DAFTAR ISI. Halaman PENGANTAR. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dantujuan Sistematika Penulisan 3

DAFTAR ISI

PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud danTujuan 1.4 Sistematika Penulisan

Halaman i ii 1 1 1 3 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya RSUD Natuna 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

4 4 9 14 27

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaah Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

31 31

BAB IV VISI,MISI,TUJUAN, Dan SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan

55 55 56 62

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

63

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

70

BAB VII PENUTUP

75

35 36 38 53

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur, Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, Tanggal 7 September 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016, dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Strategis Bisnis (RENSTRA) Perubahan tahun 20112016 telah selesai disusun sebagai salah satu syarat administrasi bagi ditetapkannya RSUD Natuna menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Renstra ini akan dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tahunan dan sebagai petunjuk arah yang hendak dicapai dalam menjalankan fungsi pelayanan public dibidang kesehatan untuk lima tahun kedepan. Renstra ini menjadi dasar pengganggaran yang jelas, tajam dan terukur yang dialokasikan dalam setiap belanja program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Pemerintah Kabupaten Natuna. Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahun kedepan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional rumah sakit. Renstra bisnis disusun untuk mengukur setiap aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi atau unit usaha dalam rangka merealisasikan tujuan organisasi tersebut. Penyusunan RSB ditujukan untuk menghasilkan proses yang produktif, efisien dan efektif, menghasilkan financial return ( dalam hal ini pendapatan asli daerah ) yang berlipat ganda dan berjangka panjang, mengembangkan sumber daya manusia yang produktif dan berkomitmen, mewujudkan produk dan jasa yang mampu menghasilkan value terbaik bagi customer/pelanggan. Untuk itu implementasi RSB ini memerlukan proses desentralisasi kewenangan unitunit pelayanan yang ada dengan didukung proses transformasi system yang handal dengan tetap mengacu pada ketentuan bahwa rumah sakit ini masih dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setiap unit pelayanan nantinya diharapkan dapat melakukan pemantauan secara periodic terhadap arah yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen ini.

i

Diharapkan dengan ditetapkannya RSB ini maka seluruh unit layanan menggunakannya sebagai pedoman pelaksanaan tugas pelayanan baik dalam proses perencanaan, penganggaran tahunan maupun dalam pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan. Ranai, 04 Januari 2013 Direktur,

dr.H.M. Syamsu Rizal NIP. 19701 020 198105 1 008

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Tujuan pembangunan dibidang kesehatan adalah tercapainya hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan sebagai salah satu syarat peningkatan kualitas manusia dan kesejahteraan umum. Kesehatan juga merupakan investasi yang mengandung makna bahwa

kesehatan adalah

kekayaan dan anugrah yang patut disyukuri, dijaga, dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya Rumah sakit adalah suatu institusi multi padat yang komplek (padat karya, padat

modal, padat profesi, padat teknologi dan padat resiko). Kaitannya

dengan Sistem Kesehatan Nasional ( SKN ) adalah merupakan pelayanan sosial kemasyarakatan yang dikelola secara sosial ekonomi, dengan tujuan untuk memproduksi dan memberikan pelayanan kesehatan bermutu kepada masyarakat. Fungsi rumah sakit dalam tatanan yang diatur dalam SKN adalah sebagai pusat rujukan dan pengayom medis bagi puskesmas atau pemberi jasa pelayanan kesehatan lainnya yang berada diwilayah kerjanya, terutama untuk kasus-kasus kedaruratan medik. Tantangan

pembangunan

kesehatan

kesehatan khususnya di Rumah Sakit

dan

permasalahan

pembangunan

kedepan makin bertambah berat,

kompleks, dan bahkan kadang tidak terduga. Lebih dari pada itu, peran aktif diberbagai jejaring pelayanan kesehatan dan lintas sektoral lainnya dalam pembangunan kesehatan menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk menjawab tantangan yang semakin berat tersebut, dirumuskanlah suatu Rencana Strategis Lima Tahunan RSU Daerah Natuna sebagai pondasi dalam memberdayakan segala potensi sumberdaya kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka lebih menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, murah, memuaskan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat lima tahun kedepan. 1.2 Landasan Hukum a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Rencana Bisnis Strategis RSUD Natuna Tahun 2011-2016

1

c. Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 25 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Sautan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pnegawas Pada Badan Layanan Umum; n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang

Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat

Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum; o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; p. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; q. SK Menteri Kesehatan RI 433/Menkes/SK/V/2008; r. Perda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Natuna; s. Perda Nomor 8 Tahun 2011, tentang RPJPD Kab. Natuna


2

1.3 Maksud dan Tujuan Tujuan penyusunan Renstra SKPD RSUD Natuna adalah : 1. Menterjemahkan ,mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan Tugas dan fungsi Rumah Sakit. 2. Terlaksananya program dan kegiatan RSUD Natuna secara terencana dan terukur Maksud dibuatnya Renstra SKPD RSUD Natuna adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah / strategi pembangunan,sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. 1.4 Sistematika Penulisan Renstra SKPD RSUD Natuna terdiri dari 7 ( tujuh ) bab dan beberapa Lampiran Renstra SKPD memuat Lampiran Rencana Strategis, Lampiran Rencana Kerja serta Lampiran Penganggaran. Renstra SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I

:

Pendahuluan, berisi tentang latar belakang dan maksud serta

tujuan penyusunan Renstra SKPD, landasan hukum, hubungan Renstra

SKPD

dengan

dokumen

perencanaan

lainnya,

serta

sistematika penulisan Bab II

:

Tugas dan Fungsi SKPD, berisi tentang Struktur Organisasi,

Susunan Kepegawaian, Tugas dan Fungsi SKPD serta hal lain yang dianggap penting Bab III

:

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; serta penentuan isu-isu strategis. Bab IV

:

Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka

menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD. Bab V

:

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima)

tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rencana Bisnis Strategis RSUD Natuna Tahun 2011-2016

3

Bab VI

:

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Kabupaten Natuna. Bab VII

:

Penutup


4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD NATUNA

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD NATUNA A. Tugas Pokok Tugas Pokok Rumah Sakit Umum Natuna adalah memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terpadu dan menyeluruh serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. B. Fungsi Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Natuna adalah : 1. Pelaksanaan Pelayanan Medik 2. Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Medik 3. Pelaksanaan Rehabilitasi Medik 4. Pelaksanaan Asuhan Keperawatan 5. Pelaksanaan Sistem Rujukan 6. Pelaksanaan Administrasi Keuangan 7. Tempat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Kesehatan C. Stuktur Organisasi Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sumber

daya

dan

alur-alur

komunikasi

serta

pembuat

keputusan

dialokasikan dan ditangani yang ditunjukkan dengan garis-garis pada bagan organisasi. 1. Direktur 2. Bagian Tata Usaha, terdiri atas: -

Sub bagian Umum dan Kepegawaian

-

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

-

Sub Bagian Medical Record

3. Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas: -

Seksi Rawat Inap dan Intensif


5

Seksi Tindakan Medis dan Gawat Darurat

4.

Bidang Penunjang Medik, terdiri atas: -

Seksi Farmasi dan Logistik

-

Seksi Diagnostik dan Laboratorium

5. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas: -

Satuan Pengawas Intern

-

Komite Medik

-

Komite Keperawatan

-

Jabatan Fungsional lainnya

Struktur organisasi RSUD Natuna saat ini telah berjalan dan telah sesuai dengan kebutuhan RSUD Natuna.

STRUKTUR ORGANISASI RSUD NATUNA DIREKTUR

Tim Asistensi

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Komite Medik

Komite Keperawatan

BAGIAN TATA USAHA

Jabatan Fungsional Lainnya

Subag Umum dan Kepegawaian

Subag Keuangan dan Perencanaan

Subag Medical Record

Satuan Pengawasan Intern

BIDANG PENUNJANG MEDIK

BIDANG PELAYANAN MEDIK

Seksi Rawat Inap dan Intensif

INSTANSI

Seksi Tindakan Medis dan GawatDarurat


Seksi Farmasi dan logistik

Instalasi

Seksi Diagnostik dan Laboratorium

6

DISKRIPSI TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

1. Direktur Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Bagian Tata Usaha Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. -

Sub bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, penggandaan dan urusan ketata usahaan lainnya Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, kepangkatan, promosi, mutasi, pendidikan dan latihan pegawai serta kesejahteraan pegawai

-

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Meliputi kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan mobilisasi dana Mempunyai tugas mempersiapkan dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD, Penyusunan Program, Otorisasi dan Pembukuan

-

Sub Bagian Medical Record Mempunyai tugas penyusunan dan pengolahan rekam medik, laporan, hukum, pemasaran sosial dan informasi

3. Bidang Pelayanan Medik Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medik dan penunjang medik, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik, melakukan pengawasan serta pengendalian, penerimaan dan pemulangan pasien. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:

1)

Melakukan Koordinasi semua kebutuhan pelayanan medik, penunjang medik;


7

2)

Melaksanakan pengawasan fasilitas kegiatan pelayanan medik, penunjang medik;

3)

Pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

Bidang Pelayanan terdiri dari : -

Seksi Rawat Inap dan Intensif Mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan dan pencegahan akibat dari bagian-bagian pada rumah sakit umum daerah. Mempunyai tugas melaksanakan pengobatan dan perawatan intensif terhadap pasien-pasien tertentu pada rumah sakit umum daerah

-

Seksi Tindakan Medis dan Gawat Darurat Mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada pasien-pasien gawat darurat

dengan

melaksanakan

diagnosa,

pengobatan,

perawatan,

pemulihan agar tidak terjadi kematian dan kecacatan serta diselenggarakan 24 jam setiap hari. 4. Bidang Penunjang Medik, terdiri atas -

Seksi Laboratorium dan Diagnostik. Mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan darah urine dan cairan tubuh serta melakukan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan untuk meningkatkan pemulihan kesehatan.

-

Seksi Farmasi dan Logistik. Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan dan gas medik, alat-alat kedokteran, alat-alat keperawatan, alat-alat kesehatan dan bahan kimia

5. Kelompok Jabatan Fungsional -

Satuan Pengawas Intern Satuan Pengawas Intern di pimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Intern yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Satuan Pengawas Intern dipilih dari Pejabat Fungsional dan ditetapkan oleh Direktur untuk masa bakti tiga tahun. Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Umum Daerah.

-

Komite Medik Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotannya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan Medik,


8

membantu pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medik Fungsional dan mengembangkan program pelayanan.

-

Komite Keperawatan Komite Keperawatan di pimpin oleh Ketua Komite Keperawatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Komite Keperawatan dipilih dari Pejabat Perawat Fungsional dan ditetapkan oleh Direktur untuk masa bakti tiga tahun. Komite Keperawatan bertugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksnakan pembinaan etika profesi keperawatan

-

Jabatan Fungsional lainnya

2.2 SUMBER DAYA RSUD NATUNA

A. Sumber Daya Manusia Berikut adalah Jumlah SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang ada di RSUD Natuna:

Tabel - 2

RINCIAN DATA PEGAWAI RSUD KABUPATEN NATUNA TAHUN 2010 NO

JENIS KETERANGAN

1

2

I

PENDIDIKAN

PNS

PTT

4

5

TKS

KONTRAK

JUMLAH

6

7

MEDIS 1 Dokter Spesialis 1. Kandungan

S1

1

0

1

0

1

2. Penyakit Dalam

S1

1

0

1

0

1

3. Bedah

S1

0

0

1

1

1

4. Mata

S1

0

1

0

0

1

5. THT

S1

0

0

0

1

1


9

6. Anestesi

S1

7.Anak

S1

2 Dokter Gigi

S1

2

0

0

0

2

3 Dokter Umum

S2

3

0

0

0

3

S1

9

5

0

0

14

S1

3

1

0

0

4

D III

1

1

0

0

2

S1 NS

1

2

0

1

4

S1

1

0

0

0

1

D III

44

27

0

0

71

D III

3

0

0

0

3

SPRG

1

0

0

0

1

4 Bidan

D III

13

5

0

0

18

5 Apoteker/Kefarmasian

S1

5

0

0

0

5

D III

2

0

0

0

2

SAA

2

1

0

0

3

6 Gizi

D III

5

0

0

0

5

7 Radiologi

D III

3

1

0

0

4

8 Laboratorium

D III

4

2

0

0

6

SMAK

0

0

0

0

0

D III

2

0

0

0

2

D III

3

0

0

0

3

II

0

0

1

1

1

1

PARA MEDIS 1 Kesehatan Masyarakat

2 Perawat

3 Perawat Gigi

9 Fisioterapi 10 Elektromedik

III

MANAJEMEN


10

1 Sub Bagian Umum

S1

0

1

0

0

1

DIII

0

0

0

0

0

SMU/sederajat

0

5

0

0

5

2 Sub Bagian Keuangan

S1

1

5

0

0

6

dan Perencanaan

DIII

0

4

0

0

4

SMU/sederajat

0

5

0

0

5

S1

1

0

0

0

1

SMU/sederajat

0

0

1

0

1

D1

0

1

0

0

1

SMU/sederajat

0

6

0

0

6

SMU/sederajat

0

1

0

0

1

SMU/sederajat

0

3

0

0

3

SMP

0

2

0

0

2

SD

0

1

0

0

1

SMU/sederajat

0

7

0

0

7

SMP

0

4

0

0

4

SD

0

1

0

0

1

SMU/sederajat

0

1

0

0

1

SMP

0

1

0

0

1

SD

0

1

0

0

1

DIII

0

1

0

0

1

SMU/sederajat

0

6

0

0

6

3 IT

4 Medical Record

5 Penunjang Medik

IV

NON MEDIK

1 OB

2 Clening Service

3 Kebun

4 Tehnisi Mesin/air


11

5 Sopir

6 Prakarya Gizi

7 Satpam

8 Loundry

SMU/sederajat

0

4

0

0

4

SMP

0

1

0

0

1

SMU/sederajat

0

5

0

0

5

SMP

0

1

0

0

1

SD

0

2

0

0

2

SMU/sederajat

0

7

0

0

7

SD

0

1

0

0

1

SMU/sederajat

0

3

0

0

3

SMP

0

0

0

0

0

SD

0

1

0

0

1

113

157

1

4

275

Ketersediaan tenaga medis khususnya dokter spesialis menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Natuna. Sekarang ini RSUD Natuna memiliki 6 orang dokter spesialis,2 diantaranya tenaga PNS, spesialis Kebidanan dan Kandungan, Penyakit Dalam, Bedah, Mata, THT dan Anestesi, ditambah 2 orang dokter gigi dan 3 orang dokter umum dan ada 5 orang dokter resident. Berdasarkan rincian tebal jumlah tenaga kerja diatas, menerangkan bahwa jumlah tenaga Non PNS yang ada di RSUD Natuna lebih besar dari pada jumlah tenaga PNS.

B. Sumber Daya Informasi RSUD Natuna berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi informasi baik untuk mendukung proses pelayanan maupun sebagai bahan untuk pengambilan keputusan manajerial. Pada saat ini RSUD Natuna telah memiliki Unit pelaksana Sistim Informasi Rumah Sakit (SIRS) yang berbasis teknologi informasi.


12

Aplikasi SIRS yang telah dilaksanakan meliputi Modul Registrasi dan Billing, Modul Pelayanan Pasien, Modul Penunjang Medis, Modul Rekam Medis dan Standar Pelayanan Medis dan Modul Keuangan. Pada tahun ini sedang dilakukan pengembangan modul/aplikasi pada unit-unit yang belum memiliki modul SIRS, di antaranya pembangunan Sistim Informasi RSUD Natuna. Sumber daya informasi yang ada digunakan sebagai bahan untuk mendukung sebagian keputusan dan perencanaan rumah sakit. Namun demikian dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas sistem

informasi rumah sakit,

diharapkan perencanaan dan keputusan yang diambil didukung oleh sistem informasi. C. Sumber Daya Teknologi RSUD

Natuna

terus

berupaya

meningkatkan

pemenuhan

kebutuhan

infrastrukturnya, khususnya fasilitas alat-alat kesehatan seperti EMG, EKG dan lain-lain untuk mendukung pelayanan.

D. Sumber Daya Fasilitas Fisik (Bangunan dan Peralatan) Dalam tahun ketiga operasionalisasinya, bangunan fisik yang telah terbangun sekitar 80 % dari master plan, meliputi beberapa gedung pendukung seperti ruang Genset, IPAL, Incenerator, dan Instalasi Gizi. Tahap pertama pembangunan Gedung sudah dilaksanakan, harapannya beberapa waktu kedepan dapat segera berlanjut sampai pada tahap penyelesaian sehingga bisa segera dioperasionalkan. Pada saat ini kondisi fisik bangunan RSUD Natuna yang ada masih cukup baik dan belum memerlukan renovasi, hanya memerlukan perawatan seperti pengecatan dan perbaikan-perbaikan ringan. Untuk optimalisasi pemanfaatan ruang yang ada, dilakukan

beberapa

perubahan fungsi ruang, mengingat keterbatasan/belum terbangunnya ruang dengan fungsi sebagaimana pada master plan. Di sisi lain, dilakukan pula upaya untuk menunjang alur pelayanan yang efisien dengan menempatkan di beberapa titik strategis papan informasi yang berisi diagram/flowchart pelayanan Rumah Sakit seperti alur pelayanan rawat jalan, alur pelayanan rawat inap, persyaratan pelayanan Jamkesmas, Askes dan SKTM, di samping informasi-informasi standar yang telah ada pada rumah sakit.


13

2.3 KINERJA PELAYANAN RSUD NATUNA

A. PELAYANAN RSUD NATUNA Rumah Sakit merupakan salah satu pelayanan publik di bidang kesehatan, yaitu pelayanan yang bersifat kuratif (Pengobatan) dan rehabilitasi (Pemulihan). Berkenaan dengan hal tersebut maka pelayanan di Rumah Sakit melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan uapaya rujukan. Dalam upaya mewujudkan pelayanan tersebut RSUD Kabupaten Natuna memberikan pelayanan antara lain sebagai berikut : 1. Pelayanan Rawat Jalan memberikan pelayanan setiap hari mulai dari jam 08.00 Wib sampai dengan Jam 14.00 Wib yang mencakup ; -

Poliklinik Umum.

-

Poliklinik Spesialis ( Penyakit Dalam, Bedah, Anak, Kebidanan dan Kandungan, Mata, THT ).

-

Poliklinik Gigi ( memberikan fasilitas Dental Panoramik )

-

Poliklinik Fisioterapi.

2. Pelayanan Rawat Inap yang mencakup ; 4 Ruang Rawat Inap -

Ruang Rawat Inap Bedah

-

Ruang Rawat Inap Kebidanan

-

Ruang Rawat Inap Anak

-

Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam

Ruang Rawat Inap Kasus Kebidanan memberikan fasilitas Rawat Bayi dengan di lenglapi babyincubator, CTG, dan USG. Ruang Rawat Inap Intensive Care Unit (ICU). -

Mempunyai 4 tempat tidur dan 1 tempat tidur dikamar Isolasi.

-

Di lengkapi dengan 6 Ventilator yang canggih (Versamed dan Puritan Bennett), Bedside Monitor dan Defibrilator With ECG Monitor.

3. Pelayanan Unit Gawat Darurat memberikan pelayanan 24 jam setiap hari, dan merupakan salah satu pintu masuk pelayanan di RSUD Kabupaten Natuna. 4. Pelayanan Bedah Central ; merupakan pelayanan tindakan medik yang terdiri dari : Bedah umum, Kebidanan dan Kandungan, Mata, dan THT. 5. Pelayanan Instalasi Laboratorium ; merupakan Instalasi Penunjang dalam pelayanan pemeriksaan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan automatic system untuk hematologi, kimia klinik, maupun urinologi. 6. Pelayanan UTDRS, merupakan Unit Tranfusi Darah yang di miliki Rumah Sakit, memberikan pelayangan 24 jam.


14

7. Pelayanan Instalasi Radiologi ; Memberikan pelayanan 24 jam setiap hari, merupakan instalasi penunjang dalam pelayanan radiologi dengan satu hingga empat posisi, CT Scan 4 slice. 8. Pelayanan Instalasi Farmasi ; merupakan pelayanan 24 jam untuk pelayanan Bahan Medis Habis Pakai dan obat-obatan. 9. Pelayanan Gizi dan Loundry ; merupakan pelayanan untuk Konsultasi Gizi, dan Pelayanan gizi untuk ruangan rawat inap, serta pelayanan untuk kelengkapan linen di ruangan perawatan. 10. Pelayanan Medical Cheeck Up. 11. Pelayanan Rehibilitasi Medik.memberikan pelayana Hyperberic Chamber 12. Pelayanan mobil Ambulan 24 jam

B. SARANA PENUNJANG RSUD NATUNA

Dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Natuna dan sekitarnya, akan dibangun beberapa gedung di RSUD Natuna sesuai dengan master plan yang telah ditetapkan. Saat ini sudah dibangun beberapa gedung yang telah digunakan untuk pelayanan kesehatan, dengan produk jasa yang diberikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Sarana Gedung RSUD Natuna Tahun 2010 NO 1

2

BANGUNAN

KERETANGAN

Instalasi Rawat Jalan o

Poliklinik Bedah

o

Poliklinik Mata

o

Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

o

Poliklinik Anak

o

PoliklinikGigi

o

Poliklinik Umum

o

Poliklinik Fisiotherapy

Instalasi Rawat Inap o Rawat Inap Bedah o Rawat Inap Penyakit Dalam dan Isolasi o Rawat Inap Anak


15

o Rawat Inap Kebidanan 3

Instalasi Gawat Darurat

4

Instalasi Kamar Bedah ( OK )

5

Instalasi ICU

6

Instalasi Kebidanan dan Kandungan ( VK )

7

Instalasi Gizi dan Dapur

8

Instalasi Farmasi

9

Instalasi Radiologi

10

Instalasi Laboratorium

11

Instalasi Kamar Jenazah dan Genset

12

Gedung Genset

13

Instalasi Hyperbaric Chamber

14

Instalasi Strilisasi dan Loundry

15

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

16

Instalasi Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit

17

Pos Jaga Satpam

18

Gedung Perkantoran Lantai 2

19

Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL )

20

Perumahan Pegawai


16

C. KINERJA PELAYANAN 1. Pelayanan Rawat Jalan Pelayanan rawat jalan memberikan pelayanan setia hari jam kerja mulai jam 08.00 WIB – 14.00 WIB, mencakup Poli Spesialis Penyakit Dalam, Poli Spesialis Bedah, Poli Spesialis Anak, Poli Spesialis Mata, Poli Spesialis Obstetri Ginekologi (Obgyn), Poli Spesialis THT, Poli Umum, Poli Gigi, Poli Fisiotherapy. Kinerja Pelayanan Rawat Jalan di RSUD Natuna Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 4 Pelayanan Rawat Jalan Perspesialisasi Tahun 2010 PASIEN

JENIS PEMBAYARAN

JUMLAH

UMUM

ASKES PNS

ASKESKIN

ASKESDA

JUMLAH

2281

3589

373

747

296

2173

3589

756

1196

1952

148

328

113

1363

1952

Anak

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Mata

445

582

1027

152

194

59

622

1027

5

Obgyn

540

2262

2802

317

773

47

1665

2802

6

THT

159

221

380

58

126

10

186

380

7

Umum

744

912

1656

978

174

46

458

1656

8

Gigi

455

520

975

217

249

16

493

975

9

Fisiotherapy

430

960

1390

66

206

137

981

1390

4837

8934

13771

2309

2797

724

7941

13771

NO

POLIKLINIK

1

Penyakit Dalam

1308

2

Bedah

3

Jumlah

BARU LAMA

Grafik 1.1 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan RSUD Natuna Tahun 2010 1501

1600

1400

1187 1200

1156

1213

1268 1195

1159

1070

1135 1021

939 879

1000

800

600

400

200

0 JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL


AGUS

SEPT

OKT

NOP

DES

17

Grafik 1.2 Jaminan Pembiayaan Pasien Rawat Jalan RSUD Natuna Tahun 2010

58,0%

17,0% 20,0% 17,0%

UMUM

AS.PNS

ASKIN

ASDA

Grafik 1.3 10 Penyakit Terbesar Rawat Jalan RSUD Natuna Tahun 2010 700

668 TBC

600

Hipertensi

500 400

Aktino Therapy ISPA

387

Stroke

300

Gravida

227

200

Post VL

160 134

100

116

106

Dysmotility

86

83

0

71

LBP Elektro Therapy

2. Pelayanan UGD Pelayanan Unit Gawat Darurat memberikan pelayanan 24 jam setiap hari, dan merupakan salah satu pintu masuk pelayanan di RSUD Kabupaten Natuna. Kinerja pelayanan UGD RSUD Natuna dapat dilihat pada grafik dibawah ini:


18

Grafik 2.4 Jumlah Kunjungan Pasien UGD RSUD Natuna Tahun 2010

600

531

523

548

OKT

NOP

553

459

452

500

542

420

400 280

300

258

200 84

63

100 0 JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGUS

SEPT

DES

JUMLAH KUNJUNGAN

Grafik 2.5 Jaminan Pembiayaan Pasien UGD RSUD Natuna Tahun 2010

24% 14,3% 57,5% 3,8%

UMUM

ASKES

ASKESKIN


ASKESDA

19

Grafik 2.6 10 Penyakit Terbesar di UGD RSUD Natuna Tahun 2010 494 500

450

Obs. Febris

450

406

ISPA

400

Dyspepsia

326

350

KLL

300

Gastroenteritis

250

212

200

Susp. Chikungunya

166

Hipertensi

162

150

TB Paru

100

81

72

Asma Bronchiale

50

34

Malaria

0

3. Pelayanan Rawat Inap Pelayanan Rawat Inap di RSUD Natuna mencakup; Pelayanan Rawat Inap Bedah, Pelayanan Rawat Inap Kebidanan, Pelayanan Rawat Inap Anak, Pelayanan Rawat Inap Penyakit Dalam. Kinerja pelayanan rawat inap dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.7 Pelayanan Rawat Inap RSUD Natuna Tahun 2010

250

225 200

200 162

157

150

151

129

101

99

91

154

145

138

100

50 9

0

9

11

1

2

1

MEI

JUN

JUL

8

5

1

3

AGUS SEPT

OKT

NOP

11

0 JAN

FEB

MAR

APR

KELUAR HIDUP

DES

MENINGGAL


20

Grafik 3.8 Hari Perawatan Rawat Inap RSUD NatunaTahun 2010 1200

1000

982 807

805

800

750 671

654 600

572

555 470

457

467

400

200

131 0 JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGUS

SEPT

OKT

NOP

DES

Grafik 3.9 BOR Rawat Inap RSUD NatunaTahun 2010

80 70

68

60

54 50

44 40

31

30

42

36

35 31

30 26

24

26

20 10 0 JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGUS

SEPT

OKT

NOP

DES

Grafik 3.10 Pelayanan Kebidanan RSUD NatunaTahun 2010 30

30 26

25 21

21

20

19

20 17 15

15 10

13 11

9

11

11

10

9

8

7

6

5

5

4

5

3 0

0

0

0

4

0

3

2

2 0

0

2

0

0

0 JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

PERSALINAN NORMAL

JUL AGUS SEPT OKT

SECSIO


NOP

DES

ABORTUS

21

Grafik 3.11 10 Penyakit Terbesar Rawat Inap RSUD Natuna Tahun 2010

140 124 Syndrom dyspepsia

120

Viral Infection

101

Hipertensi

100

Dengue Fever/ DHF

79

80

TB Paru Anemia

60

60

56 46

CHF

45

40

Stroke

32

DM

20

17

17

Weaknes

0

4. ICU (Intensive Care Unit) Merupakan Tempat / Unit tersendiri untuk menangai pasien-pasien gawat karena penyakit, trauma atau komplikasi penyakit lain. Mempunyai 4 tempat tidur dan 1 tempat tidur dikamar Isolasi. Kinerja pelayana ICU dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 4.12 Pelayanan ICU RSUD Natuna Tahun 2010 40

36

35 29

30

26

25

25

21

21

21 18

20 14

15

12 10

10 5

6

9

9

4

8

10

9

4

5

4

5

1

3

0 JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

KELUAR HIDUP

JUL

AGUS

SEPT

OKT

NOP

DES

MENINGGAL


22

Grafik 4.13 BOR/LOS/TOI ICU RSUD Natuna Tahun 2010 180 163,8

160 140 120 100 86,3

80

73,54

68,38

65,33

60

48,38

40

54

57

3,3 2,9

2,1 1,6

38,06 30,2

27,33

20,2

20

16,29 4,72 2,16

3,3

0 JAN

FEB

4,52 3,63

MAR

3,26 1,73

APR

2,48 2,2

2,5 2,66

MEI

JUN

BOR

JUL

AGUS

LOS

5,73 2,15

4,56 1,64

1,96 0,76

SEPT

OKT

NOP

2,71 1,25

DES

TOI

Grafik 4.14 GDR ICU RSUD Natuna Tahun 2010 500

473,69

450 400 350 300

300

300 256,4

250 200 166

160

150

133,3 100

100 54,5

50

52,63 7,6

4,4

0 JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGUS

SEPT

OKT

NOP

DES

Grafik 4.15 10 Penyakit Terbesar ICU RSUD Natuna Tahun 2010 35

Post Op

35 30

Stroke

27

kll

25

Angina Pektoris

20

Hipertensi St.1 CHF

15 11 10

8

anemia

8 6

5

6

5

0


CKR

4

4

Penurunan Kesadaran Post OP Prostatektomy

23

5. Bedah Central (OK) Pelayanan Bedah Central ; merupakan pelayanan tindakan medic yang terdiri dari : Bedah umum, Kebidanan dan Kandungan, Mata, dan THT. Kinerja Bedah Central dapat di lihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 5.16 Kegiatan Pembedahan Berdasarkan Spesialisasi RSUD Natuna Tahun 2010

168

180

150

160 140 120

100 100 80

48

60

37 40

18

16

20

13

13

9

0

1

6

0

8

0

0 BEDAH

OBGIN

KHUSUS

BESAR

MATA

SEDANG

THT

KECIL

Grafik 5.17 Jaminan Pembiayaan Pasien Bedah Central RSUD Natuna Tahun 2010

69,6% 5,8%

19,7% 4,9% UMUM

ASKES

ASKESKIN


ASKESDA

24

Grafik 5.18 10 Penyakit Terbesar Bedah Central RSUD Natuna Tahun 2010 74

80

Inpartu Letpun+KP

67

70

Apendiksitis

60

Hernia

50

Kista Ovarium

42

40

29

30

Tu. Mammae

26

26

Katarak

16

20

15

Traumatik Amputasi

14 9

Haemoroid

10

BPH

0

Diabetik Food

D. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN 2 TAHUN TERAKHIR

Pencapaian kinerja pelayanan RSUD Natuna, dapat dilihat dari jumlah kunjungan pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, yang setiap tahunnya menunjukkan peningkatan karena sudah bertambahnya jumlah dokter spesialis dan sudah semakin dikenalnya RSUD Natuna oleh masyarakat. Seperti terlihat dalam tabel berikut : Tabel - 2 Pencapaian Kinerja RSUD Natuna Tahun 2009 – 2010 JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN

BULAN

Januari-Desember 2009 VK

OK

UGD

POLI

Januari-Oktober 2010

RANAP

ICU

VK

OK

UGD

POLI

RANAP

ICU

Januari

28

73

403

1064

123

14

17

49

280

1062

100

17

Februari

13

79

428

900

178

14

16

51

258

938

99

15

Maret

18

39

300

981

118

11

21

45

63

1187

110

19

April

19

34

331

956

125

21

21

51

84

1156

168

30

Mei

33

58

345

1164

222

29

29

48

523

1210

139

30

Juni

22

38

266

1067

159

13

23

45

452

1159

131

20

Juli

28

37

303

915

181

17

16

52

531

1021

163

28

Agustus

19

31

359

682

159

15

23

51

459

1205

208

25

September

15

24

386

575

102

12

32

24

420

879

150

19


25

Oktober

23

61

342

1281

220

26

68

70

452

1268

289

30

November

28

31

705

954

236

20

48

101

548

1195

158

39

Desember

22

46

511

1156

191

22

56

68

553

1501

134

39

E. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 2 TAHUN TERAKHIR

1. Sumber Pendanaan RSUD Natuna Sumber Pendanaan RSUD Natuna yang utama berasal dari pemerintah (daerah).

Tabel - 3 Anggaran RSUD dan Anggaran Kesehatan Kabupaten Natuna Bersumber dari APBD Natuna 2009-2010 Alokasi Anggaran

APBD Natuna

2009

69,256,448,980.00

16,265,926,690.00

52,990,522,290.00

2010

89,820,268,997.00

38,493,768,204.00

51,326,500,793.00

untuk RSUD

%

Anggaran

Tahun

Kesehatan Natuna

Alokasi Anggaran kesehatan di Natuna dari sumber APBD Natuna, menunjukkan penurunan dari tahun 2009 yaitu dari 52.990.522.290,00 menjadi

51.326.500.793,00

atau

mengalami

pengurangan

sebesar

1.664.021.497,00 dari total APBD. Sedangkan alokasi anggaran untuk RSUD mengalami peningkatan dari tahun 2009, yaitu dari alokasi 16.265.926.690,00 menjadi 38.493.768.204,00 atau bertambah sebesar 22.227.841.514,00 Pada tahun 2010. Pada tahun 2010 alokasi dana untuk RSUD Natuna meningkat dibanding tahun sebelumnya, dimana peruntukan dana ini adalah untuk operasional RSUD, dan untuk penyediaan gedung-gedung baru. Adapun

realisasi

anggaran tahun 2009 tersebut adalah sebagai berikut:


26

%

Tabel – 4

Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2010 No

Uraian

Anggaran

1 Belanja Tidak langsung Rp 2 Belanja Langsung

Rp

Sisa Anggaran

Realisasi

8.501.516.754

Rp 6.943.784.719 Rp

1.557.732.035

29.992.251.450 Rp 24.561.291.716 Rp

5.430.959.734

Sumber: Bagian keuangan RSUD Natuna

Realisasi anggaran yang diserap oleh RSUD Natuna pada tahun 2010, telah diupayakan seefisien dan seefektif mungkin. Tahun 2010, RSUD Natuna menyerap alokasi anggaran sumber APBD sebanyak 31.505.076.435.00.

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan skpd Dalam mengemban visi dan misi, rumah sakit dihadapkan pada tantangan berat seperti pergeseran pola penyakit, demografi-epidemiologi, peningkatan mutu, pemenuhan tuntutan masyarakat, kompetisi ketat, dan melaksanakan fungsi sosial serta menghadapi implikasi globalisasi, ekskalasi biaya kesehatan dan harus melaksanakan fungsi-fungsi pendidikan,

pelatihan,

penelitian dan

pengabdian masyarakat. Sementara itu, disisi lain Rumah Sakit dihadapkan pada suatu keadaan keterbatasan, yaitu pendanaan yang bersumber dari pemerintah/pemerintah daerah yang belum memadai, pengelolaan yang tidak fleksibel, komitmen dan integritas sumber daya manusia yang belum optimal, sehingga rumah sakit sulit diharapkan dapat lebih mandiri dalam pembiayaan operasional pelayanan. Untuk itu, diperlukan adanya terobosan dalam pengelolaan keuangan yang fleksibel dan responsif yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan pengelolaaan rumah sakit pada umumnya. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, merupakan regulasi yang diberikan oleh Pemerintah agar di dalam pengelolaan keuangan khususnya kepada perangkat daerah yang memberi pelayanan langsung pada masyarakat termasuk rumah sakit, diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Dengan adanya pemberian fleksibilitas tersebut, diharapkan akan tercapai peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat

dalam

rangka

memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. RSUD sebagai satu-satunya rumah sakit pemerintah daerah di Natuna, menjadi tumpuan masyarakat terhadap layanan kesehatan, yang terjangkau dan Rencana Bisnis Strategis RSUD Natuna Tahun 2011-2016

27

berkualitas.Akan tetapi dengan masih adanya keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tidak semua pasien dapat ditangani di RSUD Natuna.Oleh karena itu, RSUD Natuna terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lain, seperti Dinas terkait, Rumah Sakit swasta, Rumah Sakit pemerintah

dan

pihak

ketiga

lainnya.

Selain

itu

RSUD

Natuna

juga

mengupayakan pengembangan yang meliputi gedung, sarana prasarana dan rekrutmen sumber daya manusia profesional.

A. Identifikasi Lingkungan Strategis Internal 1. Kualitas pelayanan Dari segi kualitas pelayanan di rumah sakit ada beberapa peluang dan tantangan yang menjadi factor penggerak untuk berkembangnya rumah sakit kearah yang lebih baik, diantaranya :

Peluang

Tantangan

Jumlah kunjungan rawat jalan dan

Pelayanan belum Costumer Oriented

rawat inap meningkat Implementasi SOP belum optimal BOR

( Kategori Baik ) Kerja sama Tim masih kurang

Proses akreditasi 5 Pelayanan Unit pelayanan belum semua Pengelolaan manjajemen Berdsarkan terakreditasi SIMRS Pengendalian manajemen belum Playanan gratis bagi Masyarakat

maksimal

miskin dan rawat inap Kls III Jaminan keamanan 24 Jam


28

2. Sumber Daya Manusia Kesehatan Dari segi SDM, RSUD Natuna dihadapkan dengan beberapa peluang dan tantangan seperti di bawah ini: Peluang

Tantangan

Tersedianya tenaga ahli (dokter

Etos kerja masih rendah

spesialis ) Skil masih kurang Pemberdayaan tenaga kesehatan sukarela, PTT dan magang

Jumlah tenaga PNS belum memadai

Komitmen pimpinan dan pemda untuk

Disiplin dan komitmen SDM masih

peningkatan sumber daya manusia

rendah

cukup baik

Struktur organisasi belum direfisi

3. Sarana Dan Prasarana Sampai

saat

sekarang

RSUD

Natuna

masih

dalam

tahap

pengembangan dan pembangunan, ada beberapa peluang dan tantangan yang menjadi factor penunjang sarana dan prasarana di RSUD Natuna diantaranya: Peluang

Tantangan

Sarana penunjang dan gedung fisik

Pemamfaatan sarana dan prasarana

cukup memadai

belum optimal

Adanya penambahan tempat tidur

Inventarisasi sarana belum dikelola

Peralatan medis dan non medis cukup

secara baik

memadai Informasi skema alur pelayanan belum memadai

B. Identifikasi Lingkungan Strategis Eksternal 1. Aksesibilitas RSUD Natuna merupakan satu-satunya rumah sakit milik pemerintah daerah kabupaten natuna yang diharapkan dapat menjadi rumah sakit pusat rujukan bagi Rencana Bisnis Strategis RSUD Natuna Tahun 2011-2016

29

masyarakat

Kabupaten Natuna dan sekitarnya, untuk itu ada beberapa factor

aksesibilitas yang menjadi Peluang dan Tantangan bagi RSUD Natuna, diantaranya: Peluang

Tantangan

Mudah dijangkau (Strategis)

Daya Beli Masyarakat Rendah

Menggunakan Call /SMS

Sebagai dampak dari krisis Global

Pusat rujukan 12 Puskesmas di Kab.

Harga alat kesehatan sangat mahal

Natuna Kebiasaan Masyarakat yang kurang Kerjasama lintas sektoral dan lintas

Memanfaatkan sarana Kesehatan

Kabupaten cukup baik Tuntutan masyrakat semakin tinggi Satu – satunya RS di Kabupaten Natuna

Informasi perkembangan

pelayanan

RS masih terbatas Cakupan rawat jalan / penduduk masih rendah


30

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1

Permasalahan Bagian Tatausaha Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Tata usaha antara lain: 1. Kurangnya tenaga PNS di lingkungan RSUD Natuna, dimana Jumlah tenaga keseluruhan berjumlah 275 orang, yang terdiri dari 113 orang tenaga PNS, 157 orang tenaga PTT, dan 5 orang tenaga Dokter Spesialis 2. Kurangnya peralatan penunjang untuk kegiatan pelayanan di bagian tatausaha seperti peralatan computer 3. SDM yang kurang berpengalaman

3.1.2

Permasalahan Bidang Pelayanan Medik Dalam menunjang kegiatan layanan medik di rumah sakit perlu difungsikan suatu

unit

layanan

untuk

merencanakan,

mengorganisasikan,

mengkoordinasikan, memantau dan menilai setiap kegiatan yang ada berupa bagian administrasi. Untuk melaksanakan fungsi yang luas tersebut, maka perlu dibentuk unit-unit yang dikelompokkan dalam :  Administrasi umum dan keuangan  Kerumahtanggaan dan urusan perlengkapan  Kepegawaian / SDM  Kesekretariatan dan Rekam Medik  Sistem informasi RS, yang meliputi Sistem Informasi Manajemen RS (back office) maupun Sistem Informasi Pasien (front office)

Seluruh kegiatan administrasi diatas akan ditampung pada areal perkantoran dengan mengacu pada organisasi rumah sakit tipe C tersebut. Kebutuhan ruangan : 1. Ruang tamu / tunggu 2. Ruang Direksi 3. Ruang rapat kecil 4. Ruang rapat besar 5. Ruang kepala bidang 6. Ruang kerja staf Rencana Bisnis Strategis RSUD Natuna Tahun 2011-2016

31

7. Ruang simpan / arsip 8. Ruang simpan logistik umum 9. Fasilitas staf / petugas

3.1.3

Permasalahan Bidang Penunjang Medik Adanya layanan diunit Rawat Jalan dipahami tidak akan bersifat lengkap dan menyeluruh apalagi tidak ditunjang dengan pemeriksaan lainnya seperti Radiologi, Laboratorium, dan fasilitas penunjang lain, yang dikenal sebagai kelompok layanan penunjang medik. Di masa datang diperkirakan bahwa unit ini menerima penderita rujukan dari pusat layanan medik lainnya dalam jumlah yang secara proporsional akan tidak kecil dibandingkan dengan kebutuhan dari penderita RSUD Natuna sendiri. Dengan demikian, untuk mengantisipasi hal-hal seperti yang dibahas diatas maka unit ini harus memiliki layanan yang mencakup jenis layanan :

A.

Radiologi 1. X-Ray 2. Panoramic X-Ray 3. USG 4. CT Scan 5. Mamographi 6. Bonedensitometri Kebutuhan ruangan : 1. Ruang tunggu 2. Ruang administrasi 3. Ruang X-Ray (2 unit) 4. Ruang CT Scan (1 unit) 5. Ruang mamographi 6. Ruang bondensitometri 7. Ruang USG (2 unit) 8. Ruang panoramic X-Ray 9. Ruang dokter (diskusi) 10. Ruang alkes 11. Ruang alat 12. Ruang spoelhook 13. Fasilitas staf / petugas


32

B.

Laboratorium Patologi Anatomi & Klinik dilengkapi dengan fasilitas Bank Darah serta Lab Mikrobiologi. Kebutuhan ruangan : 1. Ruang tunggu 2. Ruang administrasi 3. Ruang ambil sampel 4. Ruang Laboratorium klinik 5. Ruang laboratorium anatomi 6. Ruang mikrobiologi 7. Ruang kelas 8. Ruang dokter (diskusi) 9. Ruang alkes 10. Ruang alat 11. Ruang spoelhook 12. Fasilitas staf / petugas

C.

Penunjang medik lain-lain 1. EKG 2. EEG 3. Treadmill 4. Audiografi 5. Echo cardiografi 6. CTG 7. Endoscopy Layanan penunjang medik lainnya ini dapat melekat pada unit layanan masing-masing.

D.

Farmasi Koordinator dan penyedia obat / bahan non-obat pokok (essensial) bagi kegiatan didalam rumah sakit, juga penyedia obat/bahan non-obat untuk rawat jalan, rawat inap, kamar operasi, kamar bersalin, instalasi diagnostic & terapi, dll. Kebutuhan ruangan : 1. Ruang tunggu / distribusi 2. Ruang administrasi 3. Ruang obat 4. Ruang obat khusus 5. Ruang alkes 6. Ruang apoteker (diskusi)


33

7. Ruang alat 8. Ruang spoelhook 9. Fasilitas staf / petugas E.

Gizi Fungsi instalasi ini sebagian besar adalah sebagai penunjang dari kegiatan rawat inap dan lainnya. Disamping itu, instalasi ini umumnya dapat juga difungsikan sebagai pusat untuk penyediaan konsumsi bagi tenaga kerja rumah sakit. Kebutuhan ruangan : 1. Ruang ambil & terima 2. Ruang cuci 3. Ruang distribusi 4. Ruang persiapan 5. Ruang masak 6. Ruang saji 7. Ruang terima bahan mentah (supply) 8. Ruang kerja Admin 9. Ruang simpan kering 10. Ruang simpan basah 11. Ruang pendingin 12. Fasilitas staf / petugas

F.

CSSD CSSD melayani hampir semua kegiatan dari rumah sakit, akan tetapi pelanggan utama adalah kamar operasi. Kegiatan di CSSD meliputi penerimaan, pencucian, sterilisasi, pengepakan dan distribusi. System sterilisasi yang akan digunakan dapat menggunakan steam, gas atau listrik. Kebutuhan ruangan : 1. Ruang terima alat / bahan 2. Ruang cuci pembersihan 3. Ruang sorting / packing 4. Ruang sterilisasi 5. Ruang simpan steril 6. Ruang distribusi 7. Ruang kerja Admin 8. Fasilitas staf / petugas

G.

Perawatan jenazah dan forensik Pemulasaran jenazah melayani internal rumah sakit dan eksternal, sebagai RSUD tipe C juga harus melayani kebutuhan autopsy


34

Kebutuhan ruangan : 1. Ruang terima 2. Ruang memandikan jenazah 3. Ruang simpan jenazah 4. Ruang otopsi 5. Ruang kerja administrasi 6. Fasilitas umum 7. Fasilitas staf / petugas

3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra RSUD Natuna sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2011 – 2016.

Visi Kabupaten Natuna: ”MENUJU NATUNAYANG SEJAHTERA, MERATA DAN SEIMBANG”

Misi Kabupaten Natuna: Sesuai dengan visi “Menuju Natuna Sejahtera, Merata dan Seimbang”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Natuna 2011 – 2016, sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut : Misi 1 : Meletakan dasar-dasar pembangunan yang selaras dengan struktur dan pola ruang. Misi 2 : Memeratakan pembangunan infrastruktur dasar Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misi 4 : Mengembangkan, meningkatkan dan memanfaatkan potensi unggulan sumberdaya alam. Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme birokrasi

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung RSUD Natuna. Hal ini ditunjukkan melalui:


35

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Misi ketiga ini sasaran yang hendak dicapai oleh RSUD Natuna adalah Meningkatnya kualitas Pelayanan kesehatan dengan Tujuan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indikator kinerja yang secara langsung mengacu pada sasaran tersebut yaitu: 1. Menurunnya jumlah angka kematian bayi di RS 2. Menurunnya jumlah angka kematian ibu bersalin di RS

Indikator kinerja dari RSUD yang secara tidak langsung mengacu terhadap pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangan SKPD RSUD Natuna Adalah : a. Persentase SOP yang diterapkan b. Persentase SPM yang diterapkan c. Jumlah Pengaduaan yang ditindak lanjuti d. Indeks Kepuasan Masyarakat e. Meningkatnya alat kesehatan/ kedokteran yang beroperasi sesuai standar f.

Meningkatnya penyediaan obat esensial generik atas persediaan obat di RS

g. Meningkatnya jumlah tenaga dokter spesialis h. Meningkatnya jumlah angka kesembuhan penderita diare di RS i.

3.3.

Meningkatnya jumlah angka kesembuhan penderita Demam Berdarah di RS

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota

3.3.1

Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Tujuan pembangunan kesehatan yaitu : Terselenggaranya pembangunan

kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.


36

Berdasarkan Indonesia

tahun

Rencana

2010-2014,

Strategis maka

visi

Kementerian

Kesehatan

Kementerian

Republik

Kesehatan

dalam

pembangunan kesehatan 5 tahun ke depan adalah : “MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN” Selanjutnya untuk mencapai Visi tersebut, maka di susunlah misi dari Kementerian Kesehatan yang nantinya akan ditempuh melalui :

Misi I

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.

Misi II

Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.

Misi III

Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.

Misi IV

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Uraian diatas, merupakan pedoman serta acuan yang harus dijabarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Hal-hal tersebut menjadi

pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna. 3.3.2

Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam merumuskan visi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

,memperhatikan

dan

mempertimbangkan

perkembangan

serta

berbagai

kecenderungan masalah kesehatan di Kabupaten Natuna serta dengan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Natuna “Menuju Natuna Sejahtera,Merata dan Seimbang”, maka visi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna adalah “Masyarakat Natuna Sehat Secara Mandiri”. Kabupaten Natuna yang Sejahtera,Merata dan Seimbang adalah suatukeadaan yang menggambarkan masyarakat Kabupaten Natuna dimasa mendatang, yang ditandai dengan penduduknya yang sehat, sejahtera, memiliki aksesabilitas dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, berkeadilan, secara bertahap masyarakat diharapkan dapat mandiri serta memiliki derajat kesehatan yang optimal. Misi I

Misi II Misi III Misi IV

Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Menurunkan angka kesakitan baik penyakit menular maupun degeneratif melalui perwujudan lingkungan yang sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat. Menggerakkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kerja sama lintas sektor

Mewujudkan Tata kelola kelembagaan yang berkualitas dan Sumber Daya Aparatur Kesehatan yang profesional


37

Uraian di atas, tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementrian Kesehatan, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna.

3.4.

Telaah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Natuna Berdasarkan draft RTRW

Kabupaten Natuna tahun 2011-2031, arahan

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berisi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan intensif dan desintensif, serta arahan sanksi, arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Natuna sebagai berikut: Tabel III.1 Ketetuan Umum Zonasi Kabupaten Natuna KLASIFIKA SI RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI DESKRIPSI

KETENTUAN UMUM KEGIATAN

KETERAN GAN

A. KAWASAN LINDUNG A1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya a. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam.  Kawas Kawasan hutan yang b. Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas an mempunyaifu kawasan hutan dan tutupan vegetasi. Hutan ngsi pokok c. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan pertambangan. Lindun sebagai d. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan g perlindungan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung sistem kawasan, dan di bawah pengawasan ketat. penyangga e. Menghindari perluasan lahan permukiman/budidaya kearah hutan. kehidupan f. Diperuntukkan untuk kegiatan yang tidak merubah bentang alam serta untukmengat tidak dibenarkan mengalihfungsikan kawasan tanpa mengikuti prosedur ur tata air, yang berlaku. mencegah g. Dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan banjir,menge lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung ndalikanerosi, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 50 mencegahintr tahun 2006. usi air laut, h. Pembangunan prasarana wilayah yang melintasi hutan lindung dapat dan diperkenankan dengan ketentuan : memeliharak  Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang esuburan budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut. tanah  Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan

 Kawas

Kawasan yang

a. kegiatanpemanfaatanruang yang diperbolehkanmeliputi:


38

KLASIFIKA SI RUANG



mempunyai 1. penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi; kemampuan 2. wisata alam; dan tinggi untuk 3. penyediaan sumur resapan air. meresapkan b. kegiatanpemanfaatanruang yang diperbolehkanbersyaratmeliputi: air hujan 1. permukiman dengan persyaratan tingkat kerapatan bangunan rendah sehingga (KDB maksimum 20% dan KLB maksimum 40%) yang dilengkapi merupakan dengan sumur-sumur resapan; dan tempat 2. kegiatan perkebunan yang mempunyai daya serap air tinggi. pengisian air c. kegiatanpemanfaatanruang yang tidakdiperbolehkanmeliputi: bumi (akifer) 1. kegiatan budidaya yang menggangu fungsi kawasan; dan yang berguna 2. permukiman skala menengah dan besar. sebagai sumber air. A2. Kawasan Perlindungan Setempat a. kegiatanpemanfaatanruang yang diperbolehkanmeliputi:  Sempa Kawasan tertentu 1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan dan sepanjang kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam Pantai pantai yang tanah. Kegiatan-kegiatan seperti di atas diantaranya adalah mempunyai penanaman tanaman keras, tanaman perdu, pemasangan batu beton manfaat untuk melindungi pantai dari abrasi. penting 2. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan pantai; dan untuk 3. kegiatan budidaya lain yang sesuai dengan peruntukan kawasan. mempertaha b. kegiatanpemanfaatanruang yang diperbolehkanbersyaratmeliputi: nkan 1. pertambangandenganskalaterbatasdengansyaratmengikutiketentuan kelestarian peraturanperundang-undangan; fungsi pantai 2. kegiatanindustri yang memenuhipersyaratanlingkungan; (Sumber : 3. kegiatanbudidayapesisir, pariwisata, kemaritiman, Keputusan dankegiatanpenunjangindustriperikanandengansyaratmelakukanreha Presiden No. bilitasikawasandanmemberikankompensasiuntukmenjagakeberlanjut 32 Tahun ankegiatan yang sudahada; 1990 tentang 4. pembangunanprasaranadansaranatransportasidengansyarattidakmen Pengelolaan ganggufungsisempadan; Kawasan 5. pembangunanpermukimandengansyarattidakmenggangufungsisemp Lindung) adan; adalah 6. rumah yang dibangun pada sepanjang sempadan pantai tidak daratan diperbolehkan melatarbelakangi pantai atau laut (untuk sanitasi) sepanjang melainkan menghadap ke laut atau pantai tersebut. tepian yang c. kegiatanpemanfaatanruang yang tidakdiperbolehkanmeliputi: lebarnya 1. kegiatan yang tidakmemenuhipersyaratanteknislingkungan; proporsional 2. kegiatan yang merusaklingkunganpesisir; dengan 3. tidak diperbolehkan mengalih fungsikan kawasan tanpa mengikuti bentuk dan prosedur yang berlaku kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat (Sumber : UndangUndang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil);

KETERAN GAN

an Resap an Air


Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan: a. perlin dunga n terhad ap gelom bang pasan g. b. perlin dunga n pantai dari erosi atau abrasi; c. perlin dunga n sumb er daya buata n di pesisir dari badai, banjir, dan benca na alam lainny a; d. perlin dunga n terhad ap ekosis tem pesisir , sepert i lahan basah, mangr ove, terum bu karan g, padan g lamun

39

KLASIFIKA SI RUANG


KETERAN GAN


e.

f.

 Sempa dan Sungai



Sempa dan Danau/ Waduk /Kolon g

Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertaha nkan kelestarian fungsi sungai (Sumber : Keppres RI No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung) Kawasan sekeliling danau atau waduk/kolon g yang mempunyai manfaat penting untuk mempertaha nkan kelestarian fungsi danau/waduk /kolong

A3. Kawasan Pelestarian Alam Kawasan  pesisir laut Kawas yang an merupakan Pantai habitat alami Berhut hutan bakau an (mangrove) Bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupa n pantai dan

, gumu k pasir, estuar ia, dan delta; penga turan akses publik ; serta penga turan untuk salura n air dan limba h.

a.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai; 2. pembangunan prasarana lalu lintas air danbangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai; dan 3. kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung. b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. kegiatan budidaya pertanian hortikultur secara terbatas; 2. kegiatan budidaya perikanan secara terbatas; 3. kegiatan budidaya perkebunan skala terbatas; 4. kegiatan lain yang dapat memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai tetap boleh dilaksanakan dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi kegiatannya dimasa mendatang; 5. dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan:  tidak menyebabkan terjadinya peerkembnagan pemanfaatan ruang budidaya disepanjang jaringan prasarana tersebut; dan  dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi : 1. kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai; 2. mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi sempadan sungai; dan 3. kegiatan atau bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air. Sempadan waduk/danau ditetapkan selebar 50-100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan ini berfungsi untuk menjaga kelestarian waduk/danau sebagai penampung air (reservoir) dan penegndali banjir.

a.

b.

c.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. pembangunan sarana menunjang fungsi sempadan; dan 2. penyediaan ruang terbuka hijau. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; 2. pembangunan fasilitas olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; dan 3. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak menganggu fungsi sempadan. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang menggangu fungsi sempadan.

a. Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.

b. Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 130 kali nilai ratarata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.


40

KLASIFIKA SI RUANG

A4. Kawasan Rawan Bencana

 Kawas

an Rawan Abrasi Pantai

 Kawas

an Rawan Banjir

 Kawas

an Rawan Longs or

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI DESKRIPSI lautan (Sumber : Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung). Adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatau wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan,dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. merupakan kawasan erosi yang terjadi di daerah sekitar pantai karena arus dan gelombang yang mengikis bentuk lahan pantai (mangrove, karang/batua n, berpasir). Aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabka n adanya genangan pada lahan rendah disisi sungai Kawasan yang potensial terjadinya perpindahan material pembentuk lereng berupa


KETERAN GAN

a. Perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam

kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;

b. Kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;

c. Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan

prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (early warning system); dan

d. Dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adalah

kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.

a. Dilarang membangun bangunan pada di bawah/diatas lereng dan pada lereng yang terjal (>40%).

b. Dilarang memotong tebing jalan menjadi tegak. c. Kawasan dengan kemiringan diatas 40% harus dikonservasi.


41

KLASIFIKA SI RUANG

A5.

A.6

Kaw asan Lind ung lainn ya

Kaw asan Lind ung Laut

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI DESKRIPSI batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng Kawasan yang ditetapkan di Pulau-pulau kecil diKabupaten Natuna dengan pertimbanga n sebagai fungsi pelestarian lingkungan hidup,

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan pertimbanga n mempertaha nkan ekosistem kelautan


KETERAN GAN

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi: 1.

b.

c.

kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung konsep minapolitan; dan 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pelestarian lingkungan kawasan. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang berorientasi lingkungan; 2. pembangunan sarana pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu lingkungan; 3. pembangunan sarana dan prasana permukiman secara terbatas; dan 4. kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundangundangan. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem pesisir dan kelautan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung laut, yang merupakan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi ditetapkan dengan ketentuan diperbolehkan hanya untuk kegiatan penelitian dan penangkaran biota laut terkait.

B.

KAWA SAN BUDID AYA DARAT B1.Hutan Produk si Terbat as

Kawasan yang diperuntukka n bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasiny a dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam (Sumber : Modul Terapan, Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/M/200 7)

a. b. c. d.

e. f.

g.

h.

Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain dari ketetapan diatas. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:  Tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi.  Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan.  Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif. Ketentuan pokok tentang status dan fungsi hutan; pengurusan hutan; perencanaan hutan; dan pengelolaan hutan mengacu kepada UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi mencakup tentang kegiatan pemanfaatan kawasan, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil kayu dan atau bukan kayu, dan kegiatan pemungutan hasil kayu dan atau bukan kayu. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang diselenggarakan oleh pemrakarsa yang dilengkapi dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Cara pengelolaan produksi hutan yang diterapkan harus didasarkan kepada rencana kerja yang disetujui Dinas Kehutanan dan atau


42

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

KLASIFIKA SI RUANG

DESKRIPSI


KETERAN GAN

Departemen Kehutanan, dan pelaksanaannya harus dilaporkan secara berkala. Rencana kerja tersebut harus memuat juga rencana kegiatan reboisasi di lokasi hutan yang sudah ditebang. i. Kegiatan di kawasan peruntukan hutan produksi harus diupayakan untuk tetap mempertahankan bentuk tebing sungai dan mencegah sedimentasi ke aliran sungai akibat erosi dan longsor. j. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus diupayakan untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal. k. Kawasan peruntukan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan seperti pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan dan keamanan. l. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi wajib memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. m. Pemanfaatan ruang beserta sumber daya hasil hutan di kawasan peruntukan hutan produksi harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan sebagai daerah resapan air hujan serta memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup. B2.Kawasa n Pertanian

1.

2.

Kawasa n yang diperunt ukkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengaira nnya dapat diperole h secara alamiah ataupun teknis (Sumber : Modul Terapan, Pedoma n Kriteria Teknis Kawasa n Budi Daya, Peratura n Menteri Pekerjaa n Umum No. 41/PRT/ M/2007) Kawasa n yang diperunt ukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, holtikult ura, atau tanaman pangan

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi: 1.

b. c.

kegiatan pertanian dengan sub sektornya berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan darat dan holtikultura; 2. pembangunan prasarana wilayah; dan 3. pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan perkebunan skala besar dengan syarat didukung oleh studi kelayakan dan studi analisis mengenai dampak lingkungan. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.


43

KLASIFIKA SI RUANG



KETERAN GAN

(Sumber : Modul Terapan, Pedoma n Kriteria Teknis Kawasa n Budi Daya, Peratura n Menteri Pekerjaa n Umum No. 41/PRT/ M/2007) B3. Kawasan Perkebuna n

B4.Kawasa n Industri

Kawasan yang diperuntukka n bagi tanaman tahunan/perk ebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri (Sumber : Modul Terapan, Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/M/200 7) 1. Kawasa n yang diperunt ukkan bagi industri, berupa tempat pemusat an kegiatan industri (Sumber : Modul Terapan, Pedoma n Kriteria Teknis Kawasa n Budi Daya, Peratura n Menteri Pekerjaa n Umum No. 41/PRT/ M/2007); 2. Kawasa

a. Meningkatkan dan/atau mempertahankan kelestarian konservasi air dan tanah.

b. Tidak diperkenankan adanya bangunan kecuali bangunan penunjang unit c. d. e. f. g.

a.

b.

c.

d.

e. f.

produksi perkebunan seperti paabrik, gudang, pembibitan, dan perumahan karyawan. Luas bangunan maksimum sebesar 2% dari luas perkebunan (KDB = 2%). Perkebunan dengan luas <25 Ha kepadatan maksimum 5 rumah/Ha. Pengaturan jalan :  Untuk jalan produksi dengan lebar badan jalan 4 meter.  Untuk jalan transportasi dengan lebar jalan 6 meter. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Peningkatan dan pengembangan kawasan industri pengolahan a.  Lahan kawasan industri pengolahan ramah lingkungan (keluaran limbah dapat dikelola).  Lahan termasuk sarana perkantoran dormitory (mess), sarana olah raga/hiburan/makan (restorasi) dan pasar serta klinik dan tempat ibadah.  Memiliki fasilitas pergudangan dan pelabuhan, jalan lingkungan kawasan. Peningkatan dan pengembangan kawasan perindustrian maritim  Lahan kawasan industri maritim, ramah lingkungan (keluaran limbah sisa dikelola), berada di daerah pesisir pantai.  Lahan termasuk sarana perkantoran, tempat pelatihan, klinik medis, dan restorasi.  Prasarana pergudangan, pelabuhan, dan jalan lingkungan berada dalam kawasan. Peningkatan dan pengembangan Industri Pengembangan Pariwisata  Industri berada dalam kawasan pariwisata atau diluar kawasan namun masih berdekatan dengan kawasan pariwisata diutamakan industry kerajinan, makanan olahan kelompok IKM.  Tersedianya fasilitas jalan ke kawasan pariwisata, transportasi /angkutan. Peningkatan dan pengembangan Kawasan perindustrian pengolahan sumber daya laut Lahan peruntukan berada di daerah pesisir pantai untuk industri dan klaster industri ramah lingkungan baik olahan maupun kerajinan. Peningkatan dan pengembangan Kawasan perdagangan. Lahan untuk pusat penjualan promosi, penjualan, perdagangan, hiburan termasuk b. sarana dan prasarana penunjang jalan lingkungan dalam kawasan. Ketentuan pokok tentang pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri; serta izin usaha industri mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.


Ketentu an pokok tentang pengatu ran, pembina an dan pengem bangan industri; serta izin usaha industri mengac u kepada UndangUndang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindus trian. Pemanf aatan kawasan peruntu kan

44

KLASIFIKA SI RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI DESKRIPSI n Industri adalah kawasan tempat pemusat an kegiatan industri yang dilengka pi dengan prasaran a dan sarana penunja ng yang dikemba ngkan dan dikelola oleh Perusah aan Kawasa n Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasa n Industri (Keputu san Presiden No. 41 Tahun 1996 tentang Kawasa n Industri) .

KETERAN GAN

KETENTUAN UMUM KEGIATAN g.

h.

i. j. k.

Pemanfaatan kawasan peruntukan industri harus sebesar-besarnya diperuntukan bagi upaya mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan yang tercipta akibat efisiensi biaya investasi dan proses aglomerasi, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Jenis industri yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat setempat. Untuk itu jenis industri yang dikembangkan harus memiliki hubungan keterkaitan yang kuat dengan karakteristik lokasi setempat, seperti kemudahan akses ke bahan baku dan atau kemudahan akses ke pasar. Kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal, sehingga dapat ditetapkan kriteria jenis industri yang diizinkan beroperasi di kawasan tersebut. Untuk mempercepat pengembangan kawasan peruntukan, di dalam kawasan peruntukan industri dapat dibentuk suatu perusahaan kawasan industri yang mengelola kawasan industri. Ketentuan tentang kawasan industri diatur tersendiri melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 50/M/SK/1997 tentang Standar Teknis Kawasan Industri yang mengatur beberapa aspek substansi serta hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan Kawasan Industri. Khusus untuk kawasan industri, pihak pengelola wajib menyiapkan kajian studi Amdal sehingga pihak industri cukup menyiapkan RPL dan RKL.


c.

industri harus sebesarbesarny a diperunt ukan bagi upaya menseja hteraka n masyara kat melalui peningk atan nilai tambah dan peningk atan pendapa tan yang tercipta akibat efisiensi biaya investasi dan proses aglomer asi, dengan tetap memper tahanka n kelestari an fungsi lingkung an hidup. Jenis industri yang dikemba ngkan harus mampu mencipt akan lapanga n kerja dan dapat meningk atkan kualitas sumber daya masyara kat setempa t. Untuk itu jenis industri yang dikemba ngkan harus memiliki hubunga n keterkai

45

KLASIFIKA SI RUANG



KETERAN GAN tan yang kuat dengan karakter istik lokasi setempa t, seperti kemuda han akses ke bahan baku dan atau kemuda han akses ke pasar. d. Kawasa n peruntu kan industri harus memiliki kajian Amdal, sehingg a dapat ditetapk an kriteria jenis industri yang diizinkan beroper asi di kawasan tersebut . e. Untuk memper cepat pengem bangan kawasan peruntu kan, di dalam kawasan peruntu kan industri dapat dibentu k suatu perusah aan kawasan industri yang mengelo la kawasan industri. f. Ketentu an tentang kawasan industri diatur tersendi ri melalui


46

KLASIFIKA SI RUANG



KETERAN GAN Keputus an Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasa n Industri dan Surat Keputus an Menteri Perindus trian dan Perdaga ngan Nomor 50/M/SK /1997 tentang Standar Teknis Kawasa n Industri yang mengat ur beberap a aspek substans i serta hak dan kewajiba n Perusah aan Kawasa n Industri, Perusah aan Pengelol a Kawasa n Industri dan Perusah aan Industri dalam pengelol aan Kawasa n Industri. g. Khusus untuk kawasan industri, pihak pengelol a wajib menyiap kan kajian studi Amdal sehingg a pihak industri


47

KLASIFIKA SI RUANG



KETERAN GAN cukup menyiap kan RPL dan RKL. h. Harus memper hatikan kelestari an lingkung an. i. Harus dilengka pi dengan unit pengola han limbah. j. Harus memper hatikan suplai air bersih. k. Jenis industri yang dikemba ngkan adalah industri yang ramah lingkung an dan memenu hi kriteria ambang limbah yang ditetapk an Kement erian Lingkun gan Hidup. l. Pengelol aan limbah untuk industri yang berkum pul di lokasi berdeka tan sebaikny a dikelola secara terpadu. m. Pembat asan pemban gunan peruma han baru di kawasan peruntu kan industri. n. Harus


48

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

KLASIFIKA SI RUANG

DESKRIPSI


KETERAN GAN memenu hi syarat AMDAL sesuai dengan ketentu an peratura n dan perunda ngundan gan yang berlaku. o. Memper hatikan penataa n kawasan peruma han di sekitar kawasan industri. p. Pemban gunan kawasan industri minimal berjarak 2 Km dari permuki man dan berjarak 15- 20 Km dari pusat kota. q. Kawasa n industri minimal berjarak 5 Km dari sungai. r. Penggu naan lahan pada kawasan industri terdiri dari penggu naan kaveling industri, jalan dan saluran, ruang terbuka hijau, dan fasilitas penunja ng.

B5. Kawasan Pertamban gan darat

1.

Kawasa n yang diperunt ukkan bagi pertamb

a.

Tidak diperkenankan melakukan penambangan di Kawasan Hutan Lindung. b. Kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang yang mengacu kepada ketentuan aturan teknis yang berlaku di setiap sektoral. c. Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi


Peruntukan pertamban gan bahan galian golongan C :

49

KLASIFIKA SI RUANG

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI DESKRIPSI angan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakuka n kegiatan pertamb angan terbagi menjadi kawasan pertamb angan untuk : a. Golo nga n bah an galia n strat egis b. Golo nga n bah an galia n vital c. Golo nga n bah an galia n yan g tida k ter mas uk ked ua golo nga n di atas . (Sumber : Modul Terapan, Pedoma n Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, Peratura n Menteri Pekerjaa n Umum No.


d.

e. f.

g. h.

i.

j.

k. l.

m. n.

o. p.

kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang. Perusahaan/perseorangan yang telah habis masa penambangannya wajib melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pascatambang sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata. Pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan. Tidak mengalokasikan penggalian pada lereng curam (>40%) yang kemantapan lerengnya kurang stabil serta pada kawasan lindung dan pelestarian alam. Hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan kelongsoran. Tidak mengizinkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya, sehingga mengarahkan ke daerahdaerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam. Ketentuan pokok tentang penggolongan pelaksanaan penguasaan bahan galian; bentuk dan organisasi perusahaan pertambangan; usaha pertambangan; kuasa pertambangan; dan hubungan kuasa pertambangan dengan hak-hak tanah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Ketentuan pokok tentang penguasaan dan pengusahaan; kegiatan usaha hulu; kegiatan usaha hilir; hubungan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah; serta pembinaan dan pengawasan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pemanfaatan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan peruntukan pertambangan harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat di lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kegiatan pertambangan ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri dan berbagai keperluan masyarakat, serta meningkatkan ekspor, meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan daerah serta memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha. Kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL. Kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap ekplorasi hingga eksploitasi harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat. Rencana kegiatan eksploitasi harus disetujui oleh dinas pertambangan setempat dan atau oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pelaksanaannya dilaporkan secara berkala. Pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor.


KETERAN GAN a. Kegiata n penamb angan tidak boleh dilakuka n di kawasa n lindung; b. Kegiata n penamb angan tidak boleh menimb ulkan kerusak an lingkun gan; c. Lokasi tidak terletak terlalu dekat terhada p daerah permuki man. Hal ini untuk menghi ndari bahaya yang diakibat kan oleh gerakan tanah, pencem aran udara, serta kebising an akibat lalu lintas pengan gkutan bahan galian, mesin pemeca h batu, ledakan dinamit, dan sebagai nya. d. Jarak dari permuki man 1-2 km bila digunak an bahan peledak dan minimal 500 m

50

KLASIFIKA SI RUANG



41/PRT/M /2007);

bila tanpa peledak an; e. Lokasi penamb angan tidak terletak di daerah tadah (daerah imbuha n) untuk menjag a kelestari an sumber air (mata air, air tanah); f. Lokasi penggal ian tidak dilakuka n pada lereng curam (> 40%) yang kemant apan lerengn ya kurang stabil. Hal ini untuk menghi ndari terjadin ya erosi dan longsor.

2.

B4.Kawasa n Pariwisata

B5. Kawasan Permukima n Perkotaan

Pertamb angan adalah sebagia n atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitia n, pengelol aan dan pengusa haan mineral atau batubar a yang meliputi penyelid ikan umum, eksplora si, studi kelayaka n, konstruk si, penamb angan, pengola han dan pemurni an, pengang ltutan dan penjuala n, serta kegiatan pascata mbang (Undang -Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertamb angan Mineral dan Batubar a). kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung,

KETERAN GAN

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata;

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan c.

pemanfaatan ruang yang bukan kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

a.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau; b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dengan syarat menunjang fungsi kawasan; dan c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan


51

KLASIFIKA SI RUANG

B6. Kawasan Permukima n Perdesaan

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI DESKRIPSI berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang menudukung penghidupan Kawasan permukiman perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, berupa kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang menudukung penghidupan

KETERAN GAN

KETENTUAN UMUM KEGIATAN pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

a.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan; b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang perkotaan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

B7. Kawasan Reklamasi Pantai

a.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. pembangunan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan; 2. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri; dan 3. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang selain kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

B8. Kawasan perikanan tangkap

a. kegiatanpemanfaatanruang yang diperbolehkanyaitukegiatan perikanan

B9. Kawasan perikanan budidaya

a. kegiatanpemanfaatanruang

tangkap;

b. kegiatanpemanfaatanruang

tidakdiperbolehkanyaitukegiatanpemanfaatanruangselain tangkap.

b. c.

yang perikanan

yang diperbolehkanyaitukegiatanperikananbudidayadankegiatanperikanantang kap; kegiatanpemanfaatanruang yang diperbolehkanbersyaratyaitukegiatanwisatadankegiatanpenelitiandengan syarattidakmengganggufungsikawasan; dan kegiatanpemanfaatanruang yang tidakdiperbolehkanyaitukegiatanpemanfaatanruang yang mengganggufungsikawasan.

Sumber: draft Dokumen RTRW Kab. Natuna. 2011-2031

Uraian RTRW Kabupaten Natuna tahun 2011-2031, menjadi acuan bagi SKPD RSUD dalam melakukan pembangunan fisik (peningkatan sarana dan prasana) dalam upaya untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Rencana Bisnis Strategis RSUD Natuna Tahun 2011-2016

52

3.5.

Penentuan Isu-isu Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Natuna merupakan satu satunya rumah sakit rujukan di Kabupaten Natuna. Kondisi geografis Kabupaten Natuna yang 97% terdiri dari lautan menimbulkan banyak konsekwensi dalam pelayanan RSUD Natuna, salah satunya adalah masalah rujukan pasien

baik rujukan dari

Puskesmas maupun rujukan dari RSUD ke rumah sakit di luar Kabupaten Natuna, sehingga dapat dipastikan bahwa harapan masyarakat agar RSUD Natuna dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dengan sendirinya terbentuk karena masyarakat tidak memiliki pilihan lain untuk pelayanan rumah sakit. Pemberlakuan program Jamkesmas dan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) dimana masyarakat Natuna diberikan pelayanan kesehatan gratis yang ditanggung oleh pemerintah daerah dalam bentuk asuransi kesehatan, semakin mendorong pemanfaatan RSUD Natuna yang dari hari ke hari semakin tinggi. RSUD Natuna dituntut untuk memiliki pelayanan yang berkualitas dan mampu menjawab semua kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat Natuna secara paripurna. Sistem pengelolaan keuangan yang masih mempergunakan permendagri no 13 tahun 2006 dan permendagri 59 tahun 2007 terkadang memaksa manajemen RSUD Natuna untuk ‘memutar otak’ dalam memenuhi kebutuhan operasional, seperti pembelian bahan habis pakai, alat tulis, bahan bakar, jasa pelayanan yang semuanya itu terkadang terhambat disebabkan berlakunya tahun anggaran dimana anggaran bias dipergunakan setelah disahkannya APBD.

Pengesahan APBD

biasanya dilakukan pada bulan Maret atau April, sehingga untuk kebuthan operasional

pada

Bulan

Januari

sampai

Maret

manajemen

‘terpaksa’

menggunakan uang yang diperoleh dari pembayaran pasien yang sebebnarnya harus disetorkan dalam waktu 1x24 jam ke kas daerah.

Kondisi ini sudah

berlangsung selama dua tahun berdirinya RSUD Natuna dan dalam beberapa kali pemeriksaan baik oleh tim pemeriksa internal maupun eksternal, hal tersebut menjadi cacatan temuan yang harus diperbaiki. Dari uraian diatas terlihat beberapa masalah yang harus diperbaiki dan diselesaikan agar keberadaan RSUD Natuna dapat benar benarmenjadi andalan masyarakat Kabupaten Natuna untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang paripurna. Beberapa isu strategis yang berkembang saat ini dalam pelaksanaan peningkatan kinerja RSUD diantaranya adalah :


53

1. Perlunya perubahan status RSUD Natuna menjadi Badan Layanan Umum Daerah Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, merupakan regulasi yang diberikan oleh Pemerintah agar di dalam pengelolaan keuangan khususnya kepada perangkat daerah yang memberi pelayanan langsung pada masyarakat termasuk rumah sakit, diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Dengan adanya pemberian fleksibilitas tersebut, diharapkan RSUD Natuna akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Belum terakreditasinya pelayanan di RSUD Natuna Proses akreditasi RSUD Natuna memerlukan waktu yang tidak singkat , selain keterbatasan sumberdaya yang ada juga karna kurang lengkapnya data-data rumah sakit untuk mendukung proses akreditasi tersebut. 3. Rendahnya kualitas tenaga medis dan penunjang medis di RSUD Natuna Kualitas SDM khususnya tenaga medis dan penunjang medis di RSUD Natuna masih sangat kurang, untuk itu diperlukan adanya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis dan penunjang medis agar pelayanan

yang

ada

dapat

ditingkatkan

sesuai

dengan

kebutuahan

masyarakat. 4. Masih kurangnya tenaga non medis Untuk menunjang kelancaran terutama dibidang administrasi, RSUD Natuna masih membutuhkan tenaga non medis yang handal dan professional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. 5. Rendahnya kualitas pelayanan medis di RSUD Natuna Rendahnya kualitas pelayanan medis berhubungan dengan rendahnya kualitas tenaga medis yang ada, untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis maka kualitas tenaga medis dan penunjang medis harus ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan.


54

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI

1. Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Natuna 2011-2016, maka visi RSUD Natuna, adalah: “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Masyarakat Kabupaten Natuna Yang Terpercaya” Diharapkan dengan terumuskannya visi RSUD Natuna, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penjelasan dari Visi RSUD Natuna Sendiri adalah:

a. Rumah Sakit Rujukan berarti : RSUD Natuna menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat Kabupaten Natuna yang tersebar pada 12 Kecamatan untuk memperoleh pelayanan ksehatan yang paripurna.

RSUD Natuna

diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang bermutu dengan SDM yang berkualitas.

b. Masyarakat berarti : Seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan RSUD termasuk staf RSUD sendiri sebagai pelanggan internal yang wajib dilayani dan memperoleh kesejahteraan yang cukup dengan bekerja di RSUD Natuna

c. Terpercaya berarti : Masyarakat Natuna memiliki rasa memiliki dan harapan yang tinggi terhadap keberadaan RSUD dan diharapkan mampu menjadi andalan dalam menyelesaikan persoalan kesehatan secara komprehensif

2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi RSUD Natuna adalah sebagai berikut :


55

a. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima, adil dan terjangkau b. Menjadikan pusat rujukan utama masyarakat Natuna c. Meningkatkan

mutu

sumberdaya

manusia

yang

berjiwa

profesional dan penuh pengabdian d. Membangun komitmen bersama antara stakeholder RSUD Natuna, Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Selain Visi dan Misi diatas RSUD Natuna juga mempunyai Motto dan Janji layanan yaitu: 1. Motto Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, RSUD Natuna memiliki Motto yang bertujuan untuk menjiwai semangat bekerja karyawan RSUD Natuna, yaitu: “Melayani Dengan Hati”

Motto tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dan menyeluruh dengan sasaran meningkatkan kepuasan pelanggan dalam hal ini adalah pasien dan keluarganya. 3. Janji Layanan Melayani pasien dan keluarga pasien dengan hati merupakan bagian dari pelayanan di RSUD Natuna. Melayani pasien dengan hati tersebut terwujud dalam janji layanan RSUD Natuna yaitu 5-S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Sabar).

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RSUD NATUNA Untuk mendukung agenda pembangunan yang

telah ditetapkan dalam RPJM

Kabupaten Natuna, Maka Rumah Sakit Umum Natuna menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : Tujuan : Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama yang dihadapi oleh RSUD Natuna.


56

Adapun tujuannya adalah:

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan (UKP) yang bermutu dan terjangkau serta seoptimal mungkin dapat menumbuhkan iklim kemitraan dengan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pada masyarakat yang membutuhkan.

b. Menjadi Rumah Sakit yang menjadi pilihan utama masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan

c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia d. Meningkatkan efisiensi anggaran Sasaran : Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh RSUD Natuna dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis RSUD Natuna Tahun 2011 – 2016 adalah: a. Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit terhadap mayarakat b. Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit sebagai fasilitas layanan kesehatan dan peran serta aktif masyarakat. c. Meningkatnya mutu sumber daya manusia tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan. d. Terlaksananya BLUD di RSUD Natuna


57

TABEL IV.1 KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 – 2016 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA KABUPATEN NATUNA VISI MISI I :

:

“Menjadi Rumah Sakit Rujukan Masyarakat Kabupaten Natuna Yang Terpercaya”

Memberikan pelayanan kesehatan yang prima, adil dan terjangkau

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE1

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan (UKP) yang bermutu dan terjangkau

Meningkatnya jenis layanan kesehatan di Rumah Sakit

    

Persentase SOP yang diterapkan Persentase SPM yang diterapkan Persentase Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase alat kesehatan/ kedokteran yang beroperasi sesuai standar Persentase penyediaan obat esensial generik atas persediaan obat di RS Meningkatnya jumlah tenaga dokter spesialis Angka kematian bayi di RS Angka kematian ibu bersalin di RS Persentase kesembuhan penderita diare di RS Persentase kesembuhan penderita Demam Berdarah di RS

     

MISI II TUJUAN

:

3

4

5

100% 100% 100% 80% 80%

100% 100% 100% 90% 90%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

90% 8 org 9 org 5 org 100 % 100%

100% 9 orang 5 org 3 org 100% 100%

100% 10 org 4 org 2 org 100% 100%

100% 11 org 2 org 1 org 100% 100%.

100% 12 org 0 org 0 org 100% 100%

Menjadikan pusat rujukan utama masyarakat Natuna SASARAN

INDIKATOR


Menjadi Rumah Sakit yang menjadi pilihan utama masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan

2

Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit sebagai fasilitas layanan kesehatan dan peran serta aktif masyarakat.

   




Ketepatan waktu pelayanan Waktu tunggu pasien untuk mendapatkan pelayanan Respon time pelayanan Kelengkapan pencatatan pelaporan Angka kesalahan dalam pelayanan

2

3

4

5

100% 10 menit

100% 10 menit

100% 10 menit

100% 10 menit

100% 10 menit

100% 90% 0%

100% 95% 0%

100% 100% 0%

100% 100% 0%

100% 100% 0%

58



MISI III

:

TUJUAN

MISI IV

TUJUAN

Meningkatnya mutu sumber daya manusia tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan.

:

0%

0%

INDIKATOR

0%

0%

 % SDM sesuai standar Rumah Sakit Type C  Kompetensi SDM sesuai dengan unit kerja masingmasing  Tersedianya pelayanan sesuai standar RS Type C yang mudah dan cepat diakses oleh pasien


2

90% 90%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

4

5

Membangun komitmen bersama antara stakeholder RSUD Natuna, Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

SASARAN

INDIKATOR


Meningkatkan efisiensi anggaran

0%

Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berjiwa profesional dan penuh pengabdian SASARAN

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia

Angka KTD dan KNC pada pasien yang menimbulkan kecacatan dan kematian

Terlaksananya BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna


 Ketersediaan dana untuk penyelenggaraan program kerja RS  Efisiensi penggunaan dana

100% 100%

2 100% 100%

3 100% 100%

4 100% 100%

5 100% 100%

59

Tabel IV.II KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI,KEBIJAKAN DAN PROGRAM TAHUN 2011 – 2016 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA KABUPATEN NATUNA VISI MISI I :

:

“Menjadi Rumah Sakit Rujukan Masyarakat Kabupaten Natuna Yang Terpercaya”

Memberikan pelayanan kesehatan yang prima, adil dan terjangkau TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

melalui

penyelenggaraan

upaya

kesehatan

(UKP)

perorangan

yang

bermutu

serta

seoptimal

menumbuhkan

dan

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas di rumah sakit Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

terjangkau

mungkin iklim

Meningkatnya jenis layanan kesehatan di Rumah Sakit

STRATEGI

KEBIJAKAN

 Menambah dokter2 magang dan spesialis di RSUD Natuna  Peningkatan Penyediaan sarana dan Prasarana Kesehatan dan Jaringan yang memadai  Penerapan SOP di Rumah Sakit  Pengadaan Obat2tan dan BHP  Pengadaan Alkes

PROGRAM

Program Pengadaan , Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

dapat

kemitraan

dengan upaya kesehatan masyarakat (UKM)

dan

dapat

dipertanggungjawabkan

pada

masyarakat yang membutuhkan.

MISI II TUJUAN

Menjadi Rumah Sakit yang menjadi pilihan utama masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan

:

Menjadikan pusat rujukan utama masyarakat Natuna SASARAN

Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit sebagai fasilitas layanan kesehatan dan peran serta aktif masyarakat.


STRATEGI

Meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan pada ruang perawatan

KEBIJAKAN

Terakreditasinya 5 pelayanan dasar RSUD Natuna

PROGRAM

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

60

Penataan manajemen sumber daya kesehatan dan pengelolaan rumah sakit yang profesional

pelanggan

MISI III

:

TUJUAN

Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berjiwa profesional dan penuh pengabdian SASARAN

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya mutu sumber daya manusia tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan.

STRATEGI

Meningkatkan Volume Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM RSUD Natuna

KEBIJAKAN

Pendidikan dan pelatihan formal bagi tenaga medis dan para medis

PROGRAM

Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia

Kursusu dan peningkatan keterampilan aparatur MISI IV

TUJUAN

Meningkatkan efisiensi anggaran

:

Pengiriman Peserta Magang Membangun komitmen bersama antara stakeholder RSUD Natuna, Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

SASARAN

Terlaksananya BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna


STRATEGI

Meningkatkan Kerjasama dengan seluruh Stakeholder Dalam pelayanan kesehatan masyarakat

KEBIJAKAN

Memberikan Pemahaman Kepada stakeholder tentang BLUD pada RSUD Natuna

PROGRAM

Program Peningkatan Pelayanan BLUD

61

Agar Visi Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dapat tercapai secara efektif dan efisien maka dalam melaksanakan misinya Rumah Sakit Umum Daerah membuat suatu perencanaan strategi. Perencanaan strategi ini berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat (customer), peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas serta disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan daerah. Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Natuna berprinsip memberikan pelayanan yang berkwalitas tinggi dengan biaya yang relatif rendah bahkan geratis, dan tetap sebagai Rumah Sakit yang berwawasan sosial, melalui sistem pembiayaan subsidi silang. Oleh karena itu Strategik pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna adalah : a. Pelaksanaan Prosedur Pelayanan Kesehatan di RSUD Natuna. b. Peningkatan sarana Medis dan Nonmedis di RSUD Natuna. c. Peningkatan Volume Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM RSUD Natuna. d. Pembangunan prasarana gedung RSUD Natuna. e. Peningkatan Kebersihan dan Keindahan RSUD Natuna. f. Pembentukan Bagian Promosi Rumah Sakit (HUMAS). g. Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) h. Penerapan Pelayanan Satu Pintu (Billing Sistem). i. Peningkatan Kerja sama dengan seluruh Stake Holder dalam pelayanan kesehatan masyarakat. j. Peningkatan jumlah dan mutu pelayanan pada Ruang Perawatan. Penyusunan rencana strategik ini dibuat untuk merealisasikan visi, dan misi Rumah Sakit, dimana dalam pembuatan suatu Perencanaan memerlukan dukungan data serta informasi yang akurat dan lengkap, sehingga suatu rencana kerja akan mempunyai arah tujuan maupun target-target yang realistis berdasarkan keadaan sebenarnya. Untuk memenuhi hal tersebut, koleksi data dan informasi sangat diperlukan dalam rangka penentuan dan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 4.3 Strategi dan Kebijakan RSUD Natuna

1. STRATEGI Agenda program yang akan disiapkan untuk menangani sasaran dan target.yang telah dirumuskan adalah : 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 3. Meningkatkan promosi kesehatan. 4. Menerapkan manajemen sumber daya kesehatan dan pengelolaan Rumah Sakit yang profesional Rencana Bisnis Strategis RSUD Natuna Tahun 2011-2016

62

5. Mengembangkan sumber daya manusia RS melalui pendidikan keahlian dan pengembangan skil bagi dokter dan paramedis 6. Meningkatkan cakupan layanan kesehatan pada semua unit pelayanan 7. Peningkatan Kerjasama dengan seluruh Stakeholder dalam pelayanan kesehatan masyarakat 2.

KEBIJAKAN

Kebijakan mengacu pada agenda pembangunan yang telah

ditetapkan dalam

RPJMD

sebagai acuan dalam pemetaan program dan kegiatan di RS Natuna yaitu : 1. Peningkatan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 3. Peningkatan promosi kesehatan 4. Penataan manajemen sumber daya kesehatan dan pengelolaan Rumah sakit yang profesional 5. Pendidikan keahlian bagi kalangan dokter dan paramedis 6. Peningkatan cakupan layanan kesehatan 7. Peningkatan pemahaman kepada seluruh Stakeholder tentang BLUD di RSUD Natuna


63

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pokok – pokok program adalah penjabaran setiap agenda/kebijakan yang telah dikaji secara mendalam sehingga jelas prioritasnya dengan uraian sebagai berikut : I. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Sasaran dari agenda ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan pada semua unit – unit pelayanan di Rumah Sakit Umum Natuna yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga diharapkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Natuna semakain meningkat. Pada akhirnya, masyarakat yang lebih sehat akan berdampak pada peningkatan kreatifitas dan produktifitas kerja. Pokok – pokok kegiatan yang akan dilakukan untuk Peningkatan Pelayanan BLUD : a. Kegiatan Pelayanan dan Kegiatan Pendukung Pelayanan II. Program Pengadaan,Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata Dalam sistem Kesehatan Nasional telah dijelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya pencapaian derajat kesehatan di indonesia

adalah

kurangnnya sarana dan infrastruktur penunjang diberbagai pusat pelayanan kesehatan. Sasaran dari agenda program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana RS yang berkualitas dan sesuai standar peralatan pelayanan di RSUD Natuna. Beberapa kegiatan yang menjadi prioritas diantaranya : a. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,kelas I,kelas II dan kelas III) b. Pengembangan ruang bayi c. Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit d. Pengadaan Obat-obatan rumah sakit e. pembangunan sarana dan prasarana pendukung RS f.

Pengadaan Ambulance/mobil jenazah

g. Pengadaan Meubeler rumah sakit h. Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) i.

Pengadaan Bahan-bahan logistic rumah sakit

j.

Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan


63

III. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana rumah sakit / Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata Agar sarana dan prasarana dan infrastruktur penunjang di berbagai pusat pelayanan kesehatan dapat terpelihara dengan baik maka ada beberapa kegiatan yang menjadi prioritas. Kegiatan yang menjadi prioritas diantaranya : a. Pemeliharaan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,kelas I,kelas II dan kelas III) b. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit c. Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi d. Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit e. Pemeliharaan rutin/ bekala alat-alat kesehatan rumah sakit f.

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit

IV. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan yang menjadi prioritas diantaranya : a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan V. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan yang menjadi prioritas diantaranya : a. Penyediaan Jasa Pelayanan Medis b. revitalisasi sistem kesehatan c. Pelatihan siaga bencana d. Penyediaan kebutuhan darah

VI. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan yang menjadi prioritas diantaranya : a. Pendidikan dan pelatihan formal b. Kursus dan Peningkatan Keterampilan Aparatur c. Pengiriman Peserta Magang (exhouse Training) VII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang menjadi prioritas diantaranya : a. Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


64

VIII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang menjadi prioritas diantaranya: a. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional b. Pengadaan Mebeleur c. Penyediaan Rumah Jabatan / dinas d. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional f.

pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

g. Pemeliharaan sistem komputerisasi IX. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang menjadi prioritas diantaranya: a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik c. Penyediaan jasa kebersihan kantor d. Penyediaan jasa administrasi keuangan e. Penyediaan alat tulis kantor f.

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan h. Penyediaan makanan dan minuman i.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

j.

Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran

k. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah l.

Penyediaan jasa keamanan kantor

X. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang menjadi prioritas diantaranya: a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


65


66

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA Kabupaten Natuna Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi

Tujuan

Indikator

Sasaran

Kode

Sasaran

Indikator

Data

Kinerja

Capaian

Program

Program dan Kegiatan

pada Tahun

(Outcome)

Awal

dan Kegiatan

Perencanaa

(out put)

n

Tah un1

Meningkatka

Terlaksananya

Ketersediaan

n

BLUD di RSUD

dana

Natuna

penyelenggara

kesehatan BLUD

an

-Kegiatan

Efisiensi

anggaran

(3)

(4) 1

untuk

(5)

0

0

2

2

33

program

kerja RS

(6)

Program peningkatan

Efisiensi

mutu

anggaran

dan

pelayanan pelayanan kegiatan

Meningkatny a

kwalitas

pendukung pelayanan

pelayanan

Program

Meningkatny

Tahu

Tahu

Tahu

n-2

n-3

n-4

n-5

pada

SKPD

Lok

akhir

Penanggu

asi

periode

ng Jawab

SKPD Rp

et (2)

Tahu

Renstra targ

(1)

Unit kerja

Kinerja

(7)

(8)

2.000.000.0 00

100 %

(9)

targe

Rp

t

targe

(10)

(11)

(12)

100%

8.000.000.0

100%

5.000.000.0

Rp

t

00

(13)

targe

Rp

t (14)

targe

(15)

(16)

100%

6.000.000.

100

10.000.000.

000

%

000

70.000.00

100

80.000.000

0

%

Rp

target

Rp

(17)

(18)

(19)

t

15.000.000.

100%

000

16.000.000.00

(20)

RSUD

0

(21)

RSU D

00

Efisiensi penggunaan dana Kerjasama dengan mitra ke tiga untuk pendanaan Meningkatka

Tersedianya

Ketersediaan

n

peralatan rumah

dan

ketersediaan

sakit

sarana

dan

prasarana RS

1

0

0

2

2

26

pengadaan,peningkata

a sarana dan

peningkatan

n

prasarana

peralatan yang

rumah sakit

beroperasi

sarana

prasarana

rumah sakit

- Pengembangan ruang

sesuai standar

bayi

Persentase

100%

pengembang

100

50.000.00

%

0

100%

60.000.00

100%

0

100%

90.000.000

100%

100.000.000

RSUD

RSU D

an ruang bayi Peningkatan pelayanan

-

Pengadaan

alat-alat

kesehatan rumah sakit

kesehatan


Persentase pengadaan

8.783.050.00 0

alat-alat

67

90%

RSUD 8,000,000,0 00

100 %

1,000,000, 000

100%

3,300,00 0,000

100 %

4,000,000,0 00

100 %

4,000,000 ,000

100%

5,000,000,00 0

RSU D

kesehatan rumah sakit -

Pengadaan

obat-

obatan rumah sakit

Persentase

9.543.075.00

pengadaan

100

10.053.00

%

0.000

90%

500.000.0

100%

8.000.000.0

100%

00

8.000.00

100

8.250.000.0

0.000

%

00

300.000.

100

300.000.000

000

%

550.000.

100

000

%

100.000.

100

000

%

650.000.0

100

00

%

550.000.

100

000

%

50.000.00

100

0

%

100%

9.600.000

100%

.000

10.000.000.00

RSUD

0

RSU D

obat-obatan rumah sakit -

Pengadaan

Persentase

ambulance/mobil

pengadaan

jenazah

ambulance /

3 unit

100%

00

400.000.0

100%

00

100%

300.000.00

100%

0

3000.000.00

RSUD

0

RSU D

mobil jenazah -

Pengadaan meubeler

Persentase

1.223.793.00

100

515.000.0

rumah sakit

meubeler

0

%

00

50.000.000

100

50.000.00

%

0

100

500.000.0

%

00

100

500.000.0

%

00

100

50.000.00

%

0

100%

500.000.0

100%

00

550.000.000

100%

600.000.00

100%

700.000.000

RSUD

0

RSU D

rumah sakit -

Pengadaan perlengkapan tangga

rumah

Persentase rumah sakit

perlengkapa n

100%

80.000.00

100%

0

100.000.000

100%

100.000.00

100%

100.000.000

RSUD

0

RSU D

rumah

(dapur,ruang

tangga

pasien,laundry,ruang

rumah sakit

tunggu dll) -

Pengadaan

bahan-

Persentase

bahan logistic rumah

pengadaan

sakit

bahan-bahan

500.000.000

100%

600.000.0

100%

00

600.000.000

100%

600.000.00

100%

600.000.000

RSUD

0

RSU D

logistic rumah sakit -

Pengadaan percetakan

Persentase

administrasi dan surat

pengadaan

menyurat rumah sakit

percetakan

500.000.000

100%

550.000.0

100%

00

550.000.000

100%

550.000.00

100%

550.000.000

RSUD

0

RSU D

administrasi dan

surat

menyurat rumah sakit -

Monitoring,evaluasi

Persentase

dan pelaporan

monitoring

50.000.000

dan pelaporan Terpeliharan

Meningkatnya

ya

pelayanan

Rumah

sakit dengan baik

rumah sakit

Terwujudnya di

sarana

dan

prasarana yang

1

0

0

2

2

27

Program, pemeliharan

Meningkatny

sarana dan prasarana

a sarana dan

rumah sakit

prasarana

sesuai


rumah sakit

68

100%

50.000.00 0

100%

50.000.000

100%

50.000.000

RSUD

RSU D

standar RS

- Pemeliharaan rutin/berkala

Peresentase rumah

sakit

300.000.000

pemeliharaa

100

300.000.0

%

00

100

50.000.00

%

0

100

136.000.0

%

00

100

350.300.0

%

00

100

100.000.0

%

00

100

443.189.0

%

00

100%

250.000.0

100%

00

200.000.

100

250.000.000

000

%

50.000.0

100

00

%

136.000.

100

000

%

350.300.

100

000

%

150.000.

100

000

%

503.638.

100

385

%

4.000.00

100

4.000.000.0

0.000

%

00

100%

250.000.00

100%

300.000.000

RSUD

0

RSU D

n rs

- Pemeliharaan

Persentase

rutin/berkala

ruang

bayi

50.000.000

pemeliharaa

100%

50.000.00

100%

0

50.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

RSUD

RSU D

n ruang bayi

- Pemeliharaan

Persentase

rutin/berkala instalasi

Pemeliharaa

pengolahan

n

limbah

rumah sakit

116.000.000

100%

157.000.0

100%

00

100.000.000

100%

200.000.00

100%

200.000.000

RSUD

0

RSU D

instalasi

pengolahan limbah rumah sakit

- Pemeliharaan

Persentase

rutin/berkala alat-alat

Pemeliharaa

kesehatan rumah sakit

n

350.300.000

100%

350.300.0

100%

00

350.300.000

100%

350.300.00

100%

350.300.000

RSUD

0

RSU D

alat-alat

kesehatan rumah sakit - Pemeliharaan

Persentase

rutin/berkala perlengkapan

100.000.000

Pemeliharaa rumah

sakit

100%

110.000.0

100%

00

200.000.000

100%

200.000.00

100%

250.000.000

RSUD

0

RSU D

n perlengkapa n

rumah

sakit Menjadi

Meningkatnya

Mutu

Rumah sakit

Jenis

pelayanan

yang menjadi

kesehatan d RS

layanan

1

0

0

2

2

23

Program

Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

kesehatan RS

Meningkatny a

Kepuasan

pelanggan

pilihan

- Evaluasi

dan

Persentase

utama

pengembangan

kepuasan

masyarakat

standar

pelanggan

dan mampu

kesehatan

pelayanan

789.088.000

100%

331.072.4

100%

82

660.932.000

100%

721.900.00

100%

7.250.000.000

RSUD

0

RSU D

memberikan pelayanan yang memuaskan Meningkatka

Meningkatkan

Maasyarakat

n

mutu pelayanan

terutama

kesehatan

RS

masyarakat

masyarakat

fasilitas layanan

Derajat

sebagai

kesehatan

miskin

1

0

0

2

2

16

Program

Upaya

Meningkatny

Kesehatan Masyarakat

a Pelayanan medis

- Penyediaan biaya jasa pelayanan medis

masyarakat

Persentase

5.350.298.61

100

4.867.098

penyediaan

4

%

.000

jasa pelayanan


69

100%

4.000.000 .000

100%

100%

4.000.000. 000

100%

4.000.000.000

RSUD

RSU D

medis - Penyediaan kebutuhan

Persentase

darah

255.995.500

penyediaan

100

255.995.50

%

0

100%

300.000.0

100%

00

400.000.

100

000

%

400.000.000

100%

400.000.00

100%

400.000.000

RSUD

0

RSU D

kebutuhan darah

Meingkatkan

Meningkatnya

Seluruh

kemampuan

mutu

karyawan dan

dan

pelayanan

staf rsud

kinerja

aparatur

1

0

0

0

Program

Peningkatan

Meningkat

2

2

5

Kapasitas

Sumberdaya

nya

Aparatur

kemampua

rumah sakit

n

dan

kinerja aparatur - Pendidikan

dan

pelatihan formal

Persentase

330.200.00

Pendidikan

0

100%

337.290.0

100%

00

337.290.0

100%

00

772.600.

100

000

%

772.600.

100

000

%

390.725.

100

000

%

998.800.000

100%

1.250.000

100%

.000

1.500.000,0

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

00

dan pelatihan formal - Kursus dan Peningkatan

Persentase

keterampilan aparatur

Peningkata

75.000.000

100%

200.300.0

100%

00

337.290.0

100%

00

998.800.000

100%

1.250.000

100%

.000

1.500.000,0 00

n Keterampil an Aparatur - Pengiriman Magang

Peserta (Exhouse

Training)

Persentase

80.000.000

Peserta

100%

100.000.0 00

100%

200.000.0 00

100%

400.000.000

100%

410.000.0 00

100%

410.000.00 0

magang (exhouse training)

Meningkatnya

Meningkatnya

Seluruh

kemampuan

disiplin aparatur

karyawan dan

dan

kinerja

aparatur

1

0

0

0

Program

Peningkatan

2

2

3

Disiplin Aparatur

Meningkat nya disiplin

staff rsud

aparatur - Pengadaan dinas

pakaian

Persentase

beserta

pengadaan

kelengkapannya

pakaiaan dinas

- Pengadaan

pakaian

Persentase

khusus

hari-hari

pengadaan

tertentu

pakaian khusus hari tertentu


70

Meningkatkan

Meningkatkan

Maasyarakat

Derajat

mutu pelayanan

terutama

kesehatan

RS

masyarakat

masyarakat

fasilitas layanan

sebagai

1

0

0

0

Program

Peningkatan

2

2

2

sarana dan prasarana

nya sarana

aparatur

dan

miskin

Meningkat

prasarana

kesehatan

aparatur

masyarakat

- Pengadaan

kendaraan

dinas/ operasional

Persentase

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

penyediaan kendaraan dinas/oper asional

- Pengadaan mebeleur

Persentase pengadaan mebeleur

- Penyediaan

rumah

jabatan atau dinas

Persentase penyediaan rumah jabatan atau dinas

- Pemeliharaan

rutin

/berkala rumah dinas

Persentase pemelihara an

rutin

/berkala rumah sakit - Pemeliharaan /berkala

rutin

Persentase

kendaraan

pemelihara

dinas/operasional

an rutin/berkal a kendaraan dinas/oper asional

Terselenggara

Lancarnya

Meningkatnya

nya

administrasi

kinerja

administrasi

perkantoran

aparatur

perkantoran

1

0

0

0

Program

2

2

1

administrasi

pelayanan

nya

perkantoran

pelayanan

rumah sakit

Meningkat

administras

dengan baik

i perkantora n - Penyediaan jasa surat menyurat

Persentase penyediaan jasa


surat

71

menyurat - Penyediaan

jasa

Persentase

komunikasi,sumberdaya

penyediaan

air dan listrik

jasa komunikasi sumberday a air dan listrik

- Penyediaan

jasa

kebersihan kantor

Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan

jasa

administrasi keuangan

Persentase penyediaan jasa administras i keuangan

- Penyediaan

alat

tulis

kantor

Persentase penyediaan alat

tulis

kantor - Penyediaan

barang

cetak dan penggandaan

Persentase penyediaan barang cetak

dan

pengganda an - Penyediaan

bahan

Persentase

bacaan dan peraturan

Penyediaan

perundang-undangan

bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

- Penyediaan dan minuman

makanan

Persentase Penyediaan makanan dan minuman


72

- Rapat-rapat koordinasi

Persentase

dan konsultasi keluar

Rapat-rapat

daerah

koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Penyediaan jasa tenaga

Persentase

pendukung administrasi

Penyediaan

/teknis perkantoran

jasa tenaga pendukung administras i

/teknis

perkantora n - Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Persentase Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

- Penyediaan

jasa

keamanan kantor

Persentase Penyediaan jasa keamanan kantor

Terwujudnya

Lancarnya

Laporan

system

system

keuangan dan

pelaporan dan

laporan

kinerja RSUD

capaian kinerja

capaian kinerja

dan keuangan

dan keuangan

1

0

0

0

Program

peningkatan

2

2

6

pengembangan system

nya system

pelaporan

pelaporan

capaian

kinerja dan keuangan

Meningkat

capaian kinerja dan keuangan

-

Penyusunan capaian

laporan

kinerja

dan

Persentase Penyusuna

ikhtisar realisasi kinerja

n

SKPD

capaian

laporan

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


73


74

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja RSUD Natuna yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : Misi 3 : Meningkatkan Kwalitas Sumber Daya Manusia Sasaran : Meningkatnya kualitas Pelayanan kesehatan Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indikator kinerja yang mengacu pada sasaran tersebut yaitu: a. Persentase SOP yang diterapkan b. Persentase SPM yang diterapkan c. Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti d. Indeks kepuasan masyarakat e. Meningkatnya alat kesehatan/ kedokteran yang beroperasi sesuai standar f.

Meningkatnya penyediaan obat esensial generik atas persediaan obat di RS

g. Meningkatnya jumlah tenaga dokter spesialis h. Menurunnya jumlah angka kematian bayi di RS i.

Menurunnya jumlah angka kematian ibu bersalin di RS

j.

Meningkatnya jumlah angka kesembuhan penderita diare di RS

k. Meningkatnya jumlah angka kesembuhan penderita Demam Berdarah di RS


70

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

(1)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Indikator

(2) a. Persentase SOP

SPM

Tahun 1 (4)

Tahun 2 (5)

Tahun 3 (6)

Tahun 4 (7)

Tahun 5 (8)

(9)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

yang

diterapkan c. Persentase

Tahun 0 (3) yang

diterapkan b. Persentase

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Jumlah

Pengaduan yang ditindak lanjuti

d. Persentase alat kesehatan/ kedokteran

yang

beroperasi sesuai standar


71

e. Persentase

penyediaan

obat esensial generik atas

90%

100%

100%

100%

100%

1000%

100%

8 org

9 org

10 org

11 org

12 org

13 org

14 org

9 org

5 org

4 org

3 org

2 org

1 org

0 org

5 org

4 org

3 org

2 org

1 org

0 org

0 org

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

persediaan obat di RS

f.

Meningkatnya

jumlah

tenaga dokter spesialis

g. Angka kematian bayi di RS h. Angka

kematian

ibu

bersalin di RS i.

Persentase kesembuhan

angka penderita

diare di RS j.

Persentase kesembuhan

angka penderita

Demam Berdarah di RS


72

Selain indikator – indikator SKPD yang mendukung Visi, Misi RPJMD Kabupaten Natuna ada juga Indikator – indiKator lain yang secara bersamaan mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Natuna. Indikator – indikator tersebut adalah :

Target Perspektif

Indikator 2011

SDM

1. % SDM sesuai standar Rumah Sakit Type C

2012

2013

2014

2015

90%

100%

100%

100%

100%

100%

2.Kompetensi SDM sesuai dengan unit kerja masing- 90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4. Kesejahteraan Karyawan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1. Ketepatan waktu pelayanan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Waktu tunggu pasien untuk mendapatkan pelayanan

10 menit

10 menit

10 menit

10 menit

10 menit

Sesuai SPM

3. Respon time pelayanan

10 menit

10 menit

10 menit

10 menit

10 menit

Sesuai SPM

4. Kejadian infeksi nokosomial

0%

0%

0%

0%

0%

Sesuai SPM

5. Kelengkapan pencatatan pelaporan

90%

95%

100%

100%

100%

100%

masing 3.Tersedianya pelayanan sesuai standar RS Type C yang mudah dan cepat diakses oleh pasien

Proses Pelayanan


73

Target Perspektif

Indikator 2011

2012

2013

2014

2015

6. Angka kesalahan dalam pelayanan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

7. Angka KTD dan KNC pada pasien yang menimbulkan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

8. Pengelolaan limbah RS

100%

100%

100%

100%

100%

Sesuai SPM

9. Pemeliharaan dan kalibrasi alat medis

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kepuasan Pengguna

1. Kepuasan pelanggan internal dan eksternal

100%

100%

100%

100%

100%

Sesuai SPM

Keuangan

1. Ketersediaan dana untuk penyelenggaraan program 100%

100%

100%

100%

100%

100%

kecacatan dan kematian

kerja RS

2. Efisiensi penggunaan dana

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3. Kerjasama dengan mitra kerja untuk pendanaan

100%

100%

100%

100%

100%

100%


74

BAB VII PENUTUP Renstra SKPD RSUM merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten 2011-2016 dengan menyesuaikan agenda program kabupaten berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Renstra dimaksud disusun dan ditetapkan untuk menjawab dan memfokuskan upaya RSUD Natuna menghadapi tantangan pembangunan kesehatan yang semakin kompleks, berlangsung pesat dan tidak menentu. Penyusunan Renstra SKPD RSUD Natuna tahun 2011 – 2016 adalah membuat suatu dokumen

perencanaan

pembangunan

yang

merupakan

arahan

/strategi

pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan

serta

memberikan

arahan

mengenai

kebijakan

umum

dan

program

pembangunan daerah selama lima tahun kedepan. Dengan demikian, maka diharapkan

Renstra

ini menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan

rencana kerja tahunan SKPD. Penyusunan Renstra SKPD RSUD Natunaf ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapainya sedapat mungkin dapat diukur dan juga diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LAKIP SKPD.


75

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA Kabupaten Natuna Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

-1

-2

-3

Program dan Kegiatan

Kode

-5

-4

Meningkatkan Efisiensi anggaran Terlaksananya BLUD di RSUD Ketersediaan dana untuk 1 Natuna penyelenggaraan program kerja RS

2

2

33

Indikator Kinerja Program Data Capaian pada (Outcome) dan Tahun Awal Kegiatan (out put) Perencanaan -6

Tahun-1

-7

Tahun-2

target

Rp

target

-8

-9

-10

Program Efisiensi anggaran peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

Tahun-3 Rp

target

-11

-12

8.192.400.000

Tahun-4 Rp

target

-13

-14

58000000000

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun-5 Rp

target

-15

-16

7.000.000.000

Rp

target

Rp

-17

-18

-19

Unit kerja SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

-20

-21

8.000.000.000

Efisiensi penggunaan dana

Kerjasama dengan mitra ke tiga untuk pendanaan

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana RS

Tersedianya peralatan rumah Ketersediaan dan 1 sakit peningkatan peralatan yang beroperasi sesuai standar

2

2

26

-Kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan

Meningkatnya kwalitas pelayanan

2.000.000.000

Program pengadaan,peningka tan sarana prasarana rumah sakit

Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit

100%

8.192.400.000

pelayanan

592.834.000 90%

7.592.790.000

100 %

9.215.514.000

- Pengadaan alat- Persentase alat kesehatan pengadaan alatrumah sakit (DAK alat kesehatan RS bidang kesehatan)

- Pengadaan obat- Persentase obatan rumah sakit pengadaan obatobatan rumah sakit

5.661.719.800 100%

-pembangunan sarana dan prasarana pendukung RS

100% 618.945.000

100 %

100 %

100 %

5.146.815.000 100%

5.975.300.000

2.323.736.500

1.328.719.000

2.040.453.000

100%

19.225.000.000

1.128.871.000

3.787.075.000 100%

7.000.000.000

100%

8.400.000.000

100 %

1.200.000.000

100%

8.000.000.000 RSUD

RSUD

100%

7.200.000.000 RSUD

RSUD

13.250.000.000 RSUD

RSUD

32.800.000.000

1.600.000.000

8.025.000.000 100%

8.000.000.000

15.000.000.000

12.000.000.000 100%

4.500.000.000

2.500.000.000

-

300.000.000 100%

RSUD

RSUD

-

500.000.000 100%

500.000.000 RSUD

RSUD

/

Pengadaan Persentase meubeler rumah meubeler rumah sakit sakit


100%

0

Pengadaan alat- Persentase alat kesehatan rumah pengadaan alatalat kesehatan sakit rumah sakit

Pengadaan Persentase pengadaan ambulance/mobil ambulance jenazah mobil jenazah

58000000000

9.763.569.000

- Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,kelas I,kelas II dan kelas III)

Peningkatan kesehatan

100%

205.196.750 100%

66

Terpeliharanya Rumah sakit dengan baik

Meningkatnya pelayanan di rumah sakit

Terwujudnya sarana dan prasarana yang sesuai standar RS

1

2

2

27

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dll) Program, pemeliharan sarana dan prasarana rumah sakit - Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Persentase perlengkapan rumah tangga rumah sakit

Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit Peresentase pemeliharaan rs

Persentase Pemeliharaan instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pemeliharaan Persentase rutin/berkala alat- Pemeliharaan alatkesehatan alat kesehatan rumah alat rumah sakit sakit Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit Menjadi Rumah sakit yang Meningkatnya Jenis layanan Mutu pelayanan kesehatan 1 menjadi pilihan utama kesehatan d RS RS masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan

2

Meningkatkan Derajat kesehatan Meningkatkan mutu pelayanan Maasyarakat terutama 1 masyarakat RS sebagai fasilitas layanan masyarakat miskin kesehatan masyarakat

2

2

23

-

Persentase Pemeliharaan perlengkapan rumah sakit

868.260.000

200.000.000

16

300.000.000

1.130.000.000

100% 200.000.000

100%

300.000.000

RSUD

300.000.000 RSUD

RSUD

1.650.000.000

100%

500.000.000

100%

242.800.000 100%

144.560.000

100%

230.000.000 100%

350.000.000 100%

250.000.000 RSUD

RSUD

100%

350.300.000 100%

625.090.000 100%

523.700.000

100%

600.000.000 100%

600.000.000 100%

500.000.000 RSUD

RSUD

200.000.000 100%

250.000.000 RSUD

RSUD

900.000.000 RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

RSUD

308.520.000 100%

253.283.000 100%

699.760.000 100%

529.260.000

100%

Upaya Meningkatnya Pelayanan medis

- Penyediaan biaya Persentase jasa pelayanan medis penyediaan jasa pelayanan medis Peningkatan Persentase Kesehatan Terselenggaranya Masyarakat bantuan pel. Kes. Bagi masy. Natuna

200.000.000 RSUD

136.000.000 100%

Program Standarisasi Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kepuasan pelanggan

Program Kesehatan Masyarakat

500.000.000 100%

90.000.000 100%

Evaluasi dan Persentase kepuasan pengembangan standar pelayanan pelanggan kesehatan 2

100%

100%

800.000.000

1.100.000.000

800.000.000 100%

1.100.000.000 100%

7.650.000.000

1.606.400.000 100%

2.400.000.000 100%

333.063.000

- 100%

6600000000

280833000

- revitalisasi sistem kesehatan

7.000.000.000

9.700.000.000

-

100%

9.000.000.000

7.000.000.000

241.450.000

100%

300.000.000 100%

300.000.000 100%

500.000.000

250.171.500

100%

350.000.000 100%

400.000.000 100%

350.000.000 RSUD

2.576.321.000 100%

- Pelatihan siaga bencana Penyediaan Persentase penyediaan kebutuhan darah kebutuhan darah

151.355.250 100%

333.063.000 100%

Rencana Bisnis Strategis RSUD Natuna Tahun 2011-2016 Meingkatkan kemampuan dan Meningkatnya mutu pelayanan Seluruh karyawan dan staf 1 kinerja aparatur rumah sakit rsud

67 2

2

5

Program Meningkatnya Peningkatan kemampuan dan Kapasitas kinerja aparatur Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Persentase Pendidikan dan pelatihan formal pelatihan formal Kursus dan Persentase Peningkatan Peningkatan Keterampilan keterampilan Aparatur aparatur Pengiriman Persentase Peserta Magang Peserta magang (exhouse training) (Exhouse Training)

1.394.625.000

292.850.000 100%

144.152.000 100%

75.000.000 100%

152.750.000 100%

313.932.500 100%

452.265.000 100%

2.700.000.000

560.000.000 100%

1.500.000.000 100%

1.000.000.000 RSUD

RSUD

381.875.000

100%

534.625.000 100%

500.000.000 100%

500.000.000 RSUD

RSUD

390.725.000

100%

300.000.000 100%

700.000.000 100%

1.000.000.000 RSUD

RSUD

Meningkatnya kemampuan dan Meningkatnya disiplin aparatur Seluruh karyawan dan staff 1 kinerja aparatur rsud

2

2

3

Program Meningkatnya Peningkatan Disiplin disiplin aparatur Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

Meningkatkan Derajat kesehatan Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat RS sebagai fasilitas layanan kesehatan masyarakat

Maasyarakat terutama masyarakat miskin

1

2

2

2

315.903.000

Persentase pengadaan pakaiaan dinas

Persentase pengadaan pakaian khusus hari tertentu Program Meningkatnya Peningkatan sarana sarana dan dan prasarana prasarana aparatur aparatur

2

1

150.000.000

700.000.000 100%

45.000.000 100%

Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

20.000.000 100%

-Pemeliharaan sistem komputerisasi 2

100%

Pengadaan Persentase pengadaan mebeleur mebeleur

pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

1

135.380.000

500.000.000 100%

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya kinerja aparatur rumah sakit

190.000.000 RSUD

Pengadaan Persentase kendaraan dinas/ penyediaan kendaraan operasional dinas/operasional

114.000.000 100%

Pemeliharaan rutin terpeliharanya berkala gedung gedung kantor kantor

Lancarnya administrasi perkantoran

100%

3.513.000.000

- Penyediaan rumah Persentase penyediaan rumah jabatan / dinas jabatan atau dinas

Terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik

180.523.000

Program pelayanan Meningkatnya administrasi pelayanan perkantoran administrasi perkantoran - Penyediaan jasa Persentase penyediaan jasa surat menyurat surat menyurat - Penyediaan jasa Persentase komunikasi,sumberd penyediaan jasa komunikasi aya air dan listrik sumberdaya air dan listrik

104.000.000 100%

473.000.000 100%

1.029.694.000 100%

1.097.644.000 100%

57.120.000 100%

981.355.000 100%

75.000.000 100%

74.000.000 100%

39.000.000 100%

1.211.000.000 100%

1.017.360.000 100%

3.720.000.000

500.000.000 RSUD

RSUD

700.000.000 100%

200.000.000 RSUD

RSUD

500000000

120.000.000 100%

120.000.000 100%

180.000.000 RSUD

RSUD

RSUD

120.000.000

100%

200.000.000

100%

473.000.000

100%

543.000.000 100%

600.000.000 100%

600.000.000 RSUD

1.050.000.000

100%

1.050.000.000 100%

1.200.000.000 100%

1.200.000.000 RSUD

666.650.000

100%

600.000.000 100%

600.000.000 100%

600.000.000 RSUD

RSUD

16.698.000.000

7.200.000 100%

RSUD

19.700.000.000

58.000.000

100%

58.000.000 100%

200.000.000 100%

200.000.000 RSUD

RSUD

1.552.200.000

100%

1.400.000.000 100%

1.800.000.000 100%

2.000.000.000 RSUD

RSUD


68 - Penyediaan jasa Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor kebersihan kantor - Penyediaan jasa Persentase penyediaan administrasi administrasi keuangan keuangan - Penyediaan alat Persentase penyediaan tulis kantor tulis kantor Penyediaan Persentase barang cetak dan penyediaan barang cetak penggandaan penggandaan Penyediaan Persentase peralatan dan Penyediaan perlengkapan peralatan kantor perlengkapan kantor

549.350.000 100%

840.550.000 100%

1.416.449.000 100%

1.480.699.000

100%

1.600.000.000 100%

2.000.000.000 100%

2.000.000.000 RSUD

RSUD

300.000.000 100%

400.000.000 100%

300.000.000 RSUD

RSUD

jasa

45.000.000 100%

45.000.000 100%

130.561.000 100%

90.000.000

100%

130.000.000 100%

200.000.000 100%

200.000.000 RSUD

RSUD

40.800.000 100%

150.400.000 100%

507.700.000 100%

536.000.000

100%

500.000.000 100%

500.000.000 100%

500.000.000 RSUD

RSUD

90%

600.000.000

alat

dan

dan

- Penyediaan bahan Persentase bacaan dan Penyediaan bahan dan peraturan perundang- bacaan peraturan undangan perundangundangan Penyediaan Persentase makanan dan Penyediaan makanan dan minuman minuman Rapat-rapat Persentase Rapatkoordinasi dan rapat koordinasi konsultasi konsultasi keluar dan keluar daerah daerah - Penyediaan jasa Persentase tenaga pendukung Penyediaan jasa administrasi /teknis tenaga pendukung administrasi perkantoran /teknis perkantoran Persentase Rapatrapat koordinasi dalam daerah Persentase Penyediaan jasa keamanan kantor Program Meningkatnya peningkatan system pelaporan pengembangan capaian kinerja system pelaporan dan keuangan capaian kinerja dan keuangan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah - Penyediaan jasa keamanan kantor

Terwujudnya system pelaporan Lancarnya system laporan Laporan keuangan dan capaian kinerja dan capaian kinerja dan keuangan kinerja RSUD keuangan

dan 1

2

2

6

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Persentase Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.200.000 100%

7.200.000 100%

55.200.000 100%

55.200.000

100%

50.000.000 100%

50.000.000 100%

50.000.000 RSUD

RSUD

615.000.000 100%

570.500.000 100%

879.380.400 100%

857.500.000

100%

860.000.000 100%

900.000.000 100%

900.000.000 RSUD

RSUD

250.000.000 100%

279.050.000 100%

404.100.000 100%

522.750.000

100%

600.000.000 100%

750.000.000 100%

750.000.000 RSUD

RSUD

3.974.600.000 100%

5.235.000.000 100%

8.627.200.000 100%

8.454.760.000

100%

9.500.000.000 100%

10.000.000.000 100%

10.000.000.000 RSUD

RSUD

54.000.000 100%

117.819.750 100%

117.819.750 100%

79.321.500

100%

100.000.000 100%

100.000.000 100%

130.000.000 RSUD

RSUD

991.000.000

100%

1.000.000.000 100%

1.000.000.000 100%

1.000.000.000 RSUD

RSUD

100.000.000 RSUD

RSUD

499.750.000 100%

1.015.379.000 100%

100.000.000

100.000.000

100.000.000 100%

100.000.000 100%

69

DAFTAR ISI. Halaman PENGANTAR. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dantujuan Sistematika Penulisan 3

Recommend Documents