DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI .............................................................................................................................. i 1.
Latar Belakang ................................................................................................................... 1
2.
Dasar Hukum ...................................................................................................................... 3
3.
Tujuan Kegiatan ................................................................................................................. 3
4.
Output yang Diharapkan .................................................................................................... 3
5.
Struktur Materi Bimtek ...................................................................................................... 4
6.
Metode Bimtek ................................................................................................................... 5
7.
Narasumber ........................................................................................................................ 5
8.
Peserta Kegiatan ................................................................................................................. 5
9.
Waktu dan Tempat Kegiatan .............................................................................................. 6
10. Jadwal Kegiatan ................................................................................................................. 6 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................ 8
1. Latar Belakang Eskalasi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini memunculkan ekses yang kontra produktif dengan upaya pembangunan karakter bangsa. Bangsa Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan masalah serius yaitu kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia dalam jumlah ribuan akibat globalisasi, indikasi bangkitnya kembali gerakan partai komunis, serta memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda khususnya para mahasiswa, akibat semakin berkembangnya budaya budaya materialisme dan pragmatisme. Fenomena di atas telah menggoncangkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia yang plural baik dalam hal keyakinan, suku, etnis, bahasa, budaya, dan adat istiadat; sejak dahulu kala telah hidup di wilayah Indonesia yang sangat luas, dengan penuh kedamaian, keharmonisan, kerukunan, dan keselarasan. Mereka telah lama hidup saling menolong, saling menghormati, dan bekerja sama, kendatipun berbeda dalam banyak hal. Kekerabatan masyarakat dibingkai oleh semangat bhinneka tunggal ika. Sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia tersebut saat ini sedang mengalami kemunduran pada titik nadzir. Egoisme, sarkasme, premanisme, saling mencurigai, saling menghujat sudah menjadi warna kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Pada saat yang sama; kesantunan, budi pekerti luhur, supremasi hokum menjadi barang yang sangat mahal. Persoalan-persoalan tersebut semakin menggurita dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang jika tidak dilakukan upaya-upaya yang serius dan sistematis akan berimbas pada terkikisnya nilai-nilai ideologi bangsa yaitu Pancasila secara terus menerus. Kondisi-kondisi di atas menjadi tantangan tersendiri bagi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi saat ini, untuk melakukan revitalisasi dan restrukturisasi kajian sebagai upaya perbaikan tatanan kehidupan masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang strategis dalam hal ini. Para mahasiswa yang merupakan kader-kader bangsa terpilih dan kelak menjadi pemimpin, harus memiliki pemahaman dan penghayatan yang kokoh mengenai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahan nasional serta implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam pasal 35 ayat (3) UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ditegaskan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Mata Kuliah a. Agama, b. Pancasila, c. Kewarganegaraan, dan d. Bahasa Indonesia. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) juga ditegaskan melalui Pasal 9 ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa salah satu bentuk wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara adalah keikutsertaan warga negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Hal senada juga ditegaskan dalam Perpres RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bahwa capaian pembelajaran umum bagi semua jenjang pendidikan antara lain adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia, menghargai keanekaragaman budaya, menjunjung tinggi penegakkan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas. Indikator-indikator tersebut sesungguhnya adalah tujuan substantif dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini sejalan pula dengan Sembilan Agenda Prioritas atau NAWA CITA sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, khususnya pada butir ke delapan, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa. Melalui mata kuliah Pendidikan 1
Kewarganegaraan diharapkan terwujud warga Negara yang baik yang menurut Cogan dan Derricott (1998: 4) bercirikan “a good citizen, by contrast, not only lives decently in his or her private life, but is also committed to participation in public life.”. Warga negara yang baik juga akan memiliki ciri 1) a sense of identity, 2) the enjoyment of certain rights, 3) the fulfillment of corresponding obligations, 4) a degree of interest and involvement in public affairs, and 5) an acceptance of basic societal values. (Cogan 1998: 2-3). Persoalannya kemudian, secara substantive pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi masih menemui beberapa kendala. Sampai saat ini Pendidikan Kewarganegaraan masih dalam posisi yang ambigu (Audiger, 2006: 44) yang disebabkan status, tujuan dan ruang lingkupnya belum dipahami secara integral dengan konteks sosial dan kesejarahan (Balkansky, et.al, 1999: 90). Permasalahan yang paling mencolok yaitu belum jelasnya batasan materi Pendidikan Kewarganegaraan sehingga dirasakan terlalu luas (Sapriya dan Komalasari, 2014: 2). Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dianggap menjenuhkan sebab materi yang diajarkan cenderung monoton, teoretik, kognitif, bahkan verbalistik (Samsuri, 2010: 130). Keadaan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian bahwa pada umumnya mahasiwa beranggapan materi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi menjenuhkan sebab sudah didapatkan pada jenjang SD sampai SMA. Hal ini terjadi karena belum jelasnya batasan materi Pendidikan Kewarganegaraan sehingga bahan Pendidikan Kewarganegaraan terlalu luas dan masih lemah dalam kajian konseptualfilosofis. Materi Pendidikan Kewarganegaraan juga masih bersifat indoktrinatif dan terlalu menonjolkan moral behavioristik, terjadi kesenjangan antara materi pelajaran dengan basik keilmuan dari kewarganegaraan (Nurdin dan Dahliyana, 2016). Mengkaji lebih jauh, implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, akan sangat berkaitan dengan program pemerintah. Untuk selanjutnya pemerintah mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan untuk mengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan dengan pertimbangan yang selektif (Nurdin, 2015). Apalagi pengembangan materi PKn yang diserahkan pada masing-masing perguruan tinggi dapat menyebabkan kebingungan para pelaksana kebijakan (dosen) yang akan mengajarkan Pendidikan Kewargenegaraan tersebut. Implikasinya, konten perkuliahan tidak standar, berbeda antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lainnya sehingga spirit dan tujuan sesungguhnya dari mata kuliah PKn tidak tercapai. Meskipun demikian, sebenarnya pemerintah telah memberikan arahan tentang rambu-rambu materi pokok mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 yang mana ditentukan bahwa Substansi Kajian Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mencakupi filsafat Pancasila, identitas nasional, politik dan strategi, demokrasi Indonesia, hak asasi manusia dan rule of law, hak dan kewajiban warga negara, geopolitik Indonesia dan geo strategi Indonesia. Selain hal yang terkait dengan materi perkuliahan, permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sumber daya manusia, yaitu tenaga pendidik. Dalam penelitian yang dilakukan pada 10 (sepuluh) perguruan tinggi di Jawa Barat, ditemukan bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan masih diampu oleh dosen yang bukan dari latar belakang keilmuan yang relevan. (Nurdin, 2015). Padahal ketentuan mengenai sumber daya dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegeraan di Perguruan Tinggi berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/Kep/2006 Pasal 10 Ayat (2) ditentukan bahwa persyaratan dosen mata kuliah pengembangan kepribadian untuk Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu (1) Dosen 2
berijazah Magister (S2) Ketahanan Nasional. dan Magister (S2) Pendidikan Ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Sosial, Budaya, Filsafat. Kenyataan di lapangan, para dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan memiliki latar belakang akademik yang beragam, yang dalam banyak kasus background akademiknya tidak relevan untuk mengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Padahal pembinaan kompetensi dosen seperti yang dilakukan Lemhannas dalam bentuk kursus calon dosen kewarganegaraan sudah sejak tahun 2000-an tidak dilakukan lagi, dan pelatihan dosen Pendidikan Kewarganegaraan oleh Ditjen Dikti pun sudah lama (sekitar 10 tahun terakhir ini) tidak diselenggarakan. Di sisi lain jumlah dosennya relatif tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut, sebagai akibat dari banyaknya dosen yang pensiun sedangkan rekrutasi dosen muda tidak dilakukan secara sistemik. Atas dasar kondisi tersebut perlu segera dilakukan revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, melalui kegiatan pembinaan teknis (Bimtek), sebagai upaya restrukturasi kajian konten Pendidikan Kewarganegaraan, dan peningkatan kompetensi para pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 2. Dasar Hukum a. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Lampiran Buku I, Agenda Pembangunan Nasional. e. Rentra Kemenristek-Dikti f. Standar Nasional Pendidikan Tinggi g. SK Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi. 3. Tujuan Kegiatan Pembinaan Teknis (Bimtek) ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam penguasaan materi pokok perkuliahan yang menunjang proses revolusi mental dan terwujudnya warga negara yang memiliki keyakinan kokoh terhadap Ideologi Pancasila, mempertebal rasa kebangsaan, dan memperkokoh kecintaan kepada tanah air. Sejalan dengan itu, tujuan bimtek ini adalah meningkatkan kompetensi dosen Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan materi perkuliahan, serta penguasaan metode pembelajaran yang efektif untuk terwujudnya tujuan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 4. Output yang Diharapkan Setelah mengikuti Bimtek ini diharapkan terjadi peningkatan kompetensi peserta khususnya dalam bidang-bidang sebagai berikut: a. Meningkatnya penguasaan materi Pendidikan Kewarganegaan sebagai upaya pembentukan warga negara yang baik (good citizenship). b. Meningkatnya kemampun pengembangan materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaan, melalui kajian-kajian empirik yang kontekstual. c. Meningkatnya penguasaan metode pembelajaran yang berbasis pada Scientific Approach d. Meningkatnya kemampuan mengembangkan dan meningkatkan mutu pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 3
5. Struktur Materi Bimtek Materi pembinaan teknis Pendidikan Kewarganegaraan mencakupi hal-hal sebagai berikut; No Materi Jam Narasumber 1 Kebijakan tentang perkuliahan MKWU 1,5 Prof. Dr. Bunyamin Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan Maftuh, M.Pd., M.A. tinggi. (Direktur Karir dan Kompetensi SDM) 2
Struktur materi dan konsep pengembangan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Penguatan pemahaman Ideologi Pancasila, isu-isu aktual kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagainya).
16
3
Praktek belajar kewarganegaraan
4
4
Diskusi kelompok
4,5
5
Tugas Individual (Review dokumen pustaka, review artikel jurnal dan menganalisis persoalan konstektual tentang kewarganegaraan)
5,5
1) Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. 2) Dr. Mukhammad Murdiono, M.Pd. 3) Prof. Dr. Wasino, M.Hum
6
Refleksi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan
1,5
1) Dr. Encep Syarief Nurdin, M.Pd., M.Si 2) Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.
Jumlah jam
33
4
1) Prof. Dr. Wasino, M.Hum. 2) Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. 3) Dr. Hadirin Suryanegara, M.Ap. 4) Dr. Mukhammad Murdiono, M.Pd. 5) Dr. Arqom Kuswanjono 6) Dr. Encep Syarief Nurdin, M.Pd., M.Si 7) Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. 1) Dr. Encep Syarief Nurdin, M.Pd., M.Si 2) Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.
6. Metode Bimtek Proses pembinaan teknis dosen Pendidikan Kewarganegaraan ini diselenggarakan melalui beberapa metode berikut. a. Ceramah Bervariasi Setiap materi pokok disampaikan oleh narasumber dengan metode ceramah selama 30 menit, dan dilanjutkan dengan tanya jawab selama 60 menit, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang disampaikan oleh moderator atau dapat juga oleh perwakilan peserta bimtek. b. Diskusi dan Pelatihan secara Berkelompok Peserta bimtek dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing akan berdiskusi dan berlatih menyeleksi materi dan isu aktual terkait dengan bidang materi yang ditugaskan oleh penyelenggara bagi kelompoknya. Pada akhir kegiatan ini setiap kelompok diharapkan menghasilkan pointers materi pokok dan isu aktual terkait bidang materi yang menjadi tugas kelompok yang bersangkutan. c. Penugasan secara individual dengan tagihan d. Praktek pembelajaran 7. Narasumber Dalam kegiatan pembinaan teknis Pendidikan Kewarganegaraan ini yang dijadikan nara sumber kegiatan adalah. a. Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A. (Direktur Karir dan Kompetensi SDM) b. Prof. Dr. Wasino, M.Hum. (Universitas Negeri Semarang) c. Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. (Universitas Pendidikan Indonesia) d. Dr. Hadirin Suryanegara, M.Ap. (Sesdirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti) e. Dr. Mukhammad Murdiono, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta) f. Dr. Arqom Kuswanjono (Universitas Gadjah Mada) g. Dr. Encep Syarief Nurdin, M.Pd., M.Si (Universitas Pendidikan Indonesia) h. Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. (Universitas Muhammadiyah Semarang) 8. Peserta Kegiatan Peserta kegiatan Bimtek Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dibatasi 50 orang. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: a. Memiliki ijazah sekurang-kurang S-2, b. Diprioritaskan lulusan Program Studi: 1) Pendidikan Kewarganegaraan 2) Pendidikan Umum 3) Pendidikan IPS (Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Antropologi) 4) Ilmu Filsafat 5) Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora 6) Ilmu Hukum c. Pengalaman mengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, diprioritaskan dosen muda dengan masa kerja paling lama 5 tahun, d. Belum pernah mengikuti diklat/bimtek Pendidikan Kewarganegaraan. e. Membawa hard copy rencana pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. f. Bahan tugas individual berupa dua buah artikel jurnal terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan
5
9. Waktu dan Tempat Kegiatan a. Gelombang Pertama Kegiatan bimtek Pendidikan Kewarganegaraan ini dilaksanakan pada Hari dan tangal : Senin-Kamis, 15-18 Mei 2017 Tempat : Palembang Pembukaan : 14.00 – 14.30 b. Gelombang Kedua Kegiatan bimtek Pendidikan Kewarganegaraan ini dilaksanakan pada Hari dan tangal : Rabu-Sabtu, 12-15 Juli 2017 Tempat : Makassar Pembukaan : 14.00 – 14.30 10. Jadwal Kegiatan JADWAL KEGIATAN BIMTEK DOSEN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HARI I
PUKUL
PEMBICARA/ NARASUMBER Panitia
14.00 14.30 15.00 16.30
– Pembukaan Acara
16.30 18.00
– Diskusi kelas tentang pengelolaan dan Dr. Encep Syarief pelaksanaan mata kuliah wajib umum di Nurdin, M.Pd., M.Si Perguruan Tinggi Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. – Pancasila dalam konteks kefilsafatan Dr. Arqom Kuswanjono
19.00 20.30 21.00 23.00
II
MATERI
– Kebijakan tentang perkuliahan MKWU
– Tugas Individual 1 Review dokumen pustaka
08.00 – 09.30 10.00 – 12.00 12.00 13.00 13.00-15.00
15.30 18.00
Ideologi Pancasila sebagai Nasional Politik dan Strategi Nasional
Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A
Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. Dr. Mukhammad Murdiono, M.Pd. Prof. Dr. Wasino, M.Hum identitas Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. Dr. Mukhammad Murdiono, M.Pd.
Ishoma
Diskusi kondisi aktual implementasi Dr. Encep Syarief Pancasila Nurdin, M.Pd., M.Si Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. – Kajian Geopolitik Indonesia Prof. Dr. Wasino, M.Hum 6
HARI
PUKUL
MATERI
19.30-21.30
21.30 23.00
III
– Tugas Individual 2 Review jurnal
08.00-09.30 – 10.00-11.30
12.30-13.30
13.30-15.00
15.30-18.00 19.30-21.00 21.00-23.00
IV
Kajian Geostrategi Indonesia
08.00-10.00
Demokrasi Konstitusional Indonesia (Kajian Hubungan antara negara dengan agama) Hak dan Kewajiban Warga Negara (kewajiban bela negara melalui pengabdian sesuai profesi) Diskusi implementasi nilai-nilai konstitusi dalam ketatanegaraan RI
PEMBICARA/ NARASUMBER Prof. Dr. Wasino, M.Hum Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. Dr. Mukhammad Murdiono, M.Pd. Prof. Dr. Wasino, M.Hum Dr. Hadirin Suryane gara, M.AP. Dr. Encep Syarief Nurdin, M.Pd., M.Si
Dr. Encep Syarief Nurdin, M.Pd., M.Si Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. Dr. Dasim Model Pembelajaran Pendidikan Prof. Budimansyah, M.Si. Kewarganegaraan sebagai general education yang berbasis pada Scientific Approach Praktek Belajar Kewarganegaraan 1. Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. Praktek Belajar Kewarganegaraan 2. Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. Tugas Individual 3 Prof. Dr. Dasim Menganalisis persoalan konstektual Budimansyah, M.Si. tentang kewarganegaraan Dr. Mukhammad Murdiono, M.Pd. Prof. Dr. Wasino, M.Hum Kerja Kelompok 1. Merumuskan dan mendiskusikan konsep dasar dan isu aktual terkait revolusi mental (karakter) bangsa. 2. Merumuskan dan mendiskusikan konsep dasar dan isu aktual filsafat, dasar dan ideologi Negara, serta etika Pancasila. 3. Merumuskan dan mendiskusikan konsep dasar dan isu aktual hak dan kewajiban warga Negara khususnya dalam bela Negara demokrasi konstitusional, geopolitik, dan 7
Dr. Encep Syarief Nurdin, M.Pd., M.Si Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.
HARI
PUKUL
MATERI
PEMBICARA/ NARASUMBER
geostrategi Indonesia.
10.30-12.00
12.00
4. Merumuskan dan mendiskusikan metode pembelajaran yang berorientasi scientific approach Refleksi substansi Pendidikan Dr. Encep Syarief Kewarganegaraan Nurdin, M.Pd., M.Si Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. Penutupan Panitia
DAFTAR PUSTAKA Audigier, F. (2006). Interdisciplinariy at School-Teoretical and Practical Question regarding History, Geography and Civic Education. Journal of Social Science Education. 5 (2): 37-50 Balkansky, Peter; Zahariev, Zahari; Stoyanov, Svetoslav; Stoyanova, Neli. (1999). Challenges in Developing a New System of Civic Education in Conditions of Social Change: Bulgaria. In: Torney-Putra, John; Schwille, John; Amedeo, Jo-Ann, eds. Civic Education across Countries: 24 Nationals Case Studies from the IEA Civic Education Project. Amsterdam. Bruen, J. (2013). Civic Education and Democratic Sosialisation: From Passive Subject to Active Citizen in Post-Communist State and Beyond. Journal of Social Science Education. 12 (4): 43-50 Colceru, E. (2013). The Impact of Civic Education on The Civic of Romanian Youth. Journal of Social Science Education. 12 (4): 23-28 Samsuri. (2010). Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi). Disertasi Tidak Diterbitkan. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Sapriya dan Komalasari, K. (2014). “Analisis Kebutuhan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang S2 Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia”. Jurnal CIVICUS. 18 (1), 1-20. Nurdin, Encep S.,& Dahliyana, A. (2016). Penelaahan Materi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sebagai Pembinaan Nasionalisme dan Patriotisme Mahasiswa. Laporan Penelitian Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan. Bandung: Tidak diterbitkan. Nurdin, Encep S. (2015). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi terhadap Nasionalisme dan Patriotisme Mahasiswa. Penelitian Mandiri. Bandung: Tidak diterbitkan.
8
