Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA
Formulir C Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Triwulan I Berdasarkan PP No.39 Tahun 2006 Tahun Anggaran 2014
Kementerian Perindustrian 2014
Formulir C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 29 Nopember 2006 DIISI OLEH KEPALA SKPD/KEPALA BAPPEDA/MENTERI/KEPALA LEMBAGA
LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD : 019 [KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN]
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
1 1. DIPA-019.01.1.247101/2014 2. DIPA-019.01.1.248628/2014 3. DIPA-019.01.1.248629/2014
(01.01.01) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
0
271.681.547
271.681.547
17,75
10,55 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
23,07
20,10
1
(1824) Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi
0
31.092.629
31.092.629
6,60
3,38 1. Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi
6,92
4,00 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA
2
(1825) Peningkatan Dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Dan Urusan Dalam
0
35.887.400
35.887.400
21,62
17,00 1. Peningkatan Dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Dan Urusan Dalam
24,27
19,64 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
3
(1826) Pengembangan Sdm Industri
0
12.359.600
12.359.600
19,88
15,81 1. Pengembangan Sdm Industri
25,27
23,62 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA
4
(1827) Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional
0
100.310.128
100.310.128
22,12
10,73 1. Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional
29,55
26,94 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA 2. EROPA BARAT 3. ASIA TENGAH DAN TIMUR
5
(1828) Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan
0
27.050.180
27.050.180
19,64
8,91 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan
24,17
21,63 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA
6
(1829) Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal
0
34.194.057
34.194.057
9,76
5,16 1. Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal
15,77
15,24 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA
7
(1831) Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik
0
30.787.553
30.787.553
17,52
15,08 1. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik
24,41
18,67 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA
2 1. DIPA-019.01.1.247101/2014
(01.01.02) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
0
18.193.300
18.193.300
19,72
11,31 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.
16,66
12,65
1
(1832) Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja
0
18.193.300
18.193.300
19,72
11,31 1. Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja
16,66
12,65 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA
3 1. DIPA 019.06-0/AG/2014
(04.07.03) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
0
47.585.603
47.585.603
16,31
17,51 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.
22,95
24,71
1
(1841) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
0
3.614.154
3.614.154
21,83
27,87 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
25,37
27,71 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
2
(1842) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii
0
3.954.097
3.954.097
24,29
24,66 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii
26,96
26,75 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA
3
(1843) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii
0
4.214.150
4.214.150
18,06
20,82 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii
25,88
26,56 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA
4
(1844) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv
0
3.960.675
3.960.675
18,41
17,83 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv
18,69
21,32 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA
5
(1845) Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
0
31.842.527
31.842.527
14,21
14,97 1. Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
22,33
24,29 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA
4 1. SP DIPA019.03.1.247982/2014
(04.07.06) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
0
299.400.836
299.400.836
8,40
7,72 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.
11,83
13,48
1
(1875) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka
0
141.017.110
141.017.110
8,84
10,42 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka
9,90
11,23 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
1. DKI JAKARTA
2
(1876) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
0
19.296.567
19.296.567
8,89
3,32 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
26,59
11,81 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
1. DKI JAKARTA
3
(1877) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
0
54.899.486
54.899.486
4,11
3,19 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
7,64
23,58 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
1. DKI JAKARTA
4
(1878) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
0
17.249.700
17.249.700
4,55
5,06 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
5,48
6,30 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
1. DKI JAKARTA
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
S
R
Narasi
Satuan (Unit)
8
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab 14
Lokasi
12
13
7,71 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
16,72
12,29 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
8,69
6,72 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
11,52
11,66
36.918.300
25,26
21,41 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
31,90
34,85 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. DI YOGYAKARTA 5. SUMATERA UTARA 6. RIAU 7. JAMBI 8. KALIMANTAN BARAT 9. KALIMANTAN TENGAH 10. KALIMANTAN TIMUR 11. PAPUA 12. SULAWESI BARAT
43.018.300
9,97
10,22 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau
14,20
14,20 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. ACEH 5. SUMATERA SELATAN 6. LAMPUNG 7. BALI 8. NUSA TENGGARA BARAT
5
(1879) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
0
66.937.973
66.937.973
11,86
5 1. DIPA-019.02.1.247960/2014
(04.07.07) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro
0
268.303.300
268.303.300
1
(1833) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
0
36.918.300
2
(1834) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau
0
43.018.300
15 1. DKI JAKARTA
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
Total
S
R
Narasi
Satuan (Unit)
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
7
10
11
14
Lokasi
8
9
12
13
3
(1835) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan
0
139.835.400
139.835.400
1,57
0,99 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan
4,10
3,55 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
15
4
(1836) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro
0
48.531.300
48.531.300
17,54
10,65 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro
17,34
17,74 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
6 1. SP DIPA019.04.1.423089/2014
(04.07.08) Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
0
386.181.568
386.181.568
17,83
2,36 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
17,92
5,36
1
(1846) Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
0
227.774.381
227.774.381
20,00
0,50 1. Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
20,00
4,32 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
1. DKI JAKARTA
2
(1847) Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
0
13.384.400
13.384.400
18,38
1,37 1. Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
88,93
6,71 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
1. DKI JAKARTA
1. DKI JAKARTA 2. JAWA TIMUR 3. SUMATERA BARAT 4. RIAU 5. SULAWESI UTARA 6. SULAWESI TENGAH 7. SULAWESI SELATAN 8. SULAWESI TENGGARA 9. MALUKU 10. PAPUA BARAT
1. DKI JAKARTA 2. KALIMANTAN SELATAN 3. NUSA TENGGARA TIMUR 4. BENGKULU 5. MALUKU UTARA 6. BANTEN 7. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 8. GORONTALO 9. KEPULAUAN RIAU
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
S
R
Narasi
Satuan (Unit)
8
9
10
11
3
(1848) Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika
0
20.020.500
20.020.500
13,61
4
(1849) Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
0
64.021.220
64.021.220
9,26
5
(1850) Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
0
60.981.067
60.981.067
20,00
7 1. 019-05.3.069263/2014 2. 019.05.3.079019/2013 3. DIPA.019.05.3.089264/2014 4. 019.05.3.099026/2014 5. DIPA-019-05.3.109207/2014 6. DIPA. 019.05.3.119028/2014 7. DIPA-019.05.3.129024/2014 8. DIPA.019.05.3.139243/2014 9. DIPA-019-05.3.149215/2014 10. 019-05.3.159191/18/2012 11. 019.05.3.169024/2014 12. 019.05.3.169024/2013 13. 019.05.1.247949/2014 14. 019-05.3.269188/2014 15. 019.05.3.309028/2014 16. 019-05.3.329115/2014 17. DIPA-019.05.3.019070/2014 18. DIPA-019.05.3.029024/2014 19. DIPA-019.05.3.029024/2013 20. 019.05.3.039032/2014 21. 019-05.3.04913131/2013 22. DIPA-019.05.3.059029/2013 23. DIPA-019.05.3.229163/2014 24. SP DIPA019.05.02.247952/2013 25. DIPA-019-05.3.299435/2014 26. 019.05.3.179214/2014 27. SP-019.05.3.18902300/AG/2014 28. 019.05.3.190022/2014 29. 019.05.3.190022/2013 30. ,S.019.05.3.209188/2014
(04.07.09) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
0
452.868.441
452.868.441
6,74
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab 14
Lokasi
12
13
9,49 1. Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika
22,68
17,35 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
1. DKI JAKARTA
8,48 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
10,46
9,23 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
1. DKI JAKARTA
0,75 1. Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
0,87
0,99 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
1. DKI JAKARTA
6,08 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.
7,64
10,93
15
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
Total
S
R
Narasi
Satuan (Unit)
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
7
10
11
14
Lokasi
8
9
12
13
1
(1837) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I
0
117.549.400
117.549.400
4,82
4,30 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I
4,82
6,21 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
1. DKI JAKARTA 2. ACEH 3. SUMATERA UTARA 4. SUMATERA BARAT 5. RIAU 6. JAMBI 7. SUMATERA SELATAN 8. LAMPUNG 9. KALIMANTAN BARAT 10. KALIMANTAN TENGAH 11. KALIMANTAN SELATAN 12. KALIMANTAN TIMUR 13. BENGKULU 14. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 15. KEPULAUAN RIAU
15
2
(1838) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Ii
0
161.453.950
161.453.950
2,16
2,73 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Ii
3,18
4,08 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. DI YOGYAKARTA 5. JAWA TIMUR 6. BALI 7. BANTEN
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
Total
S
R
Narasi
Satuan (Unit)
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
7
10
11
14
Lokasi
8
9
12
13
3
(1839) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Iii
0
90.236.380
90.236.380
5,36
2,63 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Iii
5,36
5,49 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
15
4
(1840) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
0
83.628.711
83.628.711
11,69
10,61 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
13,16
20,20 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
8 1. SP DIPA-019.08.0/AG/2014
(04.07.10) Program Pengembangan Perwilayahan Industri
0
93.927.564
93.927.564
4,41
2,99 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.
8,35
1
(1851) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
0
21.210.470
21.210.470
4,94
1,92 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
10,94
7,56 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
1. DKI JAKARTA
2
(1852) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Ii
0
21.792.040
21.792.040
0,14
1,26 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Ii
2,89
0,36 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
1. DKI JAKARTA
1. DKI JAKARTA 2. SULAWESI UTARA 3. SULAWESI TENGAH 4. SULAWESI SELATAN 5. SULAWESI TENGGARA 6. MALUKU 7. NUSA TENGGARA BARAT 8. NUSA TENGGARA TIMUR 9. PAPUA 10. MALUKU UTARA 11. GORONTALO 12. PAPUA BARAT 13. SULAWESI BARAT
1. DKI JAKARTA
5,18
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
Total
S
R
Narasi
Satuan (Unit)
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
7
10
11
12
13
14
8,40
1,17 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
1. DKI JAKARTA
10,58
10,28 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
1. DKI JAKARTA
Lokasi
8
9
3
(1853) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Iii
0
22.510.680
22.510.680
0,27
1,18 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Iii
4
(1854) Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
0
28.414.374
28.414.374
10,55
9 1. SP DIPA019.09.1.248039/2014
(04.07.11) Program Kerja Sama Industri Internasional
0
47.786.846
47.786.846
13,45
13,30 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional
25,67
23,50
1
(1855) Peningkatan Ketahanan Industri
0
5.002.512
5.002.512
13,52
2,57 1. Peningkatan Ketahanan Industri
22,83
22,68 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional
1. DKI JAKARTA
2
(1856) Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral
0
8.512.100
8.512.100
10,22
7,34 1. Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral
22,96
10,73 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional
1. DKI JAKARTA
3
(1857) Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah Ii Dan Regional
0
9.680.400
9.680.400
15,70
15,59 1. Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah Ii Dan Regional
22,40
19,57 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional
1. DKI JAKARTA
4
(1858) Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional
0
24.591.834
24.591.834
13,66
16,53 1. Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerja Sama Industri Internasional
28,37
29,41 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional
1. DKI JAKARTA
6,54 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
15
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni
7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
(04.07.12) Program Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
0
587.688.276
587.688.276
13,46
10,65 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik
18,31
17,25
(1859) Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri
0
6.091.172
6.091.172
13,85
3,70 1. Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri
26,74
19,02 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
2
(1860) Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
0
85.627.953
85.627.953
0,61
0,61 1. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
1,71
1,09 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
3
(1861) Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup
0
11.178.872
11.178.872
6,58
2,63 1. Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup
12,07
10,61 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
4
(1862) Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri
0
54.102.241
54.102.241
12,00
1,85 1. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri
22,16
22,81 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
5
(1863) Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual
0
11.705.171
11.705.171
9,73
1,35 1. Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual
13,00
12,69 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
6
(1864) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan
0
23.383.822
23.383.822
21,45
16,19 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan
23,41
21,20 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
10 1. DIPA-019.07.1.248035/2014 2. DIPA-019.07.2.412528/2014 3. SP DIPA019.07.2.248042/2014 4. DIPA-019.07.2.247199/2014 5. DIPA-019.07.2.247136/2014 6. DIPA-019.07.2.248056/2014 7. 0354/019.07.2.247403/2014 8. SP DIPA019.07.2.248060/2014 9. SP DIPA019.07.2.247157/2014 10. 019.07.2.247140-00/AG/2013 11. DIPA-019.07.2.247161/2014 12. DIPA-019.07.2.247204/2014 13. SP DIPA019.07.2.015118/2014 14. SP DIPA019.07.2.247211/2014 15. DIPA-019.07.2.247225/2014 16. Dipa-019.07.2.247232/2014 17. 019.07.2.247246/2014 18. DIPA. 019.07.2.248124/2014 19. SP DIPA019.07.2.248145/2014 20. SP-DIPA1
6
Penyerapan (%) Total
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab 14
Lokasi
12
13
7
(1865) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil
0
20.859.611
20.859.611
26,43
18,18 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil
28,36
22,94 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA BARAT
15
8
(1866) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik
0
24.061.010
24.061.010
16,79
15,46 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik
19,81
17,04 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DI YOGYAKARTA
9
(1867) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
0
38.099.689
38.099.689
23,53
20,74 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
24,26
23,09 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA BARAT
10
(1868) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas
0
19.719.281
19.719.281
15,81
16,57 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas
22,94
23,34 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA BARAT
11
(1869) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
0
15.158.934
15.158.934
20,51
18,74 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
21,12
20,78 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. SULAWESI SELATAN
12
(1870) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin
0
23.016.758
23.016.758
18,70
5,03 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin
22,77
21,03 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA BARAT
13
(1871) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik
0
20.574.939
20.574.939
5,37
12,71 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik
24,22
21,24 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA BARAT
14
(1872) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik
0
40.083.106
40.083.106
14,63
12,01 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik
23,26
22,24 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA BARAT
15
(1873) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
0
26.323.674
26.323.674
15,95
14,93 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
21,72
24,38 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA TENGAH
16
(1874) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik
0
21.498.286
21.498.286
19,52
15,49 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik
20,42
18,82 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DI YOGYAKARTA
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab 14
12
13
17
(3986) Riset Dan Standardisasi Bidang Industri
0
146.203.757
146.203.757
13,64
13,17 1. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri
18,37
17,32 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
11 1. DIPA-019.01.2.247115/2014 2. SP DIPA019.01.2.247122/2014 3. SP DIPA019.01.2.247178/2014 4. DIPA-019.01.2.247182/2014 5. DIPA-019.01.2.247377/2014 6. DIPA-019.01.2.247381/2014 7. DIPA-019.01.2.247398/2012 8. 0234/019-01.2.01/12/2014 9. 019.01.2.248522/2014 10. 019.01.2.248539/2013 11. SP DIPA019.01.2.248543/2014 12. SP DIPA019.01.2.248937/2014 13. DIPA-019.01.2.248941 14. DIPA-019.01.2.248958/2014 15. SP DIPA019.01.2.249772/2014 16. DIPA-019.01.2.249836/2014 17. DIPA-019.01.1.412446/2014 18. SP DIPA019.01.2.412452/2014 19. SP DIPA019.01.2.412461/2014 20. DIPA-019.01.2.522430/2014 21. SP DIPA019.01.2.522472/2014 22. SP DIPA019.01.2.522489/2014 23. 019.01.2.526160/2014
(10.90.01) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
0
448.738.189
448.738.189
11,84
10,79 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
16,96
15,42
Lokasi 15 1. DKI JAKARTA 2. JAWA TIMUR 3. ACEH 4. SUMATERA UTARA 5. SUMATERA BARAT 6. SUMATERA SELATAN 7. LAMPUNG 8. KALIMANTAN BARAT 9. KALIMANTAN SELATAN 10. KALIMANTAN TIMUR 11. SULAWESI UTARA 12. MALUKU
No.
Nomor SP DIPA
1
2 1
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
(1830) Peningkatan Kualitas Sdm Industri
JUMLAH Keterangan S : Sasaran; R : Realisasi *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan rumus tertimbang
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
0
448.738.189
448.738.189
11,84
0
2.922.355.470
2.922.355.470
13,32
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
10,79 1. Peningkatan Kualitas Sdm Industri
9,35
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
16,96
15,42 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. DI YOGYAKARTA 4. JAWA TIMUR 5. ACEH 6. SUMATERA UTARA 7. SUMATERA BARAT 8. LAMPUNG 9. KALIMANTAN BARAT 10. SULAWESI SELATAN 11. BALI
17,36
15,32
Jakarta, 21 April 2014 Penanggung Jawab Menteri Perindustrian ttd Mohamad S. Hidayat
LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB, FUNGSI DAN PROGRAM TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2014 Penyerapan (%)
Anggaran (Rp. 000) Kode
Fungsi/Sub Fungsi/Program
1 (01) (01.01)
2 PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF,
Indikator Kinerja Hasil *)
PHLN
Rupiah Murni
TOTAL
T
R
Narasi
Satuan (Unit)
3
4
5
6
7
8
9
T (%)
R (%)
10
11
0
289.874.847
289.874.847
17,88
10,60
22,66
19,63
0
289.874.847
289.874.847
17,88
10,60
22,66
19,63
Instansi Penanggung Jawab
12
(01.01.01)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
0
271.681.547
271.681.547
17,75
10,55 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
23,07
20,10 1. Sekretariat Jenderal
(01.01.02)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
0
18.193.300
18.193.300
19,72
11,31 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.
16,66
12,65 1. Sekretariat Jenderal
0
2.183.742.434
2.183.742.434
11,31
7,25
14,24
12,44
0
2.183.742.434
2.183.742.434
11,31
7,25
14,24
12,44
0
47.585.603
47.585.603
16,31
22,95
24,71 1. Inspektorat Jenderal
(04) (04.07) (04.07.03)
EKONOMI INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
17,51 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.
Penyerapan (%)
Anggaran (Rp. 000) Kode
1
Fungsi/Sub Fungsi/Program
2
Indikator Kinerja Hasil *)
PHLN
Rupiah Murni
TOTAL
T
R
Narasi
Satuan (Unit)
3
4
5
6
7
8
9
T (%)
R (%)
10
11
Instansi Penanggung Jawab
12
(04.07.06)
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
0
299.400.836
299.400.836
8,40
7,72 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.
11,83
13,48 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
(04.07.07)
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
0
268.303.300
268.303.300
8,69
6,72 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
11,52
11,66 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
(04.07.08)
Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
0
386.181.568
386.181.568
17,83
2,36 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
17,92
(04.07.09)
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
0
452.868.441
452.868.441
6,74
6,08 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.
7,64
10,93 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
(04.07.10)
Program Pengembangan Perwilayahan Industri
0
93.927.564
93.927.564
4,41
2,99 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.
8,35
5,18 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
5,36 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Penyerapan (%)
Anggaran (Rp. 000) Kode
Fungsi/Sub Fungsi/Program
1
2
Indikator Kinerja Hasil *)
PHLN
Rupiah Murni
TOTAL
T
R
Narasi
Satuan (Unit)
3
4
5
6
7
8
9
T (%)
R (%)
10
11
Instansi Penanggung Jawab
12
(04.07.11)
Program Kerja Sama Industri Internasional
0
47.786.846
47.786.846
13,45
13,30 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional
25,67
23,50 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional
(04.07.12)
Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
0
587.688.276
587.688.276
13,46
10,65 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik
18,31
17,25 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
0
448.738.189
448.738.189
11,84
10,79
16,96
15,42
0
448.738.189
448.738.189
11,84
10,79
16,96
15,42
0
448.738.189
448.738.189
11,84
10,79 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
16,96
15,42 1. Sekretariat Jenderal
0
2.922.355.470
2.922.355.470
13,32
17,36
15,32
(10) (10.90) (10.90.01)
PENDIDIKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
JUMLAH
9,35
LANJUTAN FORMULIR C KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1
2
3
4
5
6
1
1825
Peningkatan Dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Dan Urusan Dalam
adanya perubahan perencanaan kegiatan atau revisi kegiatan serta perubahan mata anggaran kegiatan
melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik lingkungan internal mauoun eksternal
biro keuangan, biro perencanaan, kementerian keuangan
2
1827
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional
Adanya kebijakan baru tentang perubahan MAK sehingga perlu dilakukan revisi DIPA yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini menunda pelaksanaan kegiatan yang sudah terjadual.
Pada saat menyusun perencanaan kegiatan lebih memperhatikan kesesuaian dengan Akun (perubahan BAS)
Itjen pada saat melakukan review terhadap kegiatan agar lebih teliti lagi
3
1828
Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan
Secara umum, kendala yang dihadapi khusunya dalam rangka penyerapan anggaran adalah adanya perubahan peraturan penganggaran sehingga harus revisi DIPA
Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait
Ditjen Anggaran, Biro Keuangan
4
1829
Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang 1. Lelang belum dapat dilaksanakan karena pagu Terintegrasi Dan Handal anggaran untuk kegiatan ini masih dalam proses revisi. 2. Pihak ke 3 untuk Langganan Jasa Jaringan 1,2 dan Kabel Optik belum melakukan penagihan
1. Mempercepat proses revisi 2. Memperingatkan kepada perusahaan supaya melalkukan penagihan pembayaran
Penanggung Jawab dan Koordinator Kegiatan
5
1830
Peningkatan Kualitas Sdm Industri
1. pada Triwulan ke 3 akan dilaksakan beberapa PJ Pengadaan Barang, PPK , dan belanja pada output Fasilitas Pengembangan pihak yang terkait dalam pendidikan Industri 2. Tindak lanjut yang telah pelaksanaan kegiatan ini. dilaksanakan satuan kerja Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil memperbaiki kesalahan dan kekurangan administrasi yang telah dikoreksi oleh KPPN Bandung I 3. Proses lelang baru akan dilaksanakan pada bulan April
1. Fasilitas pengembangan Pendidikan Industri pelaksanaannya akan dilaksanakan pada Triwulan ke tiga sehingga pada triwulan ini masih ada yang belum terlaksana. 2. Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adanya sistem SPAN pada KPPN Bandung I sehingga kegiatan ini sedikit ada masalah keterlambatan pencairan dana karena dari administrasi terdapat beberapa kesalahan pada saat pengajuan SPM nya. 3. Pengadaan gedung/bangunan baru dalam proses penyusunan dokumen lelang
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1
2
3
4
5
6
6
1832
Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja
adanya perubahan perencanaan atau revisi kegiatan dan perubahan mata anggaran
melakukan koordinasi dengan pihak terkait
7
1833
Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
pada tahun 2014 Direktorat Industri Hasil Hutan Mengajukan revisi buka bintang kepada dan Perkebunan memiliki 4 kegiatan bantuan Kementerian Keuangan mesin peralatan yang berasal dari dana optimalisasi APBN, 3 kegiatan bantuan mesin peralatan telah ditetapkan pemenangnya dan satu kegiatan masih dalam proses lelang ulang, namun karena posisi anggaran masih dibintang oleh Kementerian Keuangan maka sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012 kegiatan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penandatangan kontrak.
Sesditjen Industri Agro, Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian dan Ditjen Anggran Kementerian Keuangan
8
1834
Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau
Masih adanya belum dibukanya blokir untuk anggaran dana optimalisasi oleh Ditjen Anggaran sehingga menghambat realisasi.
Segera dilakukan pembukaan blokir anggaran dana optimalisasi
Ditjen Angggaran, Kementerian Keuangan
9
1835
Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan
Pelaksanaan Lelang bantuan Jasa Kontruksi pembangunan Pakan Ternak di Manokwari Papua Barat mengalami gagal lelang sebanyak 2 kali. Hal tersebut dikarenakan kelengkapan administrasi dari calon penyedia tidak lengkap
Sudah diajukan surat ke Unit Layanan Pengadaan Unit Layanan pangadaan (ULP) (ULP) untuk segera dilelang Ulang Kementerian Perindustrian
10
1846
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat 1. Suboutput 1846.003.014 (Peningkatan Kemampuan SDM Industri KBM R4) masih diblokir (tanda bintang) 2. Suboutput 1846.004.001 (Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Produksi KBM), ada kegiatan yang masih dibintang/diblokir yaitu Bantuan Peralatan/Permesinan Dalam Rangka Peningkatan Produksi KBM di Jateng.
1. Diupayakan agar blokir dapat segera dibuka dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung 2. Diupayakan pembukaan blokir dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung
biro keuangan, biro perencanaan, kementerian keuangan
DJA Kemenkeu, Setditjen IUBTT Kemenperin
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1
2
3
4
5
6
11
1848
Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika
1. Efisiensi pelaksanaan kegiatan, seperti perubahan atau revisi pemberian honorarium, akun-akun belanja perjalanan dinas, serta kegiatan menjadi kegiatan lain 2. Masih kurangnya pemahaman mengenai Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014 3. Beberapa kegiatan pelelangan ataupun pengadaang barang atau jasa masih membutuhkan koordinasi dengan pihak pemakai (user) dan pihak ketiga 4. Tidak tepatnya jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya
1. Perubahan atau revisi yang dilakukan harus segera dikoordinasikan dan dipersiapkan dengan matang 2. Memahami Perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Perubahan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014 3. Meningkatkan frekuensi koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengintensifkan pelaksanaan kegiatan pelelangan ataupun pengadaan 4. Melaksanakan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya
Setditjen IUBTT, Biro Perencanaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
12
1837
Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I
Adanya blokir anggaran (khususnya pada kegiatan dana optimalisasi) oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan
Usulan pencairan tanda bintang kepada Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan dengan melengkapi dokumen anggaran yang diperlukan
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
13
1838
Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Ii
Terlambatnya proses pelelangan pengadaan barang di LPSE Provinsi Jawa Timur karena informasi tentang perlunya persetujuan dari ULP Kementerian Perindustrian baru diterima pada saat akan mengadakan pelelangan di LPSE Provinsi Jawa Timur sehingga diperlukan waktu untuk penerbitan surat ijin dari ULP Kementerian Perindustrian ke LPSE Provinsi Jawa Timur
Berkoordinasi dengan pihak ULP Kementerian ULP Kementerian Perindustrian Perindustrian dan LPSE Provinsi Jawa Timur agar dan LPSE Provinsi Jawa Timur proses pengadaan barang dapat segera dilaksanakan di LPSE Provinsi Jawa Timur
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1
2
3
4
5
6
14
1839
Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Iii
1. Adanya perubahan MAK untuk perjalanan dinas sehingga perlu dilakukan revisi yang cukup memakan waktu dan menghambat proses administrasi. 2. Sulitnya menghadapi perilaku IKM yang sering tidak tepat waktu kehadirannya karena harus melaut terlebih dahulu; Belum ada kesadaran IKM untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah sehingga pengelolaan dilakukan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat dengan pengawasan dari Dinas; Tidak mencukupinya target calon peserta pelatihan IKM pengelola Tahu tempe di Kab. Mamuju sehingga harus dipindah pelaksanaannya di kab. polewali mamasa yang terdapat 26 IKM pengolahan tahu Tempe yang masih aktif berproduksi; Calon penerima bimbingan CPPOB dan SNI IKM Markisa di Makassar belum memiliki Legalitas usaha seperti P-IRT; Kurang pemahaman Dinas dengan Elektroplatting
1. Segera melaksanakan kegiatan setelah revisi disetujui; Mengatur kembali jadwal pelaksanaan kegiatan. 2. Meningkatkan koordinasi dengan dinas perindag setempat; Mempersiapkan kegiatan dengan lebih matang
PPK, Penanggung jawab kegiatan, Panitia kegiatan, Juru bayar, Dinas Perindag setempat
15
1851
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
1. Pelaksanaan kegiatan baru untuk memenuhi 1. Menyusun rencana pelasanaan kegiatan forum identifikasi dan undangan rapat koordinasi antara bisnis. 2. Setelah proses lelang selesai rapat pusat dan daerah dan pelaksanaan forum bisnis koordinasi dengan daerah segera dilaksanakan. dalam rangka koordinasi pusat dan daerah belum dilaksanakan. 2. Sebagian besar pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pihak ke tiga dan sekarang sedang dalam proses lelang Pelaksanaan baru sebatas pencairan ATK dan survey ke daerah dalam rangka verifikasi obyek vital.
Subag TU, Pihak ketiga sebagai pemenang
16
1852
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Ii
- Wilayah yang akan dikoordinasikan dan disurvey - Melakukan FGD dengan Kabupaten terkait dan cukup besar dengan tema yang berbeda pendampingan terhadap konsultan yang dipilih Melanjutkan Proses Lelang
- Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di kabupaten terkait - Pemerintah Daerah terkait
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1
2
3
4
5
6
17
1854
Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
1. Kegiatan masih difokuskan pada penyusunan RPP Perwilayahan Industri sehingga menyita waktu dan tenaga pelakasanaan kegiatan lain di Bagian Hukum dan Kerjasama; Diperlukan banyaknya masukan pada pemantapan pola pikir dan substansi RPP Perwilayahan Industri. 2. Keterbatasan jumlah SDM yang menangani output kegiatan. 3. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renkin yang terhambat karena kegiatan masih difokuskan pada acara Rakor. 4. Proses pengumpulan data dalam rangka penyusunan laporan kinerja tergantung pada ketersediaan data pada masing-masing koordinator kegiatan. 5. Realisasi anggaran tunjangan kinerja sangat tergantung dari kedisiplinan pegawai.
1. Melakukan pemantapan pola pikir dan substansi RPP Perwilayahan Industri; Melakukan persiapan kegiatan kerjasama promosi investasi Kawasan Industri; Mempersiapkan rapat pleno penetapan Obyek Vital pada Kawasan Industri yang diusulkan; Melakukan workshop pelatihan asesssor akreditasi Kawasan Industri; Melakukan studi banding ke Kawasan Industri Halal Malaysia. 2. Pelaksanaan kegiatan Capacity Building Training; Pemetaan Manajemen Kinerja Ditjen PPI. 3. Segera melaksanakan kegiatan penyusunan Renkin setelah acara Rakor selesai; Menyusun rencana kerja setelah revisi kegiatan dengan lebih seksama. 4. Memperbaiki sistem database di lingkungan Setditjen PPI; Mendukung proses penyusunan RPP SIIN. 5. Melakukan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian juga karyawan tentang kedisiplinan dan kinerja.
1. Tim Penyusun RPP Perwilayahan Industri; Bagian Hukum dan Kerja Sama; Bagian Program dan Evalap; Bagian Kepegawaian dan Umum. 2. Bagian Kepegawaian dan Umum; Subbagian TU di tiap Eselon II. 3. Bagian Program dan Evalap Setditjen PPI. 4. Seluruh koordinator kegiatan di lingkungan Setditjen PPI. 5. Seluruh pegawai Ditjen PPI; Bagian Keuangan; Bagian Kepegawaian dan Umum.
18
1859
Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri
1. Pelaksanaan kegiatan pohon tarif mengalami 1. Koordinasi yang lebih intensif dengan Ditjen Ditjen Pembina Industri, hambatan terkait kepadatan jadwal Ditjen Pembina Industri. 2. Koordinasi yang lebih intensif Sekretariat BPKIMI Pembina Industri yang fokus melaksanakan dengan Sekretariat BPKIMI. penyusunan peraturan pelaksana RUU Perindustrian, sehingga pemutakhiran data pohon industri tidak mencapai sasaran. 2. Perencanaan kegiatan dan anggaran kurang tepat, sehingga perlu revisi dan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
19
1860
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
1. Adanya Revisi POK dan Rencana Kegiatan sehingga belum dapat dilaksanakan. 2. Kegiatan masih dalam keadaan dibintangi (dana optimalisasi), sehingga belum dapat dilaksanakan.
1. Perlu adanya koordinasi yang baik antara koordiinator kegiatan dan pelaksana kegiatan. 2. Mempercepat proses pencairan Tanda Bintang.
Koordinator kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen, Bagian Program BPKIMI
20
1861
Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup
1, Perencanaan kegiatan dan anggaran kurang tepat, sehingga perlu revisi dan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan. 2. Perubahan alokasi anggaran untuk penyusunan RPP dan RPermenperin yang memerlukan revisi.
1. Koordinasi yang lebih intensif dengan Sekretariat BPKIMI. 2. Mempercepat Proses Revisi POK.
Sekretariat BPKIMI, Kanwil, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kemenkeu, Setjen, dan DJA
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1
2
3
4
5
6
21
1862
Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program 1) Pelaksanaan kegiatan berdekatan dengan akhir Mempercepat koordinasi dengan pihak ketiga Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri Triwulan I, sehingga pertanggungjawaban keuangan belum selesai sepenuhnya; 2) Beberapa kegiatan yang terkait dengan pihak ketiga terhambat dalam melengkapi dokumen pertanggungjawaban sehingga realisasi keuangan tidak sesuai target
Koodinator kegiatan, BPP, PPK, Bendahara, dan Bagian Keuangan Sekretariat BPKIMI
22
1863
Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual
Adanya peraturan-peraturan baru terkait dengan alokasi anggaran
Usulan revisi anggaran
Bagian Program-Sekretariat BPKIMI
23
1864
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan
1. Pelaksanaan kegiatan berdekatan dengan akhir Triwulan I, sehingga pertanggungjawaban keuangan belum selesai sepenuhnya; Tertundanya beberapa kegiatan diklat dan workshop pegawai dikarenakan kurang lengkapnya dokumen administrasi dan pendukung pelaksanaan diklat/workshop. 2. Realisasi keuangan masih sangat rendah dikarenakan PNBP yang diterima hingga triwulan I masih rendah (dibawah 25 %).
1. Berkoordinasi lebih lanjut dengan bagian Bagian Keuangan, Koordinator Keuangan, melengkapi dokumen administrasi dan Kegiatan, dan Ka. Bid PJT pendukung pelaksanaan diklat/workshop. 2. Meningkatkan kegiatan promosi layanan jasa teknis guna menjaring lebih banyak pelanggan.
24
1865
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil
Penyelesaian pengadaan kendaraan operasional oleh pihak ketiga terlalu berdekatan dengan akhir Triwulan I sehingga belum dapat diselesaikan pertanggungjawabnya
Mempercepat proses pertanggungjawaban
Bidang PJT, Bidang PKAT, Bidang Paskal, Bidang SRS, PPK, Seksi teknis terkait
25
1866
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik
1) Terdapat penundaan pengadaan bahan litbang karena penentuan spesifikais bahan; 2) penundaan pelaksanaan beberapa rencana kerja dikarenakan menunggu proses revisi anggaran
Segera merealisasikan pengajuan pengadaan bahan dan melaksanakan rencana kerja yang tertunda pelaksanaannya pada kegiatan-kegiatan litbang dan kajian standar
PPK, Pejabat Pengadaan, Subag Keuangan, dan Penanggung jawab kegiatan Pokja
26
1869
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
Realisasi keuangan dan fisik belum sesuai target Pelaksanaan perjalan dinas dan pengadaan bahan Koordinator Kegiatan, Pejabat disebabkan adanya penundaan perjalanan survey baku penelitain akan direalisasikan pada triwulan Pengadaan dan PPK dan pengadaan bahan baku penelitian (buah berikutnya kakao) disebabkan menunggu datangnya musim panen kakao diperkirakan di bulan Mei.
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1
2
3
4
5
6
27
1870
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin
Pada kegiatan JPT Pengujian terdapat proses pengadaan bahan yang masih dalam proses revisi
Dalam proses revisi
kanwil DJPB dan Bidang terkait
28
1873
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Pelayanan sentra HKI belum terlaksana sepenuhnya karena belum ada patent yang diajukan oleh peneliti dan sosialisasi di industri belum terlaksana
Melakukan penjadwalan ulang pada Triwulan II
Koodinator kegiatan dan PPK
29
3986
Riset Dan Standardisasi Bidang Industri
1. Realisasi keuangan untuk peralatan dan fasilitas perkantoiran belum tercapai karena pengadaan alat perkantoran terlalu mendekati akhir Triwulan I sehingga belum dapat diselesaikan pertanggungjawabnya; ada revisi anggaran untuk pengadaan alat laboratorium karena adanya penambahan alat mesin genset yang sampai saat ini masih menunggu notifikasi dari kanwil Perbendaharaan. 2. Pada Triwulan I Kegiatan Penelitian dan Perekayasaan masih dalam proses persiapan.
1. mempercepat proses pertanggungjawaban; memeprcepat proses revisi anggaran. 2. Para Kordinator Kegiatan agar melaksanakan rencana kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan
Koordinator kegiatan, Pejabat Pengadaan, Bendahara dan PPK.
Jakarta, 21 April 2014 Menteri Perindustrian ttd Mohamad S. Hidayat
