DOKUMEN RENCANA KERJA ( RENJA ) PERUBAHAN KECAMATAN KATAPANG T.A. 2015

DOKUMEN RENCANA KERJA ( RENJA ) PERUBAHAN KECAMATAN KATAPANG T.A. 2015

KECAMATAN KATAPANG JL. RAYA KATAPANG-ANDIR KM. 1,5 TELP. (022) 5893325 KATAPANG KAB.BANDUNG 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu perubahan kegiatan tahun berjalan. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Katapang ini mengacu pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015, Renstra Kecamatan Katapang Tahun 2010-2015, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan Kecamatan Katapang, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Kecamatan Katapang menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2015 yang disusun ke dalam rancangan Renja Perubahan Kecamatan Katapang Tahun 2015, selaras dengan Renstra Kecamatan Katapang Tahun 2010-2015. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Katapang berdasarkan pelaksanaan Renja Kecamatan Katapang tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Kecamatan Katapang dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Katapang. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD-P Tahun 2015 Kabupaten Bandung adalah: 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Katapang 2015

I-1

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;


I-2

12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17). 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 20102015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11); 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Katapang Tahun 2015 adalah sebagai berikut: a.

Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam menyusun perubahan program dan kegiatan periode tahun berjalan;

b.

Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam menentukan lokasi kegiatan periode tahun berjalan;

c.

Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam menyusun perubahan indikator kinerja kegiatan periode tahun berjalan;

d.

Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam penyusunan perubahan kelompok sasaran kegiatan periode tahun berjalan;

1.4. Sistematika Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2015, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:


I-3

BAB I

PENDAHULUAN Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Kecamatan Katapang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belalang Memuat tentang Renja Perubahan SKPD, Proses Penyusunan Renja Perubahan SKPD, Keterkaitan antara Renja Perubahan SKPD dengan Dokumen Perubahan RKPD, Renstra SKPD dengan Renja Perubahan 1.2. Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Katapang Tahun 2015. 1.3. Maksud dan Tunjuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perubahan SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan

yang

menyangkut

arah

dan

kebijakan

prioritas

pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.


I-4

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. BAB IV

PENUTUP Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Secara umum Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Katapang Tahun 2015 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka “ MEWUJUDKAN KECAMATAN KATAPANG SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH TERDEPAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ” yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Katapang Tahun 2010 – 2015. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015, pelaksanaan kinerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Program, dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan-kegiatan : 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


II - 1



Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Penyediaan Alat Tulis Kantor



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Penyediaan Makanan dan Minuman



Rapat Konsultasi dan Koordinasi dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan : 

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional



Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas



Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas



Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya



Pengadaan Pakaian KORPRI



Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi kegiatan : 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran



Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran



Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6. Program Pendidikan Menengah 

Pembinaan Masyarakat Peduli Pendidikan

7. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak


II - 2



Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu

8. Program Pemeliharaan saluran Drainase/Gorong-gorong 

Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

9. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Publik

11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

12. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Pemeliharaan RTH

13. Program Penataan Administrasi Kependudukan 

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

14. Program Peningkatan Peran Serta dan Keseteraan Jender Dalam Pembangunan 

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

15. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 

Pengembangan Usaha Kecil Menengah

16. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

17. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

18. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

19. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 

Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat


II - 3

20. Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 

Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan



Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

21. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

22. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam

23. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

24. Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 

Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Pemasaran

25. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH, meliputi kegiatan : 

Pengendaliaan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH


II - 4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan dan isu dalam Penyelenggaraan Tugas Kecamatan Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Hanya saja semua permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi Kecamatan untuk lebih meningkatkan kualitas layanan melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola layanan maupun penerapan standar pelayanan minimal. Apalagi dengan adanya proyeksi penambahan layanan yang akan menjadi beban pemerintah daerah di tahun 2015 dimana layanan PBB berubah menjadi pajak daerah. Tentunya ini menjadi pekerjaan pemerintah daerah untuk melakukan penguatan tambahan dalam hal regulasi, penyiapan sarana prasarana dan SDM yang memadai dalam bidang perpajakan, khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB). Kecamatan Katapang selaku unsur lini /pelaksana kewilayahan juga memandang bahwa aspek pemberdayaan s.d saat ini belum tergali secara maksimal. Beberapa tugas rumah yang menjadi bahan pemikiran dan senantiasa menjadi topik pembahasan diantaranya adalah : 1. Kondisi lingkungan yang semakin tidak memadai (drainase, penanganan sungai Citarum dan anak-anak sungainya, pengelolaan persampahan yang tidak kunjung selesai, dll) 2. Kondisi UKM yang semakin menjamur tetapi minim pendampingan dan perhatian, sehingga banyak UKM yang beralih dari produsen menjadi pegawai dikarenakan terbentur masalah finansial/permodalan dan aspek pendistribusian barang 3. Kondisi UKM yang perlu bimbingan dan keterampilan dalam hal produksi s.d packaging/pengemasan 4. Proyeksi pembangunan etalase/sentra produk hasil Kecamatan Katapang 5. Peningkatan kontribusi pemuda dalam pembangunan melalui pelatihan wirausaha muda dan optimalisasi organisasi kepemudaan 6. Program akselerasi kesiapsiagaan komunitas dalam mitigasi bencana dan semua potensi bahaya di masyarakat, dll.


II - 5

2.3. Gambaran Umum Kecamatan Katapang Dalam rangka meningkatkan kerja aparat, telah dilakukan penataan organisasi yang disesuaikan dengan konsep Otonomi Daerah yang masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung antara lain : a.

Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

b.

Kecamatan dipimpin oleh Camat

c.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan daerah di Kecamatan.

d.

Fungsi : -

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kecamatan

-

Pengkoordinasian kegiatan–kegiatan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Kecamatan

-

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : 1.

Camat

2.

Sekretaris Kecamatan

3.

Sub Bagian Program

4.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

5.

Sub Bagian Keuangan

6.

Seksi pemerintahan

7.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

8.

Seksi Sosial Budaya

9.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

10. Seksi Pemeliharaan Prasarana umum


II - 6

Mei 2015

CAMAT Drs.AGUS RIZAL, M.Si NIP. 19680812 199010 1 001 SEKRETARIS CAMAT A KURTUBI M.S. S.Sos., M.Si. NIP. 19620517 198303 1 001

KASUBAG UMPEG Rd.SUTISNA NIP. 19640105 198903 1 009

KA UNIT POL PP SAMHA RIZAL, S.Ip NIP.196107151989061002

KASI PPU SUYADI NIP.197201161992021001

Tugas dan Fungsi Kecamatan Katapang Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan katapang sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung, dapat diuraikan sbb : -

CAMAT Tugas Pokok : melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi : a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – undangan; d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas pelayanan Umum; e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan /atau Kelurahan; dan g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.


II - 7

-

SEKRETARIS CAMAT Tugas Pokok : membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, informasi kehumasan, ketatausahaan dan melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta menyelenggarakan fungsi yang meliputi : a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan; b. Penyelenggraaan persiapan penyusunan anggaran kecamatan; c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian kecamatan; d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumah tanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan; e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan; f. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan; g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan; h. Pengkoordinasian

administrasi

pelayanan

publik

dibidang

penyelenggaraan

pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan; i. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan; j. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Instansi terkait di bidang pengelolaan kesekretariatan Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan, membawahi : 1. Sub Bagian Program; Tugas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas

pelayanan dan pengkoodinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan dengan menyelenggarakan fungsi meliputi :


II - 8

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan; b. Penyusunan rencana operasional dan koodinasi kegiatan dan program kerja kecamatan; c. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan; d. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan; e. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Kecamatan; f. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan tugas; g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; h. Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan perangkat daerah di Kecamatan; i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dangan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan. 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Tugas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan, dengan menyelenggarakan fungsi meliputi : a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan ketatausahaan Kecamatan; b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Kecamatan; c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Kecamatan;


II - 9

e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas; f. Pelaksanaan

informasi

dan

pelayanan

hubungan

masyarakat,

pengurus

kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor; g. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan asset Kecamatan lainnya; h. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor; i. Pelaksanaan

pengadaan,

penyimpanan,

pendistribusian

dan

investarisasi

perlengkapan kantor; j. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Kecamatan; k. Pelaksanaan

pengelolaan

perpustakaan

dan

pendokumentasian

peraturan

perundang-undangan; l. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian; m. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai; n. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pension dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai; o. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan structural, teknis dan fungsional serta ujian dinas; p. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai; q. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pension dan cuti pegawai; r. Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, Sumpah/janji Pegawai; s. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; t. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; u. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.


II - 10

3. Sub Bagian Keuangan Tugas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan dengan menyelenggarakan fungsi meliputi : a. Penyusunan rencana dan program kerja opersional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Kecamatan; c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan Kecamatan; d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah; e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan; f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan Kecamatan; g. Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan Kecamatan; h. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan Kecamatan; i. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan; j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; l. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan. -

SEKSI PEMERINTAHAN Tugas Pokok : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik


II - 11

dalam negeri dan administrasi public, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, perimbangan

keuangan

daerah

dan

fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan

desa/kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan menyelenggarakan fungsi meliputi : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan; b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan; c. Pelaksanaan penetapan penyelenggaran pembinaan dan, fasilitasi, pemberian rekomendasi serta koodinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan; d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan; e. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan perimbangan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan; f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan, organisasi kemasyarakatan di desa dan / atau kelurahan serta bantuan desa/ kelurahan; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya; h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dengan instansi terkait lainnya. - SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tugas Pokok : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dengan menyelenggarakan fungsi meliputi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketentraman umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati di wilayah Kecamatan;


II - 12

b. Pembinaan pengendalian operasional polisi pamong praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati; c. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas; d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait; e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Legislatip dengan instansi terkait; f. Pengkoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait; g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; i. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan. - SEKSI SOSIAL BUDAYA Tugas Pokok : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan social dan kebudayaan dengan menyelenggarakan fungsi meliputi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dankegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan; b. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketenagakerjaan dan ketranmigrasian; c. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, budaya dan pariwisata; d. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang kesejahtraan social; e. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olah raga;


II - 13

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; h. Pelaksanaan koordinasi social dan budaya dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan. - SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Tugas Pokok : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan menyelenggarakan fungsi meliputi : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat; b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi. pembinaan, dan pengkoordinasian di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan; c. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi. pembinaan, dan pengkoordinasian di bidang pertambangan dan energi; d. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera; e. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat; f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang kesehatan; g. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; j. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.


II - 14

- SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA UMUM Tugas Pokok : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum

dengan

menyelenggarakan fungsi meliputi : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum; b. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang penataan ruang dan permukiman; c. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang jalan, jembatan, pengairan; d. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan rekomendasi, pengawasan / pengendalian pengumpulan data di bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi; e. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan rekomendasi, pengawasan / pengendalian pengumpulan data di bidang lingkungan hidup; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan. Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Katapang menghadapi permasalahan dan hambatan, antara lain: 1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kecamatan yang begitu beragam 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya ruang pelayanan yang memadai, luas ruang kerja yang masih sangat terbatas dan peralatan/perlengkapan kantor yang tidak sebanding dengan kebutuhan.


II - 15

3. Struktur penganggaran belum menjawab secara optimal berbagai permasalahan di lapangan, terutama dalam mendukung pencapaian visi dan misi kecamatan khususnya, dan visi/misi kabupaten pada umumnya

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2015 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2015 review rancangan perubahan RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagaimana terlampir. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Katapang Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2010–2015. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Katapang Tahun 2015 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2015. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks perencanaan, Kecamatan Katapang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, serta memecahkan setiap permasalahan dan tantangan melalui pemetaan kondisi yang tepat, mensinergikan perencanaan secara berjenjang dari mulai tingkat desa s.d tk.kecamatan maupun melalui kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Proses penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Katapang Tahun 2015 didasarkan kepada Renstra Kecamatan Katapang Tahun 2010-2015

dengan tetap memperhatikan

program prioritas yang telah dituangkan di dalam Perubahan Dokumen Rencana Kerja


II - 16

Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2015, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.


II - 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Dalam

rangka

mewujudkan

konsistensi

perencanaan

pembangunan

dan

penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD tahun 2015 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Bandung Tahun 2015. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Katapang Tahun 2015 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan

yang

dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. 3.1.1. Kebijakan Nasional Kecamatan Katapang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung. Visi Kecamatan Katapang “TERWUJUDNYA

KECAMATAN

KATAPANG

SEBAGAI

INSTANSI

PEMERINTAH TERDEPAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT “ sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Katapang Tahun 2010 – 2015. Penjabaran makna dari Visi Kecamatan Katapang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas kinerja SDM aparatur; 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan; 3. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat; 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan; 5. Meningkatkan kualitas SDM Pemerintahan Desa; Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Katapang 2015

III - 1

6. Meningkatnya kamtibmas di wilayah Kecamatan Katapang 7. Meningkatkan daya dukung dan kebersihan lingkungan; Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Katapang tersebut di atas, diperlukan sebuah rangkaian proses yang dimulai dari pemetaan kondisi eksisting dan penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan yang disusun secara transparan terutama yang terkait dengan kebijakan publik. Hal ini merupakan salah satu upaya agar dalam implementasinya dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif. Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik juga akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam ikut mendukung di tataran implementasinya. Terkait hal tersebut, relevansinya dengan kebijakan nasional adalah bahwa penempatan Kecamatan selaku unsur lini/pelaksana kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Camat mempunyai tugas pokok dalam hal pelayanan langsung dan bersifat operasional. Camat bertanggung jawab terhadap lingkungan kerja kecamatan dan isinya serta sebagai unsur penunjang di garda terdepan dari Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan publik, dalam hal ini jelas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola merupakan hal yang menjadi prioritas, dan ini selaras dengan prioritas 1 dalam Kebijakan Nasional dimana salah satu arah kebijakannya adalah Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal). 3.1.2. Kebijakan Provinsi Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi. Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Katapang yang akan mengisi struktur dan melaksanakan operasional pelayanan publik harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Katapang 2015

III - 2

dituntut untuk mengusai IPTEK sesuai dengan isu strategis Provinsi Jawa Barat untuk senantiasa mereformasi birokrasi sebagai salah satu langkah meningkatkan kualitas SDM terutama dalam hal Pelayanan Publik. 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dalam rangka mewujudkan Misinya, Kecamatan Katapang perlu menjabarkan kembali Misi tersebut ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2015, yaitu: Tujuan dari Misi diatas adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendukung kerja

2.

Meningkatnya disiplin pegawai

3.

Meningkatnya tertib administrasi umum dan ketatausahaan

4.

Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan

5.

Meningkatnya peran masyarakat dalam pengambilan keputusan publik

6.

Meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat

7.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

8.

Meningkatkan kualitas SDM Pemerintahan Desa

9.

Menciptakan suasana yang aman, tentram dan kondusif

10.

Meningkatnya kualitas lingkungan di Kecamatan Katapang

Sedangkan Sasarannya adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional kantor yang memadai 2. Terpenuhinya kebutuhan dasar pendukung disiplin aparatur 3. Terwujudnya tertib administrasi unum dan ketatausahaan 4. Tersusunnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang berkualitas 5. Tersusunnya reencana kerja program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat guna 6. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat 7. Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM perangkat desa 8. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor pembangunan 9. Terwujudnya UMKM yang berbasis potensi lokal 10. Terwujudnya lingkungan yang aman, tentram dan tertib


III - 3

11. Tersedianya sarana prasarana fisik lingkungan yang memadai Tujuan, Sasaran dan Indikator Kenerja Sasaran KECAMATAN KATAPANG adalah sebagai berikut:

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya ketersediaan sarpras pendukung kerja

Tersedianya sarpras pendukung operasional ktr yg memadai

Tersedianya anggaran yg memadai utk mendukung pelaksanaan operasional kantor

Meningkatnya disiplin pegawai

Terpenuhinya kebutuhan seragam dan atribut pegawai

Tersedianya pakaian seragam KORPRI dan OR

Meningkatnya tertib adum dan ketatausahaan

Terwujudnya tertib adm umum dan keTUan

Tersedianya kebutuhan pegawai untuk melaksanakan adm umum dan keTUan

Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan Meningkatnya peran masy dlm pengambilan keputusan publik

Tersusunnya sistem pelaporan kinerja dan keu yg berkualitas Tersusunnya renja prog/giat yang tepat sasaran dan tepat guna

Tersusunnya lap.capaian kinerja, lap keu dan lap akhir tahun

Meningkatnya kualitas layanan publik kpd masyarakat

Terwujudnya pelayanan publik yg berkualitas kpd masyarakat

Meningkatnya jumlah PAD Berkurangnya jumlah keluhan/pengaduan dr masyarakat

Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM perangkat Desa

Berkurangnya temuan inspektorat pd riksa reguler Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan SDM perangkat desa terhadap peraturan perUUan terbaru

Terwujudnya pemberdayaan masy di berbagai sektor pembangunan

Meningkatnya aktivitas org perempuan di Kec.Katapang

Meningkatnya partisipasi masyarakat di berbagai sektor pembangunan

Terlaksananya Kegiatan Musrenbangkec Terlaksananya Keg.binwas terkait lakbijak KDH di tk.wil

Meningkatnya aktivitas organisasi kepemudaan Meningkatnya jml komunitas masyarakat peduli sampah Meningkatnya toleransi &kerukunan beragama di wil Kec.Katapang Terwujudnya UMKM berbasis potensi lokal

Menciptakan suasana yang aman, tentram dan kondusif

Terwujudnya lingkungan yg aman, tentram dan tertib

Meningkatnya kualitas lingk. di Kec. Katapang

Tersedianya sarpras fisik lingkungan yg memadai

Meningkatnya keterampilan para pengelola BUMDES Meningkatnya jml UMKM yang sehat di Kec.Katapang Meningkatnya kemampuan UMKM dan terfasilitasinya terhdp akses permodalan Meningkatnya penggunaan naker lokal utk bekerja di UMKM lokal Berkurangnya angka kriminalitas/kejahatan Berkurangnya kerusuhan di lingk.masy Meningkatnya ketersediaan sarpras pengolahan sampah Meningkatnya kualitas jl kab yg ada di wilayah kec Meningkatnya kualitas drainase Tersedianya tugu batas

3.2. Program dan Kegiatan Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 berjalan ini, pelaksanaan kinerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2015 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang diperuntukkan bagi Belanja SKPD dan Belanja Program sebagai berikut :


III - 4



Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.948.968.388,96



Belanja Langsung sebesar

Rp. 1.898.753.070,-

Dengan realisasi keuangan hingga Juni Tahun Anggaran 2015 mencapai 89,33% 

Belanja Tidak Langsung

Rp. 1.859.690.020,-1.537.074.148,96



Belanja Langsung

Rp. 1.325.690.020,-1.076.192.000,-

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kecamatan Katapang, dalam Rencana Kerja

Kecamatan Katapang Tahun 2015

direalisasikan melalui program dan kegiatan yang telah tertuang dalam DPA Tahun Anggaran

2015

dengan

bukti

terlampir

di

halaman

akhir.


III - 5

Rencana Kerja Kecamatan Katapang 2014

III-11

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Katapang Tahun 2015 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi SKPD yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. RENJA Perubahan sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Perubahan Kecamatan Katapang Tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2010-2015 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsipprinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Renja Perubahan Kecamatan Katapang tahun 2015, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang. 2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.


IV-1

3. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Katapang Tahun 2015 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena keterbatasan pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja. 4. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Katapang Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD

dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan

setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN. 5. Rencana

Kerja

(RENJA)

Perubahan

Kecamatan

Katapang,

dalam

proses

penyusunannya memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung serta Renstra Kecamatan Katapang). 6. RENJA Perubahan Kecamatan Katapang Tahun 2015, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya. 4.3. Rencana Tindak Lanjut Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat

atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan

dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. 2. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan. 3. Terbatasnya SDM Kecamatan Katapang, baik ditinjau dari aspek kualitas maupun kuantitas, sehingga diperlukan penambahan pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa lebih berimbang, juga peningkatan kapasitas aparatur yang terus menerus. 4. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan.


IV-2

5. Melaksanakan pemetaan kondisi eksisting terutama di lapangan khususnya di wilayah Kecamatan Katapang, sebagai salah satu upaya agar program/kegiatan yang direncanakan lebih tepat sasaran dan tepat guna. .


IV-3

Format I.G. Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2015 Sampai Dengan Bulan Mei Tahun 2015 Kabupaten Bandung

Target Capaian Indikator Kinerja Program (outcome) Kinerja / Kegiatan (output) Renstra Tahun 2015

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

1

2

3

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)

100

Terpenuhinya jasa Internet, Sumber daya air dan listrik Terlaksananya pembayaran pegawai kebersihan, penyediaan peralatan kebersihan

1

20

01

1

20

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1

20

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1

20

01

09

1

20

01

10

1

20

01

11

1

20

01

12

1

20

01

13

1

20

01

14

1

20

01

15

1

20

01

17

1

20

01

19

1

20

01

22

Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah

1

20

02

21

1

20

02

21

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 s.d Tahun 2014 5

Realisasi Kinerja dan Program Capaian Target Renstra s.d dan Keluaran Kegiatan s.d Mei bulan Mei Tahun 2015 Target Kinerja Tahun 2015 Renja Tahun Realisasi Realisasi 2015 Realisasi Realisasi Tingkat Tingkat Kinerja Renja Target Capaian Capaian Kinerja (%) Target (%) 6 (7)* 8=(7/6)* (9)=(5+7)* (10)=(9/4)*

60

48

12

5

41,67

53

88,33

96

74

22

10

45,45

84

87,50

Terlaksananya peralatan kerja

8

4

4

2

50,00

6

75,00

Terpenuhinya kebutuhan ATK Terpenuhinya cetak dan penggandaan

132 1750 100000

90 1250 80000

42 500 20000

26 200 10000

61,90 40,00 50,00

116 1450 90000

87,88 82,86 90,00

Tersedianya Komponen listrik

85

74

11

5

45,45

79

92,94

Tersedianya peralatan kantor

48

40

8

0

0,00

40

83,33

6

3

3

0

0,00

3

50,00

10

8

2

2

100,00

10

100,00

9276

7756

1520

800

52,63

8556

92,24

11

0

11

5

0,00

5

45,45

Terlaksananya kegiatan penunjang perayaan hari-hari bersejarah

8

6

2

0

0,00

6

75,00

Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

10

8

2

2

100,00

10

100,00

Pemeliharaan Rutin/ berkala rumah dinas

Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah dinas

1

0

1

0

0,00

0

0,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Terpenuhinya dua jenis bahan bacaan Perundang-undangan perundang- undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan minum Tersedianya tenaga pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran teknis administrasi perkantoran Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1

20

02

22

Pemeliharaan Gedung kantor

Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

5

4

1

0

0,00

4

80,00

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional kantor

40

32

8

4

50,00

36

90,00

Terlaksananya rehab gedung kantor

3

2

1

1

100,00

3

100,00

Terlaksananya 25 stel Pakaian dinas

110

88

22

0

0,00

88

80,00

110

88

22

0,87

0,00

88,87

80,79

110

88

22

0

0,00

88

80,00

8

2

1

50,00

9

90,00

20

16

4

2

50,00

18

90,00

Tersusunnya laporan semesteran realisasi anggaran

10

8

2

0

0,00

8

80,00

Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

10

15

2

0

0,00

15

150,00

04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun ( CALK, LRA, Neraca, LO )

5

12

1

0

0,00

12

240,00

15

12

Penataan Administrasi Kependudukan

5

1

1

0

0,00

1

20,00

20

15

08

Penciptaan Iklim UKM yang kondusif

2

1

1

0

0,00

1

50,00

1

20

15

11

Pengembanagan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Terbinanya peran serta masyarakat dalam pengolahan persampahan

3

2

1

0

0,00

2

66,67

1

20

16

02

Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Tekhnik Pencegahan Kejahatan

Terselenggaranya Bimtek bagi anggota Linmas

5

4

1

0

0,00

4

80,00

1

20

16

04

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tidak kriminal

Tercapainya peningkatan keamanan daerah

1080

720

360

150

41,67

870

80,56

1

18

16

01

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Terbinanya kegiatan terhadap organisasi kepemudaan dan Mojang jajaka di kecamatan katapang

10

8

2

0

0,00

8

80,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

20

02

24

1

20

02

42

1

20

03

02

1

20

03

04

1

20

03

05

1

20

05

02

1

20

06

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1

20

06

02

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanagan

1

20

06

03

1

20

06

1

20

1

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Jumlah Penyediaan Pakaian KORPRI di Kecamatan Katapang Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Tersedianya pakaian KORPRI bagi pegawai Terlaksananya pengadaan 25 stel pakaian khusus hari hari tertentu Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Tercapainya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan Terlaksananya fisualisasi, gelar produk UKM

10

Terselenggaranya Sosialisasi pembinaan kepada masyarakat peduli pendidikan Terselenggaranya festival kegiatan budaya di wilayah kecamatan katapang Tercapainya peningkatan toleransi dan kerukunan dalm kehidupan beragama Tercapainya target dan meningkatnya pemasukan pajak daerah Terlaksananya pelatihan bagi pemuda dalam berwirausaha mandiri Terbinanya kader PKK diwilayah kecamatan katpang

1

01

17

59

Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

1

17

17

05

Pengelolaan keraganan Budaya

1

19

17

01

Pengembangan wawasan kebangsaan

1

20

17

19

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1

18

17

01

Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

1

11

18

01

peningkatan peran serta dan kesejahteraan jender dalam pembangunan

1

03

18

03

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

1

18

20

14

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga

Terlaksananya pemeliharaan jalan diwilayah kec. Katapang Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat

1

22

20

06

Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan UEP Ikonik

1

20

20

03

Peningkatan sistem pengawasan internal Terlaksanaya sebagian kewenangan dan pengendalian pelaksanaan kebijakn bupati pada Camat KDH

2

1

1

0

0,00

1

50,00

2

1

1

0

0,00

1

50,00

20

16

4

2

50,00

18

90,00

6

4

2

0

0,00

4

66,67

3

2

1

0

0,00

2

66,67

5

4

1

0,5

50,00

4,5

90,00

2500

2000

500

0

0,00

2000

80,00

6

3

2

66,67

8

88,89

3

2

1

1

100,00

3

100,00

11

7

4

2

50,00

9

81,82

9

1

06

21

01

Pengembangan partisifasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

1

19

22

03

1

8

25

1

02

1

03

Terselenggaranya kegiatan musrenbang

5

4

1

1

100,00

5

100,00

Tersedianya sarana dan prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Korban evakuasi penduduk dari ancaman Bencana alam korban bencana alam

15

12

3

0

0,00

12

80,00

05

Pengelolaal Ruang Terbuka Hijau

1

0

1

0

0,00

0

0,00

32

01

Peningkatan keselamatan ibu hamil dan anak

2

1

1

0

0,00

1

50,00

33

01

Rehabilitasi / Pemeliharaan saluran Drainase Gorong-gorong

300

200

100

0

0,00

200

66,67

Terlaksananya penataan RTH Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase

Katapang, 13 Juli 2015 CAMAT KATAPANG

Drs. AGUS RIZAL, M.Si NIP. 19680812 199010 1 001

DOKUMEN RENCANA KERJA ( RENJA ) PERUBAHAN KECAMATAN KATAPANG T.A. 2015

Recommend Documents