BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispenda Tahun 2012 Berdasarkan Perda No 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada tahun 2011 Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor kembali menjadi SKPD tersendiri setelah “berpisah” dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Konsekuensi dari berubahnya SKPD ini menuntut Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan pecahan dari DPPKAD untuk membuat Rencana Strategis tahun 2011-2014. Menurut rencana strategis yang telah disusun dan berdasarkan RPJMD Kota Bogor, maka program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor ada lima program yaitu,adalah sbb: 1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah . Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2012 menurut Renstra Dinas Pendapatan Daerah 2011-2014 adalah : 1. Tercapainya target dan pengamanan semua jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Persentase realisasi PAD 100%
-
Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah 19,4%
-
Persentase Penambahan wajib pajak 10%
2. Menurunnya tunggakan piutang pajak daerah : Persentase piutang pajak daerah terhadap realisasi pajak daerah 3% 3. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas SDM aparatur : -
Jumlah pegawai yang melakukan penambahan wawasan di bidang pajak daerah 20 orang
-
Persentase pegawai yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan 80% 4
-
Terpenuhinya gaji PNS, insentif pemungutan pajak dan jasa TKK 100%.
4. Tersedianya sarana kerja sesuai kebutuhan : -
Persentase ketersediaan teknologi informasi dalam pelayanan pendapatan daerah 100%
-
Jumlah kendaraan operasional dalam keadaan baik; Mobil 10 Motor 35
-
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar kinerja dinas 100%
5. Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas 100%: -
Laporan Keuangan
-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
-
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Realisasi capaian program dan kegiatan sampai tahun 2012 adalah sbb :
1. Tercapainya target dan pengamanan semua jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase realisasi PAD 22,16% -
Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah 22,16%
-
Persentase Penambahan wajib pajak 6,85%
2. Menurunnya tunggakan piutang pajak daerah : Persentase piutang pajak daerah terhadap realisasi pajak daerah 0,4% 3. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas SDM aparatur : -
Jumlah pegawai yang melakukan penambahan wawasan di bidang pajak daerah 74 orang
-
Persentase pegawai yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan 87,5%
-
Terpenuhinya gaji PNS, insentif pemungutan pajak dan jasa TKK 100%
4. Tersedianya sarana kerja sesuai kebutuhan : -
Persentase ketersediaan teknologi informasi dalam pelayanan pendapatan daerah 100%
-
Jumlah kendaraan operasional dalam keadaan baik; Mobil 11 Motor 36
-
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar kinerja dinas 100%
5. Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas 100%: -
Laporan Keuangan
-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 5
-
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
-
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditentukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) yaitu rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD dan peningkatan PAD, pada tahun 2012 realisasi PAD sebesar 119,14% naik dibangingkan tahun 2011 yang hanya 113,58%%. Begitu juga dengan Peningkatan PAD, pada tahun 2012 realisasi PAD sebesar Rp 300.572.642.613 atau naik 23,32% dibanding tahun 2011 sebesar Rp 227.650.064.392. Kenaikan yang cukup besar ini tidak terlepas dari kontribusi BPHTB dan pajak air tanah yang menjadi pajak daerah sejak tahun 2011. Pada tahun 2011, BPHTB merupakan primadona dengan pencapaian target 133,05% (Rp 105.105.574.292) dan pajak air tanah menyumbang PAD sebesar Rp 6.019.315.415 (120,39%).
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Visi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bogor ialah ”menjadi lembaga yang amanah dalam menghimpun dan meningkatkan pendapatan daerah ”. Dalam rangka mencapai Visi, telah ditetapkan 3 (tiga) Misi. Misi Kesatu meningkatkan pendapatan daerah melalui sistem informasi yang handal, penghimpunan, dan pelayanan prima Pendapatan Asli Daerah (PAD); Misi Kedua mendorong partisipasi rmasyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajibannya alam membayar pajak ; Misi Ketiga meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga dibidang pajak daerah dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Untuk melaksanakan misi-misi tersebut, telah dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran startegis yang akan dicapai tiap tahun. Dalam Renstra Dispenda tahun 2011-2014, telah dirumuskan berbagai sasaran berikut Indikator Kinerja dan targetnya yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi dan tujuan. Pada tahun 2012 target indikator sasaran strategis Renstra pada umumnya telah tercapai dengan baik. Namun demikian dalam mencapai sasaran tersebut masih terdapat beberapa kendala, antara lain kurangnya pemahaman pegawai mengenai perpajakan. 6
Oleh karena itu penambahan pengetahuan dan wawasan pegawai harus terus ditingkatkan sesuai dengan misi ketiga dari Renstra Dispenda. Penambahan pengetahuan dan wawasan ini tidak hanya untuk aparat, yang lebih penting untuk wajib pajak (WP) sendiri guna mendukung misi kedua yaitu mendorong atau meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sehingga pada akhirnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai. Sosialisasi baik langsung maupun melaui brosur, leaflet,dan media harus terus ditingkatkan. Pada tahun 2012 pencapaian PAD Kota Bogor telah melampaui target, dari target PAD sebesar Rp 252.280.722.686, telah terealisasi Rp 300.572.642.613 (119,14%). Pajak Daerah masih merupakan primadona PAD dengan pencapaian Rp 224.748.447.192 atau 74,72% dari PAD. Dari 8 Pajak Daerah yang sudah diberlakukan, walaupun baru masuk menjadi pajak daerah pada tahun 2012, BPHTB merupakan primadona
dengan pencapaian target
133,05%
(Rp
105.105.574.292). Walaupun PAD telah melampaui target, jika dilihat dari persentase PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, ketergantungan terhadap dana dari perimbangan dari pusat masih tinggi. Pada tahun 2012 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah 22,16 % atau naik 3,2% dari tahun 2010. Tantangan ke depan menuntut seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kompetensinya dan pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak harus terus ditingkatkan. Apalagi Kota Bogor telah mencanangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi pajak Daerah pada tahun 2013 sesuai dengan UndangUndang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, dimana PBB paling lambat menjadi Pajak Daerah pada tahun 2014 karena potensi penerimaan PAD yang cukup tinggi dari PAD bila telah menjadi pajak daerah. Selama ini pembagian persentase PBB ketika masih merupakan pajak pusat sebesar 16,2% untuk propinsi; 64,8% untuk kabupaten/kota, 9% untuk biaya pemungutan (7,02% untuk Kab/Kota), 6,5% dibagi secara merata ke Kab/Kota dan 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada Kabupaten/Kota yang melampaui target penerimaan. Artinya dari bagi hasil PBB ke Kab/Kota selama ini porsi yang diterima tidak lebih dari 80% saja. Banyaknya objek pajak (OP) PBB P2 sekitar 240.000 OP menjadi salah satu potensi permasalahan baik dari sisi administrasi pengelolaan maupun proses 7
pemungutannya. Oleh karena itu hal ini agar menjadi perhatian serius semua aparat Dispenda Kota Bogor dalam mengelolanya.
2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program/Kegiatan
SKPD
bisa
diusulkan
dari
masyarakat
melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan bisa diusulkan SKPD kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) melaui forum SKPD. Dari 28 Kegiatan di Dinas Pendapatan Daerah tahun 2012 sebagian besar merupakan usulan SKPD dengan melihat prioritas, urgensitas dan permasalahan yang ada untuk mencapai tujuan dan visi utama SKPD yaitu meningkatkan pendapatan daerah. Sehubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) menjadi pajak daerah di Kota Bogor pada tahun 2013, ada beberapa kegiatan pada tahun 2012 yang merupakan kegiatan persiapan masuknya PBB P2 ini yaitu : 1. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah (Rp 305.912.500) 2. Penyiapan Regulasi dalam rangka implementasi PBB menjadi pajak daerah (Rp 349.912.500) 3. Pengadaan hardware dan software dalam rangka PBB menjadi pajak daerah (Rp 1.788.612.500) Selain daripada pekerjaan penataan penataan kantor dan ruangan untuk pelayanan pajak daerah senilai Rp. 701.850.000,- pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala inventaris kantor.
8
9
