A. Penyelenggaraan Pemerintahan

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pematangsiantar menyelenggarakan beberapa urusan seperti Urusan Pemerintahan Konkuren, Tugas Pembantuan, dan Tugas Umum Pemerintahan. 1. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri dari : a. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri : 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan social; 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan; b. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi : kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. 2. Urusan Tugas Pembantuan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat meliputi : tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah; Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi; dan Tugas Pembantuan kepada desa/Kelurahan. 3. Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 PP Nomor 3 Tahun 2007, meliputi: kerjasama antar daerah; kerjasama daerah dengan pihak ketiga; koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; pembinaan batas wilayah; pencegahan dan penanggulangan bencana; pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren, Urusan Tugas Pembantuan dan Urusan Pemerintahan Umum secara managerial pemerintah Kota Pematangsiantar Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

1

melaksanakan tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan atas pelaksanaan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2014. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Kepala Daerah Wajib Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”; sebagaimana telah diubah melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2014, dan pasal 4 ayat (3,4 dan 5) Peraturan PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat (I-LPPD) adalah penginformasian yang berisikan ringkasan atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yakni Tahun anggaran 2014.

B. Dasar Hukum Adapun dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar. 5. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 20102015; 6. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2015; 7. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 8. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015; 9. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

C. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Daerah. a. Kondisi Geografi, Topografi, Klimatologi dan Hidrologi Daerah. Kota Pematangsiantar secara geografis berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Simalungun, dengan jarak 128 km ke Ibukota Propinsi (Kota Medan), secara geografis terletak pada garis 2° 53' 20" - 3° 01' 00" Lintang Utara dan 99° 1' 00" - 99° 6' 35" Bujur Timur, dengan Luas wilayah Kota Pematangsiantar seluas 7.997,06 Ha. Secara topografi wilayah Kota Pematangsiantar memiliki luas dataran seluas 7.997,06 ha atau sekitar 0,11 % dari luas Propinsi Sumatera Utara yang terletak ± 400 meter di atas permukaan laut. Karena terletak dekat dengan daerah khatulistiwa Kota Pematangsiantar tergolong ke dalam daerah tropis. Kondisi Topografi Kota Pematangsiantar berupa bukit-bukit landai dari sebelah Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

2

barat ke timur dan utara dengan kemiringan 25 ° yang dibagi dalam dua wilayah yakni : Wilayah I berupa daerah rata (0°–8°) sekitar 75 % dan wilayah II berupa daerah tidak rata (0°-25°) sekitar 25 %. Secara klimatologi Kota Pematangsiantar beriklim sedang dengan kondisi pada Tahun 2014 Suhu minimum 21,08 °cm Suhu maksimum 30,43 °cm Kelembaban udara rata-rata 84,70 % Curah hujan 269,08 mm. Secara Hidrologi di daerah Kota Pematangsiantar terdapat 1 (satu) sungai besar yakni Sungai Bah Bolon yang membelah Kota Pematangsiantar dan 12 (dua belas) sungai lainnya yakni : Bah Sorma, Bah Kapul, Bah Bane, Bah Kahean, Bah Sigulanggulang, Bah Sihulu, Bah Kora, Bah Sibatu-batu, Bah Biak, Bah Silobang, Bah Binonom dan Bah Hapal. b. Administrasi Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Konkuren, Tugas Pembantuan dan Tugas Pemerintahan Umum di Kota Pematangsiantar diselenggarakan oleh masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Masingmasing. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam menyelengarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SKPD se-Kota Pematangsiantar, yang terdiri dari : NO

SKPD

JUMLAH UNIT 8 Bagian

1

Sekretariat Daerah

2

Sekretriat DPRD

3

Dinas

4

Lembaga Teknis Daerah (LTD)

5

Kecamatan

8 Unit

6

Kelurahan

53 Unit

4 Bagian

14 unit

1 Unit BLU (RSUD) 1 Unit Inspektorat 3 Unit Kantor 11 Unit Badan

DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar; Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011. 1. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar; 2. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar.

KET. SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

Non SKPD

Dalam menyeleggaraan Urusan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Pematangsiantar didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang tersebar pada SKPD se-Kota Pematangsiantar dengan perincian sebagai Tabel berikut :

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

3

JUMLAH PEGAWAI NEGERI DIRINCI MENURUT GOLONGAN, ESELON, FUNGSIONAL DAN STAF TAHUN ANGGARAN 2015 NO 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

GOLONGAN 2 IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a JUMLAH III/d III/c III/b III/a JUMLAH II/d II/c II/b II/a JUMLAH I/d I/c I/b I/a JUMLAH TOTAL

I 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESELON II III 4 5 0 0 1 0 21 0 13 50 1 85 36 136 0 30 0 4 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 170

IV 6 0 0 0 0 6 6 261 273 356 222 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836

GURU 7 0 0 1 60 1.466 1.527 201 273 356 222 1.052 17 34 16 44 111 0 0 0 0 0 2.690

FUNGSIONAL KESEHATAN LAINNYA 8 9 0 0 0 0 14 0 18 2 48 4 80 6 245 12 123 11 105 16 64 6 537 45 112 6 23 4 2 2 0 1 137 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 754 64

STAF

TOTAL

10

11

0 0 6 22 56 84 83 76 167 100 426 96 333 328 188 947 10 57 6 27 100 1.557

0 1 42 165 1.667 1.875 832 824 853 415 2.924 233 394 348 233 1.208 10 57 6 27 100 6.107

Sumber : P.APBD Kota pematangsiantar Tahun 2015

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar pada Tahun 2015 sebanyak 6.107 orang, dengan rincian jumlah Pejabat struktural sebanyak 1.042 orang, Guru sebanyak 2.690 orang, Tenaga Kesehatan 754 orang, dan staf sebanyak 1.557 orang. Jumlah golongan IV sebanyak 1.875 Orang atau 30,70 % dari jumlah PNS se Kota Pematangaiantar, dimana yang menjabat sebagai jabatan struktural sebanyak atau 178 atau 9,49 %. Jumlah Guru yang sudah golongan IV sebanyak 1.527 orang atau 81,44 %, tenaga kesehatan sebanyak 80 orang atau 4,26 %, lainnya sebanyak 6 orang atau 0,32 % dan staf sebanyak 84 orang atau 4,48 %. Jumlah golongan III sebanyak 2.924 Orang atau 47,87 %, dari jumlah PNS se Kota Pematangsiantar, dimana yang menjabat sebagai jabatan struktural sebanyak atau 864 atau 29,54 %. Jumlah Guru yang sudah golongan III sebanyak 1.052 orang atau 35,97 %, tenaga kesehatan sebanyak 537 orang atau 18,36 %, lainnya sebanyak 45 orang atau 1,53 % dan staf sebanyak 426 orang atau 14,56 %. Jumlah golongan II sebanyak 1.208 Orang atau 19,78 %, dari jumlah PNS se Kota Pematangaiantar, dimana yang menjabat sebagai jabatan struktural tidak ada, Jumlah Guru yang golongan II sebanyak 111 orang atau 9,18 %, tenaga kesehatan sebanyak 137 orang atau 1,07 %, lainnya sebanyak 13 orang atau 1,07 % dan staf sebanyak 947 orang atau 78,39 %, dan golongan dan merupakan staf sebanyak 100 Orang atau 8,27 %. 2. Gambaran Umum Demografis. Penduduk Kota Pematangsiantar sangat heterogen yang terdiri dari berbagai macam suku antara lain : Simalungun, Toba, Karo, Pakpak, Mandailing, Nias, Melayu, Minangkabau, Aceh, Jawa, Suku lainnya, Keturunan Cina dan Keturunan India. a. Jumlah Penduduk. Berdasarkan data kependudukan pada Tahun 2010-2015 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan sebagai tabel berikut :

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

4

JUMLAH PENDUDUK DIRINCI MENURUT KECAMATAN, KELURAHAN, GENDER, DAN SEX RATIO KONDISI TAHUN 2010-2015 KECAMATAN/ KELURAHAN 1 KECAMATAN SIANTAR TIMUR KECAMATAN SIANTAR BARAT KECAMATAN SIANTAR UTARA KECAMATAN SIANTAR SELATAN 5. KECAMATAN SIANTAR MARIHAT 6. KECAMATAN SIANTAR MARTOBA 7. KECAMATAN SIANTAR SITALASARI 8. KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN JUMLAH LAKI-LAKI JUMLAH PEREMPUAN JUMLAH PENDUDUK SEX RATIO (%) 1. 2. 3. 4.

TAHUN 2010 2 39.431 38.666 49.045 18.680

TAHUN 2011 3 44.703 43.430 56.009 21.239

TAHUN 2012 4 47.334 42.270 59.428 22.415

TAHUN 2013 5 49.406 47.706 62.182 23.336

TAHUN 2014 6 50.890 45.451 64.268 24.036

TAHUN 2015 7 51.653 50.012 65.262 24.429

19.054

21.808

23.145

24.197

25.087

25.652

41.518

47.824

50.559

53.165

54.925

56.747

29.096

32.952

34.953

36.476

37.743

39.293

15.952

18.338

19.590

20.396

21.128

22.348

126.448 124.994 251.442 101,16

143.781 142.522 286.303 100,88

150.522 149.172 299.694 100,90

159.021 157.843 316.864 100,75

162.367 161.161 323.528 100,75

168.195 167.201 335.396 100,34

Sumber : Laporan Kependudukan Bulanan Dinas Kependudukan Pencatatan Capil 2020-2015

b. Struktur usia Jumlah penduduk yang paling banyak ditinjau dari kelompok usia adalah pada usia 30 – 34 tahun pada Tahun 2011 29.059 jiwa , Tahun 2012 sebanyak 29.992 jiwa dan pada Tahun 2013 sebanyak 32.110 jiwa dan Tahun 2014 sebanyak 31.517 jiwa dan Tahun 2015 sebanyak 30.282 jiwa, sedangkan jumlah penduduk kelompok usia yang paling sedikit kelompok umur 0 – 4 pada Tahun 2011 sebanyak 1.943 jiwa dan dan Tahun 2012 sebanyak 5.024 jiwa serta umur 65 – 69 pada Tahun 2013 sebanyak 7.183 jiwa dan Tahun 2014 sebanyak 7.079 jiwa,dan Tahun 2015 sebanyak 6.989 Jiwa. Struktur Usia penduduk di Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015 sebagai tabel berikut : STRUKTUR USIA PENDUDUK KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2011 – 2015 KELOMPOK UMUR 1 Usia 0 – 4 Usia 5 – 9 Usia 9 - 14 Usia 15 – 19 Usia 20 – 24 Usia 25 – 29 Usia 30 – 34 Usia 35 - 39 Usia 40 - 44 Usia 45 – 49 Usia 50 – 54 Usia 55 – 59 Usia 60 – 64 Usia 65 – 69 Usia 70 Keatas

2011 2 1.943 21.307 25.262 25.183 25.659 27.162 29.059 25.469 22.424 20.113 17.142 14.795 10.456 6.752 13.577

KONDISI TAHUN 2012 2013 3 4 5.024 8.953 22.787 25.095 26.362 27.699 26.073 27.065 27.133 27.968 27.870 29.838 29.992 32.110 25.876 27.841 23.389 23.942 20.831 21.216 17.608 17.839 15.128 15.307 10.690 10.805 6.928 7.183 14.003 14.003

2014 5 12.850 26.227 28.196 27.671 28.453 29.584 31.517 27.435 24.343 21.481 18.015 15.440 10.890 7.079 14.347

2015 6 16.163 25.776 27.859 27.027 26.409 27.868 30.282 27.309 23.708 21.076 17.864 15.198 10.789 6.989 15.145

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar

c. Jenis pekerjaan Penduduk Kota Pematangsiantar sebanyak 335.396 jiwa sangat heterogen, ditinjau dari segi jenis pekerjaan terdiri dari : PNS, ABRI, Polisi, Pedagang, petani, buruh bangunan, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

5

pegawai BUMD/BUMN dan Perusahaan swasta yang ada di Kota Pematangsiantar. 3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah Kota Pematangsiantar terletak pada wilayah geografis yang strategis menghubungkan kawasan pantai timur dan pantai barat (dataran tinggi) wilayah Sumatera Utara dan sebagai pintu gerbang menuju kawasan wisata Danau Toba. Disamping letak geografis kota, Pematangsiantar juga merupakan pusat koleksi dan distribusi kawasan hinterlandnya terutama komoditas hasil pertanian, perikanan, peternakan dan sebagainya. Kota Pematangsiantar juga memiliki sektor industri baik skala kecil, menengah bahkan besar dan pusat-pusat perdagangan baik pasar tradisional dan pasar modern. Kondisi tersebut didukung oleh kedudukan Kota Pematangsiantar sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara. Disamping hal tersebut, potensi unggulan Kota Pematangsiantar lainnya adalah disektor Pendidikan dan Kesehatan. Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Pematangsiantar selalu berada diatas angka 100 % baik sekolah dasar, pertama dan menengah, hal ini menunjukkan bahwa siswa yang bersekolah di Kota Pematangsiantar juga berasal dari kawasan di luar wilayah administratif Kota Pematangsiantar. Sektor Kesehatan dimana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Djasamen Saragih milik Pemerintah Kota Pematangsiantar merupakan rumah sakit rujukan bagi rumah sakitrumah sakit kawasan sekitarnya dan keberadaan rumah sakit swasta di Kota Pematangsiantar yang memiliki Bed Occupancy Ratio (BOR) yang sangat tinggi dengan pasien yang banyak berasal dari wilayah Kabupaten sekitarnya. b. Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan ekonomi Kota Pematangsiantar saat ini diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat yang dibarengi oleh perubahan institusional dan modernisasi serta pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, laju pertumbuhan penduduk, dan perubahan struktur ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar yang semakin baik tersebut seiring dengan membaiknya perekonomian regional dan nasional, yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selama kurun empat tahun terakhir Tahun 2012-2015 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut : Tahun 2012 dari target Rp. 59,146,308,083.00 terealisasi sebesar Rp. 49,915,366,002.98 atau 84,39 % dan Tahun 2013 dari target Rp. 69.526.518.187,00 terealisasi sebesar Rp. 61.357.963.445,49 atau 88,25 %, pada Tahun 2014 dari target Rp. 92.301.487.715,85 terealisasi sebesar Rp. 90.477.498.193,76 atau 98,02 %, dan pada Tahun 2015 dari target Rp. 120.786.489.041,00 terealisasi sebesar Rp. 91.799.141.262,17 atau 76,06 %. Selain PAD Kota Pematangsiantar, Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat penting bagi setiap pemerintah daerah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat. PDRB juga dapat digunakan untuk melihat struktur perekonomian dan dapat dijadikan indikator dasar dalam perencanaan maupun penentuan kebijakan pembangunan, pada kurun waktu Tahun 2012-2014 sebagai tabel berikut : PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ATAS DASAR HARGA BERLAKU BERDASARKAN SEKTOR LAPANGAN USAHA TAHUN 2012-2014 NO 1 1

LAPANGAN USAHA THN 2012 % THN 2013 2 3 4 5 166.568,20 2,47 181.055,40 Pertanian, kehutanan, dan perikanan 945,80 0,01 1.082,70 2 Pertambangan dan Penggalian 1.802.693,90 26,69 1.966.055,20 3 Industri Pengolahan 43.303,30 0,64 36.577,20 4 Pengadaan Listrik dan gas 23.464,00 0,35 25.980,20 5 Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan Daur Ulang Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

6

% 6

THN 2014 7

% 8

2,54

192.124,90

2,53

0,02 27,53 0,51 0,36

1.162,20 2.239.519,80 28.983,60 29.463,90

0,02 29,48 0,38 0,39

712.689,40 1.817.865,10

10,55 26,92

810.333,90 2.014.218,30

11,35 28,20

927.080,50 2.302.059,30

12,20 30,30

484.984,90 415.176,70

7,18 6,15

596.935,20 483.947,20

8,36 6,78

687.355,60 561.099,60

9,05 7,39

147.666,70 308.261,10 488.241,20 65.720,40 402.805,30

2,19 4,56 7,23 0,97 5,96

158.162,50 359.972,20 599.270,20 76.132,90 447.507,70

2,21 5,04 8,39 1,07 6,27

169.585,90 391.944,44 680.081,80 87.170,20 512.997,50

2,23 5,16 8,95 1,15 6,75

520.296,40 81.641,30

7,70 1,21

579.975,00 93.259,60

8,12 1,31

650.864,60 106.813,50

8,57 1,41

40.994,70 7.523.318,50 Sumber : BPS (Pematangsiantar dalam Angka 2015)

0,61

48.680,10 8.479.145,50

0,68

56.131,30 9.624.438,70

0,74

6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17

Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan sepeda motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib. Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya JUMLAH

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Pematangsiantar setiap tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 Rp. 7.523.318,50 atau 26,92 % dan meningkat Pada Tahun 2013 menjadi Rp. 8.479.145,50, atau 28,20% dan Tahun 2014 sebesar Rp. 9.624.438,70 atau 30,30 % dari PDRB. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh Kota Pematangsiantar. Nilai PDRB ADHB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar dan juga jumlah pendapatan yang memungkinkan untuk dapat dinikmati oleh suatu wilayah. Setiap tahunnya Sektor yang memberikan kontribusi tertinggi untuk PDRB Kota Pematangsiantar adalah dari Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan sepeda motor yaitu pada Tahun 2012 sebesar Rp. 1.817.865,10 Tahun 2013 sebesar Rp. 2.014.218,30 dan Tahun 2014 sebesar Rp. 2.302.059,30. PDRB Atas Dasar Harga Konstan atas dengan Tahun Dasar 2010, di Kota Pematangsiantar setiap tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 sebesar Rp. 6.753.561,30 meningkat pada Tahun 2013 sebesar Rp. 7.142.059,50 pada Tahun 2014 sebesar Rp. 7.596.872,80. Setiap tahunnya Sektor yang memberikan kontribusi tertinggi untuk PDRB Kota Pematangsiantar adalah dari Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan sepeda motor yaitu pada Tahun 2012 sebesar Rp. 1.676.494,50, Tahun 2013 sebesar Rp. 1.775.029,10 dan Tahun 2014 sebesar Rp. 1.889.010,50 atau 0,24 % dari Total PDRD. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) BERDASARKAN SEKTOR LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 KURUN WAKTU TAHUN 2012-2014

NO 1 1 2 3 4 5

LAPANGAN USAHA THN 2012 % THN 2013 2 3 4 5 147.871,40 2,19 150.337,70 Pertanian, kehutanan, dan perikanan 803,10 0,01 864,10 Pertambangan dan Penggalian 1.599.852,20 23,69 1.642.105,80 Industri Pengolahan 31.088,00 0,46 26.980,20 Pengadaan Listrik dan gas 20.801,40 0,31 21.983,20 Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan Daur Ulang 619.727,20 9,18 667.207,70 6 Konstruksi 24,82 1.775.029,10 7 Perdagangan Besar dan Eceran; 1.676.494,50 Reperasi Mobil dan sepeda motor 438.145,50 6,49 474.706,80 8 Transportasi dan Pergudangan 366.097,00 5,24 394.701,50 9 Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 147.219,70 2,18 158.668,80 10 Informasi dan Komunikasi 264.720,20 3,92 291.368,20 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 448.585,90 6,64 479.709,40 12 Real Estate 57.362,10 0,85 61.192,30 13 Jasa Perusahaan 341.126,30 5,05 352.508,80 14 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

7

% 6

THN 2014 7

% 8

2,10 0,01 22,99 0,38 0,31

152.018,30 907,50 1.748.052,50 26.345,90 23.311,20

2,00 0,01 23,01 0,35 0,31

9,34 24,85

712.483,00 1.889.010,50

9,38 24,87

6,65 5,53

514.333,80 420.486,60

6,77 5,53

2,22 4,08 6,72 0,86 4,94

170.145,40 299.664,10 511.327,00 65.330,50 376.901,10

2,24 3,94 6,73 0,86 4,96

Wajib. Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya JUMLAH

482.228,30 74.408,60 37.053,80 6.753.561,30 Sumber : BPS (Pematangsiantar dalam Angka 2015)

15 16 17

7,14 1,10 0,55

522.422,40 82.457,60 39.815,80 7.142.059,50

7,31 1,15 0,56

555.706,80 88.228,10 42.620,50 7.596.872,80

7,31 1,16 0,56

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 1. Visi dan Misi Pemerintah Kota Pematangsiantar. Dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan pemerintah kota telah menetapkan visi untuk Tahun 2010-2015 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Pematangsiantar 2010-2015 adalah terwujudnya “Kota Pematangsiantar Mantap, Maju, dan Jaya”. Mantap : dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam keadaan stabil sehingga mampu memberikan andil dalam pembangunan daerah. Maju : dalam arti kinerja pembangunan daerah ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektor-sektor prioritas yang secara langsung berdampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kota Pematangsiantar secara berkelanjutan. Jaya : dalam arti hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota dan masyarakat pematangsiantar berhasil dengan sukses sesuai dengan target-target yang ditetapkan dalam kinerja pembangunan antara lain : 1). Mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan sasaran pembangunan meningkatnya kinerja PNS/THL di lingkungan pemerintahan Kota Pematangsiantar; dan terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. 2). Meningkatkan kualitas pendidikan dengan tujuan : meningkatnya kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi; dan meningkatnya kualitas ketrampilan generasi muda dengan sasaran :  Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH), yaitu proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya, sehingga mencapai nilai maksimum 99,80 %.  Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah, yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani, menjadi ± 12 tahun.  Meningkatnya angka partisipasi murni, yaitu persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama, menjadi ± 100 %.  Meningkatnya Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT), yaitu menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah.  Terpenuhinya rasio guru terhadap murid, yaitu jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar, sesuai dengan SPM departemen pendidikan Nasional terhadap pendidikan dasar dan menengah. 3). Meningkatkan pelayanan kesehatan, yang bertujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran:  Meningkatnya angka kelangsungan hidup bayi.  Meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup  Perbaikan persentase balita gizi buruk  Terpenuhinya standar pelayanan rasio posyandu per satuan balita menjadi 1 : 96.  Terpenuhinya rasio puskesmas/poliklinik per satuan penduduk menjadi 7,5 per 100.000.  Perbaikan persentasi jumlah kematian ibu menjadi 110 per 100.000. 4). Memperkuat sistem ekonomi, usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi yang tujuan : meningkatnya kesejahteraan masyarakat dari usaha UMKM, Koperasi, perdagangan dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

8

pariwisata, dengan sasaran :  Peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi usaha sektor riil, UMKM, Koperasi, Perdagangan dan Pariwisata.  Peningkatan kesempatan kerja (rasio penduduk yang bekerja), yaitu hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. 5). Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang bertujuan melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kota berbasis lingkungan hidup (green city) dan estetika (keindahan) kota. upaya ini dilakukan melalui penataan lingkungan kota dan peningkatan fungsi maupun kapasitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) lingkungan kota melalui kerjasama dan peran serta masyarakat, dengan sasaran :  Terwujudnya infrastruktur (prasarana, sarana dan utilitas) kota yang berkualitas, bersih, hijau dan nyaman bagi warga kota.  Terwujudnya pembangunan dan pengembangan kawasan kota yang berwawasan lingkungan dan mempedomani rencana tata ruang wilayah.  Terwujudnya Kota Pematangsiantar sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi sumatera utara.  Terwujudnya Kota Pematangsiantar sebagai salah satu kawasan strategis ekonomi dan sosial di Provinsi sumatera utara.  Terwujudnya Kota Pematangsiantar sebagai salah satu bagian pengembangan kawasan agropolitan dataran tinggi bukit barisan.  Terwujudnya kawasan industri dan Pusat Distribusi Regional (PDR) di Kota Pematangsiantar  Terwujudnya Kota Pematangsiantar sebagai kawasan pengembangan dan pelestarian keragaman hayati.  Terwujudnya sistem transportasi darat yang efektif dan efisien  Terwujudnya sistem persampahan yang memperhatikan aspek lingkungan 6). Menata sistem pelayanan publik yang lebih baik dan profesional Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah. berdasarkan tujuan yang akan diwujudkan sebagai bentuk akhir dalam menjalankan misi guna mendukung terwujudnya visi yang dicita-citakan maka sasaran pembangunan yang ditetapkan adalah :  terciptanya sistem informasi pelayanan perijinan dan adiministrasi pemerintah yang efektif dan efisien berbasis e-government guna mewujudkan pelayanan prima;  tersosialisasinya perda serta diikuti dengan penegakan yang transparan;  tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) efektif dan efisien di Kota Pematangsiantar;  tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang memadai;  tersedianya sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik;  tersedianya sistem informasi manajemen pemda Kota Pematangsiantar. 7). Menata sistem alokasi dana penggunaan anggaran yang efisien dan pro rakyat yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah, efisiensi penggunaan anggaran, pengentasan kemiskinan, pengangguran dan perbaikan iklim kerja, dengan sasaran :  Meningkatnya tatanan sistem pengelolaan anggaran yang efisien dan terpadu dengan perencanaan  Menurunnya angka kemiskinan menjadi 6,9 % dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 9,4 %.

2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Strategi dan arah kebijakan pemerintah Kota Pematangsiantar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah berdasarkan Visi dan Misi Kota Pematangsiantar Tahun 2010–2015 dan memperhatikan Visi dan Misi RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025, RPJM Nasional Tahun 2010–2014 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009–2013. Prioritas pembangunan meliputi sektor : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Infrastruktur, Iklim Investasi dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

9

Iklim Usaha, Energi, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik, Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi dan Prioritas Lainnya : Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bidang Perekonomian, Bidang Kesejahteraan Rakyat, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : 1. Misi 1, yakni Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. Strategi yang dilakukan adalah Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, dengan kebijakan : Mengefektifkan pengawasan dan memberikan informasi kepada publik tentang kinerja pemerintah. 2. Misi 2, yakni Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Strategi yang ditetapkan adalah : a. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dengan arah kebijakan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggara pendidikan sesuai kebutuhan, pemerataan pengembangan kurikulum, penataan sistem pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat. b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja, dengan arah kebijakan : Meningkatkan daya saing standar mutu tenaga kerja, kualitas pendidikan ketrampilan dan pelatihan tenaga kerja. 3. Misi 3, yakni Meningkatkan Pelayanan Kesehatan. Strategi yang ditetapkan adalah : a. Pemberdayaan masyarakat melalui penyebarluasan informasi tentang kesehatan dengan arah kebijakan : Meningkatkan pemberdayaan jejaring pelayanan KB untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. b. Peningkatan peran RSUD, Puskesmas dan Posyandu sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan : meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. 4. Misi 4, yakni Memperkuat Sistem Ekonomi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi. Strategi yang dilakukan adalah : a. Peningkatan jaringan pendukung untuk UMKM, koperasi dan investasi dengan arah kebijakan : Meningkatkan jaringan pendukung untuk UMKM, koperasi dan investasi. b. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam optimalisasi potensi perdagangan dan pariwisata dengan arah kebijakan : Meningkatkan perluasan kesempatan usaha melalui optimalisasi potensi perdagangan dan pariwisata. 5. Misi 5, yakni Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur. Strategi yang dilakukan adalah : a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan manajemen pembangunan kota, dengan arah kebijakan :Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan manajemen masalah perkotaan. b. Pembangunan dan pengembangan kawasan kota yang berwawasan lingkungan, dengan arah kebijakan : Mengembangkan kawasan kota dengan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang berkualitas dengan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah. 6. Misi 6, yakni Menata Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Baik Dan Profesional. Strategi yang dilakukan adalah : a. Percepatan proses pelayanan perijinan, dengan arah kebijakan : Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan serta efisiensi birokrasi b. Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, dengan arah kebijakan : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 7. Misi 7, yakni Menata Sistem Alokasi Dana Penggunaan Anggaran yang Efisien dan Pro Rakyat. Strategi yang ditetapkan adalah : a. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dan penerimaan daerah, dengan arah kebijakan : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dan penerimaan daerah. b. Perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin dan pengangguran terbuka, dengan arah kebijakan : Meningkatkan anggaran untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin dan penyediaan lapangan kerja. Disamping pelaksanaan Misi tersebut, langkah-langkah strategis yang telah ditempuh di tahun-tahun sebelumnya dan akan terus dilanjutkan dalam kurun waktu 2010 – 2015 oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

10

1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi dan kebutuhan lapangan pekerjaan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan kinerja RSUD sesuai standar ideal. 3. Mempercepat pembangunan dan pengembangan pusat kawasan pinggiran (polisentris) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah. 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha industri, perdagangan, UMKM dan koperasi 5. Meningkatkan peluang bantuan pendanaan dari Pemerintah Atasan, Swasta dan Luar Negeri 6. Mengoptimalkan keuntungan dari letak geografis kota yang strategis terutama di sektor perdagangan, hotel, restoran, pariwisata dan pertanian (agribisnis). 7. Membangun kemitraan dengan berbagai pihak (investor) untuk membuka lapangan pekerjaan. 8. Meningkatkan kualitas, kuantitas infrastruktur (prasarana, sarana dan utilitas) kota. 9. Meningkatkan manajemen lalu lintas untuk meminimalisir kemacetan. 10. Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. 11. Meminimalisir fenomena konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ketersediaan pangan. 3. Prioritas Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2015. Thema pembangunan Kota Pematangsiantar Tahun 2015 adalah “Beri Cinta” (Bersih Hijau, Berciri, Indah, Berestetika) buat Kota Pematangsiantar untuk mewujudkan Kota Pematangsiantar Mantap, maju dan Jaya, dengan Prioritas Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur serta perdagangan dan Pariwisata yang didukung sektor lainnya. Prioritas Pembangunan Kota Pematangsiantar Tahun 2015 mengacu kepada Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015. SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 A. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2015

B. PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan; 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan bencana 10.Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik 11.Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi Prioritas Lainnya: a. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan b. Bidang Perekonomian c. Bidang kesejahteraan 1. Penguatan tata kelola Kepemerintahan yang baik dengan mengedeankan pelayanan Public 2. Peningkatan kualitas pendidikan terutama program wajib blajar 12 Tahun, peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik serta rencana pembangunan ruang kelas baru terutama bagi jenjang SMK. 3. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas kesehatan terutama penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan 4. Peningkatan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan melalui hilirisasi industri yang memberikan nilai tambah ekonomi dengan mengedepankan diversifikasi dan swsembada pangan. 5. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah mendukung daya saing ekonomi, pengembangan pedesaan dan perkotaan, wilayah kepulauan dan perbatasan wilayah terluar 6. Peningkatan penguasaan iptek, inovasi dan kreativitas. 7. Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi, UMKM, industri rumah tangga, agribisnis dan pengembngan pasar tradisional, terminal agribisnis dan pasar induk.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

11

C. PRIORITAS KOTA PEMATANGSIANT AR TAHUN 2015 (RKPD 2015)

8. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin melalui dorongan penciptaan lapangan kerja bagi pengusaha pemula berbasis gender dan PNPM mandiri. 9. Perluasan kesempatan kerja dan mendukugn kebijakan nasional di daerah seperti implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) MDG’S 2011-2025, RAD Gas Rumah Kaca, RAD Pangan Gizi, RAD, Pemberantasan Korupsi, MP3EI dan MP3KI. 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan tata pemerintahan yang baik melalui penataan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, meningkatkan kualitas SDM Aparatur serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan yang efisien dan efektif, sertta memberhasilkan atau mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015-2020. 2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan sarana/prasarana pendidikan. 3. Meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dan sarana/prasarana pelayanan kesehatan. 4. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui perluasan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat miskin. 5. Menjaga ketersediaan pangan melalui intensifikasi dan optimalisasi sumber pangan, menjaga stabilitas distribusi bahan pangan dan mendorong peningkatan teknologi pengolahan pangan. 6. Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan, pengairan, transportasi, perumahan dan permukiman. 7. Mensinkronisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui penataan pola ruang, struktur ruang dan pengembangan kawasan perkotaan yang bersih, hijau, berciri, indah dan berestetik 8. Mendorong pergerakan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pelaku ekonomi, UMKM dan Koperasi dan peningkatan investasi. 9. Meningkatkan kerjasama ekonomi dan pembangunan baik dengan pemerintah daerah lain, pemerintah pusat maupun pihak swasta melalui pembuatan nota kesepakatan,pertukaran informasi dan koordinasi 10. Mengembangkan potensi pariwisata melalui promosi dan ekplorasi potensi pariwisata, merangsang pertumbuhan investasi pariwisata, membangun objek wisata baru dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana pendukung pariwisata.

Sumber : RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2015

C.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah SKPD yang mengelola Keuanagan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPPKAD menetapkan Visi yakni “Terselenggaranya Sistem dan Prosedur Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Operasional Pemungutan Seluruh Sumber Pendapatan, Pengelola Aset Daerah yang Mampu Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Adapun maksud dari defenisi visi tersebut diatas adalah : 1. Terwujudnya Tertib Administrasi dan Operasional pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah yang memberikan pelayanan yang maksimal dan prima kepada masyarakat dan wajib pajak. 2. Pemungutan seluruh sumber pendapatan daerah yang mampu mendukung otonomi daerah, dengan tercapainya pemungutan sumber-sumber pendapatan yang maksimal. 3. Terselenggaranya sistem dan prosedur administrasi pengelolaan keuangan dengan konsep yang ditetapkan oleh pemerintah yang mencakup pendapatan, penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan daerah. 4. Tercapainya peningkatan dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar menjabarkannya kedalam Misi sebagai berikut : 1. Melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. 2. Melaksanakan Pemungutan Pajak-pajak Daerah, dan koordinasi pada Unit Kerja Pengelola Sumber Pendapatan lainnya. 3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta pemanfaatan Sarana dan Prasarana Tugas. 4. Meningkatkan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah. 5. Meningkatkan Pengembangan Sistem dan Prosedur Administrasi Pengelolaan Keuangan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

12

yang mencakup Pendapatan, Penerimaan, Pengeluaran serta Pembiayaan Daerah. 6. Melaksanakan Pengawasan dan Penggunaan / Pemanfaatan, Pemeliharaan / Perawatan Aset Daerah. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD) yang ditetapkan oleh DPPKAD pada Tahun 2015 adalah : 1. Menyusun Strategi dan mekanisme intensifikasi pemungutan pajak-pajak daerah untuk pencapaian target PAD. 2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja pengelola sumber pendapatan lainnya secara rutin dan berkala, dengan cara mengadakan rapat-rapat koordinasi PAD. 3. Meningkatkan, pengembangan sistem dan prosedur administrasi pengelolaan keuangan daerah. 4. Penempatan aparatur sesuai pengalaman pendidikan dan jenjang karier. 5. Pemberian penghargaan/insentif bagi aparatur untuk menunjang kreatifitas dan peningkatan kinerja. 6. Meningkatkan pengelolaan aset daerah sebagai sarana pendukung pelaksanaan otonomi daerah. 7. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengikutsertakan pegawai dalam mengikuti bimbingan teknis yang berhubungan dengan pajak daerah, penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Prioritas Daerah yang ditentukan oleh PPKAD pada Tahun 2015 adalah : a. Tercapainya penerimaan daerah sesuai target APBD. b. Terselenggaranya pengembangan Sistem dan Prosedur Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah. c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur serta pemanfaatan sarana dan prasaran tugas. d. Tercapainya pengawasan dan penggunaan / pemanfaatan, pemeliharaan/ perawatan Aset Daerah. 1.

Kebijakan Umum Anggaran

Secara garis besar, pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 dan UU No. 33 tahun 2004 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Sementara itu, dari sisi manajemen adanya perubahan dari traditional budget ke performance budget. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar yakni :  Anggaran tradisional atau anggaran konvensional;  Anggaran berbasis kinerja (Performance budget). Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientsi pada kepentingan publik. Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi; akuntabilitas; Value for Money, kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity), transparansi dan pengendalian. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang komprehensif, meliputi Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran), Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

13

kinerja. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip keadilan, kepatutan, dan manfaat sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan. Semangat perubahan paradigma tersebut oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Terbitnya undang-undang tersebut merupakan langkah yang akomodatif dan strategis dalam menjawab berbagai permasalahan yang muncul di daerah antara lain meliputi permasalahan kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Selain itu, kondisi ini membuka peluang bagi daerah untuk memperkuat basis perokonomian daerah guna menyongsong era globalisasi ekonomi. Indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai hal, antara lain adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun arah dan kebijakan di bidang keuangan. Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang akan dilakukan adalah:  Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). Hal ini tidak hanya dilihat dari besarnya proporsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian keuangan daerah.  Mengembangkan kerangka hukum dan administrasi untuk pembiayaan dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, yaitu efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel, serta adil dan patut.  Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa daerah secara lebih profesional dan bertanggung jawab.  Meningkatkan standar dan sistem akuntansi keuangan daerah, laporan keuangan daerah, peran akuntan independen dalam pemeriksaan, pemberian opini dan penilaian kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.  Aspek pembinaan dan pengawasan keuangan daerah, baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat.  Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat sebagai komitmen pemerintah daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. 2.

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah harus memperhatikan upaya, untuk peningkatan pajak dan retribusi serta penerimaan daerah lainnya. Hal ini dimungkinkan karena Pendapatan Daerah dalam struktur APBD Kota Pematangsiantar masih merupakan momen yang cukup penting peranannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Pendapatan daerah dalam struktur APBD merupakan elemen penting bagi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan kontrol terhadap alokasi sumber daya. Pengembangan sistem pendapatan daerah dibutuhkan untuk menjamin stabilitas pendapatan daerah supaya pemerintah daerah mampu mengembangkan administrasi dan keuangan layanan publik yang lebih independen dan autonomous. Pengelolaan pendapatan daerah hendaknya menekankan pada keserasian antara kebutuhan pengeluaran dan pendapatan. Prinsip bahwa nilai tambah pendapatan daerah akan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat merupakan upaya mobilitas sumber daya lokal melalui peningkatan pendapatan daerah tidak akan menimbulkan gangguan terhadap alokasi sumber daya. Arah pengelolaan pendapatan daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2015 Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

14

ditekankan pada mobilisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan lainnya guna lebih mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan kebijakan antara lain :  Menghimpun penerimaan dari semua sumber pendapatan daerah secara optimal sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;  Mengupayakan peningkatan konstribusi dari masing-masing bagian pendapatan daerah sehingga kebutuhan pembiayaan Pemerintah Daerah dapat dipenuhi secara tepat dan cukup; dan  Memberdayakan segenap potensi yang dimiliki untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Keberlangsungan pembangunan nampaknya memang mustahil apabila tidak memperhatikan keberadaan keuangan, artinya tingkat percepatan daerah yang ingin membangunan tidak terlepas dengan ketersediaan keuangan daerah tersebut, yang tentunya juga dari ketersediaan keuangan dengan jumlah dana yang ada. Keuangan suatu daerah akan nampak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tentunya secara umum berasal dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta Pendapatan Asli Daerah. Sekarang dan kedepan paradigma yang akan terjadi adalah keuangan daerah sangat ditentukan dari segi jumlah adalah berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ini telah dimulai dengan beberapa kebijakan suatu peraturan yang diterbitkan Pemerintah Pusat untuk mengalihkan beberapa pungutan kepada daerah. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu terciptanya sumber pendapatan daerah potensial yang diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan melalui :  Pemberdayaan segenap aparat, dengan cara meningkatkan motivasi, disiplin dan etos kerja dalam rangka meningkatkan kinerja;  Meningkatkan koordinasi dengan segenap instansi dan institusi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah baik di tingkat Daerah maupun Pusat;  Memperluas jangkauan pelayanan, dengan membuka tempat-tempat pelayanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya sepanjang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;  Sosialisasi melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dalam rangka intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang sah; dan  Melakukan pendekatan yang intensif dengan berbagai pihak, baik dalam rangka peningkatan sumbangan pihak ketiga maupun penerimaan yang bersumber dari bagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU). Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiscal adalah pemberian sumbersumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar pada Tahun 2015bersumber dari Pos Pajak Daerah, Pos Retribusi Daerah, Pos Laba Perusahaan Milik Daerah, Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan lainnya bersumber dari : Bagian Dana Perimbangan yang terdiri dari : Pos Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Pos Dana Alokasi Umum, Pos Dana Alokasi Khusus, Bagian Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang terdiri dari Penerimaan dari Pemerintah dan Penerimaan dari Provinsi. Penerimaan daerah Kota Pematangsiantar Pada Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp. 891.378.886.503,26 atau 94,81 % dari target sebesar Rp. 940.139.328.400,40., dengan rincian : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 120.786.489.041,40 dan terealisasi Rp. 95.557.865.286,26 atau 79,11 %, yang bersumber dari : 1) Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 34.000.000.000,00 dan terealisasi Rp. 31.105.131.475,84 atau 91,49 %; 2) Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 7.117.190.000,00 dan terealisasi Rp. 3.765.743.250,00 atau 52,91 %; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 8.798.650.398,40 dan terealisasi Rp. 7.310.842.149,00 atau 83,09 %; Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

15

b.

c.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 67.054.683.643,00 dan terealisasi Rp. 51.340.135.161,42 atau 76,56 %; Dana Perimbangan sebesar Rp. 618.557.563.459,00 dan terealisasi Rp. 609.312.359.513,00 atau 98,51 %; yang bersumber dari : 1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 31.297.803.459,00 dan terealisasi Rp. 22.052.599.513,00 atau 70,46 %; 2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 536.792.310.000,00 dan terealisasi 100 %; 3) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 50.467.450.000,00 dan terealisasi 100 %; Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 200.795.275.900,00 dan terealisasi Rp. 186.508.661.704,00 atau 92,88 %; dengan alokasi Dana : 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 40.763.019.900,00 terealisasi Rp. 40.663.019.900,00 atau 99,75t %; 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 120.243.334.000,00 dan terealisasi 100 %. 3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 39.788.922.000,00 dan terealisasi Rp. 25.602.307.804,00 atau 64,35 %

Dari beberapa sumber penerimaan pada Tahun 2015 sudah melampaui target dengan perincian realisasi Pendapatan dan Belanja daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2015 sebagai tabel berikut : TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2015 NO 1 A. 1.

2.

URAIAN 2 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah  Pajak Hotel  Pajak Restoran  Pajak HIburan  Pajak Reklame  Pajak Penerangan Jalan  Pajak Parkir  Pajak Air Bawah Tanah  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB  Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB  BPHTB - Pemindahan Hak Hasil Retribusi Daerah  Retribusi Jasa Usaha  Retribusi Perizinan Tertentu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD  Perusahaan Daerah Air Minum  Bank Pembangunan Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  Penerimaan Jasa Giro  Penerimaan Bunga Deposito  Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)  Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  Pendapatan Denda Pajak  Pendapatan Dari Pengembalian  Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah  Pendapatan BLUD  Hasil dari pengelolaan dana bergulir  Lain-lain PAD yang Sah Lainnya  Hasil Penjualan Aset Lainnya  Pendapatan Dana Kapitasi JKN  Dana Kapitasi JKN pada FKTP DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  Bagi Hasil Pajak

ANGGARAN 3 940.139.328.400,40 120.786.489.041,40 34.000.000.000,00 1.200.000.000,00 2.700.000.000,00 1.000.000.000,00 2.600.000.000,00 12.500.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 7.400.000.000,00 6.200.000.000,00 10.933.155.000,00 7.117.190.000,00 1.434.715.000,00 2.381.250.000,00 8.798.650.398,40 8.798.650.398,40

REALISASI 4 891.378.886.503,26 95.557.865.286,26 31.105.131.475,84 1.329.608.796,70 2.792.319.188,40 667.532.286,00 2.673.830.133,20 13.189.910.758,00 159.568.850,00 222.053.923,54 6.060.464.772,00 4.009.842.768,00 5.801.756.500,00 3.765.743.250,00 812.902.000,00 1.223.111.250,00 7.310.842.149,00 7.310.842.149,00

% 5 94,81 79,11 91,49 110,80 103,42 66,75 102,84 105,52 106,38 88,82 81,90 64,67 53,07 52,91 56,66 51,36 83,09 83,09

1.487.808.249,40 7.310.842.149,00 67.054.683.643,00 800.000.000,00 4.615.000.000,00 600.000.000,00 0 0 0 76.000.000,00 49.111.372.706,00 550.000.000,00 0 300.000.000,00 0 10.983.310.937,00

0 7.310.842.149,00 51.340.135.161,42 131.325.805,00 4.860.846.531,50 637.993.676,92 177.413.910,56 478.112.540,77 371.340.801,67 0 33.662.683.676,00 5.436.115,00 114.641.980,00 30.934.000,00 2.774.062.124,00 8.092.344.000,00

0,00 100,00 76,56 16,42 105,33 106,33

618.557.563.459,00

609.312.359.513,00 22.052.599.513,00 20.373.584.300,00

90,50 70,46 71,42

31.297.803.459,00 28.527.375.846,00

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

16

0,00 68,54 0,99 10,31 73,68

              

Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Hasil dari PPh psl 25, Psl 29 dan PPh psl 21 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Minyak Bumi dan gas Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Bagi Hasil dari Pertambangan Umum Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Bagi Hasil dari Pertambangan Umum

0 0 3.457.181.000,00 3.437.017.846,00 17.775.743.000,00 3.857.434.000,00

857.137.000,00 2.571.411.000,00 30.144.000,00 3.356.371.000,00 10.665.445.800,00 2.893.075.500,00

2.770.427.613,00 0 0 977.791.933,00

1.679.015.213,00 332.698.542,00 378.495.100,00 324.768.933,00

60,60

193.070.000,00

54.159.000,00

28,05

0 223.010.000,00 871.480.142,00 505.075.538,00

80.990.000,00 10.479.000,00 115.453.200,00 381.971.438,00

4,70 13,25 75,63

0,87 97,65 60,00 75,00

33,21

3.

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus  DAK Bidang Pendidikan  DAK Bidang Kesehatan  DAK Bidang Infrastruktur Jalan  DAK Bidang Infrastruktur Air Minum  DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi  DAK Bidang Kelautan dan Perikanan  DAK Bidang Pertanian  DAK Bidang Lingkungan Hidup  DAK Bidang Keluarga Berencana  DAK Bidang Kehutanan  DAK Bidang Perdagangan  DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat

536.792.310.000,00 50.467.450.000,00 20.235.620.000,00 5.968.080.000,00 6.066.800.000,00 1.734.120.000,00 1.395.800.000,00 2.600.110.000,00 6.736.300.000,00 1.318.320.000,00 1.006.650.000,00 1.120.880.000,00 1.798.600.000,00 486.170.000,00

536.792.310.000,00 50.467.450.000,00 20.235.620.000,00 5.968.080.000,00 6.066.800.000,00 1.734.120.000,00 1.395.800.000,00 2.600.110.000,00 5.661.620.000,00 1.318.320.000,00 1.006.650.000,00 1.120.880.000,00 2.873.280.000,00 486.170.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 84,05 100,00 100,00 100,00 159,75 100,00

4.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya  Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Sumatera Utara  Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor  Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah  Tanah  Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan  Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan  Bagi Hasil dari Pajak Rokok

200.795.275.900,00 40.763.019.900,00

186.508.661.704,00 40.663.019.900,00

92,88 99,75

40.763.019.900,00 40.663.019.900,00 10.837.812.572,00 .737.812.572,00 8.935.860.493,00 8.935.860.493,00 0 20.301.237.533,00 20.301.237.533,00 0

99,75

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  Dana Penyesuaian  Tunjangan Profesi Guru PNSD  Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD  Dana Bantuan dari Pemerintah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya  Bantuan Keuangan Dari Provinsi

100,00 0,00

0

18.382.240,00

103.785.107,00 584.324.195,00

85.402.867,00 584.324.195,00

82,29 100,00

120.243.334.000,00 0 0 0 120.243.334.000,00 39.788.922.000,00

120.243.334.000,00 120.243.334.000,00 119.784.134.000,00 459.200.000,00 0 25.602.307.804,00

100,00

39.788.922.000,00

0

0,00

0,00 64,35

Sumber : Dinas PPKAD Simda Akutansi 2015 di olah.

3. Pengelolaan Belanja Daerah Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi daerah untuk memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi maupun efektivitas sesuai dengan prioritas untuk memberikan dukungan pada strategi pembangunan daerah. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

17

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kota Pematangsiantar difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang menjadi prioritas daerah, untuk memperlancar pelaksanaan program dan aktivitas yang telah direncanakan dan mempermudah pengendalian. Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik (public money) telah dilakukan sebagaimana mestinya (sesuai konsep value for money), perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah daerah. Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak internal yang dapat dilakukan oleh internal auditor maupun oleh eksternal auditor (auditor independen). Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik, Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu membuat Laporan Keuangan yang disampaikan kepada publik. Pengawasan dari semua lapisan masyarakat dan khususnya dari DPRD mutlak diperlukan agar otonomi yang diberikan kepada daerah dapat mencapai tujuannya. Secara umum, arah pengelolaan belanja daerah dalam kerangka implementasi terwujudnya Kota “Pematangsiantar Mantap, Maju dan Jaya” Tahun 2010-2015 adalah :  Anggaran Daerah yang efektif dan efisien.  Anggaran Daerah yang memperhatikan fungsi dan prioritas yaitu fokus pada kegiatan 2011-2015.  Anggaran Daerah yang mengutamakan target kinerja 2011-2015.  Anggaran Daerah bertumpu pada kepentingan publik.  Anggaran Daerah dikelola hasil yang baik dan biaya rendah (work better and cost less).  Anggaran Daerah yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.  Anggaran Daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.  Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.  Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value for money. Disamping Pengelolaan Pendapatan Daerah DPPKAD juga melakukan Pengelolaan Belanja Daerah. Berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Adapun klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari: a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; b. Klasifikasi untuk tujuan keselarasan serta keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

18

dari : pelayanan umum; ketertiban dan keamanan; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; agama; pendidikan; serta perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Beberapa asumsi pokok yang akan mempengaruhi kebijakan belanja adalah : a. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan. b. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Pematangsiantar 2010-2015. Jumlah Belanja pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.005.717.689.322,35 terealiasi sebesar Rp. 884.146.657.675,53 atau 87,91 %., dengan alokasi : a. Belanja Tidak Langsung terealisasi Rp. 552.728.964.349,66 atau 93.62 % dari target Rp. 635.577.612.057,16, dengan peruntukan bagi kegiatan : Belanja Pegawai; Belanja Bunga; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga. b. Belanja Langsung terealisasi Rp. 331.417.693.325,87 atau 89,54 % dari target Rp. 370.140.077.265,19 dengan peruntukan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal, dengan perincian sebagai berikut : TARGET DAN REALISASI BELANJA KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015 NO URAIAN 1 2 A. BELANJA 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan PNS Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Bunga Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Belanja Tidak Terduga 2. BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lembur Honorarium Pengelola Dana BOS Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

ANGGARAN 3

% 5

1.005.717.689.322,35 635.577.612.057,16 596.533.139.789,16 380.048.015.807,16 212.124.866.232,00 2.113.600.000,00

884.146.657.675,53 552.728.964.349,66 517.979.670.099,36 357.354.753.447,36 157.121.743.672,00 1.982.100.000,00

87,91 86,96 86,83 94,03 74,07 93,78

1.700.000.000,00 546.657.750,00 100.000.000,00 100.000.000,00 29.875.882.460,00 29.875.882.460,00 2.031.382.000,00 961.382.000,00

1.350.912.999,00 170.159.981,00 16.545.536,30 16.545.536,30 29.065.882.460,00 29.065.882.460,00 613.000.000,00 300.000.000,00

79,47 31,13 16,55 16,55 97,29 97,29 30,18 31,21

500.000.000,00 570.000.000,00 874.206.893,00

0 313.000.000,00 874.206.004,00

0,00 54,91 100,00

874.206.893,00 6.163.000.915,00

874.206.004,00 4.179.660.250,00

100,00 67,82

370.140.077.265,19 56.257.522.568,00 24.532.564.298,00 25.557.082.870,00 6.009.075.400,00 6.800.000,00 152.000.000,00 152.068.225.111,19 9.583.623.010,73 18.878.279.251,00 40.485.322.145,47 487.250.000,00 9.641.221.900,00

331.417.693.325,87 50.516.657.827,00 20.839.696.127,00 23.917.273.500,00 5.654.535.200,00 0 105.153.000,00 128.672.712.597,87 8.760.730.718,00 13.378.433.697,87 33.995.040.939,00 269.150.000,00 8.701.978.710,00

89,54 89,80 84,95 93,58 94,10 0,00 69,18 84,62 91,41 70,87 83,97 55,24 90,26

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

19

REALISASI 4

6.652.363.951,69 566.128.193,00 115.155.000,00 1.741.859.300,00 12.018.718.196,00 350.020.000,00 491.905.000,00 768.750.000,00 22.956.237.384,30 230.000.000,00 1.946.251.984,00

6.136.462.917,00 423.194.000,00 84.170.000,00 1.397.605.300,00 10.339.584.910,00 348.465.300,00 490.272.900,00 738.920.400,00 20.257.133.302,00 220.000.000,00 1.728.880.924,00

92,24 74,75 73,09 80,24 86,03 99,56 99,67 96,12 88,24 95,65 88,83

11.308.794.759,00 2.487.518.725,00 8.325.951.311,00

10.433.097.980,00 1.347.247.000,00 7.919.548.600,00

92,26 54,16 95,12

1.200.000.000,00

209.650.000,00

17,47

161.814.329.586,00 Belanja Modal 185.000.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung 216.250.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 7.665.403.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 2.991.917.008,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat bermotor 224.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat tak bermotor 30.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 13.350.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak bermesin 38.350.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 193.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan 1.727.319.201,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 3.581.491.150,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 3.840.434.433,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 1.371.268.831,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 191.671.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 186.110.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 10.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar 5.085.540.136,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 4.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 1.934.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit laboratorium 2.536.350.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 6.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 143.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 30.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan perlindungan 14.370.979.100,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung tempat kerja 534.787.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

152.228.322.901,00 184.160.000,00

94,08 99,55

216.020.000,00

99,89

7.321.502.550,00

95,51

755.410.000,00

25,25

218.750.000,00

97,66

30.000.000,00

100,00

13.350.000,00

100,00

13.844.000,00 192.718.600,00

36,10 99,85

1.473.539.761,00

85,31

3.330.320.086,00

92,99

3.539.083.628,00 1.226.436.636,00

92,15 89,44

168.048.000,00 181.450.000,00

87,68 97,50

10.160.000,00

99,61

3.770.215.731,00

74,14

3.905.000,00

97,63

1.904.385.000,00

98,43

2.473.478.600,00

97,52

5.940.000,00

99,00

142.800.000,00

99,86

29.579.000,00

98,60

14.085.006.120,00

98,01

479.972.000,00

89,75

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja Perjalanan Dinas Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa Konsultansi Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan nasional

20

Bangunan armbu-rambu Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air irigasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air kotor Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air kotor Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak kebudayaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 3. SURPLUS / DEFISIT Sumber : Dinas PPKAD Simda Akutansi 2015 di olah.

62.943.091.575,00

57.435.203.075,00

91,25

8.933.773.375,00

8.911.881.000,00

99,75

867.889.000,00

866.492.000,00

99,84

340.671.760,00

340.305.000,00

99,89

8.000.000,00

7.912.000,00

98,90

14.770.564.865,00

14.321.403.700,00

96,96

215.000.000,00

214.395.000,00

99,72

4.000.000,00

4.000.000,00

100,00

1.535.380.000,00

1.535.380.000,00

100,00

581.350.000,00

580.129.000,00

99,79

1.907.532.000,00

1.858.787.000,00

97,44

40.000.000,00

39.979.000,00

99,95

1.059.789.700,00 24.600.000,00

1.046.834.163,00 24.592.500,00

98,78 99,97

94.500.000,00

82.498.000,00

87,30

175.000.000,00 178.200.000,00 21.023.865.952,00

174.765.000,00 177.445.000,00 20.651.337.701,00

99,87 99,58 98,23

-65.578.360.921,95

7.232.228.827,73

-11,03

1. Pembiayaan Daerah Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat (3) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa jumlah kumulatif defisit anggaran tidak diperkenankan melebihi 3 % dari APBD tahun bersangkutan.Mengingat tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Pematangsiantar terhadap Pemerintah Pusat dari sisi anggaran masih cukup tinggi, maka peranan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk mencari sumber anggaran guna menunjang percepatan pembangunan amatlah dibutuhkan. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2015 sebesar Rp. 80.178.360.921,95 terealisasi Rp. 80.279.232.558,95 atau 100,13 %. Sementara itu pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun yang sama adalah sebesar Rp. 14.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar RP. 14.550.225.201,05 atau 99,66 %. Sebagaimana tabel berikut : TARGET DAN REALISASI ARAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015 NO URAIAN ANGGARAN 1 2 3 A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 80.178.360.921,95 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 80.178.360.921,95 Sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 80.178.360.921,95 Sebelumnya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

21

REALISASI 4 80.279.232.558,95 80.178.360.921,95

% 5 100,13 100,00

80.178.360.921,95

100,00

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Penyertaan Modal pada Bank BUMD Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank Investasi Dana Bergulir bagi Pelaku UKM Investasi dana bergulir bagi pelaku UKM C. PEMBIAYAAN NETTO D. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN Sumber : Dinas PPKAD Simda Akutansi 2015 di olah.

0 0 14.600.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 3.500.000.000,00 9.000.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

100.871.637,00 100.871.637,00 14.550.225.201,05 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 3.500.000.000,00 9.000.000.000,00 50.225.201,05 50.225.201,05

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 65.578.360.921,95 0

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 65.729.007.357,90 72.961.236.185,63

99,66 100,00 100,00 100,00 100,00 50,23 50,23 100,00 100,00 100,23

Realisasi Pendapatan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 891.378.886.503,26, dibelanjakan pada Tahun yang sama sebesar Rp. 884.146.657.675,53, sehingga diperoleh Surplus/Deficit sebesar Rp. 7.232.228.827,73. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun yang sama sebesar Rp. 80.178.360.921,95 terealisasi sebesar Rp. 80.279.232.558,95 atau 100,13 %. Dari penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 80.279.232.558,95 digunakan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 14.600.000.000,00 atau 99,66 % dari target sebesar Rp. 14.550.225.201,05 sehingga diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp. 65.729.007.357,90 atau 100,23 % dari target sebesar Rp. 65.578.360.921,95. Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 891.378.886.503,26., dikurangi realisasi belanja sebesar Rp. 884.146.657.675,53, atau Surplus (deficit) sebesar Rp. 7.232.228.827,73 ditambah Pembiayaan Netto sebesar Rp. 65.729.007.357,90 maka diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Aggaran 2015 sebesar Rp. 72.961.236.185,63. D.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pematangsiantar. Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Pematangsiantar menyampaikan LPPD yang merupakan sumber informasi utama dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Selanjutnya Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bab III Pelaksanaan EKPPD Bagian Kesatu Sumber Informasi EKPPD Pasal 16 Ayat (1) menyatakan sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan EKPPD adalah LPPD, Dan Pasal 17 Menyatakan Sasaran EKPPD meliputi tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah. Dalam rangka EKPPD ini Pemerintah Kota menyusun beberapa aspek sebagai berikut : 1. Aspek Penilaian Pada Tataran Pengambilan Kebijakan untuk Pemerintah Kota Pematangsiantar. 2. Aspek Penilaian Pada Tataran pelaksana Kebijakan Pemerintah Kota Pematangsiantar. 3. Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan untuk Pemerintah Kota Pematangsiantar. Adapun hasil penilaian atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pematangsiantar berdasarkan ketiga aspek tersebut di atas adalah : pada tahun 2010 berada pada ranking 81, Tahun 2011 ranking 86, Tahun 2012 Ranking 63, tahun 2012 ranking 66, dan pada penyelenggaraan tahun 2014 belum di terbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2015 akan di evaluasi pada Bulan Juli-Agustus 2016 mendatang. Adapun penilaian kinerja atas Penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

22

Kota-kota di wilayah Propinsi Sumatera Utara pada kurun waktu 2010-2013 sebagai tabel berikut : TABEL PERINGKAT KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DAN KOTA-KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010-2013

STATUS

NO

SKOR

STATUS

P. SIDEMPUAN

SKOR

SIBOLGA

NO

TANJUNG BALAI

STATUS

BINJAI

SKOR

TEBING TINGGI

TAHUN 2013

NO

PEMATANGSIANTAR

TAHUN 2012

STATUS

MEDAN

TAHUN 2011

SKOR

PROPINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2010

NO

PROPINSI SUMATERA UTARA DAN KOTA

16 35 81 83 69 53 66 73 -

2,2143 2,6831 2,0519 1,9463 2,3469 2,5238 2,3683 2,2572 -

TINGGI TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI -

18 5 86 69 58 74 75 83 -

2,2898 3,1165 2,1831 2,4094 2,5507 2,3620 2,3606 2,2456 -

TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI -

19 50 63 49 62 61 75 67 -

2,1965 2,5002 2,1553 2,5130 2,1901 2,2012 1,8044 2,0499 -

TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI SEDANG -

11 22 66 65 45 68 70 59 -

2,5299 2,9956 2,2683 2,2851 2,7009 2,2268 2,1885 2,4619 -

TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI -

GUNUNG SITOLI Sumber : Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri di olah

Evaluasi Penilaian Kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar Secara umum penyelenggaraan Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah baik dengan skor Tinggi, namun dibandingkan dengan kinerja 91 (sembilan puluh satu) kota di seluruh Indonesia maka kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Meningkatkan pencapaian dari indikator Kinerja Urusan Prioritas yakni : a. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan sarana/prasarana pendidikan. b. Meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dan sarana/prasarana pelayanan kesehatan. c. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui perluasan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat miskin. d. Menjaga ketersediaan pangan melalui intensifikasi dan optimalisasi sumber pangan, menjaga stabilitas distribusi bahan pangan dan mendorong peningkatan teknologi pengolahan pangan. e. Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan, pengairan, transportasi, perumahan dan permukiman. f. Mensinkronisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui penataan pola ruang, struktur ruang dan pengembangan kawasan perkotaan yang bersih, hijau, berciri, indah dan berestetika. g. Mendorong pergerakan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pelaku ekonomi, UMKM dan Koperasi dan peningkatan investasi. h. Meningkatkan kerjasama ekonomi dan pembangunan baik dengan pemerintah daerah lain, pemerintah pusat maupun pihak swasta melalui pembuatan nota kesepakatan, pertukaran informasi dan koordinasi i. Mengembangkan potensi pariwisata melalui promosi dan ekplorasi potensi pariwisata, merangsang pertumbuhan investasi pariwisata, membangun objek wisata baru dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana pendukung pariwisata. 2. Penyusunan kebijakan/regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Penyusunan Perda Inisiatif dari DPRD. 4. Menjalin Kerjasama Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan Kab/Kota lain dalam Provinsi/diluar Provinsi maupun dengan Luar Negeri. 5. Pelaksanaan Survey atas pelayanan yg dilaksanakan oleh Pemko. 6. Meningkatkan Belanja Publik untuk pembangunan. 7. Penetapan SPM dan SOP SKPD melalui Perda ataupun Perwa. 8. Validasi Data Jumlah Rumah yang ber IMB, Bersanitasi dan Layak Huni di Kota Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

23

9. 10. 11. 12. E.

Pematangsiantar Validasi Data Ekspor dan Impor Validasi Data pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) oleh SKPD Validasi Data pendukung IKK pada setiap indikator kinerja Penyampaian data dalam rangka pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Tataran Pelaksana Kebijakan (oleh SKPD) perlu disempurnakan.

Penutup Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana yang diamantakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pematangsiantar Tahun 2014 sebagai media pertanggungjawaban pelaksananaan tugas dan fungsi dan merupakan bahan evaluasi untuk menilai kinerja Instansi. Penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan visi dan misi serta program Kepala Daerah yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan di anggarkan dalam APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2015, serta dokumen perencanaan lainnya yang dijadikan pedoman oleh daerah. Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (I-LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2015 ini disampaikan Kepada segenap masyarakat Kota Pematangsiantar sebagai gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tahun 2015 atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Kota Pematangsiantar telah melakukan peningkatan pembangunan dalam berbagai program dan kegiatan, namun kami menyadari masih ada pelaksanaan beberapa program kerja dan kegiatan yang mungkin belum dapat memuaskan yang disebabkan beberapa kendala, hambatan dan keterbatasan kemampuan sumber daya aparatur maupun keterbatasan dana yang dihadapi selama Tahun Anggaran berjalan, dan perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan dan pelaksanaan program dan perbaikan kinerja untuk tahun-tahun mendatang. Sesungguhnya kami menyadari Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (I-LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2015 ini masih terdapat kekurangan demikian juga dalam penyelenggaraan pemerintahanan Daerah Kota Pematangsiantar masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang belum memuaskan semua pihak, hal ini diakibatkan masih perlunya peningkatan sumber daya manusia aparatur maupun sumber dana baik yang bersumber dari PAD, maupun dari APBN. Untuk itu pada masa mendatang Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan SDM Aparatur maupun penyerapan dana dari Pusat dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kota Pematangsiantar yang Mantap, Maju dan Jaya. Sekian dan Terimakasih.

Pematangsiantar, 24 Maret 2016

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

24

Pematangsiantar, 24 Maret 2016

E. Urusan Desentralisasi 1. Penyelenggaraan Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

25

Urusan Pemerintahan Konkuren berupa Urusan Wajib sebanyak 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib seluruhnya dilaksanakan Pemerintah Daerah, namun satu urusan yakni dibidang pertanahan secara umum diselenggarakan oleh instansi Vertikal Kantor yakni Badan Pertanahan Nasional Kota pematangsiantar, untuk pengelolaan tanah bagi kepentingan umum dikelola oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sedangkan aset tanah Pemerintah Kota dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan Wajib dan urusan Pilihan pada Tahun 2015 menggunakan dana sebesar Rp. 1.005.717.689.322,35 meningkat 10,59 % dari Anggaran Tahun 2014 RP. 909.447.084.012,15 dengan perincian alokasi Penyelenggaraan 26 (dua Puluh enam) Urusan wajib diselenggarakan oleh SKPD dengan menggunakan alokasi dana sebesar Rp. 972.367.898.164,35 meningkat dari Tahun 2014 sebesar 10,64 % Rp. 878.875.141.820,74 dan alokasi untuk Penyelenggaraan 7 urusan Pilihan diselenggarakan oleh SKPD dengan menggunakan alokasi dana sebesar Rp. 33.349.791.158,00 meningkat sebesar 9,09 % dari anggaran Tahun 2014 yakni Rp. 30.571.942.191,41. Pendapatan dari urusan Wajib pada Tahun 2015 sebesar RP. 891.378.886.503,26 atau 94,81 % dari target sebesar Rp. 939.756.613.400,40, sementara itu anggaran belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan wajib pada Tahun 2015 sebesar RP. 972.367.898.164,35 terealisasi sebesar RP. 851.531.555.127,53 atau 85,57 %. a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Untuk penyelenggaraan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diselenggarakan oleh Beberapa SKPD Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan Pegawai sebanyak 959 Orang. Pagu anggaran yang digunakan sebesar Rp. 210.154.579.062,18 20,89 % dari total Anggaran Tahun 2015 dan terealisasi RP. 182.936.080.084,66 atau 87,05 %, yang dialokasikan untuk : NO 1 1 2 3 4 5 6

SKPD 2

ANGGARAN (Rp.) 3

DPRD KDH/Wakil KDH Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Inspektorat

5.392.131.680,00 668.662.819,00 30.521.234.355,00 14.868.212.686,00 89.885.281.671,16

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kecamatan Siantar Barat Kecamatan Siantar Timur Kecamatan Siantar Utara Kecamatan Siantar Selatan Kecamatan Siantar Martoba Kecamatan S Marihat Kecamatan Siantar Sitalasari Kecamatan Siantar Marimbun JUMLAH Sumber : DPPKAD/SIMDA AKUTANSI 2015

REALISASI (Rp.) 4

% 5

5.219.943.761,00 482.176.117,00 28.035.337.006,00 12.755.129.791,00 69.010.179.953,66

87,05 72,11 91,85 85,79 76,77

4.394.079.072,00

4.278.592.669,00

97,37

3.871.081.754,00 4.790.228.551,00 3.786.183.851,21 8.266.005.683,00 6.840.741.892,85 7.943.702.980,83 5.817.788.784,57 6.736.455.757,00 6.547.377.820,14 5.327.612.316,42 4.943.292.388,00 210.154.579.062,18

3.614.173.647,00 4.625.239.761,00 3.619.010.436,00 8.163.102.934,00 6.613.034.175,00 7.816.434.011,00 5.618.730.098,00 6.625.180.313,00 6.416.718.393,00 5.202.983.171,00 4.841.801.348,00 182.936.080.084,66

93,36 95,56 95,58 98,76 96,67 98,40 96,58 98,35 98,00 97,66 97,95 87,05

Urusan Pemerintahan Konkuren berupa Urusan Pilihan sebanyak Dari 8 (delapan) Urusan Pilihan, 7 (tujuh) urusan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar antara lain : Pertanian; Kehutanan; pariwisata; Energi dan Sumberdaya Mineral; Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; dan Industri, sedangkan 1 (satu) urusan yakni urusan ketransmigrasian dikelola oleh instansi vertikal (Kantor Transmigrasi). Urusan Pemerintahan Konkuren berupa Urusan Pilihan sebanyak Dari 8 (delapan) Urusan Pilihan, 6 (enam) urusan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar antara lain : Pertanian; Kehutanan; pariwisata; Energi dan Sumberdaya Mineral; Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; dan Industri, sedangkan 1 (satu) urusan yakni urusan ketransmigrasian dikelola Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

26

oleh instansi vertikal (Kantor Transmigrasi). a. Penyelenggaraan Urusan Wajib. Urusan Pemerintahan Konkuren dalam bentuk Urusan Wajib selenggarakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar pada Tahun 2014, yang dilaksanakan oleh SKPD terkait. Beberapa SKPD Kota Pematangsiantar sekaligus menyelenggarakan beberapa urusan Wajib. SKPD pengelola masing-masing urusan wajib serta pagu anggaran yang digunakan pada Tahun 2014 sebesar RP. 878.875.141.820,74 terealisasi sebesar RP. 720.685.999.401,43 atau 82 % dengan perincian sebagai tabel berikut : SKPD PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2014 URUSAN WAJIB / SKPD PENYELENGGARA PAGU ANGGARAN 1 2 1. Pendidikan (urusan Prioritas) 384.564.682.656,00 2. Kesehatan (urusan Prioritas) 119.352.455.431,00 3. Pekerjaan Umum (urusan Prioritas) 55.530.630.191,26 4. Perumahan (urusan Prioritas) 5.917.423.750,00 5. Penataan Ruang (urusan Prioritas) 36.717.103.160,00 6. Perencanaan Pembangunan 5.276.587.931,18 7. Perhubungan 12.220.657.551,23 8. Lingkungan Hidup 21.077.652.779,83 9. Pertanahan 454.500.000,00 10. Kependudukan dan Catatan Sipil 3.069.786.834,00 11. Pemberdayaan Perempuan dan 4.443.342.539,83 Perlindungan Anak 12. Keluarga Berencana dan Keluarga 1.531.730.500,00 Sejahtera 13. Sosial(urusan Prioritas) 3.272.640.337,83 14. Ketenagakerjaan (urusan Prioritas) 743.528.736,00 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3.546.156.044,86 (urusan Prioritas) 16. Penanaman Modal (urusan Prioritas) 2.406.491.634,00 17. Kebudayaan (urusan Prioritas) 181.914.500,00 18. Kepemudaan dan Olah Raga 3.638.694.800,00 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 7.983.649.089,60 (urusan Prioritas) 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 190.610.923.259,22 Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (urusan Prioritas) 21. Ketahanan Pangan (urusan Prioritas) 3.015.854.740,30 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa 9.546.688.096,00 23. Statistik 2.121.044.949,97 24. Kearsipan 3.653.500,00 25. Komunikasi dan Informatika 686.769.051,00 26. Perpustakaan 960.579.757,63 JUMLAH 878.875.141.820,74 Sumber : DPPKAD Laporan Keuangan un-audited 2014

REALISASI 3 303.635.820.015,00 76.728.099.877,00 52.601.454.184,00 5.560.159.693,00 33.880.063.389,00 4.450.879.004,00 11.438.967.804,00 19.384.940.217,00 66.615.200,00 2.961.137.904,00 4.272.729.952,00

% 4 78,96 64,29 94,73 93,96 92,27 84,35 93,60 91,97 14,66 96,46 96,16

1.419.910.706,00

92,70

3.066.137.070,00 718.574.280,00 3.404.727.605,00

93,69 96,64 96,01

2.307.295.546,00 180.819.500,00 3.389.917.316,00 7.576.711.890,00

95,88 99,40 93,16 94,90

168.475.274.811,43

88,39

2.791.806.339,00 8.954.465.507,00 1.940.192.526,00 3.653.500,00 593.612.220,00 882.033.346,00 720.685.999.401,43

92,57 93,80 91,47 100,00 86,44 91,82 82,00

Rincian program dan kegiatan serta realisasinya lebih rinci pada Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 atas pelaksanaan Tahun Anggaran 2014. F.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

27

1. Tugas Pembantuan Yang Diterima Pada Tahun 2014 Pemerintah Kota Pematangsiantar menyelenggarakan Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah. Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar pada tahun Anggaran 2014 dilaksanakan oleh beberapa SKPD dan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dengan perincian sebagai berikut : SKPD 1. Dinas kesehatan 2. BLU RSUD Dr.Djasamen Saragih 3. Dinas Pertanian dan Peternakan 4. Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

2.

INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)  Instansi pemerintah pemberi tugas pembantuan adalah Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/KPTS/M/2014 tentang Pengangkatan Atasan/pembantu atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Untuk Urusan Bersama di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Tgl 10 Nopember 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 488/KPTS/M/2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 303/KPTS/M/2014 tanggal 29 Agustus 2014  Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia  Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (Kanwil BKKBN) Provinsi Sumatera Utara

Program Dan Kegiatan : Program Dan Kegiatan yang diselenggarakan dalam Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar dari Pemerintah pada Tahun 2014 sebegai berikut : SKPD 1. Dinas Kesehatan



      2. BLU RSUD Dr.Djasamen Saragih 3. Dinas Pertanian dan Peternakan 4. Dinas Tata Ruang Perumahan dan

  

PROGRAM/ KEGIATAN Program Kesehatan Ibu dan Anak (termasuk KB) dengan Kegiatan : Sweeping bumil neonatus; Pelacakan Kematian; Sweeping Akseptor; KB; Penjaringan Anak Sekolah; Pembinaan Panti asuhan; Pendataan Sasaraan; Pembinaan Kes. Remaja; Penyuluhan Ibu Hamil; Kunjungan Bidan Praktek swasta; UKGS; Pembinaan Dukun; Penyuluhan Remaja; dan DDTKB. Program Imunisasi dengan Kegiatan : Pengambilan Vaksin; Sweeping DO Immunisasi; dan BIAS. Program Perbaikan Gizi dengan Kegiatan : Pembinaan Kadarzi; Penyuluhan PMT; Pemulihan PMT; Surveylens; Penjaringan gizi buruk; Distribusi Vit.A dan Distribusi Fe. Program Promosi Kesehatan dengan Kegiatan : Pembinaan Posyandu Lansia; Pembinaan Posyandu Balita; Pembinaan Kesehatan Kerja; Penyuluhan dan Pendataan/Survey PHBS. Program Kesehatan Lingkungan dengan Kegiatan : Survey Jentik; Inspeksi sanitasi, Pemeriksaan Depot Air Minum; Mengantar Sampah Medis; Survey Dampak Kesehatan Lingkungan dan Pemeriksaan Sampel Makanan. Program Pengendalian Penyakit dengan Kegiatan : Kunjungan Penderita TB.Paru; Kunjungan rumah Penderita DBD; Surveylens; Transport Fogging; dan Distribusi Obat Cacing. Penunjang Pelayanan Kesehatan dengan Kegiatan : Minilokakarya; Refresing kader; Pertemuan Linsek; Pembentukan Kelurahan Siaga; Konsultasi BOK; Operasional Posyandu dan ATK BOK. Program Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata dengan kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, dengan kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP Pelaksanaan tugas pembantuan melalui Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Pematangsiantar dengan Program:

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

28

Permukiman



 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana



Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, Keluaran adalah Keswadayaan Masyarakat. (Kode Satker 501623). Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan, Keluarannya adalah Infrastruktur Air Limbah. (Kode Satker (559953). Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja  Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja I  Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja II  Administrasi Kegiatan Program Keluarga Berencana o Program ini lebih diarahkan pada pemenuhan permintaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dalam upaya membantu pasangan suami istri untuk memenuhi tujuan reproduksinya secara bertanggungjawab dalam menunjang upaya terwujudnya keluarga yang berkualitas dengan memperhatikan dan menghayati hak-hak seseorang dalam mengatur jumlah jarak dan waktu kelahiran anak-anaknya. Untuk itu kegiatan yang dilakukan yaitu : Penggarapan KB Pasca Persalinan; Operasional Promosi dan KIP/K; Promosi KIE KHIBA dan MKR Tk. Kota; Operasional Pengelolaan Logistik; Operasional Wawan Muka PPLKB; Pengembangan Program KB Mandiri; Operasional BP 4- KUA; Operasional Bulan Bhakti KB IBI; Forum Pertemuan Tim JKK Kota; TKBK Kota Ke Kecamatan; TKBK Kecamatan Ke Kelurahan; Tim Menjaga Mutu Kota; Forum Koordinasi Tk. Kota; Rakor Kecamatan; Rakor Kelurahan; Forum Pertemuan Pokja Pelayanan KB Tk. Kota; Pertemuan Medis Teknis dan Operasional Promosi KIE. Program Kesehatan Reproduksi Remaja o Remaja merupakan bagian dari Keluarga mempunyai peranan penting dalam membentuk keluarga berkualitas karena mereka adalah calon Pasangan Usia Subur. Kelompok remaja adalah kelompok yang beresiko tinggi terhadap terjadinya kasus-kasus yang berkembang dengan kesehatan reproduksi seperti terkena PMS/HIV AIDS, aborsi dan kehamilan yang tidak dikehendaki. Program kesehatan reproduksi remaja pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan remaja sehat, sehingga betul-betul dimana seorang ibu mempunyai fisik dan fsikis yang sehat dan dapat menghindari prilaku yang beresiko. Upaya kesehatan reproduksi remaja yang telah dilakukan antara lain kampanye penundaan usia perkawinan, yaitu : Pembinaan remaja untuk kesiapan menempuh perkawinan dan Promosi dan advokasi remaja dalam masalah kesehatan reproduksi. Disamping itu tujuan Program ini khususnya kesehatan reproduksi yaitu untuk menghindari terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan mengurangi kesakitan atau kematian akibat kehamilan. Untuk itu dilakukan berbagai kegiatan antara lain : Forum Pertemuan Pokja KRR Kota; Operasional KIE Wawan Muka Konselor KRR Tk. Kecamatan; Operasional KIE Wawan Muka Petugas Lapangan; Operasional PIK KRR Percontohan Tingkat Kecamatan; Lomba PIK KRR Tingkat Kota; Operasional Konselor PIK KRR Tingkat Kota; Operasional Pembinaan dan Evaluasi KRR Kota; Operasional Advokasi Kota; Sosialisasi KIE Program KRR. Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas o Pada hakekatnya program ini ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi serta pemberdayaan keluarga terutama yang diselenggarakan oleh sektor non Pemerintah dan juga meningkatkan suatu kerja petugas lapangan. Oleh sebab itu maka pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri melalui kerjasama lembaga dan pemberdayaan institusi masyarakat terus diupayakan antara lain melalui : - Operasional Analisis dan Evaluasi Tingkat Kota. - Operasional Petugas RR Klinik KB. - Operasional Petugas Penghubung RR DBS bagi PLKB. - Operasional Pengumpulan Data R/R Klinik KB. - Operasional Pengumpulan Data R/R Potensi Wilayah. - Operasional Pengumpulan Data R/R Pendataan Keluarga. - Operasional Pendataan Keluarga.

Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga o Sejalan dengan Visi BP2KB yaitu Seluruh Keluarga Ikut KB dan Perempuan Mandiri, maka upaya pemberdayaan keluarga dalam pengaturan kelahiran dibarengi dengan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

29

upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan. Kegiatan pokok yang telah dilakukan dalam pelayanan ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan antara lain : - Operasional BKB Terpadu Percontohan tingkat Kecamatan. - Operasional Pembinaan Kegiatan Kelompok BKR tingkat Kecamatan. - Operasional Pembinaan Kegiatan Kelompok BKL tingkat Kecamatan. - Operasional Pembinaan Kegiatan Kelompok BLK tingkat Kota. - Operasional KIE Wawan Muka Petugas Lapangan BKB. - Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga tingkat Kota. - Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga tingkat Kecamatan. - Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga tingkat Kelurahan. - Operasional Pendamping Kader BKB tingkat Kecamatan. - Operasional Pendamping Kegiatan Kelompok UPPKS. - Forum Pertemuan Tim POKJA Pembentukan BKB tingkat Kota. - Forum Pertemuan Kemitraan UPPKS tingkat Kota. - Operasional KIE Wawan Muka Bagi Toga/ Toma tingkat Kecamatan. - Sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

8.

Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan. Sarana yang digunakan oleh SKPD dalam menyelenggarakan Tugas Pembantuan pada Tahun 2014 adalah asset yang dimiliki oleh SKPD, Kondisi sarana prasarana yang ada masih memenuhi untuk pencapaian program dan kegiatan.

9.

Permasalahan Dan Solusi. Permasalahan yang dihadapi oleh SKPD dalam menyelenggarakan Tugas Pembantuan pada Tahun 2014 sebagai berikut : SKPD Dinas Kesehatan BLU RSUD Dr.Djasamen Saragih Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI  Tidak ada Hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas Pembantuan.  Tidak ada Hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan Tugas Pembantuan.  Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana tugas pembantuan tahun anggaran 2014 ini secara umum tidak mengalami masalah yang berarti sehinggga dapat berjalan sesuai dengan rencana  DIPA masih dalam tanda bintang sampai bulan November untuk Kode Satker 501623 sehingga kegiatan fisik belum dilaksanakan dan terjadinya revisi DIPA sampai empat kali dan menunggu Surat Keputusan Menteri Kementerian Pekerjaan Umum untuk penetapan Satuan Kerja menyebabkan keterlambatan pencairan dana ke rekening BKM.  Sampai akhir Tahun Anggaran 2014 DIPA dengan Kode Satker 559953 dalam tanda bintang sehingga tidak ada realisasi keuangan maupun fisik.  Terlambatnya DIPA diterbitkan yakni tanggal 25 September 2014 dan baru diterima Satuan Kerja/KPPN minggu ke 2 bulan Oktober 2014.  Permendagri No.70 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penunjukan/Penetapan KPA Dana Tugas Pembantuan dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Anggaran Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Adminduk Tahun 2014 baru terbit tanggal 30 September 2014.  SDM dalam pelaksanaan teknis keuangan masih kurang.  Dalam Hal pelaksanaan kegiatan infrastruktur pedesaan Padat Pekerja I dan II masih kekurangan Petugas Lapangan (PL).  Jalan yang telah dibuka tidak dipelihara masyarakat maupun Pemda setempat karena tidak ada dana untuk pemeliharaan.  Pada dasarnya permasalahan pada penyelenggaraan tugas pembantuan sama dengan permasalahan yang terdapat pada penyelenggaraan urusan desentralisasi, hanya perlu ditambahkan beberapa hal :  Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat melayani KB dan Kesehatan Reproduksi. Padahal sesuai dengan kesepakatan internasional ICPD 1994 pada tahun 2015 semua pelayanan kesehatan primer harus dapat melayani KB, disamping itu masih banyak pasangan usia subur menggunakan kontrasepsi yang kurang efektif dan efisien.  Partispasi pria dalam ber KB masih sangat rendah yaitu sekitar 10,45 %. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jenis alat kontrasepsi bagi pria dan keterbatasan pengetahuan mereka

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

30

akan hak-hak dan kesehatan reproduksi, serta kesetaraan dan keadilan gender.  Pandangan Masyarakat bahwa program Keluarga Berencana hanya untuk perempuan.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh SKPD mengatasi masalah yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas Pembantuan pada Tahun 2014 sebagai berikut : SKPD Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

TINDAK LANJUT YANG DILAKUKAN  DIPA dengan Kode Satker 501623 yang diturunkan tidak dalam tanda bintang sehingga pencairan keuangan ke rekening BKM tidak terhambat dan kegiatan BKM juga mengalami hambatan.  DIPA dengan Kode Satker 559953 sebaiknya di tahun anggaran 2015 dana pada DIPA Kode Satker 559953 dapat terealisasi  Kabupaten/Kota baru pertama kali melaksanakan APBN Tugas Pembantuan.  Melakukan kordinasi dan konsultasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.  Mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan mengoptimalkan waktu yang tersisa.  Mempercepat proses pelelangan dan penyelesaian kontrak atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.  Menambah Pegawai khusus lulusan Akuntansi.  Memberikan Diklat bendahara dan diklat Petugas Lapangan.  Agar dilakukan pengusulan pemeliharaan jalan dan pengaspalan oleh pihak kecamatan kepada dinas terkait.  Meneguhkan komitmen eksekutif, legislatif, tokoh agama, dan tokoh masyarakat tentang upaya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan primer untuk dapat melayani KB dan memberi KIE terhadap PUS tentang alat kontasepsi.  Membangun kemitraan yang tulus dan setara dengan berbagai kalangan.  Memberikan pandangan yang positif kepada masyarakat bahwa program Keluarga Berencana tidak hanya untuk perempuan tetapi juga ditujukan untuk laki-laki

G. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan 1. Kerjasama antar daerah Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195 ayat 1 yang berisikan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, Implementasi kerjasama daerah pada era otonomi daerah merupakan suatu kebutuhan bagi daerah, karena dalam mengembangkan memberdayakan dan memanfatkan sumberdaya / potensi suatu daerah memerlukan kerjasama dengan daerah lain karena adanya keragaman potensi dari setiap daerah. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Selain itu diharapkan dengan terjalinnya kerjasama antar daerah didapatkan solusi atas berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah serta turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah ditegaskan bahwa kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiscal. Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam rangka peningkatan kerjasama antar daerah yakni Apeksi dengan kegiatan :  Raker Komwil I-IV  Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ke X Tahun 2014 di Kota Dumai Provinsi Riau  Apeksi Tahun 2014 di Kota Dumai dengan kegiatan Perkenalan Hasil Produk-produk lokal dalam rangka persipan menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015.  Launching Indonesia City Expo. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

31

2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga Mitra yang diajak kerjasama oleh beberapa SKPD pada Tahun 2014 sebagai berikut : SKPD BLU RSUD Dr.Djasamen Saragih

PEMKO/DPPKAD

SKPD lainnya

I.

MITRA YANG DIAJAK KERJASAMA 1. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG PEMATANGSIANTAR 2. FK UMI MEDAN 3. FK UISU MEDAN 4. AKADEMI KEBIDANAN AGATHA 5. AKADEMI PERAWAT ABDI FLORENSIA 6. AKADEMI PERAWAT SURYA NUSANTARA 7. AKADEMI KEBIDANAN HENDERSON 8. AKADEMI PERAWAT BAS BALIMBINGAN 9. AKADEMI KEBIDANAN RAYA HUSADA 10. SMK KESEHATAN SAHATA PEMATANGSIANTAR 11. STIKES BINALITA SUDAMA MEDAN 12. POLITEHNIK KESEHATAN MEDAN PROGRAM STUDI KEBIDANAN PEMATANGSIANTAR 13. BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROPINSI PT. INTI GRIYA PRIMA SAKTI Nomor : 644.1/383/I/2004 dan Nomor : 368/IGPS/PS/I/2004 tanggal 27 Januari 2004. PT INDOPROFITA KONSULTAMA, JAKARTA PT UNI TWIN INDONESIA MEDAN Dengan Pihak Ketiga (pengadaan barang dan jasa)

Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah 1.

Forum Koordinasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Pematangsiantar Badan Koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan jalan kota Pematangsiantar (SK Walikota Pematangsiantar Nomor : 551/ 464/ WK-Tahun 2006; ditetapkan tanggal 29 Maret 2006)

2.

Materi Koordinasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Pematangsiantar a. Memberikan saran / pertimbangan kepada Walikota Pematangsiantar dalam rangka Pemberian Izin Usaha / Izin Trayek Perusahaan Angkutan di Kota Pematangsiantar. b. Memberikan saran / pertimbangan kepada Walikota Pematangsiantar dalam rangka Pemberian Izin / Penempatan / Pemasangan alat atau sarana yang berkaitan dengan Ketertiban Lalu Lintas antara lain pemasangan rambu – rambu lalu lintas dan marka jalan, tremasuk Traffic Light dan jembatan penyebrangan. c. Memberikan / saran pertimbangan kepada Walikota Pematangsiantar dalam rangka penentuan Lokasi Terminal, Halte, Parkir, Shelter.

3.

Instansi Vertikal Yang Terlibat Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Pematangsiantar a. Polres Kota Pematangsiantar b. Kodim 0207 Simalungun c. Dewan Pimpinan Organda Kota Pematangsiantar d. PT. Asuransi Jasa Raharja cabang Pematangsiantar

7.

Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan a. Pelayanan pemberian izin usaha / izin trayek perusahaan angkutan b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang berkaitan dengan ketertiban lalu lintas, terlaksananya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. c. Penetapan tarif angkutan Kota Pematangsiantar disesuaikan dengan dampak kenaikan / penurunan harga BBM dengan kelangsungan perusahaan penyedia jasa angkutan, dan daya beli / kemampuan masyarakat pengguna jasa angkutan.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

32

d. Koordinasi terpadu pengaman dan pelayanan angkutan lebaran, natal ,dan tahun baru. e. Penataan arus lalu lintas J.

Pencegahan dan penanggulangan bencana Bencana merupakan terjadinya peristiwa yang disebabkan oleh alam maupun karena ulah manusia, yang dapat terjadi secara mendadak dan berlanjut yang menimbulkan dampak kerugian, korban, baik jiwa manusia, harta benda, mental/moril, sehingga masyarakat yang tertimpa bencana tersebut mendapat perhatian dan tindakan darurat dalam rangka untuk menolong, menyelamatkan, menanggulangi, mengurangi maupun dalam rangka mencegah bencana agar tidak terulang kembali bagi kehidupan manusia beserta lingkungannya. Kebakaran dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang dimiliki masyarakat sehingga dapat mengganggu kelancaran pembangunan. Sebab kebakaran dapat menghanguskan berbagai bangunan dan benda – benda yang terdapat disekitarnya seperti rumah tempat tinggal, rumah toko, pusat perbelanjaan maupun gedung-gedung lainnya baik yang bertingkat maupun tidak bertingkat. Selain pada bangunan, kebakaran juga dapat terjadi pada hutan, kendaraan, instalasi listrik dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal itu, sejalan dengan perkembangan pembangunan yang semakin maju serta teknologi yang semakin modern maka dituntut harus disertai pula dengan kemajuan pada bidang penanggulangan bencana yang dalam hal ini adalah pencegahan dan pemadaman terhadap terjadinya kebakaran, misalnya dengan penggunaan alat –alat yang lebih modern dan berteknologi. Berdasarkan hal tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan upaya Pemerintah Daerah untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat (perlindungan masyarakat ) terhadap bencana kebakaran di Kota Pematangsiantar dan sekitarnya sudah sewajarnya Kantor Pemadaman Kebakaran yang merupakan Kantor Pelaksana Teknis dalam penanggulangan bencana kebakaran memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugasnya. Salah satu SKPD penyelenggaran penanganan bencana adalah Kantor Pemadaman Kebakaran Kota Pematangsiantar. Dalam penyelenggarakan tugas, Kantor Pemadaman Kebakaran mempuyai fungsi sebagai berikut : 1.

Perumusan Kebijakan teknis dalam pencegahaan dan pemadam kebakaran di lingkungan daerah; 2. Pelayanan penunjang penyelenggara pencegahan dan pemadam kebakaran di lingkungan daerah; 3. Pelaksanaan usaha-usaha dan daya upaya pencegahan terjadinya kebakaran; 4. Pelaksanaan kegiatan operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan masyarakat atau evaluasi; 5. Pelaksanaan dan penyelidikan teknis sebab-sebab terjadinya kebakaran; 6. Pengawasan dan pengendalian terhadap barang dan bahan yang mudah terbakar; 7. Pelaksanaan kegiatan penelitian bahan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran di laboratorium; 8. Pemberian bimbingan teknis terhadap unit-unit kebakaran,Instasi Pemerintah Swasta, Perusahan Vital,Pusat Perbelajaan dan Masyarakat lain; 9. Peningkatan keterampilan petugas tenaga bantuan pemadam kebakaran (barisan sukarelawa) dalam penanggulangan kebakaran; 10. Pendataan dan Penginventarisan kejadian kebakaran; 11. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan Kepala Daerah sesuai bidang tugasnya Selain Kantor Pemadam Kebakaran Badan Kesatuan Bangsa Politik dan perlindungan masyarakat juga menyelenggarakan penanggulangan bencana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan. 1. 2.

Melaksanakan program kerja di bidang perlindungan masyarakat. Menyusun rencana operasional kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan perlindungan masyarakat.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

33

3.

Menyiapkan dan melaksanakan pelatihan, pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat. 4. Memberikan dukungan dan pembinaan teknis serta pelatihan kesiagaan penanganan bencana. 5. Menyiapkan dan melaksanakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam rangka menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia. 6. Melakukan sosialisasi terhadap petugas Linmas tentang penanggulangan bencana. 7. Mendata dan melakukan rekrutmen serta melakukan pendidikan dan pelatihan personil satuan perlindungan masyarakat. 8. Melakukan penelitian dan pengembangan potensi personil satuan perlindungan masyarakat. 9. Mensiapsiagakan petugas Linmas dalam mendukung tugas penanganan bencana dan pengungsian. 10. Membuat rambu-rambu tanda rawan/bahaya bencana alam 11. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penanggulangan bencana sesuai petunjuk teknis. Demikian juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempunyai tugas dalam penanganan bencana dengan tugas sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana serta terencana, terpadu dan menyeluruh; 3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan 4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat 1. Bencana yang pernah terjadi dan penanggulangannya Kejadian Kebakaran pada Tahun 2014 yang terjadi di Kota Pematangsiantar dan sekitarnya adalah sebanyak 26 kali terdiri dari : 1. 2. 3.

Kebakaran Rumah tempat tinggal Kebakaran Toko, Pabrik , Bengkel, Kantor Kebakaran Hutan, Pohon, kendaraan

: : :

14 kali 5 kali 7 kali

DAFTAR BENCANA KEBAKARAN YANG TERJADI DI WILAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR PADA TAHUN 2014 NO 1 1.

2. 3. 4. 5.

URAIAN BENCANA 2 Bencana Kebakaran

WAKTU KEJADIAN 3 Tahun 2014

Tanah Longsor Banjir Gempa bumi Konflik Sosial

Tahun 2014 Tahun 2014 Tahun 2014 Tahun 2014

OBJEK 4

 Rumah Tempat Tinggal  Ruko, bengkel, Pabrik, kantor  pohon Nihil Nihil Nihil Nihil

JLH PERISTIWA 5 14 kejadian 5 kejadian 7 kejadian Nihil Nihil Nihil Nihil

JUMLAH TOTAL 7 26 kali

Nihil Nihil Nihil Nihil

2. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam rangka mengantisipasi dan menghadapi bencana adalah sebagai berikut ; a. Melaksanakan usaha-usaha dan upaya pencegahan terjadinya kebakaran. b. Melaksanakan kegiatan operasional pemadam kebakaran dan membantu penanggulangan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

34

bencana alam lainnya. c. Melaksanakan kegiatan peralatan dan penyidikan sebab-sebab terjadinya kebakaran. d. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas barang dan bahan yang mudah terbakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Melaksanakan kegiatan peningkatan petugas tenaga terampil pemadam kebakaran. f. Pencegahan bahaya kebakaran dengan memeriksa dan mengisi tabung racun api pada toko-toko, pabrik, kantor dan bangunan lainnya. g. Mengadakan pengawasan rutin/pengendalian terhadap bangunan yang sedang dibangun yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ataupun bangunan yang menyimpang dari ketentuan tata ruang kota. h. Melakukan pengawasan terhadap bangunan yang beralih fungsi. i. Melaksanakan pengendalian tertib bangunan dan keselamatan bangunan-bangunan. j. Mengadakan latihan keterampilan penanggulangan bencana. k. Mengadakan pelatihan Suskalak-B. l. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana. m. Membentuk keanggotaan satuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. n. Membuat peta rawan bencana. o. Menyusun potensi linmas dan satgas penanggulangan bencana. p. Menetapkan daerah korban bencana. q. Memberikan bantuan dana dan prasarana kepada korban bencana. r. Pembentukan ruang pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (RUPUSDALOPS-PB). s. Bencana yang terjadi di Wilayah Pemerintahan Kota Pematangsiantar adalah Bencana Banjir dan Kebakaran serta Longsor di Tahun 2014. Dan Penanggulangannya di lakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) P. Siantar dengan memberikan bantuan yang di perlukan oleh para korban bencana. t. Dalam terjadinya Bencana di daerah Kota P. Siantar, Pemerintah Kota memberikan Status Bencana dengan Keputusan Walikota Tentang Tanggap Darurat. u. Dalam melaksanakan Tanggap Darurat, BPBD P. Siantar dalam penggunaaan anggaran bersumber dari Dana APBD dengan Jumlah Rp. 250.000.000. v. Antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana, BPBD dalam antisipasi menghadapi kemungkinan bencana, memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Pematangsiantar pada daerah yang dianggap rawan bencana. w. Kelembagaan yang dibentuk khusus menangani bencana, Pemerintah Kota P. Siantar melalui BPBD dalam menghadapi/menangani bencana membentuk TRC (Tim Reaksi Cepat) dan Relawan Bencana. Potensi bencana yang mungkin terjadi di Kota Pematangsiantar sesuai dengan kondisi geografis, topografi, klimatologi dan demografinya antara lain : a. Kawasan Rawan Bencana longsor meliputi : Kelurahan Setia Negara, Simarito, Timbang galung, Teladan, Simalungun, Tomuan, Sigulang-gulang, Naga Pitu, Pondok Sayur dan Kelurahan Banjar. b. Kawasan Rawan bencana Banjir meliputi : Proklamasi, Dwikora, Simalungun, Pahlawan, Baru, Melayu, Banjar, Siopat Suhu, Sukadame, Sigulag-gulang, Sumber Jaya dan Tanjung Tongah. a) Kawasan gempa bumi yakni seluruh Wilayah Kota mengingat lKota Pematangsiantar berada ± 120 Km dari Gunung Sinabung (lokasi Tanah Karo) yang masih aktif. b) Potensi bencana yang sering terjadi pada Tahun 2014, adalah kebakaran. H. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah Sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032, ada Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

35

beberapa kawasan yang menjadi kewenangan daerah antara lain : 1. Kawasan Lindung. Kawasan Lindung seluas ± 1.525,04 Ha atau 19,07 % dari luas wilayah Kota Pematangsiantar, yang meliputi : a) Kawasan Perlindungan setempat meliputi : 1) Kawasan sempadan sungai terdiri dari : Sempadan Sungai Bah Bolon, Sungai Sigulang-gulang dan Bah Kapul, Bah Biak, dan sungai kecil lainnya. 2) Kawasan sekitar mata air yakni : Mata air Sibulak-bulak, Simarito, Pancur Lima, Silumangi, Bah Sikam, Aek Nauli dan Mual Goit. Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan perlindungan setempat antara lain :  Pembuatan tata batas kawasan lindung.  Rehabilitasi lahan pada kawasan yang telah rusak  Penanaman vegetsi/penghijauan pada sempadan mata air dan sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau  Pengembangan jalur inspeksi sempadan sungai Bah Bolon dan tembok /tanggul penahan daya rusak air.  Melakukan pembebasan lahan pada kawasan sempadan yang termasuk lahan milik negara.  Penataan, pengmanan dan penertiban pemnfaatan lahan pada sempadan sungai sesuai peruntukannya 2. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas ± 2.621,93 Ha atau 32,78 % dari luas wilayah Kota Pematangsiantar, yang meliputi : a. Kawasan RTH Publik; 1) RTH Hutan Kota seluas 376 ha, meliputi Taman Hewan di Kelurahan Teladan. 2) RTH Taman Kota seluas 28,50 ha, meliputi Taman Kota di Kelurahan proklamasi, Taman Wisata Rindam kelurahan Setia Negara. 3) RTH Taman Lingkungan seluas 48,45 ha, tersebar di kecamatan 4) RTH Tempat Pemakaman Umum seluas 86,41 ha, meliputi : Taman Makam pahlawan di kelurahn Pahlawan, TPU Parsoburan di Kelurahan Sukamakmur, TPU Jl. Rakutta Sembiring, TPU di Kelurahan Tambun Nabolon, TPU Jl. Laguboti kelurahan Kristen, TPU Bahagia di kelurahan Bantan, TPU China kelurahan Sumber Jaya, TPU Jalan Bangau, TPU Siabal-abal Kelurahan Tomuan, TPU Sibiak kelurahan Simarimbun, TPU jln Pdt J. Wismar Saragih, TPU Jalan Pane Kelurahan Karo. 5) RTH Jalur Hijau Jalan seluas 42,30 ha, yakni pada jalan sekunder dan primer sebesar 20 % dari luas ruang jalan. 6) RTH Jalur Sempadan Kereta Api seluas 14,9 ha 7) RTH Sempadan Sungai seluas 933 ha 8) RTH Sempadan Mata Air seluas 75,36 ha 9) RTH Olah Raga seluas 37,78 ha b. Kawasan RTH Privat seluas 979,23 Ha meliputi : Pekarangan peumahan, Kawasan Perkantoran, Kawasan perdagangan, Kawasan pendidikan, Kawasan Kesehatan, industri Pelatihan militer dan kawasan perikanan. 3. Kawasan Cagar Budaya a. Situs Budaya yakni kawasan makam Raja Siantar di Kelurahan Simalungun Kecamatan Siantar Selatan dan Kawasan Museum Simalungun di Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat. b. Bangunan bersejarah yakni : Balai Kota, Gedung DPRD, BRI, Kantor Pos, Gedung Juang, Monmen Taman Merde ka, Hotel Siantar,Stasiun Kereta Api, RSU Dr. Djasamen Saragih, Gereja GPIB, Gereja St, Laurentius, Kantor Pusat GKPS Kelurahan Bane, Kawasan gereja HKBP Kelurahan Kristen. 4. Kawasan Rawan Bencana Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

36

a. Bencana Lonsor di wilayah : Kelurahan Setia Negara, Simarito, Timbang galung, Teladan, Simalungun, Tomuan, Sigulang-gulang, Naga Pitu, Pondok Sayur dan Kelurahan Banjar. b. Bencana Banjir di wilayah : Proklamasi, Dwikora, Simalungun, Pahlawan, Baru, Melayu, Banjar, Siopat Suhu, Sukadame, Sigulag-gulang, Sumber Jaya dan Tanjung Tongah. 5. Kawasan Budidaya Kawasan Budidaya seluas ± 6.472,06 Ha atau 80,93 % dari luas wilayah Kota Pematangsiantar, dengan perincian : a. Kawasan Peruntukan Perumahan b. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan jasa c. Kawasan Peruntukan Perkantoran d. Kawasan Peruntukan Industri e. Kawasan Peruntukan Pendidikan f. Kawasan Peruntukan pariwisata g. Kawasan Peruntukan Pertanian h. Kawasan Peruntukan Perikanan i. Kawasan Ruang Terbuka non Hijau (RTNH) j. Kawasan Evakuasi Bencana k. Kawasan Peruntukan Ruang bagi Sektor informal F.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. 1.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kondisi keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kota Pematang siantar pada Tahun 2013 berjalan dengan baik, demikian dalam ranah politik masyarakat kota Pematangsiantar sudah semakin demokratis dan kondusif. Hal ini disebabkan selain dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan, pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajibannya juga semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan suprastruktur dan infrastruktur politik yang ditandai dengan adanya peningkatan keamanan melalui terciptanya kehidupan masyarakat yang semakin kondusif dan pelaksanaan koordinasi dengan aparat keamanan yang semakin meningkat di Kota Pematangsiantar. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola bidang Ketenteraman dan Ketertiban adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan bidang Ketenteraman dan Ketertiban adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pematangsiantar menetapkan visi yakni “Mewujudkan Peran Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Membina Masyarakat Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Kesadaran Berpolitik Yang Baik Serta Mewujudkan Hak Azasi Manusia Melalui Peraturan Perundang-Undangan“. Untuk mewujudkan Visi dimaksud dirumuskan misi sebagai berikut : a. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan kesadaran politik yang baik melalui pembinaan yang dilaksanakan Aparat Pemerintah. b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik melalui proses kebijakan pemerintah. c. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui asimilasi antar Ras, Suku dan Asal bangsa. d. Meningkatkan Perlindungan Hak Azasi Manusia bagi seluruh warga masyarakat. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kesbang Pol Dan Linmas adalah. 1. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban masyarakat. 2. Melaksanakan kehidupan Demokrasi. 3. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. 4. Meningkatkan kewaspadaan bencana. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

37

mengelola bidang Ketenteraman dan Ketertiban dengan kegiatan seperti : a. Melaksanakan tugas operasional sesuai pedoman dan petunjuk teknis/operasional penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota b. Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah c. Mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan perundang-undangan lainnya; d. Menyusun rencana dan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban. e. Melaksanakan razia penertiban guna menjamin tertibnya penyelenggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya berkoordinasi dengan instansi terkait; f. Melaksanakan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; g. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk tentang pengamanan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut ketertiban umum. Disamping itu Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Kepala Kantor dalam bidang pengamanan dan pengawalan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai fungsi : a) Melaksanakan pengamanan unsur pimpinan Pemerintah Kota (Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah) beserta lingkungan kerjanya; b) Melaksanakan pengawalan unsur pimpinan Pemerintah Kota; c) Melaksanakan pengamanan pada lingkungan kerja Pemerintah Daerah demi tertibnya penyelenggaraan roda pemerintahan; d) Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelengaraan tugas-tugas pengamanan pengawalan; 2.

Program dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban. a) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. b) Program Pemelihara Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. c) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. d) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan e) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Masyarakat f) Program Pendidikan Politik Masyarakat g) Melakukan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada masyarakat Kota Pematangsiantar h) Melaksanakan Pengawasan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. i) Melaksanakan Pengamanan dan Pengawalan unsur Pimpinan Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar beserta lingkungan kerjanya. j) Mengaplikasikan Pengamanan Kapasitas dan Kesamaptaan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar k) Melakukan Koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu dengan Instansi terkait, baik dengan aparat Polres, Kodim dan Kejaksaan Negeri dalam melaksanaan Tipiring

3.

Realisasi Program dan Kegiatan a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyelengaraan rapat, monitoring dan pelaporan Kominda dan Dewan Pembina Kominda dengan persentase capaian kegiatan sebesar 100 %, dengan menggunakan dana sebesar Rp. 13.500.000, melalui program ini diharapkan Terwujudnya kelancaran tertib administrasi biaya operasional muspida 1) Sosialisasi rencana aksi dan penanganan Konflik Sosial dengan persentase capaian kegiatan sebesar 100 %, dengan menggunakan dana sebesar Rp. 58.725.000, outcomenya adalah meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan. 2) Sosialisasi Inpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

38

b.

c.

d.

e.

f. g. h. i. j.

Dalam Negeri Tahun 2014 dengan persentase capaian kegiatan sebesar 100 %, dengan menggunakan dana sebesar Rp. 51.500.000 dengan hasil meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pengembangan wawasan kebangsaan 1) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama dengan persentase capaian kegiatan sebesar 100 %, dengan menggunakan dana sebesar Rp. 33.900.000 dengan hasil Terwujudnya Toleransi Kerukunan antar umat beragama. 2) Upacara bendera dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional di Kota Pematangsiantar dengan persentase capaian kegiatan sebesar 100 %, dengan menggunakan dana sebesar Rp. 15.789.200 dengan tujuan Terwujudnya kebangkitan nasional 3) Pelaksanaan hari Kesaktian Pancasila dengan persentase capaian kegiatan sebesar 100 %, dengan menggunakan dana sebesar Rp. 7.485.410 dan 27.326.000, pelaksanaan ziarah ke Makam Pahlawan dan Upacara Bendera dengan outcome meningkatnya penghormatan atas jasa-jasa Pahlawan 4) Pelaksanaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan persentase capaian kegiatan sebesar 100 %, dengan menggunakan dana sebesar Rp. 61.892.500 terselenggaranya Upacara dan meningkatnya wawasan kebangsaan 5) Rapat Evaluasi dan kerjasama dengan FORKALA dengan persentase capaian kegiatan sebesar 100 %, dengan menggunakan dana sebesar Rp. 32.300.000 , sehingga terlaksnanya Rapat Koordinasi dan Terlaksananya program dan kegiatan FORKALA Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan persentase capaian kegiatan sebesar 100 %, dengan menggunakan dana sebesar Rp. 21.920.000 dengan hasil Meningkatnya persatuan antar etnis/suku di Kota Pematangsiantar Program Pendidikan Politik Masyarakat 1) Koordinasi forum-forum diskusi politik, dengan persentase capaian kegiatan sebesar 100 %, dengan menggunakan dana sebesar Rp. 23.075.000 dengan hasil meningkatnya pendidikan politik masyarakat 2) Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 dengan persentase capaian kegiatan sebesar 100 %, dengan menggunakan dana sebesar Rp.160.858.000 untuk mendukung Kelancaran Pemilu, sehingga terlaksananya Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan baik 3) Verifikasi Partai Politik yang menerima bantuan dengan persentase capaian kegiatan sebesar 100 %, dengan menggunakan dana sebesar Rp. 10.000.000 untuk pemeriksaan tim Verifikasi sehingga diperoleh outcome meningkatnya pendidikan politik masyarakat. 4) Sosialisai Pilpres ke Kecamatan dan Interaktif di Radio dengan persentase capaian kegiatan sebesar 100 %, dengan menggunakan dana sebesar Rp.138.500.000 untuk mendukung pelaksanaan Kelancaran Pilpres sehingga Terlaksananya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan baik Menghimbau masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Wajib Bersih Lingkungan, Keindahan dan Ketertiban Umum, kegiatan berjalan lancar dan masih perlu dilanjutkan secara terus menerus/ berkesinambungan agar masyarakat dapat memahaminya serta mengamalkannya dengan baik. Menghimbau para Pedagang Kaki Lima untuk tidak menggunakan badan-badan Jalan Umum dan Trotoar sebagai tempat berjualan, kegiatan ini masih terus berlanjut. Menghimbau para Pedagang Pasar Pagi diluar areal Pasar Dwikora dan Pasar Horas untuk mematuhi ketentuan waktu berjualan yang ditetapkan Pemerintah Kota Pematangsiantar, Pembinaan masih terus dilanjutkan. Menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang berjualan ditrotoar Jalan Sutomo sepanjang Pasar Horas Kota Pematangsiantar dan yang berjualan di sekitar Lapangan Haji Adam Malik. Melaksanakan Patroli setiap hari terhadap Pedagang Kaki Lima disepanjang Jalan Sutomo/ Merdeka Kota Pematangsianta. Menertibkan Spanduk, Reklame dan sarana promosi lainnya yang tidak sesuai ketentuan maupun yang sudah berakhir masa Izin berlakunya.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

39

a. Menertibkan barang-barang Toko yang keluar masuk dari Toko dan diletakkan sembarangan di Kaki Lima sepanjang Jalan Sutomodan Jalan Merdeka secara rutin setiap hari. b. Melakukan Pengamanan dan Pengawalan pada hari-hari besar keagamaan c. Melaksanakan Pengamanan setiap ada unjuk rasa masyarakat/LSM ke Kantor Walikota/ DPRD Kota Pematangsiantar d. Melaksanakan Koordinasi terkait dan aparat Polri, Kodim, Kejaksaan dalam rangka Pembinaan dan Ketertiban Umum di Kota Pematangsiantar e. Melaksanakan Pembinaan Personil Satpol PP Kota Pematangsiantar f. Melaksanakan Penertiban Pengamen dan Orang gila dilingkungan Wilayah Kota Pematangsiantar. g. Melaksanakan pembongkaran warung-warung dan rumah yang tidak memiliki izin. h. Melakukan Pengaman dan Pengawalan Pejabat Daerah Kota Pematangsiantar. i. Berperan aktif dalam setiap aspek peristiwa bencana alam, kebakaran maupun non alam lainnya. j. Menertibkan para Pekerja Sex Komersial (PSK) dan Pasangan mesum di wilayah Kota Pematangsiantar. k. Mengadakan penertiban terhadap bangunan yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan penertiban terhadap bangunan yang tidak mempunyai Surat Izin Gangguan Usaha(HO). 4.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat bidang Ketenteraman dan Ketertiban antara lain : a. Merujuk dari kondisi Kota Pematangsiantar dengan jumlah penduduk 234.430 jiwa dengan berbagai etnis, suku dan agama, demikian juga partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi, LSM dan kelompok – kelompok masyarakat yang lain dengan multikompleks yang cukup berkembang dan tidak ketinggalan perkembangan dunia jurnalistik yang majemuk, merupakan tantangan bagi Kota Pematangsiantar. Dari kondisi tersebut memicu timbulnya berbagai masalah diantaranya adanya kebebasan beragama; kebebasan mengeluarkan pendapat / unjuk rasa; kurangnya koordinasi dan informasi; pertumbuhan Parpol, Ormas, OKP, dan LSM yang pesat menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, dari kondisi data alamat yang berubah – ubah; serta peraturan juga yang berubah – ubah; kondisi ekonomi yang berfluktuasi memicu kenaikan harga sembako ada kalanya terdapat pedagang yang nakal; dengan keadaan cuaca yang tidak menentu tingginya kerawanan bencana, dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Sebagaimana tugas pokok fungsi dan jabatan Badan kesbang Pol dan Linmas di dalam melaksanakan visi dan misi lebih mengedepankan fasilitas daripada regulasi sesuai dengan surat edaran Meteri Dalam Negeri nomor: 100/2485/sj, tanggal 30 Oktober 2002, tentang Pedoman umum pembinaan kesatuan bangsa, namun pada kenyataannya di dalam pengajuan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kesbang Pol dan Linmas belum semuanya tertampung dan terakomodir di dalam APBD. Solusi yang dilakukan adalah koordinasi dengan instansi terkait baik lintas sektoral, vertikal maupun program; memfasilitasi tuntutan unjuk rasa kepada pihak berwenang; pendataan ulang ormas, OKP, LSM; sosialisasi peraturan yang baru; diharapkan di dalam perencanaan dan penetapan anggaran untuk tahun berikutnya pokok-pokok program strategis pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Pematangsiantar dapat di tampung dan di akomodir. Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor SATPOL PP Kota Pematangsiantar bidang Ketenteraman dan Ketertiban antara lain : a. Sumber Daya Aparatur Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar masih kurang dari segi kualitas dan kuantitas. b. Sarana dan Prasana masih kurang seperti Kendaraan Angkutan Pelton Pengendali Masyarakat (TON DALMAS), Kendaraan Parroli Roda Empat dan Roda Dua.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

40

c. Dana Anggaran pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas belum memadai. d. Masih rendahnya pemahaman masyarakat atau kurang proaktif terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Pematangsiantar dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menyangkut bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. e. Masih rendahnya kesadaran para pedagang Kaki Lima yang menggunakan Jalan dan Trotoar untuk tempat berjualan dan berdagang . f. Para Pedagang Pasar Pagi diluar areal Pasar Dwikora dan Pasar Horas masih belum mematuhi Ketentuan waktu berjualan yang ditetapkan Pemerintah Kota Pematangsiantar. g. Masih ada masyarakat yang mendirikan bangunan belum memiliki izin IMB atau IMBnya belum dikeluar pelaksanaan bangunan telah dimulai, begitu juga terhadap izin-izin Usaha lainnya belum sepenuhnya diindahkan sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku. Upaya pencegahan masalah yang dilakukan antara laian : a. Meningkatkan SDM Aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi Satpol PP c. Meningkatkan Alokasi Anggaran pada Tahun mendatang. d. Menghimbau masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1992 tentang Wajib Bersih Lingkungan, Keindahan dan Ketertiban Umum. e. Menghimbau para Pedagang Kaki Lima untuk tidak menggunakan badan-badan Jalan dan Trotoar untuk berjualan dan berdagang. f. Menghimbau Para Pedagang Pasar Pagi diluar Pasar Dwikora dan Pasar Horas untuk mematuhi ketentuan waktu berjualan yang telah ditentukan pemerintah Kota Pematangsiantar. g. Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima yang berjualan pada tempat – tempat yang dilarang sesuai dengan Perda. h. Menghimbau masyarakat yang mendirikan bangunan untuk mengurus IMB ke Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Pematangsiantar sebelum sebelum pembangunan dimulai, begitu juga izin Usaha lainnya ke Instansi terkait. 5.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Jumlah Pegawai pengelola ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut : a. Jumlah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Personil sebanyak 31 orang. b. Jumlah Personil Satpol PP Kota Pematangsiantar Tahun 2014 adalah 129 Personil terdiri dari : PNS sebanyak 29 Orang 100 Orang. c. Anggota Hansip sebanyak 86 orang di Kelurahan, 6 orang di kecamatan dan 9 orang bertugas di Sekretariat Kota Pematangsiantar. d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan sebanyak 53 orang dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan sebanyak 8 orang

6.

Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban umum di Kota Pematangsiantar seluruh Unit kerja dan instansi terkait berkoordinasi baik itu dibidang pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat melalui rapat Musyawarah Pimpinan Daerah. Pemerintah Kota Pematangsiantar juga melaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) yang melibatkan seluruh instansi dan unit kerja yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pematangsiantar, dimana program ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala dan masalah koordinasi yang dihadapi antar unit kerja dan instansi vertikal yang ada di Kota Pematangsiantar serta untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban umum di Kota Pematangsiantar suprastruktur dan infrastruktur politik yang ditandai dengan adanya peningkatan keamanan melalui terciptanya kehidupan masyarakat yang semakin kondusif dan pelaksanaan koordinasi dengan aparat keamanan semakin meningkat di Kota Pematangsiantar, namun semua hasil-hasil di atas masih memerlukan penanganan lebih lanjut terutama dalam hal

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

41

pembinaan dan penyuluhan terhadap seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing. I.

Penutup Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana yang diamantakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pematangsiantar Tahun 2014 sebagai media pertanggungjawaban pelaksananaan tugas dan fungsi dan merupakan bahan evaluasi untuk menilai kinerja Instansi. Penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan visi dan misi serta program Kepala Daerah yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan di anggarkan dalam APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014, serta dokumen perencanaan lainnya yang dijadikan pedoman oleh daerah. Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (I-LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014 ini disampaikan Kepada segenap masyarakat Kota Pematangsiantar sebagai gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tahun 2014 atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Kota Pematangsiantar telah melakukan peningkatan pembangunan dalam berbagai program dan kegiatan, namun kami menyadari masih ada pelaksanaan beberapa program kerja dan kegiatan yang mungkin belum dapat memuaskan yang disebabkan beberapa kendala, hambatan dan keterbatasan kemampuan sumber daya aparatur maupun keterbatasan dana yang dihadapi selama Tahun Anggaran berjalan, dan perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan dan pelaksanaan program dan perbaikan kinerja untuk tahun-tahun mendatang. Sesungguhnya kami menyadari Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (I-LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014 ini masih terdapat kekurangan demikian juga dalam penyelenggaraan pemerintahanan Daerah Kota Pematangsiantar masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang belum memuaskan semua pihak, hal ini diakibatkan masih perlunya peningkatan sumber daya manusia aparatur maupun sumber dana baik yang bersumber dari PAD, maupun dari APBN. Untuk itu pada masa mendatang Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan SDM Aparatur maupun penyerapan dana dari Pusat dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kota Pematangsiantar yang Mantap, Maju dan Jaya.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I- LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2015

42