DAFTAR ISI DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN... 3 A Latar Belakang... 3 B Tujuan... 3 C Hasil yang Diharapkan... 4

Ringkasan Eksekutif Revisi Zonasi TN Karimunjawa

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

........................................................................

2

I. PENDAHULUAN A Latar Belakang B Tujuan C Hasil yang Diharapkan

........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................

3 3 3 4

II. ZONASI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA TAHUN 2005 ............. A Zona Inti ........................................................................ B Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional C Zona Pemanfaatan Pariwisata ........................................................................ D Zona Budidaya ........................................................................ E Zona Rehabilitasi ........................................................................ F Zona Pemukiman ........................................................................

6 7 7 7 8 8 8

III. PERMASALAHAN

........................................................................ 10

IV. PROSES REVISI ZONASI a. Persiapan b. Pengumpulan & analisis data c. Penyusunan draft d. Konsultasi publik e. Pengiriman dokumen

................................................................ ........................................................................ .................................................. ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................

14 16 16 16 16 23

2


I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kepulauan Karimunjawa yang secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah mempunyai ekosistem yang asli dengan keanekaragaman hayati yang tinggi mulai dari daratan hingga perairannya yang perlu dipertahankan dan dimanfaatkan secara lestari dan bijaksana sebagai asset nasional dan daerah khususnya masyarakat setempat yang hidupnya sangat tergantung dari sumber daya alam kepulauan tersebut. Zonasi merupakan dasar pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa. Pada awalnya Taman Nasional Karimunjawa mempunyai 4 zona yaitu zona inti, zona perlindungan, zona pemanfaatan dan zona penyangga pada awal penetapannya (SK Dirjen PHKA No127/Kpts/DJ-VI/1989). Pada tahun 2004, zonasi yang ada dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga dilakukan perubahan zonasi pada tahun 2005 dengan suatu pendekatan yang menyeluruh, konsultatif dengan visi bersama dan satu proses koordinasi yang terencana. Perubahan zonasi tersebut dinyatakan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor:79/IV/Set-3/2005 tanggal 30 Juni 2005 yaitu zona inti, zona perlindungan, zona pemanfaatan pariwisata, zona budidaya, zona rehabilitasi, zona pemukiman dan zona pemanfaatan perikanan tradisional. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2009, zonasi yang telah direvisi tahun 2005 diketahui belum mengakomodir pulau-pulau kecil yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Guna mengakomodir berbagai kepentingan baik ekonomi, ekologi dan konservasi, perikanan, pariwisata serta kepentingan lainnya maka dipandang perlu untuk kembali melakukan revisi zonasi di kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

B. Tujuan Revisi zonasi Taman Nasional Karimunjawa bertujuan untuk mengubah zonasi Taman Nasional Karimunjawa sehingga mampu mengakomodir berbagai kepentingan seperti ekologi, sosial ekonomi, pariwisata, perikanan, konservasi sehingga pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan serta mendapat dukungan dari masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada. Secara ringkas perjalanan peyusunan naskah revisi zonasi dan kajian ilmiah yang melatarbelakangi proses tersebut tersaji dalam ringkasan eksekutif ini.

3


C. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari Revisi Zonasi adalah terwujudnya perubahan zonasi Taman Nasional Karimunjawa yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan seperti ekologi, sosial ekonomi, pariwisata, perikanan, konservasi sehingga pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan serta mendapat dukungan dari masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada.

4


5

II.

ZONASI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA TAHUN 2005

Taman Nasional Karimunjawa dikelola berdasarkan sistem zonasi yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No.SK.79/IV/Set3/2005 mengenai zonasi atau mintakat di dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Di dalam kawasan ini terdapat 7 zona yaitu zona inti, perlindungan, pemanfaatan pariwisata, pemukiman, rehabilitasi, budidaya dan zona pemanfaatan perikanan tradisional. Tabel 1. Zonasi Taman Nasional Karimunjawa saat ini No.

Zona

1

Zona Inti

2

Zona Perlindungan

Luas (Hektar) 444,629

2,587,711

Lokasi Sebagian perairan P. Kumbang, Taka Menyawakan, Taka Malang, dan Tanjung Bomang Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah di Pulau Karimunjawa dah Hutan Mangrove di Pulau Kemujan Perairan P. Geleang, P. Burung, Tanjung Gelam, P. Sintok, P. Cemara Kecil, P. Katang, Gosong Selikur, Gosong Tengah

3

Zona Pemanfaatan Pariwisata

1,226,525

Perairan P. Menjangan Besar, P. Menjangan Kecil, P. Menyawakan, P. Kembar, P. Tengah, sebelah Timur P. Kumbang, P. Bengkoang, Indonor dan Karang Kapal

4

Zona Pemukiman

2,571,546

P. Karimunjawa, P. Kemujan, P. Parang dan P. Nyamuk

5

Zona Rehabilitasi

122,514

Perairan sebelah Timur P. Parang, sebelah Timur P. Nyamuk, sebelah Barat P. Kemujan dan sebelah Barat P. Karimunjawa

6

Zona Budidaya

788,213

Perairan P. Karimunjawa, P. Kemujan, P. Menjangan Besar, P. Parang dan P. Nyamuk

7

Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional Jumlah

103,883,862 111,625,000

Seluruh perairan di luar zona yang telah ditetapkan yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa


A. Zona Inti Zona inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota dan fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia dan mutlak dilindungi yang berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsi dan Peruntukan zona inti adalah sebagai pengawetan perwakilan tipe ekositem perairan laut yang khas/alami/unik dan biota laut lainnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan dan merupakan bank plasma nutfah dari bota laut, untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan penunjang budidaya. (Peraturan Menteri Kehutanan P.56/Menhut-II/2006 pasal 6). B. Zona Perlindungan Zona Perlindungan adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Sedangkan peruntukannya adalah sebagai wilayah untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti. C. Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional adalah kawasan perairan yang diperuntukan sebagai daerah pemanfaatan perikanan tradisional. Aktifitas yang boleh dilakukan adalah kegiatan pemanfaatan perikanan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. Aktifitas yang tidak diperbolehkan adalah semua kegiatan di zona inti dan introduksi jenis biota serta penangkapan ikan yang menggunakan alat tidak ramah lingkungan (Muroami, Jaring Pocong, Jaring cantrang, Sianida). D. Zona Pemanfaatan Pariwisata Zona Pemanfaatan Pariwisata adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan jasa lingkungan. Peruntukannya zona ini adalah untuk pengembangan aktivitas pariwisata alam dan rekreasi yang berwawasan lingkungan, penelitian, dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, pendidikan, dan atau kegiatan penunjang budidaya.

7


E. Zona Budidaya Zona Budidaya adalah kawasan perairan yang diperuntukan guna kepentingan budidaya perikanan, misalnya budidaya rumput laut, keramba jaring apung dan budidaya kerapu bibit alami. Aktifitas yang diperbolehkan adalah kegiatan yang berhubungan dengan budidaya rumput laut, keramba jaring apung, budidaya kerapu bibit alami. Aktifitas yang tidak diperbolehkan adalah secara sengaja atau tidak sengaja mengambil, mengganggu atau memindahkan biota baik yang masih hidup atau mati beserta bagianbagiannya. F. Zona Rehabilitasi Zona Rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. Peruntukannya adalah untuk pemulihan kawasan yang rusak agar dapat dikembalikan kepada fungsi semula, yang selanjutnya dalam perkembangannya dapat diubah menjadi zona lain seperti zona wisata bahari atau zona lainnya. G. Zona Pemukiman Zona pemukiman adalah bagian taman nasional untuk memudahkan penataan penggunaan bagian kawasan yang telah dijadikan areal pemukiman masyarakat sebelum taman nasional ditunjuk. Peruntukannya adalah untuk mengakomodir masyarakat asli/setempat yang telah bermukim sejak sebelum taman nasional tersebut ditunjuk. Adapun kriteria dari zona ini adalah: 1. Bagian kawasan yang terdapat masyarakat asli setempat yang telah bermukim sejak sebelum taman nasional ditunjuk. 2. Kawasan yang ditetapkan mampu mendukung pemukiman masyarakat setempat, agar tidak menekan keutuhan ekosistem oada zona yang lain yang ada dalam taman nasional.

8


9


III. PERMASALAHAN Pengelolaan kawasan Taman Nasional Karimunjawa secara umum dilakukan berdasarkan prinsip perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Selama lima tahun terakhir pada periode tahun 2005 hingga 2009, terjadi dinamika perubahan ekologi di dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa, dinamika sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Karimunjawa serta dinamika pengelolaan kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Berbagai dinamika tersebut berkontribusi terhadap permasalahan pengelolaan kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Berbagai dinamika perubahan tersebut tersaji dalam Gambar 1.

Gambar 1. Dinamika ekologi dan sosial ekonomi masyarakat di TN Karimunjawa a.

Degradasi sumber daya alam Hasil survey menunjukkan bahwa tutupan karang keras dari tahun 2004 hingga tahun 2009 mengalami peningkatan. Terjadi kenaikan rata-rata penutupan karang keras dari 43,5% pada tahun 2005 menjadi 54,5% pada tahun 2009. Kenaikan persentase penutupan karang keras dimungkinkan disebabkan oleh berkurangnya penangkapan ikan menggunakan potasium sianida maupun rendahnya aktivitas antropogenik.

10


Akan tetapi peningkatan penutupan tersebut tidak diikuti dengan biomassa ikan karang dan kelimpahan ikan karang. Biomassa ikan karang dan kelimpahan ikan karang berdasarkan hasil monitoring dari tahun 2004 hingga tahun 2009 secara umum mengalami penurunan di semua zona yang ada di Taman Nasional Karimunjawa. Selama periode tahun 2007-2009 terjadi penurunan signifikan (25,5% yaitu dari 480,25 kg/ha pada tahun 2005 menjadi 200,30 kg/ha pada tahun 2009) biomassa ikan karang di kawasan ini. Pada periode yang sama kelimpahan ikan karang mengalami penurunan sebesar 13,4% yaitu dari 6000 individu per/ha pada tahun 2005 menjadi 4000 individu/ha pada tahun 2009. Ini berarti ikan yang ada di kawasan semakin banyak jumlahnya akan tetapi ukurannya semakin kecil. Biomassa ikan ekonomis penting seperti jenis Serranidae (kerapu), Siganidae (baronang), Caesionidae (ekor kuning), dan Lutjanidae (kakap) juga mengalami penurunan. Penurunan biomassa dan kelimpahan ikan karang diduga disebabkan oleh tingginya tekanan perikanan di dalam dan sekitar kawasan berupa penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan berupa cantrang, kompresor dan panah. Di sisi lain, zona inti yang sudah ditetapkan pada zonasi tahun 2005 diketahui mempunyai kondisi yang baik karena mempunyai tingkat kelentingan ekosistem terumbu karang yang tinggi. Kelentingan yang tinggi didukung oleh keanekaragaman ikan yang tinggi, peningkatan persentase penutupan karang keras, peningkatan kelimpahan ikan herbivora dan perlindungan daerah pemijahan ikan kerapu. keberadaan zona-zona ini mutlak dipertahankan keberadaannya. b.

Dinamika sosial ekonomi masyarakat Berdasarkan monitoring yang dilakukan Balai Taman Nasional Karimunjawa bekerjasama dengan Wildlife Conservation Society (WCS) yang dilakukan terhadap 150 responden menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap zonasi pada tahun 2005 dan tahun 2009,

mengalami peningkatan di ketiga desa yang ada di Taman Nasional Karimunjawa. Pada tahun 2005 sebagian besar di Desa Karimunjawa, Kemujan dan Parang tidak mengetahui adanya zonasi (59%) dan yang

11


mengetahui hanya 41% saja. Pada tahun 2009 pengetahuan masyarakat terhadap zonasi meningkat pesat bahkan masyarakat yang mengetahui adanya zonasi Taman Nasional Karimunjawa mencapai 80,14 %. Hal ini mungkin disebabkan berhasilnya kegiatan sosialisasi dan perlindungan yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa baik secara preemtif, preventif dan represif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Persepsi masyarakat tentang dampak zonasi tahun 2005 terhadap Sumber Daya Alam atau terhadap mata pencaharian masyarakat juga berbeda-beda pada masingmasing desa. Persepsi masyarakat tentang dampak zonasi terhadap sumber daya alam mereka rasakan sangat tinggi bahkan hal tersebut dirasakan sangat tinggi di setiap desanya. Secara keseluruhan 70,80% masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Karimunjawa merasakan pentingnya zonasi terhadap kelestarian sumber daya alam di Taman Nasional Karimunjawa. Namun demikian, persepsi tersebut sangat bertolak belakang dengan persepsi dampak zonasi terhadap mata pencaharian mereka. Masyarakat berfikir zonasi yang ada merugikan mereka dalam mencari ikan. Banyak tempat-tempat yang merupakan sumber ikan telah dijadikan zona inti atau zona perlindungan. Walupun begitu, sebagian besar masyarakat lebih mendukung keberadaan zonasi dari pada yang tidak mendukung. Hasil tangkapanpun dirasakan cukup. Lebih lanjut diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat yang meningkat terhadap zonasi tidak dibarengi dengan tingkat kepatuhan yang meningkat. atau dengan kata lain tingkat pengetahun yang tinggi tidak diikuti tindakan nyata untuk tidak melakukan aktivitas perikanan di zona inti maupun zona perlindungan. Secara umum tingkat kepatuhan di zona inti lebih baik dari pada tingkat kepatuhan di zona perlindungan. Tingkat kepatuhan di zona inti maupun zona perlindungan mengalami penurunan dari tahun 2003-2009. c.

Budidaya Rumput Laut

Zona budidaya Taman Nasional Karimunjawa yang berupa wilayah perairan seluas 788,213 ha, saat ini menjadi kawasan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat terutama untuk budidaya rumput laut. Secara keseluruhan hingga tahun 2009 terdapat 1.258,969 ha wilayah perairan Taman Nasional Karimunjawa yang digunakan sebagai lokasi budidaya rumput laut. Ini berarti luasan yang digunakan telah melebihi luas zona budidaya yang ada dan telah memanfaatkan kawasan zona lain seperti zona pemanfaatan perikanan tradisional yang dikhawatirkan meluas ke zona perlindungan bahkan hingga mengganggu alur pelayaran kapal dan aktivitas wisata.

12


d.

Pengembangan Investasi Wisata

Kawasan Taman Nasional Karimunjawa merupakan salah satu primadona wisata di Kabupaten Jepara dan Propinsi Jawa Tengah pada umumnya. Bahkan secara nasional, kawasan ini diharapkan menjadi salah satu kawasan prioritas pengembangan wisata. Hal ini sesuai dengan fungsi taman nasional yaitu untuk menunjang aktivitas pendidikan, penelitian, menunjang budidaya, rekreasi dan pariwisata. Untuk pengembangan kegiatan wisata alam, maka sebagian kecil kawasan di hutan mangrove dan hutan hujan tropis perlu diubah zonasinya sehingga memungkinkan pengembangannya di masa yang akan datang. Pulau-pulau kecil yang ada di kawasan Taman Nasional Karimunjawa sebagian besar merupakan lahan milik masyarakat yang harus diperhatikan aksesibilitasnya. Setiap pulau memerlukan lokasi atau tempat untuk menambatkan kapal atau untuk membangun jetty. Sementara saat ini pulau-pulau tersebut sebagian wilayah perairannya merupakan zona perlindungan dan zona inti sehingga wilayah perairan tersebut tersebut tidak dapat dibangun fasilitas pariwisata yang permanen. Zona perlindungan perairan yang terletak disekitar pulau Katang, Pulau Burung, Pulau Geleang, Pulau Cemara Kecil dan Pulau Sintok telah menutup akses ke pulaupulau tersebut yang merupakan lahan milik masyarakat yang belum terakomodir di zonasi saat ini. Guna memberikan aksesibilitas ke pulau tersebut zona perlindungan perairan yang mengelilingi pulau tersebut hendaknya dibuka dan dijadikan zona pemanfaatan pariwisata perairan dan diluarnya dikelilingi oleh zona perlindungan. Pemberian akses tersebut guna kepentingan pembangunan sarana dan prasarana wisata seperti darmaga jetty, sehingga pemilihan lokasi akses masuk tersebut didasarkan pada pertimbangan: -

Alur masuk kapal (pelawangan)

-

Penutupan terumbu karang

-

Kedalaman air

-

Keberadaan darmaga jetty yang sudah ada

Dalam pemantapan kawasan zona perlindungan perairan ini, maka batas-batas pulau milik masyarakat perlu dipertegas bahwa lahan tersebut berada di luar kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

13


I V. PROSES REVISI ZONASI

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.5 tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, taman nasional dikelola berdasarkan sistem zonasi. Zonasi taman nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi,konsultasi publik, perancangan, tata batas dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya, penataan zonasi taman nasional Karimunjawa mutlak membutuhkan dukungan para pihak baik masyarakat yang hidup di sekitar kawasan Taman Nasional Karimunjawa, pemuka masyarakat, aparat pemerintahan di tingkat desa, kecamatan hingga pemerintah Daerah Kabupaten Jepara serta akademisi dan lembaga swadaya masyarakat. Keterpaduan langkah para pihak terkait diharapkan mampu mempertajam aspek penataan zonasi kawasan taman nasional. Lebih lanjut lagi keterpaduan langkah ini diharapkan akan diwujudnyatakan dalam sinergitas pengelolaan kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Evaluasi zonasi taman nasional dilakukan sebagai bahan peninjauan ulang untuk usulan perubahan zonasi yang diperlukan sesuai dengan kepentingan pengelolaan. Evaluasi dilakukan secara periodik paling lama 3 tahun atau dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan pengelolaan. Secara umum tata cara penataan zonasi di kawasan taman nasional diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006. Adapun tahapan revisi zonasi atau penataan zonasi adalah diawali dengan persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, pengiriman dokumen, tata batas dan penetapan. Adapun proses revisi zonasi Taman Nasional Karimunjawa dapat dilihat dalam diagram alur sebagai berikut:

14


PERSIAPAN Pengusulan Evaluasi Zonasi TN Karimunjawa pada tahun anggaran berikutnya (2008)

PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA Evaluasi zonasi TN Karimunjawa (2009) Pengumpulan data kajian ekologi, sosial ekonomi masyarakat dan sumber daya air (2010)

PENYUSUNAN DRAFT RANCANGAN REVISI ZONASI TN KARIMUNJAWA (2010)

KONSULTASI PUBLIK 1.

Konsultasi publik Kecamatan Karimunjawa 1 (6 November 2010) 2. 3.

Konsultasi Publik DesaKemujan (10 November 2010) Konsultasi Publik Desa Karimunjawa (12 November 2010)

4. 5.

Konsultasi Publik Desa Parang (12 November 2010)

Konsultasi Publik Kecamatan Karimunjawa 2 (12 November 2010) 6.

Konsultasi Publik Kabupaten Jepara (14 Desember 2010)

PENGIRIMAN DOKUMEN (5 Mei 2011)

REVISI ZONASI TN KARIMUNJAWA

Gambar 2. Diagram Alur Proses Revisi Zonasi TN Karimunjawa

15


a.

Persiapan Pada tahapan ini dilakukan penyusunan rencana kerja penyusunan revisi zonasi Taman Nasional Karimunjawa. Penyusunan rencana kerja meliputi penyusunan kerangka pemikiran yang berisi jenis dan tahapan kegiatan, metoda pelaksanaan pekerjaan hingga perencanaan anggaran yang dibutuhkan. Perencanaan penyusunan revisi zonasi Taman Nasional Karimunjawa dilakukan pada tahun 2008 yang merupakan tahapan tiga tahun setelah penetapan zonasi pada tahun 2005.

b.

Pengumpulan dan analisis data Untuk mendukung penyusunan revisi zonasi Taman Nasional Karimunjawa diperlukan kajian komprehensif mengenai pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa paska penetapan zonasi tahun 2005. Beberapa tahapan pengumpulan data yang dilakukan Balai Taman Nasional Karimunjawa selaku pengelola kawasan adalah:

c.

d.

 Kajian evaluasi zonasi Taman Nasional Karimunjawa pada tahun 2009  Kajian ekologis Taman Nasional Karimunjawa tahun 2005-2009  Kajian sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Karimunjawa tahun 2005-2009  Kajian Ekonomi Sumber Daya Air di Karimunjawa tahun 2010 Penyusunan draft rancangan zonasi Penyusunan draft rancangan penyusunan zonasi dilaksanakan pada tahun 2010. Tahapan ini meliputi perumusan rancangan zonasi yang dituangkan dalam peta rancangan revisi zonasi Taman Nasional Karimunjawa, uraian potensi global, batas geografis zona, serta deskripsi kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di masing masing zona. Buku ini memuat draft rancangan revisi zonasi Taman Nasional Karimunjawa beserta proses yang menyertainya. Konsultasi publik Draft rancangan revisi zonasi selanjutnya dibawa ke tahapan konsultasi publik untuk dibahas bersama-sama dengan para pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan penyempurnaannya. Kesepakatan kosultasi publik dituangkan dalam Berita Acara dan peta hasil kesepakatan. Hasil kesepakatan tersebut merupakan bahan bagi pemerintah daerah untuk memberikan rekomendasi revisi zonasi atau penataan zona kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Revisi zonasi Taman Nasional Karimunjawa telah melalui tahapan konsultasi publik di tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut: 1.

Konsultasi Publik Kecamatan I Konsultasi publik tingkat kecamatan yang pertama diselenggarakan pada tanggal 6 November 2010 bertempat di Ruang Pertemuan SPTN II

16


Karimunjawa. Acara ini bertujuan untuk memaparkan draft rancangan revisi zonasi Taman Nasional Karimunjawa kepeda masyarakat Karimunjawa secara umum. Konsultasi publik ini menyepakati bahwa draft revisi zonasi akan kembali dibawa ke tingkat desa untuk disosialisasikan dan mendapatkan masukan dari masing-masing desa. 2.

Konsultasi Publik Desa Kemujan Konsultasi publik Desa Kemujan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2010 dan dihadiri 41 warga Desa Kemujan. Acara ini bertujuan untuk menggali masukan dari warga Desa Kemujan terhadap draft revisi zonasi.

3.

Konsultasi Publik Desa Karimunjawa Konsultasi publik Desa Karimunjawa dilaksanakan pada tanggal 12 November 2010 dan dihadiri 30 warga Desa Karimunjawa. Acara ini bertujuan untuk menggali masukan dari warga Desa Kemujan terhadap draft revisi zonasi.

4.

Konsultasi Publik Desa Parang Konsultasi publik Desa Parang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2010 dan dihadiri 41 peserta. Acara ini bertujuan untuk menggali masukan dari warga Desa Parang terhadap draft revisi zonasi.

5.

Konsultasi Publik Kecamatan II Selanjutnya hasil konsultasi publik yang dilakukan di Desa Kemujan, Desa Karimunjawa, Desa Parang dipaparkan dalam konsultasi publik Kecamatan II yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2010. Acara ini dihadiri Muspika Kecamatan Karimunjawa, perwakilan utusan desa dan tim fasilitator. Hasil kesepakatan yang dihasilkan pada tingkatan desa tersebut diketahui oleh pihak Kecamatan Karimunjawa. Secara umum hasil konsultasi publik di tingkat desa dan kecamatan tersaji sebagai berikut :

17


Tabel 2. Hasil Konsultasi Publik tingkat desa dan tingkat kecamatan No.

Konsultasi Publik

Hasil 

Desa Kemujan 1



(10 Nopember 2010)

 

2

Desa Karimunjawa



(12 Nopember 2010) 

  Desa Parang 3 (12 Nopember 2010)

 

Kecamatan Karimunjawa

4

(6&13 Nopember 2010)

6.





P. Bengkoang luasan zona perlindungannya diperkecil, sebaiknya di sebelah utara saja. Gosong Tengah luasan zona perlindungannya diperkecil, sebaiknya di daerah karangnya saja, karena lokasi tersebut merupakan tempat nelayan menangkap cumi-cumi. Lokasi zonasi secara umum sama seperti zonasi tahun 2005. Selatan Pulau Menjangan Kecil tidak setuju jika di jadikan zona inti ataupun perlindungan karena merupakan daerah tangkap nelayan karimunjawa yang menggunakan alat tradisional sehingga tidak merusak. P. Burung sebelah barat dan selatan tetap sebagai zona perlindungan, tidak perlu ditingkatkan menjadi zona inti. P. Cemara besar tidak setuju dijadikan zona perlindungan karena selain lokasi penangkapan ikan nelayan juga menjadi tujuan wisata. Pulau Menyawakan tidak perlu dijadikan sebagai zona perlindungan. Gosong Kumbang direkomendasikan untuk tidak dijadikan zona inti, karena merupakan aset pariwisata ke depan untuk Desa Parang, selain itu jarak antara Gosong Kumbang dengan Perairan Pulau Kumbang sebagai zona inti cukup dekat. Karang Besi direkomendasikan untuk tidak dijadikan zona inti, karena merupakan area budidaya rumput laut. P. Krakal Besar sebelah timur laut direkomendasikan untuk dijadikan zona inti. Pertemuan pertama menyepakati bahwa rancangan revisi zonasi akan dibawa ke forum desa untuk dicermati bersamasama Pertemuan kedua mensosialisasikan hasil pencermatan dan usulan di masing-masing desa.

Konsultasi Publik Kabupaten Jepara Konsultasi publik tingkat Kabupaten Jepara dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2010. Acara ini dihadiri undangan dari SKPD terkait baik Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara maupun Pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah. Berikut ini adalah rumusan terkait dengan revisi zonasi Taman Nasional karimunjawa sebagai berikut:

18


1.

2.

3.

4.

5. 6.

Bahwa Taman Nasional Karimunjawa merupakan aset masyarakat, Kabupaten Jepara, dan nasional. Proses dan tahapan revisi zonasi Taman Nasional Karimunjawa diperlukan untuk mendukung pengelolaan kawasan Taman Nasional Karimunjawa yang lebih baik. Revisi zonasi diperlukan karena zonasi yang ada saat ini dinilai kurang optimal untuk menjamin keberlangsungan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan TN Karimunjawa. Beberapa permasalahan yang terjadi adalah penurunan potensi sumber daya ikan, pengembangan wisata di kawasan TN Karimunjawa, peningkatan areal zona budidaya rumput laut. Zonasi yang baru hendaknya mengakomodir semua aspek kepentingan para pihak yang berada di Kepulauan Karimunjawa baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor, akademisi/peneliti tanpa meninggalkan kepentingan masyarakat Karimunjawa. Pengembangan Karimunjawa sebagai destinasi wisata unggulan pada tahun 2014 yang mengandalkan potensi sumberdaya alam sebagai obyek dan daya tarik wisata sangat membutuhkan dukungan pemerintah, swasta dan masyarakat Karimunjawa. Diperlukan komunikasi dan sosialisasi lebih lanjut tentang revisi zonasi dan status pengelolaan kawasan TN Karimunjawa. Perlunya penataan batas-batas kawasan TN Karimunjawa baik tanda batas darat maupun perairan.

Memperhatikan proses konsultasi publik yang sudah dilakukan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten maka pada tanggal 12 April 2011 Bupati Jepara telah menetapkan Rekomendasi Revisi Zona Taman Nasional Karimunjawa melalui surat No.556.4.1.1/2252. e.

Pengiriman Dokumen Melalui surat Balai TN Karimunjawa No. S.230/BTNKJ-1.6/2011 tanggal 5 Mei 2011 perihal Revisi Zonasi TN Karimunjawa pengiriman dokumen Revisi Zonasi TN Karimunjawa dilakukan. Surat tersebut disusuli dengan surat Balai TN Karimunjawa No. 528/BTNKJ-1.6/2011 tanggal 25 Agustus 2011. Pada tanggal 31Oktober 2011 pembahasan revisi zonasi TN Karimunjawa telah terlaksana di Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung. Adapun Zonasi Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

19


Tabel 3. Zonasi Taman Nasional Karimunjawa 2012 No.

Zona

Luas (ha)

Persentase (%)

Lokasi

1

Zona Inti

444,629

0,398

Sebagian perairan P. Kumbang, Taka Menyawakan, Taka Malang, dan Perairan Tanjung Bomang

1,301

Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah di Pulau Karimunjawa dan Hutan Mangrove di Pulau Kemujan (tanpa areal Legon Lele, areal treking mangrove dan areal makam Sunan Nyamplungan)

Zona Rimba

1.451,767

2

3

4

Zona Perlindungan Bahari (untuk wilayah perairan)

2.599,770

2,329

Perairan P. Sintok, Gosong Tengah, P.Bengkoang bagian utara P. Cemara Besar bagian selatan, P. Cemara Kecil bagian utara, P. Geleang, P.Burung, perairan selatan P.Menjangan kecil, timur P. Nyamuk, Perairan Karang Kapal, Karang Besi bagian selatan, Krakal Besar bagian utara, Gosong Kumbang, P.Kembar dan Gosong Selikur

Zona Pemanfaatan Darat

55,933

0,050

Pulau Menjangan Kecil, Pulau Cemara Besar, areal Legon Lele, areal trekking mangrove, areal Nyamplung Ragas

2,449

Perairan P. Menjangan Besar, perairan P. Menjangan Kecil, perairan P. Menyawakan, perairan P. Kembar, perairan P. Tengah, perairan sebelah Timur P. Kumbang, perairan P. Bengkoang bagian selatan, Indonor, dan perairan P. Cemara Besar bagian utara, perairan Tanjung Gelam, perairan Pulau Cemara Kecil bagian utara, perairan P. Katang, perairan Krakal Besar bagian selatan, perairan Krakal Kecil, perairan P.Cilik Perairan P. Karimunjawa, perairan P. Kemujan, perairan P. Menjangan Besar, perairan P. Parang dan perairan P. Nyamuk, perairan P. Karang Besi bagian utara

Zona Pemanfaatan Wisata Bahari

2.733,735

5

Zona Budidaya Bahari

1.370,729

1,228

6

Zona Religi, Budaya dan Sejarah

0,859

0,001

7

Zona Rehabilitasi

68,329

0,061

Areal Makam Sunan Nyamplungan di Pulau Karimunjawa

Perairan sebelah Timur P. Parang, perairan sebelah Timur P. Nyamuk, perairan sebelah Barat P. Kemujan dan perairan sebelah Barat P.

20


No.

Luas (ha)

Zona

Persentase (%)

Lokasi

Karimunjawa

8

Zona Tradisional Perikanan

102.899,249

92,183

Seluruh perairan di luar zona yang telah ditetapkan yang berada di dalam kawasan TN Karimunjawa

Secara umum setiap usulan zona yang ada dalam rancangan Revisi zonasi Taman Nasional Karimunjawa mengikuti ketentuan peruntukan yang tertuang dalam Permenhut P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Namun demikian seiring dengan dinamika masyarakat, terdapat ketentuan masyarakat berupa Kesepakatan Desa Kemujan dan Desa Karimunjawa yang diadopsi dalam ketentuan zona inti. Kesepakatan Desa Kemujan dan Desa Karimunjawa yang ditandatangani bersama oleh masyarakat pada tanggal 28 Oktober 2011 menyepakati untuk menjaga/mematuhi/dan tidak menangkap ikan di zona inti. Berikut ini adalah peruntukan di masing-masing zona: Tabel 4. Peruntukan Zonasi TN Karimunjawa 2012 No.

1

Zona

Zona Inti

Peruntukan

Zona yang mutlak harus dilindungi berfungsi untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan perlindungan dan pengamanan, inventarisasi dan monitoring sumberdaya, pendidikan, penelitian dan atau penunjang budidaya. Masyarakat akan menjaga dan mematuhi zona inti dan tidak memasuki kawasan zona inti dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam zona inti.

Zona Rimba

2

Zona Perlindungan Bahari (untuk wilayah perairan)

Zona yang diperuntukkan bagi kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan perlindungan dan pengamanan; inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya; pembinaan habitat dan populasi dalam rangka peningkatan keberadaan populasi hidupan liar;pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas.

21


No.

Zona

Peruntukan

3

Zona Pemanfaatan Darat

Zona yang dikembangkan untuk kepentingan kegiatan wisata alam baik bahari maupun wisata alam lainnya, rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya.

4

5

Zona Pemanfaatan Wisata Bahari

Zona Budidaya Bahari

Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan perlindungan dan pengamanan; inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; penelitian dan pengembangan pendidikan dan penunjang budidaya; pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; pembinaan habitat dan populasi; pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan; pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alamdan pemanfaatan jasa lingkungan Zona yang diperuntukan mendukung kepentingan budidaya perikanan seperti budidaya rumput laut, karamba jaring apung dan sebagainya oleh masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan aspek konservasi. Kegiatan yang diperbolehkan adalah budidaya rumput laut, karamba jaring apung dan sebagainya. Zona yang diperuntukan untuk melindungi nilai-nilai hasil karya budaya, sejarah, arkeologi, maupun keagamaan, sebagai wahana penelitian, pendidikan dan wisata alam sejarah, arkeologi dan religius.

6

Zona Religi, Budaya dan Sejarah

Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan perlindungan dan pengamanan; pemanfaatan wisata alam, penelitian, pendidikan dan religi, penyelenggaraan upacara adat atau upacara keagamaan; pemeliharaan situs budaya dan sejarah serta keberlangsungan upacara-upacara ritual keagamaan/adat yang ada. Zona yang diperuntukkan untuk kepentingan pemulihan kondisi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan ≥ 75%.

7

Zona Rehabilitasi

Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan rehabilitasi guna pemulihan ekosistem di zona ini dan kegiatan monitoring hasil pelaksanaan rehabilitasi; kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan pendidikan dan penunjang budidaya; pembinaan habitat dan populasi. Zona yang diperuntukan untuk kepentingan pemanfaatan perikanan yang sudah berlangsung turun temurun oleh masyarakat setempat secara lestari dengan menggunakan sarana prasarana penangkapan yang ramah lingkungan.

8

Zona Tradisional Perikanan

Kegiatan yang diperbolehkan adalah perlindungan dan pengamanan; inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dimanfaatkan masyarakat; pembinaan habitat dan populasi; penelitian dan pengembangan; aktivitas pemanfaatan perikanan menggunakan sarana prasarana penangkapan yang ramah lingkungan.

22


23

DAFTAR ISI DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN... 3 A Latar Belakang... 3 B Tujuan... 3 C Hasil yang Diharapkan... 4

Recommend Documents