BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan kampus. Untuk menjawab tuntutan tersebut, perguruan tinggi harus melakukan berbagai cara dalam usaha meningkatkan kualitas tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). Melalui praktik ini seorang mahasiswa dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah. Serta dapat mengembangkan semua keterampilan yang dimiliki pada instansi-instansi pemerintah maupun perusahaan swasta tempat mahasiswa tersebut melakukan praktik. Agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana situasi dunia kerja yang sebenarnya dan siap menjadi tenaga baru yang terampil dan professional. Pajak merupakan salah satu pemasukan Negara yang terbesar, hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa penerimaan Negara dari sector pajak yang menjadi primadona, sejak penerimaan Negara dari sektor migas lainnya merosot di pasar internasional. Pajak merupakan alternative bagi pemerintah
untuk
meningkatkan
penerimaannya
sebagaimana
yang
telah
direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
Universitas Sumatera Utara
Sehingga untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan upaya yaitu melalui ekstensifikasi pajak (usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor penunjang dari luar) dan intensifikasi pajak (usaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor dari dalam), dan perlunya asas keadilan dan kepastian hukum bagi para pembayar pajak. Masalah pajak merupakan masalah yang dihadapi pihak pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak dengan rakyat sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak. ketergantungan.
Masing-masing
Tentang
besarnya
pihak beban
memiliki pajak,
kepentingan masyarakat
dan
saling
wajib
pajak
mengharapkan adanya pemungutan pajak yang adil, artinya besar pajak yang terutang sesuai kemampuan wajib pajak, sedangkan harapan pemerintah sebagai pemungut pajak, mengharapkan adanya pelunasan pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penerimaan pajak oleh Negara salah satunya diperoleh dari Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima/diperoleh seseorang atau badan dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Adanya peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana yang terutang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 10 Tahun 1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun pajak melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Universitas Sumatera Utara
Negeri (WPDN) sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. (Mardiasmo; 137). Pajak Penghasilan sangat menentukan peningkatan penerimaan pajak, karena dianggap memiliki peranan dan dapat memberikan sumber penerimaan yang bersifat elastis khususnya pada karyawan/pegawai tetap di sebuah instansi atau perusahaan. Para pegawai tetap tidak dapat mengelak untuk tidak membayar pajak karena data berupa penghasilan lengkap ada pada badan selaku pemberi kerja. Pajak Penghasilan dapat dilihat dari 2 (dua) subjek pajak yang berbeda yakni Orang Pribadi dan Badan. Pajak Penghasilan Badan umumnya lebih mudah teridentifikasi serta pemungutan pajak atas Badan jauh lebih optimal daripada Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini disebabkan adanya institusi finansial tanpa adanyainformasi transaksi finansial dari tiap orang. 1. Wajib Pajak, Objek Pajak, dan Pemotong Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 1.1. Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 a. Pejabat Negara b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) c. Pegawai d. Pegawai Tetap e. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) f. Tenaga Lepas
Universitas Sumatera Utara
g. Penerima Pensiun h. Penerima Honorarium\ i. Penerima Upah (Mardiamo,2008; 158)
1.2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Objek Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan anggota komisaris atau anggota pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Mardiasmo, 2008; 160) 1.3. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 a. Pemberi kerja yang terdiri dari Orang Pribadi dan/atau Badan. b. Bendaharawan pemerintah pusat maupun daerah (menyangkut Pegawai Negeri). c. Dana Pensiun PT. Jamsostek, PT. Taspen. d. Perusahaan Badan, Bentuk Usaha Tetap. (Mardiasmo, 2008; 164)
Universitas Sumatera Utara
Namun dalam kenyataannya kendala-kendala masih muncul terutama akibat informasi yang diberikan dalam bentuk buku panduan perpajakan dan pembaca tidak selamanya mengerti, dimana pihak perusahaan atau disebut juga juga sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 masih salah dalam melakukan perhitungan sehingga tidak jarang para pegawainya merasa dirugikan. Dengan demikian hal tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mempelajari, memahami, dan mendalami bagaimana sebenarnya sistem perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam, dan karena pada saat ini pajak merupakan bahan/topik pembicaraan yang sangat penting untuk dibahas dan dipelajari oleh siapa saja dalam pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil sebuah judul : “SISTEM
PERHITUNGAN
DAN
PEMOTONGAN
PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA LUBUK PAKAM TAHUN 2011”
B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang dilakukan adalah salah satu persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa perpajakan dalam menyelesaikan pendidikan Progra Studi Diploma III Administrasi Perpajakan
Universitas Sumatera Utara
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU). Adapun tujuan penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) antara lain : 1.1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran pemotong pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji PNS pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam. 1.2. Untuk
mengetahui
sistem
pemotongan
dan
perhitungan
Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam 1.3. Untuk mengetahui subjek dan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam. 1.4. Untuk mengetahui tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam. 1.5. Untuk mengetahui dampak-dampak atas prosedur yang digunakan dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). 1.6. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh bendaharawan dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai
Universitas Sumatera Utara
Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam. 2. Manfaat Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 2.1. Bagi Mahasiswa Peserta Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) a. Mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh selama perkuliahan. b. Menciptakan dan menumbuhkembangkan sikap profesionalisme, integritas, tanggung jawab, inovatif, etos kerja yang tinggi serta kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya. c. Memotivasi mahasiswa untuk beraktivitas secara efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan. d. Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah 2.2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam a. Sarana perwujudan tanggung jawab sosial (social responsibility) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam terhadap masyarakat khususnya di bidang pendidikan. b. Sarana bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam untuk menerima saran maupun kritik yang bersifat membangun,
Universitas Sumatera Utara
yang menjadi sumber masukan (input) untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. c. Sarana menciptakan hubungan positif antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam dengan lembaga pendidikan khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) 2.3. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara a. Sarana menjalin hubungan baik antara pihak Universitas dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam. b. Menjadi masukan penyempurnaan kurikulum dan sistem pendidikan untuk masa yang akan datang.
C. Uraian Teoritis 1. Defenisi dan Fungsi Pajak 1.1. Defenisi Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH di dalam buku Dasar-Dasar
Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990), pajak di defenisikan sebagai iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan
Universitas Sumatera Utara
yang di gunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2008; 2) Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
1.2. Fungsi Pajak a. Fungsi Budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. b. Fungsi Regulerend, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Mardiasmo,2008;2) 2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 2.1. Defenisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri. ( PER-31/PJ/2009)
Universitas Sumatera Utara
2.2. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 a. Pemberi kerja yang terdiri dari Orang Pribadi dan Badan. b. Bendahara Pemerintah baik pusat maupun derah. c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT.Taspen, PT. ASABRI. d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi subjek pajak luar negeri, dan peserta pendidikan, pelatihan dan magang. e. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. f. Penyelenggara kegiatan. 2.3. Penerimaan Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 a. Pegawai tetap. b. Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola
proyek,
peserta
perlombaan,
petugas
dinas
luar
asuransi),distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenisnya. c. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua. d. Penerima honorarium. e. Penerima upah. f. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai). g. Peserta kegiatan.
Universitas Sumatera Utara
2.4. Penerapan Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua/Tunjangan Hari Tua (THT) (kecuali iuran Tabungan Hari Tua/THT pegawai negeri sipil/anggota ABRI/Pejabat Negara), dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 2.5. Pengertian Biaya Jabatan dan Besarnya Tarif Biaya Jabatan Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan, mulai (1 Januari 2009). 2.6. Besarnya PTKP untuk pegawai tetap mulai (1 Januari 2009) a. Untuk diri pegawai : Setahun
= Rp. 15.840.000,00
Sebulan
= Rp. 1.320.000,00
b. Tambahan untuk pegawai yang kawin : Setahun
= Rp. 1.320.000,00
Sebulan
= Rp.
110.000,00
c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang setiap keluarganya Rp. 1.320.000,00. 2.7. Tarif yang digunakan mulai (1 Januari 2009) a. Sampai dengan Rp. 50.000.000,00
= 5%
Universitas Sumatera Utara
b. Diatas Rp. 50.000.000,00 - Rp. 250.000.000,00
= 15%
c. Diatas Rp. 250.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00
= 25%
d. Diatas Rp. 500.000.000,00
= 30%
D. Ruang Lingkup Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam adalah sebagai berikut : Prosedur pengenaan Pajak Penghasilan khususnya PPh Pasal 21 atas pegawai yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah menurut UU No. 36 Tahun 2008 meliputi pemotongan dan pemungutan pajak terutangnya.
E. Metode Praktek Kerja Lapangan Mandiri 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini, penulis menentukan tempat pelaksanaan (objek) Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), kemudian dilanjutkan dengan pembuatan proposal dan surat pengantar Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), serta konsultasi dengan dosen pembimbing. 2. Studi Literatur Pengumpulan data-data yang menyangkut masalah yang akan dibahas melalui buku-buku ilmiah atau sumber-sumber bacaan lainnya, Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak dan bahan-bahan
Universitas Sumatera Utara
lainnya yang berhubungan dengan objek pembahasan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam. 3. Observasi Lapangan Pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data-data yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Lubuk Pakam yang bersangkutan mengenai sistem perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). 4. Pengumpulan Data Penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan mengenai sistem pemotongan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui: 4.1. Penelitian kepustakaan (Library Research) Penelitian kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, maupun literature yang ada mengenai sistem pemotongan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai. 4.2. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian Lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan (KPP Pratama Lubuk Pakam).
5. Analisis Data dan Evaluasi Analisa data adalah uraian tentang data-data yang dikumpulkan. Teknik analisa dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu teknik analisis yang
Universitas Sumatera Utara
berlandaskan pada pemikiran atau teori yang telah ada serta menjelaskannya dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan dalam penelitian terungkap secara jelas dan objektif.
F. Metode Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 1. Observasi Lapangan Pengumpulan data tentang peranan pemeriksaan lapangan, melakukan pengamatan langsung tentang objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) serta mempelajari laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 2. Wawancara Pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan melibatkan pegawai (key informan) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam baik secara lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan objek studi. 3. Dokumentasi Pengumpulan data dengan melakukan studi dokumentasi, misalnya dengan mengumpulkan daftar dokumentasi yang diperlukan seperti Peraturan Pemerintah yang berlaku, Undang-Undang Perpajakan, dan studi dokumentasi yang berhubungan
Universitas Sumatera Utara
dengan pemotongan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam.
G. Sistematika Penulisan Laporan BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulisan, Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), ruang lingkup Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), Metode Pengumpulan Data, dan sistematika penulisan.
BAB II
GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PRAKTEK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM) Dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam, meliputi sejarah Singkat berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Lubuk Pakam, Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan gambaran pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam.
BAB III
GAMBARAN DATA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian, dasar hukum, ketentuan, objek dan subjek pajak PPh Pasal 21 serta teori-teori perpajakan yang mendukung tentang pemotongan dan perhitungan
Universitas Sumatera Utara
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan oleh bendaharawan Pemerintah.
BAB IV
ANALISIS DAN EVALUASI DATA Pada bab ini dibahas tentang analisa dan evaluasi dari setiap data yang diperoleh sebelumnya meliputi sistem perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam serta pengaruhnya terhadap penerimaan Negara.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis berdasarkan analisa dari setiap data yag diperoleh penulis pada saat melakukan riset pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
