DAFTAR ISI. BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang I Tujuan I Dasar Hukum I.2

DAFTAR ISI

Hal Nota Kesepakatan BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Dasar Hukum BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2013 Dan Perkiraan Tahun 2014 2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2015 BAB III III. ASUMSIASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Apbn 2. Laju Inflasi 3. Pertumbuhan PDRB 4. Lain-Lain Asumsi BAB IV IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH. DAERAH. 4.1. Pendapatan Daerah 4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2015 4.1.2. Target Pendapatan Daerah 4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target 4.2. Belanja Daerah 4.2.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah 4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga 4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah 4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah A. Urusan Wajib 1. Pendidikan 2. Kesehatan

I.1 I.2 I.2

II.1 II.4

III.1 III.1 III.1 III.2

IV.1 IV.1 IV.2 IV.4 IV.5 IV.13

IV.17

IV.22 IV.22

3. Pekerjaan Umum 4. Perumahan 5. Penataan Ruang 6. Perencanaan Pembangunan 7. Perhubungan 8. Lingkungan Hidup 9. Pertanahan 10. Kependudukan dan Catatan Sipil 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 13. Sosial 14. Ketenagakerjaan 15. Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah 16. Penanaman Modal 17. Kebudayaan 18. Pemuda dan Olahraga 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 21. Ketahanan Pangan 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 23. Statistik 24. Kearsipan 25. Komunikasi dan Informasi 26. Perpustakaan B. Urusan Pilihan 1. Pertanian 2. Kehutanan 3. Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Pariwisata 5. Kelautan dan Perikanan 6. Perdagangan 7. Industri

IV.23 IV.24 IV.24 IV.25 IV.25 IV.26 IV.26 IV.26 IV.26 IV.27 IV.27 IV.28 IV.28 IV.28 IV.29 IV.29 IV.30 IV.30 IV.31 IV.31 IV.31 IV.31 IV.32 IV.32 IV.32 IV.33 IV.33 IV.33 IV.33 IV.34 IV.34

4.2.5. Kebijakan Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat

1. 2. 3. 4.

Daerah (Skpd) Sekretariat Daerah Sekretariat Korpri Sekretariat DPRD Inspektorat

4.2.6.

IV.35 IV.37 IV.38 IV.38

5. Bappeda 6. Badan Kepegawaian Daerah 7. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan 8. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 10. Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan 11. Kantor Pelayanan dan Perizinan 12. Kantor Pengelolaan Pasar 13. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 14. Kantor Ketahanan Pangan 15. Kantor Lingkungan Hidup 16. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 17. Dinas Pekerjaan Umum 18. Dinas Kesehatan 19. Dinas Pendidikan 20. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 21. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 22. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 24. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 25. Dinas Kebersihan dan Tata Ruang 26. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata 27. Kecamatan Lubuk Sikarah 28. Kecamatan Tanjung Harapan 29. Kelurahan Tanah Garam 30. Kelurahan IX Korong 31. Kelurahan Sinapa Piliang 32. Kelurahan VI Suku 33. Kelurahan KTK 34. Kelurahan Simpang Rumbio 35. Kelurahan Aro IV Korong 36. Kelurahan Koto Panjang 37. Kelurahan PPA 38. Kelurahan Kampung Jawa 39. Kelurahan Nan Balimo 40. Kelurahan Laing 41. Kelurahan Tanjung Paku

IV.39 IV.40 IV.41 IV.42 IV.42 IV.42 IV.43 IV.43 IV.44 IV.44 IV.45 IV.46 IV.46 IV.47 IV.48 IV.49 IV.50 IV.52 IV.53 IV.53 IV.54 IV.55 IV.56 IV.56 IV.57 IV.57 IV.58 IV.58 IV.59 IV.59 IV.60 IV.60 IV.61 IV.61 IV.62 IV.62 IV.63

4.3. Pembiayaan Daerah 4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan BAB. V. PENUTUP

IV.63 IV.63 IV.64

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Peraturan-peraturan yang ada tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kota Solok serta target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Solok Tahun Anggaran 2015 dan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD Kota Solok Tahun 2015. Kebijakan umum APBD pada dasarnya adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD. Kebijakan Umum ini merupakan kebijakan makro yang memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan pencapaian target RPJMD tahunan yang telah ditetapkan. Mengacu pada RPJMD Kota Solok tahun 2010-2015, tahun 2015 adalah tahun terakhir dari rangkaian perencanaan jangka menengah tersebut. Maka, hendaknya, dari setiap dokumen perencanaan dan penganggaran Kota Solok dapat tergambar usaha final dalam mencapai target-target yang ditetapkan dalam RPJMD. Sejalan dengan hal tersebut, agar tahapan pembangunan termasuk penganggaran dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran, maka perlu diformulasi kedalam kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasional (budget operasional planning). Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sedangkan perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumberdaya. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam kebijakan umum APBD, dimana kebijakan anggaran tersebut merupakan implementasi dari RKPD. Secara spesifik, Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2015 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan dan SKPD yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2015

I- 1

1.2.

TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah : 1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2015 agar berdayaguna dan berhasil guna; 2. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3.

DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;


I- 2

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok; 16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok; 17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011; 18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok; 19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok; 20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Solok; 21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 22. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 23. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; 24. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 25. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan 26. Peraturan Walikota Solok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2015.


I- 3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH Laju Pertumbuhan Ekonomi yang terlihat dari Kerangka Ekonomi Makro Daerah, menggambarkan besarnya peningkatan berbagai produksi dan jasa yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya. Kerangka Makro Ekonomi Daerah akan memperlihatkan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur proses dan capaian keberhasilan pembangunan yang telah berlangsung dalam periode waktu tertentu. Sebagai suatu daerah yang berada di dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, perkembangan perekonomian Kota Solok tidak lepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional, regional dan Provinsi Sumatera Barat secara umum serta juga dipengaruhi oleh letak strategis Kota Solok yang menjadikan Kota Solok sebagai sentral perdagangan dan jasa dari daerah sekitar. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi makro Kota Solok tahun 2013 dan target capaian tahun 2014 yang direncanakan dapat tergambar sebagai berikut :

2.1

PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN TAHUN 2014

Pertumbuhan Ekonomi, adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Solok pada tahun 2013 sebesar 6,38% dan pada akhir tahun 2014 diproyeksikan dapat mencapai angka 6,4% - 6,9%. Perkembangan PDRB, Perkembangan PDRB menggambarkan perkembangan kegiatan ekonomi yang ada di suatu daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya dalam suatu range waktu tertentu, Tahun 2013 PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar sebesar Rp.1,51 Triliun. Dan pada tahun 2014 ditargetkan dapat mencapai Rp.1,55-, Triliun . Peningkatan capaian PDRB tahun 2013 dan prediksi capaian tahun 2014 ini memperlihatkan suatu sikap yang optimis dari makin baiknya laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok pada tahun–tahun yang akan datang. Kecenderungan terjadinya peningkatan ini disebabkan terjadinya pertambahan nilai terhadap produk-produk yang dihasilkan. Hal ini juga sebagai dampak letak stategis Kota Solok, dimana secara Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2015

II - 1

tidak langsung Kota Solok telah menjadi pusat penjualan/perdagangan bagi daerah sekitarnya. Perhitungan Perkembangan PDRB ini akan sangat tergantung dari kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sektor pembentuk PDRB yang dari tahun ketahun cenderung bergerak dinamis mengikuti fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa. Berikut ini perkembangan kontribusi dari masing-masing sektor yang membentuk PDRB Berdasarkan Harga berlaku sebagai berikut: Pertanian, kontribusi dari sektor pertanian dari tahun ketahun cenderung menurun hal ini terlihat dari kontribusi Tahun 2013 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 8,58% dan diperkirakan menurun pada tahun 2014 menjadi 8,52%. Penurunan sektor ini terjadi karena berkurangnya kontribusi dari sub sektor tanaman pangan dan peternakan berkaitan dengan peralihan fungsi lahan dan hampir tidak adanya pembukaan lahan pertanian yang baru. Pertambangan dan penggalian, kontribusi sektor ini adalah yang paling rendah terhadap pembentukan PDRB di Kota Solok dan kondisinya cenderung tetap dan bahkan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 kontribusi dari sektor ini hanya berkisar 0,61% dan pada tahun 2014 diperkirakan tetap berada pada angka 0,60%. Hal ini dapat terjadi karena sangat terbatasnya sumber daya dan lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan dan penggalian, disamping itu adanya kecenderungan larangan terhadap lahan yang sudah digarap yang berkenaan dengan dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup. Industri Pengolahan, sektor ini juga mengalami kecenderungan tetap dan sedikit mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 kontribusi dari sektor ini adalah sebesar 8,61% dan diperkirakan naik pada angka 8,62% pada tahun 2014. Listrik, gas dan air bersih, Pada tahun 2013, kontribusi dari sektor ini berkisar sebesar 2,75% dan tahun 2014 kontribusi sektor ini di prediksi akan mengalami penurunan menjadi 2,70%. Hal ini terjadi karena pertumbuhan tingkat layanan yang dapat diberikan sektor ini belum lagi dapat melayani sesuai dengan percepatan pertumbuhan penduduk yang menuntut tambahan pelayanan di sektor ini. Bangunan, sektor ini merupakan sektor ketiga terbesar yang memberikan kontribusi pada pembentukan PDRB. Pada tahun 2013 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 15,77% dan pada tahun 2014 diprediksi kontribusi pada sektor ini akan meningkat menjadi 15,87%. Peningkatan pada sektor ini selain disumbangkan oleh pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah juga disumbangkan oleh pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Perdagangan, hotel dan restoran, kontribusi dari sektor ini pada tahun 2013 mencapai 10,76% dan pada tahun 2014 kontribusi di sektor ini diprediksi mengalami peningkatan menjadi sebesar 10,84%. Prediksi peningkatan ini terjadi pada sub sektor perdagangan besar dan eceran serta Restoran ataupun tempat penjualan makanan lainnya. Kondisi ini dimungkinkan terjadi karena sebagian kegiatan ekonomi daerah hinterland masih berada dan terpusat di Kota Solok. Hal ini terlihat dari Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2015

II - 2

tumbuhnya beberapa usaha baru dan titik–titik ekonomi baru yang semakin berkembang terutama di jalur–jalur tertentu. Pengangkutan dan Komunikasi, kontribusi sektor ini pada tahun 2013 terhadap pembentukan PDRB Kota Solok adalah 21,80% dan pada tahun 2014 diprediksi kontribusi sektor ini akan mengalami sedikit peningkatan menjadi 21,81 %. Walaupun kontribusi di sektor ini sedikit mengalami peningkatan, tetapi terjadi pergerakan dalam sub sektor yang membentuk sektor ini, dimana sub sektor angkutan darat mengalami sedikit penurunan dan sub sektor komunikasi mengalami sedikit peningkatan. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Perusahaan pada tahun 2013 kontribusi sektor ini adalah sebesar 7,73 % dan kontribusi pada tahun 2014 di prediksi tetap berada pada angka 7,73%. Walaupun kontribusi dari sektor ini tetap tetapi terjadi pergerakan di dalam sub sektor yang membentuk sektor ini. Pergerakan ini terjadi pada sub sektor perbankan dan lembaga keuangan yang sedikit mengalami penurunan, dimana sektor ini sangat tergantung pada kebijakan moneter dari pemerintah pusat. Sedangkan sub sektor sewa bangunan mengalami peningkatan yang disebabkan makin bertumbuhnya berbagai bangunan baru yang di sewakan. JasaJasa-jasa, sektor ini masih tetap memberikan kontribusi yang terbesar pada pembentukan PDRB. Pada tahun 2013 kontribusi sektor ini adalah sebesar 23,86% dan pada tahun 2014 diprediksi mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 23,79%. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kontribusi dari beberapa sektor lain yang membentuk PDRB Kota Solok. Laju inflasi, dimana faktor ini berada diluar kemampuan Pemerintah Kota Solok untuk mengendalikannya karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Laju inflasi yang terjadi di Kota Solok pada tahun 2013 adalah sebesar 10.4 %, sedangkan laju inflasi pada tahun 2014 diharapkan bisa ditekan sehingga berada pada angka dibawah 1 digit atau berkisar 5-6%. Pendapatan per kapita. kapita pendapatan perkapita penduduk Kota Solok tahun 2013 sebesar Rp. 24,11 Juta dan pada tahun 2014 diperkirakan dapat mencapai angka Rp.24,82 Juta. Peningkatan ini sejalan dengan terjadinya pertumbuhan pergerakan ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik. Kemiskinan. Kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Susenas BPS tahun 2013 persentase penduduk miskin Kota Solok adalah sebesar 5,88% pertahun 2012 dan 6,72% pada tahun 2011 atau dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 0,84%. Berdasarkan PPLS tahun 2011, Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kota Solok berjumlah 2.774 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok yakni :


II - 3

1) Kelompok 1 (sangat miskin dan miskin) 703 RTS 2) Kelompok 2 (hampir miskin) 1.036 RTS 3) Kelompok 3 (rentan miskin) 1.035 RTS Untuk tahun 2013 diprediksi persentase angka kemiskinan makro (BPS) Kota Solok adalah 5,86% atau turun 0,02% dari tahun 2012. Pengangguran, Untuk Kota Solok, Angka pengangguran pada tahun 2013 diperkirakan sebesar 6,20% dan prediksi tingkat pengguran di tahun 2014 adalah 6,67% yang diukur dari usia kerja yang disebabkan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja yang ada.

2.2

RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

Pertumbuhan Ekonomi, bila dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi kota Solok di tahun 2013 yang dapat mencapai 6,38% dimasa awal terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak, diperkiraan target pertumbuhan ekonomi Kota Solok tahun 2015 diharapkan akan sama dengan target pertumbuhan ekonomi Kota Solok tahun tahun 2014 yakni berkisar pada angka 6,4% - 6,9%. Prediksi ini agak lebih tinggi dari prediksi pertumbuhan ekonomi tahun Indonesia tahun 2015 yang berada pada kisaran 5,5% - 6%. Untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi tersebut tetap masih diperlukan upaya-upaya tertentu dalam menggerakkan perekonomian masyarakat diantaranya dengan meningkatkan kemudahan berinvestasi, tetap menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok di pasaran serta factor keamanan yang kondusif. Perkembangan PDRB, dari perhitungan yang masih sangat sementara dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga berlaku, ditargetkan pada tahun 2015 perkembangan PDRB mencapai Rp. 1.60 Triliun. Peningkatan ini diprediksi karena terjadinya perkembangan dari sektor perekonomian pembentuk PDRB. Masing-masing sektor berfluktuatif meningkat atau menurun sesuai dengan perkembangannya dalam memberi nilai tambah terhadap pembentukan PDRB. Dengan tetap mempertahankan pemberikan kemudahan bagi pelayanan perizinan untuk investor dan usaha–usaha yang sudah ada, membuka dan memfasilitasi akses ke lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang akan menambah permodalan usaha, serta penyediaan dan penataan terhadap prasarana dan sarana kota yang menunjang kegiatan sektor perdagangan, jasa–jasa, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, pengangkutan dan komunikasi serta penyelesaian dan pemanfaatan berbagai prasarana dan sarana yang telah di bangun pada tahun– tahun sebelumnya, maka upaya peningkatan PDRB diharapkan akan dapat tercapai.


II - 4

Pendapatan per kapita, income per capita Kota Solok tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp.25,5 juta,-. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata perekonomian masyarakat Kota Solok yang cenderung bergerak positif. Dengan peningkatan ini diharapkan rata-rata kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Laju inflasi, inflasi, Memasuki tahun 2014, tekanan inflasi yang terjadi di Sumatera Barat mulai mereda. Laju inflasi Sumbar tercatat sebesar 8.63% (yoy) di triwulan I 2014, turun signifikan dari 10,87% (yoy) di akhir tahun 2013, hal ini memperlihat makin berkurangnya pengaruh kenaikan harga barang sebagai imbas terjadinya kenaikan harga BBM di tahun 2013 dan kondisi ini juga berlaku di Kota Solok. Melihat makin baiknya kondisi perekonomian dan turunnya laju Inflasi serta berdasarkan PMK No.66/PMK.011/2012 tentang Sasaran Inflasi tahun 2013, 2014, dan 2015 tanggal 30 April 2012 sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk periode 2013 – 2015, masing-masing sebesar 4,5%, 4,5%, dan 4% masing-masing dengan deviasi ±1%, maka di harapkan tingkat Inflasi Kota Solok tahun 2015 bisa di tekan sehingga berada pada angka 1 digit atau berkisar 5-6%. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kota Solok akan menerapkan dan mendukung kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan melakukan pemantauan harga-harga barang kebutuhan pokok secara berkala di pasaran, serta menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan masyarakat di pasaran, sehingga apabila terjadi kenaikan harga ataupun kelangkaan bahan kebutuhan pokok di pasaran dapat segera dicarikan solusinya sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang akan memicu tingginya tingkat inflasi. Dengan letak strategis Kota Solok yang di kelilingi oleh daerah sekitar yang secara tradisonal telah menetapkan hari pasar untuk masing – masing Daerah/Nagari dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan arus transportasi yang cukup lancar serta masyarakat daerah sekitar yang secara tidak langsung menjadikan Kota Solok sebagai Pasar Orang Solok, maka ketersediaan pasokan kebutuhan bahan pokok masyarakat Kota Solok dapat dicukupi. Kemiskinan. Kemiskinan. Sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, permasalahan kemiskinan menjadi satu fokus utama dari berbagai daerah di Indonesia. Sejak tahun 2012 Kota Solok telah mengalokasikan berbagai program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Dikarenakan pendataan PPLS 2014 baru akan dilaksanakan pada tahun 2015, maka sampai saat ini Kota Solok masih menggunakan data PPLS 2011 dalam melakukan intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Konsentrasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Kota Solok adalah mengintervensi RTSPM yang berada di kelompok 1 (sangat miskin dan miskin) dan 2 (hampir miskin) yang berjumlah 1.739, dengan tetap tidak mengesampingkan kelompok 3 (rentan miskin), untuk mengantisipasi apabila ada kebijakan nasional sehingga mengakibatkannya masuk kedalam kelompok 2 dan 1.


II - 5

Untuk tahun 2014 persentase kemiskinan makro diprediksi dapat ditekan sehingga mencapai angka 5,84% untuk tahun 2015, Pengangguran. Pengangguran. Isu tentang ketenagakerjaan menjadi permasalahan penting mengingat konsekuensinya yang tidak hanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi, namun memiliki dampak pada segi sosial. Permasalahan ketenagakerjaan menjadi sangat krusial ketika dihadapkan pada permasalahan pengangguran. Pengangguran memiliki dampak secara ekonomi dimana secara agregat pengangguran berarti berkurangnya kapasitas produksi sebuah perekonomian karena sebagian sumberdaya yang tidak digunakan. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, angkatan kerja yang masuk pada pasar kerja mengalami peningkatan pula. Permasalahan muncul ketika jumlah para pencari kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja tidak sesuai dengan jumlah lowongan yang tersedia, maka akan berakibat pada terjadinya pengangguran. Angka pengangguran akhir tahun 2015 diprediksi 6,7% dari Jumlah angkatan kerja atau usia produktif (15 – 54 tahun). Pengangguran ini disebabkan tidak imbangnya antara angka pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Berikut target ekonomi makro yang direncanakan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut: Tabel II.1 Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Tahun 2012, 2012, 2013 dan Prediksi Tahun 2014 dan 2015 Ekonomi Makro No

Realisasi

Uraian

2013 6,38

Perkiraan 2014 2015 6,4% - 6,9% 6,4% - 6,9%

1

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2012 6,33

2

PDRB Harga Berlaku (Rp)

1,37 Triliun

1,51 Triliun

1,55 Triliun

1,60 Triliun

3

Laju Inflasi (%)

4,85

10,4

5%-6%

5%-6%

4

Pendapatan Perkapita (Rp)

22,37 juta

24,11 juta

24,82 juta

25,5 juta

5

Kemiskinan (KK)

5,88%

5,85%

5,84%

5,82%

6

Pengangguran (%)

6,20

6,20

6,67

6,7

Sumber data: SKPD terkait, BPS Kota Solok dan data diolah

Angka-angka diatas adalah angka perkiraan yang sangat sementara, dengan catatan angka-angka tersebut bisa saja bias setelah dilakukan perhitungan lebih lanjut.


II - 6

BAB III ASUMSIASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 3.1

ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Berdasarkan perkembangan perekonomian domestik maupun global serta memperhatikan proyeksinya pada satu tahun mendatang, Pemerintah memproyeksikan asumsi ekonomi makro sebagai berikut: 1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8%; 2. Inflasi sebesar 3,0 - 5,0 %; 3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen sampai dengan 10,0 persen. 4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5 persen sampai dengan 5,7 persen. Dalam hal Kebijakan Fiskal, pada tahun 2015 kebijakan fiskal disusun dengan mempertimbangkan perekonomian domestik dan global serta tantangan ke depan yang diperkirakan akan dihadapi perekonomian dalam negeri. Dengan pertimbangan tersebut, arah kebijakan fiskal 2015 adalah sebagai berikut: (a) menyediakan stimulus fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal; (b) memperkuat kapasitas dan memperlebar ruang fiskal; (c) meningkatkan kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah; serta (d) memantapkan pengelolaan pembiayaan anggaran.

3.2

LAJU INFLASI

Laju Inflasi Kota Solok dalam lima tahun terakhir rata-rata 8,4% dan diperkirakan pada tahun 2015 mencapai angka 5 - 6%. Untuk mengendalikan angka inflasi dibutuhkan pemantauan dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok secara terus menerus dan berkelanjutan, agar tidak melampaui angka inflasi secara nasional. Laju inflasi yang tinggi akan mempengaruhi anggaran dan menyebabkan kenaikan alokasi anggaran pada tahun 2015.

3.3

PERTUMBUHAN PDRB

Berdasarkan perhitungan yang masih sangat sementara diperkirakan PDRB Kota Solok (harga berlaku) pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.1,60 triliun, meningkat 9,7% dibandingkan dengan perhitungan sementara tahun 2014 yaitu Rp.1.55 triliun. Oleh sebab itu arah dan kebijakan pembangunan Kota Solok harus diarahkan kepada sektor prioritas yang ditargetkan untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan tetap mengupayakan peningkatan sektor lainnya sebagai sektor penunjang.


III- 1

3.4

LAINLAIN-LAIN ASUMSI

Kenaikan harga BBM akan mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu alokasi anggaran pada APBD Tahun 2015 akan ikut dipengaruhi. Untuk itu pengendalian tingkat inflasi merupakan hal yang harus mendapat perhatian.


III- 2

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah salah satu komponen dalam struktur APBD dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumbernya, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemampuan pendapatan daerah sangat menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk itu perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan, target dan strategi dalam pencapaian target pendapatan daerah.

4.1.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2015 Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintah Kota Solok tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) ditempuh melalui penyederhanaan sistim dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. Disamping hal tersebut, kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditempuh dengan memperhatikan : a) Membandingkan secara rasional hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan; b) Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum optimal dimanfaatkan untuk dapat dikelola secara optimal; Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dengan berpedoman pada: 1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 2) Peraturan daerah nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; 4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha


IV- 1

6) Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 7) Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. 8) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Kebijakan penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2015 masih mengandalkan penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan, Sesuai dengan daftar rincian alokasi transfer ke daerah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia maka alokasi dana perimbangan Kota Solok adalah sebesar Rp. 410.489.420.711.-. Sedangkan penerimaan pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan sebesar Rp.47.015.498.917,80.- dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp.28.000.000.000.-.

4.1.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH Dengan melihat perkembangan kondisi perekonomian secara riil, perubahan regulasi yang ada serta realisasi pendapatan daerah Tahun 2014, maka pendapatan daerah Kota solok pada tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp.485.504.919.628,80 dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar Rp.469.175.944.043.- atau naik sebesar Rp. 16.327.975.585.80 atau naik 3,48 %. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.28.000.000.000,- sehingga diprediksi meningkat 10,36% atau naik sebesar Rp.2.629.606.544.- dari tahun 2014. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut berasal dari peningkatan pajak daerah sebesar Rp.144.570.000.- atau naik 2,96%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.7.494.951.066.- atau naik sebesar Rp.321.316.736.- atau naik 4,48%, dan peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.6.130.556.607.atau naik 172%. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya beberapa potensi objek penerimaan yang diproyeksikan dapat dilakukan peningkatan. Pengurangan potensi penerimaan terjadi pada potensi retribusi daerah yaitu tidak boleh lagi dipungutnya retribusi pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Penentuan besarnya dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan hasil perhitungan kapasitas fiskal dan celah fiskal Kota Solok. Semua dana perimbangan bersifat pasti dan tergantung dari kemampuan keuangan negara sehingga pendapatan dari dana perimbangan merupakan pendapatan yang tidak bisa diperkirakan kenaikannya tiap tahun. Meskipun, tetap menjadi tumpuan utama dalam kekuatan Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2015

IV- 2

APBD Kota Solok. Untuk tahun anggaran 2015 ini Pemerintah Kota Solok menetapkan target penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus tetap besarnya dengan alokasi tahun 2014, karena belum adanya ketentuan yang mengatur alokasi untuk masing-masing daerah. Dari sisi lain-lain pendapatan daerah yang sah, tahun 2015 diprediksikan sebesar Rp.47.015.498.917,80 atau ada kenaikan sebesar 0,73% atau naik sebesar Rp.339.449.041,80 dari tahun 2014 sebesar Rp. 46.676.049.876.00 Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Bagi Hasil pajak Propinsi sebesar Rp.339.449.041,80 atau naik 5%, sedangkan Dana Penyesuaian/Transfer untuk tambahan dana tunjangan profesi guru diprediksi masih sama dengan target tahun 2014. Target Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.1 Target Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun 2015 NO

URAIAN

TARGET TAHUN 2014 25.370.393.456,00

PROYEKSI TARGET TAHUN 2015 28.000.000.000,00

LEBIH / KURANG Rp % 2.629.606.544,00 10,36

1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1,1

Pajak Daerah

4.878.400.000,00

5.022.970.000,00

144.570.000,00

2,96

1,2

Retribusi Daerah

9.753.979.126,00

5.737.142.327,00

(3.966.836.799,00)

(40,67)

1,3

7.173.634.330,00

7.494.951.066,00

321.316.736,00

4,48

1,4

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah

3.564.380.000,00

9.694.936.607,00

6.130.556.607,00

172

2.

DANA PERIMBANGAN

397.130.500.711,00

410.439.420.711,00

13.358.920.000,00

3,36

2,1

Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak

10.470.538.711,00

10.470.538.711,00

0,00

0,00

2,2

DAU

354.372.862.000,00

360.719.232.000,00

6.346.370.000,00

1,79

2,3

DAK

32.287.100.000,00

39.299.650.000,00

7.012.550.000,00

21.72

3.

46.676.049.876,00

47.015.498.917,80

339.449.041,80

0,73

3,1

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Hibah

0,00

0,00

0,00

0,00

3,2

Bagi Hasil Pajak Propinsi

6.788.980.836,00

7.128.429.877,80

339.449.041,80

5,00

3,3

0,00

0,00

0,00

0,00

3,4

Bantuan Keuangan dari Propinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian/Transfer

39.887.069.040,00

39.887.069.040,00

0,00

0,00

3,5

Penerimaan Lain-lain yg Sah

0,00

0,00

0,00

0,00

469.176.944.043,00

485.504.919.628.,80

16.327.975.585,80

3,48

TOTAL PENDAPATAN


IV- 3

4.1.3 UPAYAUPAYA-UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI TARGET Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah serta ketersediaan sarana prasarana penunjang menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan daerah pada tahun 2015 diarahkan pada upaya-upaya sebagai berikut : 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 2) Melakukan pengembangan, penelitian dan kajian terhadap objek sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3) Melakukan komunikasi dan koordinasi berkaitan dengan Dana Perimbangan 4) Perbaikan sistim dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah 5) Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pengelola pendapatan daerah 6) Pelayanan pajak daerah dengan mobil keliling 7) Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana untuk meningkatkan investasi dan sumber-sumber pendapatan baru 8) Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah baik oleh SKPD pengelola pendapatan daerah maupun dengan melibatkan Tim Intensifikasi Pemungutan PAD. 9) Meningkatkan koordinasi antar SKPD pengelola pendapatan daerah 10)Melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data pajak dan retribusi daerah 11)Penegakan peraturan dibidang pendapatan daerah 12)Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dan stakeholder lainnya dalam pendapatan daerah 13)Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa dan media elektronik 14)Meningkatkan kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah terhadap pendapatan daerah 15)Melakukan evaluasi, revisi dan reformulasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas penggalian dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.


IV- 4

4.2

BELANJA DAERAH

4.2.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH Keterbatasan kemampuan keuangan dan tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat yang disertai dengan keterbatasan potensi Pendapatan Asli Daerah menuntut pemerintah daerah lebih selektif dan lebih fokus dalam mengambil kebijakan perencanaan belanja daerah. Disamping itu kebijakan belanja daerah juga sangat dipengaruhi oleh proyeksi pendapatan daerah sebagaimana yang diuraikan dalam kebijakan pendapatan daerah, dan rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2015. Kebijakan pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dibiayai oleh APBD. Disamping itu kebijakan pengelolaan belanja daerah harus dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Pengalokasian anggaran belanja daerah ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan ke dalam 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 7 (tujuh) urusan pilihan dengan tetap mengacu kepada prinsip partisipasi masyarakat, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektivitas dalam rangka mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik (good local governance). Sebagaimana diuraikan diatas, Proyeksi alokasi anggaran belanja daerah tahun 2015 berpedoman juga kepada plafon dan penyerapan anggaran tahun sebelumnya, inflasi, dan prioritas pembangunan serta asumsi dasar yang digunakan oleh pemerintah dalam perencanaan APBN, seperti kemungkinan kenaikan Gaji PNS, Penerimaan CPNSD, Laju Inflasi, harga BBM, kenaikan Tarif Dasar Listrik dan lainnya. Selanjutnya alokasi anggaran belanja daerah perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja daerah harus diadministrasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang reformasi pengelolaan keuangan daerah, kebijakan belanja Kota Solok Tahun 2015 tetap mempedomani prinsip penganggaran dengan pendekatan kinerja (Performance Budgetting), yaitu prinsip anggaran yang menghendaki pencapaian hasil dari penggunaan input yang direncanakan dengan tetap memperhatikan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berkenaan dengan hal tersebut pada Tahun 2015, pemerintah Kota Solok berupaya untuk konsisten menerapkan anggaran dengan prinsip money follow function dimana anggaran mengikuti fungsi yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah daerah. Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2015

IV- 5

Dibagian lain penyerahan kewenangan kepada pengguna anggaran yang terbawah juga diupayakan untuk melakukan perbaikan, selalu dan tetap berupaya menetapkan kebijakan keuangan mengacu kepada fungsi anggaran belanja daerah sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meminimalisasi terjadinya pemborosan sumber daya. Kebijakan umum pengelolaan belanja daerah pada tahun 2015 ini akan tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan tahun sebelumnya dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah tahun 2014, yaitu (1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, (2) Prioritas, (3) Tolok Ukur dan Target Kinerja, (4) Optimalisasi Belanja Langsung, (5) Transparan dan Akuntabel, (6) Keseimbangan Belanja dengan Pendapatan, (7) Optimalisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (8) Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan (9) Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah dari sumber pendanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Kota Solok. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan belanja daerah maka kebijakan pengalokasian anggaran belanja pada tahun 2015 adalah belanja tidak langsung sebesar 50,58% dan belanja langsung sebesar 49,42%. Alokasi belanja tidak langsung tahun 2015 ini dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 50,15% meningkat sebesar 0,43% disebabkan karena pada tahun 2015 akan ada pembiayaan belanja hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Instansi vertikal (TNI/Polri) untuk penyelenggaraan dan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Kota Solok, disamping itu juga ada penyesuaian gaji PNSD. 1. ANALISA TARGET DAN REALISASI REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2013 Belanja Daerah Kota Solok pada tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp.488.246.342.204,34. Dari target tersebut sebesar Rp.247.183.378.833,41 (50,63%) adalah belanja tidak langsung dan sisanya sebesar Rp.241.062.963.371,00 (49,37%) adalah belanja langsung. Realisasi Belanja Daerah Kota Solok pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.420.777.699.292,36 atau 86,18%, terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.211.021.726.410,00 atau 85,37% dan realisasi belanja langsung sebesar Rp.209.755.972.882,36 atau 87,01%. Gambaran Komposisi Belanja Daerah dalam APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :


IV- 6

Tabel IV. IV.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2013

Anggaran

Realisasi

247.183.378.833,34

211.021.726.630,00

85,37

% Anggaran x Total 50,63

230.564.573.748,34

199.940.463.347,00

86,72

93,28

94,75

Belanja Bunga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Subsidi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.177.830.700,00

8.489.174.298,00

83,41

4,12

4,02

3.345.953.000,00

2.269.732.100,00

67,84

1,35

1,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

322.356.885,00

100,00

0,13

0,15

2.772.664.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241.062.963.371,00

209.755.972.882,36

87,01

49,37

49,85

25.424.964.340,00

23.147.847.427,00

91,04

10,55

11,04

Belanja Barang dan Jasa

115.116.569.408,00

97.770.221.354,36

84,93

47,75

46,61

Belanja Modal

100.521.429.623,00

88.837.904.101,00

88,38

41,70

42,35

JUMLAH BELANJA

488.246.342.204,34

420.777.699.512,36

86,18

100,00

100,00

Tahun 2013

Uraian BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kelurahan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Poilitk Belanja Tidak Terduga

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

% Realisasi

% Realisasi x Total 50,15

322.356.885,00

Sumber : LKPD Kota Solok Tahun 2013 – Data diolah

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah pada tahun anggaran 2013 per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilihat dari tabel berikut ini : Tabel IV. IV.3 Ringkasan ingkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Menurut SKPD Tahun Anggaran 2013 No

SKPD

Anggaran

Realisasi Belanja

% Realisasi

Sisa Anggaran Jumlah (Rp)

%

1

Dinas Pendidikan

173.346.953.895,65

151.188.244.050

87,22

22.158.709.845.65

12,78

2

Dinas Kesehatan

27.837.940.905,00

25.115.315.505,60

90,22

2.722.625.399,40

9,78

3

Dinas Pekerjaan Umum

72.816.173.973,00

65.020.847.674,00

89,29

7.795.326.299,00

10,71

4

Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Bappeda

10.406.233.795,00

9.544.775.846,00

91,72

861.457.949,00

8,28

6.020.778.270,00

5.287.400.557,46

87,82

733.377.712,54

12,18

5


IV- 7

No 6

SKPD Dinas Perhubungan,

Anggaran

Realisasi Belanja

% Realisasi


%

7.036.773.970,00

6.453.971.150,00

91,72

582.802.820,00

8,28

Komunikasi & Informatika 7

Kantor Lingkungan Hidup

2.903.683.500,00

2.670.535.213,00

91,97

233.148.287,00

8,03

8

Dinas Kependudukan dan

3.086.501.218,64

2.745.950.778,00

88,97

340.550.440,64

11,03

7.937.329.241,00

7.342.857.902,50

92,51

594.471.338,50

7,49

4.323.754.365,00

3.857.468.711,00

89,22

466.285.654,00

10,78

Pencatatan Sipil 9

Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan

10

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

11

Dinas Koperindag

4.922.900.598,00

4.441446.095,00

90,22

481.454.603,00

9,78

12

Dinas Pemuda, Olahraga,

5.529.981.488,00

4.922.898.265,00

89,02

607.083.223,00

10,98

Kebudayaan & Pariwisata 13

Badan Kesbang Polinmas

2.152.829.220,00

1.611.857.791,00

74,87

540.971.429,00

25,13

14

Kantor Satpol PP

4.359.185.891,00

4.009.813.975,00

91,99

349.371.916,00

8,01

15

Pejabat Pengelola

16.618.805.085,00

11.081.263.063,00

66,68

5.537.542.022,00

33,32

2.547.832.700,00

2.301.853.267,00

90,35

245.979.433,00

9,65

487.704.355,00

470.585.603,00

96,49

17.118.752,00

3,51

Keuangan Daerah (PPKD) 16

DPRD

17

Walikota dan Wakil Walikota

18

Sekretariat Daerah

36.999.187.343,00

32.180.260.756,00

86,98

4.818.926.587,00

13,02

19

Sekretariat DPRD

24.314.966.862,00

17.189.483.619,00

70,70

7,125.483.243,00

29,30

20

Inspektorat

4.201.411.769,00

3.603.009.995,00

85,76

598.401.774,00

14,24

21

BKD

8.413.307.912,00

7.553.993.870,06

89,55

879.314.041,94

10,45

22

Dinas Pendapatan,

21.311.558.154,40

17.244.434.226,74

80,92

4.067.123.927,66

19,08

1.782.530.155,00

1.454.848.075,00

81,62

327.682.080,00

18,38

Pengelola, Keuangan dan Aset 23

Kantor Pelayanan dan Perizinan

24

Kecamatan Lubuk Sikarah

2.029.403.547,00

1.663.026.775,00

81,95

366.376.772,00

18,05

25

Kecamatan Tanjung

1.890.888.510,00

1..379.221.769,00

73,89

493.666.741,00

26,11

Harapan 26

Kelurahan Tanah Garam

1.227.892.254,00

965.130.351,00

78,60

262.761.903,00

21,40

27

Kelurahan VI Suku

1.064.869.912,00

881.577.781,00

82,79

183.292.131,00

17,21

28

Kelurahan Sinapa Piliang

907.160.392,00

692.435.136,00

76,33

214.725.256,00

23,67

29

Kelurahan IX Korong

894.862.192,00

817.625.794,00

91,37

77.236.398,00

8,63

30

Kelurahan Aro IV Korong

893.224.391,00

799.747.998,00

89,53

93.476.393,00

10,47

31

Kelurahan KTK

873.363.172,00

702.772.106,00

80,47

170.591.066,00

19,53


IV- 8

No 32

SKPD

Anggaran

Kelurahan Simpang

Realisasi Belanja

% Realisasi


%

937.887.250,00

821.269.862,00

87,57

116.617.388,00

12,43

Rumbio 33

Kelurahan Koto Panjang

917.455.425,00

798.758.799,00

87,06

118.696.626,00

12,94

34

Kelurahan PPA

799.155.830,00

788.388.225,00

98,65

10.767.605,00

1,36

35

Kelurahan Tanjung Paku

1.035.782.710,00

842.003.041,00

81,29

193.779.669,00

18,71

36

Kelurahan Kampung Jawa

1.035.260.936,00

921.977.246,00

89,06

113.283.690,00

10,94

37

Kelurahan Nan Balimo

951.136.908,00

778.361.328,00

81,83

172.775.580,00

18,17

38

Kelurahan Laing

878.242.500,00

786.768.244,00

89,58

91.474.256,00

10,42

39

Kantor Ketahanan Pangan

1.937.165.981,00

1.623.284.827,00

83,80

313.881.154,00

16,20

40

Kantor Arsip, Dokumentasi

1.726.757.927,00

1.485.317.963,00

86,02

241.439.964,00

13,98

12.952.387.508,00

11.409.520.859,00

88,09

1.542.866.649,00

11,91

dan Perpustakaan 41

Dinas Pertanian

42

Kantor Pengelolaan Pasar

3.461.707.492,55

3.070.744.786,00

88,71

390.962.706,65

11,29

43

Badan Penanggulangan

2.473.412.701,00

2.258.650.414,00

91,32

214.762.287,00

8,68

488.246.342.204,34

420.777.699.292,36

86,18

67.468.642.911,98

13,82

Bencana Daerah JUMLAH

Sumber : LKPD Kota Solok Tahun 2013

– Data diolah

2. ANALISA TARGET BELANJA DAERAH TAHUN 2014 Pada tahun anggaran 2014, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp.539.731.829.344,00 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.270.660.060.724,00 atau 50,15% dan belanja langsung sebesar Rp.269.071.768.620,00 atau 49,85%. Besarnya alokasi belanja tidak langsung disebabkan karena besarnya alokasi anggaran untuk belanja pegawai yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS serta tambahan penghasilan PNS. Jika dibandingkan dengan anggaran belanja tahun 2013, alokasi anggaran belanja untuk tahun 2014 naik sebesar Rp.51.485.487.139,59 atau naik 1,11% yang terdiri dari kenaikan belanja tidak langsung sebesar Rp.23.476.681.890,59 atau naik sebesar 1,21% dan kenaikan belanja langsung sebesar Rp.28.008.805.249,00 atau naik sebesar 1,35%.


IV- 9

Tabel IV. IV.4 Komposisi dan Perbandingan Anggaran Belanja Kota Solok Tahun 2013 – 2014 Uraian

% Anggaran dari Total

Jumlah Anggaran

Bertambah/(Berkurang)

2013

2014

2013

2014

Jumlah (Rp)

%

247.183.378.833,41 230.564.573.748,41

270.660.060.724,00 258.174.431.339,00

50,63 47,22

50,83 48,48

23.476.681.890,59 27.609.857.590,59

9,50 11,97

Belanja Bunga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Subsidi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.177.830.700,00

7.116.282.500,00

2,08

1,34

(3.061.548.200,00)

(30,08)

3.345.953.000,00

2.046.990.000,00

0,69

0,38

(1.298.963.000,00)

(38,82)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

322.356.885,00

322.356.885,00

0,07

0,07

0,00

0,00

2.772.664.500,00

3.000.000.000,00

0,57

0,56

227.335.500,00

8,20

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

241.062.963.371,00

269.071.768.620,00

49,37

57,18

28.008.805.249,00

11,62

25.424.964.340,00

15.351.650.000,00

5,21

3,26

(10.073.314.340,00)

(39,62)

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

115.116.569.408,00

153.504.496.284,00

23,58

32,62

38.387.926.876,00

33,35

100.521.429.623,00

100.215.622.336,00

20,59

21,30

(305.807.287,00)

(0,30)

539.731.829.344,00

100,00

100,00

51.485.487.139,59

10,54

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kelurahan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Belanja Tidak Terduga

DAK + Pendamping + Penunjang

29.237.864.500,00

JUMLAH BELANJA

488.246.342.204,41

Sumber : APBD Kota Solok Tahun 2013 dan Tahun 2014 – Data diolah

3. PERTUMBUHAN ANGGARAN & REALISASI BELANJA DAERAH 2009 – 2014 2014 Rata-rata pertumbuhan anggaran Belanja Daerah selama 5 (lima) tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 adalah 8,35%. Rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah 7,89%. Sedangkan rata-rata realisasi anggaran dibandingkan dengan jumlah anggaran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah 83,55% dengan rata-rata nilai nominal sebesar Rp.358.823.225.713,34 Kinerja keuangan daerah dari tahun 2009 sampai tahun 2013 memperlihatkan capaian yang lebih baik yaitu dengan rata-rata 119,48%. Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2015

IV- 10

Perbandingan anggaran dengan realisasi belanja serta pertumbuhannya dapat dilihat dari tabel berikut ini : Tabel IV.5 IV.5 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 20092009-2014 Jumlah

TAHUN Anggaran

% Realisasi

Realisasi

%Pertumbuhan Anggaran

Realisasi

2008

336.488.416.780,29

288.479.637.706,80

85,73

2009

372.726.068.013,07

300.849.862.952,84

80,72

10,77

4,29

2010

378.153.811.868,40

317.274.512.557,50

83,90

1,46

5,46

2011

448.047.674.064,78

357.354.160.494,00

79,76

18,48

12,63

2012

456.414.901.280,02

397.859.893.269,98

87,17

1,87

11,33

2013

488.246.342.204,34

420.777.699.292,36

86,18

6,97

5,76

2014*

539.731.829.344,00

54.862.593.841,00

10,16

10,54

(86,96)

Rata-Rata

431.401.291.936,41

305.351.194.302,07

73,37

7,16

(6,78)

Sumber : LKPD Kota Solok Tahun 2008-2013 Catatan : * Pagu Indikatif APBD Tahun 2014 dan Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2014 ** pertumbuhan realisasi s/d 2013

4. POYEKSI ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 2015 Memperhatikan rata-rata pertumbuhan anggaran belanja dalam 5 (lima) tahun terakhir (2009-2014) yakni sebesar 8,35%, pertumbuhan cenderung meningkat, signifikan peningkatan pada tahun 2009, 2011 dan 2013. Sementara pertumbuhan realisasi belanja yang signifikan tahun 2011. Namun pertumbuhan belanja tidak diikuti oleh pertumbuhan pendapatan, sehingga defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selanjutnya perkembangan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok selama 5 (lima) tahun terakhir (2009-2013) dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV. IV.6 Perkembangan Defisit APBD Tahun 20092009-2014 Tahun

Pendapatan

Belanja

Surplus/(Defisit)

%

2009

286.978.926.775,97

372.726.068.013,07

(85.747.141.237,10)

29,88

2010

286.748.636.249,14

378.153.811.868,40

(91.405.175.619,26)

31,88

2011

352.583.758.198,00

448.047.674.064,78

(95.463.915.866,78)

27,08

2012

387.973.914.034,00

456.414.901.280,02

(68.440.987.246,02)

17,64

2013

428.735.830.611,96

488.246.342.204,41

(59.510.511.592,45)

13,88

2014

469.176.944.043,00

539.731.829.344,00

(70.554.885.301,00)

15,04

2.212.198.009.912,07

2.683.320.626.774,68

(471.122.616.862,61)

21,30

368.699.668.318,68

447.220.104.462,45

(78.520.436.143,77)

21,30

Jumlah Rata-Rata

Sumber : APBD Kota Solok Tahun 2009-2014


IV- 11

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB Tahun Bersangkutan”. Jumlah defisit APBD Kota Solok tahun 2014 adalah sebesar Rp.70.554.885.301,00. Mengingat keterbatasan keuangan daerah dan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah dari penerimaan dana perimbangan pemerintah pusat maka alokasi anggaran belanja haruslah sangat selektif sehingga jika terjadi defisit dapat ditutupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kebijakan pengalokasian belanja daerah yang diambil pada tahun anggaran 2015 ini adalah sebagai berikut : a) Selektif terhadap perjalanan dinas yang ditujukan untuk studi banding, orientasi dan sejenisnya b) Tidak melaksanakan rapat-rapat atau pelatihan-pelatihan di luar daerah kecuali Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) c) Penganggaran sesuai skala prioritas pembangunan daerah Kota Solok sesuai dengan RPJM 2010-2015 Sesuai dengan pertumbuhan dan proyeksi penerimaan daerah untuk tahun anggaran 2015 ini dapat diproyeksikan alokasi anggaran belanja sebagaimana terlihat dari tabel berikut ini : Tabel IV. IV.7 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Jumlah Anggaran 2014 2015 270.660.060.724,00 275.596.788.224,00

Belanja Pegawai

258.174.431.339,00

258.174.431.339,00

0,00

0,00

Belanja Bunga

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Subsidi

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Hibah

7.116.282.500,00

12.200.000.000,00

5.083.717.500.00

71,44

Belanja Bantuan Sosial

2.046.990.000,00

1.900.000.000,00

(146.990.000,00)

(7,18)

0,00

0,00

0,00

0,00

322.356.885,00

322.356.885,00

0,00

0,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00

0,00

269.071.768.620,00

269.229.531.443,00

157.762.823.00

0,06

15.351.650.000,00

15.360.651.017,29

9.001.017,29


153.504.496.284,00

153.594.499.418,86

90.003.134,86

Belanja Modal

100.215.622.336,00

100.274.381.066,85

58,758.670,85

539.731.829.344,00

544.826.319.667,00

5.094.490.323,00

Uraian

Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Parpol Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

JUMLAH BELANJA


Bertambah/(Berkurang) Jumlah (Rp) % 4.936.727.500,00 0,86

0,94

IV- 12

Sesuai dengan pertumbuhan dan proyeksi pendapatan sebagaimana telah dijelaskan diatas dimana proyeksi target penerimaan pada tahun anggaran 2015 ini adalah sebesar Rp.485.504.919.628,80. Setelah dibandingkan dengan proyeksi anggaran belanja pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp.544826.319.667,- maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp.59.321.400.038,20 4.2.2 KEBIJAKAN BELANJA PEGAWAI, BUNGA, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA 1. BELANJA PEGAWAI Belanja pegawai pada belanja tidak langsung ini terdiri dari belanja gaji dan tunjangan PNS, tambahan penghasilan PNS, iuran asuransi kesehatan PNS, belanja representasi dan tunjangan DPRD, belanja penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, biaya insentif dan upah pungut pajak dan retribusi daerah serta tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan guru PNSD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2015, besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2015 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas, penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2015 dan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Namun karena keterbatasan keuangan daerah, untuk tahun 2015 ini penganggaran untuk gaji pokok dan tujangan PNSD belum diprediksi kenaikannya. Kenaikan ini akan disesuaikan pada penyusunan RAPBD tahun 2015 apabila DAU definitif telah ditetapkan untuk Kota Solok. Maka, pada belanja pegawai ini hanya diprediksi untuk kenaikan belanja tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi guru PNSD tahun anggaran 2015 sebesar Rp.9.012.783.040,00 Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD mengacu pada UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS tidak dibolehkan dianggarkan dalam APBD.


IV- 13

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Untuk penganggaran biaya insentif dan upah pungut pajak dan retribusi daerah akan disesuaikan dengan target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2014 dan perhitungannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk pembayaran tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi guru PNSD akan disesuaikan dengan jumlah alokasi dana dari pemerintah pusat.

2. BELANJA BUNGA Belanja bunga pada tahun anggaran 2015 tidak lagi dianggarkan, karena pemerintah daerah telah melunasi pokok utang kepada pemerintah pusat pada tahun 2009. Bunga dan denda yang masih tercatat sebagai hutang jangka pendek di Neraca tahun 2010 masih menunggu persetujuan Debt Swap dari Pemerintah Pusat yaitu seluruh bunga dan denda dikompensasi kedalam program dan kegiatan kebutuhan dasar dalam anggaran tahun 2010 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008. Selanjutnya Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan restrukturisasi pinjaman Pemerintah Kota Solok sesuai dengan surat nomor S-750/MK.05/2011 tanggal 27 November 2011 dengan rekomendasi tunggakan pokok sebesar Rp.2.721.624.831,46 dan sudah dilunasi oleh Pemerintah Kota Solok pada pada tanggal 10 November Tahun 2009, tunggakan non pokok sebesar Rp.9.432.592.108,92 dengan penghapusan langsung sebesar Rp.3.880.378.372,00 dan penghapusan dengan debt swap sebesar Rp.5.552.213.736,91 Sebagai tindaklanjut dari surat Menteri Keuangan tersebut adalah melakukan perubahan Naskah Perjanjian Pinjaman/Penerusan Pinjaman antara Pemerintah dengan Pemerintah Kota Solok selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan kembali ke Menteri Keuangan. Proses berikutnya adalah monitoring dan evaluasi kegiatan oleh Pemerintah untuk kegiatan yang diajukan untuk penghapusan melalui debt swap pada Pemerintah Kota Solok. Setelah seluruh proses tersebut selesai barulah ditetapkan penghapusan tunggakan non pokok Pemerintah Kota Solok melalui Keputusan Menteri Keuangan karena termasuk tunggakan non pokok sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) dan pelaksanaan penghapusan dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun setelah tanggal penetapan penghapusan.


IV- 14

3. BELANJA HIBAH Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. yang secara spesifik ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus menerus, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Disamping itu dengan akan dilaksanakannnya pemilihan kepala daerah pada tahun 2015, maka daerah diwajibkan untuk menganggarkan bantuan hibah bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Daerah dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 15 Tahun Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya penganggaran belanja hibah ini harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemberi hibah dengan penerima hibah. Mengingat keterbatasan keuangan daerah pada tahun anggaran 2015 ini, maka anggaran belanja hibah tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp.12.200.000.000,00.

4. BELANJA BANTUAN SOSIAL Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja B antuan Sosial, kriteria yang harus dipenuhi dalam pemberian bantuan sosial kepada calon penerima adalah melindungi diri dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan diberikan secara selektif, tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, maka belanja bantuan sosial dianggarkan untuk yang terencana dan yang tidak terencana dengan alokasi anggaran paling tinggi untuk yang tidak terncana adalah sama dengan alokasi anggaran terencana. Mengingat keterbatasan keuangan daerah pada tahun anggaran 2015 ini, maka anggaran belanja bantuan sosial tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp.146.990.000,- (7,18%), dimana pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp.2.046.990.000,00 menjadi Rp.1.900.000.000,00


IV- 15

5. BELANJA BANTUAN KEUANGAN Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015, Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari bantuan keuangan kepada partai politik dan bantuan keuangan kepada kelurahan. Untuk tahun 2015 ini dialokasikan bantuan keuangan untuk partai politik sebesar Rp. 322.356.885,00 6. BELANJA TIDAK TERDUGA Kebijakan Belanja tidak terduga ditujukan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, atau tidak diharapkan berulang seperti kejadian bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan bagian V Hal-hal khusus lainnya pada point 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Dalam Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2015 ini dianggarkan dana untuk mengantisipasi kejadian bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebesar Rp.3.000.000.000,- sama dengan alokasi tahun 2014. Besaran dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung dalam tahun anggaran 2015 dapat dilihat dalam tabel proyeksi belanja daerah Kota Solok tahun 2015 sebagai berikut : Tabel IV. IV.8 Proyeksi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2015 Jumlah Anggaran

Uraian


2014 258.174.431.339,00

2015 258.174.431.339,00

Jumlah (Rp) 0,00

% 0,00

Belanja Bunga

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Subsidi

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Hibah

7.116.282.500,00

12.200.000.000,00

5.083.717.500,00

71,44


2.046.990.000,00

1.900.000.000,00

(146.990.000,00)

(7,18)

0,00

0,00

0,00

0,00

322.356.885,00

322.356.885,00

0,00

0,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00

0,00

270.660.060.724,00

275.596.788.224,00

4.936.727.500,00

1,82

Belanja Pegawai

Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Parpol Belanja Tidak Terduga JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG


IV- 16

4.2.3 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAERAH, KENDALA YANG DIHADAPI, STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan profesional mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna serta berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tenteram, sekaligus mampu memperluas pilihan yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Oleh sebab itu, pembangunan daerah hendaknya dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan kondisi yang diinginkan tersebut, kebijakan pembangunan daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan proyeksi pencapaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2015 dan prestasi yang telah diraih kurun waktu 2010-2013, serta prioritas pembangunan daerah pada tahun 2015 yang merupakan pengejawantahan dari RKPD Tahun 2015 dan RPJMD Tahun 2010 – 2015, adalah sebagai berikut : 1) Diprioritaskan pada program yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; 2) Diprioritaskan pada program yang bersifat penting dan mendesak untuk dilakukan; 3) Realistis untuk dilaksanakan; 4) Diprioritaskan pada program yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung; 5) Diprioritaskan untuk pembiayaan program pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Solok dalam melaksanakan pembangunan yang bersifat krusial adalah terbatasnya anggaran pembangunan daerah, sehingga mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian daerah. Namun demikian, dalam konteks pembangunan daerah di Kota Solok, APBD menduduki posisi yang sangat strategis karena tetap diharapkan mampu menstimulasi perekonomian di Kota Solok, menggerakkan peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat, serta mendorong investasi melalui peningkatan sarana dan prasarana publik. Disisi lain APBD Kota Solok Tahun 2014, apabila dilihat dari komposisinya masih didominasi oleh belanja tidak langsung yang mencapai 53,46% sedangkan langsung berkisar 47,01%. Sementara itu, dalam tataran ideal, belanja tidak langsung seharusnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan belanja langsung. Untuk itu, harus diimbangi oleh strategi yang tepat sehingga kondisi ini tetap dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi.


IV- 17

Oleh karena itu, APBD Kota Solok Tahun 2015, harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan perkembangan dan potensi wilayah, jika perencanaan anggaran belanja setiap program/ kegiatan efisien, tepat sasaran, wajar, tidak underfinancing (kurang) atau overfinancing (berlebih). Berkaitan dengan hal tersebut, maka harus dipastikan bahwa setiap Satuan Perangkat Daerah melaksanakan pembangunan di setiap bidang dengan memiliki komitmen yang kuat pada pencapaian sasaran dan visi misi akhir RPJMD 2010 – 2015. Kendala lain yang dihadapi dalam pembangunan, terkait dengan keterbatasan kapasitas dan kualitas birokrasi dengan persentase PNS Daerah berpendidikan sarjana strata satu (S1) dan strata dua (S2) masih 63.66% pada Tahun 2013, dan keterbatasan menggerakkan sepenuhnya partisipasi aktif masyarakat, yang ditandai dengan masih dianggarkannya pada APBD bantuan transportasi dalam kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat, dan sering tidak berkesinambungannya usaha ekonomi masyarakat jika tidak lagi mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota. Memperhatikan kendala yang dihadapai sebagaimana tersebut diatas, maka strategi pembangunan daerah yang akan dijalankan, yaitu : 1. Penguatan dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur; 2. Percepatan pertumbuhan dan pengembangan aktivitas sektor-sektor ekonomi prioritas daerah dan mempunyai daya ungkit dan pendorong utama pembangunan; 3. Penajaman penganggaran dalam rangka memecahkan permasalahan penting dan mendesak; 4. Kesinambungan program pembangunan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta penciptaan lapangan kerja yang memadai, dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan; kesehatan dan perumahan pemukiman serta penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut diatas, adapun prioritas pembangunan daerah Tahun 2015 guna dukungan pencapaian target akhir RPJMD Kota Solok 2010-2015, sebagai berikut: Prioritas 1: Peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta Peningkatan kualitas nilainilai-nilai adat dan kebudayaan daerah . Prioritas peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta peningkatan kualitas nilai-nilai adat dan kebudayaan daerah diarahkan untuk dapat menciptakan masyararakat yang beriman, bertaqwa dengan menjalankan syariat agama, peningkatan peran kelembagaan adat dan budaya dalam menggerakkan pembangunan, peningkatan nilainilai adat, seni dan budaya lokal serta pengembangan kesenian anak nagari. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah : 1) peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama; 2) peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kegiatan keagamaan;


IV- 18

3) 4) 5) 6)

peningkatan kualitas pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal; peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keagamaan; peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai seni dan budaya; peningkatan kualitas kelembagaan adat dan budaya

Prioritas 2: Peningkatan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan. pendidikan Prioritas Peningkatan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan ditujukan untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang selalu ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah : 1) peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan yang sesuai standar; 2) peningkatan kompetensi guru; 3) manajemen sekolah yang profesional; 4) peningkatan minat baca masyarakat; 5) pelayanan pendidikan yang bermutu di kawasan Sumatera Bagian Tengah. Prioritas 3: Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. masyarakat Prioritas peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah : 1) peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan yang sesuai standar; 2) peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang kesehatan; 3) peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat; 4) terlaksananya manajemen pelayanan kesehatan yang profesional sehingga terwujud pelayanan kesehatan yang bermutu di kawasan Sumatera Bagian Tengah. Prioritas 4: Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan. kemiskinan. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang menjadi perhatian khusus mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah : 1) penurunan jumlah penduduk miskin melalui perluasan lapangan kerja; 2) penurunan jumlah angka pengangguran dan peningkatan kualitas kelembagaan sosial; 3) peningkatan produktifitas usaha mikro dan kecil masyarakat; 4) peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan; 5) memberdayakan lembaga penanggulangan kemiskinan. Prioritas 5: Peningkatan Peningkatan daya saing produk UMKM dan fasilitas pendukung produksi dan pemasaran. pemasaran. Prioritas peningkatan daya saing UMKM dan fasilitas pendukung produksi dan pemasaran menjadi sangat strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah karena peningkatan daya saing UMKM dapat mengatasi masalah ekonomi dan sosial sekaligus. Selain pertumbuhan ekonomi, meningkatnya daya saing UMKM juga berdampak Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2015

IV- 19

terhadap pemerataan pendapatan dan hal ini akan berimplikasi dalam mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah : 1) peningkatan kelembagaan dan dukungan modal usaha bagi UMKM; 2) peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku usaha dan produk UMKM; 3) peningkatan investasi, iklim berusaha dan penciptaan lapangan kerja. Prioritas 6: Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi. Prioritas peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah : 1) peningkatan kualitas disiplin dan kesejahteraan aparatur; 2) peningkatan efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah; 3) peningkatan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel; 4) peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pemerintah daerah; 5) peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel. Prioritas 7: Peningkatan pelayanan infrastruktur kota. kota. Pembangunan infrastruktur kota akan memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan mengutamakan kepentingan masyarakat guna mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kota meliputi jalan, jembatan, irigasi, prasarana dan sarana perdagangan dan sebagainya guna mendukung aktifitas masyarakat sehari-hari. Prioritas 8: Peningkatan Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air bersih. bersih. Prioritas Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air bersih sangat penting bagi sebuah kota untuk memenuhi kebutuhan standar bagi masyarakat perkotaan. Bila hal ini kurang diperhatikan, akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah : 1) peningkatan pengelolaan persampahan, air limbah dan drainase; 2) peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih. Prioritas 9: Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga. raga. Prioritas Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana pemuda dan olah raga yang representatif yang dapat menunjang peningkatan prestasi olah raga bagi siswa dan masyarakat serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah : 1) peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana olah raga yang representatif; 2) peningkatan kompetensi kelembagaan pemuda dan olah raga; 3) peningkatan prestasi olah raga.


IV- 20

Prioritas 10 10: Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup. Prioritas Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan, pelayanan dan pembangunan infrastruktur di pusat kota dan pinggiran, sehingga perkembangan fisik kota dapat lebih terarah dan terkendali sesuai dengan kondisi disetiap bagian wilayah kota. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah : 1) peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; 2) peningkatan kualitas lingkungan hidup. Prioritas 11 11: Peningkatan an kualitas pengelolaan keuangan daerah. Peningkat daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu indikator pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah : 1) peningkatan pengelolaan sumber-sumber pendapatan; 2) peningkatan pengelolaan asset; 3) peningkatan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah. Prioritas 12 12: Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata. pariwisata. Prioritas peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata diarahkan kepada penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang representatif. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah : 1) Pembenahan objek wisata; 2) Peningkatan promosi kepariwisataan; 3) Peningkatan kerjasama/kemitraan pengembangan kepariwisataan. Prioritas 13 13: Peningkatan Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat. masyarakat. Prioritas Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat diarahkan kepada peningkatan pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, dan tersedianya piranti hukum yang menjamin hak publik atas informasi setiap kebijakan pemerintah daerah serta meningkatnya kualitas, kesejahteraan dan ketersediaan sarana aparat penegak peraturan daerah. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah : 1) peningkatan kualitas produk hukum daerah; 2) peningkatan penegakan produk hukum daerah; 3) peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum; 4) peningkatan pemahaman terhadap produk hukum. Sehubungan dengan 13 prioritas pembangunan daerah pada tahun 2014 tersebut, terdapat 6 (enam) prioritas yang mendukung dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi yang akan dilaksanakan sehingga perlu diutamakan, yaitu : 1) Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan. 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Mutu Pendidikan. 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat. Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2015

IV- 21

4) Penanggulangan Kemiskinan. 5) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Reformasi Birokrasi 6) Peningkatan Kelembagaan Sosial, Pariwisata dan Kebudayaan Daerah.

4.2.4 KEBIJAKAN BELANJA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH A. URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Bagian Kesra diselenggarakan dalam rangka pencapaian agenda Pembangunan sosial dan sumber daya manusia yang berkualitas dengan kebijakan umum seperti yang dituangkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015, yaitu : 1) Melakukan kajian pendirian boarding school 2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan program Wajar Dikdas 9 tahun menuju Wajar 12 tahun 3) Mengkaji dan mengembangkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan kurikulum nasional, nasional plus dan internasional disemua jenjang/jalur pendidikan 4) Pemberian beasiswa 5) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan 6) Meningkatnya kemampuan SDM pengelola manajemen sekolah 7) Melakukan kerjasama dengan lembaga- lembaga pendidikan dalam dan luar negeri 8) Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas 9) Mengkaji dan mengembangkan mutu kurikulum muatan lokal serta menerapkan mekanisme kerja yang efektif 10)Memperluas kesempatan untuk mengikuti diklat, pemberdayaan wadah pengembangan profesionalisme/pengawasan, penegakan disiplin dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan teknis Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui 6 program yaitu: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. KESEHATAN Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Badan KBPMP diselenggarakan dalam rangka pencapaian agenda Pembangunan sosial dan sumber daya manusia yang berkualitas dengan kebijakan umum seperti yang dituangkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015, yaitu :


IV- 22

1) Membangun pusat pelayanan kesehatan spesifik (traumatic center) sehat bagi masyarakat. 2) Memberikan imunisasi bagi balita dan ibu hamil 3) Melakukan upaya-upaya peningkatan gizi masyarakat 4) Melakukan pencegahan penyakit menular melalui peningkatan pemahaman masyarakat 5) Memberikan pengobatan gratis bagi semua warga kota di tingkat pelayanan puskesmas 6) Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang budaya hidup bersih 7) Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. 8) Memaksimalkan peranan puskesmas, Posyandu dan pos kesehatan kelurahan dalam memberdayakan Kesehatan masyarakat 9) Menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas di semua puskesmas pustu, dan pos pelayanan kelurahan 10)Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KB dengan SKPD terkait dan institusi masyarakat. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut yaitu: Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 10)Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 11)Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 12)Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 13)Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 14)Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

3. PEKERJAAN UMUM Kebijakan Pemerintah Kota Solok pada tahun 2015 unutk urusan pekerjaan umum masih melanjutkan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015 sebagai berikut : 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dan jembatan 2) Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi dalam memenuhi kebutuhan air bagi kegiatan pertanian 3) Meningkatkan pelayanan dan kualitas air bersih bagi masyarakat sesuai dengan standart kesehatan 4) Meningkatkan upaya pengendalian banjir melalui rehabilitasi/pemeliharaan bantaran/tanggul sungai.


IV- 23

Untuk mendukung kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program sebagai berikut: 1) Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong 3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4) Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan 5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 6) Program Pengendalian Banjir 7) Program Pengembangan Wilayah dan Cepat Tumbuh Urusan pekerjaan umum ini nantinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan dilaksanakan oleh Dinas pekerjaan Umum dan Dinas kebersihan dan Tata Ruang. 4. PERUMAHAN Arah kebijakan pada urusan perumahan tahun 2015 masih melanjutkan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015, yakni : 1) Mendorong pengembangan perumahan dan permukiman sesuai peruntukan tata ruang 2) Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sanitasi permukiman (persampahan, air limbah dan drainase lingkungan) Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut : 1) 2) 3) 4)

Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran Program Pengembangan Perumahan.

Program tersebut diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan dilaksanakan oleh Dinas pekerjaan Umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 5. PENATAAN RUANG Tahun 2015 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015. Kebijakan yang akan dijalankan pada urusan penataan ruang masih melanjutkan kebijakan sebagaimana yang ditetapkan pada RPJMD dimaksud yakni : 1) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan rencana tata ruang dan perencanaan wilayah 2) Menyusun regulasi pengendalian pemanfaatan ruang 3) Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan tata ruang Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kebijakan pada urusan Penataan Ruang akan dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Kebersihan dan Tata Ruang serta Bappeda.


IV- 24

Kebijakan pada urusan penataan ruang dijabarkan dalam beberapa program sebagai berikut : 1) Program Perencanaan Tata Ruang 2) Program Pemanfaatan Ruang 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN Berdasarkan RPJMD Kota Solok 2010-2015, arah kebijakan Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder dalam seluruh tahapan pembangunan Arah kebijakan urusan perencanaan pembangunan tersebut di atas dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Program Pengembangan Data/Informasi. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Program Perencanaan Sosial dan Budaya. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Program Kerjasama Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan terutama oleh Bappeda dan beberapa SKPD lain seperti Sekretariat Daerah, Dinas PU serta Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan. 7. PERHUBUNGAN Pada tahun 2015 arah kebijakan pada urusan perhubungan masih menjalankan kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015, yakni : 1) Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas; 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perhubungan (termasuk jalur kereta api) dan lalu lintas. Untuk kebijakan tersebut, akan dijalankan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melalui 5 (lima) program sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5)

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan


IV- 25

8. LINGKUNGAN HIDUP Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Tata Ruang. Kebijakan yang akan dijalankan pada urusan lingkungan hidup masih melanjutkan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010 -2015 yakni : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sanitasi permukiman (persampahan, air limbah dan drainase lingkungan) 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan limbah domestik dan limbah industri 3) Meningkatkan kualitas dan akses informasi lingkungan hidup 4) Meningkatkan regulasi dan penegakan aturan untuk pengendalian kualitas lingkungan 5) Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam 6) Meningkatkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Untuk menjalankan kebijakan pada urusan lingkungan hidup tahun 2015 diimplementasikan melalui program sebagai berikut : 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 9. PERTANAHAN Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dan Dinas Kebersihan dan Tata Ruang. Berdasarkan RPJMD Kota Solok Tahun 2010 -2015 kebijakan yang ditetapkan pada urusan pertanahan adalah meningkatkan penataan penguasaan tanah terutama aset tanah pemerintah daerah dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan infrastuktur serta fasilitas umum dan fasilitas sosial. Urusan pertanahan pada tahun 2015 dilaksanakan melalui Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. 10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kebijakan pembangunan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2015 diarahkan pada penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendukung pelaksanaan kebijakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan melalui program Penataan Administrasi Kependudukan. 11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Badan KBPMP, Kecamatan dan Kelurahan diselenggarakan dalam rangka pencapaian agenda Pembangunan Ekonomi Rakyat yang berdaya saing guna meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan. Kebijakan umum yang


IV- 26

ingin dicapai dalam hal ini diarahkan pada upaya pembinaan dan keterampilan teknis bagi pengelola organisasi perempuan. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program-program yaitu: 1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2) Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Urusan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Badan KBPMP dan Dinas Kesehatan diselenggarakan dalam rangka pencapaian agenda Pembangunan sosial dan sumber daya manusia dengan kebijakan umum seperti yang dituangkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015, yaitu meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KB dengan SKPD terkait dan institusi masyarakat. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program-program yaitu: 1) Program Keluarga Berencana 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 4) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 5) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD terintegrasi 13. SOSIAL Pembangunan urusan kesejahteraan sosial mempunyai arah kebijakan sebagai berikut: 1) Memberikan pelatihan kepada pekerja sosial 2) Melakukan pemberdayaan kelembagaan sosial kemasyarakatan dan perempuan. 3) Mencegah, mengendalikan dan mengatasi masalah-masalah kesejahteraan sosial. 4) Keterpaduan program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2015, untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: 1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. 3) Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (APBN) 4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (APBN) 5) Program Pembinaan Anak Terlantar. 6) Program Pemberdayaan Keluarga.(APBN) 7) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 8) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.(APBN) 9) Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya).


IV- 27

14. KETENAGAKERJAAN Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Secara umum penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD telah tercapai sampai tahun 2015 dalam hal jumlah pencari kerja yang tersalurkan di pasar kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2014 kebijakan penyelenggaraan urusan ini tetap diarahkan kepada peningkatan keterampilan teknis tenaga kerja dan informasi bursa tenaga kerja yang akan diimplementasikan melalui 4 program sebagai berikut : 1) 2) 3) 4)

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Program peningkatan kualitas dan produktifitas bagi tenaga kerja. Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja

15. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Urusan ini diselenggarakan oleh 2 (dua) SKPD, yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah. Sampai dengan tahun 2013 pencapaian target indikator kinerja RPJMD urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah masih relatif rendah terutama dalam hal pertumbuhan omzet UMKM, pertumbuhan modal koperasi, pertumbuhan SHU dan persentase koperasi aktif. Untuk itu,kebijakan penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM pada tahun 2015 diarahkan untuk : 1) Meningkatkan kapasitas pelaku usaha UKM 2) Meningkatkan sistem dan manajemen pembinaan lembaga dan pengelola koperasi dan UKM 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk UKM 4) Regulasi untuk meningkatkan akses Koperasi dan UKM terhadap modal, teknologi, dan pasar. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut : 1) Program Penciptaan Iklim Usaha UKM 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 16. PENANAMAN MODAL Urusan ini diselenggarakan oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah. Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sampai akhir tahun 2013 secara umum telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kecuali untuk indikator pemanfaatan Teknologi Informasi Penanaman Modal. Masih belum tercapainya indikator ini disebabkan oleh secara kelembagaan sesuai dengan Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang


IV- 28

Penanaman Modal, penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kota Solok masih terpisah dengan Kantor Pelayanan dan Perizinan, sehingga untuk membuat Sistem Pelayanan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE) masih belum bisa diaplikasikan. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan urusan penanaman modal pada tahun 2015 diarahkan untuk Penyederhanaan proses untuk memulai usaha, kerjasama investasi dan promosi terpadu investasi, perdagangan dan pariwisata. Untuk mendukung pelaksanaan urusan penanaman modal dilaksanakan melalui program Peningkatan Koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal. 17. KEBUDAYAAN Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata diselenggarakan dalam rangka pencapaian agenda Peningkatan kualitas dan tatanan kehidupan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berbudaya, dengan kebijakan umum seperti yang dituangkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015, yaitu; 1) Pengembangan nilai-nilai adat, kesenian dan kebudayaan daerah. 2) Melakukan pembinaan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya 3) Meningkatkan pemahaman pengelola/pengurus lembaga-lembaga adat tentang budaya dan adat minangkabau 4) Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program-program yaitu: 1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3) Program Pengembangan Nilai Budaya 18. PEMUDA DAN OLAHRAGA Urusan Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Sekretariat Korpri, Dinas PU dan beberapa Kelurahan, diselenggarakan dalam rangka pencapaian agenda Pembangunan sosial dan sumber daya manusia yang berkualitas dengan kebijakan umum seperti yang dituangkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015, yaitu; 1) Menyediakan prasarana dan sarana olahraga yang representatif 2) Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. 3) Meningkatkan pembinaan terhadap kelembagaan cabang olahraga Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program-program yaitu: 1) 2) 3) 4) 5)

Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 6) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga


IV- 29

19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Pada tahun 2015 urusan Kesatuan menitikberatkan kebijakan kearah:

Bangsa

dan

Politik

Dalam

Negeri

1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 2) Meningkatkan kualitas penyuluhan politik masyarakat 3) Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Dalam melaksanakan pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri didukung oleh program yang terdiri dari: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Program Pendidikan Politik Masyarakat. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam.

20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Untuk Tahun 2015, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian mempunyai arah kebijakan sebagai berikut : 1) Meningkatkan koordinasi dan mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan stakeholder 2) Mengoptimalkan penerimaan daerah 3) Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas administrasi pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerah 4) Meningkatkan kualitas pengawasan penyelengaraan pemerintahan 5) Meningkatkan kualitas pengawasan dan profesionalisme tenaga pengawas 6) Menyediakan produk hukum daerah yang menjamin ketersediaan informasi tentang kebijakan publik 7) Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur 8) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 9) Meningkatkan kualitas, kapatuhan, kesejahteraan dan profesionalisme aparatur yang didukung sarana dan prasarana yang memadai 10)Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi 11)Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan daerah Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut dilaksanakan program-program sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD 3) Program Peningkatan Pelayanan Publik 4) Program Penataan Daerah Otonomi Baru 5) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2015

IV- 30

6) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 8) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 10)Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11)Program Pendidikan Kedinasan (P2) 21. KETAHANAN PANGAN Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kantor Ketahanan Pangan dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Sesuai dengan RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015, arah kebijakan urusan ketahanan pangan adalah untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan. Untuk mengoperasionalkan arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian dan perkebunan) dan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan. 22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Badan KBPMP, Kecamatan dan Kelurahan diselenggarakan dalam rangka pencapaian agenda Pembangunan ekonomi rakyat yang berdaya saing dengan kebijakan umum seperti yang dituangkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015, yaitu; 1) Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat 2) Memfasilitasi lembaga ekonomi/masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari BUMN/BUMD 3) Meningkatkan pembinaan terhadap BMT dan koperasi berbasis syariah 4) Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga amil zakat Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program-program yaitu: 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 23. STATISTIK Kebijakan belanja untuk urusan Statistik diselenggarakan dalam rangka menyediakan data dan informasi statistik yang akurat. Untuk mewujudkan hal tersebut difasilitasi dalam Program Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah. 24. KEARSIPAN Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Daerah dengan arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Kearsipan. Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2015

IV- 31

Urusan Kearsipan ini dilaksanakan dalam program-program sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 25. KOMUNIKASI DAN INFORMASI Arah kebijakan pada urusan komunikasi dan informatika sesuai dengan RPJMD Kota Solok 2010 – 2015 yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemerintah daerah dengan mengembangkan sistim informasi berbasiskan teknologi informasi. Pelaksanaan kebijakan dalam urusan Komunikasi dan Informatika diwujudkan melalui beberapa program sebagai berikut : 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 3) Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 26. PERPUSTAKAAN Kebijakan yang dilaksanakan pada urusan perpustakaan yaitu meningkatkan minat masyarakat dalam membaca dan memberdayakan perpustakaan baik perpustakaan umum maupun perpustakaan keliling. Urusan perpustakaan ini dilaksanakan melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

B. URUSAN PILIHAN PILIHAN 1. PERTANIAN Urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Arah kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015 sebagai berikut : 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian. 2) Meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perkebunan. 3) Melanjutkan dan meningkatkan revitalisasi pertanian. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui 7 program sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan


IV- 32

2. KEHUTANAN Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Sesuai dengan RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015, arah kebijakan pada urusan kehutanan sebagai berikut : 1) Peningkatan pengelolaan kawasan hutan. 2) Revitalisasi pemanfaatan Kawasan hutan. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini, dilaksanakan melalui 3 program pembangunan, yakni 1) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan. 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 3) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk urusan ini adalah pengendalian penambangan liar serta melakukan pengawasan pemakaian energi listrik dan air. Adapun program yang akan dilaksanakan untuk mengoperasionalkan arah kebijakan urusan ini adalah Program pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan. 4. PARIWISATA Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Penyelenggaraan urusan pariwisata sampai akhir tahun 2013 dalam pencapaian target RPJMD masih relatif rendah, terutama dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2015 arah kebijakan urusan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan pembangunan prasarana sarana pariwisata dan meningkatkan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 5. KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Sesuai dengan RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015, arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk urusan ini adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk perikanan. 2) Meningkatkan kemampuan sumber daya petani dan pelaku usaha perikanan. Program yang akan dilaksanakan untuk mengoperasionalkan arah kebijakan ini akan dilaksanakan melalui 3 program pembangunan yaitu:


IV- 33

1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 6. PERDAGANGAN Urusan ini diselenggarakan oleh 2 (dua) SKPD, yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Kantor Pengelolaan Pasar. Pencapaian beberapa indikator kinerja RPJMD penyelenggaraan urusan perdagangan sampai akhir tahun 2013 masih dibawah dari target yang ditetapkan, yaitu jumlah penyelesaian kasus perlindungan konsumen, cakupan bina kelompok pedagang dan ketersediaan lokasi PKL. Sehubungan dengan hal tersebut, melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya, arah kebijakan urusan perdagangan pada tahun 2015 diarahkan untuk : 1) Meningkatkan penataan kawasan usaha sektor informal/PKL 2) Meningkatkan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan pengaduan konsumen 3) Meningkatkan regulasi terhadap keamanan barang yang dikonsumsi masyarakat 4) Menyediakan pasar raya yang representatif Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, akan dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut : 1) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 7. INDUSTRI Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Secara umum pencapaian target indikator kinerja RPJMD penyelenggaraan urusan industri sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk itu, arah kebijakan pembangunan urusan industri pada tahun 2015 yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM 2) Menyediakan regulasi untuk meningkatkan akses IKM terhadap modal, teknologi, dan pasar. Dalam mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, pada tahun 2015 direncanakan akan dilaksanakan melalui 2 program sebagai berikut : 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem produksi 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


IV- 34

4.2.5 KEBIJAKAN BELANJA BERDASARKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) 1. SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Untuk melaksanakan Tupoksi tersebut pada tahun 2014 telah ditetapkan arah dan kebijakan sebagai berikut : 1) Meningkatkan pembinaan bagi tenaga pendidik non formal (pendidik keagamaan) 2) Meningkatkan peran dan keterlibatan pengurus mesjid dan mushalla 3) Meningkatkan pembinaan terhadap institusi keagamaan 4) Meningkatkan peran serta masyarakat pada perayaan hari-hari besar keagamaan 5) Membantu dan mendorong partisipasi umat untuk pembangunan, rehabilitasi prasarana dan sarana keagamaan 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan daerah 7) Menyediakan produk hukum daerah yang menjamin ketersediaan informasi tentang kebijakan publik 8) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan urusan penanaman modal 9) Penyederhanaan proses untuk memulai usaha, kerjasama investasi, promosi terpadu investasi, perdagangan dan pariwisata 10)Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga amil zakat 11)Meningkatkan penataan penguasaan tanah terutama aset tanah pemerintah daerah (penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur) Arah kebijakan tersebut diimplementasikan melalui 8 (delapan) Bagian yang dilaksanakan melalui program pada setiap SKPD dan program urusan sebagai berikut : 1) Bagian Pemerintahan a. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan : 1) Program Kerjasama Pembangunan. 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Urusan Lingkungan Hidup dengan program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam c. Urusan Pertanahan dengan program penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah d. Urusan wajib Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dengan program : 1) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal 2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. e. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian dengan program sebagai berikut :


IV- 35

1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2) Program Penataan Daerah Otonomi Baru. 3) Program Peningkatan Pelayanan Publik. 2) Bagian Hukum Dan HAM Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian dengan program Program Penataan Perundang-undangan dan program pendidikan kedinasan. 3) Bagian Organisasi dan Aparatur a. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, dengan program Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian dengan program sebagai berikut : 1) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3) Program Peningkatan Pelayanan Publik 4) Bagian Hubungan Masyarakat a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian dengan Program : 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2) Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. b. Urusan wajib Komunikasi dan Informasi dengan program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dan program peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 5) Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal a. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dengan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Program Pengembangan Data/ Informasi b. Urusan Wajib Koperasi dan UKM dengan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif. c. Urusan Wajib Penanaman Modal, dengan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. d. Urusan Wajib Ketahanan Pangan, dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 6) Bagian Pengendalian dan Administrasi Program Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, dengan Program Perencanaan Pembangunan Daerah.


IV- 36

7) Bagian Kesejahteraan Rakyat a. Urusan Wajib Pendidikan dengan Program Pendidikan Non Formal b. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dengan program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya c. Urusan Wajib Sosial dengan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 8) Bagian Umum Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian dengan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan Program pada Setiap SKPD : 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2. SEKRETARIAT KORPRI Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonersia (KORPRI) mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada dewan pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan sekretariat pengurus KORPRI yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat dewan pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama; 2) Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani; 3) Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial; 4) Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan sekretariat dewan pengurus korpri; dan 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonersia (KORPRI) menitikberatkan kebijakan dengan arah kepada: Menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menindaklanjuti arah kebijakan tersebut pada tahun 2015 Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonersia (KORPRI) diprediksi melaksanakan 4 program pada setiap SKPD dan 1 urusan wajib pemerintahan, program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:


IV- 37

a. Program pada setiap SKPD, yakni : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur b. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 2) Program Peningkatan Pelayanan Publik c. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 1) Program Peningkatan dan Pemasyarakatan Olahraga 3. SEKRETARIAT DPRD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap anggota DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk melaksanakan Tupoksi tersebut sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2010-2015 adalah meningkatkan koordinasi dan mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan stakeholder. Dalam mewujudkan arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut : a. Program pada setiap SKPD; 1) Program Pelayanan adminstrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan program Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan program Penataan Peraturan Perundang –undangan. c. Urusan Komunikasi dan Informatika dengan program Kerjasama Informatika dengan Mass Media. 4. INSPEKTORAT Untuk tahun 2015, Inspektorat masih tetap melanjutkan kebijakan dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, yakni : 1) Meningkatkan kualitas pengawasan dan profesionalisme tenaga pengawas 2) Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan


IV- 38

Untuk menindaklanjuti kebijakan dimaksud, pada tahun 2015 Inspektorat melaksanakan 1 urusan wajib pemerintahan yakni Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari 5 program yang ada pada setiap SKPD dan 2 program urusan wajib, dengan uraian sebagai berikut : a. Program yang ada pada setiap SKPD, yakni : 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dirinci kedalam 2 program sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 5. BAPPEDA Bappeda merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka berdasarkan RPJMD Kota Solok Tahun 20102015 telah ditetapkan arah kebijakan tahun 2015 untuk Bappeda, yaitu : 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut pada tahun 2015 dilaksanakan melalui program pada setiap SKPD dan program urusan wajib, rincian program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Pada setiap SKPD, yaitu : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan yang terdiri dari 6 program : 1) Program Pengembangan Data/Informasi. 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 4) Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya. 5) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.


IV- 39

c. Urusan Wajib Penataan ruang dengan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. d. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. e. Urusan Wajib Statistik, dengan program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. f. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dengan program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 6. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Pada tahun 2015, secara umum isu-isu strategis yang perlu direspon oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok adalah sebagai berikut : 1) Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM aparatur 2) Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan seperti gedung diklat yang sampai saat ini belum dimiliki oleh Pemerintah Kota Solok sebagai tempat pelaksanaan penyelenggaraan diklat 3) Disiplin, tanggungjawab dan etos kerja aparatur belum maksimal 4) Kooordinasi antar bidang dalam pelaksanaan tugas maupun kegiatan masih belum optimal 5) Kurangnya pemahaman aparatur akan tugas pokok dan fungsinya 6) Kesempatan untuk mengikuti diklat-diklat teknis yang berhubungan dengan tugas pokok, masih belum dapat terpenuhi secara optimal 7) Keterbatasan dana untuk penunjang pelaksanaan kegiatan 8) Masih lemahnya penerapan penanganan suatu kasus yang berkaitan dengan indisipliner 9) Belum optimalnya pemberian reward and punishment 10)Masih diperlukannya penataan terhadap penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, diimpelemtasikan melalui program/kegiatan yang terdiri dari program pada setiap SKPD dan program-program urusan wajib dengan rincian sebagai berikut : a. Program pada setiap SKPD : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4) Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan program berikut : 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.


IV- 40

7. BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan. Arah kebijakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam RPJMD 2010-2015 adalah: 1) Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KB dengan SKPD terkait dan institusi masyarakat 2) Keterpaduan program penanggulangan kemiskinan 3) Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 4) Memfasilitasi lembaga ekonomi/masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari BUMN/BUMD 5) Meningkatkan pembinaan terhadap BMT dan koperasi berbasis syariah 6) Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi pengelola organisasi perempuan Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut : a. Program pada setiap SKPD; 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan b. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 1) Program Keluarga Berencana. 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3) Program Pembinaaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KBKR yang Mandiri 4) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. 5) Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PAUD Terintegrasi. c. Urusan Wajib Kesehatan; 1) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. 3) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia. d. Urusan Perencanaan Pembangunan; 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah e. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Anak; 1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak. 2) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. f. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; 1) Program Ppeningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan g. Urusan Wajib Statistik; 1) Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah.


IV- 41

8. KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Badan Penanggulangan Bencana Daerah tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan. Sesuai dengan tupoksi adalah meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Kebijakan tersebut pada tahun 2015 dilaksanakan melalui Program pada setiap SKPD dan Program pada 2 Urusan yaitu: a. Program pada setiap SKPD, dengan program berikut : 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Urusan Perumahan, dengan Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam c. Urusan Pekerjaan Umum, dengan Program Pengendalian Banjir 9. KANTOR KESBANGPOL Pada tahun 2015 urusan Kesatuan menitikberatkan kebijakan kearah:

Bangsa

dan

Politik

Dalam

Negeri

1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 2) Meningkatkan kualitas penyuluhan politik masyarakat 3) Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Dalam melaksanakan pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri didukung oleh program yang terdiri dari: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Program Pendidikan Politik Masyarakat. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam.

10. KANTOR KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI, DAN PERPUSTAKAAN Pada tahun 2014 Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan melaksanakan 4 program non urusan dan 4 program urusan. Program-program yang akan dilaksanakan yaitu : a. Program pada setiap SKPD, dengan program berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.


IV- 42

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Urusan Wajib Kearsipan, dengan program berikut : 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip. 3) Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan. c. Urusan Wajib Perpustakaan dengan program berikut : 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

11. KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN Kantor Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintah di bidang pelayanan dan perizinan. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2010-2015, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkan arah kebijakan untuk Kantor Pelayanan dan Perizinan, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui program pada setiap SKPD dan program pada urusan wajib sebagai berikut : a. Program pada setiap SKPD , dengan program sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan Program Peningkatan Pelayanan Publik. 12. KANTOR PENGELOLAAN PASAR Arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh kantor pengelolaan pasar sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2010-2015 adalah sebagai berikut: 1) Revitalisasi pasar dan lingkungan di pasar raya Solok 2) Meningkatkan regulasi terhadap keamanan barang yang dikonsumsi masyarakat 3) Meningkatkan penataan kawasan usaha sektor informal/PKL Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut: a. Program pada setiap SKPD; 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2015

IV- 43

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Urusan Pilihan Perdagangan; 1) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 13. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah, pada tahun 2015 kebijakan yang akan dilaksanakan Kantor Satpol PP adalah: 1) Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan. Untuk menindaklanjuti arah kebijakan sebagaimana dimaksud, diwujudkan melalui 5 program ada pada setiap SKPD dan 2 urusan wajib dengan uraian sebagai berikut : a. Program yang ada pada setiap SKPD, terdiri dari : 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur b. Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, terdiri dari : 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 4) Program Pendidikan Politik Masyarakat c. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 14. KANTOR KETAHANAN PANGAN Kantor ketahanan pangan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan. Arah kebijakan yang ditetapkan untuk Kantor Ketahanan Pangan adalah meningkatkan ketersediaan pangan dan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan.


IV- 44

Untuk menindaklanjuti arah kebijakan tersebut, dilaksanakan melalui programprogram yaitu : a. Program pada setiap SKPD, dengan program berikut : 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Urusan wajib Ketahanan Pangan, dengan program peningkatan ketahanan pangan (pertanian dan perkebunan). 15. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Kantor Lingkungan Hidup selaku SKPD yang melaksanakan urusan wajib Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup dengan fungsi perumusan kebijakan teknis dan pemberian dukungan atas pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup. Kebijakan pada urusan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010 -2015 adalah : 1) Meningkatkan kualitas dan akses informasi lingkungan hidup 2) Meningkatkan regulasi dan penegakan aturan untuk pengendalian kualitas lingkungan 3) Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam 4) Meningkatkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau 5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sanitasi permukiman (persampahan, air limbah dan drainase lingkungan) 6) Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan limbah domestik dan limbah industri Pelaksanaan kebijakan pada urusan lingkungan hidup dilaksanakan melalui program sebagai berikut : a. Program pada setiap SKPD/non urusan, yang terdiri dari 5 (lima) program : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Urusan Lingkungan Hidup yang terdiri dari 5 (lima) program : 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2015

IV- 45

16. DINAS PENDAPATAN, PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET Pada tahun 2015 kebijakan yang akan dilaksanakan DPPKA diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas administrasi pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerah serta mengoptimalkan penerimaan daerah. Untuk menindaklanjuti arah kebijakan sebagaimana dimaksud, DPPKA melaksanakan 1 urusan wajib pemerintahan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yakni yang terdiri dari 5 program yang ada pada setiap SKPD dan 3 program urusan wajib, dengan uraian sebagai berikut : a. Program yang ada pada setiap SKPD, yakni: 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan program berikut : 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 17. DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM Dinas Pekerjaan Umum sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum. Berdasarkan RPJMD Kota Solok Tahun 20102015 disamping melaksanakan urusan pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum juga bertanggunjawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yakni urusan perumahan, pemuda olah dan raga serta perencanaan pembangunan dengan kebijakan sebagai berikut : 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dan jembatan 2) Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi dalam memenuhi kebutuhan air bagi kegiatan pertanian 3) Meningkatkan pelayanan dan kualitas air bersih bagi masyarakat sesuai dengan standart kesehatan 4) Meningkatkan upaya pengendalian banjir melalui rehabilitasi/pemeliharaan bantaran/tanggul sungai 5) Mendorong pengembangan perumahan dan permukiman sesuai peruntukan tata ruang 6) Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman 7) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sanitasi permukiman (persampahan, air limbah, dan drainase lingkungan)


IV- 46

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut : a. Program pada setiap SKPD, sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Baru 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja b. Urusan Pekerjaan Umum, dengan program sebagai berikut : 1) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan 2) Program pembangunan jalan dan jembatan 3) Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4) Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5) Program Pengaturan, Pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan, pemgelolaan Gedung dan Rumah Negara 6) Program Pembangunan Kawasan Permukiman 7) Program Pengembangan Sanitasi dan Persampahan 8) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 9) Program Pengendalian Banjir 10)Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - gorong c. Urusan Perumahan, dengan program : 1) Program Lingkungan Sehat Perumahan 2) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan d. Urusan Pemuda Olahraga, dengan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga e. Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan program : 1) Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2) Pengembangan Data dan Informasi 18. DINAS KESEHATAN Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010-2015 terkait dengan penyelenggaraan urusan pendidikan adalah sebagai berikut : 1) Membangun pusat pelayanan kesehatan spesifik (traumatic center) sehat bagi masyarakat. 2) Memberikan imunisasi bagi balita dan ibu hamil 3) Melakukan upaya-upaya peningkatan gizi masyarakat 4) Melakukan pencegahan penyakit menular melalui peningkatan pemahaman masyarakat 5) Memberikan pengobatan gratis bagi semua warga kota di tingkat pelayanan puskesmas


IV- 47

6) Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang budaya hidup bersih 7) Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. 8) Memaksimalkan peranan puskesmas, Posyandu dan pos kesehatan kelurahan dalam memberdayakan Kesehatan masyarakat 9) Menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas di semua puskesmas pustu, dan pos pelayanan kelurahan 10)Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KB dengan SKPD terkait dan institusi masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan beberapa program sebagai berikut : a. Program pada setiap SKPD; 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Urusan Wajib Kesehatan; 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat. 6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7) Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular 8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 10) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 11) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 12) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 13) Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 14) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak c. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan program Keluarga Berencana. 19. DINAS PENDIDIKAN Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010-2015 terkait dengan penyelenggaraan urusan pendidikan adalah sebagai berikut : 1) Melakukan kajian pendirian boarding school 2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan program Wajar Dikdas 9 tahun menuju Wajar 12 tahun


IV- 48

3) Mengkaji dan mengembangkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan kurikulum nasional, nasional plus dan internasional disemua jenjang/jalur pendidikan 4) Pemberian beasiswa 5) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan 6) Meningkatnya kemampuan SDM pengelola manajemen sekolah 7) Melakukan kerjasama dengan lembaga- lembaga pendidikan dalam dan luar negeri 8) Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas 9) Mengkaji dan mengembangkan mutu kurikulum muatan lokal serta menerapkan mekanisme kerja yang efektif 10)Memperluas kesempatan untuk mengikuti diklat, pemberdayaan wadah pengembangan profesionalisme/pengawasan, penegakan disiplin dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan teknis Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut dilaksanakan beberapa program sebagai berikut: a. Program pada setiap SKPD; 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Urusan Wajib Pendidikan; 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 3) Program Pendidikan Menengah. 4) Program Pendidikan Non Formal. 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. c. Urusan Wajib Kesehatan, dengan program Upaya Kesehatan Masyarakat. d. Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga, dengan program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga. e. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 20. DINAS PERTANIAN, PERTANIAN, PERIKANAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan. Sesuai dengan tupoksi tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan untuk Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah : 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian 2) Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan


IV- 49

3) Meningkatkan ketersediaan pangan dan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan 4) Melanjutkan dan meningkatkan revitalisasi pertanian 5) Peningkatan pengelolaan kawasan hutan 6) Revitalisasi pemanfaatan kawasan hutan 7) Meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk perikanan. 8) Meningkatkan kemampuan sumber daya petani dan pelaku usaha perikanan. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, akan dilaksanakan melalui programprogram sebagai berikut : a. Program pada setiap SKPD, dengan program sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dengan program sebagai berikut : 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya c. Urusan Pilihan Pertanian, dengan program sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. 3) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. 4) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. 6) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. 7) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan d. Urusan Pilihan Kehutanan, dengan program sebagai berikut : 1) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan. 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan 3) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan e. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, dengan program : 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 21. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA Dinas Pekerjaan Umum sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum. Berdasarkan RPJMD Kota Solok Tahun 20102015 disamping melaksanakan urusan pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum juga bertanggungjawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yakni urusan perumahan, pemuda olah dan raga serta perencanaan pembangunan dengan kebijakan sebagai berikut :


IV- 50

1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dan jembatan 2) Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi dalam memenuhi kebutuhan air bagi kegiatan pertanian 3) Meningkatkan pelayanan dan kualitas air bersih bagi masyarakat sesuai dengan standart kesehatan 4) Meningkatkan upaya pengendalian banjir melalui rehabilitasi/pemeliharaan bantaran/tanggul sungai 5) Mendorong pengembangan perumahan dan permukiman sesuai peruntukan tata ruang 6) Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman 7) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sanitasi permukiman (persampahan, air limbah, dan drainase lingkungan) Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut : a. Program pada setiap SKPD, dengan program : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Baru 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja b. Urusan Pekerjaan Umum, dengan program sebagai berikut : 1) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan 2) Program pembangunan jalan dan jembatan 3) Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4) Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5) Program Pengaturan, Pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan, pemgelolaan Gedung dan Rumah Negara 6) Program Pembangunan Kawasan Permukiman 7) Program Pengembangan Sanitasi dan Persampahan 8) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 9) Program Pengendalian Banjir 10)Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - gorong c. Urusan Perumahan,dengan program : 1) Program Lingkungan Sehat Perumahan 2) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan d. Urusan Pemuda Olahraga, dengan program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga e. Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan program : 1) Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2) Pengembangan Data dan Informasi


IV- 51

22. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan UKM, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan dan Industri. Sesuai dengan tupoksi tersebut, arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015 yaitu: 1) Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan, UKM dan IKM 2) Meningkatkan sistem dan manajemen pembinaan lembaga dan pengelola koperasi dan UKM 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk UKM dan IKM 4) Menyediakan regulasi terhadap keamanan barang yang dikonsumsi masyarakat 5) Menyediakan regulasi untuk meningkatkan akses koperasi dan UKM dan terhadap modal, teknologi, dan pasar modal 6) Meningkatkan penataan kawasan usaha sektor informal/PKL Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut : a. Program pada setiap SKPD; 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Baru 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Urusan Wajib Koperasi dan UKM; 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi c. Urusan Pilihan Perdagangan; 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima d. Urusan Pilihan Industri 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri e. Urusan Pilihan Energi Sumber Daya Mineral dengan Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pertambangan.


IV- 52

23. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan menitikberatkan arah kebijakan dengan arah kepada penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut pada tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 program pada setiap SKPD dan 1 urusan wajib. Adapun program-program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program pada setiap SKPD, yaitu: 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Urusan Wajib Kependudukan dan Capil dengan Program Penataan Administrasi Kependudukan 24. DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial dan ketenagakerjaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menitikberatkan kebijakan kepada: 1) Memberikan pelatihan kepada pekerja sosial 2) Melakukan pemberdayaan kelembagaan sosial kemasyarakatan dan perempuan 3) Mencegah, mengendalikan dan mengatasi masalah-masalah kesejahteraan sosial 4) Keterpaduan program penanggulangan kemiskinan Untuk menindaklanjuti arah kebijakan tersebut pada tahun 2015 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melaksanakan 5 program pada setiap SKPD dan 4 urusan wajib pemerintahan, program-program tersebut antara lain sebagai berikut: a. Program pada setiap SKPD, yakni : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Urusan Wajib Sosial, dengan program berikut : 1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 3) Program penanggulangan kemiskinan perkotaan 4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2015

IV- 53

5) 6) 7) 8) 9)

Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pemberdayaan Keluarga Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

c. Urusan Wajib Perumahan dengan Program Pengembangan Perumahan d. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan e. Urusan Wajib Tenaga Kerja, dengan program berikut : 1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja 3) Program Peningkatan Kesempatan Kerja 4) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 25. DINAS KEBERSIHAN DAN TATA RUANG Dinas Kebersihan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan tata ruang dan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan dan tata ruang serta penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan tata ruang. Sesuai dengan tupoksi Dinas Kebersihan dan Tata Ruang, akan menjalankan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010 -2015, sebagai berikut : 1) 2) 3) 4)

Menyusun regulasi pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan tata ruang Meningkatkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sanitasi permukiman (persampahan, air limbah dan drainase lingkungan) 5) Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan limbah domestik dan limbah industri 6) Meningkatkan penataan penguasaan tanah terutama aset tanah pemerintah daerah

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Tata Ruang guna menjalankan kebijakan diatas yakni : a. Program pada setiap SKPD/non urusan dengan program : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


IV- 54

b. Urusan Penataan Ruang dengan program : 1) Program Perencanaan Tata Ruang 2) Program Pemanfaatan Ruang 3) Program pengendalian pemanfaatan ruang c. Urusan Lingkungan Hidup dengan program : 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau d. Urusan Pertanahan yang terdiri dari Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. 26. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, OLAHRAGA, KEBUDAYA KEBUDAYAAN BUDAYAAN DAN PARIWISATA Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, ditetapkan arah kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai yang tertuang dalam RPJMD tahun 20102015 sebagai berikut: 1) Mengembangkan nilai-nilai adat, kesenian dan kebudayaan daerah 2) Melakukan pembinaan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya 3) Meningkatkan pemahaman pengelola/pengurus lembaga-lembaga adat tentang budaya dan adat minangkabau 4) Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan 5) Menyediakan prasarana dan sarana olahraga yang representatif 6) Membina organisasi kepemudaan 7) Meningkatkan pembinaan terhadap kelembagaan cabang olah raga 8) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pariwisata 9) Peningkatan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri Dalam mewujudkan arah kebijakan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut : a. Program pada setiap SKPD; 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga; 1) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. 4) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda c. Urusan Wajib Kebudayaan; 1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3) Program Pengembangan Nilai Budaya.


IV- 55

d. Urusan Pilihan Pariwisata; 1) Program Pengembangan Destinasi Wisata. 2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 27. KECAMATAN LUBUK SIKARAH Kecamatan merupakan perangkat daerah, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Walaupun kecamatan tidak terkait langsung dalam pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan dalam RPJMD 2010-2015, namun kecamatan mempunyai fungsi pengkoordinasian tugas-tugas umum pemerintahan yang mendukung pencapaian RPJMD tersebut. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2015 Kecamatan Lubuk Sikarah melaksanakan program pada setiap SKPD dan program pada urusan wajib. Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu : a. Program pada setiap SKPD dengan program sebagai berikut : 1) Program pelayanan administrasi perkantoran. 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3) Program peningkatan disiplin aparatur . b. Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dengan program peningkatan pelayanan publik. c. Urusan wajib perencanaan pembangunan dengan program perencanaan pembangunan daerah. d. Urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan program peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan. e. Urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negara dengan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. f. Urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. 28. KECAMATAN TANJUNG HARAPAN Seperti halnya dengan Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapan juga tidak terkait langsung dalam pelaksanaan prioritas dan sasaran RPJMD Tahun 20102015. Kecamatan Tanjung Harapan juga mempunyai fungsi pengkoordinasian tugastugas umum pemerintahan yang mendukung pencapaian RPJMD tersebut. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2015 Kecamatan Tanjung Harapan melaksanakan program pada setiap SKPD dan program pada urusan wajib. Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 tersebut adalah : a. Program pada setiap SKPD dengan program sebagai berikut : 1) Program pelayanan administrasi perkantoran. 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3) Program peningkatan disiplin aparatur. b. Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dengan program peningkatan pelayanan publik.


IV- 56

c. Urusan wajib perencanaan pembangunan dengan program perencanaan pembanggunan daerah. d. Urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan program peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan. e. Urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negara dengan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. f. Urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa dengan program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan. 29. KELURAHAN TANAH GARAM Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan 8 program dengan 23 Kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian, dengan Program pada Setiap SKPD, yaitu : 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur b. Urusan Pemberdayaan Perempuan, dengan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. c. Urusan Kebudayaan, dengan Program Pengembangan Nilai Budaya. d. Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan. 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan. 30. KELURAHAN IX KORONG KORONG Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna melaksanakan 9 program dengan 25 Kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian, dengan Program pada Setiap SKPD, yaitu : 1) 2) 3) 4)

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Urusan Pemberdayaan Perempuan, dengan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. c. Urusan Kebudayaan, dengan Program Pengembangan Nilai Budaya. Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2015

IV- 57

d. Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan. 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan. 31. KELURAHAN SINAPA PILIANG Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna melaksanakan 10 program dengan 26 Kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian, dengan Program pada Setiap SKPD, yaitu : 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Urusan Pemberdayaan Perempuan, dengan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. c. Urusan Kebudayaan, dengan Program Pengembangan Nilai Budaya. d. Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan. 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 3) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan. 32. KELURAHAN VI SUKU Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kelurahan VI Suku dengan melaksanakan 9 program dengan 24 kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian, dengan Program pada Setiap SKPD, yaitu : 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur b. Urusan Pemberdayaan Perempuan, dengan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. c. Urusan Pemuda dan Olah Raga dengan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. d. Urusan Kebudayaan, dengan Program Pengembangan Nilai Budaya. Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2015

IV- 58

e. Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan. 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan. 33. KELURAHAN KAMPAI TABU KARAMBIA (KTK) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna melaksanakan 10 program dengan 25 kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian, dengan Program pada Setiap SKPD, yaitu : 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Urusan Pemberdayaan Perempuan, dengan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. c. Urusan Kebudayaan, dengan Program Pengembangan Nilai Budaya. d. Urusan Pemuda dan Olah Raga dengan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan e. Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan. 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan.

34. KELURAHAN SIMPANG RUMBIO Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melaksanakan 8 program dengan 22 Kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian, dengan Program pada Setiap SKPD, yaitu : 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Peningkatan Disiplin Aparatur b. Urusan Pemberdayaan Perempuan, dengan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. c. Urusan Kebudayaan, dengan Program Pengembangan Nilai Budaya.


IV- 59

d. Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan. 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan. 35. KELURAHAN ARO IV KORONG Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna melaksanakan 9 program dengan 26 kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian, dengan Program pada Setiap SKPD, yaitu : 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Urusan Pemberdayaan Perempuan, dengan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. c. Urusan Kebudayaan, dengan Program Pengembangan Nilai Budaya. d. Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan. 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan. 36. KELURAHAN KOTO PANJANG Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna melaksanakan 9 program dengan 25 Kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian, dengan Program pada Setiap SKPD, yaitu : 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Urusan Pemberdayaan Perempuan, dengan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. c. Urusan Kebudayaan, dengan Program Pengembangan Nilai Budaya.


IV- 60

d. Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan. 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan. 37. KELURAHAN PASAR PANDAN AIR MATI (PPA) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna melaksanakan 9 program dengan 22 kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian, dengan Program pada Setiap SKPD, yaitu : 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Urusan Pemberdayaan Perempuan, dengan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. c. Urusan Kebudayaan, dengan Program Pengembangan Nilai Budaya. d. Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan. 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan. 38. KELURAHAN KAMPUNG KAMPUNG JAWA Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna melaksanakan 10 program dengan 26 kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian, dengan Program pada Setiap SKPD, yaitu : 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Urusan Pemberdayaan Perempuan, dengan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. c. Urusan Kebudayaan, dengan Program Pengembangan Nilai Budaya.


IV- 61

d. Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan. 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan. 39. KELURAHAN NAN BALIMO Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna melaksanakan 10 program dengan 26 kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian, dengan Program pada Setiap SKPD, yaitu : 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Urusan Pemberdayaan Perempuan, dengan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. c. Urusan Kebudayaan, dengan Program Pengembangan Nilai Budaya. d. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dengan program peningkatan peran serta kepemudaan e. Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan. 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan.

40. KELURAHAN LAING Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna melaksanakan 9 program dengan 25 kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian, dengan Program pada Setiap SKPD, yaitu : 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Peningkatan Disiplin Aparatur b. Urusan Pemberdayaan Perempuan, dengan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. c. Urusan Kebudayaan, dengan Program Pengembangan Nilai Budaya.


IV- 62

d. Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan. 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan. 41. KELURAHAN TANJUNG PAKU Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna melaksanakan 10 program dengan 25 kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian, dengan Program pada Setiap SKPD, yaitu : 1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. b. Urusan Pemberdayaan Perempuan, dengan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. c. Urusan Kebudayaan, dengan Program Pengembangan Nilai Budaya. d. Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan. 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan.

4.3

PEMBIAYAAN DAERAH

4.3.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksud untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun anggaran 2014, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan hutang daerah. Pengeluaran pembiayaan dapat diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang maupun pemberian pinjaman daerah.


IV- 63

Dalam hal selisih antara pendapatan dan belanja mengalami defisit, serta telah dikurangi dengan penerimaan pembiayaan berupa SILPA maupun pencairan dana cadangan masih terdapat defisit, maka besarannya tidak boleh melebihi batas maksimal defisit APBD sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 137/PMK.07/2012. Untuk menutup batas maksimal defisit tersebut berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud. Dalam hal selisih antara pendapatan dan belanja mengalami surplus, dapat digunakan untuk penyertaan modal daerah atau melakukan pembentukan dana cadangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur kedua hal tersebut. 4.3.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan ditujukan untuk mendukung pembiayaan dana talangan beras keluarga miskin (Raskin) yang dialokasikan sebesar Rp.75.000.000,- dalam bentuk Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah (Sub Dolog. Devisi Regional 2 Solok), Tambahan Penyertaan Modal sebesar Rp.25.142.633.000,-, Investasi Jangka Pendek, dan rencana angsuran utang pembangunan pasar raya solok kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp.500.000.000,-. Proyeksi jumlah penerimaan dan pengeluaran pembiayaan berdasarkan proyeksi penerimaan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2015 dapat dilihat dari tabel proyeksi APBD tahun anggaran 2015 berikut ini :

Tabel IV. IV.9 Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 Jumlah Anggaran

Uraian


2014 89.612.885.301,00

2015 56.111.673.868,86

Jumlah (Rp) (33.501.211.432,14)

% (37,28)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

89.537.885.301,00

56.036.673.868,86

(33.501.211.432,14)

(37,42)

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

19.058.000.000,00

25.717.633.000,00

6.659.633.000,00

34,94

Penyertaan Modal Pemerintah

18.483.000.000,00

25.142.633.000,00

6.659.633.000,00

36,03

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

70.554.885.301,00

30.394.040.868,00

(40.160.844.432,14)

(56,92)

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

PEMBIAYAAN NETO


IV- 64

Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah selanjutnya dapat disusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah seperti yang terlihat dari tabel berikut ini : Tabel IV. IV.10 Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2015 Uraian PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Jumlah Anggaran 2014 2015 469.176.944.043,00 485.504.919.628,80

Bertambah/(Berkurang) Jumlah % 16.327.975.585,80 3,48

25.370.393.456,00

28.000.000.000,00

2.629.606.544,00

10,36

Pajak Daerah

4.878.400.000,00

5.022.970.000,00

144.570.000,00

2,96

Retribusi Daerah

9.753.979.126,00

5.737.142.327,00

(3.966.836.799,00)

(40,67)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan

7.173.634.330,00

7.494.951.066,00

321.316.736,00

4,48

Lain-lain PAD yang sah

3.564.380.000,00

9.694.936.607,00

6.130.556.607,00

172

DANA PERIMBANGAN

397.130.500.711,00

410.439.420.711,00

13.358.920.000,00

3,36

10.470.538.711,00

10.470.538.711,00

0,00

0,00

DAU

354.372.862.000,00

360.719.232.000,00

6.346.370.000,00

1,79

DAK

32.287.100.000,00

39.299.650.000,00

7.012.550.000,00

21.72

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

46.676.049.876,00

47.015.498.917,80

339.449.041,80

0,73

0,00

0,00

0,00

0,00

6.788.980.836,00

7.128.429.877,80

339.449.041,80

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.887.069.040,00

39.887.069.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BELANJA

539.731.829.344,00

544.826.319.667,00

5.094.490.323,00

0,94

BELANJA TIDAK LANGSUNG

270.660.060.724,00

275.596.788.224,00

4.936.737.500,00

1,82

Belanja Pegawai

258.174.431.339,00

258.174.431.339,00

0,00

0,00

Belanja Bunga

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Subsidi

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Hibah

7.116.282.500,00

12.200.000.000,00

5.083.717.500,00

71,44


2.046.990.000,00

1.900.000.000,00

(146.990.000,00)

(7,18)

0,00

0,00

0,00

0,00

322.356.885,00

322.356.885,00

0,00

0,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00

0,00

Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak

Hibah Bagi Hasil Pajak Propinsi Bantuan Keuangan dari Propinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian/Transfer Penerimaan Lain-lain yg Sah

Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Parpol Belanja Tidak Terduga


IV- 65

Uraian

BELANJA LANGSUNG

2014

Jumlah Anggaran 2015

Bertambah/(Berkurang) Jumlah %

269.071.768.620,00

269.229.531.443,00

157.762.823.00

15.351.650.000,00

15.360.651.017,29

9.001.017,29


153.504.496.284,00

153.594.499.418,86

90.003.134,86

Belanja Modal

100.215.622.336,00

100.274.381.066,85

58,758.670,85

SURPLUS/(DEFISIT)

(70.554.885.301,00)

(59.321.400.038,20)

PEMBIAYAAN

70.554.885.301,00

30.394.040.868,86

(40.160.844.432,14)

(56,92)

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

89.612.885.301,00

56.111.673.868,86

(33.501.211.432,14)

(37,28)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

89.537.885.301,00

56.036.673.868,86

(33.501.211.432,14)

(37,42)

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

19.058.000.000,00

25.717.633.000,00

6.659.633.000,00

34,94

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

18.483.000.000,00

25.142.633.000,00

6.659.633.000,00

36,03

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

Belanja Pegawai

Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah


0,06

IV- 66

BAB V PENUTUP Demikian

Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk menjadi pedoman

dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2015. Semoga Allah SWT meridhoi setiap ikhtiar yang dilakukan dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota Solok

Solok,

Desember 2014

WALIKOTA SOLOK, TTD

H. IRZAL ILYAS Dt. LAWIK BASA


V- 1

DAFTAR ISI. BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang I Tujuan I Dasar Hukum I.2

Recommend Documents