual atau penawaran beli pada harga yang kurang lebih sama. 119 Tansaksi semu ini dapat dilakukan dengan atau tanpa ada barang sama sekali. Dengan demikian penjual dalam kasus ini tidak akan menyerahkan saham kepada pihak lain, dan pembeli juga tidak akan menerima saham.
Selanjutnya Pasal 92 UUPM juga melarang adanya manipulasi harga. Manipulasi
harga ini dapat dilakukan apabila ada dua atau lebih transaksi efek, yang secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk menyebabkan harga efek tetap, naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek. 120 Tindakan manipulasi harga ini biasanya dilakukan dengan persetujuan bersama (persekongkolan) oleh beberapa anggota bursa (pialang efek). Anggota bursa ini akan membeli atau menjual efek pada harga yang telah mereka tentukan/rekayasa. Oleh karena itu sebenarnya harga yang terjadi sama sekali tidak mencerminkan kekuatan pasar yang berlaku. Bahkan dalam keadaan sebenarnya pasar atas efek tersebut sama sekali tidak ada atau tidak terjadi, kecuali transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang bersekongkol 119
Penjelasan Pasal 91 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
120
Bunyi lengkap Pasal 92 UUPM adalah sebagai berikut: “Setiap Pihak, baik sendiri‐sendiri
maupun bersama‐sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek”.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
tersebut. Untuk menaikkan dan membuat pasar terlihat aktif, pelaku manipulasi biasanya melakukan dalam waktu yang cukup panjang dan perlahan‐lahan untuk menghindari perbuatan tersebut dicurigai. Pelaku akan menaikkan harga secara perlahan dan membuat pasar atas efek tersebut terlihat aktif. Investor yang tidak menyadari hal ini biasanya akan masuk ke pasar setelah harga naik cukup tinggi. Pada saat yang bersamaan para pelaku juga mulai melepaskan efek‐efek yang dimilikinya, yang mungkin sulit dijual karena tidak ada aktifitas pasarnya selama ini. 121
Selain larangan untuk melakukan manipulasi pasar dengan cara‐cara menggunakan
transaksi secara langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan 92 UUPM, UUPM juga dengan tegas melarang dilakukannya tindakan melakukan manipulasi pasar yang dilakukan melalui cara‐cara membuat pernyataan atau memberikan keterangan tidak benar atau menyesatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 93. Larangan ini dibuat untuk mencegah pihak‐pihak tertentu menyebarkan berita‐berita atau desas‐desus (rumors) yang dapat mempengaruhi harga efek/saham di bursa efek. Larangan ini diadakan karena sifat dari Pasar Modal itu sendiri, yang memang sangat peka terhadap adanya informasi baik yang sifatnya positif maupun negatif. Meskipun pada dasarnya manipulasi harga dilarang, tetapi dalam situasi tertentu pengecualian atas tindakan ini dapat dilakukan, misalnya dalam rangka stabilisasi harga. Tindakan stabilisasi harga ini pada dasarnya merupakan tindakan “manipulasi harga” yang dilegalisasikan. Karena merupakan “manipulasi” atas harga yang “dilegalisir” oleh UUPM, maka stabilisasi merupakan tindakan yang dikecualikan sebagai
121
Hamud M.Balfas, Op Cit, hal. 472-473
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
tindakan yang melanggar hukum oleh UUPM. 122 Kegiatan ini dilakukan oleh Emiten karena kemungkinan harga pada pasar perdana pada saat listing akan melonjak terlalu tinggi, atau turun pada tingkat yang terlalu rendah. 123
Stabilisasi ini dilakuakan pada hari‐hari pertama suatu efek pertama kali
diperdagangkan di bursa (setelah saham hasil Penawaran Umum tercatat di bursa). Peraturan Bapepam menentukan syarat‐syarat dilakukannya stabilisasi harga, yaitu: 124 1. Harga stabilisasi tidak dapat berbeda dari harga resmi Penawaran Umum 2. Jika stabilisasi dipilih maka stabilisasi tersebut harus terus berjalan selama masa penawaran dan tidak dapat diperpanjang melampaui masa tersebut. 3. Rencana atau maksud untuk mengadakan stabilisasi harus diungkapkan dalam prospektus. 4. Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang menjual kepada atau membeli untuk kepentingan setiap pihak, efek yang sedang berada dalam masa stabilisasi, harus memastikan bahwa pihak tersebut telah menerima, atau telah mendapat kesempatan membaca pernyataan tertulis bahwa pembelian‐pebelian dalam rangka stabilisasi akan, sedang atau telah dilakukan. 5. Penjamin Pelaksana Emis Efek harus terlebih dahulu memberi tahu Bapepam, semua agen penjualan efek dan masyarakat pemodal mengenai kapan stabilisasi dimulai serta tanggal dan waktu berakhirnya masa stabilisasi dan Penawaran Umum.
122 Lihat Pasal 94 UUPM yang berbunyi: “Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92”. Lihat juga Penjelasan Pasal 94 UUPM yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan “tindakan
tertentu” dalam pasal ini, antara lain menyangkut : a.stabilisasi harga efek dalam rangka Penawaran Umum sepanjang hal tersebut dicantumkan dalam prospektus; dan b.penjualan dan pembelian efek oleh Perusahaan Efek selaku pembentuk pasar untuk rekeningnya sendiri” 123
Hamud M.Balfas, Op Cit, hal. 286, 476-477 Peraturan Bapepam No. XI.B.1 tentang Stabilisasi Harga Untuk Mempermudah Penawaran Umum 124
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Tindakan manipulasi harga yang dilakukan penjamin emisi dalam upaya stabilisasi
ini dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bapepam No.XI.B1 dan UUPM.
Sehubungan dengan stabilisasi harga ini dikenal juga istilah ”greenshoe option”,
yaitu istilah yang digunakan dalam praktek penjaminan emisi yang dimaksudkan untuk memudahkan penjamin emisi dalam melakukan proses stabilisasi. The term "greenshoe" came from the Green Shoe Manufacturing Company (now called Stride Rite Corporation), founded in 1919. It was the first company to implement the greenshoe clause into their underwriting agreement. 125 Istilah greenshoe berasal dari Green Shoe Manufacturing Company yang didirikan pada tahun 1991, ini adalah perusahaan pertama yang mengimplementasikan ketentuan greenshoe dalam perjanjian penjaminan emisinya.
Dengan greensoe ini penjamin emisi diberikan hak (opsi) untuk membeli sejumlah
saham tambahan diatas jumlah yang ditetapkan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi. Opsi ini harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif. Jadi harus disiapkan juga tambahan saham yang disediakan untuk dapat memenuhi demand yang tidak terpenuhi dan mencegah kenaikan mendadak harga saham. 126 Jumlah tambahan saham ini biasanya tidak lebih dari 15% (lima belas persen). Dengan pemberian green soe ini, maka apabila Penawaran Umum Emiten dilakukan sebanyak 1000.000.000
125
Ana Gonzalez Ribeiro, “Greenshoe Option: http://www.investopedia.com, diakses pada tanggal 12 Maret 2009. 126 Asril Sitompul (I), Op Cit, hal. 90
An
IPO’s
Best
Friend”,
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
(satu milyar) saham, maka tambahannya paling banyak adalah 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar. 127
Penyimpangan dalam bentuk manipulasi harga dalam upaya stabilisasi harga oleh
underwriter yang bertentangan dengan peraturan Bapepam No. XI.B.I tentang Stabilisasi Harga Untuk Mempermudah Penawaran Umum, dan pasal 91, 92, 93 UUPM dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). 128 C. Penyimpangan Bentuk Penjaminan Emisi Oleh Underwriter dan Emiten
Kebutuhan akan penjamin emisi selain karena adanya kesulitan dalam melakukan
pemasaran, distribusi dan penjualan efek, juga disebabkan karena berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan harus diambil semua oleh pemodal. Dengan situasi seperti ini pulalah maka sebenarnya hanya dikenal satu jenis penjaminan efek, yaitu penjaminan secara penuh atau full commitment dimana Underwriter akan mengambil sisa dari saham‐ 127
Hamud M.Balfas, Op Cit, hal. 287 Lihat Pasal 104 Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal, yang berbunyi: Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 128
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
saham yang tidak terjual tersebut. Tetapi ini bukan berarti juga bahwa semua pejaminan emisi di Indonesia telah dilakukan secara penuh, karena dibelakang janji penjaminan secara penuh ini dapat saja terjadi kesepakatan lain antara Emiten dengan Underwriter mengenai bentuk dari penjaminan secara penuh ini. 129
Secara garis besar ada 2 (dua) jenis penjaminann emisi, yaitu full commitment dan
best efforts, dan yang paling umum dilakukan di Indonesia adalah penjaminan emisi dengan full commitment. Tetapi ini bukan berarti bahwa tidak akan ada kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penjaminan emisi yang dilakukan. Penyimpangan ini terjadi misalnya, apabila perjanjian emisi yang diinformasikan dalam prospektus dikatakan dilakukan secara full commitment, tetapi kenyataannya hanya dilakukan dengan best effort. Penyimpangan dalam bentuk penjaminan yang biasanya disembunyikan ini tentunya secara langsung atau tidak langsung akan sangat merugikan investor. Penyimpangan tersebut dilakukan karena Underwriter sendiri sebenarnya meragukan mutu Emiten, yang efeknya dipasarkan oleh Underwriter. Underwriter yang melakukan penjaminan secara full commitment tetapi ternyata ada perjanjian lainnya yang memungkinkan Underwriter berhutang kepada Emiten, apabila tidak semua efek yang dijaminnya terjual di pasar perdana. Tindakan seperti ini tentunya akan memberikan gambaran yang menyesatkan bagi investor, karena bagi kebanyakan investor, full commitment berarti saham yang dipasarkan oleh Underwriter ”cukup baik”. Dengan adanya perjanjian lain yang memungkinkan Underwriter berhutang tersebut, sebenarnya merupakan indikasi bahwa efek yang dipasarkan tidak begitu diterima di pasar dan Underwriter mengetahui hal ini. Bahkan 129
Hamud M.Balfas, Op Cit, hal. 61
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
mungkin Underwriter secara full commitment, yang dibuat dengan adanya perjanjian lain tersebut, tidak lain adalah sebuah perjanjian emisi dengan syarat best effort saja sebenarnya. 130
Oleh karena itu, pada salah satu pasal dalam perjanjian penjaminan emisi efek
dimuat ketentuan mengenai: 131 1. Tidak pernah membuat dan/atau menandatangani perjanjian‐perjanjian sehubungan dengan emisi saham Emiten, baik yang dibuat di bawah tangan maupun secara notaril, sebelum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ditandatangani yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; 2. Setelah akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ditandatangani, Emiten dan Underwriter membuat lagi perjanjian‐perjanjian yang isinya bertentangan dengan Perjanjian penjaminan Emisi Efek. Maka perjanjian‐perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.
Penyimpangan bentuk penjaminan emisi yang dilakukan oleh underwriter dan
emiten tersebut dapat memberikan gambaran yang menyesatkan bagi investor mengenai bentuk perjanjian yang di muat dalam prospektus. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa: ” Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan”.
130 131
Ibid, hal. 270 Pasal 21 angka 1 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT.X Tbk. No.6
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh penjelasan Pasal 77 ayat (1) tersebut yang menyatakan bahwa: ”Prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka Penawaran Umum. Oleh karena itu, informasi yang terkandung di dalamnya harus memuat hal‐hal yang benar‐benar menggambarkan keadaan Emiten yang bersangkutan sehingga keterangan atau informasi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya. Apabila informasi yang disajikan tidak benar tentang fakta yang material, atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta yang material, hal tersebut dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat”. Akibat hukum dari pelanggaran atas ketentuan pasal di atas adalah sanksi administratif dan denda yang dikenakan oleh Bapepam terhadap pihak‐pihak yang melakukan pelanggaran. Pasal 102 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa: ”Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang‐undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam”. Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) UUPM, sanksi administratif tersebut dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha;
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran.
Sanksi administratif ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam PP No. 45 Tahun 1995. Sanksi denda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) UUPM diatas, dapat dikenakan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi orang perseorangan, dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi pihak yang bukan orang perseorangan, yang melanggar peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi denda ini ditetapkan oleh Bapepam. 132 132
Pasal 64 ayat (1 & 2) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
BAB IV MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA UNDERWRITER DAN EMITEN A. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) Pendirian Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) tidak terlepas dari keinginan pelaku pasar modal Indonesia untuk mempunyai sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus di bidang pasar modal yang ditangani oleh orang‐orang yang memahami pasar modal, dengan proses yang cepat dan murah, keputusan yang final, mengikat serta memenuhi rasa keadilan. Keterangan umum mengenai BAPMI, yaitu: 133 1. Pendirian Dukungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), selanjutnya PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), PT Bursa Efek Surabaya (BES), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta 17 asosiasi di lingkungan Pasar Modal Indonesia membuat kesepakatan bersama untuk mendirikan sebuah lembaga Arbitrase yang kemudian diberi nama BAPMI. Akta Pendirian BAPMI (Akta No. 15, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmy SH) ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2002 disaksikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam suatu upacara di Departemen Keuangan 133
Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, http://www.bapmi.org, diakses pada tanggal 18
Mei 2009
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Republik Indonesia. Selanjutnya BAPMI memperoleh pengesahan sebagai badan hukum melalui Keputusan Menteri Kehakiman & HAM Republik Indonesia No.: C‐2620 HT.01.03.TH 2002, tanggal 29 Agustus 2002. Pengesahan itu telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2002, Nomor: 84/2002, Tambahan Berita Negara Nomor: 5/PN/2002. Selama periode Agustus 2002 sampai dengan Januari 2003, BAPMI menerbitkan beberapa peraturan beracara, mengangkat sejumlah pakar di bidang pasar modal sebagai Arbiter/Mediator BAPMI, dan mengesahkan Dewan Kehormatan BAPMI. Sejak saat itu BAPMI resmi beroperasi secara penuh. 134 2. Pengurus
Kegiatan operasional BAPMI sehari‐hari dikelola oleh Pengurus yang diangkat oleh
Rapat Umum Anggota untuk masa jabatan 3 tahun. Pengurus BAPMI mempunyai kewenangan antara lain: mewakili dan bertindak untuk dan atas nama BAPMI; menetapkan peraturan beracara BAPMI; mengusulkan calon Dewan Kehormatan 135 kepada Rapat Umum
134
Bacelius Ruru, “Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian di Luar Pengadilan”, http://www.bapmi.org, diakses pada tanggal 30 Juni 2009 135 Dewan Kehormatan BAPMI diangkat oleh Rapat Umum Anggota untuk masa jabatan 3 tahun. Dewan Kehormatan mempunyai tugas antara lain: memberikan pendapat mengenai penafsiran ketentuan peraturan dan Anggaran Dasar BAPMI atas permintaan Pengurus; merumuskan Etika Perilaku (Code of Conduct) Arbiter/Mediator BAPMI untuk disahkan oleh Rapat Umum Anggota; menyelenggarakan sidang atas pengaduan pelanggaran Etika Perilaku (Code of Conduct); dan menjatuhkan sanksi kepada Arbiter/Mediator yang terbukti melanggar Etika Perilaku (Code of Conduct). Persyaratan untuk menjadi Dewan Kehormatan adalah: 1. berusia sekurang-kurangnya 35 tahun; 2.memiliki keahlian/pengetahuan/pengalaman di bidang yang terkait dengan pasar modal sekurangkurangnya 15 tahun; 3.tidak berada dalam pelarangan/pembatasan untuk melakukan tindakan tertentu di bidang pasar modal;
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Anggota; mengangkat dan memberhentikan Arbiter/Mediator BAPMI; memberikan Pendapat Mengikat atas permintaan para pihak yang bersengketa; dan menunjuk Arbiter/Mediator atas permintaan para pihak yang bersengketa. 3. Anggota
Anggota BAPMI bukanlah dalam pengertian "Pengguna BAPMI" karena siapapun
dapat memanfaatkan layanan jasa BAPMI sepanjang yang bersangkutan terlibat dalam persengketaan perdata di bidang pasar modal di Indonesia meskipun yang bersangkutan bukan Anggota BAPMI. Yang disebut sebagai Anggota BAPMI adalah pihak‐pihak yang ikut menandatangani Akta Pendirian BAPMI atau pihak‐pihak lain yang disahkan menjadi Anggota oleh Rapat Umum Anggota BAPMI.
Anggota berhak melalui Rapat Umum Anggota untuk: mengeluarkan suara;
menetapkan besarnya iuran anggota; mengangkat serta memberhentikan Pengurus dan Dewan Kehormatan; menerima/menolak anggota yang baru; mengesahkan serta mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; mengesahkan Etika Perilaku (Code of Conduct) Arbiter/Mediator BAPMI; menerima/menolak pertanggungjawaban Pengurus; menunjuk akuntan yang akan mengaudit laporan keuangan BAPMI; dan membubarkan BAPMI. 4.tidak pernah dihukum karena suatu tindak kejahatan berdasarkan putusan yang telah mendapat kekuatan hukum pasti; 5. mempunyai pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan di pasar modal; 6.mempunyai komitmen terhadap pengembangan BAPMI dan pasar modal Indonesia. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, http://www.bapmi.org, diakses pada tanggal 18 Mei 2009
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
4. Lingkup Jasa
BAPMI memberikan jasa penyelesaian sengketa apabila diminta oleh pihak‐pihak
yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (out‐of‐court dispute settlement). Namun tidak semua persengketaan dapat diselesaikan melalui BAPMI. Adapun persengketaan yang bisa diselesaikan oleh BAPMI baik melalui Pendapat Mengikat, Mediasi maupun Arbitrase harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Hanyalah persengketaan perdata yang timbul di antara para pihak sehubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal; b. Terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui BAPMI; c. Terdapat permohonan tertulis dari pihak‐pihak yang bersengketa kepada BAPMI; d. Persengketaan tersebut bukan merupakan perkara pidana dan administrasi, seperti manipulasi pasar, insider trading, dan pembekuan/pencabutan izin usaha.
Para pihak yang akan mengajukan sengketa kepada BAPMI harus menyampaikan
permohonan tertulis dengan mencantumkan: 136 1. kesepakatan sebagaimana dimaksud di atas; 2. nama dan alamat para pihak; 3. penjelasan mengenai masalah yang dipersengketakan; 136 Mas Abdurachim Husein, “Prosedur Penyelesaian Sengketa di BAPMI”, http://www.bapmi.org, diakses tanggal 18 Mei 2009, lihat juga Pasal 4 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 22 ayat (3) Keputusan BAPMI Nomor: Kep‐01/BAPMI/07.2005 tentang Peraturan dan Acara BAPMI
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
4. perjanjian dan dokumen yang relevan; 5. usulan nama mediator (untuk mediasi) atau arbiter (untuk arbitrase); 6. khusus untuk arbitrase: tuntutan beserta rinciannya; dan daftar calon saksi/saksi ahli harus sudah diajukan pada saat pendaftaran perkara; 7. membayar biaya pendaftaran; 8. pernyataan bahwa pemohon akan tunduk pada pendapat mengikat BAPMI, atau kesepakatan damai yang akan dicapai dalam mediasi, atau putusan arbitrase.
BAPMI menawarkan 3 jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat
dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu: 137 1. Pendapat Mengikat. 2. Mediasi. 3. Arbitrase. Ad. 1. Pendapat Mengikat
"Pendapat mengikat" BAPMI adalah pendapat yang diberikan oleh BAPMI atas dasar
permintaan para pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka perselisihan lebih jauh. Sesuai dengan namanya, pendapat ini bersifat final dan mengikat kepada para pihak. Setiap tindakan yang bertentangan dengan Pendapat Mengikat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian.
137
BAPMI, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui BAPMI”, www. wikipedia.org, diakses tanggal 30 juni 2009
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Berbeda dengan Mediasi dan Arbitrase yang dilakukan oleh Mediator/Arbiter
BAPMI, pemberian Pendapat Mengikat dilakukan sendiri oleh BAPMI sebagai institusi, yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus BAPMI secara kolektif. Oleh karena itu di dalam proses Pendapat Mengikat di BAPMI tidak mengenal penunjukan pihak ketiga yang dianggap netral dan ahli oleh para pihak, melainkan dengan sendirinya pihak ketiga yang dimaksud adalah Pengurus BAPMI. Ada beberapa alasan mengapa para pihak memilih Pendapat Mengikat BAPMI untuk menyelesaikan beda pendapat yang dihadapinya: a. Para pihak tidak ingin beda pendapat yang muncul berkembang menjadi persengketaan yang lebih serius lagi; b. Para pihak masih ingin mempertahankan perjanjian; c. Para pihak menginginkan penafsiran yang paling benar terhadap ketentuan yang kurang jelas dan penafsiran tersebut mengikat serta final; d. Para pihak ingin mendapatkan jaminan bahwa orang yang diminta untuk memberikan Pendapat Mengikat benar‐benar memahami bidang pasar modal; e. Para pihak ingin menyelesaikan beda pendapat dengan cara yang lebih mudah, lebih cepat dan efisien; f.
Para pihak ingin menyelesaikan beda pendapat melalui forum yang tertutup untuk umum.
Apabila permohonan sudah memenuhi persyaratan, Pengurus BAPMI akan
menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak dalam waktu selambat‐lambatnya 7 hari
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
kerja setelah pendaftaran bahwa permohonan dapat diterima dan akan diproses lebih lanjut. Setelah permohonan Pendapat Mengikat diterima oleh BAPMI, Pengurus BAPMI mulai melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan perjanjian yang telah disampaikan oleh para pihak. Peraturan dan Acara BAPMI mengatur bahwa pemeriksaan dalam proses Pendapat Mengikat berlangsung paling lama 30 hari kerja dan bersifat tertutup untuk umum.
BAPMI memberikan Pendapat Mengikat secara tertulis dan ditandatangani oleh
Ketua BAPMI selambat‐lambatnya dalam waktu 30 hari kerja setelah dimulainya pemeriksaan. 138 Pendapat Mengikat disampaikan kepada semua pihak yang mengalami beda pendapat melalui surat tercatat, tidak dalam suatu forum pertemuan. Pendapat Mengikat yang diberikan oleh BAPMI bersifat final dan mengikat para pihak yang memintanya, tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan. Pendapat Mengikat itu harus segera dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak diterbitkan. Setiap tindakan yang bertentangan dengan Pendapat Mengikat merupakan pelanggaran perjanjian. Apabila Pendapat Mengikat tidak dilaksanakan, maka: 139 a. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran perjanjian; b. Pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pengaduan kepada pengurus dari asosiasi/organisasi dimana ia menjadi anggota;
138
Pasal 8 ayat (1) Keputusan BAPMI Nomor: Kep-01/BAPMI/07.2005 tentang Peraturan dan Acara BAPMI 139 Pasal 18 ayat (1) dan (2) Keputusan BAPMI Nomor: Kep-01/BAPMI/07.2005 tentang Peraturan dan Acara BAPMI
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
c. Asosiasi/organisasi dimana pihak yang berkepentingan menjadi anggota dapat menyampaikan pengaduan kepada Bapepam dan asosiasi/organisasi dimana pihak yang tidak bersedia melaksanakan akta perjanjian menjadi anggota.
BAPMI mengenakan biaya dan imbalan untuk setiap beda pendapat yang
diselesaikan melalui Pendapat Mengikat BAPMI. Biaya dan imbalan Pendapat Mengikat menjadi tanggung jawab para pihak dengan pembagian beban yang disepakati di antara para pihak sendiri. 140 Ad. 2. Mediasi
Mediasi BAPMI adalah cara penyelesaian masalah melalui perundingan di antara
para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut mediator yang bersifat fasilitator pertemuan guna membantu masing‐masing pihak memahami perspektif, posisi dan kepentingan pihak lain sehubungan dengan permasalahan yang tengah dihadapi dan bersama‐sama mencari solusi penyelesaiannya. Tujuan dari Mediasi adalah dicapainya perdamaian di antara para pihak yang bermasalah.
Ada beberapa alasan mengapa para pihak memilih Mediasi BAPMI untuk
menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya:
140 Mengenai biaya dan imbalan jasa, lihat Keputusan BAPMI Nomor: Kep‐01/BAPMI/07.2005 tentang Biaya dan Imbalan Penyelesaian Sengketa atau Beda Pendapat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
a.
Para pihak masih yakin akan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya berdasarkan kesepakatan win‐win solution di antara mereka;
b.
Para pihak masih ingin mempertahankan hubungan di saat ini dan di masa mendatang;
c.
Para pihak menginginkan solusi yang lebih mempertimbangkan kepentingan jangka panjang (interest based procedure/approach) dari pada benar‐salah menurut hukum (right based procedure/approach);
d.
Para pihak ingin mendapatkan jaminan bahwa orang yang akan memfasilitasi perundingan (Mediator) benar‐benar memahami pasar modal dan mempunyai keahlian bermediasi;
e.
Para pihak ingin menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih mudah, lebih cepat dan efisien;
f.
Para pihak ingin menyelesaikan permasalahan melalui forum yang tertutup untuk umum.
Sebelum proses Mediasi BAPMI, para pihak harus menyepakati terlebih dahulu
jumlah Mediator, apakah 1 (satu) atau lebih, dalam hal ini tidak ada keharusan untuk berjumlah ganjil. Penunjukan Mediator harus merupakan kesepakatan para pihak, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan maka Mediator akan ditunjuk oleh BAPMI. Pada dasarnya yang bisa ditunjuk oleh para pihak sebagai Mediator untuk Mediasi BAPMI adalah mereka yang tercantum di dalam daftar Arbiter/Mediator BAPMI. Apabila para pihak bermaksud menunjuk seseorang dari luar daftar tersebut, harus memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan persetujuan dari Pengurus BAPMI. Dalam menjalankan tugasnya, Mediator
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
harus menjunjung tinggi kode etik, bersikap adil, netral dan mandiri serta bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun, serta bebas dari benturan kepentingan dan afiliasi, baik dengan salah satu pihak maupun dengan permasalahan yang bersangkutan. Apabila hal‐hal tersebut di langgar, maka Mediator yang bersangkutan harus berhenti atau diberhentikan dari tugasnya.
Jika Mediasi mengalami kegagalan dan dilanjutkan oleh para pihak ke jalur Arbitrase
atau Pengadilan, Mediator yang bersangkutan dilarang untuk melakukan tindakan sebagai berikut: 141 a. Menjadi saksi dalam proses Arbitrase atau litigasi atas sengketa yang bersangkutan. b. Menjadi Arbiter atau Hakim atas sengketa yang bersangkutan.
Apabila permohonan sudah memenuhi persyaratan, Pengurus BAPMI akan
menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak dalam waktu selambat‐lambatnya 14 hari kerja setelah pendaftaran bahwa permohonan diterima dan akan diproses lebih lanjut. Setelah permohonan Mediasi diterima oleh BAPMI, proses yang pertama kali akan dilakukan adalah memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para pihak untuk kembali melakukan perundingan langsung di antara mereka tanpa bantuan Mediator. Kesempatan ini diberikan kepada para pihak untuk tetap membuka kemungkinan terjadinya perdamaian sebelum permasalahan bergulir lebih jauh. Lamanya waktu yang diberikan oleh BAPMI kepada para pihak untuk melakukan perundingan sendiri adalah 14 hari kerja terhitung
141 Lihat Pasal 14 ayat (2) Keputusan BAPMI Nomor: Kep‐01/BAPMI/07.2005 tentang Peraturan dan Acara BAPMI
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
sejak pendaftaran permohonan Mediasi. Apabila perundingan berhasil, para pihak membuat akta perdamaian dan mencabut pendaftaran permohonan Mediasi. Namun apabila perundingan mengalami kegagalan, proses Mediasi dilanjutkan. Peraturan dan acara BAPMI mengatur bahwa proses Mediasi akan berlangsung selama 14 hari kerja dalam pertemuan (hearing) yang tertutup untuk umum. Pertemuan (hearing) dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh BAPMI atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak. 142 Secara garis besar tahapan dalam proses Mediasi adalah sebagai berikut: 1. Penunjukan Mediator; 2. Pertemuan pendahuluan untuk menyepakati aturan main/prosedur Mediasi dan jadwal pertemuan serta target dari masing‐masing pertemuan; 3. Pertemuan (hearing) dalam rangka mengumpulkan informasi dan mengidentifkasi masalah; 4. Pertemuan (hearing) dalam rangka mengeksplorasi perspektif, posisi dan kepentingan para pihak; 5. Pertemuan (hearing) dalam rangka menginventarisir dan mengembangkan opsi‐opsi penyelesaian; 6. Pertemuan (hearing) dalam rangka mengevaluasi opsi‐opsi penyelesaian; 7. Pertemuan (hearing) dalam rangka membuat kesimpulan; 8. Pertemuan terakhir (final hearing) dalam rangka membuat kesepakatan perdamaian. Akhir dari Mediasi ada 2 kemungkinan, yaitu: berhasil atau gagal. 142
Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 15 ayat (1) dan (2) Keputusan BAPMI Nomor: Kep01/BAPMI/07.2005 tentang Peraturan dan Acara BAPMI
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
a. Mediasi dikatakan berhasil apabila proses Mediasi berjalan dengan lancar dan berujung kepada ditandatanganinya akta perdamaian di antara para pihak. b. Mediasi dikatakan gagal apabila perundingan mengalami jalan buntu (dead lock) dan para pihak tidak mau melanjutkannya. Apabila kegagalan ini terjadi, maka proses penyelesaian diserahkan kembali kepada masing‐masing pihak, apakah selanjutnya akan memilih jalur Arbitrase atau Pengadilan.
Perdamaian yang dicapai oleh para pihak melalui proses Mediasi BAPMI akan
dituangkan ke dalam Akta Perdamaian yang berbentuk Berita Acara Penyelesaian Sengketa dan ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dalam proses Mediasi bersifat final dan mengikat. Akta Perdamaian harus didaftarkan kepada Pengadilan Negeri setempat paling lambat 30 hari setelah ditandatangani, dan harus segera dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari sejak didaftarkan. Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut di atas, maka: 143 1. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran perjanjian; 2. Pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pengaduan kepada pengurus dari asosiasi/organisasi dimana ia menjadi anggota; 3. Asosiasi/organisasi dimana pihak yang berkepentingan menjadi anggota dapat menyampaikan
pengaduan
kepada
Badan
Pengawas
Pasar
Modal
dan
asosiasi/organisasi dimana pihak yang tidak bersedia melaksanakan akta perdamaian menjadi anggota. 143
Pasal 18 ayat (1) dan (2) Keputusan BAPMI Nomor: Kep-01/BAPMI/07.2005 tentang Peraturan dan Acara BAPMI
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Kesepakatan Mediasi dapat dituangkan ke dalam bentuk: a. Salah satu pasal di dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul masalah (Klausula Mediasi); atau b. Perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul masalah.
BAPMI mengenakan biaya dan imbalan untuk setiap permasalahan yang
diselesaikan melalui Mediasi BAPMI. Biaya dan imbalan Mediasi menjadi tanggung jawab para pihak dengan pembagian beban yang disepakati di antara para pihak sendiri. 144 Ad. 3. Arbitrase
Arbitrase BAPMI adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan
kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut Arbiter, untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir. Keputusan yang dijatuhkan oleh Arbiter tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak 145 , dan tidak dapat diajukan banding. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa Arbitrase BAPMI pada hakekatnya mirip dengan Pengadilan, dan Arbiter dalam proses Arbitrase adalah layaknya Hakim pada proses Litigasi, yang membedakannya adalah: 1. Arbitrase merupakan pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa;
144 Mengenai biaya dan imbalan jasa, lihat Keputusan BAPMI Nomor: Kep‐ 01/BAPMI/07.2005 tentang Biaya dan Imbalan Penyelesaian Sengketa atau Beda Pendapat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. 145
Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
2. Proses Arbitrase baru dapat dilaksanakan setelah ada permohonan dari pihak yang bersengketa kepada BAPMI; 3. Para pihak berhak menentukan apakah Arbiter akan berjumlah satu (Arbiter Tunggal) atau lebih (Majelis Arbitrase); 4. Para pihak bebas menentukan tempat Arbitrase; 5. Para pihak berhak memilih Arbiter; 6. Arbiter dipilih berdasarkan keahliannya; 7. Proses persidangan dilangsungkan menurut peraturan BAPMI; 8. Persidangan Arbitrase berlangsung tertutup untuk umum; 9. Putusan Arbitrase tidak mengenal preseden atau yurisprudensi; 10. Arbiter dapat mengambil keputusan atas dasar keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono), tidak semata‐mata atas dasar ketentuan hukum; dan 11. Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding.
Ada beberapa alasan mengapa para pihak yang bersengketa memilih Arbitrase
BAPMI untuk menyelesaikan sengketanya: a. Para pihak yang bersengketa sudah tidak dapat lagi melanjutkan perundingan; b. Para pihak yang bersengketa menghendaki cara penyelesaian yang lebih mempertimbangkan benar‐salah menurut hukum (right based procedure/approach); c. Para pihak yang bersengketa menginginkan putusan yang final dan mengikat, namun tidak ingin menempuh jalur litigasi karena akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar;
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
d. Para pihak yang bersengketa menghendaki cara yang lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien; e. Para pihak yang bersengketa ingin mendapatkan jaminan bahwa orang yang akan memberikan putusan atas sengketa (Arbiter) benar‐benar memahami pasar modal dan mempunyai keahlian berarbitrase; f.
Para pihak yang bersengketa ingin menyelesaikan sengketa melalui forum yang tertutup untuk umum.
Pihak yang telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase dan menghendaki
menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase BAPMI harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada BAPMI. Pihak yang mengajukan permohonan disebut "Pemohon", atau istilah dalam Pengadilan sama dengan "Penggugat". Sedangkan pihak lawannya disebut "Termohon", atau dalam istilah Pengadilan sama dengan "Tergugat".
Apabila permohonan sudah memenuhi persyaratan, Pengurus BAPMI akan
menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon dalam waktu selambat‐ lambatnya 14 hari kerja setelah pendaftaran bahwa permohonan diterima dan akan diproses lebih lanjut. 146 Para pihak berhak menunjuk Arbiter, dan Arbiter pun berhak untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut. 147 Dalam proses Arbitrase BAPMI, para pihak harus menyepakati terlebih dahulu bentuk Arbitrase, apakah akan berbentuk Arbiter 146 Lihat Pasal 25 ayat (2) Keputusan BAPMI Nomor: Kep‐01/BAPMI/07.2005 tentang Peraturan dan Acara BAPMI
147
Lihat Pasal 25 ayat (3) Keputusan BAPMI Nomor: Kep‐01/BAPMI/07.2005 tentang Peraturan dan Acara BAPMI
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Tunggal atau berbentuk Majelis (berjumlah 3 atau lebih, dan harus berjumlah ganjil). Penunjukan Arbiter dilakukan dengan cara sebagai berikut: 148 a. Arbiter Tunggal: Penunjukan seseorang sebagai Arbiter Tunggal harus merupakan persetujuan Pemohon dan Termohon. Apabila Pemohon dan Termohon tidak mencapai kata sepakat, maka penunjukan Arbiter Tunggal ditetapkan oleh BAPMI. b. Majelis Arbitrase: Pemohon dan Termohon menunjuk Arbiternya masing‐masing, dan selanjutnya kedua Arbiter tersebut memilih Arbiter ketiga sebagai Ketua Majelis. Apabila kedua Arbiter tidak mencapai kata sepakat, penunjukan Ketua Majelis ditetapkan oleh BAPMI. Dalam keadaan dimana hanya salah satu pihak saja yang menunjuk Arbiter sedangkan pihak lain tidak melakukannya, maka Arbiter tersebut secara otomatis menjadi Arbiter Tunggal dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan persengketaan yang bersangkutan.
Pada dasarnya yang bisa ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon sebagai Arbiter di
dalam Arbitrase BAPMI adalah mereka yang tercantum di dalam daftar Arbiter BAPMI. Apabila Pemohon dan/atau Termohon bermaksud menunjuk seseorang dari luar daftar tersebut, harus memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan persetujuan dari Pengurus BAPMI. 149 Dalam menjalankan tugasnya, Arbiter harus menjunjung tinggi kode
148 Lihat Pasal 26 ayat (1) Keputusan BAPMI Nomor: Kep‐01/BAPMI/07.2005 tentang Peraturan dan Acara BAPMI 149
Pasal 24 ayat (1) dan (2) Keputusan BAPMI Nomor: Kep-01/BAPMI/07.2005 tentang Peraturan dan Acara BAPMI
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
etik, bersikap adil, netral dan mandiri, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun, serta bebas dari benturan kepentingan dan afiliasi 150 , baik dengan salah satu pihak yang bersengketa maupun dengan persengketaan yang bersangkutan. Apabila hal‐hal tersebut di langgar maka Arbiter yang bersangkutan harus berhenti atau diberhentikan dari tugasnya.
Setelah Arbiter ditunjuk, Arbiter akan menyampaikan panggilan sidang kepada
Pemohon dan Termohon dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Apabila Pemohon tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka tuntutan Pemohon dinyatakan gugur; 2. Apabila Termohon tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, Arbiter akan menyampaikan kembali panggilan; jika Termohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan walaupun tanpa kehadiran Termohon; 3. Pada sidang pertama yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Arbiter akan menawarkan perdamaian; jika perdamaian tidak tercapai, persidangan Arbitrase dilanjutkan kembali.
150 Lihat Angka 4 Keputusan BAPMI Nomor: Kep‐05/BAPMI/12.2002 tentang Pedoman Benturan Kepentingan dan Afiliasi Bagi Arbiter dan Mediator BAPMI yang menyatakan, bahwa yang mempengaruhi independensi seorang Arbiter/Mediator adalah adanya hubungan afiliasi dengan salah satu pihak yang bersengketa atau benturan kepentingan dengan masalah yang menjadi persengketaan, seperti: 1. 2. 3. 4.
hubungan keluarga; hubungan pekerjaan; hubungan pengendalian usaha; memiliki kepentingan ekonomis terhadap permasalahan yang sedang menjadi sengketa. Lihat juga Angka 1 butir ke-4 Keputusan BAPMI Nomor: Kep-05/BAPMI/12.2002 tentang Pedoman Benturan Kepentingan dan Afiliasi Bagi Arbiter dan Mediator BAPMI.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Proses Arbitrase BAPMI mirip dengan proses Pengadilan, dan dalam keadaan
tertentu para pihak dapat meminta putusan sela kepada Arbiter dan pihak Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon. Secara umum tahapan pemeriksaan dalam Arbitrase BAPMI adalah sebagai berikut: a. Sidang pertama dan upaya damai; b. Sidang membacakan atau mendengarkan jawaban Termohon; c. Sidang membacakan atau mendengarkan tanggapan Pemohon atas jawaban Termohon; d. Sidang pemeriksaan bukti; e. Sidang mendengar keterangan saksi dan saksi ahli; f.
Sidang membacakan atau mendengarkan kesimpulan akhir para pihak;
g. Sidang pembacaan putusan.
Persidangan Arbitrase BAPMI berlangsung di tempat yang ditetapkan oleh BAPMI
atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Pemohon dan Termohon. Bahasa yang dipergunakan selama persidangan adalah Bahasa Indonesia, kecuali disepakati lain oleh Pemohon, Termohon dan Arbiter. Dalam persidangan para pihak mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan dan mempertahankan pendapat serta kepentingannya. 151
Pemeriksaan dalam proses Arbitrase BAPMI akan berlangsung paling selama 180
hari kerja terhitung sejak Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase terbentuk. 152 Arbiter dapat memperpanjang jangka waktu tersebut dengan persetujuan Pemohon dan Termohon. 151
Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) Keputusan BAPMI Nomor: Kep01/BAPMI/07.2005 tentang Peraturan dan Acara BAPMI 152 Pasal 42 ayat (1) Keputusan BAPMI Nomor: Kep‐01/BAPMI/07.2005 tentang Peraturan dan Acara BAPMI
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan Arbiter menetapkan hari sidang untuk mengucapkan Putusan Arbitrase. Putusan Arbitrase akan diucapkan dalam sidang yang tertutup untuk umum dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah pemeriksaan ditutup, dengan atau tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mengambil keputusan: 153 1. Arbiter BAPMI bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk Pengurus BAPMI atau otoritas di Pasar Modal Indonesia; 2. Arbiter BAPMI dapat mengambil keputusan atas atas dasar ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono); 3. Putusan Arbitrase BAPMI dalam suatu Majelis Arbitrase diputuskan atas dasar musyawarah untuk mufakat, jika tidak tercapai, putusan diambil atas dasar suara terbanyak.
Apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Arbitrase secara
sukarela, maka: 154 a. Putusan Arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan perintah eksekusi Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permohonan salah satu pihak yang berkepentingan. b. Pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pengaduan kepada pengurus dari asosiasi/organisasi dimana ia menjadi anggota. 153 Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan BAPMI Nomor: Kep‐01/BAPMI/07.2005 tentang Peraturan dan Acara BAPMI
154
Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan BAPMI Nomor: Kep‐01/BAPMI/07.2005 tentang Peraturan dan Acara BAPMI
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
c. Asosiasi/organisasi dimana pihak yang berkepentingan menjadi anggota dapat menyampaikan pengaduan kepada Bapepam dan asosiasi/organisasi dimana pihak yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela menjadi anggota.
Dalam waktu paling lama 30 hari kalender sejak tanggal diucapkan, lembar
asli/salinan otentik Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh BAPMI kepada Panitera Pengadilan Negeri. Pendaftaran ini merupakan faktor terpenting di dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase, tanpa pendaftaran akan berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan. Dalam proses pendaftaran dan permohonan perintah eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa kembali alasan atau pertimbangan dari Putusan Arbitrase. Hal ini merupakan perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh undang‐undang agar Putusan Arbitrase tersebut benar‐benar mandiri, final dan mengikat.
Syarat terpenting untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
kepada Arbitrase BAPMI adalah adanya terlebih dahulu suatu Perjanjian Arbitrase antara para pihak yang bersengketa. Tanpa adanya Perjanjian Arbitrase maka persengketaan tidak dapat diajukan kepada BAPMI. Yang dimaksud dengan Perjanjian Arbitrase adalah kesepakatan tertulis para pihak yang menyatakan bahwa setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan melalui arbitrase. Perjanjian Arbitrase dapat dituangkan ke dalam bentuk: 155 1. Salah satu pasal di dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa (Klausula Arbitrase); atau 155
Pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
2. Perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dengan
Perjanjian Arbitrase. Apabila para pihak sudah membuat perjanjian bahwa setiap sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrase, maka sengketa itu tidak bisa diajukan ke pengadilan. Pengadilan harus menolak dan menyatakan tidak berwenang mengadili. Begitu pula sebaliknya, arbitrase tidak berwenang mengadili sengketa yang tidak mempunyai Perjanjian Arbitrase. 156
BAPMI mengenakan biaya dan imbalan untuk setiap sengketa yang diselesaikan
melalui Arbitrase BAPMI. Pemohon dan Termohon dapat membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai siapa yang akan menanggung seluruh biaya dan imbalan Arbitrase. Namun apabila belum diperjanjikan, seluruh biaya dan imbalan Arbitrase akan dibebankan menurut cara sebagai berikut: 157 1. Jika tuntutan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya dan imbalan Arbitrase menjadi beban Termohon; 2. Jika tuntutan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya dan imbalan Arbitrase menjadi beban kedua belah pihak dengan pembagian yang dianggap adil oleh Arbiter; 3. Jika tuntutan Pemohon ditolak, maka seluruh biaya dan imbalan Arbitrase menjadi beban Pemohon. 156
Pasal 3 dan 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaaian Sengketa. 157 Mengenai biaya dan imbalan jasa, lihat Keputusan BAPMI Nomor: Kep01/BAPMI/07.2005 tentang Biaya dan Imbalan Penyelesaian Sengketa atau Beda Pendapat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
5. Arbiter/Mediator
Di dalam proses Arbitrase BAPMI dikenal 2 jenis Arbiter, yakni Arbiter tetap (Arbiter
BAPMI) dan Arbiter tidak tetap (Ad Hoc). Arbiter BAPMI diseleksi dan diangkat oleh Pengurus BAPMI berdasarkan integritas dan kompetensi di bidang Pasar Modal menurut latar belakang keahliannya masing‐masing, sebagian berlatar belakang praktisi, ahli hukum, akuntan dan akademisi. Sebagai Arbiter BAPMI, mereka dapat ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa untuk menjadi Arbiter pada persengketaan‐persengketaan yang diajukan kepada BAPMI, dan mereka juga dapat serta layak ditunjuk sebagai Mediator dalam proses Mediasi di BAPMI.
Ada kalanya pihak yang bersengketa menunjuk calon Arbiter yang tidak tercacat
dalam daftar Arbiter BAPMI, atau Pengurus BAPMI memandang perlu untuk mengangkat ahli dari luar negeri sebagai Arbiter. Untuk itu Peraturan BAPMI membuka kemungkinan kepada Pengurus BAPMI untuk mengangkat Arbiter Ad Hoc dengan pembatasan sebagai berikut: 1. Pengangkatan Arbiter Ad Hoc hanya untuk satu kasus tertentu dan akan berakhir setelah proses Arbitrase atas kasus yang bersangkutan selesai; 2. Arbiter Ad Hoc tidak boleh ditunjuk untuk posisi sebagai Arbiter Tunggal atau Ketua Majelis Arbitrase.
Arbiter/Mediator BAPMI terikat dengan Etika Perilaku (Code of Conduct) selama
menyandang status sebagai Arbiter/Mediator BAPMI dan menjalankan tugas selaku
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Arbiter/Mediator yang ditunjuk dalam suatu kasus tertentu. 158 Dewan Kehormatan menerima, memeriksa dan memutus pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Etika Perilaku (Code of Conduct) yang dilakukan oleh Arbiter/Mediator BAPMI sebagai instansi pertama dan terakhir. Pengaduan dapat disampaikan oleh Pengurus BAPMI, salah satu pihak yang bersengketa atau pihak lain yang berkepentingan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan melalui sidang Etika Perilaku dengan memanggil dan mendengar keterangan dari pihak pengadu dan pihak teradu.
Apabila Arbiter/Mediator BAPMI diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran
terhadap Etika Perilaku (Code of Conduct), Arbiter/Mediator yang bersangkutan tetap dapat menjalankan tugasnya. Sedangkan jika diputuskan bersalah, sanksi atau hukuman dapat berupa: 159 a. Teguran, baik lisan maupun tertulis; b. Peringatan secara tertulis; c. Pemberhentian sementara sebagai Arbiter/Mediator BAPMI; d. Pemberhentian selamanya sebagai Arbiter/Mediator BAPMI.
6. Pendanaan
158
Mengenai Etika Perilaku (Code of Conduct) ini, lihat Peraturan Hasil Rapat Umum Anggota Tahunan BAPMI pada tanggal 30 Juni 2004 tentang Etika Perilaku (Code of Conduct) Arbiter/Mediator BAPMI 159 Pasal 4 ayat (3) Peratura Hasil Rapat Umum Anggota Tahunan BAPMI pada tanggal 30 Juni 2004 tentang Etika Perilaku (Code of Conduct) Arbiter/Mediator BAPMI
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
BAPMI adalah organisasi yang bersifat swasta murni dan nir laba. Dalam
menjalankan kegiatannya BAPMI independen, bebas dari pengaruh dan kontrol pihak lain. Sumber pendanaan untuk operasional BAPMI dipenuhi dari: a. Iuran Anggota BAPMI; b. Imbalan/komisi dari jasa yang diberikan BAPMI (imbalan/komisi untuk pemberian Pendapat Mengikat serta penyelenggaraan Mediasi dan Arbitrase); c. Sumbangan atau bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan d. Pendapatan dari sumber lain yang sah.
Setiap tahun Pengurus BAPMI menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat
Umum Anggota BAPMI. Laporan tahunan terdiri dari laporan mengenai jalannya organisasi beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. B. Mekanisme Proses Penyelesaian Sengketa Antara Underwriter dan Emiten
Semua perselisihan antara para pihak dalam perjanjian penjaminan emisi efek harus
diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah dan bilamana tidak tercapai persesuaian paham, maka perselisihan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri atau diselesaikan melalui BAPMI dengan menggunakan peraturan BAPMI dan tunduk pada Undang‐Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), kecuali secara tegas ditentukan lain dalam perjanjian penjaminan emisi efek.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Adapun beberapa perbedaaan mendasar antara arbitrase dengan pengadilan: 160 1. persidangan pengadilan berlangsung terbuka untuk umum, sedangkan persidangan arbitrase bersifat tertutup; 2. tuntutan perkara ke arbitrase hanya bisa dilangsungkan jika para pihak yang bersengketa terikat dengan perjanjian arbitrase, sedangkan tuntutan perkara ke pengadilan bisa diajukan oleh siapapun; 3. proses beracara di pengadilan sangat formal, sangat kaku, sedangkan proses beracara di arbitrase tidak terlalu formal, tidak terlalu kaku; 4. arbiter dipilih berdasarkan keahliannya, sedangkan hakim pada umumnya adalah generalis; 5. pada beberapa sistem hukum tertentu hakim menganut preseden atau yurisprudensi, sedangkan arbiter tidak mengenal preseden; 6. putusan arbitrase adalah final dan mengikat, tidak dapat diajukan banding atau upaya hukum apapun, sedangkan putusan pengadilan bisa diajukan banding, kasasi dan bahkan peninjauan kembali.
Undang‐undang mengamanatkan agar peradilan di Indonesia dilakukan dengan
sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun kenyataannya berperkara di pengadilan bisa memakan waktu yang sangat lama karena prosesnya sangat panjang (banding, kasasi, PK) dan menumpuknya perkara di tingkat banding dan kasasi. Akibatnya biaya berperkara menjadi sangat tinggi. Proses penyelesaian yang berlarut‐larut dan mahal menimbulkan 160
Felix O. Soebagjo, “Bentuk-Bentuk http://www.bapmi.org, diakses pada tanggal 12 Juni 2009
Alternatif
Penyelesaian
Sengketa”,
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
risiko bagi masyarakat karena ada inefisiensi waktu dan biaya serta ada sebagian usaha/kegiatan menjadi terhalang untuk dikerjakan hingga kasusnya selesai. Di samping itu, proses beracara di pengadilan terasa sangat kompleks dan kaku. Keadaan tersebut mengakibatkan keterbatasan pengadilan memberikan layanan keadilan kepada masyarakat. Akses masyarakat kepada keadilan menjadi semakin jauh, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kecil tapi juga bagi hampir semua lapisan masyarakat. Dalam keadaan seperti itu masyarakat mencari alternatif selain pengadilan untuk menyelesaikan masalahnya. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) kemudian sering kali dibahas dalam kerangka berpikir rivalitas terhadap pengadilan. Pada perkembangan terakhir, APS semakin berkembang tidak hanya karena secara konsep mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pengadilan, tidak hanya karena secara praktek sudah terbukti menjadi solusi yang dapat diterima, dan tidak hanya karena pengadilan serta keadilan semakin susah dijangkau. Perkembangan APS ikut didorong dengan meningkatnya perhatian terhadap isu‐isu demokratisasi, reformasi hukum, masyarakat lemah/kecil, kepentingan publik, keadilan, kepastian hukum, pertanggungjawaban publik, partisipasi masyarakat, dan tanggungjawab korporasi. 161
Mekanisme arbitrase dan mediasi dapat mengurangi resiko yang biasanya muncul
dalam proses berlitigasi di pengadilan, antara lain: resiko waktu, reputasi dan biaya. Pada umumnya berperkara melalui arbitrase atau mediasi lebih cepat selesai daripada pengadilan, dan tahapan untuk mencapai keputusan akhir dan mengikat para pihak dapat 161
Bacelius Ruru, “Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian di Luar Pengadilan”, http://www.bapmi.org, diakses pada tanggal 12 Juni 2009
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
diukur dan diprediksi sehingga segala akibatnya terhadap kegiatan ekonomi bisa diantisipasi. Berlainan dengan pesidangan pengadilan yang bersifat terbuka bagi publik, proses arbitrase dan mediasi sangat menjaga kerahasiaan karena bagi pelaku bisnis reputasi merupakan faktor yang harus dijaga untuk meningkat kredibilitas dan kepercayaan, jangan sampai persengketaan komersial menjadi sorotan publik apalagi bila dimanfaatkan oleh pihak lain untuk pemberitaan negatif. Faktor biaya dalam arbitrase dan mediasi dapat diukur jauh‐jauh hari karena jenis dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan transparan, sedangkan pada proses di pengadilan ada banyak faktor yang tak terduga yang dapat membangkrutkan pihak yang berperkara. 162 Ada beberapa keuntungan menyelesaikan perkara melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dibandingkan dengan melalui pengadilan: 163 Sebagai suatu mekanisme yang bersifat alternatif, ADR berkembang karena adanya kebutuhan pencari keadilan yang tidak sepenuhnya didapatkan dari mekanisme pengadilan. Kebutuhan itu misalnya pencari keadilan membutuhkan: a. proses pengambilan keputusan yang cepat; b. keputusan yang final dan mengikat; c. keputusan diambil oleh orang yang ahli di bidangnya; d. kerahasiaan dalam proses penyelesaian; dan 162 Indra Safitri, “Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kepastian dan Perlindungan Hukum” http://www.bapmi.org, diakses pada tanggal 12 Juni 2009 163
Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, http://www.bapmi.org, diakses pada tanggal 12
Juni 2009
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
e. mekanisme penyelesaian yang spesifik, unik, sesuai dengan spesifikasi dan keunikan dari sengketanya.
Itulah beberapa keuntungan yang diperoleh dari ADR yang tidak didapatkan dari
pengadilan.
Berdasarkan Pasal 24 angka 2 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT.X Tbk. No.6,
dinyatakan bahwa para pihak setuju bahwa pelaksanaan arbtirase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Proses arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia; b. Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa tenggang, masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang arbiter; c. Kedua arbiter yang dipilih oleh masing masing pihak dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender tersebut, wajib menunjuk dan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua majelis arbiter; d. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan arbiter/majelis arbitrase akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan peraturan BAPMI; e. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini wajib membantu majelis arbitrase untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan secara sebagaimana mestinya; f. Majelis arbitrase akan memeriksa perkara dan sengketa berdasarkan ketentuan dan penafsiran menurut hukum negara Republik Indonesia serta maksud dan tujuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase, keputusan majelis arbitrase bersifat final dan mengikat pihak yang berselisih secara mutlak serta akan dilaksanakan (dieksekusi) di Jakarta atau tempat kedudukan pihak tergugat. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek setuju dan berjanji untuk tidak menggugat keputusan majelis arbitrase itu, ataupun menuntut pembatalan keputusan majelis arbitrase di pengadilan manapun juga; g. Untuk melaksanakan keputusan BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta; h. Semua hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Efek ini akan terus berlaku setama berlangsungnya proses arbitrase tersebut.
Perjanjian arbitrase adalah kesepakatan tertulis para pihak yang menyatakan bahwa
setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan melalui Arbitrase. Perjanjian Arbitrase dapat berupa klausula di dalam perjanjian atau berupa perjanjian tersendiri. Apabila perjanjian terlanjur mencantumkan pengadilan atau lembaga Arbitrase lain, maka harus terlebih dahulu diubah (amendment) jika ingin diselesaikan melalui BAPMI. Persyaratan adanya kesepakatan para pihak juga disyaratkan untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dan pendapat mengikat. Tanpa kesepakatan dimaksud, sengketa tidak dapat diselesaikan melalui BAPMI. Selain diatur undang‐undang, jurisdiksi BAPMI juga dibatasi oleh Anggaran Dasar BAPMI sendiri yang menyebutkan, bahwa BAPMI hanya menyelesaikan sengketa perdata di bidang pasar modal, di luar itu BAPMI tidak berwenang. 164
Undang‐undang Nomor 30 Tahun 1999 mewajibkan putusan arbitrase didaftarkan
kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat. Sejak didaftarkan itu putusan arbitrase mengikat dan bisa dilaksanakan, begitu pula sebaliknya jika tidak didaftarkan maka putusan arbitrase tidak mengikat dan tidak bisa dilaksanakan.
BAPMI tidak mempunyai tangan untuk memaksakan pelaksanaan suatu putusan
arbitrase, pihak yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal tersebut adalah pengadilan. Oleh karena itu Undang‐undang mengatur apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase yang sudah didaftarkan, maka pihak yang 164
Mas Abdurachim Husein, “Prosedur http://www.bapmi.org, diakses tanggal 18 Mei 2009.
Penyelesaian
Sengketa
di
BAPMI”,
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ketua Pengadilan Negeri membubuhkan perintah eksekusi pada lembar putusan arbitrase tanpa memeriksa kembali pokok perkara serta pertimbangan dalam putusan arbitrase, ia hanya memeriksa kewenangan arbitrase untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang bersangkutan.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat dikemukakan dari uraian bab‐bab sebelumnya adalah:
1. Peran underwriter dimulai sejak hari pertama emiten berniat menawarkan sahamnya kepada masyarakat. Underwriter akan membantu emiten menyiapkan penawaran umum, melakukan due diligence, menyiapkan pernyataan pendaftaran, sampai kepada proses pendaftaran dan menyampaikannya ke Bapepam. Setelah Bapepam menyatakan efektif pernyataan pendaftaran, penjamin emisi kemudian melakukan persiapan untuk pemasaran efek dengan mengundang perusahaanperusahaan efek lain untuk bergabung dalam sindikasi pemasaran dan penjualan efek tersebut. Penjamin emisi juga akan memasang iklan prospektus yang dibutuhkan, mencetak prospektus dan akhirnya menyebarkan prospektus tersebut dalam rangka pemasaran efek tersebut kepada para investor. Adapun yang menjadi tanggung jawab underwriter dalam Perjanjian penjaminan emisi dengan syarat full commitment ini, underwriter menjamin bahwa dalam hal efek tidak terserap dan dibeli oleh pemodal (investor), maka underwriter bertanggung jawab atas sisa efek yang tidak terjual tersebut sesuai dengan kontrak/perjanjian yang telah dibuat. Pasal 39 UUPM menyatakan bahwa, penjamin emisi efek wajib
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi efek sebagaimana dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Dalam hal ini kontrak penjaminan emisi efek tersebut tunduk kepada UUPM dan KUH Perdata. 2. Kategori penyimpangan oleh underwriter pada proses penawaran umum perdana, antara lain: a. Masalah penjatahan saham oleh lead underwriter dapat berakibat pada benturan kepentingan, yaitu perusahaan efek sebagai penjamin emisi membeli atau memiliki efek untuk kepentingan rekening perusahaan efek itu sendiri atau untuk kepentingan rekening pihak terafiliasi jika terjadi oversubscribe. Akibat tindakan ini menyebabkan terjadinya benturan kepentingan yang sangat merugikan investor yang tidak terafiliasi. Oleh karena itu, masalah penjatahan dalam penjaminan emisi harus diungkap dalam prospektus. Dengan pengungkapan ini akan dapat dilihat kepada siapa saja efek yang akan dikeluarkan emiten tersebut akan didistribusikan. b. Manipulasi harga dalam upaya stabilisasi oleh underwriter. Tindakan stabilisasi harga ini pada dasarnya merupakan tindakan “manipulasi harga”. Meskipun pada dasarnya manipulasi harga dilarang, tetapi dalam situasi tertentu pengecualian atas tindakan ini dapat dilakukan, misalnya dalam rangka stabilisasi harga. Tindakan manipulasi harga yang dilakukan penjamin emisi dalam upaya stabilisasi ini dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bapepam No.XI.B1 dan UUPM. c. Penyimpangan bentuk penjaminan emisi oleh underwriter dan emiten. Penyimpangan ini terjadi misalnya, apabila perjanjian emisi yang diinformasikan
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
dalam prospektus dikatakan dilakukan secara full commitment, tetapi kenyataannya hanya dilakukan dengan best effort atau perjanjian lainnya. Tindakan seperti ini tentunya akan memberikan gambaran yang menyesatkan dan merugikan investor. Adapun akibat hukum yang dikenakan terhadap ketiga kategori penyimpangan oleh underwriter pada proses penawaran umum perdana di atas ditentukan dalam UUPM dan PP No. 45 Tahun 1995, berupa: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) UUPM, sanksi denda sebagaimana disebutkan dalam pasal 102 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Pasal 64 PP No. 45 Tahun 1995. Sanksi administratif ini dikenakan terhadap kategori penyimpangan berupa penjatahan saham oleh lead underwriter yang berakibat kepada benturan kepentingan dan penyimpangan bentuk penjaminan emisi oleh underwriter dan emiten. Sedangkan pelanggaran dalam bentuk manipulasi harga dalam upaya stabilisasi harga oleh underwriter, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Hal ini diatur dalam Pasal 104 UUPM. 3. Semua perselisihan antara para pihak dalam perjanjian penjaminan emisi efek diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah dan bilamana tidak tercapai persesuaian paham, maka perselisihan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri atau diselesaikan melalui BAPMI dengan menggunakan peraturan BAPMI dan tunduk pada Undang‐Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Adapun beberapa keuntungan menyelesaikan perkara melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti BAPMI dibandingkan dengan melalui pengadilan, antara lain: proses pengambilan keputusan yang cepat; keputusan yang
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
final dan mengikat; keputusan diambil oleh orang yang benar‐benar memahami pasar modal; kerahasiaan dalam proses penyelesaian terjaga; dan mekanisme penyelesaian yang spesifik, unik, sesuai dengan spesifikasi dan keunikan dari sengketanya. B. Saran Saran yang dapat diberikan dari uraian bab‐bab yang telah dikemukakan sebelumnya adalah: 1. Meskipun IPO merupakan wahana investasi yang menjanjikan, kepada para investor agar lebih mampu membaca situasi pasar dan lebih bersikap hati‐hati dalam membeli saham di pasar perdana, karena ada beberapa tindakan menyimpang yang diambil oleh emiten beserta underwriter‐nya dalam upaya mensukseskan penawaran perdana tersebut. Kepada para underwriter, haruslah benar‐benar mempunyai itikad yang baik, dan benar‐benar melakukan due diligence, penilaian dan memahami kemampuan dari emiten sebelum menandatangani perjanjian penjaminan emisi dan melakukan penawaran perdana. Apabila emiten dan underwriter melakukan tindakan yang menyimpang dalam upaya mensukseskan penawaran perdana, maka akan merugikan kedua belah pihak, baik investor maupun emiten itu sendiri. 2. UUPM merupakan undang‐undang yang sudah maju dalam pengaturan atas kejahatan yang dilarang dilakukan di bursa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penegakan hukum di pasar modal, haruslah dimulai dari kesadaran hukum para pihak yang berkecimpung di pasar modal dan meningkatkan penegakan hukum di pasar modal
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
haruslah menjadi perhatian utama otoritas Pasar Modal Indonesia, sehingga akan membuat Pasar Modal menjadi lebih dapat dipercaya dan mempunyai integritas. 3. Sudah selayaknya Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti BAPMI menjadi pilihan bagi setiap pelaku Pasar Modal untuk menyelesaiakan persengketaannya. Karena APS seperti BAPMI menyediakan berbagai mekanisme yang bisa dipilih yang paling cocok dan disesuaikan dengan kebutuhan, prosedurnya lebih sederhana, waktu dan biaya yang lebih efisien, kerahasiaan terjaga, dan ditangani ole orang‐orang yang ahli di bidangnya.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
DAFTAR PUSTAKA
I. Buku Bacaan Abdurrahman A., Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991 Anoraga, Pandji dan Pakarti, Piji, Pengantar Pasar Modal, Cetakan ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 2003 Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1996 Balfas, Hamud M., Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Tatanusa, 2006 Cahyono, Jaka E., 22 Strategi & Teknik Meraih Untung di Bursa Saham, Jilid Satu, Jakarta: Elex Media komputindo, 2000 Darmadji, Tjiptono dan Fakhruddin, Hendy M., Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat, 2001 Fakhruddin, Hendy M., Istilah Pasar Modal A-Z, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008 Fuady, Munir, Hukum Kontrak, Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003 Ibrahim, Johannes dan Sewu, Lindawaty, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern, Bandung: Refika Aditama, 2004 Jehani, Libertus, Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian, Cetakan ke-4, Jakarta: Visimedia, 2008
Koentjaraningrat, Metode-Metode Penellitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1997
Lubis, M.Solly, Filsafat Ilmu danPenelitian, Bandung: Mandar Maju, 1994 Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Nasarudin, M. Irsan, dan Surya, Indra, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Prenada media, 2004 Niwan, Lely, Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1987 Rahman, Hasanuddin, Legal Drafting, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000 Riduan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Bandung: Bina Cipta, 2004 Salim HS., Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak, Mataram: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2002 Satrio, J., Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001 Setiadi, A., Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996 Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 1989 Sitompul, Asril (I), Pasar Modal, Penawaran Umum dan Permasalahannya, Cetakan Ke-III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000 Sitompul, Asril (II), Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang pada Proses Penawaran Umum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999 Sitompul, Asril, dkk, Insider Trading Kejahatan di Pasar modal, Bandung: Book Terrace & Library, 2007
Sjahdeni, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Jakarta: IBI, 1993
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986 Soekanto, Soejono dan Sri Manjui, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001 Subekti, R., Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-10, Jakarta: Intermasa, 1985 Suharto dan Iryanto, Tata, Kamus Bahasa Indonesia Terbaru, Surabaya: Indah, 1989 Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Gramedia, 1997 Usman, Marzuki, dkk, ABC Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonsia bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 1990 Widjaja, Gunawan, Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata (Seri Hukum Bisnis), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006 Wuisman, J.J.J.M., Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, Jakarta: FE UI, 1996 Yayasan Mitra Dana, Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia, Jakarta, 1991
II. Surat Kabar/Majalah, Makalah dan Jurnal Notaris Fathiah Helmi, Penawaran Umum Saham Melalui Pasar Modal dalam Bahan Diklat bagi Notaris Pasar Modal di Jakarta, diselenggarakan oleh LMKA, pada tanggal 14-16 Desember 2006
III. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Peraturan Bapepam No.V.F.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Peraturan Bapepam No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum
Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum Peraturan Bapepam No. IX.A.8 tentang Prospektus Awal dan Info Memo Peraturan Bapepam No.IX.C.I tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawararan Umum Peraturan Bapepam No.XI.B.1 tentang Stabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum Keputusan BAPMI Nomor: Kep‐01/BAPMI/07.2005 tentang Biaya dan Imbalan Penyelesaian Sengketa atau Beda Pendapat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
Keputusan BAPMI Nomor: Kep-05/BAPMI/12.2002 tentang Pedoman Benturan Kepentingan dan Afiliasi Bagi Arbiter dan Mediator BAPMI Keputusan BAPMI Nomor: Kep‐01/BAPMI/07.2005 tentang Peraturan dan Acara BAPMI Keputusan BAPMI Nomor: Kep‐03/BAPMI/11.2002 tentang Peratutan BAPMI Tentang Arbiter BAPMI
Peraturan Hasil Rapat Umum Anggota Tahunan BAPMI pada tanggal 30 Juni 2004 tentang Etika Perilaku (Code of Conduct) Arbiter/Mediator BAPMI Perjanjian Penjaminan Emisi PT.X Tbk. No.6
IV. Situs Internet Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, http://www.bapmi.org, diakses pada tanggal 18 Mei 2009.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
BAPMI, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui BAPMI”, www. wikipedia.org, diakses tanggal 30 juni 2009 Erdikha Elit, “Pasar Modal dan Transaksi efek Saham”, http://www.aonline.co.id, diakses pada tanggal 08 Oktober 2008.
Husein, Mas Abdurachim, “Prosedur Penyelesaian Sengketa di BAPMI”, http://www.bapmi.org, diakses tanggal 18 Mei 2009. Ribeiro, Ana Gonzalez, “Greenshoe Option: An IPO’s Best http://www.investopedia.com, diakses pada tanggal 12 Maret 2009.
Friend”,
Ruru, Bacelius, “Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian di Luar Pengadilan”, http://www.bapmi.org, diakses pada tanggal 12 Juni 2009. Safitri, Indra, “Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kepastian dan Perlindungan Hukum”, http://www.bapmi.org, diakses pada tanggal 12 Juni 2009.
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009
Mega Kartika : Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana, 2009