DAFTAR ISI. 3.2 Analisa Kemampuan Keuangan Daerah... III Kebijakan Umum Anggaran... III. 29

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..................................................................................... BAB I

BAB II

BAB III

ii

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang ....................................................

I. 1

1.2

Dasar Hukum Penyusunan ................................. I. 4

1.3

Hubungan Antar Dokumen .................................. I. 7

1.4

Maksud dan Tujuan .............................................. I. 13

1.5

Sistematika Penulisan .......................................... I. 14

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1

Aspek Geografi dan Demografi .............................. II. 1

2.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat .......................... II. 8

2.3

Aspek Pelayanan Umum......................................... II. 19

2.4

Aspek Potensi Daerah ............................................ II. 61

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1

Pengelolaan Keuangan Daerah ............................ III. 2 3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah ............... III. 2 3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah ....................... III.13 3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan ............................ III. 21

3.2 3.3 BAB IV

Analisa Kemampuan Keuangan Daerah ................ III. 25 Kebijakan Umum Anggaran .................................... III. 29

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1

Permasalahan Pembangunan ………………......... IV.1 4.1.1 Permasalahan Pembangunan Urusan Wajib ............................................................

IV.1

4.1.2 Permasalahan Pembangunan Urusan Pilihan ........................................................... IV.17 4.2 BAB V

Isu Strategis Pembangunan Kab. Klaten................ IV.28

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1

Visi ...................................................................... V.1

5.2

Misi ...................................................................... V.5

5.3

Tujuan dan Sasaran ........................................... V.8

ii

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........................... VI.1

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1 Kebijakan Umum ......................................................... VII. 1 7.1.1 Kebijakan Umum Pembangunan Bid. Ekonomi.... VII. 1 7.1.2 Kebijakan Umum Pembangunan Bid. Sosbud ..... VII. 2 7.1.3 Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana ...................................................... VII.4 7.1.4 Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Tata Pemerintahan ........................................................ VII. 5 7.2 Program Pembangunan Daerah .................................... VII. 6 7.2.1 Program Satuan Kerja Perangkat Daerah............. VII. 6 7.2.2 Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah.. VII. 6 7.2.3 Program Kewilayahan .......................................... VII. 6 7.3 Pentahapan dan Prioritas Program

Pembangunan

Daerah Tahun 2010 – 2015 .......................................

VII. 6

7.3.1 Pentahapan Program Pembangunan Daerah Tahun 2010 – 2015 ................................................. VII 6 7.3.2 Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2010 – 2015 ........................................................ VII.10

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ......................... VIII. 1

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ................ IX. 1

BAB X

PENUTUP 10.1

Pedoman Transisi ................................................

X.1

10.2

Kaidah Pelaksanaan .............................................

X.1

LAMPIRAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

iii

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM DAERAH) KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010 - 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJM DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010 - 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, bahwa prinsip perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengimplementasikan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 7

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2025 dan dipedomani dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 – 2015, dan merupakan pelaksanaan tahap kedua RPJP Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025. RPJM Daerah, dijabarkan lebih lajut ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan indikasi kegiatan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Klaten . Dari penjelasan di atas, RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program pembangunan daerah, serta berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, yang di dalamnya memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka kerja Pendanaan yang bersifat indikatif. Untuk

mendapatkan

dukungan

yang

optimal

pada

saat

mengimplementasikan pada tahun-tahun terkait, proses penyusunan RPJMD Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 – 2015 dengan cara membangun komitmen dan kesepakatan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan RPJM Daerah diupayakan melalui proses yang : transparan, demokratis, dan akuntabel

RPJM DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010-2015

I.1

dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana penyusunan RPJM Daerah dengan menggunakan 5 (lima) prinsip/pendekatan, yaitu: (i) Pendekatan Politik, (ii) Pendekatan Teknokratik, (iii) Pendekatan Partisipatif , (iv)Pendekatan Atas-Bawah (Top-Down) dan (v) Pendekatan Bawah-Atas (BottomUp). Pertama, Pendekatan Politik, bermakna bahwa dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Klaten melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama antara Kepala Daerah terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kedua,

Pendekatan

Teknokratik,

bahwa

penyusunan

dokumen

perencanaan harus menggunakan pola pikir dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang perencanaan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ketiga, Pendekatan Partisipatif, bermakna bahwa proses penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Klaten semaksimal mungkin sudah berusaha dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholders) dalam pengambilan keputusan perencanaan, baik dalam tingkatan sektoral dan tingkat Kabupaten. Keempat, Pendekatan AtasBawah (Top-Down) bahwa proses penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Klaten sudah diusahakan untuk bersinergi dengan rencana strategis di atasnya, khususnya dengan dokumen RPJM Nasional dan dokumen RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta komitmen terhadap kebijakan dari pemerintahan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Kelima, Pendekatan Bawah-Atas (Bottom-Up) bermakna dalam proses penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Klaten, sudah berusaha untuk memperhatikan

aspirasi

dan

kebutuhan

masyarakat,

khususnya

melalui

penyelenggaaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Daerah Kabupaten Klaten. RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 pada dasarnya disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan komprehensif selama 5 (lima) tahun, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan peraturan perundangan, khususnya: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun


I.2

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, pada era sekarang ini juga sudah dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada lampiran III, dinyatakan bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015, telah dilakukan serangkaian kegiatan, yang mencakup: (i) Pengolahan data dan informasi pendukung; (ii) Penelaahan draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten Tahun 2010-2029; (iii) Analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Klaten; (iv) Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan di Kabupaten Klaten; (v) Perumusan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Klaten berdasar pada visi, misi dan program pasangan Kepala Daerah terpilih; (vi) Penelaahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013; (vii) Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015; (viii) Perumusan penjelasan visi dan misi dari pasangan Kepala Daerah terpilih; (ix) Perumusan tujuan dan sasaran; (x) Perumusan strategi dan arah kebijakan; (xi) Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Klaten; (xii) Penyusunan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan (xiii) Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Klaten; (xiv) Pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Klaten. Sementara serangkaian tahapan yang belum dilakukan adalah: (i) Pelaksanaan forum konsultasi publik; (ii) Pembahasan dengan Dewan Perwakiloan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten untuk memperoleh masukan dan saran; serta (iii) Penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan.


I.3

1.2 Dasar Hukum Penyusunan (Pelaksanaan) Dasar hukum penyusunan dokumen RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan,

sebagai

berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


I.4

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2009

tentang

Perlindungan

dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


I.5

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pembinaan

Pemerintah dan

Nomor

Pengawasan

79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


I.6

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 28. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 29. Peraturan

Presiden

Nomor

1

Tahun

2007

tentang

Pengesahan,

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6); 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 2); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2006-2015 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2006); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7);

1.3 Hubungan Antar Dokumen Penyusunan dokumen RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 dengan mengacu pada dokumen perencanaan nasional maupun daerah, yaitu sebagai berikut : 1.3.1 RPJM Nasional RPJM Nasional Tahun 2010-2014 ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2010 dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Ada 3


I.7

(tiga) dokumen sebagai lampiran dari Perpres Nomor 5 Tahun 2010, yaitu: (i) Buku I dengan judul: ”Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”, (ii) Buku II dengan judul: ”Memperkuat Sinergi Antar Bidang Pembangunan”, dan (iii) Buku III dengan judul: ”Memperkuat Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan Antar Daerah”, serta

Instruksi Presiden Nomor 3

Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres ini memuat program-program yang dinaungi ke dalam Program Pro-Rakyat, Program Keadilan untuk Semua (justice for all); dan Program Pencapaian Tujuan Milenium (Millenium Development Goals - MDGs). 1.3.2 RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Klaten Tahun 2010 – 2015 dengan memperhatikan RPJM Provinsi. RPJM

Daerah

Provinsi

Jawa

Tengah

Tahun

2008-2013,

memprioritaskan pada masalah-masalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas, Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, serta Berbudaya; 2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berbasis pada Potensi Unggulan Daerah dengan Dukungan Rekayasa Teknologi dan Berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan; 3. Mewujudkan Kehidupan Politik dan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Demokratis, dan Bertanggung Jawab, Didukung oleh Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur, Bebas dari Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta Pengembangan Jejaring; 4. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Optimal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Fungsinya dalam Menopang Kehidupan; 5. Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar, dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; dan


I.8

6. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera, Aman, Damai dan Bersatu dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Didukung dengan Kepastian Hukum dan Penegakan HAM serta Keadilan dan Kesetaraan Gender. Prioritas pembangunan yang diamanatkan oleh RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2013 adalah pengembangan kawasan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan, melalui Visi “Bali nDeso Mbangun Deso”. Dalam kaitan ini desa menjadi orientasi utama bagi aktivitas pembangunan di Jawa Tengah periode 2008 - 2013. 1.3.3 RTRW Provinsi Jawa Tengah Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 dengan memperhatikan

rencana

RTRW

Provinsi

Jawa

Tengah

sebagaimana

diamanatkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dengan pertimbangan : (i) Adanya rencana

pengembangan

jalan

tol:

Semarang-Solo,

Semarang-Batang,

Yogyakarta-Solo, Solo-Mantingan, Semarang-Demak, dan Batang-Brebes; (ii) Adanya wacana pengembangan jalan tol di Selatan Jawa Tengah (RTRWN), yaitu: Cilacap-Kebumen-Purworejo-Yoyakarta-Solo; (iii) Pengembangan Blok Cepu; dan (iv) Pengembangan Jalur Lintas Selatan (JJLS). Dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah juga mengakomodir bahwa Kota Klaten bersama dengan beberapa kota yang lain berperan sebagai Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW), yang selengkapnya meliputi: Kota Kroya, Kota Kebumen, Kota Kutoarjo-Purworejo, Kota Wonosobo, Kota Magelang, Kota Kartasura, Kota Klaten, Kota Wonogiri, Kota Cepu, Kota Jepara, Kota Juwana-Pati, Kota Salatiga, dan Kota Ungaran-BawenAmbarawa, dan Kota Tegal. Di samping itu, Kabupaten Klaten bersama dengan 6 (enam) daerah di Subosukawonosraten masuk dalam kategori Kawasan andalan, sekaligus juga Kawasan strategis. Kawasan andalan yang ditetapkan di Provinsi Jawa Tengah, selengkapnya meliputi: (i) Kawasan Cilacap dan sekitarnya, (ii) Kebumen

dan

sekitarnya,

(iii)

Borobudur

dan

sekitarnya,

(iv)

Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten), di mana kawasan ini juga termasuk sebagai salah satu Kawasan Strategis di Jawa Tengah, (v) Wanarakuti (Juwana, Jepara, Kudus,


I.9

Pati), (vi) Kedungsapur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi), dan (viii) Bregas (Brebes, Tegal, Slawi). Kabupaten Klaten juga masuk dalam Kawasan Prioritas Pertumbuhan cepat, dimana pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan kawasan dalam usaha ke pemerataan dan keseimbangan daerah, biasanya berada pada jalur ekonomi wilayah yang pertumbuhan produknya cukup pesat namun belum mampu memperoleh pangsa pasar yang luas. Kawasan-kawasan ini meliputi: Magelang, Kartasura, Klaten, Juwana-Pati, Ungaran-Bawen-Ambarawa, dan Wonosobo. Dalam Kawasan Koridor Perbatasan Kesukosari (Klaten – Sukoharjo – Wonosari), Kabupaten Klaten juga merupakan salah satu kawasan kerjasama perbatasan antara Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Sukoharjo di Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman di Provinsi DIY. Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterpaduan dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan pemanfaatan

potensi-potensi

pembangunan

yang

terletak

di

wilayah

perbatasan. Sektor-sektor unggulan yang kembangkan dalam kegiatan kerjasama pengembangan kawasan perbatasan terutama adalah sektor wisata, industri dan pertanian. 1.3.4 RPJP Daerah Kabupaten Klaten RPJP Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2005-2025 yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009; yang dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Klaten Tahun 2010 - 2015 merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah Tahap Lima Tahun Kedua (2010-2015) dalam dokumen RPJP Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Mandiri, dan Berbudaya. 2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.


I.10

3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab serta didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah. 5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai. 6. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari dan Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman dan Rapi (BERSINAR) 1.3.5 RTRW Kabupaten Klaten Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006. Sejalan dengan tuntutan regulasi dan perkembangan wilayah maka Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2006 tersebut, saat ini sedang dalam proses review. Penyusunan review atas dasar Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan pertambahan pokok substansi : Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Penyediaan ruang untuk pejalan kaki, penyediaan ruang untuk sektor informal, penetapan kawasan strategis dan penyediaan ruang untuk keperluan mitigasi bencana alam. Dalam proses penyusunan RTRW, pemanfaatan ruang di Kabupaten Klaten diarahkan untuk meminimalisir 4 (empat) permasalahan strategis di wilayah Kabupaten Klaten, yaitu: (i) Permasalahan Pengembangan Sawah Abadi; (ii) Permasalahan Pengembangan Hutan; (iii) Permasalahan Pertambangan; dan (iv) Permasalahan Bencana Alam. Selain permasalahan srategis tersebut, juga masih terdapat beberapa isue-isue strategis yang terjadi di wilayah Kabupaten Klaten dalam beberapa kurun waktu terakhir, yaitu: 1. Perkembangan Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta yang sangat pesat, mengakibatkan terjadinya limpasan dan perkembangan wilayah Kabupaten Klaten yang pesat pula, khususnya industri, perdagangan dan permukiman, sehingga berdampak pada perubahan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Klaten.


I.11

2. Terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian (setiap tahun sekitar 30 ha), sehingga secara perlahan mengganggu eksistensi Kabupaten Klaten sebagai penyangga pangan Jawa Tengah. 3. Terjadinya penambangan bahan galian golongan C (pasir dan batu) di kawasan

atas

(Kemalang,

Manisrenggo

dan

Karangnongko)

yang

merupakan kawasan resapan air, mengakibatkan kerusakan lingkungan, yaitu perubahan bentang alam dan menurunnya potensi sumber daya air tanah yang merupakan kebutuhan pokok untuk air minum dan pengairan pertanian sawah. 4. Terjadinya disparitas perkembangan wilayah, di mana kawasan/jalur tengah memiliki perkembangan yang sangat pesat, dan wilayah bagian utara dan selatan kurang pesat. 5. Kepadatan lalu lintas jalan raya Solo-Yogya sangat tinggi, mengakibatkan kerawanan lalu lintas. 6. Adanya kawasan yang rawan terjadinya bencana alam, yaitu gempa bumi, letusan Gunung Merapi, tanah longsor, banjir, angin serta kekeringan, sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat dan kinerja pemerintah. 7. Adanya perubahan peraturan perundangan serta kebijakan yang terkait dengan penataan ruang, hal ini berpengaruh sangat signifikan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Klaten. 1.3.6 RENSTRA – SKPD Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA – SKPD) merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) dari SKPD yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan SKPD. Dalam menyusun RENSTRA-SKPD, masing-masing SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Klaten

harus

berpedoman pada dokumen RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 20102015. 1.3.7 RKPD Kabupaten Klaten Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disusun sebagai Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten setiap tahun sekali. Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten mengacu pada dokumen RPJM Daerah


I.12

Kabupaten Klaten, dan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen RENJA-SKPD. Hubungan antar dokumen yang terkait dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 juga memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Klaten dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 yang sudah ditetapkan, akan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD). Selanjutnya Renstra-SKPD akan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja- Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJASKPD). 1.4 Maksud dan Tujuan RPJM Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2010-2015 sebagai dokumen

perencanaan 5 (lima) tahunan disusun dengan maksud dan tujuan, sebagai berikut : 1. Menjabarkan gambaran umum daerah, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang memuat program-program dan indikasi kegiatan selama 5 (lima) tahun yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah selama kurun waktu 2011-2015.


I.13

2. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah di Kabupaten Klaten (SKPD) dan juga DPRD dalam menentukan prioritas program dan indikasi kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah. 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Klaten dan juga DPRD untuk mencapai tujuan dengan cara menyediakan payungpayung program dan indikasi kegiatan yang disusun secara terpadu, terarah dan terukur. 4. Memberikan satu tolok ukur untuk proses pengendalian dan evaluasi kinerja, khususnya kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa jabatan Kepala Daerah terpilih. 5. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; sistematika penulisan RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Dasar Hukum Penyusunan

1.3

Hubungan Antar Dokumen

1.4

Maksud dan Tujuan

1.5

Sistematika Penulisan

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1

Aspek Geografi dan Demografi

2.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3

Aspek Pelayanan Umum


I.14

2.4 BAB III

Aspek Potensi Daerah

GAMBARAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN

DAERAH

SERTA

KERANGKA PENDANAAN 3.1

Pengelolaan Keuangan Daerah 3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah 3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan

BAB IV

3.2

Analisa Kemampuan Keuangan Daerah

3.3

Kebijakan Umum Anggaran

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1

Permasalahan Pembangunan 4.1.1 Permasalahan Pembangunan Urusan Wajib 4.1.2 Permasalahan Pembangunan Urusan Pilihan

4.2

Isu Strategis 4.2.1 Isu Strategis Pembangunan di Luar Kabupaten Klaten 4.2.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Klaten

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1

Visi

5.2

Misi

5.3

Tujuan dan Sasaran

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan Umum Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Ekonomi Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Sosbud Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Kebijakan

Umum

Pembangunan

Bidang

Pemerintahan Program Pembangunan Daerah Program Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Kewilayahan


I.15

Tata

Pentahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2010 – 2015 Pentahapan Pembangunan Daerah Tahun 2010 – 2015 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2010 - 2015 BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X

PENUTUP 10.1 Pedoman Transisi 10.2 Kaidah Pelaksanaan


I.16

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan pertumbuhan kawasan di Jawa Tengah.

sangat penting dalam

Kabupaten Klaten terletak di jalur

strategis, karena terletak diantara Solo dan Yogyakarta yang dikenal sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Pulau Jawa. 2.1.1 Aspek Geografi Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah sebesar 65.556 ha (655,56 km2) atau seluas 2,014 % dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 1.

Sebelah Utara

berbatasan dengan Kabupaten Boyolali,

2.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo,

3.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (wilayah DIY), dan

4.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (wilayah DIY) Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara

7032`19” Lintang Selatan sampai 7048`33” Lintang Selatan dan antara 110026`14” Bujur Timur sampai 110047`51” Bujur Timur. Gambaran Peta Wilayah Kabupaten Klaten Berdasar Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.


II.1

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kabupaten Klaten Berdasar Kecamatan

Sumber : BAPPEDA Klaten

Kondisi Topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 76 – 1.60 m dpl (di atas permukaan laut). Kabupaten Klaten secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu: 1. 2.

3.

Wilayah lereng Gunung Merapi (alam area yang miring) yang meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung. Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah kecamatan–kecamatan : Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, dan Polanharjo. Wilayah berbukit / gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno.

Dari sisi topografi wilayah Kabupaten Klaten, dapat dirinci sebagai berikut :


II.2

1.

Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m di atas permukaan laut (dpl) meliputi sebagian dari kecamatan-kecamatan: Juwiring, Karangdowo dan Cawas.

2.

Wilayah dengan ketinggian antara 100 – 200 m dpl meliputi kecamatankecamatan : Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).

3.

Wilayah dengan ketinggian antara 200 – 400 m dpl meliputi kecamatankecamatan : Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko , Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karanganom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).

4.

Wilayah dengan ketinggian antara 400 – 1000 m dpl meliputi kecamatan-kecamatan : Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).

5.

Wilayah dengan ketinggian 1.000 – 2000 m dpl berada di Kecamatan Kemalang.

Gambaran Luas Daerah di Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Luas Daerah di Kabupaten Klaten Berdasar Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut (dalam Ha dan meter dpl)

No. Kecamatan (1) 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

(2) Prambanan Gantiwarno Wedi Bayat Cawas Trucuk Kalikotes Kebonarum Jogonalan Manisrenggo Karangnongko Ngawen Ceper Pedan Karangdowo

100 (3) 0 0 0 0 232 62 0 0 0 0 0 0 0 176 2.828

Luas (Ha) Berdasar Ketinggian (meter dpl) 1002004001000- 1500200 400 1000 1500 2000 (4) (5) (6) (7) (8) 2.168 2.564 2.438 3.943 1.125 3.319 1.298 472 2.240 20 22 816 2.445 1.741 95

275 0 0 0 0 0 0 495 430 2.318 2.224 881 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 428 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2000 (9)

Jumlah (10)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.3

2.443 2.564 2.438 3.943 3.447 3.381 1.298 967 2.670 2.696 2.674 1.697 2.445 1.917 2.923

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Juwiring Wonosari Delanggu Polanharjo Karanganom Tulung Jatinom Kemalang Klaten Selatan Klaten Tengah Klaten Utara

1.042 1.054 0 0 0 0 0 551 0 0 0

1.937 2.060 1.878 2.030 882 0 0 0 1.407 892 1.038

0 0 0 354 1.524 2.612 2.948 554 15 0 0

0 0 0 0 0 588 605 3062 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 975 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 325 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0

2.979 3.114 1.878 2.384 2.406 3.200 3.553 5.166 1.443 892 1.038

Jumlah

5.945

36.830

14.630

5.041

975

325

250

65.556

Sumber : Klaten Dalam Angka 2009.

Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun,

temperatur antara 28–30

derajat Celcius, dan kecepatan angin rata-rata berkisar 20–25 km/jam. Adapun Jenis tanah di Kabupaten Klaten dapat dibedakan menjadi 5 (lima) jenis yaitu: (i) Tanah Litosol; (ii) Tanah Regosol Kelabu; (iii) Tanah Regosol Coklat Kelabu; (iv) Tanah Komplek Regosol Kelabu dan Kelabu Tua; (v) Tanah Gromosol Kelabu Tua. Dari penggunaan lahan di Kabupaten Klaten, terdapat perubahan pola penggunaan lahan pada tahun 2009 dimana terjadi penurunan penggunaan sawah irigasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini. Pada tahun 2007 seluas 32.595 Ha, dan pada tahun 2008 seluas 31.960 Ha, dan pada Tahun 2009 seluas 31.949 Ha. Sementara untuk sawah tadah hujan terjadi peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari seluas 1.112 Ha (2007), menjadi 1.463 Ha di Tahun 2008 dan 2009. Gambaran selengkapnya, dapat dilihat pada tabel berikut.


II.4

Tabel 2.2

Kondisi Lahan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2007– 2009 (dalam Ha)

JENIS PENGGUNAAN LAHAN

a.

2007 (2)

(1) Pertanian dan non pertanian 1). Pertanian

2). Non Pertanian b. Jenis Lahan sawah 1). Pengairan Teknis 2). Pengairan ½ teknis 3). Pengairan sederhana 4). Tadah hujan c. Penggunaan Lahan non pertanian 1). Rumah dan bangunan 2). Hutan Negara 3). Rawa-rawa 4). Lainnya d. Perubahan penggunaan tanah Pertanian ke non pertanian Perubahan dari sawah dan tegalan 1). Perumahan 2). Industri 3). Perusahaan 4). Jasa e. Luas lahan kritis 1) Kritis 2) Agak kritis 3) Potensial kritis

Luas Penggunaan Lahan (Ha) 2008 2009 (3) (4)

33.435

33.423

32.121

32.133

39.796 (lahan basah 33.412 dan non basah 6.384) 25.760

19.942 10.086 2.567 1.112

19.915 9.778 2.267 1.463

19.193 10.099 2.657 1.463

19.995 1.450 180 10.496

20.022 1.450 180 10.481

20.032 1.450 180 4.098

21.689 4.980 3.201 3.253

16.704 3.104 3.619 1.856

48.464 31.794 15.313 15.677

563.07 4.293.98

2.635.00 -

505.00 1.650.00


Luas Peralihan lahan dari tanah sawah ke non sawah juga mengalami perubahan cukup signifikan, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap jumlah produksi pertanian. Peruntukan lahan bagi perumahan meningkat dari 21.689 Ha (2007) menjadi 16.704 Ha (2008) dan pada Tahun 2009 menjadi seluas 48.464 Ha. Hal ini juga terjadi pada peruntukkan lahan bagi industri dari 4.980 Ha (2007) kemudian menjadi

3.104 Ha (2008) dan pada tahun 2009

melonjak menjadi seluas 31.794 Ha. Besarnya luas lahan dan persentase lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa tanah pertanian di Kabupaten Klaten masih relatif subur, dan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan

agropolitan

yaitu

suatu

kawasan

yang

berbasis

ekonomi

masyarakatnya adalah sektor pertanian yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selama ini Kabupaten Klaten mendapat sebutan sebagai penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengembangkan Kabupaten Klaten sebagai kawasan agropolitan, perlu ada


II.5

pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai produk unggulan yang disesuaikan dengan tata ruang daerah. Kabupaten Klaten dilalui 80 sungai dengan berbagai klasifikasi (ordo), yaitu: (i) 1 sungai berklasifikasi induk yaitu Bengawan Solo, (ii) 1 sungai berklasifikasi Ordo I yaitu sungai Dengkeng, (iii) 24 sungai dengan klasifikasi ordo II, dan (iv) 54 sungai dengan Ordo III. Potensi air lainnya adalah sumber mata air. Terdapat 174 titik sumber mata air yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan. Dimana sumber air terbanyak terdapat di Kecamatan Tulung (24 lokasi) dan Manisrenggo (24 lokasi). 2.1.2 Aspek Demografi Jumlah penduduk

Kabupaten Klaten pada tahun 2009 sebanyak

1.303.910 jiwa atau naik sebesar 0,26% bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2008 yang jumlahnya 1.300.494 jiwa. Pada tahun 2009 penduduk laki– laki berjumlah 637.939 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 665.971 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah penduduk perempuan selalu lebih besar dari jumlah laki-laki, dengan rasio 95.50 pada tahun 2007-2008 dan 95.79 pada tahun 2009. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.2 . Gambar 2.2

Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun 2007 - 2009 (dalam jiwa)

1,500,000

1,000,000

500,000

0 Laki-laki Perempuan Total

2007

2008

2009

633,552

635,528

637,939

663,435

664,966

665,971

1,296,987

1,300,494

1,303,910

Laki-laki

Perempuan

Total


Selain masalah jumlah, tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk yang pada tahun 2008 sebesar 1.984 jiwa/km2, pada tahun 2009 telah meningkat menjadi 1.989 jiwa/Km2 atau naik sebesar 0,25%, dan pertambahannya jumlah penduduk telah mengakibatkan terjadinya

pertambahan

jumlah

Kepala


Keluarga

(KK).

Pada II.6

tahun

2009 jumlah KK sebesar 374.179 KK, atau terjadi peningkatan jumlah Kepala Keluarga

sebesar 4,59%

bila

dibandingkan

dengan

kondisi

tahun

2008 berjumlah sebanyak 357.017 KK. Kecamatan dengan penduduk terbanyak pada tahun 2009 adalah Kecamatan Trucuk, yaitu sebesar 82.558 jiwa atau sekitar 6,33% dari total jumlah penduduk Kabupaten Klaten.

Peringkat kedua Kecamatan Cawas

dengan penduduk sebesar 66.093 jiwa atau sekitar 5,1%, jumlah penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kebonarum sebesar 21.429 jiwa atau sekitar 1,64% dari total. Dari sudut pertumbuhan penduduk, tertinggi ada di Kecamatan Klaten Selatan yaitu sekitar 0,84%; disusul oleh Kecamatan Wedi yaitu sekitar 0,83%; dan Kecamatan Kemalang sekitar 0,74%. Laju pertambahan penduduk terendah ada di Kecamatan Karangnongko, yaitu sebesar -0,43% disusul oleh Kecamatan Pedan sebesar -0,12% dan Kecamatan Cawas sebesar

-0,06%. Gambaran perkembangan jumlah penduduk menurut

kecamatan di Kabupaten Klaten selama tahun 2007 - 2009, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2007 – 2009 (dalam jiwa)

Tahun

Kecamatan 2007 [1]

[2]

2008 [3]

2009 [4]

01

Prambanan

49 149

49 277

49 538

02

Gantiwarno

40 748

40 994

41 102

03

Wedi

55 402

55 516

55 983

04

Bayat

63 603

63 852

64 027

05

Cawas

65 936

66 132

66 093

06

Trucuk

81 869

82 291

82 558

07

Kalikotes

37 164

37 389

37 597

08

Kebonarum

21 298

21 343

21 429

09

Jogonalan

57 824

57 877

58 115

10

Manisrenggo

41 709

41 766

41 962

11

Karangnongko

38 248

38 157

37 995

12

Ngawen

44 338

44 420

44 560

13

Ceper

63 811

63 835

63 830

14

Pedan

48 730

48 862

48 802

15

Karangdowo

51 016

51 020

51 018

16

Juwiring

61 022

61 216

61 300


II.7

17

Wonosari

62 519

62 663

62 801

18

Delanggu

44 470

44 516

44 760

19

Polanharjo

45 858

46 047

46 087

20

Karanganom

49 101

49 080

49 152

21

Tulung

54 469

54 576

54 551

22

Jatinom

57 201

57 338

57 438

23

Kemalang Klaten Selatan Klaten Tengah Klaten Utara

34 559

34 681

34 940

41 249

41 527

41 880

43 844

43 878

43 877

41 850

42 241

42 515

24 25 26

Jumlah/Total

1 296 987

1. 1 300 494

1 303 910


2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten

dapat dilihat pada

aspek pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga serta agama sebagaimana tersebut di bawah ini : 2.2.1 Pemerataan Ekonomi Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas dasar harga berlaku tahun 2007 sebesar Rp.8,35 triliun, dan tahun 2009 meningkat menjadi Rp.10,36 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 juga mengalami kenaikan dari sebesar Rp.4.39 triliun pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp.4.76 triliun pada tahun 2009. Gambaran besarnya PDRB selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.3 Gambar 2.3

Perkembangan PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 di Kabupaten Klaten Tahun 2007-2009 (dalam jutaan rupiah)

Sumber : Klaten Dalam Angka 2009


II.8

Dari sisi daya tumbuh perekonomian di Kabupaten Klaten yang diukur berdasarkan perubahan nilai PDRB harga konstan 2000, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.4 Gambar 2.4_

Sumber :

Pertumbuhan Ekonomi Berdasar PDRB Harga Konstan 2000 di Kabupaten Klaten Tahun 2005-2009 (dalam persen)

PDRB Kabupaten Klaten 2009

Sedang jika dilihat dari sektor-sektor pembentuk Berlaku

PDRB Harga

pada tahun 2009, terdapat 3 (tiga) sektor yang dominan yang

mempengaruhi PDRB di Kabupaten Klaten, yaitu: (i) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, menyumbang sebesar 25,68% , (ii) Sektor Industri Pengolahan, menyumbang sebesar 20,05% dan (iii) Sektor Pertanian, menyumbang sebesar 19,64%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.4

Struktur Ekonomi Pembentuk PDRB Harga Berlaku di Kabupaten Klaten Tahun 2007 - 2009 (dalam persen)

Lapangan Usaha 1. Pertanian

2007

(1)

2. 3. 4. 5. 6.

Penggalian Industri pengolahan Listrik & Air Minum Bangunan/ Kontruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Angkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan 9. Jasa - jasa

(2)

2008 (3)

2009 (4)

20,25

19,67

19,64

1,64 20,46 1,02 9,54 25,86

1,65 20,52 1,09 9,18 25,64

1,75 20,05 1,12 8,63 25,68

3,16 3,75

3,12 3,79

3,21 3,90

14,29

15,34

16,02

Sumber : PDRB Kabupaten Klaten 2009


II.9

Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku Berdasar Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2008 dan 2009 (tabel 2.6) dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2008 hingga 2009, terdapat 20 kecamatan (dicetak biasa/normal) yang tidak mengalami perubahan peringkat, sedang 3 kecamatan (dicetak tebal) mengalami perbaikan peringkat, yaitu: Kecamatan Manisrengo, Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Klaten Selatan. Sementara itu, ada 3 kecamatan (dicetak miring) yang justru mengalami penurunan peringkat. Pada tahun 2009 terdapat produk yang menjadi unggulan Kabupaten Klaten antara lain industri pengecoran logam industri pande besi, industri mebel (Furniture), industri tembakau, industri konveksi/pakaian jadi/lurik alat tenun bukan mesin, industri genteng/keramik. Dari keenam sektor ini, nilai produksi Industri yang paling tinggi adalah industri konveksi/pakaian jadi dengan nilai produksi mencapai Rp.361,8 miliar, diikuti oleh industri pengecoran logam dengan nilai industri mencapai

Rp.327,2 miliar, dan

untuk industri genteng/keramik nilai produksinya mencapai Rp.61,1 miliar, sedang rata-rata industri pengolahan lainnya hanya mencapai di bawah Rp.17,0 miliar. Gambaran perkembangan nilai PDRB dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.5

No.

Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku Berdasar Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2008 dan 2009 (dalam jutaan rupiah dan persen)

Kecamatan

Tahun 2008

Tahun 2009

Nilai

Persen

Ranking

Nilai

Persen

Ranking

(6)

(7)

(8)

4.24 2.26 3.74 2.29 3.46 5.37 2.00 1.28 4.43 3.79 1.95 2.51 6.63 3.18 2.25 3.49 3.23

8 21 10 20 12 5 24 26 6 9 25 18 4 14 22 11 13

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Prambanan Gantiwarno Wedi Bayat Cawas Trucuk Kalikotes Kebonarum Jogonalan Manisrenggo Karangnongko Ngawen Ceper Pedan Karangdowo Juwiring Wonosari

404.289 215.410 354.862 216.269 330.659 514.751 195.483 125.801 421.219 352.723 182.406 244.128 634.590 308.567 220.420 339.822 310.193

4.25 2.27 3,74 2,27 3,48 5,42 2,06 1,32 4,43 3,72 1,92 2,57 6,68 3,25 2,32 3,58 3,26

8 21 9 20 12 5 24 26 7 10 25 18 4 13 22 11 14


439,106 233,960 387,664 237,594 358,486 556,334 207,501 132,789 458,498 392,854 202,382 260,109 686,277 329,093 233,138 361,396 334,407

II.10

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Delanggu Polanharjo Karanganom Tulung Jatinom Kemalang Klaten Selatan Klaten Tengah Klaten Utara

414.242 238.917 202.321 264.546 281.120 251.181 650.073 1.015.485 802.112

4,36 2,52 2,13 2,78 2,96 2,65 6,84 10,69 8,45

Total PDRB

9.491.601

100.00

6 19 23 16 15 17 3 1 2

440,044 259,835 217,898 284,289 316,465 282,118 721,266 1,129,744 895,280

4.25 2.51 2.10 2.74 3.06 2.72 6.96 10.91 8.64

10,358,526

100.00

7 19 23 16 15 17 3 1 2


Produk Domestik Regional Bruto per Kapita menurut harga berlaku tahun 2009 sebesar Rp. 7.953.322,11 naik sebesar 7,76% bila dibandingkan terhadap tahun 2008. Sedang jika dilihat atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp. 3.655.531,20 naik sebesar 3,95% bila dibandingkan terhadap tahun 2008. Gambaran perkembangan PDRB Per Kapita dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Tahun 2007 - 2009

(1)

BERLAKU Nilai (Rupiah) % Pertumbuhan (2) (3)

KONSTAN 2000 Nilai (Rupiah) % Pertumbuhan (4) (5)

2007

6.444.304,16

11,01

3.392.004,66

3,09

2008

7.380.450,42

14,53

3.516.704,93

3,68

2009

7.953.322,11

7,76

3.655.531,20

3,95

TAHUN


Secara umum pada tahun 2009 inflasi di Kabupaten Klaten sebesar 3,82 % jika dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 10,33 % berarti inflansi pada tahun 2008 lebih besardibanding dengan inflasi tahun 2009. Gambaran perkembangan inflasi berdasarkan kelompok komoditas Kabupaten Klaten tahun 2007 – 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :


II.11

Tabel 2.7

Perkembangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditi Kabupaten Klaten Tahun 2007 - 2009

Kelompok Komoditas (1) Umum / Inflasi :

2007 (2)

TAHUN KALENDER (%) 2008 (3)

2009 (4)

6,52

10,33

3,82

1. Bahan makanan

9,73

16,61

8,17

2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan tembakau

5,70

4,52

7,23

3. Perumahan

1,17

10,15

2,49

4. Sandang

6,82

1,07

1,36

5. Kesehatan

11,45

7,95

0,88

6. Pendidikan Rekreasi & OR 7. Transportasi & Komunikasi

1,39 13,26

2,22 10,25

0,06 - 2,37

Sumber : IHK dan Inflasi Kabupaten Klaten 2009

Dari tabel perkembangan inflasi berdasarkan kelompok komoditas Kabupaten Klaten tahun 2007 – 2009 tersebut di atas terlihat terjadi perkembangan yang sangat fluatiatif, terutama untuk komoditas kesehatan dan transportasi & komunikasi mengalami penurunan secara signifikan.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Gambaran terhadap fokus kesejahteraan sosial di Kabupaten Klaten mencakup: (i) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (ii) Tingkat Kemiskinan; dan (iii) Rasio Penduduk yang bekerja, sebagai berikut: 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berbagai program pembangunan khususnya dalam pembangunan manusia yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik, salah satunya diukur dari indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM). Adapun

hasil penghitungan IPM

Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.


II.12

Tabel 2.8

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2007 – 2009

Uraian Komponen Pembentuk IPM (1) Usia Harapan Hidup (Tahun)

Tahun 2007

2008

2009

(2)

(3)

(4)

70,93

71,15

71,40

7,70

7,75

7,38

89,28

89,28

89,90

638.070

641.860

645.700

Indeks Harapan Hidup (IHH)

76.55

76,92

77,33

Indeks Pendidikan (IP)

76,63

76,74

76,33

Indeks Kemampuan Daya Beli (PPP)

64,26

65,13

66,20

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

72,48

72,93

73,29

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Angka Melek Huruf (Persen) Pengeluaran Perkapita yang telah disesuaikan (Rupiah)

Sumber : IPM Kabupaten Klaten 2009.

Dari tabel 2.7

di atas bahwa IPM di Kabupaten Klaten pada

tahun 2009 mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 72,48 pada tahun 2007 menjadi sebesar 72,93 pada tahun 2008 dan meningkat lagi menjadi 73,29 pada tahun 2009.

Dilihat dari 3 (tiga) komponen pendukungnya

maka terjadi peningkatan pada beberapa indeks, yaitu Indeks Harapan Hidup (IHH) dari sebesar 76,55 pada tahun 2007 menjadi sebesar 76,92 di tahun 2008 dan tahun 2009 naik lagi menjadi sebesar 77,33. Indeks Pendidikan (IP) justru mengalami penurunan dari 76,74 pada tahun 2008 menjadi sebesar 76,33 pada tahun 2009, sedangkan Indeks Daya Beli Masyarakat mengalami peningkatan dari 64,26 pada tahun 2007 menjadi sebesar 65,13 pada tahun 2008, selanjutnya untuk tahun 2009 meningkat lagi menjadi sebesar 66,20. Indek Pembangunan Manusia pada tahun 2009 Kabupaten Klaten dari 35 Kab./Kota di Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat 9 (sembilan) sedangkan pada tahun 2008 IPM Kabuten Klaten menduduki peringkat 10, dan untuk peringkat Nasional pada tahun 2009 menempati urutan ke 122 dari 497 Kab./Kota seluruh Indonesia dan pada tahun 2008 menempati urutan 123. Dengan demikian Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Klaten ada peningkatan 2. Tingkat Kemiskinan Kemiskinan merupakan salah satu fokus utama dalam Tujuan Pembangunan Global atau Millenium Development Goals (MDGs). Jumlah RPJM DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010-2015

II.13

penduduk miskin Kabupaten Klaten tahun 2007 –2009 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2. 9

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2007 – 2009

Uraian Komponen Pembentuk IPM

Tahun 2007

2008

2009

(2)

(3)

(4)

- Garis Kemiskinan

203.205

240.551

241.608

- Jumlah penduduk miskin

249.100

243.100

220.180

22,27

21,72

19,69

(1)

- Prosentase ( % )

Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2009.

Dari tabel 2.8 di atas bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 mengalami penurunan

sebanyak 22.820 jiwa

(turun 10,41 %) dibanding tahun 2008, pada tahun 2008 juga mengalami penurunan sebanyak 6.000 jiwa (turun 2,47 %) dibanding tahun 2007. Jadi dari tahun ke tahun secara signifikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten mengalami penurunan. Jika dilihat berdasarkan pentahapan Keluarga Sejahtera (KS), menunjukkan bahwa selama tahun 2007-2009 terjadi penurunan keluarga Pra Sejahtera dan peningkatan dalam Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III dan KS Plus). Jumlah keluarga Pra Sejahtera yang pada tahun 2007 sebanyak 89.881 KK turun menjadi 78.179 KK di Tahun 2009.

Peningkatan terjadi di

kelompok jumlah Keluarga Sejahtera I (KS I) yang pada tahun 2007 sebanyak 69.923 KK, pada tahun 2009 bertambah menjadi sebesar 72.997 KK. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.6


II.14

Gambar 2.6 Perkembangan Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Klaten Tahun 2007 – 2009 (dalam satuan Kepala Keluarga / KK) 120.000,00 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00

2007

2008

2009

Pr a Sejahtera

89.881,00

83.723,00

78.178,00

KS I

69.923,00

71.948,00

72.997,00

KS II

113.411,00

112.821,00

113.293,00

KS III+III Plus

57.423,00

69.815,00

78.940,00

Pra Sejahter a

KS I

KS II

KS III+III Plus

Sumber: Klaten Dalam Angka 2009

Jumlah

Penduduk

Miskin,

yang

biasa

diartikan

sebagai

penjumlahan penduduk dalam kategori Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KS I) juga bisa dilihat menurut kecamatan di Kabupaten Klaten. Dari Gambar 2.6 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin, untuk kategori peringkat 4 (empat) besar, masing-masing ada di Kecamatan

Bayat,

Kecamatan

Cawas,

Kecamatan

Trucuk,

dan

Kecamatan Ceper, Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Miskin (Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I) Berdasar Kecamatan (dalam satuan KK) No

Kecamatan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Prambanan Gantiwarno Wedi Bayat Cawas Trucuk Kalikotes Kebonarum Jogonalan Manisrenggo Karangnongko Ngawen Ceper Pedan Karangdowo

Pra Sejahtera 3 3 2 12 3 5 2 2 2 2 1 2 2 3

453 458 870 246 740 674 037 937 428 767 513 653 162 011 572

KS I 3 2 2 3 3 6 1 1 4 2 2 2 3 3 1

500 751 798 003 184 360 961 404 399 504 281 223 948 032 092


KS II 2 2 2 1 7 5 2 1 3 3 2 4 6 5 4

622 300 920 505 609 726 953 595 886 217 021 330 707 201 801

KS III 2 998 2 978 5 454 740 2 844 2 100 2 372 1 390 4 558 2 167 2 777 2 195 3 817 3 024 3 829

KS III+ 630 155 616 256 39 402 149 338 444 63 176 816 643 305 52

Jumlah 13 11 14 17 17 20 9 5 15 10 9 11 17 13 13

II.15

203 642 658 750 416 262 472 664 715 718 768 217 277 573 346

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Juwiring Wonosari Delanggu Polanharjo Karanganom Tulung Jatinom Kemalang Klaten Selatan Klaten Tengah Klaten Utara Total 2009 Total 2008 Total 2007

2 843 3 225 1 331 457 2 179 2 453 6 203 4 812 1 213 713 1 229

3 737 4 735 2 195 2 401 2 823 2 458 2 113 2 945 1 577 1 201 2372

78.179 83.723 89.881

72.997 71.948 69.923

6 5 4 7 4 6 3 1 7 5 3

908 442 625 138 048 390 860 589 547 202 151

113.293 112.821 113.411

2 2 3 1 3 1 1

183 530 478 303 677 588 605 437 1 568 3 935 3 097

396 652 393 149 299 109 729 318 1 368 799

68.644 60.314 49.278

10.296 9.501 8.145

16 16 12 11 13 12 14 9 12 12 10

067 584 009 448 026 998 510 783 223 419 648

343.409 338.307 330.638


3. Rasio Penduduk yang Bekerja Gambaran beberapa indikator kependudukan dan ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten selama tahun 2007 - 2009, selengkapnya dapat dilihat seperti pada tabel berikut. Tabel 2.11

Beberapa Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten Tahun 2007 – 2009

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN (1) Jumlah Penduduk Usia Kerja (jiwa/orang)

2007

2008

2009

(2)

(3)

4)

954.888

954.433

957.307

58,89 2,25 11,45 15,67 11,74

66,7 2,2 6,8 15,3 9,0

59,53 2,40 16,26 14,96 6,85

68,71

68,21

68,27

8,19

7,26

6,36

23,34 1,06 24,20 0,15 8,13 23,94 1,81 0,72 16,65

23,3 1,8 22,3 0,7 6,5 22,4 2,6 1,1 19,2

23,65 1,38 22,36 0,09 8,09 24,31 2,25 2,06 15,80

20,04 20,06 3,18 45,63 11,09

22,4 16,3 2,7 48,6 10,0

23,93 13,92 1,99 48,33 11,83

Kegiatan utama penduduk usia kerja (%) -

Bekerja Mencari pekerjaan Sekolah Mengurus rumah tangga Lainnya

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja / TPAK (%) Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%) Lapangan Pekerjaan Penduduk yang Bekerja (%) -

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Listrik, Gas dan Air Minum Konstruksi Perdagangan Angkutan Lembaga Keuangan Jasa dan Lainnya

Status Pekerjaan Penduduk yang Bekerja (%) -

Berusaha sendiri Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap Berusaha Dibantu Buruh Tetap Buruh/karyawan dan Pekerja Bebas Pekerja Keluarga

Sumber: IPM Kabupaten Klaten 2009


II.16

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu,

trend

indikator

ini

akan

menunjukkan

keberhasilan

program

ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Secara teori, penduduk dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu: (i) penduduk usia kerja, dan (ii) penduduk bukan usia kerja

2.2.3 Seni Budaya, Olahraga dan Agama Analisis kinerja atas Seni Budaya dan Olahraga di Kabupaten Klaten dilakukan terhadap beberapa indikator, yang mencakup: (i) Seni Budaya; (ii) Olahraga, dan (iii) Agama. Gambaran rincian terhadap fokus Seni Budaya, Olahraga dan Agama, secara umum adalah sebagai berikut: 1. Seni Budaya Pada aspek seni budaya, dari data yang ada teridentifikasi bahwa jumlah organisasi kesenian di Kabupaten Klaten Sangat banyak ragam dan seni budaya. Jatilan, Ketoprak, Srandul, Sruntul, Tari Topeng, Wayang Babad, Wayang Klithik, Wayang Sadat, Wayang Kulit, Kesenian Paguyuban Musik Bambu Pring Sedapur, dan Sendratari Gejog Lesung adalah sederetan contoh seni budaya yang dipunyai oleh

Pemerintah

Kabupaten Klaten. 2. Olahraga Aspek keolahragaan di Kabupaten Klaten

cukup mendapatkan

perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Klaten dengan cukup banyaknya sarana dan prasarana olah raga. Adapun sarana dan prasarana olah raga yang ada di Kabupaten Klaten antara lain renang, sepak bola, volley, tennis , bulu tangkis, panahan, basket lari, tennis meja, selengkapnya sebagaimana tersebut pada tabel berikut :


II.17

Tabel 2.12

Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kabupaten Klaten Tahun 2007 – 2010

No

Jenis

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Gedung Olah Raga(GOR) Kolam Renang Sepak Bola Lapangan Volley Lapangan Tennis Lapangan Badminton Lapangan Panahan Lapangan Bola Basket Atletik Tennis Meja Taekwondo Pencak Silat Karate Kempo Stadion Billiard Sepak Takrow Catur

2007 2 4 72 60 55 70 3 23 50 210 4 23 30 10 1 10 20 140

Jumlah (Buah) 2008 2009 2 2 6 6 72 72 60 60 55 55 70 70 4 4 23 23 50 50 210 210 4 4 23 23 30 30 10 10 1 1 10 10 20 20 140 140

2010 2 6 72 60 55 70 4 23 50 210 4 23 30 10 1 10 20 140

Sumber : Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten 2010

3. Agama Sejauh ini kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Klaten sangatlah harmonis. Hal mana ditunjukkan dengan sikap saling toleransi dan menghargai satu sama lain. Berkaca pada apa yang terjadi di beberapa daerah, dimana kerusuhan terjadi karena adanya friksi antar umat beragama maka perlu dikembangkan sikap saling terbuka dengan membangun sistem dialog lintas agama. Dialog yang terbuka dapat menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan yang pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan. Dari data yang ada pada tahun 2009, dapat diketahui bahwa sebagian besar, yaitu sejumlah 1.215.352 orang atau sekitar 93% penduduk Kabuten Klaten memeluk Agama Islam, kemudian Katholik sebesar 41.726 orang atau 3%;

Kristen sejumkah 37.044 orang atau

sekitar 2,8%, Budha sebanyak 448 orang atau sekitar 0,5%, dan Hindu sejumlah 9.340 orang atau sekitar 0,7%.


II.18

2.3 Aspek Pelayanan Umum Aspek pelayanan umum mengacu pada urusan wajib dan urusan pilihan, yang menjadi jangkauan pelayanan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Klaten. 2.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah (ada 26 urusan wajib), yaitu bidang urusan: (i) pendidikan, (ii) kesehatan, (iii) pekerjaan umum, (iv) perumahan, (v) penataan ruang, (vi) perencanaan pembangunan, (vii) perhubungan, (viii) lingkungan hidup, (ix) pertanahan, (x) kependudukan dan catatan sipil, (xi) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (xii) keluarga berencana dan keluarga sejahtera, (xiii) sosial, (xiv) ketenagakerjaan, (xv) koperasi dan usaha kecil menengah, (xvi) penanaman modal, (xvii) kebudayaan, (xviii) kepemudaan dan olah raga, (xix) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, (xx) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, (xxi) ketahanan pangan, (xxii) pemberdayaan masyarakat dan desa, (xxiii) statistik, (xxiv) kearsipan, (xxv) komunikasi dan informatika, dan (xxvi) perpustakaan, adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kemajuan dan daya saing, perekonomian daerah, menanggulangi masalah pengangguran serta pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Klaten secara terus-menerus menyediakan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang diperlukan.

Berikut ini adalah beberapa indikator

pendidikan di Kabupaten Klaten selama tahun 2007-2009. Tabel 2.13

Beberapa Indikator Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2007–2009

INDIKATOR PENDIDIKAN (1)

2007

2008

2009

(2)

(3)

(4)

0,4 99,3 0,3

0,0 99,3 0,7

0,0 99,5 0,5

Penduduk Usia 7 – 12 tahun (persen) - Tidak / Belum Pernah Sekolah - Masih Sekolah - Tidak Sekolah Lagi Penduduk Usia 13 – 15 tahun (persen)


II.19

- Tidak / Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Sekolah Lagi

0,6 96,3 3,1

0,0 96,0 4,0

0,4 91,8 7,8

1,2 71,3 27,5

0,8 70,8 28,4

0,4 73,0 26,6

0,4 12,5 87,1

0,0 11,5 88,5

0,3 14,5 85,2

Penduduk Usia 16 – 18 tahun (persen) - Tidak / Belum Pernah Sekolah - Masih Sekolah - Tidak Sekolah Lagi Penduduk Usia 19 – 24 tahun (persen) Tidak / Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Sekolah Lagi

Sumber:

IPM Kabupaten Klaten 2009.

Dari tabel 2.12 di atas terlihat bahwa pada tahun 2009 tercatat penduduk usia 19 – 24 tahun penduduk yang tidak sekolah lagi tercatat prosentasenya 85,2 dan yang masih sekolah hanya 14,5 % atau naik 3.0 % dibanding tahun 2008. Tabel 2.14

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Klaten Tahun 2007-2009 2007

No.

Sekolah, Guru dan Murid

Negeri

Swasta

Negeri

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01.

02.

Jumlah Sekolah a. SD b. SMP c. SMA d. SMK

(6)

Negeri

2009 Swasta

(7)

(8)

772 65 16 9

27 43 15 43

769 65 16 9

37 41 15 42

766 65 16 10

40 42 15 42

8.373 3.084 1.017 545

334 776 363 1.410

8.393 3.083 1.039 580

449 722 353 1.382

7.615 3.074 1.042 657

460 746 343 1.352

103.226

4.938

102.244

102.017

6.446

b. SMP

41.460

7.958

40.953

5.927 7.418

40.361

7.110

c. SMA d. SMK

12.175 6.641

2.951 18.980

12.147 7.388

2.588 18.838

12.024 8.476

2.053 18.002

Jumlah Guru a. SD b. SMP c. SMA d. SMK

03

2008 Swasta

Jumlah Murid a. SD

Sumber :Klaten Dalam Angka 2009

Dari tabel 2.13 terjadi penurunan jumlah SD Negeri dari 772 pada Tahun 2007 menjadi 766 di tahun 2009. sementara di sisi lain, terjadi peningkatan SD swasta dari 27 pada Tahun 2007 menjadi 40 SD di Tahun 2009. Untuk tingkatan pendidikan menengah, baik SMP maupun SMK swasta, terjadi penurunan jumlah sekolah. Jumlah SMP swasta di tahun 2007 sebanyak 43 menjadi 42 pada tahun 2009. Demikian halnya dengan SMK swasta menurun dari sebanyak 43 menjadi 42 pada Tahun 2009. Beberapa indikator pendidikan yang lain adalah pada rerata lama sekolah dimana dari tahun 2007 sampai dengan 2009 telah terjadi


II.20

penurunan rerata sekolah dimulai tahun 2007 sebesar 7,7 menjadi 7,75 pada tahun 2008, pada tahun 2009 kembali terjadi penurunan menjadi 7,38. ndeks pendidikan seperti yang telah diungkapkan di bagian sebelumnya, terjadi sedikit penurunan dari 76,74 di tahun 2008 menjadi 76,33 di tahun 2009. Turunnya Indeks Pendidikan ini dipengaruhi oleh Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf dimana angka Rata-rata Lama Sekolah sedikit turun dibanding tahun 2008 yaitu dari 7,75 menjadi 7,38. Gambaran rerata lama sekolah tahun 2007 sampai tahun 2009 di Kabupaten Klaten, selengkapnya sebagaimana pada gambar 2.7. Gambar 2.7

Rerata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2007-2009 (dalam tahun)


2. Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, sebagaimana pada kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR): “…tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (IPM Kabupaten Klaten 2009). Pembangunan di

bidang

kesehatan

bertujuan

agar

semua

lapisan

masyarakat

memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten selama ini. Di


II.21

antaranya dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar semua anggota keluarga berperilaku hidup sehat, penyediaan berbagai fasilitas umum seperti puskesmas, posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Salah satu indikator kesehatan dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH). AHH di Kabupaten Klaten tahun 2009 adalah 71,40 tahun, lebih tinggi

dibanding tahun 2008 yang sebesar 71,14 tahun. Angka

harapan hidup ini salah satunya dipengaruhi oleh Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate / IMR) dimana pada tahun 2009 ini IMR lebih rendah dibanding tahun 2008 yaitu dari 7,3/1000 kelahiran hidup menjadi 6,5/1000 kelahiran

hidup.

Angka

ini

menunjukkan

keberhasilan

pemerintah

menekan angka kematian bayi di Kabupaten Klaten. Faktor sosial ekonomi seperti pengetahuan tentang kesehatan, gizi dan kesehatan lingkungan, kepercayaan, nilai-nilai dan kemiskinan merupakan faktor individu dan keluarga,

mempengaruhi

mortalitas

kematian

ibu melahirkan

merupakan

dalam

masyarakat.

Tingginya

cerminan dari ketidaktahuan

masyarakat mengenai pentingnya perawatan ibu hamil dan pencegahan terjadinya komplikasi kehamilan. Gambaran perkembangan UHH di Kabupaten Klaten selama tahun 2007-2009 selengkapanya dapat dilihat pada gambar 2.8. Gambar 2.8

Usia/Angka Harapan Hidup (UHH / AHH) di Kabupaten Klaten Tahun 2007-2009 (dalam satuan tahun)


Dalam hal ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Klaten, tergambar pada tabel berikut.


II.22

Tabel 2.15 Sarana Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2007-2009 Sarana Kesehatan

2007

2008

2009

(2)

(3)

(4)

7

7

7

(1) - Rumah Sakit - Rumah sakit jiwa

1

1

1

- Puskesmas

34

34

34

- Puskesmas Pembantu

82

86

86

- Rumah Bersalin Swasta

18

19

19

- Balai Pengobatan Swasta

6

28

28


Selain jumlah fasilitas kesehatan, kualitas kesehatan juga diukur dari jumlah kematian bayi lahir dan ibu melahirkan. Gambaran beberapa indikator kesehatan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.16 Jumlah Kelahiran, Kematian Bayi, Ibu Melahirkan dan Kematian Ibu Maternal di Kabupaten Klaten Tahun 2007 – 2009 Uraian Indikator Kesehatan (1) Jumlah Kelahiran Jumlah Kematian Bayi Jumlah Ibu Melahirkan Jumlah Kematian Ibu maternal

Sumber :

2007

2008

2009

(2)

(3)

(4)

17.515 253 17.515 23

18.794 138 18.932 7

19.334 125 19.459 4

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

Dari tabel di atas Angka Kematian Ibu Bersalin (MMR) turun pada tahun 2009 dibanding tahun 2008, dari sejumlah 7 kematian menjadi 4 kematian. Meskipun demikian, masih adanya kematian ibu bersalin tetap perlu menjadi perhatian, mengingat usaha pemerintah untuk menurunkan angka kematian bayi maupun kematian ibu melahirkan dihadapkan pada kemampuan mengatasi permasalahan status ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas yang sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pendidikan dan pengetahuan serta status gizi dan pelayanan kesehatan. Status gizi

berkaitan erat dengan perbaikan gizi masyarakat

dengan sasaran: Balita Kekurangan Energi Protein (KEP), Balita Kekurangan Vitamin A (KVA), Ibu hamil KEK, Ibu hamil kekurangan Zat Besi, Penderita GAKY anak Sekolah, bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Wanita Usia Subur Anemia. Upaya

pencegahan

dan

pemberantasan

penyakit

menular

langsung dan tidak menular selama ini telah dilakukan dengan berbagai cara. Khusus penyakit menular langsung, meliputi : RPJM DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010-2015

II.23

a. Pemberantasan Penyakit Tuberkulosis Paru Penemuan penderita kasus baru BTA positif pada tahun 2009 terdapat 249 kasus, angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu BTA positif ada 281 kasus. b. Pemberantasan Penyakit Kusta Pada tahun 2009 diloporkan penderita PB sebanyak 3 orang dan penderita MB sebanyak 10 orang. c. Pemberantasan Penyakit Diare Cakupan penemuan penderita Diare tahun 2009 ditemukan sebanyak 25.363 kasus. Jumlah penderita balita sebanyak 10.669 anak dengan 0,01 % angka kematian (riil terdapat 2 kematian bayi). Sedangkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas ditemukan sebanyak 1.374 kasus. Sedangkan penyakit tidak menular adalah banyak diketemukan pada

penyakit-penyakit

degeratif,

antara

lain

hipertensi,

asma

bronchile, PPOK dan decompensatio cordis. Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut diatas maka upaya yang ditempuh pemerintah Kabupaten Klaten dengan melaksanakan Program Jaminan Kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin (Jamkeskin). Pada tahun 2009 dan 2010 tercatat sebanyak 436.488 peserta Jamkeskin dengan rincian 396.488 dibiayai dari dana APBN dan 40.000 dibiayai dari dana APBD Kabupaten.

3. Pekerjaan Umum Sarana permukiman dimaksudkan sebagai berbagai fasilitas yang ada

dan

dibutuhkan

untuk

mendukung

berlangsungnya

kegiatan

permukiman. Permasalahan yang muncul adalah perlunya pemeliharaan terhadap sarana permukiman yang ada sehingga memperpanjang usia pakai sarana tersebut. Untuk prasarana permukiman perkotaan, kondisi saat ini yang dijumpai adalah masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan, yang meliputi prasarana jalan lingkungan,

prasarana

drainase

lingkungan,

prasarana

air

bersih

lingkungan, serta prasarana sanitasi lingkungan. Dalam penyediaannya, tidak terlepas dari karakteristik kawasan permukiman yang ada, yaitu kawasan permukiman padat di pusat-pusat perekonomian kota, kawasan permukiman di perbatasan dan kawasan permukiman baru.


II.24

Prasarana jaringan drainase kota terutama dirancang untuk mengatasi genangan pada saat musim hujan. Namun demikian kondisi saat ini masih terdapat genangan di beberapa lokasi di Kabupaten Klaten. Permasalahan yang harus segera diantisipasi adalah dengan menyusun master plan drainase kota, yang akan dijadikan sebagai rencana induk bagi penanganan drainase kota. Prasarana jaringan lain, yaitu air bersih, jaringan listrik dan telepon, persebarannya sudah menjangkau seluruh kelurahan yang ada, meskipun masih memerlukan peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka mencapai kepuasan masyarakat. Penambahan jumlah penduduk juga menimbulkan tantangan dalam penyediaan utilitas kota yang meliputi jaringan air bersih, listrik dan telepon. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih harus direncanakan untuk menambah pasokan air melalui eksplorasi sumber-sumber air baru terutama yang berada di dalam wilayah Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk penambahan jaringan listrik dan telepon akan disesuaikan dengan skenario pengembangan kota dimana kedua jaringan tersebut harus mengikuti arah pengembangan yang direncanakan. 4. Perumahan Dalam aspek penyediaan sarana permukiman yaitu hunian, tantangan yang dihadapi adalah mencukupi kebutuhan hunian baru bagi penduduk Kabupaten Klaten, khususnya pasca erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan permukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat. Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar permukiman khususnya kawasan permukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya.

Masyarakat perlu

ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar


II.25

permukiman yang ada di lingkungannya, dengan demikian sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa dan kelurahan secara bertahap ditingkatkan kemampuannya, selain berkonsentrasi mengurusi masalah administrasi pemerintahan juga mampu memberdayakan masyarakat. Permasalahan

perumahan rumah tidak permanen masih besar.

Jumlah rumah tipe permanen di Kabupaten Klaten pada tahun 2008, sebanyak 253.214 unit atau sekitar 86,16% dari total rumah yang ada. Sedang rumah tidak permenen yaitu rumah yang dindingnya terbuat dari kayu atau bahan lain yang bersifat tidak permanen dan mudah dibongkar. Jumlah rumah jenis/tipe ini sebanyak 39.395 unit atau sekitar 13,84% dari total rumah. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.17 Tabel 2.17

S u m b e r :

Banyaknya Rumah Permanen dan Tidak Permanen Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2008

No. (1)

Kecamatan (2)

Permanen (3)

Tidak Permanen (4)

Jumlah (5)

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Prambanan Gantiwarno Wedi Bayat Cawas Trucuk Kalikotes Kebonarum Jogonalan Manisrenggo Karangnongko Ngawen Ceper Pedan Karangdowo Juwiring Wonosari Delanggu Polanharjo Karanganom Tulung Jatinom Kemalang Klaten Selatan Klaten Tengah Klaten Utara

7.180 9.127 9.751 6.699 11.887 15.192 7.776 4.187 9.959 5.876 7.362 9.578 13.401 8.485 10.414 11.598 16.350 9.379 10.331 9.767 12.095 8.591 4.208 8.897 8.508 8.616

2.565 470 1.496 7.242 2.955 2.031 149 170 722 3.085 1.278 670 542 1.301 2.290 326 748 168 .290 1.591 672 3.923 4.107 81 198 325

9.745 9.597 11.247 13941 14.842 17.223 7.925 4.357 10.681 8.961 8.640 10.248 13.943 9.786 12.704 11.924 17.098 9.547 10.621 11.358 12.767 12.514 8.315 8.978 8.706 8.941

Jumlah

253.214

39.395

284.609

A Sumber : Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten 2009


II.26

5. Penataan Ruang Tujuan pembangunan yang hendak dicapai di Kabupaten Klaten adalah untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Ruang kehidupan yang nyaman mengandung pengertian adanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya. Produktif mengandung pengertian bahwa proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien,

sehingga mampu

memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus

meningkatkan

mengandung

pengertian

daya

saing.

dimana

Sedangkan

kualitas

lingkungan

berkelanjutan fisik

dapat

dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang, maka kebutuhan akan lahan juga meningkat pula, sehingga tantangan di bidang pemanfaatan ruang terutama pemanfaatan lahan menjadi semakin berat karena akan semakin terbatasnya lahan Kabupaten Klaten. 6. Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai peran penting dalam proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun di tingkat masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, hingga tingkat kabupaten. Dalam mekanisme perencanaaan pembangunan, masyarakat dilihat sebagai salah satu faktor strategis karena disadari posisinya bukan hanya sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan. Atas dasar pemikiran ini, pembangunan dititikberatkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan

kualitas SDM diperlukan

karena masyarakat akan dapat menjadi modal atau aset pembangunan. Perencanaan pembangunan mempunyai peran besar untuk meningkatkan kualitas

SDM

di

masa

mendatang,

melalui

rancangan

dokumen

perencanaan pembangunan yang baik dan implementatif.


II.27

7. Perhubungan Peningkatan jumlah sarana angkutan publik yaitu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, serta angkutan umum ; menuntut ketersediaan

prasarana

perhubungan

jalan

yang

memadai

untuk

pengangkutan barang dan jasa baik dalam kota maupun ke luar kota. Tantangan yang dihadapi dalam sarana dan prasarana perhubungan darat adalah bagaimana memfasilitasi kebutuhan angkutan publik melalui penyebaran jalur-jalur angkutan dan peningkatan serta pembangunan prasarana jalan. Prasarana perhubungan darat yang ada di Kabupaten Klaten menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung skenario pengembangan wilayah, yaitu penyebaran keramaian di seluruh wilayah kabupaten. Upaya peningkatan prasarana perhubungan darat pada kawasan perbatasan telah lama dirintis yang dirasakan pada tercapainya keseimbangan pertumbuhan ekonomi pada kawasan perbatasan. Kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri dari terminal dan sarana angkutan publik sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 2.18

Transportasi Darat di Kabupaten Klaten Tahun 2007 - 2010

No

Perhubungan

1.

Terminal Kelas A Kelas C Bus (AKAP) Bus (AKDP) Bus Pedesaan Bus pariwisata

2.

2007

Jumlah ( Unit ) 2008 2009

1 8 30 46 75 31

1 8 30 46 21 21

1 8 30 46 21 55

2010 1 8 30 46 21 55


8. Lingkungan Hidup Lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) 2015.

Lingkungan merupakan

tempat bagi kelangsungan makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara, harus bersih atau berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran, sehingga tidak mempengaruhi kesehatan dan aktifitas masyarakat.


II.28

Berbagai persoalan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Klaten di masa datang adalah penyediaan air bersih, sanitasi, persoalan limbah, sampah padat, limbah cair, dan polusi udara. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Klaten mencapai 350 m³ per hari,dan dengan besarnya jumlah sampah yang dihasilkan, maka menjadikan pemikiran bersama untuk mengantisipasi sejak dini, agar tidak menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kabupaten |Klaten di masa datang. TPA Jomboran dengan luas

± 1,7 ha akan semakin penuh karena

kapasitasnya terbatas. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan Pemerintah Daerah menutup tempat

pemrosesan

akhir

sampah

yang

menggunakan

sistem

pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun, karena itu pengelolaan sampah yang dilakukan mulai dari sumber dengan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) perlu digalakkan. Pola pengelolaan sampah seperti ini akan berdampak positip, bukan hanya perbaikan lingkungan dan reduksi gas metan, namun juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jenis Industri di Kabupaten Klaten terdiri dari Industri kecil dan sedang. Jumlah Industri Kecil/UKM di Kabupaten Klaten pada tahun 2010 mencapai 3.761 buah

dan jumlah sentra Industri sebanyak 45 buah.

Kegiatan Industri di samping menghasilkan limbah cair juga menghasilkan limbah padat dan polusi udara. Limbah cair yang dihasilkan dari limbah industri perlu dipantau sebagai langkah pengendalian pencemaran, karena dengan bertambahnya kegiatan industri maka jumlah limbah yang dihasilkan berpotensi terhadap pencemaran lingkungan, terlebih sebagian besar industri yang berada di Kabupaten Klaten belum memiliki Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL). Pencemaran udara di Kabupaten Klaten di sebabkan oleh aktifitas kegiatan industri dan tranportasi. Pencemaran berupa emisi gas ke udara berupa CO, CO2, SO2, NO2, debu dan partikel, serta kebisingan. Untuk membuat lingkungan yang nyaman melalui penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) perlu adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Proporsi ruang terbuka hijau tersebut mencakup 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat.

Proporsi RTH Kabupaten Klaten saat ini


II.29

masih jauh dari harapan karena hanya sekitar 6,7%. Melihat kondisi RTH tersebut, masih ada kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Klaten untuk memenuhi amanat Undang–undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu

untuk mencapai angka

30%. Kendala yang

dihadapi dalam memenuhi ketentuan proporsi Ruang Terbuka Hijau Privat karena

menyangkut

kepentingan

kepemilikan

lahan.

Kebijakan

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang telah ada penting untuk diutamakan.

9. Kependudukan dan Catatan Sipil Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi 3 (tiga) proses, yaitu : (i) Pendaftaran Penduduk, (ii) Pencatatan Sipil, dan (iii) Pengelolaan Informasi Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dengan produk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP)

dan Surat

Keterangan Kependudukan (SKK). Pencatatan Sipil dengan produk Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Pengangkatan Anak dan Akte

Pengakuan/Pengesahan

Anak.

Pengelolaan

Informasi

Kependudukan dengan produk data/informasi kependudukan yang berupa olahan proses dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai pengganti Sistem Informasi Kependudukan (SIMDUK) diharapkan mampu

menjamin

kualitas keamanan dalam penerbitan

dokumen

kependudukan. Selain penyediaan SIAK, pelaksanaan administrasi kependudukan juga perlu didukung SDM aparatur yang berkualitas dan prosedur pengurusan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kesadaran

masyarakat

akan

arti

penting

sebuah

dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil sampai saat ini masih dirasa kurang, walaupun

telah

ada

keringanan

untuk

pengurusan

administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, seperti pembuatan akta kelahiran yang dipungut biaya yang relatif rendah. Berdasarkan fakta tersebut, maka penyebarluasan informasi dan upaya persuasif dari Pemerintah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan kesadaran masyarakat masih dibutuhkan. Gambaran indikator kependudukan di Kabupaten Klaten Tahun 2007-2009, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


II.30

Tabel 2. 19 Indikator Kependudukan di Kabupaten Klaten Tahun 2007 – 2009 INDIKATOR KEPENDUDUKAN

2007

2008

2009

(1) Jumlah penduduk (jiwa / orang) - Laki-laki - Perempuan

(2) 1.296.987 633.552 663.435

(3) 1.300.494 635.528 664.966

(4) 1.303.910 637.939 665.971

Laju Pertumbuhan (persen)

0,29

0,27

0,26

Ratio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

95,50

95,57

95,79

Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)

1.978

1.983

1.989

- Usia 0 – 14 tahun - Usia 15 – 64 tahun - Usia di Atas 65 tahun

24,30 66,93 8,77

22,87 65,55 11,58

24,25 66,85 8,90

Angka Beban Tanggungan (persen)

49,42

52,55

49,59

- Anak – Anak (Usia 0 –14 tahun) - Orang Tua (Usia di atas 65 tahun)

36,31 13,11

34,88 17,67

36,28 13,31

Penduduk Menurut Kelompok Umur (persen)

Sumber : IPM Kabupaten Klaten 2009

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa penduduk perempuan di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 sebesar 665.971 jiwa, lebih banyak dibanding dengan penduduk laki-laki sebesar 637.939 jiwa. Hal ini berarti bahwa ratio jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tahun 2009 adalah sebesar 95,79. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 wanita, hanya ada 96 laki-laki. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan, hal ini disebabkan aspek psiko-sosio-kultural, yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Keadaan tersebut menghambat keterlibatan perempuan dalam berperan aktif dalam pembangunan dan dalam memperoleh segala bentuk pelayanan dasar manusia. Pembangunan perempuan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender digambarkan melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender-related Development Index (GDI), sedangkan pemberdayaan perempuan yang menitikberatkan pada partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan digambarkan melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment Measurement (GEM). Sosialisasi dalam rangka menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilakukan dengan penerbitan bulletin


II.31

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembuatan film sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Walaupun secara absolut jumlah penduduk di Kabupaten Klaten mengalami pertumbuhan

peningkatan penduduk

selama

tahun

cenderung

2007-2009,

mengalami

namun

penurunan.

laju Laju

pertumbuhan penduduk Klaten pada tahun 2007 sebesar 0,29% dan tahun 2008 turun menjadi 0,27%, dan tahun 2009 sebesar 0,26%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Penurunan laju pertumbuhan penduduk di tahun 2009 antara lain merupakan dampak dari keberhasilan pelaksanaan program keluarga berencana. Hal ini menunjukkan arti pentingnya pengendalian angka laju pertumbuhan penduduk, mengingat hal tersebut berimplikasi pada penyediaan dan pemenuhan sarana kebutuhan dasar manusia. Dengan pengendalian laju pertumbuhan maka diharapkan selain akan terwujud keluarga kecil yang sehat dan sejahtera di Kabupaten Klaten, juga tercipta pemenuhan pelayanan dasar. Gambar 2.9

Jumlah Penduduk dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2007-2009 (dalam jiwa dan persen)


Tingkat partisipasi peserta Program Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten kurang maksimal, disebabkan: a. Kurangnya partisipasi kaum pria yang disebabkan terbatasnya layanan KB untuk kaum pria dan rendahnya pemahaman tentang KB untuk pria.


II.32

Prosentase jumlah peserta KB aktif pria terhadap jumlah peserta KB aktif sekitar 3,42% pada tahun 2010. b. Rendahnya

partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS), disebabkan

banyaknya PUS yang belum berminat mengikuti program KB juga karena belum terlayaninya program KB. Angka Pasangan Usia Subur yang termasuk unmeetneed sebesar 12,4%. c. Angka drop out KB sebesar 101,14% pada tahun 2010. d. Kurangnya partisipasi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I untuk menjadi akseptor KB mandiri. Tercatat rasio peserta keluarga Pra Sejahtera dan KS I alasan ekonomi yang menerima pelayanan KB gratis terhadap jumlah peserta KB keluarga Pra Sejahtera dan KS I alasan ekonomi sebesar 43,01% pada tahun 2010.

12. Sosial Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-program yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum dapat menghilangkan angka PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Tercatat jumlah penderita cacat mental pada tahun 2008 sebanyak 1.059 orang dan pada tahun 2009 menjadi sebanyak 2.253 orang, sedangkan penyandang cacat tubuh pada tahun 2008 tercatat sebanyak 2.356 orang dan pada tahun 2009 menjadi sebanyak 2.920 orang. Sementara itu dari sebanyak pasangan nikah 13.767 orang ada sebanyak 13 yang cerai pada tahun 2008, sedangkan pada tahun 2009 tercatat sebanyak 12.282 menikah dan yang cerai 99 orang. Apabila dilihat dari kondisi sarana dan prasarana peribadatan pada tahun 2009 tercatat sebanyak 2.534 masjid, 1.639 Musholla, 98 gereja Katolik, 68 gereja Kristen Protestan, dan sebanyak 40 Pure/vihara. Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung

maupun

melalui

kelompok-kelompok

masyarakat

membuahkan hasil yang maksimal.


II.33

akan

13. Ketenagakerjaan Masalah pembangunan yang harus diatasi setiap daerah adalah jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini sangat terkait dengan kondisi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Jumlah

pencari kerja di Kabupaten Klaten selama 3 (tiga) tahun terakhir bersifat fluktuatif. Tahun 2007 jumlah pencari kerja wanita sebanyak 7.735 orang, meningkat pada tahun 2008 menjadi 9.105 orang, dan turun pada Tahun 2009 menjadi 8.420 pencari kerja. Jumlah pencari kerja laki-laki Tahun 2007 sebanyak 7.775 orang, Tahun 2008 meningkat menjadi 8.784 orang dan menurun pada Tahun 2009 menjadi 7.895 orang. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2. 20 Banyaknya Pencari Kerja menurut pendidikan dan jenis kelamin tahun 2007-2009 SD

Tahun

SMP

SMA/SMK

Sarjana Muda

Sarjana

Jumlah

Lk

Pr

Lk

Pr

Lk

Pr

Lk

Pr

Lk

Pr

Lk

Pr

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

2009

10

30

249

640

5.101

4.294

798

1.464

1.737

1.992

7.895

8.420

2008

1

8

38

55

5.716

5.409

781

1.361

1.748

2.272

8.784

9.105

2007

11

6

71

76

5.732

5.189

556

900

1.405

1.564

7.775

7.735


Di Kabupaten Klaten masih terdapat permasalahan pekerja anak. Pada umumnya anak-anak bekerja di sektor yang tidak memerlukan pendidikan tinggi maupun keahlian khusus seperti sektor pertanian maupun perdagangan. Gambaran pekerja anak di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.21

Pekerja Anak di Kabupaten Klaten Menurut Partisipasi Sekolah Tahun 2007 – 2009 (jumlah anak dan persen) Tahun 2007

Partisipasi Sekolah (1) Masih sekolah Tidak Sekolah Lagi Jumlah

Tahun 2008

Tahun 2009

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1 629

81,53

1 332

100,00

2 099

90,59

369

18,47

0

0,00

218

9,41

1 998

100,00

1 332

100,00

2 317

100,00

Sumber: IPM Kabupaten Klaten 2009.

Tiga lapangan usaha yang paling dominan dilakukan pekerjaan anak adalah lapangan usaha pertanian, industri dan perdagangan, tahun


II.34

2007 dua lapangan usaha industri dan perdagangan yang dominan masing-masing sebesar 39,49%, sedangkan tahun 2008 lapangan usaha pertanian yang dominan yaitu sebesar 63,44% dan pada tahun 2009 perdagangan sebesar 77,38%, artinya bahwa pekerja anak tidak selalu menekuni pekerjaan mereka, dimana lapangan usaha terbuka pekerja anak masuk. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.21 Tabel 2.22

Pekerja Anak di Kabupaten Klaten Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2007 – 2009 (jumlah anak dan persen) Tahun

Lapangan Usaha (1)

2007

2008

2009

(2)

(3)

(4)

Pertanian

420 ( 21,12%)

845 ( 63,44%)

0 ( 00,00%)

Industri

789 ( 39,49%)

0 ( 00,00%)

524 ( 22,62%)

Perdagangan

789 ( 39,49%)

487 ( 36,56%)

1.793 ( 77,38%)

1.998 (100,00%)

1.332 (100,00%)

2.317 (100,00%)

Total


Pekerja anak terpaksa bekerja karena keadaan mereka yang tidak memungkinkan untuk sekolah, jika dirinci pendidikan pekerja anak sebagian besar mereka berpendidikan atau lulus sekolah dasar. Tahun 2007 pekerja anak yang lulus sekolah dasar sebesar 81,53%, tahun 2008 semua pekerja anak lulusan sekolah dasar dan tahun 2009 turun tinggal sebesar 45,27%.

Tabel 2.23

Pekerja Anak di Kabupaten Klaten Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2007 – 2009 (jumlah anak dan persen)

Pendidikan Tertinggi

Tahun 2007

2008

2009

(1)

(2)

(3)

(4)

Tidak Tamat SD

0

Tamat SD

( 0%

)

0

( 0% )

525 (22,66%)

1.629 ( 81,53%)

1.332 (100%)

1.049 (45,27%)

Tamat SMP

369 ( 18,47%)

0

743

Total

1.998 (100%)

1.332 (100%)

( 0% )

(32,07%)

2.317 (100%)


14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Usaha pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Klaten meliputi koperasi dan KUD. Hal ini mengingat posisi dan manfaat dari


II.35

koperasi maupun KUD yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat dijadikan sebagai wahana

paguyuban maupun kelompok usaha

masyarakat. Data mengenai pengembangan usaha nasional di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel 2.24

Pengembangan Usaha Nasional Kabupaten Klaten Tahun 2007 – 2010

Jumlah (Buah) Pengembangan Usaha Nasional 2007 2008 2009 1 Koperasi 500 563 602 2 KUD 34 34 34 3 Jumlah Pengusaha Jumlah ( Orang ) a). Pengusaha Kecil 53.474 40.855 53.630 b). Pengusaha Menengah 714 1.610 2.015 /Besar 4 Jumlah Tenaga Kerja Jumlah ( Orang ) a). Usaha Kecil 156.395 136.435 136.435 b). Usaha Menengah 19.778 12.543 12.543 /Besar Sumber : Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten 2010 No

2010 595 34 53.630 2.015 136.435 12.543

Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, tahun 2007 berjumlah 500

hingga tahun 2010

sebanyak 595 unit koperasi aktif dan KUD berjumlah tetap sebesar 34 unit. Sedangkan untuk jumlah pengusaha kecil tahun pertama mengalami penurunan, dari 53.474 orang pada tahun 2007 turun menjadi 40.855 ribu orang pada tahun 2008, tetapi kembali naik mulai tahun 2009 dengan mendekati angka semula sebesar 53.630. Penyerapan kerja yang terserap juga berfluktuasi. demikian juga pada usaha menengah dan besar dari 19.778 menjadi 12.543 pada tahun 2008 dan tahun 2009.


II.36

Gambar 2.10

Trend Jumlah Pengusaha Kecil dan Menengah/Besar Tahun 2007 – 2009

Trend jumlah pengusaha kecil dan menengah/besar tahun 2007-2010 60.000 53.474

53.630

53.630

40.855

40.000 20.000 714 2007

0

Pengusaha kecil

1.610 2008

2.015 2009

2.015 2010

Pengusaha menengah/besar

15. Penanaman Modal Gambaran investasi di Kabupaten Klaten hingga tahun 2010. Realisasi investasi di Kabupaten Klaten hingga tahun 2010 menunjukkan angka sebesar Rp 1.620,29 Milyar + US $ 20.646.258 dengan perincian investasi PMA sebesar Rp.1.197,219 Milyar + US $ 20.646.258 dan PMDN 423,02 Milyar . Adapun penanam modal, jenis usaha yang ditanamkan antara lain

dalam bentuk jenis usaha pertanian, air minum kemasan, mebel,

hiburan

dan pertokoan serta bubur dan makanan bayi.

Adapun

gambaran jenis imvestasi di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.25

Jenis Usaha Investasi di Kabupaten Klaten Tahun 2008 - 2010

Perusahaan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

P M A PT. Aquafarm Nusantara PT.Tirta Investama PT. Alis French Heritage PT. Kayu Indah Kreasiindo PT. Inkosindo PT. HJ Glove PT. Branita Sandini PT. Sygenta PT. Cooperative Bussiness


Jenis Usaha

Pembibitan ikan Air minum kemasan Mebel Mebel Mebel Sarung tangan golf Pembibitan Jagung Pembibitan jagung Rempah-rempah

II.37

International Indonesia 10. PT. Agri Spice Ind. 11. PT. Sari Hasada Jumlah P M D N 1. PT Sari Hasada 2. PT Kusuma Nanda Putra 3. KJUB Puspetasari 4. PT Cokro Supertirta 5. PT Intan Pariwara 6. PT Matahari Graha F Jumlah

Rempah-rempah Bubur $ Makanan Bayi

Bubur & makanan BaYI Tekstil Koperasi Serba Usaha Air Minum dan Kemasan Pencetakan Hiburan dan Pertokoan


16. Kebudayaan Kebudayaan adalah upaya manusia meningkatkan harkat dan jati diri di dalam kehidupan melalui perwujudan karsa, rasa dan cipta. Hal ini tercermin melalui arsitektur, busana, boga, bahasa, adat istiadat, seni dan sebagainya. Jika ditilik dari sejarah dan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, maka nilai-nilai luhur yang menjadi corak budaya masyarakat Kabupaten Klaten adalah religius spiritualis dan nasionalisme. Nilai arsitektur yang tercermin pada peninggalan sejarah dapat terlihat pada candi Bubrah, candi Sewu, candi Plaosan dan candi Merak. Serta yang menjadi tradisi nilai sosial budaya, dapat terlihat pada upacara Yoqawiyu, Syawalan Jimbung, Ziarah makam Sunan Pandanaran. Seni yang

berkembang

diantaranya

seni

pakeliran

yang

menjadi

roh

pembentukan nilai luhur.

17. Kepemudaan dan Olahraga Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang SDM, sehingga

memerlukan

langkah-langkah

pendukung

dalam

pengembangannya. Tercatat pada tahun 2009 jumlah pemuda usia15-19 tahun sebanyak 134.343 orang dan usia 20-24 tahun sebanyak 108.222 orang. Upaya pengembangan minat dan bakat pemuda, salah satunya dengan menumbuhkembangkan budaya olahraga. Keterbatasan fasilitas akan sangat berpengaruh pada kualitas pencapaian prestasi atlit. Kondisi ini

menyebabkan

atlit

mencari

tempat


lain

yang

lebih

mampu

II.38

mengembangakan bakatnya, ditambah dengan kurangnya jaminan hari depan bagi atlit berprestasi. Pada

aspek

yang

berbeda,

kurangnya

ketrampilan

dan

pengetahuan pemuda berdampak pada tingkat partisipasi angkatan kerja. Belum serasinya kebijakan kepemudaan di tingkat nasional dengan daerah, tingginya tingkat pengangguran terbuka dan maraknya masalahmasalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, premanisme, narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA). Lembaga kepemudaan dan olah raga yang berkembang di Kabupaten Klaten antara lain: (a) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI); (b) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda; (c) Lembaga Sosial Pemuda, Lembaga kepemudaan yang umumnya berbentuk Yayasan; (d) Organisasi Pemuda Partai Politik; (e) Organisasi Kemahasiswaan; (f) Praja Muda Karana (Pramuka); (g) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA; (h) Karang Taruna; (i) Organisasi Pemuda Kedaerahan; (j) Lembaga Pemuda Profesi; (k) Perkumpulan Pemuda di bidang Seni; (l) Klub Ilmuwan Muda; dan (m) Lembaga Pemuda Pencinta Alam (n) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). 18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintah berkewajiban untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayahnya. Pemenuhan rasa aman akan berdampak positif pada proses pembangunan di berbagai sektor.

Rasa aman yang

dibutuhkan masyarakat adalah rasa aman dari segala bentuk kerawanan dan masalah sosial berupa berbagai penyakit sosial serta rasa aman dari adanya bencana alam. Kerjasama harmonis dari Satpol PP, Kesbangpol dan Linmas, Kepolisian

dan

SKPD

terkait

senantiasa

digalang

dalam

rangka

meminimalisir terjadinya berbagai penyakit masyarakat. Sekitar 50 personil Linmas dan 59 personil Satpol PP diberdayakan untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Klaten. Upaya menciptakan iklim yang kondusif di wilayah Kabupaten Klaten dilakukan dengan penegakan hukum dan penertiban melalui pelaksanaan operasi yustisi, juga dilakukan upaya pendekatan secara


II.39

persuasif melalui pembinaan dan pemberdayaan secara konstruktif dengan melibatkan berbagai unsur elemen masyarakat. Ancaman terorisme, konflik yang bersifat SARA, dan bahaya laten lain dengan daya destruktif yang luas. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan berbagai macam forum komunikasi antara lain Forum Komunikasi Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Komunikasi Umat

Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia

(FPBI). 19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Reformasi politik membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan berpolitik di Kabupaten Klaten. Terbitnya berbagai macam peraturan perundangan sebagai aturan main dalam percaturan politik

telah

disikapi

oleh

masyarakat

Kabupaten

Klaten

melalui

pembentukan partai politik. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Klaten periode 2009-2014 sebanyak 50 orang. Sebanyak 15 orang dari Fraksi PDIP, 10 orang dari Fraksi Golkar, 6 orang dari Fraksi PAN, 5 orang dari Fraksi Keadilan Sejahtera,

6 orang dari Fraksi Demokrat, 4 orang dari Fraksi Hanuba

(Hanura dan PKB), dan serta 4 orang berasal dari FBPB (PPP, PMB dan Gerindra). Dari sejumlah 50 orang anggota DPRD, terbagi ke dalam 4 komisi, yaitu: (i) Komisi I sebanyak 10 orang, (ii) Komisi II sebanyak 10 orang, (iii) Komisi III sebanyak 12 orang, dan (iv) Komisi IV sebanyak 14 orang. Selama kurun waktu 2009, DPRD periode 2009-2014 telah menghasilkan beberapa produk hukum. Gambaran selengkapnya lihat tabel berikut. Tabel 2. 26

Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD 2007-2009 Jenis Keputusan

2007

2008

2009

(1)

(2)

(3)

(4)

Peraturan Daerah Keputusan DPRD

17 30

34 28

9 -

Keputusan Pimpinan DPRD Keputusan Panitia Anggaran

36 17

35 13

-

Keputusan Panitia Musyawarah

13

15

-

Sumber : Klaten Dalam Angka Tahun 2009


II.40

Pada tataran kehidupan akar rumput, kehidupan politik di Kabupaten Klaten sangat kondusif dengan indikasi minimnya sengketa politik dan tidak adanya kerusuhan yang berhulu dari masalah politik. Adanya kelompok masyarakat yang enggan untuk menggunakan suaranya karena alasan tertentu (golput) masih merupakan fenomena yang perlu untuk diwaspadai dan disikapi. Di lain pihak gambaran persentase jumlah PNS dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.10

Jumlah PNS di Kabupaten Klaten 2010

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Juml. PNS 2009/2010

Gol IV

Gol III

Gol II

Gol I

6.957

6.344

2.631

580

Sumber : Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten. 2010

Jumlah pejabat struktural sampai dengan 2010 sebanyak 790 dan pejabat fungsional sebanyak 11.343 orang, dan sesuai eselonisasi terdiri dari pejabat struktural eselon V sebanyak 77 orang, eselon IV sebanyak 558 orang, eselon III sebanyak 133 orang dan eselon II sebanyak 22 orang. sampai dengan bulan Juni 2010 jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 16.885 orang. Jumlah PNS tersebut terdiri Golongan I sebanyak 587 orang, Golongan II sebanyak

2.686 orang,

Golongan III sebanyak 6.509 orang dan Golongan IV sebanyak 7.103 orang. Bila dilihat dari jumlah pejabat eselon yang ada, percepatan pengisian jabatan struktural di Kabupaten Klaten dalam rentang waktu 2008-2010.

Pada tahun 2008

jumlah pejabat eselon II sebanyak 16


II.41

orang, eselon III 104 orang dan eselon IV sebanyak 457 orang. Pada Tahun 2010 jumlah eselon II menjadi 22 orang, eselon III sebanyak 133 orang, eselon IV sebanyak 558 orang dan eselon V 77 orang. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.27

Jumlah Pejabat Eselon di Kabupaten Klaten 2008-210

Jabatan

2008

2009

2010

(2)

(3)

(4)

Eselon II

16

23

22

Eselon III

104

140

133

Eselon IV

457

576

558

Eselon V

-

75

77

(1)


Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah mengamanatkan bahwa pembentukan perangkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia harus dengan pertimbangan rasional, efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan

dan

kemampuan

daerah

masing-masing.

Pemerintah

Kabupaten Klaten pada tahun berikutnya telah mengesahkan dan sekaligus

mengimplementasikan

Peraturan

Daerah

yang

mengatur

Organisasi Perangkat Daerah. Melalui peraturan yang ditetapkan, terjadi pembengkakan jumlah jabatan struktural, yang berakibat juga pada struktur organisasinya. Jumlah Dinas bertambah dari 7 menjadi 10, kemudian Kantor berkurang dari 13 (2007) menjadi 5 (2009), jumlah Badan dari 4 (2007) menjadi 6 (2009) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas bertambah dari 75 (2007) menjadi sebanyak 87 (2009). 20. Ketahanan Pangan Ketersediaan pangan di Kabupaten Klaten terutama pangan pokok mengalami surplus terutama produksi padi dan jagung. Untuk produksi padi sawah surplus 72.811 ton dari kebutuhan 121.094 ton tahun 2009. demikian halnya dengan produksi jagung yang surplus 44.240 ton dari kebutuhan 21.528 ton. Sementara untuk produksi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar mengalami minus produksi. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:


II.42

Tabel 2.28 No

Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2009 Komoditas

1 2 3 4 5 6 7

Produksi (Ton)

Ketersediaan (Ton)

Kebutuhan (Ton)

306.812 82.209 5250 0 0 40.544 1350

193.905 65.767 4.778 0 0 34.462 1.188

121.094 21.528 13.821 4381 1434 73.410 8345

Padi sawah Jagung Kedelai Kacang tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar

Surplus/ Minus (Ton) 72811 44240 -9044 -4381 -1434 -38948 -7157

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten 2010

Untuk produksi susu sapi perah rakyat pada tahun 2008 sebanyak 3.612.540 liter dan pada tahun 2009 jumlah produksinya mencapai sebanyak 4.025.034 liter ( atau naik 89,75 %), dan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.29 No

Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2006 – 2009 Produksi

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

1

Daging (kg)

17.034.001

17.563.116

14.043.156

5.098.065

2

Susu (liter)

2.698.270

3.006.677

3.612.540

7.238.917

3

Telur (butir)

9.864.027

11.253.544

12.307.142

12.028.160

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Klaten 2010 Dari tabel tersebut di atas terlihat, bahwa produksi daging mulai tahun 2007 mengalami penurunan secara signifikan. Pada tahun 2007 produksinya sebanyak 17.563.116 kg, pada tahun 2008 produksinya sebanyak 14.043.156 kg, dan pada tahun 2009 produksinya hanya 5.098.065 kg.

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Secara administratif

Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26

kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa terbesar adalah Kecamatan Cawas dengan 20 desa, 4 (empat) kecamatan memiliki 19 desa yaitu : Kecamatan Wedi, Karangdowo, Juwiring dan Karanganom. Sementara kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Klaten Tengah dengan 3 desa. Jumlah Dukuh di seluruh Kabupaten Klaten sebanyak 3.703 dukuh. 22. Statistik Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang


II.43

andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga

dibutuhkan

oleh

kalangan

swasta

dan

masyarakat

untuk

pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya. Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediannya. Kualitas data diukur melalui

6 (enam) dimensi, yaitu : akurat,

relevan, tepat waktu (timeliness), mudah diakses (accessibility), koheren (coherence) yang berarti konsisten antar sektor dan antar periode dan spasial, serta mudah diinterpretasi (interpretability). Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan 3 (tiga) langkah: (i) Peningkatan kualitas data; (ii) Peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi; dan (iii) Peningkatan kapasitas SDM. Data statistik yang

dapat dipertanggungjawabkan merupakan

bagian esensial dalam proses perumusan suatu kebijakan. Keberhasilan upaya peningkatan kualitas data statistik ini tidak terlepas dari dukungan dan peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK),

memerlukan

dukungan serta peranan dari Sumber Daya Manusia (SDM). Capaian kinerja yang telah dapat dihasilkan dalam bidang penelitian, pengembangan dan statistik selama ini antara lain berupa Studi Persampahan, Studi Lereng Merapi, serta pembinaan terhadap kegiatan penelitian di daerah melalui: Penjaringan Krenova, Sosialisasi Budaya Iptek dan Forum Komunikasi. Sedangkan di bidang statistik produk rutin tahunan yang telah dihasilkan antara lain Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Klaten Dalam Angka (KDA), Profil Kabupaten Klaten dan lain sebagainya. 23. Kearsipan Arsip merupakan sumber data yang penting dan sangat dibutuhkan, juga merupakan salah satu aset pemerintah. Arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur berencana karena mempunyai suatu kegunaan yang setiap kali digunakan dapat dengan cepat ditemukan


II.44

kembali. Dengan demikian diperlukan penataan arsip yang sesuai dengan sistem penyimpanan arsip nasional. Arsip mudah ditemukan kembali, apabila sistem penyimpanannya dan perawatannnya sesuai prosedur standar nasional. Oleh karena itu mekanisme pendokumentasiannya agar benar-benar dilakukan sesuai dengan tata kelola kearsipan yang telah digariskan secara cermat, tertib, teratur dan berkesinambungan. Pembinaan kearsipan rutin dilakukan setiap tahun dengan cara bergantian antara SKPD dan sekolah, dikarenakan anggaran yang terbatas. Kendala yang dihadapi adalah petugas pengelola yang telah mengikuti pembinaan/pelatihan kearsipan, dimutasikan ke dinas/kantor lain, sehingga dari SKPD yang bersangkutan tidak ada lagi tenaga pengelola kearsipan. Hal ini berakibat pada penataan kearsipannya menjadi tidak terkelola dengan baik. Sarana dan prasarana kearsipan SKPD belum memenuhi syarat, masih menggunakan peralatan seadanya, misalnya menggunakan kardus untuk menyimpan berkas surat-surat. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran untuk pengelolaan kearsipan. Pelayanan arsip untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan dapat berkembang kearah arsip digital, sehingga akan lebih memudahkan dalam pencarian arsip. 24. Komunikasi dan informatika Bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Klaten telah memiliki website yaitu www.klaten.go.id, sementara untuk warung internet (warnet) sudah menyebar di 26 kecamatan dan telah menjadi konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi. Penyiaran radio lokal terdapat 7 stasiun penyiaran dan terdapat 7 buah surat kabar lokal.

25. Perpustakaan Perpustakaan memiliki peranan yang strategis sebagai pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Perpustakaan umum di Kabupaten Klaten pada Tahun 2009 sebanyak 1 unit. Jumlah perpustakaan desa sebanyak 29 unit dan perpustakaan kelurahan sebanyak 3 unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 5 unit yang melayani 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, secara bergilir sesuai jadwal yang ditetapkan. Terdapat juga layanan perpustakaan keliling dengan 5 unit sepeda motor untuk


II.45

merolling buku pada daerah yang tidak terjangkau bus keliling. Hal ini menunjukkan bahwa layanan perpustakaan di Kabupaten Klaten sudah menjangkau dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat, dan ini akan lebih dapat menjangkau masyarakat yang belum mempunyai kesempatan untuk berkunjung ke Perpustakaan Umum Daerah. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik untuk pelayanan perpustakaan umum daerah (6 hari dalam seminggu) maupun untuk pelayanan perpustakaan keliling (3 hari dalam seminggu) belum bisa maksimal,

pelayanan

dibidang

kearsipan

juga

belum

maksimal

dikarenakan untuk Seksi Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi hanya dilaksanakan oleh 9 orang dan dibantu tenaga non-PNS saat melakukan kegiatan. Jumlah bahan pustaka yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sebanyak 24.751 pada tahun 2008, sebanyak 32.702 pada tahun 2009 dan data sampai dengan bulan Desember 2010 menunjukkan peningkatan menjadi 34.557, hal ini berdampak signifikan dengan daya tarik pengunjung perpustakaan yang juga meningkat dari tahun 2008 sebanyak 13.705 pengunjung menjadi 14.436 pengunjung pada tahun 2009, dan meningkat menjadi 15.671 pengunjung pada tahun 2010. 2.3.2

Fokus Pelayanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap

indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah (ada 8 urusan pilihan),

yaitu bidang urusan: (i) Pertanian, (ii)

Kehutanan, (iii) Energi dan Sumber Daya Mineral, (iv) Pariwisata, (v) Kelautan dan

Perikanan,

(vi)

Perdagangan,

(vii)

Perindustrian,

dan

(viii)

Ketransmigrasian. Gambaran dari masing-masing penjelasan urusan pilihan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pertanian Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 65.556 Ha (655,56 Km2) berdasarkan pemakaian di lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 33,412 Ha (51%) dan untuk lahan bukan sawah sebesar 6,384 Ha (10%). Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 25,760 Ha (39%). Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten,

menunjukkan

bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 19,193 Ha, sistem


II.46

pengairan setengah teknis seluas 10,099 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 2,657 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1,463 Ha. Sektor Pertanian dalam PDRB di Kabupaten Klaten, mencakup subsub sektor

Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan

Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan. Selama kurun waktu tahun 20052009, basis ekonomi untuk Sektor Pertanian berdasar sebaran di tingkat kecamatan yang menempati 5 (lima) besar, berturut-turut adalah: (1) Kecamatan

Tulung;

(2)

Kecamatan

Wonosari;

(3)

Kecamatan

Manisrenggo; (4) Kecamatan Cawas; dan (5) Kecamatan Juwiring. Kondisi ini

akan berubah jika sub-sub sektor pembentuk Sektor Pertanian

diuraikan satu per satu, produksi perternakan,

produksi tanaman sebagai bahan makanan,

perikanan, dan juga produksi hasil perkebunan.

Besaran nilai tambah Sektor Pertanian berdasar kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.


II.47

Tabel 2. 30

Nilai Tambah Sektor Pertanian Berdasar Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2005 - 2009 (dalam jutaan rupiah) NILAI TAMBAH SEKTOR PERTANIAN

No

Kecamatan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


PDRB Pertanian

2005

2006

37.719,41 55.639,43 48.712,14 37.521,48 78.970,00 65.778,34 30.445,80 29.332,19 51.624,50 75.335,77 48.855,88 43.991,03 45.086,37 29.884,20 73.487,55 73.744,51 79.057,54 58.633,65 60.338,71 35.797,35 84.887,43 49.587,14 43.959,84 25.763,17 11.534,99 8.516,88 8.917.494,36

44.196,97 59.494,02 57.430,05 43.557,86 92.877,49 79.553,05 37.302,32 33.020,48 63.629,84 92.953,12 60.939,60 52.094,53 56.569,39 38.808,39 90.192,44 90.821,67 94.087,04 68.351,37 71.450,46 43.600,09 104.768,62 61.887,45 54.442,99 28.958,47 12.660,52 9.445,67 7.633.299,06

2007

2008

49.071,79 65.670,42 62.891,76 48.576,19 100.682,99 86.584,80 40.174,65 35.296,01 71.315,09 102.830,97 68.637,20 56.317,90 61.753,12 42.270,45 97.558,90 98.521,64 102.933,70 73.482,45 77.595,69 47.462,59 116.552,21 69.639,62 59.879,57 31.123,32 13.565,19 10.190,95

54.205,42 72.443,05 68.231,06 53.410,99 112.610,53 96.387,52 43.495,43 38.247,40 78.880,59 114.605,72 75.754,44 61.164,51 67.409,42 45.787,37 109.279,05 109.511,91 144.943,43 81.173,25 86.738,12 52.053,81 129,789,00 76.892,55 65.103,54 33.662,09 14.502,90 10.992,36

6.089.987,16

4.399.407,99

2009 30.492,63 41.228,47 37.552,93 30.232,59 62.166,77 53.049,05 23.818,76 20.856,67 44.445,41 67.396,17 44.273,93 33.552,80 37.200,12 25.237,72 60.012,92 60.391,52 63.942,04 44.398,78 49.564,36 28.803,71 72.429,78 45.419,95 36.890,45 18.428,97 7.904,57 5.969,90 2.532.553,53

Rerata 43.137,24 58.895,08 54.963,59 42.703,42 89.461,56 76.270,55 35.047,39 31.350,55 61.979,09 90.624,35 59.692,21 49.424,15 53.603,68 36.397,63 86.106,17 86.598,25 90.992,75 65.207,90 69.137,47 41.543,51 101.683,41 60.685,43 52.055,28 27.584,20 12.033,63 9.009,15 1.486.892,56

Sumber: PDRB Kabupaten Klaten 2009

2. Kehutanan Hutan

di Kabupaten Klaten

terdapat 2 (dua) jenis hutan yang

masuk dalam kawasan hutan negara yaitu Hutan Lindung seluas 810,6 Ha dan Hutan Produksi seluas 639,8 Ha. Hutan negara ini dikelola oleh Perum Perhutani, sedangkan hutan lainnya adalah Hutan Rakyat seluas 1.202 Ha. Hutan di Kabupaten Klaten di antaranya: -

Hutan Lindung, terletak di bagian barat dan secara administratif berada di wilayah Kecamatan Kemalang yang mencakup Desa Tegalmulyo dan Desa Sidoharjo, serta berada di

lereng Gunung

Merapi pada ketinggian 700 – 1.200 m dpl. -

Hutan Produksi, terletak di 3 (tiga) wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Bayat, Kecamatan Wedi, dan Kecamatan Kalikotes. Hutan


II.48

Ran king 18 13 14 19 4 7 22 23 10 3 12 17 15 21 6 5 2 9 8 20 1 11 16 24 25 26

produksi ini terletak pada perbukitan sekis – filit dan perbukitan kapur/batu gamping dengan ketinggian antara 300 – 500 m dpl. -

Hutan Rakyat, hutan rakyat ini merupakan program pemerintah melalui program penghijauan dan rehabilitasi lahan serta konservasi tanah. Hutan Rakyat ini tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang mempunyai lahan kering. Gambaran potensi kayu milik rakyat per kecamatan di Kabupaten

Klaten tahun 2009, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.32

Tabel

tersebut menunjukkan bahwa potensi hasil hutan rakyat, yang berupa kayu jati dan kayu mahoni, hampir ada di semua kecamatan,

dengan hasil

secara keseluruhan terus mengalami peningkatan selama tahun 20072009. Hasil produksi kayu jati yang berumur di atas 10 tahun, meningkat dari 93.662 batang pada tahun 2007 menjadi 138.618 batang pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, hasil kayu mahoni yang berumur lebih dari 5 tahun, juga mengalami peningkatan dari 88.307 batang, menjadi 107.814 batang. Kecamatan-kecamatan penghasil produksi kayu, baik kayu jati maupun mahoni dengan kategori yang besar berada di kecamatan, yaitu: (i) Kecamatan Bayat,

5 (lima)

(ii) Kecamatan Karangnongko,

(iii) Kecamatan Tulung, (iv) Kecamatan Jatinom, dan (v) Kecamatan Kemalang.

Tabel 2.31

Potensi Kayu Milik Rakyat Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009 (dalam satuan batang)

No.

Kecamatan

(1)

(2)

Jati (Umur > 10 Tahun)

Mahoni (Umur > 5 Tahun)

(3)

(4)

01.

Prambanan

-

-

02.

Gantiwarno

15.552

12.096

03.

Wedi

5.994

4.662

04.

Bayat

23.166

18.018

05.

Cawas

-

-

06.

Trucuk

-

-

07.

Kalikotes

-

-

08.

Kebonarum

-

-

09.

Jogonalan

1.350

1.050

10.

Manisrenggo

10.260

7.980

11.

Karangnongko

17.010

13.230

12.

Ngawen

-

-

13.

Ceper

-

-

14.

Pedan

-

-


II.49

15.

Karangdowo

16.

Juwiring

-

-

17.

Wonosari

54

42

18.

Delanggu

-

-

19.

Polanharjo

-

-

20.

Karanganom

-

-

21.

Tulung

18.090

14.070

22.

Jatinom

19.413

15.099

23.

Kemalang

27.720

21.567

24.

Klaten Selatan

-

-

25. 26.

Klaten Tengah Klaten Utara

-

-

2009

138.618

107.814

2008

95.839

90.326

2007

93.662

88.307

Jumlah

-

-

Sumber: Klaten Dalam Angka Tahun 2009.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan

pengamatan

terhadap

bahan

galian

dan

pertambangan (sumber daya mineral) yang ada di Kabupaten Klaten, bahan galian tersebut pada umumnya termasuk dalam mineral bukan logam (galian golongan C), sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.32 Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten Lokasi

Potensi

No

Jenis Mineral

Keterangan

1.

Andesit

Desa Ringin Puiti, Desa

Karangdowo

Tumpukan, Kecamatan

belum banyak dimanfaatkan dan dapat

Karangdowo

digunakan sebagai kontruksi ringan

(m3) 1.424.933

Jumlah deposit layak ditambang,

bangunan 2.

Batu Gamping

Desa Tegalrejo,

Kalkarenit

Kecamatan Bayat

100.000

Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai kontruksi ringan

3.

Batu Gamping

Desa Jimbung,

Keras

Kecamatan Kalikotes

280.803

Masih dapat ditambang, namun jika terlalu dalam mengakibatkan kecelakaan penambangan

Desa Wiro, Desa

277.060

Gununggajah, Kecamatan Bayat 4.

5.

Batu gamping

Desa Gununggajah,

Nummulites

Kecamatan Bayat

Batu pasir

Desa Kerten, Kecamatan

Tufaan

Gantiwarno

1.000

Jumlah deposit tidak layak ditambang

1.000

Jumlah deposit tidak layak ditambang


II.50

6.

Gabro dan

Desa Jerukan, Desa

Diorite

Gampingan, Kecamatan

60.000

Jumlah deposit layak ditambang dapat digunbakan kontruksi dan bahan uruk

Bayat 7.

Lempung

Desa Mlese, Desa

Aluvial

Jabung, Kecamatan

dapat digunakan sebagai bahan baku

Gantiwarno

batu merah

Desa Semenden,

6.000

Jumlah deposit layak ditambang dan

6.300

Kecamatan Karangnongko Desa Rejoso, Desa

309.000

Pakahan, Desa Kwaran, Desa Bakung, Kecamatan Jogonalan, Desa Basin, Desa

1.895.100

Gondang Kecamatan Kebonarum Desa Sumberejo, Desa

103.500

Jetis, Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan 8.

9.

Lempung

Desa Beluk, Desa Desa

Residual

Gunung Gajah,

dapat digunakan sebagai bahan baku

Kecamatan Bayat

keramik, gerabah, genteng dan bata

Marmer

85.950

Desa Bawak, Kecamatan

75

Jumlah deposit layak ditambang dan

Jumlah deposit tidak layak ditambang,

Cawas 10.

11.

Pasir Vulkanik

Desa Balerante, Desa

3.133.849

& Andesit

Sidorejo, Desa Taluh,

kualitas pasir vulkanik sangat baik

Vulkaniki

Desa Panggang

untuk bahan bangunan

Zeolit

Desa Nengahan,

100

Jumlah deposit layak ditambang,

Deposit tidak layak ditambang

Kecamatan Bayat


4. Pariwisata Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat dari produk wisata dan pasar wisata. Aspek produk wisata terdiri dari obyek dan daya tarik wisata, fasilitas pelayanan wisata serta aksesbilitas. Sedangkan pasar wisata adalah wisatawan lokal, regional maupun manca negara. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten, dapat diakses dalam situs http://pariwisataklaten.com/. antara lain mencakup:


II.51

a. Jenis Kekayaan Wisata Alam Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan,

nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di

Kabupaten Klaten sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 2.33 Nama dan Jenisi Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Hingga Semester I Tahun 2009

No.

Nama Obyek Wisata

(1)

Jenis Obyek Wisata

Lokasi

(3)

(4)

(2)

01. 02.

Perayaan Padusan Perayaan Maleman

Event Tradisional Event Tradisional

03. 04. 05. 06. 07. 08.

Perayaan Syawalan Perayaan Yaqowiyu Deles Indah Sumber Air Ingas Makam Pandanaran Jombor Permai Makam RNB Ronggowarsito Makam Perwita Pemandian Jolotundo Candi Plaosan Makam Ki Agen Gribig Sendang sinongko

Event Tradisional Event Tradisional Wisata Alam Wisata Alam Wisata Religius Wisata Alam

Kec. Tulung Kab.Klaten Kec. Klaten Utara Kec. Bayat dan Kec. Kalikotes Kec. Jatinom Kec. Kemalang Kec. Tulung Kab.Klaten Kec. Bayat Kec. Bayat

Wisata Religius Wisata Religius Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Religius Wisata Alam

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

09. 10. 11. 12. 13. 14.

Sumber:

Trucuk Wonosari Karanganom Prambanan Jatinom Ceper

Bappeda Kabupaten Klaten (2010).

Permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah masih perlunya peningkatan pengembangan pemasaran

pariwisata,

pengembangan

destinasi

pariwisata

serta

peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan.

b. Jenis Kekayaan Wisata Budaya Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain : Candi Sewu, Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Asu (Sona), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Masjid jimbung, Masjid golo, Masjid jawi, Makam Syech Domba, Situs Wonoboyo, Makam Ki Ageng Gribig, Makam Ronggowarsito, Situs Kaliworo.


II.52

c. Tempat Bersejarah Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Gondang Baru Klaten, dan Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno. Seperti yang dapat dilihat dari tabel di bawah, Kabupaten Klaten memiliki sejumlah obyek wisata yang sangat beragam dan juga potensi wisata yang tinggi untuk dikembangkan. Minimal terdapat 5 (lima) jenis objek wisata yang selama ini sudah ada dan berkembang, yaitu: (i) Kolam Renang / Pemancingan, (ii) Candi Purbakala, (iii) Makam, (iv) Pemandangan Alam, dan (v) Museum. Objek wisata, jumlah pengunjung dan pendapatannya yang ada di Kabupaten Klaten tahun 2008. d. Sarana Perhotelan/Penginapan Perhotelan/penginapan di Kabupaten Klaten masih dikategorikan ke dalam Hotel Melati I, Melati II dan Melati III belum ada yang berkategori bintang. Sebanyak 42 hotel dan masing-masing hotel dikategorikan sebagai berikut : Hotel Melati I : 1. Hotel Perdana Raya 2. Hotel Puri Jonggrangan 3. Hotel Arjuna 4. Hotel Klaten Indah 2 5. Hotel Merak Indah 6. Hotel Merak 1 7. Hotel Agung 8. Hotel Asri 9. Hotel Kenanga 1 10. Hotel Kenanga 2 11. Hotel Mawar 1 12. Hotel Mawar 2 13. Hotel Mawar 3 14. Hotel Merdeka 3 15. Hotel Pratiwi 16. Hotel Prima Hotel Melati II : 1. Hotel Prambanan Indah 2. Hotel Hotel Alami 3. Hotel Kendedes 4. Hotel Graha Srikandi

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Hotel Semar Hotel Restu Ibu 1 Hotel Sari Hotel Shinta Hotel Sri Rejeki Hotel Srikandi 1 Hotel Ramayana Hotel Pramesti Dewi Shinta Hotel Wisnu Hotel Popy Hotel Victoria Hotel Surya Andesa Hotel Ayu Hotel Jaya Kusuma Hotel Srikandi 2 Hotel Restu Ibu 2

5. 5. 6.

Hotel Alamanda Hotel Botan Hotel Bima

Hotel Melati III: 1. Hotel Galuh 2. Hotel Candi View


II.53

Jumlah tamu yang menginap pada tahun 2007 sebanyak 94.445 orang, sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 91.268 orang (turun 0,97%). Jumlah rata-rata lama tamu menginap pada tahun 2007 selama 1,00 hari dan pada tahun 2008 selama 0,96 hari (turun 0,04%).

5. Kelautan dan Perikanan Melimpahnya air dan sistem pengairan sawah sepanjang tahun, mendorong petani dan masyarakat setempat memanfaatkan potensi air untuk

berbudidaya ikan di sawah dan kolam. Hasil budidaya perikanan

di Kabupaten Klaten mencakup : (i) kolam, (ii) sawah, (iii) keramba, (iv) waduk, (v) sungai, dan (vi) genangan air. Luas lahan yang digunakan untuk budidaya perikanan sungai seluas 181,36 Ha. Gambaran luas areal produksi perikanan di Kabupaten Klaten berdasar kecamatan selama tahun 2007-2009 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.34

Luas Lahan untuk Kegiatan Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009 (Hektar atau Ha)

No. Kecamatan (1) 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

(2)

Kolam

Sawah

Keramba

Waduk

Sungai

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Genangan Air (8)

Jumlah (9)

Prambanan Gantiwarno Wedi Bayat Cawas Trucuk Kalikotes Kebonarum Jogonalan Manisrenggo Karangnongko Ngawen Ceper Pedan Karangdowo Juwiring Wonosari Delanggu Polanharjo Karanganom Tulung Jatinom Kemalang Klaten Selatan KlatenTengah Klaten Utara

1.73 0.35 0.20 0.16 0.81 0.21 0.53 0.83 0.77 0.34 0.82 0.45 2.55 0.36 0.89 3.01 0.68 1.09 23.62 2.17 0.39 0.44 0.30 0.75 0.87 0.33

1.00 -

27.14 0.003 0.71 0.004 0.009 -

180.00 -

5.00 3.50 3.03 8.50 13.00 18.00 2.50 10.80 5.89 0.70 1.49 1.95 8.55 8.00 13.50 16.40 13.80 12.00 3.45 8.80 3.80 5.00 3.70 5.50 4.50

0.35 0.05 13.74 8.08 0.04 1.59 1.75 0.15 0.50 0.05 0.50 0.10 0.05 7.00 5.00 0.84 0.30 1.58 0.73 0.50 0.20

7.08 3.90 16.97 223.88 13.85 19.80 5.78 11.63 6.81 1.54 2.36 2.90 11.20 8.41 21.39 19.41 20.19 13.09 27.91 11.28 5.77 6.17 0.80 4.45 6.37 5.03

2009

44.63

1.00

27.87

180.00

181.36

43.10

477.98

180.00 180.00

181.36 181.36

42.75 42.75

477.81 465.91

S 2008 44.49 1.00 28.21 u 2007 28.19 5.40 28.21 m Sumber: Klaten Dalam Angka Tahun 2009


II.54

Hasil produksi

perikanan selama kurun waktu tahun 2007-2009

terbesar berasal dari

kolam, yaitu dari sekitar 16.488,85 kwintal pada

tahun 2007, meningkat menjadi sekitar 23.672,90 kwintal pada tahun 2008, dan meningkat lagi menjadi 32.290,00 pada tahun 2009. Kecamatan Polanharjo dan Kecamatan Karanganom merupakan penghasil ikan kolam terbesar. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.35

No.

Kecamatan

(1) 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Hasil Produksi Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009 (Kwintal) Kolam

(2)

(3)

Prambanan Gantiwarno Wedi Bayat Cawas Trucuk Kalikotes Kebonarum Jogonalan Manisrenggo Karangnongko Ngawen Ceper Pedan Karangdowo Juwiring Wonosari Delanggu Polanharjo Karanganom Tulung Jatinom Kemalang Klaten Selatan KlatenTengah Klaten Utara

808.00 849.00 310.00 355.00 275.30 290.50 530.00 540.00 550.00 467.00 712.00 605.00 330.00 457.00 393.00 658.00 435.00 456.50 19.286.20 2.180.00 566.50 556.00 70.00 160.00 130.00 320.00

Jumlah

32.290.00 23.672.90 16.488.85

2009 2008 2007

Sawah Keramba

Genangan Air (8)

Waduk

Sungai

(6)

(7)

301.38 -

68.31 14.00 26.85 71.26 1.65 39.55 2.72 128.25 23.80 2.32 232.07 165.85 27.49 18.11 5.45 175.60 107.66 18.20 39.06 54.88 484.0

2.10 20.28 22.15 17.30 38.54 15.65 114.80 153.56 7.93 20.89 12.23 91.59 -

878.41 863.00 336.85 8. 231.72 276.95 352.20 534.72 668.25 591.10 469.32 712.00 837.07 534.39 511.49 426.76 663.45 2 109.40 456.50 19 710.62 2. 248.13 626.45 556.00 82.23 306.47 130.00 804.00

2.00 9.100.00 301.38 2.00 4.373.07 2.074.31 28.00 3.516.00 2.042.74

1.707.08 1.896.81 1.659.00

517.02 406.81 294.00

43.917.48 32.425.90 24.028.59

(4)

(5)

- 7.483.80 2.00 27.00 - 1.384.00 163.20 42.00 -

Jumlah (9)

Sumber : Klaten Dalam Angka Tahun 2009

Adapun jenis-jenis peredaran ikan konsumsi segar di Kabupaten Klaten yang produktif sebagai berikut : Tabel 2.36

01 02 03

Peredaran ikan konsumsi segar di Kabupaten Klaten tahun 2009 Jenis Ikan

Produksi (Kg)

Harga rata-rata (Kg)

Nilai Produksi (Rp).

[1]

[2]

[3]

(4)

Tawes Nila Gurameh


10.022 3.177.299 42.700

11.000 14.500 22.000

110.242.000 46.070.835.500 939.400.000

II.55

04 05 06 07 08

Lele Belut Wader Katak Ijo Udang Kali

967.274 44.848 56.462 13.773 28.191

12.000 20.500 10.000 15.000 13.000

11.607.288.000 919.384.000 564.620.000 206.595.000 366.483.000

60.784.847.500

Jumlah/Total

Sumber : Klaten Dalam Angka 2009 6. Perdagangan Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dan diharapkan dapat berfungsi dan mempunyai peranan sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat,

mengurangi

pengangguran

dan

menurunkan

angka

kemiskinan. Roda perekonomian melalui perdagangan di Kabupaten Klaten salah satunya digerakkan dari sektor pasar, dan selama 3 (tiga) tahun terakhir jumlah pasar tidak ada perubahan. Secara lebih lengkap perkembangan pasar menurut jenisnya terlihat pada tabel berikut. Tabel 2.37

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Pasar Menurut Jenisnya Di Kabupaten Klaten Tahun 2007 – 2009 Kecamatan

2007

2008

2009

[1]

[2]

[3]

[4]

1 5 1 55 12 1 7 0 12

1 5 1 55 12 1 7 0 12

1 5 1 55 12 1 7 0 12

93

94

94

Departemen Store Pasar Swalayan Pusat Perbelanjaan Pasar Umum Pasar Hewan Pasar Buah Pasar Sepeda Pasar Ikan Lain-lain/ Pasar Burung

Jumlah/Total

Sumber : Klaten Dalam Angka 2009 Disamping itu perkembangan penanaman modal PMA/PMDN Kabupaten Klaten Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :


II.56

Tabel 2.38

Realisasi Penanaman Modal PMA/PMDN Kabupaten Klaten Tahun 2009 Bidang Usaha

Jml Usaha

Nilai Investasi (dlm Milyard)

Jumlah Tenagakerja

[1]

[2]

[3]

[4]

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Perikanan Mesin dan Logam Air minum dalam kemasan Furniture Sarung tangan Olah Raga Pertanian/agro Tekstil Bubur bayi dan susu Jasa rekreasi/entertainer

1 1 2 11 4 3 1 1 2

31.334 9.519 15.150 132.830 9.940 107.480 7.500 250.636 124.650

79 62 1.500 891 1.148 131 911 794 1.647

10 11 12 13 14

Jasa perdagangan Perdagangan logistic Pendidikan/ketrampilan Penyamakan kulit Industri rokok

5 1 1 1 1

55.938 3.150 1.500 2.250 4.150

674 100 25 200 100

35

756.027

8.262

Jumlah/Total

Sumber : Klaten Dalam Angka 2009 Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa jenis komoditas usaha yang memiliki prospek ke depan adalah bidang usaha air minum kemasan, furniture, pertanian agro, bubur bayi dan susu serta jasa perdagangan baik dilihat dari nilai produksi maupun serapan tenaga kerja.

7. Perindustrian Sektor industri merupakan penopang perekonomian suatu daerah yang mampu menyerap tenaga kerja. Sektor industri perlu didorong agar berkembang kerja,

pesat baik dari sisi produksi maupun daya serap tenaga

sehingga berdampak positif (multiplier effect) tinggi terhadap

pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam

komponen PDRB

Kabupaten

Klaten,

sektor

industri

manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten, yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 20,52%

pada tahun 2008 dan

menurun pada tahun 2009 menjadi sebesar 20,05%.


II.57

Basis ekonomi untuk sektor industri manufaktur berdasarkan sebaran di tingkat kecamatan yang menempati 5 (lima) besar adalah: (1) Kecamatan Ceper; (2) Kecamatan Trucuk; (3) Kecamatan Wedi; (4) Kecamatan Prambanan; dan

(5) Kecamatan Jogonalan. Gambaran

besaran nilai tambah sektor industri manufaktur berdasar kecamatan di Kabupaten Klaten selama tahun 2005 – 2009 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.39

Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2005 - 2009 (dalam jutaan rupiah) NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

No

Kecamatan

2005

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Prambanan Gantiwarno Wedi Bayat Cawas Trucuk Kalikotes Kebonarum Jogonalan Manisrenggo Karangnongko Ngawen Ceper Pedan Karangdowo Juwiring Wonosari Delanggu Polanharjo Karanganom Tulung

91.827,87 23.458,96 95.678,50 41.341,47 25.635,33 163.923,40 44.034,49 26.702,09 88.818,43 53.693,64 12.185,61 54.553,83 232.733,l30 65.793,33 17.920,15 70.538,54 27.927,38 28.665,01 35.583,66 36.545,53 27.465,25

92.201,10 22.375,93 94.907,62 40.935,46 25.533,63 162.951,47 44.394,36 26.967.59 90.167,53 53.624,58 12.331,42 55.632,90 275.354,35 66.792,08 18.028,90 72.975,08 28.142,05 28.005,46 42.760,48 36.744,88 28.198.99

103.719,41 24.682,25 105.265,62 45.590,17 28.727,13 186.112,87 48.340,29 29.068,54 99.727,43 59.451,03 13.489,48 61.205,78 298.665,54 73.222,99 19.863,68 81.502,25 31.264,59 31.992,53 46.707,65 40.449,75 31.504,05

117.435,67 27.996,87 120.529,53 51.710,58 32.640,90 214.368,05 54.869,19 32.698,61 113.996,81 66.783,65 15.154,63 69,357,84 344,229.60 82.467,70 22.361,31 94.342,84 35.377,90 36.117,99 52.966,23 45.769,02 35.601,13

124.514,22 29.492,00 130.209,93 55.196,42 34.732,47 237,229,97 57.778,79 33.783,27 121.406,21 70.186,38 15.769,41 72.873,14 369.954,72 86.725,32 23.446,57 101.053,10 37.401,78 38.058,53 55.689,72 48.404,49 37.362,21

105.939,65 25.601,,20 109.318,24 46.954,82 29.453,89 192.917,15 49.883,42 29.944,07 102.823,28 60.747,86 13.786,11 62.724,70 304.187,50 75.000.28 20.324,12 84.082,26 32.022,74 32.767.90 46.741,55 41.582,73 32.026,33

4 22 3 14 21 2 13 28 5 12 26 10 1 8 24 6 19 17 15 16 18

22

Jatinom

20.239,50

20.507,78

22.709,07

25.662,60

26.874,71

23.198,73

23

23 24 25 26

Kemalang Klaten Selatan Klaten Tengah Klaten Utara

147.293,07 57.769,61 47.489,05 59.503,25

14.382,88 67.021,70 55.515,59 69.337,80

15.690,09 73.032,93 60.448,83 75.447,25

17.535,02 82.878,34 68.870,57 85.827,90

18.294,27 87.491,91 72.767,92 90.442,01

16.039,07 73.638,90 61.018,39 76.111,64

25 9 11 7

1.707.881.21

1.947.550.47

2.077.139.47

1.748.736.60

PDRB Indstr Pengolahan

1.464.320.25

Sumber :

2006

1.546.791.61

2007

2008

2009

Rerata


Perusahaan industri besar dan sedang menurut kecamatan di Kabupaten Klaten pada tahun 2008 meliputi industri: makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu dan furniture, kertas dan percetakan, serta logam dan besi. Industri besar dan sedang. Industri logam dan besi banyak terdapat di Kecamatan Ceper dan Wonosari. Industri kertas dan percetakan terdapat di Kecamatan Klaten Utara dan


II.58

Ran king

Klaten Tengah. Industri kayu dan furniture terdapat di Kecamatan Trucuk, Cawas, Juwiring dan Klaten Utara. Kawasan potensial sentra industri logam terdapat di Kecamatan Ceper, Polanharjo, Karanganom, dan Jatinom. Sentra industri tembakau terdapat Prambanan, Manisrenggo, Kebonarum, Wedi, Klaten Selatan, Ngawen, Gantiwarno, Trucuk, dan.Jogonalan. Sentra industri gerabah terdapat di Kecamatan Bayat. Sentra industri mebel terdapat di Kecamatan Klaten Utara, Trucuk, Cawas, Juwiring, dan Ceper. Adapun sentra industri konveksi terdapat di Kecamatan Jogonalan, Wedi, Klaten Selatan, dan Pedan,. Jenis penyebaran industri dan nilai produksi industri yang paling tinggi adalah industri konveksi/pakaian jadi dengan nilai mencapai Rp 361,8 miliar, diikuti oleh industri pengecoran logam dengan nilai industri mencapai Rp 327,2 miliar, dan untuk industri genteng/keramik nilai produksinya mencapai Rp 61,1 miliar, rata-rata industri pengolahan lainnya mencapai di bawah Rp 17,0 miliar. Selengkapnya penyebaran perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Klaten berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.40

Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009 (dlm satuan jml atau unit usaha)

No. Kecamatan (1)

(2)

Makanan TembaPakaian Kayu & Kertas & Logam & Tekstil Lainnya Jumlah kau Jadi Furniture Percetakan & Besi Minuman (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

-

-

-

-

2

13

01.

Prambanan

1

9

1

02.

Gantiwarno

-

11

-

-

-

-

-

-

11

03.

Wedi

-

-

-

1

-

-

-

1

2

04.

Bayat

-

-

1

-

4

-

-

1

6

05.

Cawas

-

-

2

1

2

-

-

-

5

06.

Trucuk

-

82

1

-

3

-

-

-

86

07.

Kalikotes

-

1

-

2

-

-

-

-

3

08.

Kebonarum

-

-

-

-

-

-

-

-

0

09.

Jogonalan

1

-

-

-

-

-

-

-

1

10.

Manisrenggo

-

49

-

-

-

-

-

-

49

11.

Karangnongko

1

-

-

-

-

-

-

-

1

12.

Ngawen

1

-

-

3

-

-

-

1

5

13.

Ceper

1

20

3

-

10

-

29

3

66

14.

Pedan

1

-

8

2

-

-

-

-

11

15.

Karangdowo

-

-

-

-

-

-

-

-

0

16.

Juwiring

1

-

1

-

15

-

3

-

19

17.

Wonosari

-

-

-

5

2

-

-

-

7

18.

Delanggu

1

-

-

-

-

-

-

-

0

19.

Polanharjo

1

-

3

-

-

-

-

-

4

20.

Karanganom

1

1

-

2

-

-

-

1

5

21.

Tulung

40

-

-

-

1

-

-

1

42

22.

Jatinom

-

-

-

-

-

-

-

-

0


II.59

23.

Kemalang

-

-

-

-

-

-

-

7

7

24.

Klaten Selatan

5

1

-

-

4

1

1

1

13

25.

Klaten Tengah

1

1

-

3

3

4

1

1

14

26.

Klaten Utara

2

1

-

2

6

7

-

2

20

Jumlah

56

176

20

21

50

12

34

21

390

21 19

26 27

67 68

10 10

37 43

14 16

430 446

2009

S 2008 58 197 u 2007 58 205 m ber : IPM Kabupaten Klaten 2009

8. Ketransmigrasian. Daerah tujuan transmigrasi selama 4 tahun terakir yaitu Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Provinsi Maluku. Realisasi pemberangkatan transmigrasi per kecamatan tercantum dalam tabel berikut : Tabel 2.41

No.

Kecamatan

(1)

(2)

Realisasi Pemberangkatan Transmigrasi masing-masing kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2007-2009 Sumatra Sumatra KK Jiwa

Kalimantan Kalimantan Sulawesi KK Jiwa KK

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

-

-

-

-

-

Prambanan

-

-

-

02.

Gantiwarno

-

-

-

03.

Wedi

-

-

-

04.

Bayat

05.

Cawas

2

6

-

06.

Trucuk

-

-

-

07.

Kalikotes

-

-

-

08.

Kebonarum

-

-

-

09.

Jogonalan

-

-

-

10.

Manisrenggo

-

-

-

11.

Karangnongko

12.

Ngawen

-

-

-

13.

Ceper

-

-

-

14.

Pedan

5

20

-

15.

Karangdowo

-

-

-

16.

Juwiring

-

-

-

17.

Wonosari

-

-

-

18.

Delanggu

-

-

-

19.

Polanharjo

-

-

-

20.

Karanganom

21.

Tulung

-

-

-

22.

Jatinom

-

-

-

23.

Kemalang

1

5

-

24.

Klaten Selatan

-

-

-

25.

Klaten Tengah

26.

Klaten Utara

2008 2007

Maluku Maluku KK Jiwa

(3)

01.

2009

Sulawesi Jiwa

-

-

2

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

-

-

1

6

-

-

2

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

-

-

2

5

-

-

6

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

37

-

-

15 -

59 -

10

33

8

20

-

-

-

-

-


-

II.60


Dari tabel 2.41 di atas terlihat bahwa, jumlah transmigrasi pada Tahun 2007 di Pulau Kalimantan sebanyak 8 KK atau 20 jiwa, tahun 2008 tujuan Pulau Sumatra dan Maluku sebanyak 20 KK atau 70 jiwa, dan pada tahun 2009 tujuan Pulau Sulawesi sebanyak 15 KK atau 59 jiwa.

2.4 Aspek Potensi Daerah 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat diukur melalui besarnya pendapatan dan konsumsi/pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan, maka

semakin tinggi pula pengeluaran rumah tangga. Hal ini terjadi pada

masyarakat modern yang kebutuhan sekunder dan tersiernya sudah terpenuhi. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.42

Persentase Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Golongan

Golongan Pengeluaran (1) < 40.000

2007

2008

2009

(2)

(3)

(4)

0,00

0,00

0,00

40.000 –

59.999

0,00

0,00

0,00

60.000 –

79.999

0,42

0,00

0,00

80.000 –

99.999

0,70

0,00

0,00

100.000 – 149.999

7,61

0,12

0,60

150.000 – 199.999

21,27

0,50

6,70

200.000 – 299.999

40,56

2,13

27,1

> 300.000

30,07

97,25

65,6

Pengeluaran di Tahun 2007 – 2009 (dalam persen)


II.61

Jumlah

100,00

100,00

100,00


Dari tabel di atas dapat dilihat persentase penduduk menurut golongan pengeluaran,

pada

Rp 100.000,- s.d

tahun

2009

Rp 299.000,-

terjadi

peningkatan

pada

golongan

dimana persentase dari golongan ini

meningkat dari tahun 2008 sebesar 2,75% menjadi 34,40% pada tahun 2009, sedangkan pengeluaran di kelompok

Rp 300.000 ke atas mengalami

penurunan dari 97,25 % menjadi 65,6 %. Golongan pengeluaran penduduk Rp 100.000,- s.d Rp 299.000,-

tahun 2009 meningkat dibanding tahun

sebelumnya karena kebutuhan makanan maupun non makanan meningkat, sedangkan golongan pengeluaran di atas

Rp

300.000,-

mengalami

penurunan. Tabel di bawah ini menunjukkan

sebagian besar pengeluaran

penduduk adalah untuk makanan dibanding untuk non makanan. Hal ini menunjukkan

bahwa

kebutuhan

makan

sebagai

kebutuhan

primer

merupakan kebutuhan pokok dibanding kebutuhan non makan yang sifatnya sekunder. Bila dibanding tahun 2008, pola konsumsi masyarakat pada tahun 2009 untuk pemenuhan kebutuhan makanan cenderung naik dari 50,08% menjadi 56,09%, sebaliknya pola pemenuhan untuk non makanan mengalami penurunan menjadi 43,91%. Gambaran tersebut

dapat dilihat pada tabel

berikut: Tabel 2.43

Rata-rata Pengeluaran Penduduk di Kabupaten Klaten Menurut Pengeluaran Makanan Dan Non Makanan Tahun 2007 – 2009 (dalam persen)

Rata-rata Pengeluaran Penduduk


TAHUN

II.62

(1) 1. Makanan (%) 2. Non Makanan (%) Jumlah

2007

2008

(2)

(3)

2009 (4)

60,70 39,30

50,08 49,92

56,09 43,91

100,00

100,00

100,00


2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur Sarana pendukung

prasarana

bagi

wilayah

pada

berlangsungnya

dasarnya

kehidupan

merupakan

suatu

wilayah,

elemen karena

masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Sarana wilayah meliputi sarana pendidikan, kesehatan, permukiman, perdagangan, sarana perhubungan darat, serta sarana rekreasi dan olah raga. Prasarana wilayah meliputi prasarana permukiman; prasarana perhubungan; prasarana jaringan, yang terdiri dari jaringan drainase perkotaan, jaringan irigasi, serta jaringan utilitas lainnya; serta prasarana persampahan. 1.

Lahan Pertanian Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertambahan jumlah penduduk, aktivitas penduduk dan perluasan kegiatan perekonomian. Lahan sawah dengan kategori pengairan teknis, pengairan 1/2 teknis, pengairan sederhana dan tadah hujan, secara keseluruhan mengalami penurunan selama kurun waktu 2007-2009. Lahan sawah dengan sistem/jenis pengairan teknis terdapat di Kecamatan Wonosari, Kecamatan Juwiring, Kecamatan Ceper, dan Kecamatan Trucuk.

Lahan

sawah dengan

sistem pengairan 1/2 teknis terdapat di Kecamatan Tulung, Kecamatan Cawas, Kecamatan Jogonalan, dan Kecamatan Wedi. Kecamatankecamatan dengan luas lahan sawah

sistem pengairan sederhana

terdapat di Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Tulung dan Kecamatan Karangnongko. Lahan sawah dengan sistem tadah hujan terdapat di

Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, dan

Kecamatan Trucuk. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.44 No.

Luas Lahan Berupa Tanah Sawah Berdasar Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009 (dalam satuan Ha)

Kecamatan

Pengairan

Pengairan 1/2


Pengairan

Tadah

Jumlah

II.63

(1) 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. S 24. u 25. m 26.

(2) Prambanan Gantiwarno Wedi Bayat Cawas Trucuk Kalikotes Kebonarum Jogonalan Manisrenggo Karangnongko Ngawen Ceper Pedan Karangdowo Juwiring Wonosari Delanggu Polanharjo Karanganom Tulung Jatinom Kemalang Klaten Selatan Klaten Tengah Klaten Utara

Teknis

Teknis

Sederhana

Hujan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.087 633 700 129 1.123 1.523 117 723 706 158 125 488 1.571 531 1.310 1.922 1.882 1.325 1.446 548 525 41 54 253 83 190

170 394 705 38 860 139 559 765 652 411 558 332 649 76 346 381 625 975 564 524 253 123

456 91 215 68 114 569 228 3 18 19 1 519 237 1 60 58

142 60 434 335 251 9 133 71 10 14 2 2 -

1.257 1.625 1.556 816 2.318 1.913 753 723 1.585 1.512 764 1.049 1.571 881 2.049 2.008 2.242 1.325 1.828 1.692 1.739 608 54 837 336 371

10.099 9.778 10.086

2.657 2.267 2.567

1.463 1.463 1.112

33.412 33.423 33.437

b 2009 19.193 e 2008 19.915 r 2007 19.942 : Sumber : Klaten Dalam Angka 2009

Sedangkan gambaran penggunaan lahan tanah kering berdasarkan kecamatan di Kabupaten Klaten tahun 2009. Lahan kering pemanfaatannya antara lain untuk bangunan dan halaman; tegal, kebun dan ladang; kolam/rawa; dan hutan negara. Pemanfaatan lahan kering untuk bangunan dan halaman ada di semua kecamatan, 4 (empat) kecamatan yang pemanfaatannya cukup besar terdapat di Kecamatan Kemalang, Bayat, Trucuk, dan Jatinom. Tabel 2.45

No.

Penggunaan Lahan Tanah Kering Berdasar Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009 (dalam satuan Ha)

Kecamatan

(1)

(2)

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Prambanan Gantiwarno Wedi Bayat Cawas Trucuk Kalikotes Kebonarum Jogonalan Manisrenggo Karangnongko Ngawen Ceper Pedan Karangdowo Juwiring

Bangunan Tegal, dan Kebun & Halaman Ladang (3) (4) 885 563 747 1.374 904 1.252 439 191 801 928 909 598 715 591 671 784

13 153 18 785 46 5 1 137 848 8 7 308 12

Padang Rumput (5) -


Kolam/ Hutan PerkeRawa Negara bunan (6) 2 180 5 2 2 3 -

(7) 627 12 -

Lainlain

Jumlah

(8)

(9)

(10)

-

288 221 117 161 179 186 86 50 283 117 150 42 152 137 134 175

1.186 939 882 3.127 1.129 1.467 547 243 1.083 1.184 1.910 648 873 1.035 874 971

II.64

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Wonosari Delanggu Polanharjo Karanganom Tulung Jatinom Kemalang Klaten Selatan Klaten Tengah Klaten Utara

689 439 414 577 816 1.168 2.046 486 494 551

12 1 9 468 1.540 1.848 2 2 40

-

3 2 3 -

810 1 -

-

171 113 139 126 177 234 408 118 58 76

871 551 556 714 1.461 2.945 5.112 607 553 665

2009 2008 2007

20.032 20.022 19.995

6.263 6.272 6.287

-

202 202 202

1.450 1.450 1.450

-

4.098 4.187 4.187

32.045 32.133 32.108

Sumber : Klaten Dalam Angka 2009 Penggunaan kawasan pertanian di Kabupaten Klaten tahun 2009 terbagi menjadi 7 (tujuh) kawasan peruntukan. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.46

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2009 (dalam satuan Ha)

No.

Jenis Kawasan Peruntukan

(1)

(2)

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07

Luasan (3)

Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan Waduk Perikanan / Kolam Lain-lain

28.423,00 1.882,00 5.849,00 197,00 180,00 44,65 4.197,00 Jumlah

40.772,65

Sumber : RTRW Kabupaten Klaten

2.

Pasar Pasar

merupakan

pendukung

keberhasilan

pertumbuhan

perekonomian dan tempat pemasaran produk-produk hasil pertainan. Fasilitas pasar di Kabupaten Klaten menurut kepemilikannya, yaitu: (i)


II.65

milik pemerintah, (ii) milik desa, dan (iii) milik perorangan. Pasar milik pemerintah terdapat di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Ceper dan Kecamatan Polanharjo. Pasar desa terdapat di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Kebonarum, Karangnongko, Delanggu, Kemalang, Klaten Selatan, Klaten Tengah, dan Klaten Utara,

sedangkan

pasar

perorangan terdapat di Kecamatan Ceper. Pasar di tingkat kecamatan merupakan titik simpul perdagangan yang tersebar merata di setiap kecamatan. Upaya peningkatan kinerja pasar-pasar kecamatan yang ada diperlukan untuk mempertahankan dan mendorong perekonomian masyarakat khususnya sebagai sarana pemasaran produk-produk hasil pertanian. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.47

Fasilitas Pasar Penunjang Kegiatan Sektor Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009 (dalam satuan unit)

No.

Kecamatan

(1)

(2)

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Pemerintah (3)

Pasar Desa (4)

Perorangan (5)

Kios

Los

(6)

(7)


3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 2 2 1 6 4

1 2 2 3 5 3 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 4 2 1

1 -

83 32 230 79 234 88 117 10 68 60 63 51 225 49 132 50 39 77 81 139 14 9 1567 56

Jumlah

47 47 48

39 39 38

1 1 1

3.553 2.844 2.305

Sumber:

2009 2008 2007

26 20 57 54 81 18 62 5 28 16 16 10 7 46 30 17 6 63 4 11 65 15 78 4 101 27 867 1.804 711

Klaten Dalam Angka 2009


II.66

3.

Jaringan Listrik Jaringan listrik merupakan pendukung kegiatan pembangunan di segala bidang. Jaringan listrik di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2009 sejumlah

282.850 pelanggan. Dari jumlah tersebut pelanggan

terbesar terdapat di Daerah Pelayanan Klaten, yaitu sebanyak 105.715 pelanggan atau sekitar 37,37%. Berdasarkan

jenis pemakaiannya,

pelanggan listrik terbesar adalah kategori rumah tangga, yaitu sebanyak 266.562 pelanggan atau sekitar 94,24% dari keseluruhan pelanggan.

Tabel 2.48 Pelanggan Listrik Menurut Jenis Pemakaian di Kabupaten Klaten Tahun 2009 (dalam satuan jumlah atau pelanggan) No.

Jenis Pemakaian

(1)

(2)

Daerah Pelayanan Klaten (3)

01. 02. 03. 04. 05.

Gedung/Kantor Pemerintahan Rumah Tangga Sosial Usaha dan Hotel Industri

06.

Penerangan Jalan Jumlah

Tulung (4)

Pedan (5)

Delanggu (6)

Jumlah (7)

303 99.436 2.268 2.995 80

149 55.538 1.576 716 40

89 71.588 1.981 1.889 293

78 40.000 1.052 1.114 95

619 266.562 6.877 6.714 508

633

259

349

329

1.570

105.715

58.278

76.189

42.668

282.850


4.

Jaringan Air Bersih Produksi air bersih di Kabupaten Klaten selama tahun 2007-2009 mengalami peningkatan. Jumlah produksi air bersih tahun 2007 sebesar 7,83 juta m3, pada tahun 2008 menjadi 8,40 juta m3, dan pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi 8,72 juta m3. Pada tahun 2007 produksi yang terjual mencapai 6,52 juta m3,

jumlah

pada tahun 2008

meningkat menjadi 6,58 juta m3, dan pada tahun 2009 menurun lagi menjadi 6,56 juta m3.

Produksi Yang Hilang mengalami peningkatan

selama kurun waktu 2007-2009, yaitu sebesar 1,31 juta m3 pada tahun 2007, meningkat menjadi sebesar 1,81 juta m3 pada tahun 2008, dan pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi 2,16 juta m3. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.49

Kapasitas, Jumlah Produksi, Produksi Terjual di Kabupaten Klaten Tahun 2007–2009 (dalam satuan m3)


II.67

Tahun

Jumlah Sumber

Kapasitas Produksi

Jumlah Produksi

Produksi Terjual

(1) 2007 2008

(2) 10 11

(3) 8.011.304 8.695.210

(6) 7.829.043 8.400.168

(4) 6.520.107 6.583.306

Produksi Yang Hilang (5) 1.308.936 1.810.455

2009

14

8.937146

8.718.691

6.555.532

2.157.835


Dilihat dari jumlah sumber air yang ada, baik yang berasal dari sumber mata air dan dari waduk atau rawa-rawa, ada 4 (empat) kecamatan yang mempunyai sumber air dari mata air terbanyak, yaitu: (i) Kecamatan Manisrenggo sebanyak 24 sumber mata air, (ii) Kecamatan Tulung sebanyak 24 sumber mata air, (iii) Kecamatan Karangnongko sebanyak 17 sumber mata air, dan (iv) Kecamatan Ngawen sebanyak 16 sumber mata air. Sementara hanya ada 1 (satu) kecamatan yang mempunyai sumber air dari waduk, yaitu Kecamatan Bayat. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.50

Jumlah Sumber / Mata Air dan Waduk (Rawa-Rawa) di Kabupaten Klaten Tahun 2009 (dalam satuan jumlah)

No. (1)

Kecamatan (2)

Jumlah Mata Air (3)

Rawa – Rawa (4)

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Prambanan Gantiwarno Wedi Bayat Cawas Trucuk Kalikotes Kebonarum Jogonalan Manisrenggo Karangnongko Ngawen Ceper Pedan Karangdowo Juwiring Wonosari Delanggu Polanharjo Karanganom Tulung Jatinom Kemalang Klaten Selatan

11 5 4 2 11 14 6 24 17 16 8 2 1 6 8 24 3 2 5

1 -


II.68

25. 26.

Klaten Tengah Klaten Utara Jumlah

No

Kecamatan

2009 2008 2007

5

-

174 174 174

1 1 1

NILAI TAMBAH SEKTOR LISTRIK DAN AIR BERSIH/ MINUM

SSumber : KlaSumber : Klaten Dalam Angka 2009

Secara keseluruhan fasilitas penunjang berupa ketersediaan listrik dan air bersih berdasarkan sebaran di tingkat kecamatan yang menempati 5 (lima) besar, berturut-turut adalah: (1) Kecamatan Klaten Tengah; (2) Kecamatan Klaten Utara; (3) Kecamatan Klaten Selatan; (4) Kecamatan Ceper; dan (5) Kecamatan Delanggu. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.51

Fasilitas Penunjang [Sektor Listrik dan Air Bersih/Air Minum] untuk Kegiatan Sektor Industri Manufaktur Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, Tahun 2005-2009 (dalam jutaan rupiah)


II.69

2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


PDRB Listrik & Air Bersih

Sumber :

5.

2.893,77 1.057,77 1.648,38 1.800,44 1.735,68 2.034,09 1.482,38 918,58 1.763,53 1.518,03 1.993,09 1.343,53 5.900,47 1.277,42 1.621,81 2.127,19 1.554,05 5.835,01 1.835,80 4.142,24 1.467,45 1.488,49 1.301,77 7.412,06 11.615,15 7.754,63 75.522,81

2006 3.135,83 1.137,05 1.816,27 1.949,24 1.903,86 2.250,04 1.612,42 979,25 1.920,56 1.632,28 2.139,87 1.454,11 6.486,41 1.379,18 1.767,21 2.311,36 1.683,46 6.275,75 1.975,86 4.489,56 1.597,75 1.617,64 1.382,24 7.953,53 12.785,25 8.467,24 82.103,22

2007

2008

2009

Rerata

3.557,49 1.276,36 2.116,13 2.194,52 2.161,12 2.579,68 1.827,91 1.089,11 2.176,53 1.832,83 2.395,61 1.641,71 7.385,79 1.551,29 1.999,42 2.612,97 1.903,86 7.116,84 2.215,53 5.064,31 1.815,92 1.835,05 1.530,46 8.932,42 14.675,43 9.614,17

3.923,03 1.401,90 2.345,80 2.409,89 2.381,17 2.851,77 2.056,94 1.190,29 2.393,74 2.088,61 2.658,38 1.804,61 8.180,91 1.702,08 2.199,50 2.873,46 2.093,60 8.012,08 2.446,11 5.606,34 1.999,04 2.019,06 1.740,64 10.198,27 16.584,57 10.708,28

4.408,03 1.577,50 2.667,47 2.693,92 2.646,30 3.199,66 2.316,69 1.326,55 2.645,16 2.238,55 3.003,48 2.002,37 9.011,82 1.875,98 2.441,25 3.233,77 2.350,84 8.866,76 2.721,18 6.256,63 2.242,08 2.272,40 1.999,59 11.438,96 18.855,92 12.085,59

3.583,63 1.290,12 2.118,81 2.209,60 2.165,63 2.583,05 1.859,27 1.100,76 2.179,90 1.862,06 2.438,09 1.649,27 7.393,08 1.557,19 2.005,84 2.631,75 1.917,16 7.221,29 2.238,90 5.111,82 1.824,45 1.846,53 1.590,94 9.187,05 14.903,26 9.725,98

93.102,46

103.870,07

116.378,45

94.195,40


Jaringan Transportasi Jaringan transportasi yang berupa panjang

jalan di Kabupaten

Klaten pada tahun 2009 sepanjang 777 km terdiri dari jalan aspal, jalan kerikil dan jalan tanah. Berdasarkan

kondisi jalan yang ada, tingkat

kerusakan jalan di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 mencapai 22,25% untuk kategori rusak ringan dan 6,73% untuk kategori rusak berat. Perincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.52 Kondisi dan Panjang Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2009 Keadaan Jalan di Kabupaten Klaten (1) A. Jenis Permukaan 1. Aspal 2. Kerikil 3. Tanah Jumlah Berdasar Jenis Permukaan B. Kondisi Jalan 1. Baik 2. Sedang


Panjang (km dan %) (2) 731,72 ( 94,17%) 1,63 ( 0,21%) 20,00 ( 2,57%) 777,00 (100,00%) 475,28 ( 61,17%) 76,56 ( 9,85%)

II.70

Ran king 7 25 15 12 14 9 19 26 13 18 10 22 4 24 18 8 17 5 11 6 21 20 23 3 1 2

3. Rusak Ringan 4. Rusak Berat

172,89 ( 22,25%) 52,27 ( 6,73%)

Jumlah Beradasar Kondisi Jalan

777,00 (100,00%)

Sumber : KlaSumber : Klaten Dalam Angka 2009

Panjang jalan berdasarkan

jenis jalan menurut

kecamatan di

Kabupaten Klaten meliputi: (i) Jalan Provinsi, (ii) Jalan Kabupaten, (iii) Jalan Poros Desa, dan (iv) Jalan Lingkungan seperti terlihat pada Tabel 5.23. Dari tabel tersebut dapat dilihat kecamatan-kecamatan yang dilalui jalan provinsi, yaitu: (i) Kecamatan Cawas 8.100 km; (ii) Kecamatan Pedan 6.100 km; (iii) Kecamatan Tulung 6.000 km; serta (iv) Kecamatan Ceper 5.000 km. Jenis/kategori jalan kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan adalah (i) Kecamatan Gantiwarno 47.540 km; (ii) Kecamatan Klaten Tengah 42.880 km; (iii) Kecamatan Prambanan 39.140 km; dan (i) Kecamatan Karangnongko

38.320 km. Gambaran tersebut dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 2.53 Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009 (dalam km)

No. (1) 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kecamatan (2) Prambanan Gantiwarno Wedi Bayat Cawas Trucuk Kalikotes Kebonarum Jogonalan Manisrenggo Karangnongko Ngawen Ceper Pedan Karangdowo Juwiring Wonosari Delanggu Polanharjo Karanganom Tulung Jatinom Kemalang Klaten Selatan Klaten Tengah

Jalan Provinsi (3)

Jalan Kabupaten (4)

Jalan Poros Desa (5)

Jalan Lingkungan (6)

8,100 0,940 2,900 5,000 6,100 6,000 4,400 -

39,140 47,540 24,880 25,630 37,180 36,920 20,580 20,440 25,970 28,430 38,320 25,220 16,370 25,210 22,140 31,190 31,020 20,920 28,610 26,200 37,370 33,060 35,810 26,700 42,880

78,580 136,950 88,068 87,815 101,215 104,635 84,688 42,825 81,141 105,840 74,540 64,460 81,570 64,520 107,315 121,645 54,810 57,543 95,266 100,650 107,330 83,550 137,450 59,280 24,850

43,350 27,900 48,160 93,130 87,335 98,287 74,373 10,725 65,710 51,050 37,735 58,700 77,255 75,005 37,319 83,074 57,820 57,415 56,275 81,088 79,390 98,780 26,100 30,404 13,460


II.71

26.

Klaten Utara JUMLAH

No

Kecamatan

1,400

29,230

24,500

24,770

34,840

776,960

2.171,006

1.494,610

NILAI TAMBAH SEKTOR TRANSPORTASI

Sumber : KlatenSumber : Klaten Dalam Angka 2009

Fasilitas penunjang sektor pariwisata berupa ketersediaan sektor transportasi berdasar sebaran di tingkat kecamatan yang menempati 5 (lima) besar Nilai Tambah dari sektor ini adalah: (i) Kecamatan Klaten Tengah; (ii) Kecamatan Klaten Utara; (iii) Kecamatan Delanggu; (iv) Kecamatan Klaten Selatan; dan (v) Kecamatan Jogonalan. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.54

Nilai Tambah Sektor Transportasi Sebagai Penunjang Sektor Pariwisata Berdasar Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2005-2009 (dalam juta rupiah)


II.72

2005 01 Prambanan 02 Gantiwarno 03 Wedi 04 Bayat 05 Cawas 06 Trucuk 07 Kalikotes 08 Kebonarum 09 Jogonalan 10 Manisrenggo 11 Karangnongko 12 Ngawen 13 Ceper 14 Pedan 15 Karangdowo 16 Juwiring 17 Wonosari 18 Delanggu 19 Polanharjo 20 Karanganom 21 Tulung 22 Jatinom 23 Kemalang 24 Klaten Selatan 25 Klaten Tengah 26 Klaten Utara PDRB Transportasi

2006

6.801,35 3.277,64 4.052,63 2.387,61 3.312,61 4.311,51 1.776,48 2.541,23 9.125,56 3.343,36 3.672,22 6.548,62 6.671,43 6.797,38 3.097,90 4.720,12 5.003,63 19.232,29 7.920,65 5.140,77 4.141,89 5.175,69 1.565,94 14.054,58 42.126,86 24.483,86 201.283,81

2007

8.050,80 3.784,42 4.896,71 2.775,28 3.922,91 4.987,89 2.032,03 2.934,58 10.540,62 3.955,36 4.359,73 7.528,66 7.734,99 8.002,85 3.695,91 5.449,55 5.742,13 23.009,67 9.457,59 5.944,67 4.773,71 6.164,48 1.880,40 16.111,59 51.126,13 28.156,01 237.018,67

9.031,79 4.094,02 5.451,11 3.078,83 4.335.74 5.715,10 2.224,32 3.379,13 11.637,48 4.357,38 4.757,90 8.225,72 8.658,67 8.929,32 4.038,09 6.115,41 6.634,00 25.902,90 10.482,91 6.468,80 5.175,13 6.892,13 2.032,57 18.224,16 56.554,80 31.841,62 264.239,03

2008 10.121,92 4.500,60 6.135,80 3.413,43 4.842,85 6.309,83 2.434,67 3.729,31 12.912,76 4.836,74 5.281,54 9.042,78 9.649,28 9.649,28 4.510,83 6.735,32 7.319,88 29.318,97 11.794,26 7.116,81 5.759,78 7.740,14 2.532,35 20.191,88 65.061,47 35.243,23 296.316,89

2009 11.535,87 4.905,42 6.981,79 3.758,78 5.487,46 6.932,86 2.676,78 4..075,42 14.376,72 5.429,08 5.858,25 9.942,10 10.848,85 10.848,85 4.987,12 7.423,94 8.040,52 34.235,83 13.520,66 7.867,44 6.317,84 8.725,90 2.565,22 22.207,46 73.488,32 38.978,05 332.583,36

Rerata

Ran king

9.108,35 4.112,42 5.503,61 3.082,79 4.380,31 5.651,44 2.228,86 3.331,93 11.718,63 4.384,38 4.785,93 8.257,58 8.712,64 8.257,58 4.065,97 6.088,87 6.548,87 26.339,93 10.635,21 6.507,70 5.233,67 6.939,67 2.709,30 18.157,93 57.671,52 31.740,55 266.288,35

7 21 16 24 20 15 25 23 5 19 18 10 9 8 22 14 12 3 6 13 17 11 26 4 1 2

Sumber: PDRB Kabupaten Klaten 2009

6.

Sarana Akomodasi Sarana akomodasi penunjang perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Klaten selain ketersediaan penginapan juga Tour and Travel (biro perjalanan). penginapan

Di Kabupaten Klaten untuk sarana akomodasi

sebanyak 42

hotel/losmen, meski belum

ada yang

berbintang, tetapi cukup memadai bagi wisatawan asing maupun domestik. Sedangkan untuk Tour and Travel (biro perjalanan) sudah tersedia sebanyak 20 buah, dengan perincian sebagai berikut : 1. PT Ekapari

11. Persada Indah Tour

2. CV. Dewa Nusantara Tour

12. Sargede Tour and Travel

3. CV. Pulo Mas Tour

13. Pradana Tour

4. PT. Danita Tour Service

14. Selendang Sutera

5. Adi Tour

15. Bintang Timur

6. Giri Sampurna Putra Tour

16. Persada Indah Tour


II.73

7. Galihayu Tour and Travel

17. H and R Tour

8. Astuti Pinastika Tour

18. Multi Pratama

9. Graphindo Tour

19. Sargede Tour and Travel

10. Sembilan Buana Tour

20. Kharisma Tour

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi Penanaman Modal atau investasi

merupakan mesin penggerak

pertumbuhan pembangunan (engine of growth of development)

melalui

peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi pembentuk Produk Domestik Regional

Bruto

penanaman

(PDRB)

di

modal/investasi

pengembangan

Kabupaten dan

produk-produk

upaya

unggulan

Klaten.

Peningkatan

peningkatan di

peluang

fasilitasi

Kabupaten

Klaten

untuk bisa

dicanangkan, baik yang mempunyai daya dukung untuk meningkatkan kapasitas produksi lokal maupun yang mampu dan mempunyai potensi perdagangan luar negeri atau ekspor. Peningkatan

peluang

investasi

dilaksanakan

dengan

perbaikan

pelayanan perijinan, pemberian insentif investasi, penciptaan keamanan dan ketertiban kota, pengembangan

penanaman modal dan investasi daerah,

meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, mendorong tumbuhnya industri kreatif. Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Klaten karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas merupakan daya tarik investasi, hal ini merupakan

prasyarat untuk

mencapai tingkat

pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Peningkatan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat

dan

swasta

menjawab tantangan

(public-private

partnership)

diperlukan

terbatasnya sumber daya pemerintah

pembiayaan pembangunan,

untuk dalam

terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan

investasi.


II.74

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro

seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi,

tingginya kedua

variable tersebut sangat mendukung masuknya investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Gambaran jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi berdasarkan

kelompok industri di Kabupaten Klaten tahun 2009, tersebut

dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.55

Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi Berdasar Kelompok Industri di Kabupaten Klaten Tahun 2009

Kelompok Industri

[1] I.

Industri Besar/ Menengah

01

Industri Logam Mesin Kimia Dan Aneka (ILMKA) Industri Hasil Pertanian Dan Kehutanan Jumlah Industri Kecil Industri Logam Mesin Kimia Dan Aneka (ILMKA) Industri Hasil Pertanian Dan Kehutanan Jumlah

02

II. 01 02

Sumber :

Jumlah Unit Usaha

Jumlah Tenaga Kerja

Investasi (000 Rp)

Nilai Produksi (000 Rp)

[2]

[3]

[4]

[5]

84

4 532

114 500 000

1 592 770 860

42

8 011

474 436 000

1 080 525 775

126

12 543

588 936 000

2 673 296 635

17 116

70 559

701 135 000

2 232 566 600

15 804

65 286

262 622 500

1 707 384 750

32 920

135 845

963 757 500

3 939 951 350

Klaten Dalam Angka Tahun 2009

2.4.4 Fokus Kualitas Sumber Daya Manusia Konsep

Pembangunan

Manusia

menuntut

terjadinya

formasi

(formation) atas kemampuan manusia yang terlihat melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan serta daya beli sehingga penduduk memperoleh/menemukan manfaatnya terutama dalam hal produktivitas, pemerataan, pemberdayaan dan kesinambungan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten pada tahun 2009

mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, pada tahun

2008 sebesar 72,93 dan pada tahun 2009 menjadi sebesar 73,29. Secara umum IPM Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Klaten menurut standar UNDP berada


II.75

pada tingkat “menengah atas”, dan di Kawasan Subosukawonosraten posisi IPM Kabupaten Klaten pada tahun 2008 menempati urutan ke-3 setelah Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Gambaran selengkapnya dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.56

Perbandingan Komponen Penyusun IPM Kabupaten Klaten dengan Daerah Lain di Kawasan Subosuka Wonosraten Tahun 2008 AHH (Tahun)

AMH (%)

MYS (Tahun)

(2)

(3)

(4)

Pengeluaran Per Kapita (Rp. 000) (5)

Surakarta

71,98

96,66

10,15

646,45

77,16

1

18

Boyolali

70,24

85,96

7,10

626,14

69,99

26

258

Sukoharjo

70,11

90,36

8,15

639,00

73,01

9

121

Karanganyar

72,05

84,76

7,05

645,79

72,21

12

150

Wonogiri

72,14

82,03

6,10

639,55

70,47

22

237

Sragen

72,18

81,15

6,50

626,26

69,57

28

287

Klaten

71,15

89,28

7,75

641,86

72,93

10

123

Kab. / Kota (1)

Catatan:

-

IPM

Ranking Provinsi

Ranking Nasional

(6)

(7)

(8)

AHH : Angka Harapan Hidup AMH : Angka Melek Huruf MYS : Mean Years of Schooling (Rata-rata lama Sekolah)


Masalah pembangunan yang harus diatasi setiap daerah adalah jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. Gambaran pencari kerja di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.57

Tahun

Banyaknya Pencari Kerja menurut pendidikan dan jenis kelamin tahun 2007-2009 SD

SMP

SMA/SMK

Sarjana Muda

Sarjana

Jumlah

Lk

Pr

Lk

Pr

Lk

Pr

Lk

Pr

Lk

Pr

Lk

Pr

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

2009

10

30

249

640

5.101

4.294

798

1.464

1.737

1.992

7.895

8.420

2008

1

8

38

55

5.716

5.409

781

1.361

1.748

2.272

8.284

9.105

2007

11

6

71

76

5.732

5.189

556

900

1.405

1.564

7.775

7.735


Jumlah pencari kerja di Kabupaten Klaten selama 3 (tiga) tahun terakhir

bersifat fluktuatif.

Tahun 2007 jumlah pencari kerja wanita

sebanyak 7.735 orang, meningkat pada tahun 2008 menjadi 9.105 orang, dan turun pada Tahun 2009 menjadi 8.420 pencari kerja. Jumlah pencari kerja laki-laki Tahun 2007 sebanyak 7.775 orang, Tahun 2008 meningkat menjadi 8.284 orang dan menurun pada Tahun 2009 menjadi 7.895 orang.


II.76

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisah atau terintegrasi dengan pengelolaan Keuangan Negara, sehingga prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu: Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga Undang – Undang ini menjadi dasar dari munculnya Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga harus memperhatikan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berpedoman ketentuan perundang – undangan tersebut di atas, Kabupaten Klaten telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolalaan Keuangan Daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Klaten juga dilakukan terhadap pos-pos APBD dan laporan keuangan daerah secara umum. Dalam hubungannya dengan RPJM Daerah, maka kebijakan APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan pendekatan prinsif pelaksanaan : 1. Arah belanja APBD Kabupaten Klaten akan digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah.


III.1

2. Untuk menjamin ketersediaan dana, kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan dan meningkatkan berbagai sumber pendapatan yang dapat berlangsung secara berkesinambungan/berkelanjutan (sustainable). 3. Mengingat komponen APBD berbeda, maka kebijakan Keuangan Daerah akan dirinci berdasar pada masing-masing komponen

yang meliputi kebijakan

pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan.

3.1 Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Klaten, secara umum meliputi : Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Pengelolaan Pembiayaan Daerah, dan secara lengkap dijelaskan sebagian berikut ini.

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, penyelenggaraan pelayanan publik, pengendalian anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Klaten bersumberkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah secara rinci adalah sebagian berikut. 1. Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten

Klaten

yang memegang peranan

penting dalam

pengelolaan keuangan daerah yang meliputi : (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang diperlukan dalam APBD secara keseluruhan.


III.2

Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2005-2010, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1

No.

Tahun

PAD (Rp)

Pendapatan APBD (Rp)

Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) / (4)

01.

2006

33,919,999,845

760,141,004,532

4.46

02.

2007

42,547,074,202

873,759,244,650

4.87

03.

2008

49,549,622,878

976,911,471,112

5.07

04.

2009

46,603,876,930

984,534,437,004

4.73

05.

2010*)

54.878.616.223

1,060,169,659,428

5.18

Catatan: Sumber:

Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010 (dalam satuan Rupiah dan Persen)

*) Un-audit. 1. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2005-2009, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran. 2. Perda tentang APBD Kabupaten Klaten Tahun Angaran 2010.

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun meningkat, tetapi belum menembus besaran hingga 10%. Hal ini menunjukkan, bahwa tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, khususnya terhadap DAU masih sangat besar. Di lain pihak, jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2006 hingga 2010 juga mengalami fluktuasi pada kisaran angka 16% - 26%, kecuali untuk tahun 2010. Artinya dari sisi daya tumbuh sudah besar, hanya dari kontribusinya ke Pendapatan Daerah masih relatif kecil. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. 30 20 10 0 (10) (20) Kontribusi PAD Pertumbuhan PAD

2006

2007

2008

2009

2010

4.46

4.87

5.41

6.79

5.37

16.63

25.43

22.57

26.70

-16.42

Gambar 3. 1 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dan Tingkat Pertumbuhan PAD di Kabupaten Klaten Tahun 2006 - 2010 (dalam persen ) Sumber :

Diolah dari Tabel Sebelumnya.


III.3

Di Kabupaten Klaten terdapat 19 instansi pengelola pendapatan daerah sebagai penyokong PAD dengan realisasi pendapatan sebagai berikut :

Bagian Umum Bank Pasar

97.11 57.62

Aneka Usaha Perusda PDAM

51.16

Kehumasan

100.16

Pengelolaan Keuangan

100.01

Bag. Perlengkapan

8.62

Bag. Pembangunan

102.16

Bag. Perekonomian Bag. Pemerintahan

65.31 %

195.86

Perindag

101.61

Pertanian&KP

89.73 74.86

PU

103.72

Perhubungan

84.61

Pariwisata

104.95

Dukcapil

87.54

Pengelola Pasar

94.27

Dinkes

112.3

Din.Pendapt daerah 0

Gambar 3. 2 Sumber:

50

100

150

200

250

Dinas / Instansi Pengelola Pendapatan Daerah dan Realisasinya Tahun 2009 Klaten Dalam Angka 2009)

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, trend Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun 2010 diperkirakan akan terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah

masih

didominasi

oleh

sumber pendapatan

dari

Dana

Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian daerah, maka Pemerintah Kabupaten Klaten berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Gambaran selama kurun waktu 2006-2010 kemampuan Pendapatan Daerah sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.


III.4

Tabel 3. 2

Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010 (dalam rupiah)

No

Tahun

PAD (Rp)

Dana Perimbangan (Rp)

Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)

Pendapatan APBD (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = ((3)+(4)+(5))

01.

2006

33,919,999,845

692,153,369,053

34,067,635,634

760,141,004,532

02.

2007

42,547,074,202

779,127,517,333

52,084,653,115

873,759,244,650

03.

2008

49,549,622,878

851,604,340,823

75,757,507,411

976,911,471,112

04.

2009

46,603,876,930

841,073,104,734

96,857,455,340

984,534,437,004

05.

2010*)

54.878.616.223

845,975,281,673

159,315,761,532

1,060,169,659,428

Catatan:

*)

Un- Audit.

Sumber:

1.

Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabu-paten Klaten Tahun Anggaran 2005-2009, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran. Perda tentang APBD Kabupaten Klaten Tahun Angaran 2010.

2.

Dari tabel 3.2 tersebut di atas terlihat bahwa proporsi pendapatan terbesar masih mengandalkan pada dana perimbangan. Dilihat dari peran Pajak Daerah terhadap PAD idealnya tidak begitu dominan dibanding peran Retribusi Daerah, namun ternyata semakin tahun kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD semakin dominan, namun jika dilihat dari

kontribusi

perkembangan

Pajak yang

Daerah kurang

terhadap baik.

PAD

Selama

cenderung

tahun

mengalami

2007-2010

tingkat

kontribusinya semakain menurun. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. 3

Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kabupetn Klaten Tahun 2006-2010 (dalam Rupiah dan Persen)

No.

Tahun

Pajak (Rp)

PAD (Rp)

Pertumbuhan PAD (%)

Kontribusi Pajak thd PAD (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = ((3) / (4))

01.

2006

10,310,593,034

33,919,999,845

16.63

30.40

02.

2007

12,689,833,307

42,547,074,202

25.43

29.83

03.

2008

18,026,871,390

49,549,622,878

16.46

36.38

04.

2009

18,921,063,434

46,603,876,930

-5.95

40.60

05.

2010*)

19,549,880,442

54.878.616.223

17.76

35.62

Catatan:

*) un-audit.

Sumber:

1. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2005-2009, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran. 2. Perda tentang APBD Kabupaten Klaten Tahun Angaran 2010.


III.5

2. Dana Perimbangan Dalam penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 telah dinyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan

Dana

dimaksudkan

Alokasi untuk

Khusus

(DAK).

membantu

Dana Daerah

Perimbangan dalam

selain

mendanai

kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan munculnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kelak akan murni menjadi Pajak Daerah. Proporsi dana perimbangan terhadap APBD relatif besar, hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Klaten dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD sebagai berikut:


III.6

Tabel 3. 4

Sumber:

Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010 (dalam rupiah dan persen)

No.

Tahun

Dana Perimbangan (Rupiah)

Pendapatan APBD (Rupiah)

Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan APBD (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = ((3) / (4))

01.

2006

692,153,369,053

760,141,004,532

91.06

02.

2007

779,127,517,333

873,759,244,650

89.17

03.

2008

851,604,340,823

976,911,471,112

87.17

04.

2009

841,073,104,734

984,534,437,004

85.43

05.

2010

845,975,281,673

1,060,169,659,428

79.80

1. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2005-2009, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran. 2. Perda tentang APBD Kabupaten Klaten Tahun Angaran 2010.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Klaten bersumber dari: (i) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah), (ii) Dana Darurat, (iii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya) dan Pemerintah Daerah Lainnya, (iv) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan (v) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Klaten relatif kecil, namun sangat menunjang kemampuan pendanaan APBD. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/ kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai RPJM DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010-2015

III.7

dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi. Proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan APBD di Kabupaten Klaten, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5

Jumlah Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten KLaten Tahun 2006-2010

No.

Tahun

Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rupiah)

Pendapatan APBD (Rupiah)

Proporsi Lain-lain Pendapatan yg Sah thd Pendapatan APBD (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = ((3) / (4))

01.

2006

34,067,635,634

760,141,004,532

4.48

02.

2007

52,084,653,115

873,759,244,650

5.96

03.

2008

75,757,507,411

976,911,471,112

7.75

04.

2009

96,857,455,340

984,534,437,004

9.84

05.

2010

159,315,761,532

1,060,169,659,428

15.03

Sumber:

1. 2.

Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabu-paten Klaten Tahun Anggaran 2005-2009, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran. Perda tentang APBD Kabupaten Klaten Tahun Angaran 2010.

Dari berbagai pertimbangan di atas, perkembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010 dan prediksi Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2011-2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.


III.8

Tabel 3. 6 NO. (1) 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1

1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Sumber :

Perkembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010 (dalam Rupiah)

URAIAN (2) PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak a. Bagi Hasil Pajak b. Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum ( DAU ) Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Dana Darurat Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Daerah

2006 REALISASI

2007 REALISASI

2008 REALISASI

2009 REALISASI

2010 REALISASI

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

33,919,999,845 10,310,593,034 10,300,165,299

42,547,074,202 12,689,833,307 9,814,835,172

49,549,622,878 18,026,871,390 10,463,290,219

46,603,876,930 18,921,063,434 11,034,744,597

54.878.616.223 19.549.880.442 14.764.926,856

1,244,805,952

2,187,788,810

3,324,071,598

4,101,047,114

3.995.347.524

12,064,435,560

17,854,616,913

17,735,389,671

12,547,010,785

16.568.461.401

692,153,369,053

779,127,517,333

851,604,340,823

841,073,104,734

845.975.281.673

29,147,442,053

34,053,517,333

44,129,559,823

42,885,842,734

49.198.516.673

744,676,781,000 62,798,000,000 -

726,192,262,000 71,995,000,000 -

726,234,465,000 70,542,300,000 -

75,757,507,411

96,857,455,340

159.315.761.532

635,488,000,000 27,517,927,000 -

694,207,000,000 50,867,000,000 -

34,067,635,634

52,084,653,115

-

6,074,844,041

-

-

2.000.000.000 -

-

33,159,221,415

41,807,334,966

45,589,852,560

40.267.282,444

16,689,726,400

36,252,417,000

85.787.035.600

-

-

-

34,067,635,634

12,850,587,659

17,260,446,045

15,015,185,780

31,261.443.488

760,141,004,532

873,759,244,650

976,911,471,112

984,543,437,004

1,060.169.659.428

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten Tahun 2010.


III.9

Tabel 3. 7 No.

Prediksi Perkembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 (dalam Rupiah)

URAIAN POS PENDAPATAN

(1)

(2)

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.1

Pendapatan Asli Daerah

65,498,449,000

71,381,303,000

76,706,350,000

82,188,317,000

85,942,824,000

1.1.1 1.1.2

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

24,560,826,000 18,900,123,000

27,954,330,000 20,049,409,000

30,638,652,000 21,268,582,000

33,319,315,000 22,561,891,000

34,102,176,000 23,933,844,000

6,111,000,000

6,482,599,000

6,876,795,000

7,294,962,000

7,738,557,000

15,926,500,000

16,894,965,000

17,922,321,000

19,012,149,000

20,168,247,000

917,297,959,000

971,787,644,000

1,029,514,148,000

1,090,669,744,000

1,155,458,128,000

43,395,134,000

45,972,908,000

48,703,808,000

51,596,930,000

54,661,910,000

792,938,525,000 80,964,300,000 -

840,040,965,000 85,773,771,000

889,941,403,000 90,868,937,000

942,806,046,000 96,266,768,000 -

998,810,975,000 101,985,243,000 -

235,561,248,000

241,039,308,000

253,091,272,000

265,745,833,000

279,033,123,000

6,000,000,000 -

-

-

-

-

43,105,597,000

45,260,876,000

47,523,919,000

49,900,114,000

52,395,119,000

154,331,155,000

162,047,712,000

170,150,097,000

178,657,601,000

187,590,481,000

32,124,496,000

33,730,720,000

35,417,256,000

37,188,118,000

39,047,523,000

1,218,357,656,000

1,284,208,255,000

1,359,311,770,000

1,438,603,894,000

1,520,434,075,000

1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Dana Perimbangan Bagi Hasil dari Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum ( DAU ) Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Dana Darurat Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Daerah

Sumber :

Data Diolah dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten Tahun 2010.


III.10

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2011-2015, akan diimplementasikan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut: 1. Mencapai target pendapatan daerah di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2015 dapat mendekati Rp 1,5 trilyun, berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional. 2. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Klaten dengan pelaksanaan kebijakan: a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kenaikan rata-rata per tahunnya sebesar 17 % atau lebih. Hal ini mengandung makna bahwa secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsi akan terus meningkat. b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara: (i) mulai tahun 2011, Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah dalam PAD, (ii) mulai tahun 2013, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah dalam PAD, setelah secara bertahap dilakukan alih ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB, (iii) secara bertahap dilakukan transfer ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB di tahun 2013 agar dapat berjalan secara online dengan Bank Operasi (BO). 3. Pengoptimalan Daerah

(PAD),

sumber-sumber/potensi yang

disesuaikan

Pendapatan dengan

Asli

peraturan

perundangan terbaru, khususnya dengan terbitnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka program intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung RPJM DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010-2015

III.11

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditempuh dengan cara: a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. c. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan

penyesuaiannya

dengan

peraturan

perundangan yang berlaku. d. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak. e. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah. 4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan diusahakan untuk mendorong perkembangan investasi daerah. 5. Dana Alokasi Umum (DAU) akan meningkat besarannya sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). 6. Dana

Alokasi

Khusus

(DAK)

diasumsikan

akan

tetap

besarannya karena bersifat given (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan). 7. Dana bagi hasil dari provinsi diharapkan akan meningkat ratarata 5% per tahun atau lebih. 8. Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Tengah diasumsikan tetap karena bersifat given (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan). 9. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang ditempuh dengan cara:


III.12

a. Perbaikan sistem dan manajemen dalam pengelolaan pendapatan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR). b. Penegakan Perda terhadap WP dan WR yang tidak taat melakukan pembayaran kewajibannya. 10. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan reward secara proporsional

terhadap

kinerja

aparatur

daerah

dalam

dari

Dana

mengelola pendapatan daerah. 11. Mengupayakan

peningkatan

pendapatan

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Klaten, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif,

penyehatan

iklim

ketenagakerjaan,

penegakan

hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan.

3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok belanja aparatur dan belanja pelayanan publik pada struktur anggaran 2005-2006 (Berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung pada struktur anggaran 2007-2010 (Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007)

dengan uraian,

sebagai berikut: 1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:


III.13

a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah

Daerah

kepada

Pemerintah

Pusat.

Dalam

Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah,

khususnya

pengalokasian anggaran

dalam APBD, Kabupaten Klaten pernah melakukan pinjaman, sehingga ada pos Pembayaran Bunga Pinjaman. c. Belanja

Subsidi

hanya

diperuntukkan

kepada

perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. d. Belanja

Hibah

digunakan

untuk

mendukung

fungsi

penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa

(TMMD)

dan

penyelenggaraan

pemilu

yang

dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik

telah

ditetapkan

peruntukannya,

sepanjang

dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta

kemampuan

keuangan

daerah,

sehingga

tidak

mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas


III.14

pemerintahan

daerah

lainnya

dalam

meningkatkan

kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. e. Belanja

Bantuan

meningkatkan masyarakat,

Sosial

kualitas

kehidupan

bantuan

kelompok/anggota

digunakan sosial

sosial

masyarakat

dalam dan

rangka ekonomi

diberikan

yang

dilakukan

kepada secara

selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki. g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang

menjadi

kewenangan

pemerintah

daerah

seperti

pembangunan urusan pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah

kelurahan/pemerintah

desa

diarahkan

untuk

percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan

kegiatan-kegiatan

yang

sifatnya

tidak

dapat

diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah,


III.15

serta

sifatnya

tidak

biasa/tanggap

darurat,

yang

tidak

diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. 2.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: a. Belanja

pegawai;

merupakan

pengeluaran

untuk

honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuik digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Gambaran perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2008-2010, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. 8

Struktur Belanja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2008-2010

No.

Tahun

Belanja Tidak Langsung (Rp)

Belanja Langsung (Rp)

Belanja APBD (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = ((3) + (4))

01.

2008

729,969,398,453

270,165,400,582

1,000,134,799,035

02.

2009

813,856,988,792

167,264,688,504

981,121,677,296

03.

2010

902.080.818.119

142.212.337.500

1,044.293.155.619

Sumber:

1. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabu-paten Klaten Tahun Anggaran 2005-2009, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran. 2. Perda tentang APBD Kabupaten Klaten Tahun Angaran 2010.


III.16

Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja di Kabupaten Klaten, seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. 9

Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 20082010 (dalam Rupian dan persen)

No.

Tahun

Belanja Pegawai (Rupiah)

Total Belanja (Rupiah)

Persentase Belanja Pegawai thd Total Belanja (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = ((3) / (4))

01.

2008

620,686,044,191

1,000,134,799,035

62.06

05.

2009

679,199,053,734

981,121,677,296

69.23

06.

2010

806.746.958.986

1,044.293.155.619

77.25

Sumber:

1. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabu-paten Klaten Tahun Anggaran 2005-2009, yang diambilkan dari data Realisasi Anggaran. 2. Perda tentang APBD Kabupaten Klaten Tahun Angaran 2010.

Gambaran

perkembangan

Belanja

Daerah

di

Kabupaten Klaten Tahun 2008-2010 dan Prediksi Belanja di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.


III.17

Tabel 3.10

NO. (1) 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6

2.1.7 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 20082010 (dalam Rupiah)

URAIAN POS BELANJA

2009

2010

(5)

(6)

(7)

(2) BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga / (angsuran, dan bunga hutang TA 2003) Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Balenja Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa Balenja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Tersangka / Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja Daerah Surplus / (Defisit)

Sumber:

2008

729,969,398,453 620,686,044,191

813,856,988,792 679,199,053,734

902.080.818.119 806.746.958.986

-

-

1.000.822.381

356,624,350 51,393,952,554

47,256,680,000 38,198,674,348

17.296.545.998 39.249.267.000

701,653,358

309,127,610

403,850,582

56,185,724,000

48,166,651,300

36.844.253.172

645,400,000

726,801,800

539.120.000

270,165,400,582 19,138,614,922 106,548,559,177 144,478,226,483 1,000,134,799,035

187,264,688,504 13,811,989,804 84,987,000,545 68,465,598,155 981,121,677,296

142.212.337.500 12.482.639.663 89.857.909.599 40.141.788.238 1.044.293.155.619

(23,223,327,923)

3,412,759,708

15.876.503.809

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten Tahun 2010

Proporsi belanja tidak langsung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan, terutama belanja pegawai

dan

penurunan.

untuk

komponen

Sedangkan

belanja

lainnya

justru

langsung

mengalami

secara

draktis

mengalami penurunan, hal ini terkait dengan proporsi pendapatan yang sebagian besar diskenariokan untuk mencukupi kebutuhan belanja tidak langsung. Dan Prediksi Belanja di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.


III.18

Tabel 3.11 No. (1)

Prediksi Perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 (dalam Rupiah)

URAIAN POS BELANJA DAERAH

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

2.1

Belanja Tidak Langsung

962,379,777,000

1,018,823,490,000

1,089,320,992,000

1,176,743,400,000

1,269,802,641,000

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

873,350,569,000 1,250,000,000 2,095,610,000 35,712,751,000

951,952,120,000 3,750,000,000 2,095,610,000 17,856,375,000

1,037,627,810,000 2,500,000,000 2,095,610,000 8,928,187,000

1,131,014,312,000 6.000.000.000 2,095,610,000 4,464,093,000

1,232,805,600,000 4.500.000.000 2,095,610,000 2,232,046,000

574,000,000

574,000,000

574,000,000

574,000,000

574,000,000

44,595,385,000

39,595,385,000

34,595,385,000

29,595,385,000

24,595,385,000

2.1.8

Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Tersangka / Terduga

4,801,462,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

2.2

Belanja Langsung

337,494,434,000

270,984,765,000

333,240,778,000

289,110,494,000

279,881,434,000

2.2.1 2.2.2 2.2.3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

32,213,198,000 149,605,882,000 155,675,354,000 1,299,874,211,000

1,289,808,255,000

1,422,561,770,000

1,432,853,894,000

1,549,684,075,000

(81,516,555,000)

(5,600,000,000)

(63,250,000,000)

5.750.000.000

(29,250,000,000)

2.1.6 2.1.7

Jumlah Belanja Daerah Surplus / (Defisit)

Sumber:



III.19

Pengelolaan Belanja Daerah

diarahkan pada pendekatan

prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (input)

yang

direncanakan.

Hal

akuntabilitas

perencanaan

meningkatkan memperjelas

efektivitas

Penyusunan

belanja

dan

daerah

tersebut

efisiensi

bertujuan

untuk

anggaran

serta

penggunaan

diprioritaskan

untuk

anggaran. menunjang

efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD)

dalam

rangka

melaksanakan

bidang

kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Arah Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Klaten tahun 2010-2015 akan diarahkan, diantaranya sebagai berikut: 1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Prioritas. Penggunaan anggaran Tahun 2010-2015 diprioritaskan untuk

mendanai

program;kegiatan

pendidikan,

kesehatan,

ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Klaten

dan

diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. 3. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD. 4. Optimalisasi Belanja Langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. 5. Transparan dipublikasikan

dan

Akuntabel.

dan

Setiap

pengeluaran

dipertanggungjawabkan

sesuai

belanja dengan

ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.


III.20

Selain

arah

kebijakan

pengelolaan

Belanja

Daerah

di

Kabupaten Klaten secara umum seperti yang disebutkan di atas, selama kurun waktu 2010-2015 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut: 1. Belanja Daerah di Kabupaten Klaten akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 2. Diasumsikan ada kenaikan Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 10% setiap tahun, dan juga ada tambahan penghasilan pegawai yang diasumsikan meningkat. 3. Belanja bantuan sosial diasumsikan meningkat 5% setiap tahun. 4. Belanja hibah diasumsikan meningkat 5% setiap tahun. 5. Belanja tidak terduga diasumsikan tetap. 6. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun, dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor. 7. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat

3.1.3

Pengelolaan Pembiayaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan

untuk menganggarkan

setiap

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Gambaran

Pembiayaan Daerah

Kabupaten Klaten tahun

2008 -2010 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.


III.21

Tabel 3.12

NO. (1)

Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 20082010 (dalam Rupiah)

URAIAN (2) Surplus/Defisit APBD

3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

3.3

Sumber:

PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembentukan Dana Cadangan (Pilkada Bpt/Wkl. Bpt 2010) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pembayaran Hutang Belanja - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto

2008

2009

2010

(5)

(6)

(7)

(69,063,751,000)

(62,121,363,000)

15.876.503.809

64,700,202,000

37,726,069,000

60,517.070.194

-

-

5.864.628.620

-

-

-

-

22,450,000,000

-

-

-

-

8,522,549,000

2,445,294,000

-

73,222,751,000

62,621,363,000

66.381.698.814

3,000,000,000

-

-

1,159,000,000

-

2,000,000,000

-

500,000,000 -

17.464.964.500 -

4,159,000,000

500,000,000

19.464.964.500

69,063,751,000

62,121,363,000

46.916.734.314

-

-

62.793.238.123

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten Tahun 2010

Dari tabel 3.12 tersebut terlihat, bahwa perkembangan pembiayaan daerah dari tahun ke tahun perkembangannya fluktuatif, hal ini mengingat bahwa struktur pembiayaan sangat dipengaruhi kebijakan pembelajaan daerah. Gambaran prediksi Pembiayaan Daerah

Kabupaten Klaten

tahun 2011 - 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.


III.22

Tabel 3. 13 No.

Prediksi Perkembangan Pembiayana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 (dalam Rupiah)

URAIAN POS PEMBIAYANAAN

(1)

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

Sumber:

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(2) Surplus/Defisit

3.1

2011

(81,516,555,000)

(5,600,000,000)

(63,250,000,000)

5.750.000.000

(29,250,000,000)

72,293,941,000 -

28,100,000,000 -

27,000,000,000 -

30,000,000,000 -

27,000,000,000 20,000,000,000

25,000,000,000

-

50.000.000.000

-

-

417,614,000 97,711,555,000

250,000,000 28,350,000,000

250,000,000 77,250,000,000

250,000,000 30,250,000,000

250,000,000 47,250,000,000

Penerimaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Daerah Pembentukan Dana Cadangan (Pilkada Bpt/Wkl. Bpt 2010) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pembayaran Hutang Belanja Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

-

7,945,000,000 6,250,000,000 16,195,000,000

18,750,000,000 22,750,000,000

8.000.000.000 14,000,000,000

28.000.000.000 36,000,000,000

18.000.000.000 18.000.000.000

Pembiayaan Netto

81,516,555,000

5,600,000,000

63,250,000,000

(5.750,000,000)

29,250,000,000



III.23

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2015 adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Klaten selama tahun 2011 – 2015 diarahkan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan tetap setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi. b. Pinjaman daerah ditempuh sebagai alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran. c. Terkait dengan penerimaan dari Pihak Ketika, maka: -

Penerimaan Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).

-

Penerimaan dari Pihak Ketiga dilakukan melalui pengelolaan kas non anggaran dan dilaporkan pada Laporan Arus Kas.

d. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham,

SBI

dengan

mempertimbangkan

kemampuan

SDM

pengelola dan regulasi pemerintah. e. Optimalisasi

pemberdayaan

aset

daerah

sebagai

sumber

pembiayaan daerah. 2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2011-2015 diarahkan untuk: a. Memperkuat permodalan dan kinerja perusahaan daerah yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai yang diatur dalam Perda tentang Penyertaan Modal.


III.24

b. Pembayaran

hutang

yang

jatuh

tempo

pada

tahun-tahun

mendatang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman. c. Pemberian pinjaman daerah diberikan dalam bentuk kredit bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setiap tahun diasumsikan naik sebesar 5%. d. Pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD). e. Merumuskan kebijakan/kerangka regulasi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (publik private partnership).

3.2. Analisa Kemampuan Keuangan Daerah Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah terutama dalam kemampuan pendanaan daerah dan melihat trend peningkatan pendapatan asli daerah, prediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 2011-2015 diasumsikan terjadi peningkatan rata-rata sebesar 5%. Sedangkan pendanaan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, tidak diasumsikan mengalami kenaikan dasar prediksi dengan menggunakan data APBD tahun 2010. Gambaran prediksi kemampuan daerah Kabupaten Klaten tahun 2011 - 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.


III.25

Tabel 3. 14 Prediksi Perkembangan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 (dalam Rupiah) No.

URAIAN POS PENDAPATAN

(1)

(2)

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.1

Pendapatan Asli Daerah

65,498,449,000

71,381,303,000

76,706,350,000

82,188,317,000

85,942,824,000

1.1.1 1.1.2

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

24,560,826,000 18,900,123,000

27,054,330,000 20,049,409,000

30,638,652,000 21,268,582,000

33,319,315,000 22,561,891,000

34,102,176,000 23,933,844,000

6,111,000,000

6,482,599,000

6,876,795,000

7,294,962,000

7,738,557,000

15,926,500,000

16,894,965,000

17,922,321,000

19,012,149,000

20,168,247,000

917,297,959,000

971,787,644,000

1,029,514,148,000

1,090,669,744,000

1,155,458,128,000

43,395,134,000

45,972,908,000

48,703,808,000

51,596,930,000

54,661,910,000

792,938,525,000 80,964,300,000 -

840,040,965,000 85,773,771,000

889,941,403,000 90,868,937,000

942,806,046,000 96,266,768,000 -

998,810,975,000 101,985,243,000 -

235,561,248,000

241,039,308,000

253,091,272,000

265,745,833,000

279,033,123,000

6,000,000,000 -

-

-

-

-

43,105,597,000

45,260,876,000

47,523,919,000

49,900,114,000

52,395,119,000

154,331,155,000

162,047,712,000

170,150,097,000

178,657,601,000

187,590,481,000

32,124,496,000

33,730,720,000

35,417,256,000

37,188,118,000

39,047,523,000

1,218,357,656,000

1,284,208,255,000

1,359,311,770,000

1,438,603,894,000

1,520,434,075,000

1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Dana Perimbangan Bagi Hasil dari Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum ( DAU ) Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Dana Darurat Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Daerah

.

POS BELANJA DAERAH

2.1

Belanja Tidak Langsung

962,379,777,000

1,018,823,490,000

1,089,320,992,000

1,176,743,400,000

1,269,802,641,000

2.1.1

Belanja Pegawai

873,350,569,000

951,952,120,000

1,037,627,810,000

1,131,014,312,000

1,232,805,600,000

2.1.2

Belanja Bunga

1,250,000,000

3,750,000,000

-

-

-


III.26

2.1.3

Belanja Subsidi

2.1.4

Belanja Hibah

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

2.1.6

2.1.7

2.1.8

-

-

2,500,000,000

6.000.000.000

4.500.000.000

2,095,610,000

2,095,610,000

2,095,610,000

2,095,610,000

2,095,610,000

35,712,751,000

17,856,375,000

8,928,187,000

4,464,093,000

2,232,046,000

Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa

574,000,000

574,000,000

574,000,000

574,000,000

574,000,000

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa

44,595,385,000

39,595,385,000

34,595,385,000

29,595,385,000

24,595,385,000

4,801,462,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

337,494,434,000

270,984,765,000

333,240,778,000

289,110,494,000

279,881,434,000

1,299,874,211,000

1,289,808,255,000

1,422,561,770,000

1,432,853,894,000

1,549,684,075,000

(81,516,555,000)

(7,500,000,000)

(66,250,000,000)

1.750.000.000

(32,250,000,000)

(81,516,555,000)

(5,600,000,000)

(63,250,000,000)

5.750.000.000

(29,250,000,000)

72,293,941,000

28,100,000,000

27,000,000,000

30,000,000,000

27,000,000,000

Belanja Tidak Tersangka / Terduga

2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

149,605,882,000

2.2.3

Belanja Modal

155,675,354,000

32,213,198,000

Jumlah Belanja Daerah Surplus / (Defisit) POS PEMBIAYANAAN Surplus/Defisit 3.1

Penerimaan Daerah

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

-

20,000,000,000

3.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-

-

-

-

-

3.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

25,000,000,000

-

50.000.000.000

-

-

3.1.5

Penerimaan Pinjaman

-

-

-

-

-

Kembali

Pemberian


III.27

3.1.6

Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan

417,614,000

250,000,000

250,000,000

250,000,000

250,000,000

97,711,555,000

28,350,000,000

77,250,000,000

30,250,000,000

47,250,000,000

3.2

Pengeluaran Daerah

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan (Pilkada Bpt/Wkl. Bpt 2010)

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

-

3.2.2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

7,945,000,000

-

-

-

-

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

6,250,000,000

18,750,000,000

8.000.000.000

28.000.000.000

18.000.000.000

3.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

-

-

-

-

-

3.2.5

Pembayaran Hutang Belanja

-

-

-

-

-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

16,195,000,000

22,750,000,000

14,000,000,000

36,000,000,000

18.000.000.000

Pembiayaan Netto

81,516,555,000

5,600,000,000

63,250,000,000

(5.750,000,000)

29,250,000,000

(Investasi)


III.28

Dalam penyusunan APBD kemampuan anggaran yang teralokasi dalam setiap tahunnya cenderung akan diikuti dengan penerimaan riil yang diterima daerah, sehingga ploting penggunaan dana disesuaikan dengan perubahan dana yang diterima. Perubahan alokasi anggaran belanja daerah baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sangat tergantung dari dana-dana yang diterima khususnya dana yang bersifat specifik grand, blokgrand dan dana perimbangan yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi yang merupakan salah satu penopang kemampuan fiskal daerah.

3.3 Kebijakan Umum Anggaran Kebijakan umum anggaran Kabupaten klaten tahun 2011 – 2015 disusun berdasarkan prinsif disiplin anggaran, dan pelaksanaannya memperhatikan azas keadilan dan pemerataan. Prinsif disiplin anggaran yang akan ditempuh diantaranya: 1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. 2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau mencukupi kredit anggarannya dalam APBD / Perubahan APBD. 3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan pengendalian tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, ditempuh dengan upaya : 1. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai. 2. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. Gambaran perkiraan belanja rutin SKPD dan perkiraan Belanja Langsung untuk mendanai program dan kegiatan sebagai penjabaran dari misi pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel beriukut.


III.29

Tabel 3. 15 No.

Prediksi Perkembangan Belanja Operasional SKPD di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 (dalam Rupiah)

Dinas / Instansi

(1)

(2)

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01.

Bagian Hukum

78,000,000

78,000,000

79,950,000

81,900,000

85,995,000

02.

Bagian Perekonomian

28,000,000

28,000,000

28,700,000

29,400,000

30,870,000

03.

Bagian Kesra

74,900,000

74,900,000

76,772,500

78,645,000

82,577,250

04.

Bagian Organisasi

54,000,000

54,000,000

55,350,000

56,700,000

59,535,000

05.

Bagian Umum

4,608,748,000

4,608,748,000

4,723,966,700

4,839,185,400

5,081,144,670

06.

Bagian Pembangunan

625,410,000

625,410,000

641,045,250

656,680,500

689,514,525

07.

Bagian Pemerintahan

794,500,000

794,500,000

814,362,500

834,225,000

875,936,250

08.

Bagian Humas

284,206,000

284,206,000

291,311,150

298,416,300

313,337,115

09.

Dinas Pendidikan

1,438,000,000

1,438,000,000

1,473,950,000

1,509,900,000

1,585,395,000

6,000,000

6,000,000

6,150,000

6,300,000

6,615,000

- SMPN

784,560,000

784,560,000

804,174,000

823,788,000

864,977,400

- SMKN

550,000,000

550,000,000

563,750,000

577,500,000

606,375,000

- SMAN

450,000,000

450,000,000

461,250,000

472,500,000

496,125,000

- SKB

180,000,000

180,000,000

184,500,000

189,000,000

198,450,000

1,425,900,000

1,425,900,000

1,461,547,500

1,497,195,000

1,572,054,750

- TK

10.

Dinas Kesehatan

11.

Dinas Perhubungan

399,104,000

399,104,000

409,081,600

419,059,200

440,012,160

12.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

243,500,000

243,500,000

249,587,500

255,675,000

268,458,750

13.

Dinsosnakertran

151,500,000

151,500,000

155,287,500

159,075,000

167,028,750

14.

Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal

1,398,000,000

1,398,000,000

1,432,950,000

1,467,900,000

1,541,295,000

15.

DPPKAD

4,784,340,000

4,784,340,000

4,903,948,500

5,023,557,000

5,274,734,850

16.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OLahraga

211,000,000

211,000,000

216,275,000

221,550,000

232,627,500


III.30

No.

Dinas / Instansi

(1)

(2)

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

17.

Dinas Pertanian

653,568,000

653,568,000

669,907,200

686,246,400

18.

Kantor Ketahanan Pangan

174,000,000

174,000,000

178,350,000

182,700,000

191,835,000

19.

Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan

288,260,000

288,260,000

295,466,500

302,673,000

317,806,650

20.

Kantor Satpol PP

297,600,000

297,600,000

305,040,000

312,480,000

328,104,000

21.

Kantor Pelayanan Terpadu

202,105,000

202,105,000

207,157,625

212,210,250

222,820,763

22.

Kantor Arsip dan Perpustakaan

170,000,000

170,000,000

174,250,000

178,500,000

187,425,000

23.

Badan Pemberdayaan Masyarakat

250,000,000

250,000,000

256,250,000

262,500,000

275,625,000

24.

Inspektorat Wilayah Kab.

268,120,000

268,120,000

274,823,000

281,526,000

295,602,300

25.

Sekretariat DPRD (Setwan)

2,051,261,000

2,051,261,000

2,102,542,525

2,153,824,050

2,261,515,253

26.

Dinas Pekerjaan Umum

10,262,832,000

10,262,832,000

10,519,402,800

10,775,973,600

11,314,772,280

27.

Bappeda

790,000,000

790,000,000

809,750,000

829,500,000

870,975,000

28.

Badan Kepegawaian Daerah

647,000,000

647,000,000

663,175,000

679,350,000

713,317,500

29.

Badan Lingkungan Hidup

330,718,000

330,718,000

338,985,950

347,253,900

364,616,595

30.

Badan KesbangPolimas

320,000,000

320,000,000

328,000,000

336,000,000

352,800,000

31.

Kecamatan

7,236,000,000

7,236,000,000

7,416,900,000

7,597,800,000

7,977,690,000

32.

Kelurahan

1,175,000,000

1,175,000,000

1,204,375,000

1,233,750,000

1,295,437,500

43,686,132,000

43,686,132,000

44,778,285,300

45,870,438,600

48,163,960,530

Jumlah

Sumber:



III.31

Tabel 3. 16

No.

Prediksi Perkembangan Balanja Langsung yang Dialokasikan untk Penunjang Pencapaian dan Penjabaran Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 (dalam Rupiah)

URAIAN BELANJA LANGSUNG

(1)

(2)

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

337,494,434,000.00

270,984,765,000.00

333,240,778,000.00

256,110,494,000.00

279,881,434,000.00

01.

Belanja Langsung

02.

Belanja Langsung Penunjang Pencapaian Misi-Misi Bupati

43,686,132,000.00

43,686,132,000.00

44,778,285,300.00

45,870,438,600.00

48,163,960,530.00

03.

Belanja Langsung untuk Mendanai Program dan Kegiatan sebagai Penjabaran dari Misi Pasangan Bupati Terpilih

293,808,302,000.00

227,298,633,000.00

288,462,492,700.00

210,240,055,400.00

231,717,473,470.00

Sumber:



III.32

Dari tabel 3.15 bahwa prediksi belanja rutin (operasional) SKPD Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2015 dengan asumsi jumlah SKPD sebanyak 59 SKPD kebutuhan dananya memerlukan anggaran sebanyak Rp. 43,6 M dan akan ditambah secara kumulatif setiap tahunnya sesuai dengan tahun kebutuhannya. Disamping itu gambaran belanja langsung yang dialokasi untuk menunjang pencapaian misi pembangunan daerah juga diasumsikan dari tahun ke tahun akan mengalami perubahan sesuai dengan skala program prioritas yang telah ditetapkan.


III.33

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan

daerah.

Penyajian

analisis

dalam

bagian

permasalahan

pembangunan yang mengawali bagian analisis isu-isu strategis, diharapkan akan dapat menjelaskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2010-2015.

4.1 Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib (berbasis Standar Pelayanan Minimal / SPM) maupun urusan pilihan (berbasis keunggulan daerah / core competence). Dari kedua urusan tersebut kemudian di analisis berbagai permasalahan yang akan menjadi dasar dalam perumusuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015.

4.1.1 Permasalahan Pembangunan Urusan Wajib Dalam

penyelenggaraan

urusan

wajib

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Klaten masih dihadapkan pada permasalahan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah : 1. Urusan

Pendidikan

dengan

permasalahan

yang

dihadapi,

diantaranya : a. Belum

semua

anak

usia

sekolah

memiliki

kesempatan

memperoleh pendidikan, yaitu masih adanya anak putus sekolah yang diakibatkan kesulitan ekonomi sebayak 128 anak meliputi : SD/MI 54 anak, SMP/MTs 57 anak, SMA 17 anak. Dana BOS masih belum mampu mengcover semua biaya yang harus ditanggung sesuai dengan kebutuhan standar per anak sekolah (indeks minimal kebutuhan pendidikan). b. Kwalitas kelulusan siswa belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja dan dunia usaha.


IV. 1

c. Belum semua guru memenuhi kualifikasi standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1), jumlah guru keseluruhan 13.867 dan yang belum memiliki akta 4 (D-4/S1) sebanyak 6.188 orang terdiri dari : guru yang berpendidikan SLTA sebanyak 1.245 orang, D1 sebanyak 35 orang, D2 sebanyak 4.585 orang, D3 sebanyak 254 orang d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. Hal ini masih terlihat banyak ruang kelas yang rusak berat sebanyak 1.035 ruang terdiri dari : 27 TK, 944 SD, 36 MI dan 28 SMP, dan perlunya pengawasan terhadap pembangunan sarpras pendidikan yang berkualitas. e. Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif. f. Masih perlunya peningkatan penanaman nilai-nilai moralitas dan integritas bagi tenaga kependidikan

2. Urusan Kesehatan

dengan permasalahan yang dihadapi,

diantaranya : a. Angka kesakitan dan kematian

yang diakibatkan penyakit

menular dan tidak menular kasusnya masih ditemui, meliputi angka kematian ibu melahirkan 0,98/1000 angka kematian bayi

13,8/1000

19 dari 19.344,

266 dari 19.344, angka

kematian balita 1/1000 20 dari 86.993. b. Angka kesakitan demam berdarah masih temui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemik flu burung. Yang bersumber dari binatang : -

Deman berdarah

dengue 476 orang angka kesakitan

3,65/1000, kematian 3 sehingga angka kematiannya 0,63%. -

Malaria 4 kasus angka kesakitan 0,003/1000

angka

kematian 0% -

Filariatis 3 kasus

c. Untuk jenis penyakit menular / infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker) meningkat. -

Penyakit menular Tuberculosis paru 249 kasus


IV. 2

-

Kusta penderita PB 3 orang, MB 10 orang

-

Diare 25.363 kasus

-

Infeksi Saluran Pernapasan atas 1.374 balita

-

HIV 8 kasus

-

Kejadian luar biasa KIPI sebanyak 6 penderita 1 meninggal

-

Keadaan gizi : BB naik 51.689 (74,76%), dibawah garis merah 2.295 (3,32%) dan Gizi buruk sebanyak 109 (0,16%)

d. Derajat

kesehatan

rendah,

dikarenakan

oleh

kualitas

lingkungan rendah, cakupan sanitasi dasar seperti cakupan air bersih,

cakupan

jamban

keluarga,

cakupan

sarana

pembuangan air limbah rendah, serta proporsi rumah tangga sehat rendah. Indikatornya : -

dari 104.730 rumah yang diperiksa yang sehat sebanyak 80.992 rumah (77,33%),

-

dari 28 hotel yang diperiksa yang sehat sebanyak 22 hotel (78,57%)

e. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah, kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan

dan

sesudah

Buang

Air

Besar

(BAB)

belum

membudaya dan kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi. Indikatornya : -

Jumlah KK yang memiliki persediaan air bersih sebanyak 111.739 KK, yang diperiksa 84.966 dan yang sehat 71.321 KK (83,94%)

-

Jumlah KK yang memiliki jamban keluarga sebanyak 108.001 KK yang diperiksa 78.456 KK dan yang sehat 69.372 KK (88,42%)

-

Jumlah KK yang memiliki tempat sampah dari 91.106 yang diperiksa dan yang sehat 62.758 KK (68,88%)

f. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

3. Urusan Pekerjaan Umum, menghadapi permasalahan : a. Masih adanya jalan dan jembatan yang rusak. Prasarana jalan dan jembatan memerlukan


pemeliharaan dan peningkatan.

IV. 3

Kondisi jalan yang rusak berat

sepanjang 53,57 KM, dan

jembatan yang rusak berat 3 unit. b. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku. Saluran irigasi yang masih rusak berat sepanjang 165 Km. c. Belum optimalnya fungsi prasarana dan sarana drainase pengendalian banjir pada musim penghujan, kondisi bendung yang rusak berat 38 unit. d. Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, dan persampahan terutama di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah. Dari 91.106 KK tempat sampah rumah tangga yang diperiksa yang sehat 62.758 KK (68,88%) e. Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM. f. Belum berkembangnya jasa konstruksi karena kurangnya pembinaan

dan

pengawasan

serta

belum

mantapnya

mekanisme sertifikasi kompetensi.

4. Urusan Perumahan, menghadapi permasalahan : a. Masih adanya rumah tidak layak huni di Kab. Klaten sebanyak 40.025 unit b. Lemahnya konsolidasi dan koordinasi komunitas perumahan dalam pengelolaan, pemeliharaan serta sharing pembangunan termasuk pembiayaan perumahan dan infrastrukturnya. c. Belum

optimalnya

pembangunan

pemanfaatan

vertikal

terutama

lahan pada

dengan

pola

kawasan-kawasan

permukiman yang padat. d. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. e. Belum

memadainya

sarana

dan

prasarana

pendukung

permukiman. f. Belum adanya inventarisasi rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh warga miskin dan belum optimalnya pemihakan anggaran.


IV. 4

g. Masih

perlunya

permukiman

peningkatan

perkotaan,

yang

kualitas

prasarana

meliputi

dasar

prasarana

jalan

lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih lingkungan, serta prasarana sanitasi lingkungan.

5. Urusan Penataan Ruang, menghadapi permasalahan : a. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang. b. Belum tersusunnya Rencana Rinci Kawasan Strategis Kota maupun Rencana Detail Tata Ruang Kota c. Masih lemahnya kepastian hukum (insentif dan desinsentif) terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. d. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). e. Koordinasi dan kerjasama antar daerah belum optimal terutama daerah perbatasan. f. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan, menghadapi permasalahan: a. Belum sinerginya proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan partisipatif dengan pendekatan teknokratik. b. Dokumen perencanaan yang disusun belum menekankan pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat dilaksanakan. Dokumen perencanaan yang disusun cenderung masih berupa wish list. Program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran. Hal ini mengakibatkan

perencanaan

yang

disusun

tidak

dapat

sepenuhnya dilaksanakan. c. Masih adanya persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. d. Adanya

asumsi

bahwa

perencanaan

belum

sepenuhnya

mengakomodasi para pemangku kepentingan.


IV. 5

e. Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah. f. Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi perencanaan pembangunan. g. Implementasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Keterkaitan proses perencanaan dengan penganggaran, yang mengarah kepada pengalokasian sumber daya yang lebih rasional dan strategis belum terwujud dan tidak sepenuhnya dirumuskan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

7. Urusan Perhubungan, menghadapi permasalahan : a. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor. Pada tahun 2009 mobil barang sebanyak 10.149 unit (pertumbuhan 9,1%) dan sepeda motor sebanyak 268.678 unit (8,69%) b. Tingginya volume pergerakan/mobilitas terutama pada jam-jam sibuk yang tidak didukung oleh sarana prasarana jaringan jalan sehingga

mengakibatkan

kecenderungan

peningkatan

kecelakaan lalu lintas. 3.542 SMP (satuan mobil penumpang)/ jam. c. Pencemaran lingkungan akibat emisi gas buang oleh kendaraan bermotor. d. Jaringan pelayanan angkutan penumpang sudah melebihi permintaan jasa angkutan sehingga rasio faktor muat/load factor terus menurun. e. Rendahnya/kurangnya

kualitas pelayanan/sarana

prasarana

yang diberikan bagi pengguna kendaraan umum. f. Kurangnya disiplin pengguna jalan terhadap rambu-rambu dan aturan-aturan yang berlaku. Pada tahun 2009 angka kecelakaan 342 kejadian, jumlah pelanggaran lalulintas 16.662 kasus. g. Adanya tumpang tindih kewenangan penanganan angkutan jalan dan angkutan kota oleh berbagai instansi pemerintah (pusat maupun daerah).


IV. 6

h. Kurangnya keterpaduan sistem jaringan jalan antar moda dan lintasan sebidang. i. Lemahnya manajemen rekayasa lalu lintas. j. Masih adanya traffic light yang sudah tidak lagi layak sehingga seringkali menimbulkan gangguan lalu lintas. k. Belum terwujudnya pengawasan optimal terhadap kelebihan muatan

sehingga

dibutuhkan

timbangan

portable

untuk

memperkuat kemampuan kontrol dan pengawasan urusan perhubungan.

8. Urusan Lingkungan Hidup, menghadapi permasalahan : a. Kurangnya lahan terbuka hijau (RTH) dan menurunnya kualitas RTH kota seperti taman-taman kota dan lainnya. b. Rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan. c. Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan. d. Terbatasnya lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. e. Rendahnya

pemahaman/kepedulian

masyarakat

tentang

pengelolaan sampah. f. Peningkatan pencemaran air dan udara serta tingkat kebisingan. g. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. h. Banyaknya kegiatan industri atau kegiatan usaha yang belum memilki dokumen lingkungan AMDAL, UKL-UPL , DPPL. i. Banyaknya perusahaan/kegiatan industri yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL).

9. Urusan Pertanahan, menghadapi permasalahan : a. Sulitnya

pengendalian

penggunaan

lahan.

Antara

lain

disebabkan karena persepsi bahwa dengan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat sendiri masyarakat berhak mengelola/menggunakannya sesuai dengan keinginan sendiri.. b. Banyaknya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, utamanya

pada

sektor


perumahan/properti.

Peruntukan

IV. 7

penggunaan tanah sawah untuk lahan berkelanjutan tidak dapat berjalan. c. Terbatasnya ketersediaan lahan yang akan dijadikan dan ditetapkan

sebagai lahan sawah berkelanjutan sebagai

penopang ketersediaan pangan baik tingkat propinsi maupun nasional. d. Penyediaan tanah untuk pemukiman atau perumahan belum memenuhi kebutuhan, sehingga berkembang rumah kumuh di perkotaan dengan intensitas yang tidak terkendali. e. Belum teridentifikasi tanah negara/tanah terlantar secara detail (data base) belum akurat f. Belum adanya insentif dan desinsentif dibidang pertanahan.

10. Urusan

Kependudukan

dan

Catatan

Sipil,

menghadapi

permasalahan: a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan. b. Masih kurangnya pemahaman aparat yang terlibat dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil akan prosedur dan peraturan perundangan yang mendasari. c. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait. d. Belum adanya sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menghadapi permasalahan: a. Masih

perlunya

peningkatan

kesetaraan

gender

dalam

kehidupan bermasyarakat sebagai dampak dari nilai sosial b. Masih

kurangnya

keterlibatan

perempuan

dalam

proses

pengambilan keputusan kebijakan publik, hal ini terlihat dari jumlah anggota DPRD Kab. Klaten yang perempuan 9 orang (18%) dari 50 anggata c. Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak d. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak e. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak


IV. 8

f. Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak masih belum memadai

12. Urusan

Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera,

menghadapi permasalahan : a. Belum optimalnya pelayanan KB dan kemudahan akses bagi semua Pasangan Usia Subur (PUS) b. Kurang lengkapnya sarana/prasarana dan rendahnya kapasitas aparatur dalam pelayanan KB c. Kurangnya

pembinaan

masyarakat

mengenai

penguatan

keluarga sejahtera sebagai basis ketahanan sosial masyarakat. d. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan KB-KS e. Belum optimalnya penyelenggaraan BKB-Posyandu-PAUD

13. Urusan Sosial, menghadapi permasalahan : a. Masih adanya kemiskinan, penggangguran dan berkembangnya faham

liberalisme

memunculkan

perilaku

sosial

yang

menyimpang b. Masih adaya penyandang masalah kesejahteraan sosial , antara lain : kasus perjudian, narkoba, gelandangan dan praktek prostutisi. c. Masih rendahnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) d. Belum

optimalnya

kemudahan

akses

masyarakat

akan

pelayanan sosial e. Masih rendahnya jaminan perlindungan dan bantuan sosial

14. Urusan Ketenagakerjaan, menghadapi permasalahan: a. Sempitnya

kesempatan

kerja

yang

disebabkan

oleh:

(i)

ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan; dan (ii) Penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah. b. Peluang kerja yang relatif belum bisa menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan


IV. 9

c. Hambatan budaya (feodalisme), masyarakat cenderung kepada pekerjaan kantoran (pegawai negeri, dll) sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematikan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa pemerintahan. d. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai. e. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang diakibatkan angkatan kerja baru, tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. f. Belum

optimalnya

pembinaan

dan

pemihakan

anggaran

terhadap kelompok – kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif . g. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan guna mampu bersaing sesuai kebutuhan pasar. h. Kekurangpuasan pekerja terhadap besarnya upah minimum Kabupaten. i. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja guna wadah perjuangan hak – hak pekerja. j. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja di mata perusahaan. k. Inkonsistensi implementasi hukum perburuhan oleh perusahaan, seperti pelaksanaan UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) l. Belum tersedianya database ketenagakerjaan.


IV. 10

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menghadapi permasalahan : a. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga., dan secara umum manajerial masih rendah, legitimasi hukumnya belum kuat atas tempat usaha, jenis usaha dan asset. b. Belum optimalnya pola kemitraan, serta lemahnya akses perbankan dan rendahnya skim permodalan secara khusus bagi UMKM. c. Rendahnya kualitas SDM, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi. d. Belum optimalnya pembinaan koperasi, dan lemahnya monitoring dan perlunya badan hukum bagi pembentukan koperasi menghambat

terwujudnya kinerja koperasi sebagai pilar

ekonomi. 16. Urusan Penanaman Modal, menghadapi permasalahan : a. Kurangnya promosi terhadap investor sehingga investasi yang masuk tidak / belum optimal; b. Kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kekurangsiapan sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik

investor

serta

karena

terbatasnya

lahan

dan

infrastruktur. c. Belum adanya regulasi dan terwujudnya sikap mental yang memberikan jaminan kepastian dan kenyamanan berinvestasi , yang berakibat investor akan mengalami resiko investasi biaya tinggi ( high cost investation ) ditunjang adanya konflik antar urusan terutama urusan penanaman modal dengan kebijakan sawah lestari.

17. Urusan Kebudayaan, menghadapi permasalahan: a. Budaya

daerah

belum

banyak

mendapatkan

apresiasi

masyarakat dan diberdayakan secara optimal. b. Globalisasi, demokrasi liberal, kapitalisme berpengaruh terhadap nilai-nilai etika, moral, budaya dan keagamaan.


IV. 11

c. Belum optimalnya pembinaan/pendidikan moral, etika dan budi pekerti bagi remaja dan siswa sekolah. d. Belum optimalnya pelestarian sejarah dan permuseuman. e. Belum adanya regulasi dan belum terwujudnya sikap mental yang

memberikan

jaminan

kepastian

dan

kenyamanan

berinvestasi , yang berakibat investor akan mengalami resiko investasi biaya tinggi (high cost investation) ditunjang adanya konflik antar urusan terutama urusan penanaman modal dengan kebijakan sawah lestari. f. Belum

optimalnya

promosi

budaya

daerah,

serta

belum

efektifnya sistem inventarisasi dan penyajian informasi mengenai jenis dan ragam budaya daerah. g. Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan budaya daerah melalui kepemilikan HAKI h. Globalisasi dan Perdagangan

Bebas memberikan ancaman

nyata terhadap sendi – sendi budaya dan kekuatan ekonomi rakyat ( pertanian , perikanan , koperasi usaha kecil menengah ,industri perdagangan dll).

18. Urusan

Kepemudaan

dan

Olah

Raga,

menghadapi

permasalahan : a. Belum adanya database tentang jumlah organisasi kepemudaan, dan pola pembinaan yang berkelanjutan serta belum optimalnya ruang partisipasi pemuda untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah b. Belum optimalnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga disebabkan

oleh

lemahnya

pembibitan

atlit,

pembinaan,

pemanduan dan pemasyarakatan olahraga serta tidak adanya penelitian

dan

pengembangan

keolahragaan

serta

masih

rendahnya pemihakan anggaran dari pemerintah daerah. c. Rendahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi olah raga; d. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga, serta masih lemahnya manajemen dan pemasyarakatan olahraga terutama olahraga yang berorientasi prestasi.


IV. 12

19. Urusan

Kesatuan

Bangsa

dan

Politik

Dalam

Negeri,

menghadapi permasalahan : a. Masih terdapatnya berbagai penyakit masyarakat b. Adanya ancaman terorisme, konflik SARA (baik vertikal maupun horizontal) dan gerakan yang bersifat radikalisme yang kadang bersifat laten c. Masih rendahnya kualitas pembinaan aparatur penanggulangan bencana

alam

dan

rendahnya

managemen

penanganan

bencana, rendahnya dana cadangan tanggap bencana dan belum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). d. Masih rendahnya kualitas politik masyarakat

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, menghadapi permasalahan : a. Belum terwujudnya sinergisitas regulasi antara daerah dan pusat, serta belum sinkronnya peraturan perundangan yang diperlukan pemerintah sehingga menimbulkan tumpang tindih aturan yang potensial menimbulkan konflik antar kewenangan dan berbagai perbedaan persepsi “. b. Kurangnya koordinasi dan sinergisitas antar satuan kerja yang berakibat timbulnya inefisiensi dan inefektivitas birokrasi , yang merupakan patologi birokrasi yang terjadi secara umum c. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM aparatur berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan; d. Belum

optimalnya

pemanfaatan

Teknologi

Informasi

dan

Komuniaksi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; e. Belum optimalnya kerja sama antar daerah, antara pemerintah daerah dengan swasta dan antar pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik;


IV. 13

f. Perkembangan PAD dan proporsinya tehadap pendapatan APBD yang bersumber dari pusat dengan pembiayaan yang harus di keluarkan daerah dirasa masih kecil; g. Kurang

tuntasnya

penyelesaian

kasus-kasus

pelanggaran

disiplin pegawai dan belum optimalnya; h. Banyaknya

hasil

temuan

pemeriksaan

interen

yang

mencerminkan ketidakdisiplinan pengguna anggaran; i. Rendahnya pemanfaatan hasil kajian (litbang) yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di pemerintah daerah; j. Belum optimalnya pemberdayaan budaya pengawasan melekat, peningkatan etos kerja serta motivasi berprestasi. k. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa, dan adanya tindak-pelanggaran disiplin oleh Kades dan Katdes.

21. Urusan Ketahanan Pangan, menghadapi permasalahan : a. Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian yang berakibat belum terwujudnya upaya penanganan terpadu guna memecahkan persoalan – persoalan di bidang pertanian , hal ini berakibat pendapatan petani berkurang , hasil – hasil produksi pangan berkurang sehingga diperlukan langkah – langkah progresif untuk mengambil kebijakan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan. b. Belum optimalnya penerapan tekhnologi , rekayasa genetik , varietas – varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif , dan belum optimalnya intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan . c. Tingginya tingkat penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama

untuk

kembali ke alam (back to nature ). d. Belum optimalnya kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual ( intellectual property right ) terhadap produk – produk pangan unggulan kabupaten Klaten.


IV. 14

e. Belum optimalnya promosi produk – produk pangan unggulan kabupaten Klaten , belum optimalnya fungsi dan peran pemerintah dalam memfasilitasi perdagangan dan distribusi komoditas. f. Belum

optimalnya

sinergitas

antara

program

–

program

pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan , dan belum optimalnya kemampuan

dan

keterampilan

para

penyuluh

dalam

mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani. g. Belum terciptanya sinergitas antar satker dalam melakukan koordinasi

terpadu

dalam

upaya

mengoptimalkan

urusan

ketahanan pangan.

22. Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa,

menghadapi

permasalahan: a. Belum

terwujudnya

konsep

manajemen

pemberdayaan

masyarakat desa yang terstruktur dan sistemik sebagai pedoman bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. b. Masih lemahnya penelitian dan pengembangan guna menggali potensi masyarakat desa dan penerapan manajemen ilmiah dalam

rangka

mengembangkan

potensi

pemberdayaan

masyarakat desa . c. Belum optimalnya pemberdayaan tekhnologi tepat guna dan proses

sosialisasi

ke

masyarakat

dalam

rangka

mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif bagi masyarakat. d. Adanya pergeseran budaya akibat berkembangnya budaya kapitalisme dan pragmatisme yang cenderung menggeser nilai – nilai kemandirian masyarakat sehingga masyarakat cenderung bersifat konsumerisme dan pragmatis.

23. Urusan Statistik, menghadapi permasalahan: a. Belum tersedianya semua data statistik yang dibutuhkan saat dipergunakan

untuk

menyusun

perencanaan,

hal

dikarenakan :


IV. 15

ini

- Kurangnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu; - Belum optimalnya kerjasama antar SKPD dalam pengelolaan dan penyediaan data; - Kurangnya sistem informasi data yang baik; - Data dan informasi yang digunakan seringkali belum konsisten - Masih rendahnya kesadaran aparat akan pentingnya data. 24. Urusan Kearsipan, menghadapi permasalahan : a. Belum optimalnya sistem kearsipan yang disebabkan kurangnya SDM, sarana dan prasarana kearsipan serta rendahnya perhatian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kearsipan; b. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah yang disebabkan karena keterbatasan anggaran dan prasarana yang memadai. c. Kurangnya khasanah arsip yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip; d. Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan daerah yang disebabkan kurangnya sistem informasi kearsipan yang akurat.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika, menghadapi permasalahan: a. Masih kurangnya kualitas dan Kuantitas SDM yang kompeten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). b. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas penunjang pengembangan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). c. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sistem informatika yang memadai untuk mendukung efisiensi pelayanan publik dan transparansi. d. Kurang efektifnya penyebarluasan sistem komunikasi, informasi, telematika, dan media massa. e. Belum optimalnya jangkauan dan akses komunikasi informasi yang disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana serta pengembangan komunikasi informasi.


IV. 16

f. Belum optimalnya kerjasama di bidang komunikasi dan informasi antara pemerintah dan mass media yang disebabkan oleh masih kurangnya publikasi pemerintah daerah di berbagai mass media. g. Belum optimalnya penelitian di bidang komunikasi dan informasi yang disebabkan oleh belum terintegrasinya kegiatan penelitian dalam suatu jaringan penelitian yang efektif. h. Masih lemah dan kurangnya kualitas SDM di bidang komunikasi dan informasi yang disebabkan oleh kesenjangan antara kemajuan IPTEK yang sangat cepat dengan penguasaan teknologi oleh aparatur bidang komunikasi dan informasi. i. Masih kurangnya pemahaman tenatng aturan-aturan baru yang terkait di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

26. Urusan Perpustakaan, menghadapi permasalahan : a. Kurangnya minat baca

masyarakat yang disebabkan karena

rendahnya budaya membaca masyarakat; Perpus umum tk. Kabupaten 14.436 pengunjung/tahun b. Rendahnya kualitas pelayanan perpustakaan (perpustakaan daerah, perpustakaan khusus/instansi, perpustakaan kelurahan, perpustakaan rumah ibadah, dan perpustakaan sekolah). Hanya ada perpus tk. Desa 35 buah dan tk. Kab 1 buah c. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.

4.1.2 Permasalahan Pembangunan Urusan Pilihan Dalam penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah di Kabupaten Klaten, berbagai permasalahan yang harus dihadapi adalah: 1. Urusan Pertanian, menghadapi permasalahan : a. Adanya penurunan luas lahan pertanian akibat peralihan lahan dari lahan pertanian ke non pertanian sebesar 30 hektar per tahun, ditunjang penurunan tingkat

kesuburan tanah

dan

sempitnya

kepemilikan tanah oleh petani. b. Belum adanya data yang akurat untuk mengetahui berapa jumlah buruh tani , berapa jumlah petani dan luas garapannya serta jumlah pemilik tanah pertanian hal ini penting guna mempertepat sasaran pembangunan.


IV. 17

c. Menurunnya debit mata air untuk pertanian serta belum optimalnya pembangunan bendung dan saluran irigasi primer, sekunder , tersier berakibat timbulnya hambatan irigasi pertanian . d. Dampak negatif penerapan tekhnologi pertanian yakni terputusnya link and match antara pertanian dan peternakan , sebelum adanya hand tractor mayoritas petani memiliki ternak sapi guna membajak sawah dan dimanfaatkan pupuknya yang berakibat berkurangnya biaya produksi pertanian , secara umum saat ini para petani mengalami biaya produksi yang tinggi. e. Pemanfaatan pupuk – pupuk kimia yang terakumulasi bertahun tahun berakibat berkurangnya kesuburan tanah dan meningkatnya resistensi hama penyakit tanaman. f. Minimnya

hasil

–

hasil

penelitian

dan

pengembangan

yang

menghasilkan bibit varietas baru lebih produktif dan memiliki daya tahan terhadap serangan hama dan penyakit g. Permasalahan distribusi pupuk yang belum optimal yang seringkali menimbulkaan kelangkaan pupuk dan berakibat kenaikan harga pupuk

secara

otomatis

meningkatkan

biaya

produksi

petani,

sementara itu gerakan kembali pada pupuk organik belum optimal. h. Terjadinya gangguan keseimbangan ekosistem secara umum yang mempengaruhi tingkat keseimbangan ekosistem pertanian terutama terputusnya siklus rantai makanan dan jaring – jaring makanan yang berpotensi berkembangnya hama penyakit tanaman. i.

Belum optimalnya penguatan kelembagaan kelompok tani yang berakibat lemahnya daya tawar petani demikian pula menjadi salah satu faktor penghambat gerakan pola tanam secara terpadu , yang pada dasarnya sangat penting untuk memutus siklus perkembangan hama dan menjaga produktivitas tanah.

j.

Lemahnya akses petani dan kelompok tani terhadap perbankan serta kurang optimalnya pemihakan anggaran dari pemerintah kepada pemberdayaan kelompok tani.

k. Masih lemahnya pemasaran hasil – hasil produksi pertanian akibat belum

terbentuknya

kelembagaan

dalam

sistem

perdagangan

sehingga secara umum produksi pertanian yang dihasilkan relatif kecil jika dibandingkan dengan biaya produksi pertanian yang telah dikeluarkan petani.


IV. 18

l.

Masih

lemahnya

kecakapan

,

kapasitas

,

keterampilan

dan

ketauladanan para penyuluh pertanian hal tersebut berakibat upaya penyuluhan belum berdampak nyata terhadap perilaku petani dan pertanian. m. Belum optimalnya peran RPH dan laboratorium Kesmavet dengan sarana dan prasarana yang belum sesuai standar. n. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan manajemen peternakan. o. Kurang memadainya sarana prasarana inseminasi buatan dan tenaga teknis lapangan yang handal.

2. Urusan Kehutanan, menghadapi permasalahan : a. Belum efektifnya gerakan moral secara nasional untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan guna mendukung keberlangsungan pembangunan. b. Belum optimalnya upaya melestarikan kawasan lindung dan kawasankawasan lainnya yang dalam kondisi kosong (tidak/belum ditanami) serta lahan-lahan kosong di lingkungan kantor, rumah sakit, lingkungan, sekolah dan pekarangan rumah. c. Masih rendahnya kesadaran untuk gemar menanam dan memelihara pohon d. Masih kurangnya persentasi luasan kawasan terbuka hijau. e. Belum adanya regulasi yang bersifat imperatif sebagai perlindungan hukum terhadap keberadaan hutan dan pelestariannya di kabupaten Klaten. f. Belum optimalnya sosialisasi yang bersifat progresif dan terpadu untuk bersama – sama stakeholder terkait menumbuhkembangkan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya hutan guna menjaga keseimbangan ekosistem kehidupan. g. Belum terwujud masterplan pembangunan kehutanan dan belum optimalnya pemihakan anggaran dari pemerintah.

3. Urusan Pariwisata, menghadapi permasalahan : a. Sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD belum optimal. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya promosi yang dilakukan, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan masih relatif kecil.


IV. 19

b. Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata masih lemah. Hal ini disebabkan masíh rendahnya kualitas produk dan jasa pariwisata, kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan obyek wisata dan daya tarik wisata, masíh rendahnya kualitas SDM pengelola obyek wisata dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata lainnya. c. Kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat masíh belum terjalin dengan baik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya jejaring, kerjasama, koordinasi dan keterpaduan dalam pengembangan pariwisata. d. Belum optimalnya upaya promosi dan pemasaran dari produk – produk wisata di kabupaten Klaten selain produk wisata di Klaten menghadapi persaingan yang cukup berat dengan produk pariwisata terutama wilayah Surakarta dan Yogyakarta. e. Belum optimalnya sinergisitas antara produk pariwisata , produk industri dan UKM unggulan , penyedia jasa , hotel dan restauran. f. Belum optimalnya pemihakan anggaran dari pemerintah guna membangun tempat – tempat wisata yang selama ini telah menjadi ikon kabupaten Klaten , pemihakan anggaran selama ini terkesan tidak terkosentrasi pada satu titik pemberdayaan tetapi berjalan menyebar

dan

parsial

sehingga

menimbulkan

inefisiensi dan

inefektivitas terselubung. g. Pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata masih relatif kecil , hal ini disebabkan karena akumulasi berbagai permasalahan terutama di bidang perencanaan , promosi dan pemasaran serta penganggaran.

4. Urusan Kelautan dan Perikanan, menghadapi permasalahan : a. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia di bidang perikanan b. Belum optimalnya ketersediaan bibit unggul perikanan serta masih minimnya pemahaman masyarakat luas terhadap jenis dan karakter hidup ikan. c. Produksi ikan di Kabupaten Klaten meskipun setiap tahun selalu mengalami kenaikan tetapi masih belum juga bisa mencukupi kebutuhan akan ikan, sehingga harus didatangkan dari luar Kabupaten Klaten.


IV. 20

d. Belum

optimalnya

pengembangan

teknologi

pembenihan

dan

pembesaran berbagai komoditas perikanan, khususnya sistem budidaya lahan sempit e. Sarana dan prasarana perikanan yang tersedia seperti Balai Benih Ikan (BBI), Balai Benih Udang Galah (BBUG), pasar ikan konsumsi dan sentra pengolahan ikan, pemanfaatannya belum optimal, yang disebabkan: (i) Keterbatasan lahan secara ekonomis belum tercapai, (ii) sistem pengairan yang bersumber dari saluran irigasi kurang terawat, (iii) sarana dan prasarana masih kurang memadai, (iv) struktur organisasi dan system pengelolaan yang belum mantap, (v) dukungan tenaga pelaksana belum optimal dan keberadaannya yang belum banyak dikenal oleh masyarakat. f. Belum

optimalnya

pendapatan

pemberdayaan perikanan

masyarakat

serta

dalam

dalam

rangka

menopang mengurangi

pengangguran dan kemiskinan . g. Belum optimalnya perluasan pasar untuk benih dan produksi perikanan baik lokal maupun luar daerah.

5. Urusan Perdagangan, menghadapi permasalahan: a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional; b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor; c. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar; d. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah. e. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan kabupaten Klaten”. f. Belum optimalnya fasilitasi dari pemerintah dalam rangka perbaikan manajemen , pengembangan mutu dan desain serta pemasaran “. g. Masih

minimnya

menginvetarisasi

penerapan dan

manajemen

menetapkan

skla

ilmiah

prioritas

dalam

produk

–

rangka produk

perdagangan yang perlu dioptimalkan melalui fasilitasi dari pemerintah.


IV. 21

6. Urusan Industri, menghadapi permasalahan : a. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM dibidang Industri Kecil, Menengah ; b. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi c. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya ; d. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk ; e. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM ; f. Terbatasnya produk berorientasi ekspor. g. Belum terwujudnya pola kemitraan antara industri besar dengan industri kecil selain itu masih minimnya investor.

7. Urusan Ketransmigrasian, menghadapi permasalahan : a.

Masih rendahnya kualitas ketrampilan/keahlian calon transmigran.

b.

Berkurangnya

minat

masyarakat

di

Kabupaten

Klaten

untuk

bertransmigrasi. Pada tahun 2008 jumlah transmigran sebanyak 20 KK (70 jiwa) dan pada tahun 2009 sebanyak 15 KK (59 jiwa) atau turun 25% c.

Belum optimalnya sosialisasi , pencerahan dan penyadaran masyarakat untuk memberikan pemahaman arti pentingnya

transmigrasi serta

meningkatkan kepercayaan diri masyarakat tentang prospek transmigrasi.

4.2 Isu-isu Strategis Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Dalam penyajian isu-isu strategis, hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat atau pengaruh di masa datang terhadap perkembangan di Kabupaten Klaten, khususnya selama Tahun 2010-2015. Pada

bagian

perumusan

isu-isu

strategis

yang

akan

dirancang,

permasalahan-permasalahan pembangunan yang diprioritaskan, akan menjadi agenda utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. 4.2.1 Isu Strategis Pembangunan di Luar Kabupaten Klaten Kemajuan global makin meningkatkan keterkaitan pengaruh dunia internasional, nasional, regional maupun lokal. Hubungan antar manusia


IV. 22

dengan segala kepentingan, aktivitas dan akibat atau kejadian-kejadiannya, melahirkan isu-isu dan permasalahan strategis baik positif maupun negatif. Beberapa kondisi yang menjadi dasar dalam analisis lingkungan strategis, adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan Internasional a. Globalisasi Perdagangan dan Jasa Perdagangan bebas memperketat persaingan sektor usaha antar negara, sehingga dibutuhkan kualitas SDM (tenaga kerja) yang mampu menghasilkan produk-produk ekspor (barang dan jasa) yang unggul dan berdaya saing. Kekalahan daya saing akan berakibat pada penurunan ekspor serta kegagalan program penempatan tenaga kerja atau pengurangan pengangguran.

b. Fluktuasi Harga dan Kurs Mata Uang Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang internasional

dan

dalam

keterkaitan

dengan

perdagangan

internasional akan terjadi ketimpangan (defisit) Neraca Pembayaran. Fluktuasi negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan instabilitas APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan lainnya) yang akan diterima pemerintah kabupaten.

c. Degradasi Lingkungan Pemanasan global berdampak pada terjadinya pencairan es/salju yang menambah kenaikan permukaan air laut (rob). Akibat lainnya adalah terjadinya anomali musim, bencana alam dan kerusakan alam yang menurunkan produktivitas pertanian. Krisis pangan dunia mesti disikapi dengan peningkatan swasembada pangan guna terpenuhinya kebutuhan pangan nasional.

d. Komitmen Internasional Kesepakatan

antar

negara

khususnya

yang

telah

ditandatangani (disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh

seluruh

masyarakat


(Pemerintah

Daerah).

Komitmen

IV. 23

internasional tersebut diantaranya adalah Millenium Development Goals (MDG’s) tentang paradigma pembangunan global, Protokol Kyoto tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) tentang pembangunan dan Pemberdayaan perempuan, Hyogo Framework tentang peredaman bencana, Ecolabelling atau sertifikasi produk dan sebagainya.

2. Lingkungan Nasional a. Kemiskinan dan Pengangguran Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria MDG’s yaitu yang berpenghasilan kurang dari 1 US$ lebih kurang sebanyak 16,5 juta jiwa atau 7,5%.

b. Krisis Energi Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi fosil memicu terjadinya krisis energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha. Penggunaan

energi

alternatif

perlu

diupayakan

guna

memenuhi

kebutuhan energi masyarakat.

c. Tuntutan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional Kenyataan yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini adalah banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional

tidak

sejalan

dengan

kebutuhan

dan

pengetahuan

masyarakat yang terus berkembang. Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi dan lain-lain dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas.

d. Bencana Alam


IV. 24

Degradasi lingkungan sebagaimana halnya masalah internasional strategis juga dirasakan secara nasional. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi lebih besar akan intensitas terjadinya bencana alam berupa gempa, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, angin, kebakaran dan tanah longsor. Pelaksanaan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh jajaran pemerintah hingga masyarakat.

e. Kemampuan Keuangan Negara Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara meningkatkan penggalian pendapatan asli daerah dan investasi.

Dalam

RPJM

Nasional

2010-2014

disebutkan

bahwa

pertumbuhan ekonomi nasional selama ini berkisar 6%, padahal pembangunan yang inklusif membutuhkan pertumbuhan ekonomi diatas 6,5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi ini dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor. Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak langsung, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

f. Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Salah satu dampak buruk kemajuan iptek adalah makin canggihnya kejahatan, diawali dari tumbuhnya keinginan dan ketidakpuasan, persaingan dan kecemburuan sosial sehingga mendorong orang untuk berperilaku melawan, merugikan dan meresahkan.

g. Hambatan Perdagangan antar Daerah Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana prasarana


IV. 25

pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah adalah kurangnya akses ke pasar di luar daerah maupun ekspor.

h. Keadilan dan Kesetaraan Gender Indikator pembangunan gender secara resmi adalah Gender-related Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM). Dua indikator tersebut menghendaki adanya peningkatan peran dan kesempatan bagi perempuan sebagaimana peran dan kesempatan yang dimiliki laki-laki. Kesempatan tersebut adalah kesempatan dalam berusaha, pendidikan dan lain-lain serta dalam menduduki jabatan/posisi strategis tertentu.

i. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Tujuan dari isu ini adalah untuk menjamin dan melindungi anak akan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Kasus gizi buruk, partisipasi sekolah, putus sekolah, kekerasan terhadap anak, pekerja anak, anak jalanan dan lain-lain adalah fakta yang menunjukkan belum terpenuhinya perlindungan dan kesejahteraan anak.

j. Daya Saing Teknologi dan Industri Dominasi ekspor Indonesia adalah ekspor bahan mentah yang bersumber dari kekayaan alam yang belum diolah, sehingga memiliki nilai ekonomis yang rendah. Penyebabnya adalah kurangnya kemampuan iptek dalam mengolahnya menjadi barang setengah jadi maupun produk akhir serta kurangnya kemampuan iptek dalam menciptakan dan membuat produk yang berkualitas. Budaya iptek yang kreatif dan inovatif harus difasilitasi. Selain itu kebanggaan terhadap produk dalam negeri kurang tertanam dalam diri warga negara Indonesia, image yang berkembang adalah bahwa produk dalam negeri selalu lebih jelek daripada produk luar negeri. Pencintaan terhadap produk

tradisional (batik, dll)

merupakan satu bentuk local genius yang baik untuk dikembangkan,


IV. 26

khususnya di dalam negeri dan sebaiknya dipromosikan/dipasarkan ke luar negeri.

3. Kondisi Lingkungan Regional Jawa Tengah Kondisi nasional sebagian adalah cermin dari kondisi regional yang memiliki kesamaan kasus dan masalah. Isu strategis dalam pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah tahun 2008-2013 secara ringkas, adalah sebagai berikut: a. Tingginya Jumlah Penduduk Miskin Upaya pengurangan kemiskinan sangat tidak mudah, terlihat bahwa selama 5 (lima) tahun (2003-2008) jumlah penduduk miskin Jawa Tengah hanya berkurang 1,29%. b. Tingginya Jumlah Penganggur Jumlah penganggur Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun telah meningkat sebanyak 49% yang disebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja dan terjadinya PHK. c. Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Alih fungsi lahan pertanian 2% per tahun berdampak pada berkurangnya luas areal produktif dan ketersediaan pangan. Hal ini sejalan dengan kemajuan peradaban yang merubah pola kerja sektor primer ke sekunder dan tersier. d. Belum Meratanya Pelayanan Kesehatan Dasar Keterbatasan anggaran daerah belum mampu menjangkau seluruh keluarga miskin akan kebutuhan pelayanan kesehatan. e. Rendahnya Realisasi Penanaman Modal Realisasi PMDN tahun 2006 sebesar 5.070,31 trilyun turun menjadi 348,93 milyar rupiah di tahun 2007, PMA turun dari 385,79 milyar di tahun 2006 menjadi 106,63 milyar rupiah di tahun 2007. f. Rendahnya Akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi terhadap Permodalan dan Pasar Ekspor UMKM adalah basis perekonomian yang cukup tangguh di Jawa Tengah, namun beberapa di antaranya mengalami kesulitan memperoleh akses permodalan dan kesulitan menembus pasar ekspor yang disebabkan kualitas produk kalah bersaing dan keterbatasan transportasi/distribusi. g. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan yang Amanah (Good Governance)


IV. 27

Reformasi tata kepemerintahan tidak hanya perlu dilakukan oleh negara saja (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi juga dunia usaha/swasta (corporates) dan masyarakat luas (civil society) yang mampu mendukung terwujudnya Good Governance. h. Bencana Alam Dengan disusunnya Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB) diharapkan berbagai resiko bencana dapat diantisipasi sebelumnya (mitigasi bencana). i.

Masalah Penegakan Hukum Beberapa kasus korupsi belum ditindaklanjuti.

j.

Belum Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

4.2.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Klaten Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang, khususnya selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Pemilihan isu strategis di Kabupaten Klaten, mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: (i) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Klaten; (ii) besarnya

dampak

yang

ditimbulkan

terhadap

publik;

(iii)

tingkat

kemungkinan/ kemudahan penanganan; (iv) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; (v) memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah; (vi) janji politik yang harus diwujudkan. Dengan berdasar pada pertimbangan di atas, isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Upaya untuk memperbaiki tata kepemerintahan dilakukan dalam seluruh

aspek

ketatalaksanaan,

manajemen

(perencanaan,

pendayagunaan

aparatur,

kelembagaan pelaporan

pertanggungjawaban).


IV. 28

dan dan

- Dalam sistem perencanaan, kebijakan harus sinergis sejalan dengan kebutuhan

dan

kemampuan,

terukur,

efektif

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. - Dalam hal kelembagaan, organisasi pemerintah daerah dibentuk secara ramping namun mampu mencakup keseluruhan urusan/kepentingan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, jelas, tidak tumpang tindih dan memungkinkan kemudahan akses pelayanan terhadap publik. - Penanganan berbagai permasalahan pemerintahan dan pembangunan yang sangat kompleks membutuhkan penempatan aparatur yang sesuai

baik

secara

kualitas

kompetensi

maupun

kuantitasnya.

Pembinaan terhadap aparatur mesti terus dilakukan agar mampu menyikapi dinamika yang terjadi, responsif dengan dedikasi dan integritas yang tinggi untuk semata-mata kepentingan umum. Selain itu, pembangunan juga membutuhkan aparatur dengan daya inisiasi dan inovasi yang baik untuk dapat mengejar ketertinggalan dan mengatasi keterpurukan atas kemiskinan dan instabilitas yang terjadi. - Kelemahan SKPD dalam pelaporan dan pertanggungjawaban biasanya terletak dalam kemampuan penyediaan data, analisa dan model laporan yang tidak simpel. Kesadaran akan pentingnya data yang lengkap dan akurat hingga kearsipan sebagai dokumen pembuktian harus ditingkatkan. Sistem manual harus segera dirubah dengan sistem komputer,

sehingga

lebih

efisien,

cepat

dan

mudah

dalam

operasionalnya.

2. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan


IV. 29

SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi. 3. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah bahwa Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi

ketergantungan

pendapatan

daerah

dari

diupayakan

pemerintah melalui

pusat.

Peningkatan

intensifikasi

pemungutan

pajak/retribusi, penggalian potensi pendapatan dan perwujudan realisasi investasi, namun tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. 4. Kemiskinan Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten yang masih rendah di banding dengan rerata Jawa Tengah, sementara tingkat inflasi yang masih relatif tinggi sangat memungkinkan terjadinya penurunan terus menerus dalam daya beli masyarakat, sehingga menimbulkan beban berat bagi masyarakat miskin. Langkah preventif dalam bentuk pemberdayaan dan langkah kuratif dalam bentuk jaminan sosial atas kebutuhan dasar mesti dilakukan. Penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada saat ini (tahun 2009) sebanyak 220.180 jiwa (19,68%). Dan sisi lain, masih terjadinya kesenjangan antar wilayah kecamatan yang memerlukan strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

5. Pengangguran Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat selain disebabkan oleh dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan bencana alam, juga disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yang tidak mampu bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Peluang usaha pada prinsipnya masih lebar, dibutuhkan kemampuan dan fasilitasi untuk dapat merealisasikannya. Jumlah pencari kerja pada tahun 2009 sebanyak 8.420 orang (turun 7,52 %) dibanding tahun 2008 sebanyak 9.105 orang. Lapangan kerja yang akan terus bertahan adalah yang memiliki pangsa pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka


IV. 30

penerapan iptek dalam produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen lokal dengan pasar yang luas harus menjadi perhatian. 6. Pendidikan untuk Kemajuan dan Peningkatan Moralitas Pendidikan memiliki dua mata pisau, di satu sisi berorientasi pada kecerdasan iptek guna kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan jasmaniah, dan di sisi lain berorientasi pada kecerdasan emosional dan spiritual guna kedamaian hidup, solidaritas dan kepedulian sosial. Penunjang sisi yang pertama adalah adanya kesempatan dalam memperoleh pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai, serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kesempatan yang sama tersebut berlaku baik laki-laki-perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin, yang artinya bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Wajib belajar 12 tahun di Kabupeten Klaten, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan gedung dan prasarana lainnya, merupakan contoh riil perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Agar pendidikan bisa bermanfaat,

kurikulum

pendidikan

juga harus mempertimbangkan

kebutuhan dunia usaha dan spesifikasi potensi setiap pelaku/siswa. Adapun pada tahun 2009 APM SD/MI = 107,28%, APM SMP/MTs = 88,61%, APM SMA/MA/SMK = 56,49%, untuk APK SD/MI = 124,33%, APK SMP/MTs. = 95,04% , APK SMA/MA/SMK = 79,19%. Penunjang sisi yang kedua adalah pembentukan karaktek manusia yang berbudi, agar mampu memilih yang baik, menghindari/mencegah perilaku yang salah. 7. Pelayanan Kesehatan Sebagian target indikator kinerja SPM Kesehatan belum tercapai. Angka kematian bayi dan balita, status Gizi masyarakat, endemi Demam Berdarah, Flu Burung dan Chikungunya, angka kesakitan dan kematian diabetes militus, kardiovaskuler dan keganasan (kanker), kebiasaan merokok serta pola hidup tidak sehat lainnya menjadi sebagian dari masalah yang harus ditangani. Pada tahun 2009 kasus kematian ibu melahirkan 7 kasus, kematian balita 8,02/1000, angka kesakitan DBD 4,2%, TB Paru 18,75%, HIV/AID 7 kasus. Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, jaminan pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi semua warga negara. Subsidi silang pun harus disadari oleh semua pengguna layanan kesehatan bahwa


IV. 31

tanggung jawab pembangunan tidak hanya pada pemerintah, tetapi seluruh komponen masyarakat/swasta sesuai dengan kemampuannya.

8. Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kesenian,

tradisi,

pariwisata,

olahraga dan pemuda jika dapat

berkembang dengan baik akan merupakan potensi yang dapat dieksploitasi profitabilitas maupun benefiditasnya. Evolusi budaya berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pewarisan seni tradisi (transfer knowledge). Sebagai kebanggaan atas warisan leluhur, kecintaan terhadap tanah air (local genius), maka rantai yang hilang dalam setiap generasi pewarisan seharusnya diminimalisir. Daya tarik pariwisata terdapat pada sisi keunikan/kekhasan, keunggulan budaya, dan pelayanan dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Daya dukung sektor ini juga terdapat pada kepemudaan yang berkualitas, berprestasi,

peduli,

kreatif

dan

inovatif

dalam

mengambil

setiap

peluang/kesempatan positif yang ada.

9. Perlindungan anak dan perempuan Isue adanya kekerasan dalam rumah tangga yang merebak akhir-akhir

ini

menyebabkan

perlunya

perlindungan

anak

dan

perempuan, apalagi untuk menyosong Kabupaten Klaten LAYAK ANAK pada tahun 2015. Kondisi tersebut dilatar-belakangi masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak,

lemahnya kelembagaaan pengarusutamaan

gender dan anak, serta sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai. 10. Sawah Lestari Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, aktifitas penduduk dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan kering, serta berpedoman pada kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah , Kabupaten Klaten dinyatakan sebagai daerah penyangga pangan, maka kebutuhan untuk mempertahankan posisi sawah lestari menjadi mendesak. Sawah lestari 21.000 Ha, Penggunaan lahan sawah 33.412 Ha (51%). Sisi lain, masalah pola tanam, irigasi, distribusi pupuk dan hama tanaman menjadi ancaman potensial untuk mempertahankan sawah lestari.


IV. 32

11. Perhatian terhadap Investasi di Sektor Riil Belum mantapnya kondisi perekonomian daerah, ditandai dengan rendahnya dukungan investasi swasta bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Investasi

juga

harus

mempertimbangkan

pemerataan

pendapatan bagi masyarakat, artinya tidak boleh mengeksploitasi kekayaan/potensi masyarakat hanya untuk keuntungan sekelompok konglomerat. Contoh riil adalah merebaknya pasar modern yang tidak terkendali dikhawatirkan akan menggeser kelangsungan hidup pasar tradisional ataupun pertokoan/ warung masyarakat. 12. Ancaman Kerusakan Lingkungan, Permukiman Tak Sehat, Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi Menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan penambangan bahan galian golongan C,

dan

menurunnya daya dukung lingkungan, kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam adalah sebagai akibat kurangnya pengendalian para pemangku-kepentingan (pemerintah, masyarakat maupun swasta) dalam pemanfaatan, dan penataan struktur ruang. Kesalahan dalam tata guna lahan, bangunan, rumah tidak layak huni, lingkungan pemukiman kumuh utamanya pada kawasan padat, penghijauan dan resapan air ke tanah serta penertiban perijinan perlu makin diperhatikan. Dampak dari kesalahan tersebut akan meningkatnya potensi kerusakan lingkungan dan bencana alam seperti kebakaran

rumah,

banjir karena luapan air selokan/air hujan, tanah longsor, kekeringan dan perubahan iklim global, menuntut kesiap-siagaan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA) dan dukungan sarana-prasarana makin dibutuhkan. Meningkatnya kepadatan lalu lintas selain meningkatkan polusi udara juga meningkatkan resiko kecelakaan, sehingga pengembangan/ pendayagunaan jalur-jalur alternatif dan rambu-rambu makin diperlukan.


IV. 33

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkankan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sehingga rumusan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah: “Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur”. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dengan Visi: “Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari”. Visi

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Klaten

tahun

2005-2025

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera Yang

Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya”. Adapun

beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Sejahtera, yang dimaksud sejahtera adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah meningkatkan pendapatan per kapita dan tingkat daya beli, menurunnya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).


V.1

3. Berketuhanan, yang dimaksud berkeTuhanan adalah bahwa masyarakat Klaten yang dicita-citakan adalah masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercermin

pada masyarakat yang agamis.

Indikator terciptanya masyarakat berkeTuhanan antara lain adalah semakin meningkatnya kualitas keimanan pemeluk keagamaan, yang ditandai dengan maraknya kegiatan keagamaan, dan terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama, untuk saling hormat-menghormati antar pemeluk agama. 4. Cerdas, yang dimaksud cerdas adalah masyarakat Klaten menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), serta mampu menerapkannya dalam pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Indikator terciptanya masyarakat yang cerdas antara lain adalah: responsif terhadap situasi yang dihadapi; cerdas dalam memahami persoalan; tepat dalam memilih upaya untuk mengatasi masalah; dan bijak dalam pengambilan keputusan. 5. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan pembangunan.

kerjasama

dengan

para

pihak

untuk

melaksanakan

Indikator kemandirian antara lain adalah adanya Sumber

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memadai, pembiayaan pembangunan daerah, dan

ketersediaan

kemampuan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. 6. Berbudaya, yang dimaksud berbudaya adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral dan

budaya

sebagai

adat-istiadat.

Indikator

tercapainya

masyarakat

Kabupaten Klaten yang berbudaya antara lain taat azas pada ketentuan perundangan

yang

berlaku,

menjunjung

hak

asasi

manusia

,

mengembangkan nilai moral keagamaan dan mempertebal jiwa gotong royong dalam hidup berbangsa, dan bernegara. Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi yang dimiliki, maka visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten yang dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 adalah: “Terwujudnya Klaten Yang Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo. Visi tersebut mengandung makna: 1. Masyarakat Klaten yang TOTO TITI : terwujudnya tatanan kehidupan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kehidupan sosial yang harmonis, kehidupan perekonomian yang dinamis, kehidupan politik yang demokratis RPJM DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010-2015

V.2

dan kondusif serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kepemerintahan yang menerapkan 10 prinsip Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance dan Clean Goverment) meliputi: Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya tanggap, Wawasan kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi dan Efektivitas, Profesionalisme. 2. Masyarakat Klaten yang TENTREM: Klaten yang TENTREM merupakan terwujudnya tatanan kehidupan yang aman dan damai sebagai prasyarat bagi berlangsungnya pembangunan yang merupakan proses dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan sejahtera. 3. Masyarakat yang KERTORAHARJO: Klaten yang KERTO RAHARJO merupakan terwujudnya tatanan kehidupan yang sejahtera, tercukupinya kebutuhan material dan spiritual dalam naungan Rahmat dan Ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dan

diindikasikan sebagai

berikut : 1. “WAREG” dalam arti terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat secara menyeluruh. 2. “WARAS” dalam arti terpenuhinya tingkat kesehatan masyarakat yang lebih bermutu dan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Klaten. 3. “WASIS” dalam arti terwujudnya pendidikan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat sehingga secara signifikan akan mendorong terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berwatak. 4. “WUTUH” dalam arti terpenuhinya kebutuhan sandang dengan segala manifestasinya bagi masyarakat sehingga semakin mampu mewujudkan tingkat peradaban yang baik. 5. “WISMA” dalam arti terpenuhinya papan/perumahan yang lebih layak dan semakin bermutu serta dapat terjangkau bagi lapisan masyarakat, baik di wilayah perkotaan dan pedesaan serta didukung oleh terwujudnya lingkungan yang sehat , tertata dan BERSINAR. Selain terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, diperlukan suasana dan rasa aman bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu ditumbuhkembangkan gerakan serta prakarsa masyarakat untuk menciptakan keadaan yang kondusif, saling


V.3

menghargai, berkembangnya semangat gotong-royong, serta suasana kebatinan masyarakat yang tentram dan damai. Dengan demikian maka penghargaan terhadap martabat kemanusiaan dengan mengedepankan perwujudan penghormatan terhadap hak-hak rakyat serta hak-hak azasi manusia akan menjadi sangat penting untuk menetapkan kebijakan publik bagi kepentingan masyarakat Klaten ke depan. Di samping itu, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan diperlukan keteladanan pemimpin, komitmen pemimpin dalam upaya mewujudkan normanorma penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good and clean governance) sehingga kredibilitas pemerintah di mata masyarakat semakin meningkat dengan terwujudnya kepemerintahan tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk itu diperlukan sikap-sikap kepemimpinan yang memiliki nilai-nilai kepemimpinan, diantaranya : 1. Kepemimpinan Partisipatif Kepemimpinan yang mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan pembangunan. 2. Kepemimpinan Transformatif Kepemimpinan yang mengedepankan dan mengembangkan prinsipprinsip kebersamaan dalam pelaksanaan program - programnya. 3. Kepemimpinan Empowering Kepemimpinan yang memberdayakan dalam arti mendorong dan mewujudkan

nilai

-

nilai

positif

bagi

berkembangnya

kemampuan

pemerintahan dan masyarakat sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna. 4. Kepemimpinan Moral Kepemimpinan

yang

dijiwai

nilai-nilai

budi

pekerti

di

dalam

mengemban amanat rakyat, serta dilandasi nilai-nilai moral keagamaan di dalam mengatur dan mengurus pemerintahan. Dengan kepemimpinan yang partisipatif, transformatif, empowering dan keimanan (artinya mengikutsertakan, mengembangkan, memberdayakan dan dilandasi nilai-nilai moralitas) tersebut maka berarti menempatkan rakyat sebagai subyek dalam proses pembangunan bukan sekedar sebagai obyek


V.4

Dengan rumusan visi yang mempunyai jangka menengah dan rumusan misi yang diharapkan dapat mewujudkan visi diperlukan suatu arah dan strategi pembangunan daerah, untuk mengimplementasikannya dengan menyusun langkah-langkah yang berisikan tujuan, sasaran dan program indikatif. Program indikatif tersebut juga dapat dirumuskan dalam suatu agenda daerah, yang akan dijabarkan dalam program- kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. 5.2 Misi Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan

umum

mengenai

upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan

untuk

mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kabupaten Klaten sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut: 1.

Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudaya Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan meningkatnya perluasan layanan kesehatan serta semakin mantapnya kearifan lokal. Wujud dari masyarakat tersebut adalah masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2.

Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada Agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan mantapnya kualitas pelayanan, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar, ketersediaan kebutuhan bahan pokok yang didukung oleh swasembada pangan, keterkaitan hubungan desa-kota, optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah. Wujud dari masyarakat Agropolitan tersebut yaitu meningkatnya


V.5

pertumbuhan ekonomi desa-kota,

meningkatnya daya beli masyarakat

dengan didukung keunggulan kompetitif dan berdaya saing. 3.

Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab dan didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Pencapaian atas misi ini akan ditandai dengan terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, meningkatnya kemandirian daerah, dan penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan sosial dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik. Wujud dari kegiatan dan target

tersebut

yaitu

meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

tata

pemerintahan yang baik, didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 4.

Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, yang ditandai dengan semakin terpenuhi dan meratanya kebutuhan sarana dan prasarana sosial dasar di seluruh wilayah di Kabupaten Klaten. Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan meningkatkan sarana dan prasarana sosial dasar dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk dalam mendukung pembangunan daerah.

5.

Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai, yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, mantapnya kehidupan masyarakat dan penegakan HAM, tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan semakin meningkatnya kesejahteraan sosial Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan semakin berkurangnya kuantitas dan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, berkurangnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya jumlah pengangguran.


V.6

6.

Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan bersinar, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup yang lestari berorientasi pada pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global. Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2010-

2015 adalah sebagai berikut: 1. Misi 1: Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (Wareg, Waras, Wasis, Wisma dan Wutuh). 2. Misi 2: Mengupayakan terpenuhinya sarana prasarana kebutuhan sosial dasar masyarakat. 3. Misi 3: Mengupayakan rasa aman lahir dan batin serta tercukupinya kebutuhan materiil dan spiritual dan meningkatkan keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Misi 4: Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dan

penghargaan

serta

aktualisasi diri dalam pembangunan. 5. Misi 5: Menumbuhkan kehidupan perekonomian yang dinamis dengan menumbuhkan kehidupan perekonomian rakyat yang berbasis sumber daya lokal, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi kemiskinan. 6. Misi 6: Penerapan

pengarusutamaan

gender

dalam

berbagai

fungsi

pemerintahan. 7. Misi 7: Mengembangkan

kerjasama

dengan

berbagai

pihak

pelaku

pembangunan. 8. Misi 8: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang didukung sumber daya yang memadai. 9. Misi 9: Mendorong proses kemandirian desa untuk mampu memenuhi kebutuhan pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya.


V.7

5.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,

rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran memuat penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan. Sehingga adanya rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam mempermudah perumusan indikator kinerja. Sasaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut: 1.

Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Keberadaan Masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, dan Berbudaya.

2.

Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.

3.

Terwujudnya otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (good governance),

demokratis

dan

bertanggung

jawab

didukung

oleh

profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 4.

Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar serta pertumbuhan ekonomi daerah.

5.

Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai.

6.

Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari dan Bersih Sehat Indah Nyaman Aman dan Rapi (BERSINAR).


V.8

Sedangkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 – 2015, adalah sebagai berikut : 1. Misi ke-1 Misi 1: Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (Wareg, Waras, Wasis, Wisma dan Wutuh) Tujuan

Sasaran

- Mewujudkan pemenuhan - Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat kebutuhan pangan bagi (Wareg Oriented) masyarakat - Terwujudnya diversifikasi pangan - Mewujudkan kualitas derajat - Terwujudnya pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi masyarakat kesehatan masyarakat terutama (Waras Oriented) masyarakat miskin - Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat - Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

- Mewujudkan pemenuhan - Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat pendidikan dasar bagi masyarakat (Wasis Oriented) - Terwujudnya peningkatan mutu SDM tenaga kependidikan - Meningkatnya kualitas pendidikan

- Mewujudkan pemenuhan - Terwujudnya pemenuhan kebutuhan kebutuhan perumahan bagi perumahan layak huni bagi masyarakat (Wisma Oriented) masyarakat - Terwujudnya kawasan lingkungan perumahan sehat

- Mewujudkan pemenuhan - Terwujudnya kebutuhan sandang bagi kebutuhan masyarakat (Wutuh masyarakat Oriented)


pemenuhan sandang bagi

V.9

2. Misi ke-2 Misi 2: Mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana kebutuhan sosial dasar masyarakat. Tujuan

Sasaran

- Mewujudkan pemenuhan - Terwujudnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur bagi kebutuhan sarana prasarana masyarakat sosial dasar masyarakat - Terpenuhinya sarana prasarana kebutuhan air bersih, sanitasi dan drainase

3. Misi ke-3 Misi 3: Mengupayakan rasa aman lahir dan batin serta tercukupinya kebutuhan material dan spiritual dan meningkatkan keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan YME Tujuan -

Sasaran

Menciptakan Keamanan dan - Terwujudnya Keamanan Ketertiban masyarakat ketertiban bagi masyarakat

dan

- Terwujudnya Perda yang menjamin keamanan

dan

ketertiban

masyarakat -

Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah (Perda)

- Menciptakan ketentraman - Terwujudnya kehidupan beragama dan kehidupan budaya dalam masya-rakat pelestarian

keharmonisan beragama budaya

dan dalam

masyarakat

4. Misi ke-4 Misi 4: Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penghargaan serta aktualisasi diri dalam pembangunan Tujuan - Mendorong

Sasaran partisipasi - Terwujudnya partisipasi masyarakat

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan


dalam pelaksanaan pembangunan

V.10

Misi 4: Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penghargaan serta aktualisasi diri dalam pembangunan Tujuan

Sasaran

- Mewujudkan peningkatan - Terwujudnya kualitas perencanaan yang perencanaan efektif dan partisipatif partisipatif.

- Meningkatkan daerah

kemandirian -

peningkatan kualitas yang

Terwujudnya

efektif

dan

peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik secara absolut maupun rasionya terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) -

Terwujudnya saing

peningkatan

daerah

dan

daya

peningkatan

penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (IPTEKDA)

5. Misi ke-5 Misi 5: Menumbuhkan kehidupan perekonomian rakyat yang dinamis yang berbasis pada sumber daya lokal, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi angka kemiskinan Tujuan -

-

Sasaran

Meningkatkan pertumbuhan - Terwujudnya kawasan agropolitan ekonomi dengan dukungan berbasis kecamatan dengan bidang Pertanian yang menggali keunggulan potensi yang tangguh dimilki

Meningkatkan

mutu

atau -

kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya perlindungan dan konservasi

Sumber

Daya

Alam

(SDA) - Peningkatan penurunan

pengendalian tingkat

dan

kerusakan

lingkungan hidup

- Menurunkan angka

kemiskinan -

dan pengangguran


Meningkatnya

kesempatan

kerja

dan daya beli masyarakat

V.11

Misi 5: Menumbuhkan kehidupan perekonomian rakyat yang dinamis yang berbasis pada sumber daya lokal, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi angka kemiskinan Tujuan

Sasaran -

Menurunnya

kuantitas

Penyandang

/

jumlah Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- Kesiap-siagaan menghadapi - Kesiap-siagaan Pemda dan kebencanaan masyarakat dalam penanganan kebencanaan

6. Misi ke-6 Misi 6:

Penerapan pengurus-utamaan gender dalam berbagai fungsi pemerintahan Tujuan

Sasaran

- Mewujudkan perlindungan - Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan perempuan anak dan perempuan untuk mewujudkan kabupaten layak anak

- Meningkatkan perempuan pembangunan

partisipasi - Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dalam pelaksanaan pembangunan

7. Misi ke-7 Misi 7: Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak pelaku pembangunan Tujuan

Sasaran

- Mewujudkan peningkatan - Terwujudnya koordinasi pengembangan kerjasama kerjasama antar daerah dengan dengan berbagai pihak dan pelaku pembangunan di pelaku pembangunan Kabupaten Klaten


V.12

8. Misi ke-8 Misi 8: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang didukung sumber daya yang memadai Tujuan

Sasaran

- Meningkatkan profesionalisme - Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur aparatur pemerintah di pemerintah di Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten - Terjadinya peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan kinerja birokrasi.

9. Misi ke-9 Misi 9: Mendorong proses kemandirian desa untuk mampu memenuhi kebutuhan pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya Tujuan - Mewujudkan pemberdayaan desa

Sasaran - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan otonomi desa - Semakin meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan desa - Semakin meningkatnya pengelolaan keuangan desa dan pendapatan desa


V.13

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi pembangunan merupakan upaya pemerintah daerah secara keseluruhan mengenai cara untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, melalui penetapan kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan. Kebijakan dan langkah-langkah yang berisikan program tersebut dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan program prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dan dikaloborasikan dengan program SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan. Arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan langkah-langkah atas strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan Pembangunan

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 yang akan menjadi pedoman dan arah

dalam

penyusunan

program

prioritas

pembangunan

daerah

dalam

mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran , adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan pendapatan masyarakat dengan indikasi : meningkatnya daya beli masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran

2.

Peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat terutama bagi keluarga miskin

3.

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sosial dasar masyarakat

4.

Meningkatkan

penataan

dan

penanganan

masalah

perkotaan

secara

terintegrasi. 5.

Mempertahankan situasi dan kondisi Kabupaten Klaten yang aman, tertib dan nyaman.

6.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

7.

Mendorong

terwujudnya

perencanaan

pembangunan

berbasis

mitigasi

bencana dan menjamin pembangunan berkelanjutan 8.

Meningkatkan perencanaan pembangunan yang efektif dan partisipatif.

9.

Mengembangkan seni, budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga.

10. Meningkatkan investasi dan penanaman modal daerah. 11. Meningkatkan daya saing daerah. 12. Mengembangkan perdagangan barang dan jasa serta distribusinya untuk meraih pasar.


VI.1

13. Mendorong

jiwa

kewirausahaan

masyarakat

dalam

mengembangkan

perekonomian daerah. 14. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air dan Daerah Aliran Sungai (DAS). 15. Mendorong partisipasi pelaku dunia usaha (sektor swasta) dalam pembiayaan pembangunan daerah. 16. Meningkatkan pengendalian sumber daya lahan. 17. Mewujudkan kesiap-siagaan Pemda dan masyarakat dalam penanganan kebencanaan. 18. Meningkatkan peran-serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak 19. Meningkatkan

kerjasama dengan

para pemangku

kepentingan

dalam

pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kerjasama antar daerah, antar penyelenggara pemerintah dan pihak ketiga 20. Perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintah 21. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 22. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan pengawasan. 23. Meningkatkan kemandirian desa dalam mewujudkan otonomi desa yang didukung penguatan pemerintahan desa, dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan Dengan mempertimbangkan arah pembangunan daerah serta berdasar pada tujuan dan sasaran , maka strategi pembangunan dan

kebijakan

pembangunan daerah di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2010-2015 adalah sebagai berikut :


VI.2

1. Misi ke-1:

Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (Wareg, Waras, Wasis, Wisma dan Wutuh) Sasaran

Strategi

Kebijakan

- Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pangan bagi - Peningkatan bidang pertanian secara - Meningkatkan hasil produksi pertanian, masyarakat

terpadu, dengan upaya mempertahankan

peternakan dan perikanan yang mampu

kesuburan tanah, penguatan kelembagaan

memenuhi kebutuhan masyarakat Klaten

kelompok tani, pemenuhan sapras bidang

dengan tetap mempertahankan ekosistem

pertanian,

- Terwujudnya diversifikasi pangan

ketersediaan

bibit

unggul, - Memperbesar tingkat ketahanan pangan

penanggulangan hama secara terpadu dan

melalui dukungan Sektor Pertanian yang

proteksi dan advokasi bagi petani.

tangguh

- Penyediaan kebutuhan pangan yang ter- -

Memperbaiki pola tanam dan varietas

jangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua

untuk mewujudkan ketersediaan pangan

kelompok masyarakat

dan diversifikasi pangan dalam upaya meningkatkan

ketahanan

pangan

masyarakat - Terwujudnya pemenuhan kebutuhan kesehatan - Peningkatan penyediaan dan pemenuhan masyarakat terutama masyarakat miskin

pelayanan kesehatan bagi masyarakat

miskin dalam upaya peningkat derajat

serta pemberian Asuransi Kesehatan bagi

kesehatan masyarakat

masyarakat miskin


- Terlayaninya penanganan masyarakat

VI.3

Sasaran

Strategi

- Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

Peningkatan

Sarpras

Kebijakan dan

penguatan -

manajemen pelayanan kesehatan.

Peningkatan kualitas pelayanan tenaga medis

- Rehabilitasi sarana prasarana kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kesehatan masyarakat - Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

- Penguatan pengawasan mutu gizi bagi

kualitas

tenaga

masyarakat dan peningkatan pemerataan

pengawas gizi dan penataan distribusi

obat

obat bagi masyarakat serta peningkatan

serta

pemberantasan

penyakit

pengetahuan kesehatan masyarakat

menular - Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan - Peningkatan dan penyediaan Sarpras dasar bagi masyarakat

- Pengembangan

- Rehabilitasi dan peningkatan kualitas

pendidikan dasar baik formal maupun non

sarpras pendidikan yang kurang layak

formal, dan bea-siswa bagi siswa dari

guna untuk mendukung proses belajar

keluarga tidak mampu

mengajar dan peningkatan daya saing pendidikan lokal

- Terwujudnya peningkatan mutu SDM tenaga - Peningkatan SDM tenaga Kependidikan kependidikan

- Peningkatan

SDM

tenaga

baik bagi pendidikan formal maupun non

kependidikan melalui jalur pendidikan

formal serta peningkatan etos kerja

formal maupun pelatihan profesional kependidikan


kualitas

VI.4

Sasaran - Meningkatnya kualitas pendidikan

Strategi - Penguatan manajemen pendidikan dengan mengedepankan

dan

- Peningkatan

pengetahuan

pengelola

mengembangkan

pendidikan formal dan informal dengan

pendidikan budi pekerti dan nilai moral

muatan pendidikan budi pekerti dan nilai

keagamaan

moral keagamaan

- Terwujudnya pemenuhan kebutuhan perumahan - Penyediaan layak huni bagi masyarakat

Kebijakan

kawasan siap bangun dan

- Peningkatan kualitas lahan perumahan

lingkungan siap bangun, dan pemenuhan

berdasarkan zonasinya yang didukung

perumahan bagi warga miskin

penataan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku

- Terwujudnya kawasan lingkungan perumahan - Penyediaan infrastruktur dan jaringan air sehat

bersih di lingkungan perumahan

- Penataan jaringan air

bersih yang

menunjang lingkungan hidup disekitarnya

- Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sandang ba- - Penguatan peran Koperasi dan UMKM - Pengembangan jiwa kewirausahaan bagi gi masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan sandang bagi

pelaku

Koperasi

dan

UMKM

yang

masyarakat dengan harga yang murah dan

diiringi dengan penguatan permodalan

terjangkau

usaha dan penguatan kelembagaan - Pengembangan jejaring investasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam usaha penyediaan sandang yang murah


VI.5

2. Misi ke-2:

Mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana kebutuhan sosial dasar masyarakat Sasaran -

Terwujudnya

Strategi

Kebijakan

pemenuhan kebutuhan sarana - Penyediaan dan penguatan infrastruktur - Peningkatan

prasarana sosial dasar masyarakat

yang

memadai

sesuai

kualitas

infrastruktur

dengan

dengan memperhatikan pola tata ruang

perkembangan wilayah berdasarkan skala

wilayah (RTRW dan RUTRK) dan

prioritas

pemerataan

pembangunan

untuk

mengurangi kesenjangan antar wilayah - Terpenuhinya sarana prasarana kebutuhan air - Peningkatan Sarpras Sosial dasar dan - Penataan sarpras sosial yang menjadi bersih, sanitasi dan drainase

sanitasi lingkungan

kebutuhan masyarakat guna menjaga kelestarian lingkungan

3. Misi ke-3:

Mengupayakan rasa aman lahir dan batin serta tercukupinya kebutuhan material dan spiritual dan meningkatkan keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Sasaran

Strategi

- Terwujudnya Keamanan dan ketertiban bagi mas- - Penguatan pemberdayaan masyarakat serta yarakat

Kebijakan - Peningkatan peran serta masyarakat

pembinaan dan penindakan pelanggaran

dalam keamanan dan ketertiban serta

Kamtibmas

peningkatan sistem keamanan oleh masyarakat


VI.6

Sasaran

Strategi

- Terwujudnya Perda yang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat

Penataan

dan

Penyuluhan

Kebijakan Peraturan -

Penyusunan

Perundang-undangan yang berlaku

- Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah (Perda)

Perda

yang

menjamin

keamanan dan ketertiban masyarakat

- Peningkatan pengawasan Internal serta - Efektivitas pengawasan internal yang

- Terwujudnya keharmonisan kehidupan beragama dan pelestarian budaya dalam masyarakat

penataan dan penyempurnaan kebijakan

didukung

pengawasan dan prosedurnya.

memadai

Peningkatan dan pemantapan keamanan

aturan

pelaksanaan

yang

- Meningkatkan kegiatan forum rembug

wilayah serta pemeliharaan nilai-nilai

warga untuk

saling menghargai dan

moral, budaya dan agama

menghormati nilai-nilai keagamaan dan budaya

4. Misi ke-4:

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penghargaan serta aktualisasi diri dalam pembangunan Sasaran -

Terwujudnya

partisipasi

Strategi masyarakat

dalam - Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan

Kebijakan -

kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pelibatan para pemangku kepentingan dalam

pelaksanaan

pembangunan

daerah - Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan yang efektif dan partisipatif.

Peningkatan kualitas data dan informasi serta kapasitas kelembagaan perencana

-

Meningkatnya

sinergitas

antara

pemangku kepentingan dalam hal validasi dan sinkronisasi pendataan


VI.7

Sasaran

Strategi

Kebijakan perencanaan pembangunan.

- Terwujudnya

peningkatan Pendapatan

Asli - Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah (PAD), baik secara absolut maupun daerah, perbaikan iklim investasi dan

Meningkatkan

rasionya terhadap Total Pendapatan Daerah

dukungan fasilitas penunjang investasi

penguatan industri lokal

(TPD)

pendapatan

inovasi asli

pengelolaan

daerah

dengan

untuk meningkatkan daya saing daerah

- Terwujudnya peningkatan daya saing daerah dan - Peningkatan kualitas penelitian, pengkajian peningkatan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan

dan pengembangan Iptekda

Mengembangkan hasil penelitian serta mendorong Iptekda

Teknologi Daerah (IPTEKDA)

terciptanya

di

kreativitas

lingkungan

akademik

maupun masyarakat

5. Misi ke-5:

Menumbuhkan kehidupan perekonomian rakyat yang dinamis yang berbasis pada sumber daya lokal, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi kemiskinan Sasaran

Strategi

- Terwujudnya kawasan agropolitan berbasis keca- - Peningkatan dan pengembangan ekonomi

Kebijakan - Mengembangkan kawasan agropolitan

matan dengan menggali keunggulan potensi yang

daerah berbasis pada potensi pertanian

berbasis keunggulan kecamatan disertai

dimilki

lokal yang bermuara pada peningkatan

dukungan

kesejahteraan petani

pemasaran

sistem

permodalan

untuk

mendukung

terwujudnya keunggulan daerah


VI.8

dan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

- Meningkatnya kesempatan kerja dan daya beli - Peningkatan kualitas produktifitas dan masyarakat

- Mengembangkan sistem pelatihan tenaga

perlindungan tenaga kerja.

kerja

dan

peningkatan

kerjasama

dengan lembaga rekrutmen tenaga kerja -

Menurunnya jumlah

Penyandang Ma-salah -

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pemberdayaan fakir miskin, penyandang

- Meningkatkan efektivitas pembinaan

masalah kesejahteraan sosial, pembinaan

sosial

dan rehabilitasi

material maupun non material dalam

penyandang masalah

sosial lainnya.

peningkatan

dukungan

rehabilitasi penyandang masalah sosial.

- Peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat - Pengendalian pencemaran, , pengendalian kerusakan lingkungan hidup

serta

Meningkatkan efektivitas pengendalian

kawasan, penanganan persampahan dan

pencemaran

peningkatan

dukungan teknologi lingkungan dan

gerakan

pembangunan

lingkungan hidup secara lestari.

lingkungan

dengan

kerjasama dg perusahaan yg berpotensi mencemari menciptakan

lingkungan gerakan

serta

penyadaran

masyarakat tentang lingkungan hidup lestari -

Meningkatnya

perlindungan

Sumber Daya Alam (SDA)


dan

konservasi - Perlindungan dan konservasi SDA serta

- Menggiatkan pembinaan

rehabilitasi hutan/ lahan.

SDA pada masyarakat

VI.9

konservasi

Sasaran

Strategi

Kebijakan

- Kesiap-siagaan Pemda dan masyarakat dalam - Peningkatan SDM aparatur & masyarakat penanganan kebencanaan

dalam mengatasi persoalan kebencanaan

- Pelatihan

aparatur

dan

masyarakat

dalam kesiap-siagaan kebencanaan - Penerapan perencanaan daerah berbasis mitigasi bencana - Penyiapan dana strategis kebencanaan

6. Misi ke-6:

Penerapan pengurus-utamaan gender dalam berbagai fungsi pemerintahan Sasaran

Strategi

Kebijakan

- Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan - Pengoptimalan kelembagaan perlindungan perempuan untuk mewujudkan kabupaten layak

gender

dan

anak

yang

didukung

anak

kebijakan Pemerintah daerah mengenai

anak dan gender dalam mengatasi masalah anak dan gender

Perlindungan anak dan perempuan -

Meningkatnya

partisipasi

pelaksanaan pembangunan

perempuan

dalam - Peningkatan peran perempuan di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan

- Meningkatkan segala

bidang

pemerintahan


VI.10

peran perempuan di penyelenggaraan

7. Misi ke-7:

Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak pelaku pembangunan Sasaran -

Strategi

Kebijakan

Terwujudnya koordinasi kerjasama antar daerah -

Peningkatan kerjasama antar daerah dan

dengan pelaku pembangunan di Kabupaten Klaten

pengembangan wilayah perbatasan

- Mengembangkan kerjasama dengan para pemangku

kepentingan

dalam

pelaksanaan

pembangunan

serta

peningkatan

kerjasama

antar

penyelenggara pemerintah dan pihak ketiga. - Peningkatan pengembangan wilayah perbatasan

untuk

mengurangi

kesenjangan antar wilayah

8. Misi ke-8:

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang didukung sumber daya yang memadai Sasaran

Strategi

Kebijakan

- Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia - Peningkatan dan Pengembangan SDM - Mengembangkan (SDM) aparatur pemerintah.

aparatur melalui pendidikan kedinasan

sistem

pendidikan

aparatur secara formal maupun pelatihan untuk lebih berdaya saing

-

Peningkatan

kapasitas

Perwakilan Rakyat Daerah

lembaga - Meningkatkan DPRD

yang

fasilitas kinerja.


VI.11

kemampuan didukung

anggota

peningkatan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

- Terjadinya peningkatan dan penguatan kapasitas - Penguatan kapasitas organisasi dan tata - Meningkatkan kelembagaan dan kinerja birokrasi.

9. Misi ke-9 :

efektivitas

organisasi

kerja Pemerintah Daerah, peningkatan

Pemerintah Daerah yang peka terhadap

disiplin dan kualitas pelayanan secara

permasalahan dan perubahan lingkungan

umum

internal maupun eksternal

Mendorong proses kemandirian desa untuk mampu memenuhi kebutuhan pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya Sasaran -

Meningkatnya pemberdayaan

Strategi masyarakat

dalam mewujudkan otonomi desa

Kebijakan

desa - Peningkatan keberdayaan dan partisipasi - Menggiatkan peran masyarakat dengan masyarakat dalam membangun desa.

dukungan

program-kegiatan

pemberdayaan membangun

masyarakat desa

dan

untuk

terwujudnya

otonomi desa -

Meningkatnya kualitas

Sumber

(SDM) pemerintahan desa -

Meningkatnya

pengelolaan

pendapatan desa

Daya

Manusia - Peningkatan kapasitas

aparatur

pemerintahan desa keuangan desa dan - Pengembangan dan penguatan lembaga lembaga ekonomi di pedesaan

- Mengembangkan

kapasitas

aparatur

pemerintahan desa - Mengembangkan

usaha-usaha

mikro

dan kecil pedesaan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan penertiban pengelolaan

keuangan

desa

meningkatkan pendapatan desa. RPJM DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010-2015

VI.12

untuk

Sasaran


Strategi

VI.13

Kebijakan


VI.14

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Kebijakan Umum Kebijakan umum untuk pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 dikelompokkan sesuai bidang utama pengembangan program pembangunan, yaitu: (i) Bidang Ekonomi; (ii) Bidang Sosial Budaya; (iii) Bidang Fisik dan Prasarana; dan (iv) Bidang Pemerintahan. Secara rinci, gambaran kebijakan umum pembangunan di Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015, adalah sebagai berikut :

7.1.1

Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Ekonomi Kebijakan umum pembangunan di bidang ekonomi berorientasi pada pemberdayaan dan penguatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang merupakan jantung kehidupan masyarakat Klaten , dengan penerapan manajemen ilmiah serta peningkatan etos kerja diharapkan kebijakan umum di bidang ekonomi dapat terukur dan berdaya guna secara nyata secara perlahan membangun masyarakat dengan kekuatan kemandirian secara ekonomi dalam menghadapi perdagangan bebas sebagai dampak liberalisme dunia. Adapun kebijakan pembangunan bidang ekonomi sebagai berikut : 1. Meningkatkan revitalisasi pertanian yang produktif, unggul dan kompetitif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Klaten dan wilayah sekitarnya. 2. Pengembangan dan dukungan terhadap kemajuan pembangunan di sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Koperasi dan UMKM) untuk mengoptimalkan pengembangan potensi unggulan daerah dan pemenuhan kebutuhan pangan dan ketahanan pangan. 3. Fasilitasi kemitraan pelaku usaha besar dan menengah untuk mengembangkan kemajuan di sektor Koperasi dan UMKM. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana serta layanan perdagangan yang

mampu

mendukung

kemajuan

sektor

pariwisata

khsusunya dan sektor jasa pada umunya.


VII.1

pada

5. Penciptaan dan pengembangan wirausaha baru guna meningkatkan daya saing standar mutu dan kualitas pendidikan ketrtampilan tenaga kerja; 6. Meningkatkan pengawasan perlindungan

kerja, kesejahteraan

tenaga kerja dan Hubungan Industrial Pancasila (HIP). 7. Peningkatan investasi dalam rangka perluasan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga guna peningkatan kapasitas keuangan daerah. 8. Perluasan kesempatan kerja, pengembangan informasi dan bursa kerja serta deregulasi perijinan pro investasi;

7.1.2.

Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kebijakan umum pembangunan di bidang sosial budaya berorientasi kepada upaya pembentukan manusia Klaten yang sehat lahir batin , beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa ,berpendidikan , memiliki keterampilan dan IPTEK , memiliki mentalitas etos kerja , kreatif ,inovatif

serta

memiliki

kepribadian

dalam

kebudayaan,serta

menumbuhkembangkan pemahaman , penghayatan dan pengamalan PANCASILA sebagai pandangan hidup dan jiwa kepribadian bangsa. Adapun kebijakan pembangunan bidang sosial budaya sebagai berikut : 1. Memperluas akses dan meningkatkan mutu serta relevansi pelayanan pendidikan sampai tingkat pendidikan menengah (wajib belajar 12 tahun), termasuk upaya peningkatan dalam pemerataan pelayanan pendidikan non formal. 2. Meningkatkan

minat

dan

budaya

baca

masyarakat

dengan

pembangunan perpustakaan daerah yang modern. 3. Meningkatkan kualitas pengembangan kurikulum, penataan sistem pembiayaan dan peran serta masyarakat. 4. Meningkatkan

potensi

dan

peran

serta

pemuda

dengan

mengembangkan kesempatan pendidikan ketrampilan, kewirausahaan dan kecakapan pemuda serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-nilai moral. 5. Mengembangkan jasmani

prestasi olahraga, kesehatan

masyarakat

dengan

fasilitasi

dan

pembinaan

kebugaran dan

sarana

prasarana olah raga yang memadai. 6. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara aktif mandiri. RPJM DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010-2015

VII.2

7. Meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat,

dengan

cara

meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat utamanya penduduk miskin dengan pelayanan kesehatan dasar yang mudah, murah

dan

terjangkau

oleh

masyarakat

di

Puskesmas

dan

jaringannya. 8. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan dukungan peningkatan manajemen, sarana prasarana, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan. 9. Fasilitasi untuk pengembangan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani semua kelompok masyarakat (ibu, bayi, balita, anak, lansia, perempuan,

laki-laki,

diffabel

/

berkebutuhan

khusus)

tanpa

diskriminasi. 10. Fasilitasi pengembangan keamanan, ketertiban, kerukunan dan solidaritas antar umat beragama, suku, dan ras dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Klaten. 11. Fasilitasi pengembangan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk pengembangan sistem perlindungan sosial. 12. Meningkatkan kualitas hidup PMKS dengan peningkatan kualitas pelayanan sosial, pembinaan dan pemberdayaan PMKS. 13. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan. 14. Pengembangan tertib administrasi kependudukan untuk menjamin persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan hak-hak asasi manusia serta pengendalian masalah kependudukan. 15. Menyelenggarakan pengiriman calon transmigran yang terlatih. 16. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan. 17. Meningkatkan pembinaan organisasi kemasyarakatan, Partai Politik dan pelayanan sosial. 18. Meningkatkan kerukunan toleransi inter dan antar umat beragama. 19. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terpenuhi kebutuhannya

terhadap

pelayanan

pendidikan,

kesehatan

pembangunan ekonomi. 20. Meningkatkan pelestarian nilai budaya.


VII.3

dan

21. Pengendalian pertumbuhan penduduk, melalui jejaring pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas. 22. Memperkuat

kelembagaan,

pengarusutamaan

gender

koordinasi,

dan

anak

dan

dalam

jaringan

perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang. 23. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya perempuan.

7.1.3.

Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Kebijakan umum pembangunan di bidang pembangunan bidang fisik prasarana berorientasi kepada pembangunan fisik – sarana dan prasarana yang menguasai hajat hidup orang banyak serta membawa citra kabupaten Klaten , mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya dengan menitikberatkan pada pengendalian pengawasan dan peningkatan kualitas. Adapun kebijakan pembangunan bidang fisik dan prasarana sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi dan sarana dan prasarana perhubungan. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi, termasuk dalam pengelolaan sungai dan sumber daya air lainnya; 3. Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

sarana

dan

prasarana

permukiman perkotaan dan perdesaan; 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana drainase. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penataan tata ruang, termasuk peningkatan dalam pengelolaan pertanahan. 6. Peningkatan pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA – LH), termasuk upaya dalam pengendalian dampak lingkungan. 7. Meningkatkan kelembagaan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup. 8. Meningkatkan perencanaan, pengembangan serta pengendalian pemanfaatan energi dan sumber daya mineral. 9. Pembangunan fasilitas, sarana, dan prasarana wilayah yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah diffable, ramah investasi, ramah


VII.4

wisata, mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPMpendapatan, pendidikan, kesehatan).

7.1.4.

Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Tata Pemerintahan Kebijakan umum pembangunan bidang tata pemerintahan berorientasi kepada

pembangunan

tata

pemerintahan

yang

mengedepankan

partisipasi masyarakat , peningkatan efsiensi dan efektifitas birokrasi , bersih dari KKN

, serta peningkatan pelayanan publik dengan

mengedepankan transparasi dan akutanbilitas publik berdasarkan hukum yang berlaku di Negara kesatuan republik Indonesia, kebijakan ini meliputi : 1.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

2.

Meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas aparatur pemerintahan daerah.

3.

Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang berkualitas yang didukung oleh kemajuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern.

4.

Review regulasi untuk menghasilkan regulasi daerah yang pro ekonomi kerakyatan dan pro investasi, pro pengembangan wilayah dan ramah lingkungan, dan pro peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara adil bagi semua kelompok tanpa diskriminasi.

5.

Pelayanan administrasi umum yang prima (berdaya tanggap, kepastian, dapat dipercaya, ramah).

6.

Pengawasan aparatur untuk menjamin kepercayaan (trust) dunia usaha dan masyarakat.

7.

Penegakan kepastian pelaksanaan regulasi daerah.

8.

Pengembangan sistem administrasi dan pendataan yang akurat dan akuntabel untuk mendukung perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

9.

Pengembangan sistem komunikasi dan informasi pembangunan dan pemerintahan yang transparan, cepat dan akuntabel.

10. Pengembangan kapasitas SKPD untuk menjalin kerjasama pihak ketiga

dalam

rangka

meningkatkan

kemampuan

pembiayaan

pelayanan publik. 11. Meningkatan

kemampuan

aparat

dan

kesadaran

swakarsa

masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban. RPJM DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010-2015

VII.5

12. Meningkatkan kualitas penanggulangan dan penanganan bencana alam dan korban bencana alam.

7.2 Program Pembangunan Daerah Program pembangunan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015, meliputi : 1.

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015, yang dimaksud dengan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan programprogram yang tercantum dalam Rencana Strategis - SKPD dan merupakan program yang telah diselaraskan dengan Program RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 atau Program Kabupaten diselaraskan dengan ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.

Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015, yang dimaksud dengan Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah beberapa Program Kabupaten yang telah diselaraskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta didukung oleh kegiatan beberapa SKPD.

3.

Program Kewilayahan Program Kewilayahan merupakan program kerja sama dengan Pemerintah

Daerah

lainnya

dalam

rangka

meningkatkan

pelayanan

pemenuhan kebutuhan masyarakat.!

7.3 Pentahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2010 – 2015 7.3.1 Pentahapan Pembangunan Daerah Tahun 2010 - 2015 Untuk mewujudkan visi Kabupaten Klaten Tahun 2010 – 2015 yakni terwujudnya masyarakat Kabupaten Klaten yang TOTO TITI TENTREM KERTORAHARJO telah ditetapkan 9 (sembilan) butir misi sebagai penjabaran atas visi dalam rangka perwujudan ultimate goal. Maka agar ultimate goal ini jelas sasarannya, dan dapat diimplemtasikan perlu disusun pentahapan pembangunan daerah sebagai milestone (sasaran antara) dalam mewujudkan visi. Adapun pentahapan pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 – 2015 dibagi menjadi 4 (empat) tahap pembangunan, sebagai-berikut; RPJM DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010-2015

VII.6

1.

TAHAP KONSOLIDASI, adalah tahapan penyelarasan, penajaman untuk menjamin keberlanjutan dan kesinambungan dalam mengimplementasikan rencana strategis Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2010 sebagai kerangka dasar pembangunan lima tahun ke depan (2010 -2015), dengan berpedoman pada RPJP daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2025 serta visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Tahapan Konsolidasi ini dilaksanakan tahun 2010 - 2011. Pada tahapan konsolidasi ini perlunya membangun kerangka kesepahaman dan kesepakatan untuk memanfaatkan secara optimal potensi yang dimiliki dan prasarana terbangun pada tahapan sebelumnya (tahun 2005 -2010), serta

perlunya

meletakkan

kerangka

landasan

yang

kokoh

untuk

terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, serta berkembangnya ekonomi kerakyatan berbasis kemandirian desa dan sinergi dengan perkembangan ekonomi perkotaan. Urusan terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat antara lain pertanian, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, sosial harus lebih berperanan pada tahapan konsolidasi ini. Demikian pula yang terkait dengan kemandirian desa, dalam hal ini urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian, dan serta urusan yang terkait dengan perkembangan perekonomian daerah, dalam hal ini urusan ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM, perdagangan, industri dan urusan pekerjaan umum. Tahapan ini terutama untuk mendukung (fokus) pada tercapainya. 10 butir tujuan, meliputi: a. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat (wareg oriented) b. Mewujudkan kualitas derajat kesehatan bagi masyarakat (waras oriented) c. Mewujudkan pemenuhan pendidikan bagi masyarakat (wasis oriented) d. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat (wisma oriented) e. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sandang bagi masyarakat (wutuh oriented) f. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat g. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan didukung sektor pertanian yang tangguh h. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup i.

Menurunkan angka kemiskinan

j.

Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah


VII.7

2.

TAHAP PEMANTAPAN, Pencapaian rasa aman lahir dan batin serta tercukupinya kebutuhan material dan spiritual melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan penghargaan serta aktualisasi diri dalam pembangunan. (2011 -2012). Pada tahapan pemantapan ini diperlukan langkah untuk memastikan dan memberikan rasa aman bagi para pemangku kepentingan dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Urusan terkait dengan pemenuhan rasa aman dan tercukupinya kebutuhan material dan spiritual antara lain melalui Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Kebudayaan, Penanaman Modal, pemberdayaan masyarakat dan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah dan kepegawaian. Demikian pula perlunya penguatan urusan Perencanaan pembangunan daerah dan urusan statistik menjadi faktor penguat dalam meletakkan kerangka pemantapan. Tahapan ini terutama untuk mendukung (fokus) pada tercapainya 4 (empat) butir tujuan, meliputi: a. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat b. Menciptakan ketentreman kehidupan beragama dan budaya dalam masyarakat c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan d. Mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan yang efektif dan efisien

3.

TAHAP PERCEPATAN, Pencapaian kesejahteraan masyarakat yang toto titi tentrem kertoraharjo melalui pengarusutamaan gender dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak pelaku pembangunan (2013-2014). Pada tahapan percepatan

merupakan upaya peningkatan kecepatan

dibandingkan dengan tahap sebelumnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten yang toto titi tentrem kertoraharjo, serta mewujudkan kabupaten layak anak pada tahun 2015. Pada tahapan ini harus terjadi peningkatan kualitas pelayanan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam mewujudkan citra positif pelayanan publik sebagai perwujudan clean dan good govermance. Urusan terkait untuk mewujudkan pengarusutaman gender dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak pelaku pembangunan antara lain melalui urusan RPJM DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010-2015

VII.8

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial dan otonomi daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi

keuangan

daerah

dan

kepegawaian, perdagangan, penanaman modal serta pariwisata. Tahapan ini terutama untuk mendukung (fokus) pada tercapainya. 3 (tiga) butir tujuan, meliputi: a. Mewujudkan perlindungan anak dan perempuan b. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan c. Mewujudkan peningkatan pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak pelaku pembangunan.

4.

TAHAP PERWUJUDAN masyarakat Kabupaten Klaten yang Toto Titi Tentrem Kertoraharjo (2014 -2015) Tahap ini adalah merupakan tahapan perwujudan visi yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Klaten yang Toto Titi Tentrem Kertoraharjo ditandai dengan kondisi aman, pemerintahan yang bersih dan efektif, serta masyarakat yang menjunjung nilai-nilai sosial keagamaan dan mengedepankan nilai-nilai moralitas. Peningkatan kondisi ini ditandai dengan tercapainya indikator-indikator agregatif pembangunan daerah yaitu meningkatnya

IPM,

semakin

kecilnya

kesenjangan

antar

kelompok

masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi, semakin rendahnya kesenjangan antar wilayah, semakin tingginya nilai tukar petani, semakin tingginya kesetaraan gender, semakin tingginya keberdayaan perempuan, semakin tingginya pertumbuhan perekonomian daerah, semakin kecilnya disparitas desa-kota, semakin kecilnya angka inflasi, semakin berkurang angka kemiskinan dan pengangguran serta semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk terwujudnya kemandirian daerah. Tahapan ini terutama untuk mendukung (fokus) pada tercapainya. 2 (dua) butir tujuan, meliputi: a. Mewujudkan keberdayaan masyarakat desa b. Mewujudkan kemandirian daerah Meskipun masing-masing tahapan mendukung tercapainya tujuan tertentu, namun bukan berarti tujuan tersebut masing-masing berdiri sendiri, melainkan hanya

merupakan

focussing

(pemusatan

perhatian).Dengan

demikian

masing-masing kegiatan untuk saling mendukung kelompok tujuan untuk bisa


VII.9

dilaksanakan selama periode 2010 – 2015 dengan fokus perhatian pada periode tertentu.

7.3.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2010 - 2015 Dengan mempertimbangkan serta berdasar pada tujuan, sasaran, strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan, maka programprogram pembangunan di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2010-2015 adalah sebagai berikut : 1. Misi ke-1: Mengupayakan

Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat (Wareg, Waras, Wasis, Wisma dan Wutuh)

1.1 Tujuan : Mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk pangan (Wareg Oriented) 1.1.a.Sasaran : Terwujudnya Masyarakat

Pemenuhan

Kebutuhan

Pangan

bagi

Urusan Pertanian, dengan program prioritas : 1) Peningkatan Ketahanan Pangan 2) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 3) Peningkatan Produksi Pertanian 4) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Urusan Kelautan dan Perikanan, dengan program prioritas : 1) Pengembangan Budidaya Perikanan

1.1.b.Sasaran : Terwujudnya Diversifikasi Pangan Urusan Ketahanan Pangan , dengan program prioritas : 1) Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat 1.2. Tujuan :

Mewujudkan kualitas derajat kesehatan bagi masyarakat (Waras Orientet)

1.2.a. Sasaran :

Terwujudnya Pemenuhan Kesehatan bagi Masyarakat terutama masyarakat miskin

Urusan Kesehatan, dengan program prioritas : 1) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2) Upaya Kesehatan Masyarakat Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan program prioritas : 1) Keluarga Berencana


VII.10

1.2.b.Sasaran :

Meningkatnya Masyarakat

Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

Urusan Kesehatan, dengan program prioritas : 1) Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya 3) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 4) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita 5) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 6) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Urusan Kesehatan, dengan program prioritas : 1) Pelayanan Kontrasepsi 2) Pengembangan Pusat Pelayanan dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja 1.2.c. Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Urusan Kesehatan, dengan program prioritas : 1) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2) Perbaikan Gizi 3) Pengembangan Lingkungan Sehat 4) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5) Pengawasan Obat dan Makanan 6) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan program prioritas : 1) Peningkatan

Penanggulangan

Narkoba,

Penyandang

Masalah

Kesejahteran Sosial (PMKS), termasuk HIV/AIDS 2) Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang Mandiri Urusan Kepemudaan dan Olahraga, dengan program prioritas : 1) Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 2) Pembinaan dan Pemasyarakat Olahraga 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.3. Tujuan : Mewujudkan pemenuhan pendidikan bagi masyarakat (Wasis Oriented ) 1.3.a. Sasaran :

Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar bagi Masyarakat


VII.11

Urusan Pendidikan, dengan program prioritas : 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2) Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun 3) Pendidikan Menengah 4) Pendidikan Non Formal 5) Pendidikan Luar Biasa 1.3.b. Sasaran :

Terwujudnya Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga Kependidikan

Urusan Pendidikan, dengan program prioritas : 1) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.3.c. Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Urusan Pendidikan, dengan program prioritas : 1) Manajemen Pelayanan Pendidikan Urusan Perpustakaan, dengan program prioritas : 1) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.4. Tujuan : Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat (Wisma Oriented ) 1.4.a. Sasaran :

Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan yang layak huni bagi Masyarakat

Urusan Perumahan Rakyat, dengan program prioritas : 1) Pengembangan Perumahan 2) Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial 1.4.b. Sasaran:

Terwujudnya Kawasan Lingkungan Perumahan Sehat

Urusan Perumahan Rakyat, dengan program prioritas : 1) Lingkungan Sehat Perumahan

1.5 Tujuan : Mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk sandang bagi Masyarakat (Wutuh Oriented) 1.5.a. Sasaran :

Terwujudnya masyarakat

Pemenuhan

kebutuhan

sandang

bagi

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan program prioritas : 1) Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 2) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM RPJM DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010-2015

VII.12

4) Peningkatan Manajemen dan permodalan koperasi 5) Peningkatan program dan kerjasama investasi

2. Misi ke-2 :

Mengupayakan terpenuhinya sarana kebutuhan sosial dasar masyarakat

2.1 Tujuan :

Mewujudkan

dan

prasarana

pemenuhan kebutuhan infrastruktur bagi

masyarakat 2.1.1.Sasaran : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Sosial Dasar Masyarakat

Urusan Pekerjaan Umum , dengan program prioritas : 1) Pembangunan Jalan dan Jembatan 2) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Kebinamargaan 4) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 6) Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 7) Pengendalian Banjir 8) Pengembangan Kelembagaan Pengelola Irigasi dan Sumber Daya Air Lainnya Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan program prioritas : 1) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Urusan Penataan Ruang, dengan program prioritas : 1). Perencanaan Ruang 2) Pemanfaatan Ruang 3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4) Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 5) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Urusan Perhubungan, dengan program prioritas : 1) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 3) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 2.1.2.Sasaran : Terpenuhinya Sarana Prasarana Kebutuhan Air Bersih, Sanitasi dan Drainase RPJM DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010-2015

VII.13

Urusan Pekerjaan Umum, dengan program prioritas : 1) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2) Pembangunan Drainase / Gorong-gorong Urusan Lingkungan Hidup, dengan program prioritas : 1) Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan 3. Misi ke-3 :

Mengupayakan Rasa Aman Lahir dan Batin serta Tercukupinya Kebutuhan Material dan Spiritual dan Meningkatkan Keimanan, Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

3.1 Tujuan : Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat 3.1.1. Sasaran : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban bagi Masya-rakat Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program prioritas : 1) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2) Pemelihaan Kamtranstibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3) Pemberdayaan

Masyarakat

untuk

Menjaga

Ketertiban

dan

Keamanan 4) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

3.1.2. Sasaran : Terwujudnya Peraturan Daerah (Perda) yang Menjamin Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Urusan

Otonomi Daerah (Otda), Pemerintahan Umum, Administarsi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Umum, dengan program prioritas : 1) Penataan Peraturan Perundang-undangan 3.1.3. Sasaran : Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Urusan

Otonomi Daerah (Otda), Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Umum, dengan program prioritas : 1) Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 2) Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 3.2 Tujuan

: Menciptakan ketentraman kehidupan beragama dan budaya dalam masyarakat


VII.14

3.2.1.Sasaran: Terwujudnya Keharmonisan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Budaya dalam Masyarakat Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program prioritas : 1) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2) Pengembangan Wawasan Kebangsaan Urusan Kebudayaan, dengan program prioritas : 1) Pengembangan Nilai Budaya 2) Pengelolaan Kekayaan Budaya 3) Pengelolaan Keragaman Budaya

4. Misi ke-4 :

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penghargaan serta Aktualisasi Diri Dalam Pembangunan

4.1.Tujuan : Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 4.1.1 Sasaran : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan program prioritas : 1) Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Perencanaan Sosial dan Budaya

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa , dengan program prioritas : 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 2) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

4.2 Tujuan : Mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan yang efektif dan partisipatif 4.2.1. Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Efektif dan Partisipatif.

Perencanaan yang

Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan program prioritas : 1) Pengolahan Data / Informasi 2) Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Statistik , dengan program prioritas : 1) Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah


VII.15

4.3 Tujuan : Meningkatkan kemandirian daerah 4.3.1. Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik secara Absolut maupun Rasionya terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) Urusan Otonomi Daerah (Otda), Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Umum, dengan program prioritas : 1) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab. 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Penanaman Modal, dengan program prioritas : 1) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Urusan Perdagangan, dengan program prioritas : 1) Pengembangan Infrastruktur Perdagangan Urusan Pariwista , dengan program prioritas : 1). Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2) Pengembangan Destinasi Pariwisata 3) Pengembangan Kemitraan 4.3.2. Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (IPTEKDA) Urusan Penanaman Modal, dengan program prioritas : 1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2) Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Urusan Industri, dengan program prioritas : 1) Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 2) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3) Pengembangan Sentra- sentra Industri Potensial Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan program prioritas : 1) Pengembangan IPTEKDA Urusan Otonomi Daerah (Otda), Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Umum, dengan program prioritas : 1) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Urusan Komunikasi dan Informatika, dengan program prioritas : 1) Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi


VII.16

5. Misi ke-5 :

Menumbuhkan kehidupan perekonomian rakyat yang dinamis yang berbasis pada sumber daya lokal, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi angka kemiskinan

5.1 Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan bidang pertanian yang tangguh. 5.1.1.Sasaran : Terwujudnya kawasan agropolitan berbasis Kecamatan dengan menggali keunggulan potensi yang dimilki Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan program prioritas : 1) Perencanaan Pembangunan Ekonomi Urusan Pertanian, dengan program prioritas : 1) Peningkatan Kesejahteraan Petani 2) Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 3) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan 4) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 5) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Urusan Ketahanan Pangan, dengan program prioritas : 1). Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) 2) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan program prioritas : 1) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 3) Peningkatan Manajemen dan Permodalan Koperasi 4) Peningkatan Progam dan Kerjasama Investasi 5.2 Tujuan : Meningkatkan Mutu dan kualitas lingkungan hidup. 5.2.1Sasaran :

Peningkatan dalam Pengendalian dan Penurunan tingkat Kerusakan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup, dengan program prioritas : 1) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2) Peningkatan Pengendalian Polusi 3) Pengendalian Kebakaran Hutan 4) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


VII.17

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan program prioritas : 1) Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 2) Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 5.2.2. Sasaran :

Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)

Urusan Lingkungan Hidup, dengan program prioritas : 1) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 2) Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Urusan Kehutanan, dengan program prioritas : 1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 5.3 Tujuan : Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. 5.3.1.Sasaran :

Meningkatnya Masyarakat

Kesempatan

Kerja

dan

Daya

Beli

Urusan Ketenagakerjaan, dengan program prioritas : 1) Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja 2) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3) Peningkatan Kesempatan Kerja Urusan Ketransmigrasian, dengan program prioritas : 1) Pengembangan Wilayah Transmigrasi 2) Transmigrasi Lokal Urusan Kepemudaan dan Olahraga, dengan program prioritas : 1) Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 5.3.1Sasaran :

Menurunnya Kuantitas / Jumlah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah

Urusan Sosial, dengan program prioritas : 1) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3) Pembinaan Anak Terlantar 4) Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 5) Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 6) Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks NAPI, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) RPJM DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010-2015

VII.18

7) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Urusan Otonomi Daerah (Otda), Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Umum, dengan program prioritas : 1) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan program prioritas : 1). Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AID 2) Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) yang Mandiri

5.4 Tujuan : Kesiapsiagaan menghadapi kebencanaan. 5.4.1Sasaran :

Kesiap-siagaan Pemda penanganan kebencanan

dan

masyarakat

dalam

Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan program prioritas : 1). Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program prioritas : 1.). Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

6. Misi ke-6 : 6.1 Tujuan :

Penerapan Pengurusutamaan Gender dalam Berbagai Fungsi Pemerintahan Mewujudkan perlindungan anak dan perempuan

6.1.1. Sasaran:

Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak dan Perempuan untuk mewujudkan Kabupaten layak anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program prioritas : 1) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

6.2 Tujuan : Meningkatkan partisipasi perempuan pembangunan 6.2.1. Sasaran :

dalam pelaksanaan

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program prioritas : 1) Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dan Pembangunan RPJM DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010-2015

VII.19

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan program prioritas : 1) Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program prioritas : 1) Pendidikan Politik Masyarakat 7. Misi ke-7: 7.1.Tujuan :

Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak pelaku pembangunan Mewujudkan peningkatan pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak dan pelaku pembangunan

7.1.1Sasaran :

Terwujudnya Koordinasi Kerjasama antar Daerah dengan pelaku pembangunan di Kabupaten Klaten

Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan program prioritas : 1) Kerjasama Pembangunan 2) Pengembangan Wilayah Perbatasan Urusan Otonomi Daerah (Otda), Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Umum, dengan program prioritas : 1) Kerjasama antar Pemerintah Daerah 2) Kerjasama Pembangunan Urusan Pariwisata, dengan program prioritas : 1) Pengembangan Kemitraan 8. Misi ke-8 :

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik yang Didukung Sumber Daya yang Memadai

8.1.Tujuan : Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. 8.1.1. Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah.

Urusan Otonomi Daerah (Otda), Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Umum, dengan program prioritas : 1) Pendidikan Kedinasan 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4) Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan 5) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


VII.20

Urusan Komunikasi dan Informatika, dengan program prioritas : 1) Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 8.1.2. Sasaran :

Terjadinya Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan dan Kinerja Birokrasi

Kapasitas

Urusan Otonomi Daerah (Otda), Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Umum, dengan program prioritas : 1) Penguatan Kapasitas Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Urusan Perhubungan, dengan program prioritas : 1) Peningkatan Pelayanan Angkutan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan program prioritas : 1) Penataan Administrasi Kependudukan Urusan Kearsipan, dengan program prioritas : 1). Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 2) Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kearsipan 9. Misi ke-9 :

Mendorong proses kemandirian Desa untuk mampu memenuhi kebutuhan pemerintahan, ekonomi. Sosial dan budaya

9.1 Tujuan : Mewujudkan pemberdayaan desa 9.1.1Sasaran :

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan otonomi desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, prioritas :

dengan

program

1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 9.1.2. Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintahan Desa


dengan

program

1) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa


VII.21

9.1.3. Sasaran :

Meningkatnya pengelolaan pendapatan desa

keuangan


desa

dengan

dan

program

1) Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Urusan Otonomi Daerah (Otda), Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Umum, dengan program prioritas : 1) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa


VII.22

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini juga disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan, dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sedangkan program prioritas adalah program yang diprioritaskan oleh pemerintah maupun masyarakat, karena keterdesakannya untuk dilaksanakan, untuk mengatasi pemecahan masalah yang krusial, serta sangat dinanti dan dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat tanpa mengesampingkan program-program yang lainnya. Agar program tersebut betulbetul memenuhi kriteria prioritas dan akuntabel, perlu disertai target capaian yang terukur dan kebutuhan/kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan sebaiknya disertakan untuk tahun yang direncanakan dan bersifat indikatif, sesuai dengan Misi yang akan dilaksanakan dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, program serta indikasi anggaran dalam RPJMD Kab. Klaten tahun periode 2011 – 2015 ini dapat dilihat pada tabel 8.1 termasuk SKPD yang bertanggungjawab.


VIII.1

bel 8.1

Indikasi Ren Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Satuan Indikator Kinerja

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Kinerja akhir periode RPJMD (2015)

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

SKPD Penanggung Jawab

Pelaksanaan Misi ke

(18)

(19)

Urusan Wajib

1

01

1

01

01

PENDIDIKAN Program.........Pendiikan

1

01

02

Program.........

1

01

03

Dst .....

1

02

1

02

01

1

02

02

1

03

t

Kesehatan Program......... Dst ..... Dst .......

2

Urusan Pilihan

2

01

2

01

01

Pertanian Program.........

2

01

02

Program.........

2

01

03

2

02

Dst ..... Dst .......

Catatan:

Urutan mencerminkan prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu selama periode RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015. Kumpulan program yang dilaksanakan pada masing-masing tahun dapat dikelompokkan menurut tema program pembangunan tahunan.

Sumber:

Diolah dari Lampiran Matrik Program dan Indikasi Kegiatan Berdasar Misi di Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2015


VIII.2

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Klaten Th. 2011-2015

KODE

1. 1

1 01

KERANGKA PENDANAAN (dlm jutaan)

BIDANG URUSAN INDIKATOR SATUAN KONDISI PEMERINTAHAN KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM(OUTCOME) KINERJA AWAL RPJMD PEMBANGUNAN TH. 2010

2

3

4

TH. 2011

Target 6

5

URUSAN WAJIB

Pendidikan,

1 01 15 1. Program

1

Pendidikan

Lomba Kreatifitas

keg

-

1

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12

Kinerja Akhir Periode RPJMD 2015

TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16

284,683

848,109

866,698

458,112

502,469

37,761

46,538

49,178

52,299

58,750

10

1

10

1

20

1

20

1

Penanggung Pelaksanaa n Misi ke jawab

Rp. 17

18

19

2,960,072

244,526 5

20

80 Dinas

Misi 1

Pendidikan

Anak Usia dini

anak usia Dini 2

Transport Tutor

org

-

250

488

200

390

300

585

300

585

400

780

1450

2,828

lbg

-

7

70

7

70

10

70

15

70

20

70

59

350

org

-

78

10

78

10

78

15

78

15

78

15

390

65

1

50

1

50

2

100

3

150

5

250

PAUD 3

Pengembangan Kelembagaan PAUD

4

Pelatihan Mutu Pendidik PAUD Non Formal

1 01 16 2. Program wajar

1 Fasilitasi SD RSBI

sekolah

1

12

600 Dinas

Pendidikan

Misi 1

Pendidikan 2 Peningkatan mutu

sekolah

1

1

55

1

55

2

110

3

165

5

275

12

660

siswa

17,555

17360

364

17707

400

18061

450

18422

480

18790

530

90340

2224

sekolah

1

1

176

1

176

2

352

3

528

5

880

12

2112

605573

18191

SD berprestasi 3 Penyelenggaraan UAS SD 4 Penjamin Mutu SD RSBI 5 Bantuan

siswa

114,038

116,366

3,491

118,693

3,560

121,067

3,630

123,489

3,740

125,958

3,770

Pendampingan BOS di SD/MI

-

-

-

-

-

mewujudkan

RPJMD Kab. Klaten Tahun 2010-2015

VIII.-2

KODE

1.



2

3

TH. 2011

4

5

Target 6

sekolah

0

0

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16

Rp. 17

20

610

418

330

65

537

45

3021

120

1006

80

17

335


18

19

sekolah murah 6 Pengembangan

2

50

Materi Belajar

4

100

6

180

8

280

-

-

-

-

-

-

-

-

Mengajar dgn menggunakan

-

metode TIK di SD 7 Penyelenggaraan

orang

50

73

Akreditasi SD 8 Pembinaan

50

75

60

-

sekolah

6

8

88

80

-

8

97

66

90

73

-

13

106

100

-

16

117

81 -

20

129

kelembagaan & Manajemen

-

-

-

-

-

Sekolah dgn menerapkan MBS SD 9 Fasilitasi

sekolah

5

9

Pendidikan Inklusi 10 Pembinaan Minat,

495

9

545

siswa

51243

14

165

9

20

182

Bakat dan Kreati

599

9

658

26

-

199

9

30

219

-

724 -

30

-

241 -

fitas Siswa SD

11 Fasilitasi SMP

sekolah

2

2

55

2

61

3

66

5

73

5

siswa

16,233

17914

362

18272

398

18637

437

19009

482

19,389

530

93221

2209

siswa

51243

8660

433

476

10,460

523

576

12,680

634

31800

2642

siswa

51243

7390

370

400

38467

1923

RSBI 12 Penyelenggaraan UAS SMP 13 Bantuan

0

0

Pendampingan BOS MTs Negeri 14 Bantuan


7541

377

7691

384

7844

392

8001

VIII.-3

KODE

1.



2

3

TH. 2011

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

4

5

Target 6

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16

Rp. 17

sekolah

2

2

10

5372

siswa

51243

52289

sekolah

1

1

17

1

18

3

19

3

21

3

24

11

99

1 kelompok

4

8

80

4

40

3

40

3

30

2

20

20

210

7

9

180

8

200

8

200

8

200

7

210

40

990

1

75

3

225

5

375

5

375

15

1050

7532

195


18

19

Pendampingan BOS SMP/ SMPLB/MTs Swasta 15 Penjamin Mutu

880

2

968

2

1,065

2

1,171

54401

2,720

55489

2,775

2

1,288

SMP SBI 16 Bantuan

2,615

53335

1,667

56,599

2,830

272,113

12607

Pendampingan BOS di SMP/MTs mewujudkan sekolah murah 17 Fasilitasi Kantin Kejujuran Siswa SMP 18 Penyelenggaraan Paket A 19 Penyelenggaraan Paket B 20 Pengadaan Alat

(20 WB)

1 kelompok (20 WB) sekolah

181

1

Lab. IPA SMP 21 Pengadaan Buku

-

buku

1363

30

-

1431

Perpus SMP/

33

-

1503

-

40

-

1578

-

44

-

1657

-

48 -

SMPLB 22 Pengadaan Buku

buku

1500

33

1650

36

1815

40

1997

44

2196

49

9158

202

sekolah

1

77

1

85

3

93

4

102

5

112

14

469

Perpus SD/SDLB 23 Pengadaan TIK Perpus SMP/

-

-

-

-

-

SMPLB


VIII.-4

KODE

1.



2

3 24 Pengadaan TIK

4

TH. 2011

Target 6

5

sekolah

Rp. 7

1

Target 8 55

Perpus SD/SDLB 25 Rehab ruang kelas

TH. 2012

1

-

TH. 2013

Rp. 9

Target 10 61

3

-

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12 67

4

-


TH. 2015

Rp. 13

Target 14 73

5

-

Rp. 15 80


Target 16

Rp. 17

14

336

18

19

-

sekolah

93

1

264

1

291

3

319

4

351

5

386

14

1611

sekolah

5,240

1

330

1

363

3

400

4

500

5

550

14

2143

sekolah

236

1

209

71

5,829

78

6,253

84

7,278

90

8,306

324

27875

sekolah

-

4

10

4

10

4

11

4

12

4

13

20

56

SMP/SMPLB 26 Rehab ruang kelas SD/SDLB 27 Pembangunan ruang/gedung perpus SD/SDLB 28 Penggabungan SD Negeri 29 Penanganan erupsi merapi meliputi : a. Rehab ruang kelas

0

0

0

48

360

0

0

b. Pengadaan mebelairsekolah

unit

0

0

0

16

160

0

0

c. Pengadaan pera-

sekolah

0

0

0

16

690

0

0

set

0

0

0

6202

651

0

-

61

305

60

14

60

0

0

0

0

48

360

0

0

0

16

160

0

0

0

0

16

690

0

0

0

0

0

6202

651

0

-

0

-

0

-

61

16

60

18

60

20

60

80

latan sekolah d. Pengadaan Buku Belajar & penunjang e. Pembersihan sekolah sekolah

1 01 17 3. Program pendidikan

1 Pengadaan

Sekolah

0

0

-

12

305 300 Dinas

Misi 1

Pendidikan

Jaringan ICT

menengah 2 Pemberian

Siswa

1500

1,500

1600

1,600

1700

1,700

1800

1,000

1900

1,900

8,500

7,700

Beasiswa 3 Pemenuhan

RKB

499

4

140

4

140

4

140

4

140

4

140

20

700

-

6

60

8

60

10

60

12

10

14

60

50

250

Ruang Belajar 4 Pemenuhan

Sekolah

Sumber Belajar


VIII.-5

KODE

1.



2

3 5 Program Sekolah

4

Target 6

5

Sekolah

TH. 2011

-

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16

Rp. 17

2

40

2

40

3

60

3

60

5

100

15

300

1

500

2

100

2

100

2

100

2

1,000

9

1800

1

300

1

300

1

300

1

300

1

300

5

1500

15

750

17

850

19

950

21

1,050

23

1,150

95

4750

1

75

1

75

2

150

2

150

2

150

8

600


18

19

yang terjangkau oleh masyarakat 6 Pengembangan

Sekolah

1

sekolah RSBI / SBI 7 Pengembangan

Sekolah

-

sekolah SMA Model 8 Pengembangan

Sekolah

13

SMA SKM 9 Pengembangan

Sekolah

-

SMA PSB / ICT 10 Pengembangan

Sekolah

1

1

50

2

100

2

100

3

150

3

150

11

550

Kegiatan

2

2

100

3

100

4

100

4

100

4

100

17

500

Sekolah

12

15

60

17

40

19

40

21

40

23

40

95

220

SMA PBKL 11 Peningkatan Pengembangan Bahasa Internasional 12 Pemenuhan SI / SKL KTSP 13 Peningkatan

Siswa

15,126

3,025

220

3,025

240

3,025

260

3,025

280

Siswa

10,588

908

55

908

60

908

70

908

80

3,025

300

15,126

1300

4540

355

Prestasi OSN, OOSN, Seni Budaya. UN. 14 Peningkatan

908

90

Nasionalisme/ Budi


VIII.-6

KODE

1.



2

3

TH. 2011

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

4

5

Target 6

Rp. 13

Target 14

Sekolah

0

1

30

1

30

2

60

2

60

2

Keg.

0

1

15

2

30

3

45

4

60

Sekolah

6

8

20

10

20

12

20

14

sekolah

10

12

240

12

240

8

160

sekolah

10

12

120

12

120

8

sekolah

10

12

240

12

240

sekolah

10

12

240

12

sekolah

10

12

120

kegiatan

6

8

300

Rp. 15

Target 16

Rp. 17

60

8

240

5

75

15

225

20

16

20

60

100

4

80

2

40

38

760

120

8

80

5

50

45

490

8

160

8

160

5

100

45

900

240

8

160

8

160

5

100

45

900

12

120

8

120

8

80

5

50

45

490

10

300

12

360

16

400

20

400

66

1760


18

19

Pekerti / Karakter 15 Penerapan Impementasi ISO 16 Pengembangan Budaya Mutu 17 Peningkatan Akreditasi Sekolah Menuju Kategori A. 18 Pemenuhan Kurikulum KTSP Spektrum SMK 2008 19 Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Karakter 20 Pembelajaran berbasis TIK 21 Pengembangan strategi pembelajaran kreatif inovatif 22 Pengembangan pendidikan karakter 23 Lomba Kompetensi Siswa (LKS)


VIII.-7

KODE

1.



TH. 2011

TH. 2012

Target 6

kegiatan

6

3

100

3

100

3

100

3

100

3

kegiatan

1

1

100

2

100

2

100

2

100

kegiatan

3

2

150

3

150

3

150

4

kegiatan

2

2

75

2

75

2

75

2

siswa

4323

4323

sekolah

20

10

100

10

100

6

60

4

40

4

30 Ujian Nasional

sekolah

5

5

150

8

150

10

150

12

150

31 Ujian Sekolah

sekolah

40

42

100

44

100

46

100

48

32 Uji Kompetensi

siswa

250

250

50

300

100

400

150

33 Akreditasi Sekolah

sekolah

34

14

280

5

100

5

34 Sistem

sekolah

10

10

200

10

200

10

24 Olimpiade Sains

Rp. 9

Target 10

Rp. 11

Target 12

TH. 2015

5

3

Target 8

TH. 2014

4

2

Rp. 7

TH. 2013

SKPD Kinerja Akhir Periode RPJMD 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16

Rp. 17

100

15

500

2

100

9

500

150

5

150

17

750

75

3

75

11

375

22923

22923

40

34

340

14

150

49

750

100

50

100

230

500

500

200

600

300

2050

800

100

5

100

5

100

34

680

200

7

140

7

140

44

880


18

19

Terapan Nasional (OSTN) 25 Gelar Prestasi Bela Negara (GPBN)

26 Olimpiade olah raga Nasional (O2SN) 27 Festival Lomba Seni Siswa Nasiional (FLS2N) 28 Bea siswa Keluarga

4,323

4500

4,500

4600

4,600

4700

4,700

4800

4,800

Kurang Mampu 29 Penerapan sistem penilaian hasil belajar

Keahlian (LSP)

Manajemen Mutu


VIII.-8

KODE

1.



TH. 2011

TH. 2012

Rp. 9

Target 10

Rp. 11

Target 12

TH. 2015

5

Target 6

sekolah

29

4

80

4

80

3

60

2

40

2

sekolah

18

4

400

4

400

4

400

4

400

sekolah

5

1

250

1

250

1

250

1

sekolah

1

1

300

1

300

1

300

kegiatan

1

2

200

2

200

2

sekolah

3

2

400

2

400

41 Teaching Factory

sekolah

4

2

600

2

42 Carier Center

sekolah

4

2

100

43 Tempat Uji

sekolah

10

2

44 Bursa Kerja Khusus

sekolah

20

45 Pengadaan Alat

Sekolah

5

3

Target 8

TH. 2014

4

2

Rp. 7

TH. 2013


Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16

Rp. 17

40

15

300

4

400

20

2000

250

1

250

5

1250

1

300

1

300

5

1500

200

2

200

2

200

10

1000

1

200

1

200

1

200

7

1400

600

2

600

1

300

1

300

8

2400

1

50

1

50

1

50

1

50

6

300

300

2

300

2

300

2

300

2

300

10

1500

8

200

8

200

8

200

5

125

5

125

34

850

5

250

5

250

6

300

7

350

8

400

31

1550


18

19

ISO : 9001 2008 35 Reengineering / Penataan Program Studi Keahlian 36 Sekolah Standar Nasional (SSN) 37 Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) 38 Rintisan Sekolah berbasis keunggulan lokal 39 Implementasi program kota vokasi 40 Business Center (BC)

Kompetensi

Multi-media SMK RSBI


VIII.-9

KODE

1.



2

3 46 Pengadaan Alat

TH. 2011

TH. 2012

Rp. 7 250

Target 8 5

TH. 2013

Rp. 9 250

Target 10 6

SKPD

TH. 2014

Rp. 11 300

Target 12 7


TH. 2015

4 Sekolah

5 5

Target 6 5

Rp. 13 350

Target 14 8

Sekolah

5

5

250

5

250

6

300

7

350

8

Sekolah

5

5

250

5

250

6

300

7

350

Sekolah

0

0

-

5

375

6

450

7

Sekolah

3

3

120

5

200

6

240

Sekolah

0

2

100

4

200

5

Sekolah

0

0

-

2

100

Sekolah

0

5

700

5

Sekolah

0

5

450

Sekolah

61

0

Sekolah

718

Kelas

718

Rp. 15 400

Target 16

Rp. 17

31

1550

400

31

1550

8

400

31

1550

525

8

600

26

1950

7

280

8

320

29

1160

250

6

300

7

350

24

1200

3

150

4

200

5

250

14

700

700

6

840

7

980

8

1,120

31

4340

5

450

6

540

7

630

8

720

31

2790

-

1

140

2

280

3

420

4

560

10

1400

3

270

5

450

6

540

7

630

8

720

29

2610

0

-

4

240

5

300

6

360

7

420

22

1320


18

Beng-kel SMK RSBI 47 Pengadaan Alat Lab. IPA SMK RSBI 48 Pengadaan Buku Pe lajaran SMK RSBI 49 Pengadaan Alat Tele-Conference SMK RSBI

50 Pengadaan Komputer SMK

51 Pengadaan Alat Beng kel SMK 52 Pengadaan Alat Lab. IPA SMK

53 Pembangunan Lab. IPA SMK RSBI 54 Pembangunan RKB - SMK RSBI

55 Pembangunan Per -pustakaan SMK

56 Pembangunan RKB - SMK

57 Rehab Gedung


VIII.-10

19

KODE

1.



TH. 2011

TH. 2012

Rp. 9

Target 10

Rp. 11

Target 12

TH. 2015

5

Target 6

Sekolah

1

1

50

1

50

2

100

3

150

4

Sekolah

0

1

50

1

50

2

100

3

150

Sekolah

0

1

50

1

50

2

100

3

Sekolah

0

0

1

75

2

150

62 Pengadaan Kompu - Sekolah

0

1

40

2

80

3

Sekolah

0

1

50

2

100

Sekolah

0

0

-

1

Sekolah

0

0

-

Sekolah

14

1

Kelas

499

kelompok

0

3

Target 8

TH. 2014

4

2

Rp. 7

TH. 2013


Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16

Rp. 17

200

11

550

4

200

11

550

150

4

200

11

550

3

225

4

300

10

750

240

4

320

5

400

15

1080

3

150

4

200

5

250

15

750

140

2

280

3

420

4

560

10

1400

1

90

2

180

3

270

4

360

10

900

140

2

280

3

240

4

320

5

400

15

1380

2

120

3

150

4

200

5

250

6

300

20

1020

12

264

7

255

9

360

11

360

11

360

50

1599

4

80

5

50

5

50

5

60

6

72

25

312


18

19

SMK 58 Pengadaan Alat Multi-media SMA RSBI 59 Pengadaan Alat Lab. IPA SMA RSBI 60 Pengadaan Buku Pe -lajaran SMA RSBI 61 Pengadaan Alat

-

Tele-Conference SMA RSBI

ter SMA 63 Pengadaan Alat Lab. IPA SMA 64 Pembangunan Lab. IPA SMA RSBI 65 Pembangunan RKB - SMA RSBI 66 Pembangunan Per -pustakaan SMA 67 Rehab Gedung SMA 68 Penyelenggaraan Paket C 1 01 18 4. Program Pendidikan non formal

1. Kelompok Belajar Usaha (KBU) 2. Pengembangan

Lmbg

0

Dinas

Misi 1

Pendidikan kel

0

150

300

200

75

200

75

200

75

200

75

950

600

Buta Aksara


VIII.-11

KODE

1.



2

3 3. Pengembangan

4

TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16

Rp. 17

keg

0

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

5

75

keg

0

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

5

250

5. Pengembangan

Lmbg

0

5

50

2

50

2

50

3

75

3

75

15

300

Klmbgn PNF

lmg

0

7

84

3

75

3

75

3

75

4

100

20

409

keg

0

1

5

1

20

1

30

1

30

1

40

5

125

keg

1

52

1

52

1

52

1

52

1

53

5

261

Keg

1

62

1

62

1

62

1

62

1

63

5

311

desa

4

80

5

50

5

50

5

50

5

50

24

280

keg

1

35

1

50

1

50

1

50

1

50

5

235

3

75

3

75

4

100

5

125

15

375

5

50

6

60

7

70

8

80

30

300


18

data dan Informasi pendidikan non formal 4. Sosialisasi dan publikasi pendidikan non formal

Taman Bacaan Masyarakat 6. Jambore PNF dan Hari Aksara Internasional 7. Penyelenggaraan UN Paket B 8. Penyelenggaraan UN Paket C 9. Kewirausahaan Desa (KWD) 10. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender 11. Pengembangan

lmbg

-

0

desa

-

4

-

lembg PKBM 12. Pengembangan

40

ketrampilan desa


VIII.-12

19

KODE

1.



2

1 01 19 5. Program

3 vokasi pnf

1. Bantuan Fasilitasi

Pendidikan

yayasan Pendidikan

Luar Biasa

dan penyantunan

TH. 2011

4

5

Target 6

sekolah

1

1

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

49

1

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

55

2

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12

59

3


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

65

3

Rp. 15

72

Target 16

Rp. 17

10

300


18

Dinas

19

Misi 1

Pendidikan

Anak Luar Biasa

1 01 20 1. Program peningjkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

1. Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah 2. Pelaksanaan

orang

91

91

25

91

25

91

25

91

25

91

25

455

125

Dinas

Misi 1

Pendidikan orang

91

91

25

91

25

91

25

91

25

91

25

455

125

orang

34

34

25

34

25

34

25

34

25

34

25

170

125

orang

5000

5000

75

5000

75

5000

75

5000

75

5000

75

25000

375

orang

91

91

25

91

25

91

25

91

25

91

25

455

125

orang

300

300

25

300

25

300

25

300

25

300

25

1500

125

orang

91

91

25

91

25

91

25

91

25

91

25

455

125

orang

117

117

30

117

30

117

30

117

30

117

30

585

150

orang

52

52

15

52

15

52

15

52

15

52

15

260

75

orang

91

91

25

91

25

91

25

91

25

91

25

455

125

Seleksi Kepala Sekolah 3. Peningkatan dan Pembinaan MKKS dan MGMP 4. Pemantauan dan Evaluasi Pendidik Pasca Sertifikasi 5. Penyelenggaraan Minat Bakat dan Kreatifitas Guru 6. Pelatihan Kompetensi Guru 7. Peningkatan Mutu Ka.TU 8. Peningkatan Mutu Pengawas 9. Peningkatan Mutu Kelompok Kerja Pamong Belajar 10. Peningkatan Mutu Pustakawan


VIII.-13

KODE

1.



2

3 11. Peningkatan Mutu

TH. 2011

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

4

5

Target 6

Rp. 13

Target 14

orang

131

131

35

131

35

131

35

131

35

131

orang

1945

1945

3,510

1945

3,510

1945

3,510

1945

3,510

orang

145

145

282

145

282

145

282

145

orang

105

105

210

105

210

105

210

orang

10

10

20

10

20

10

20

orang

2140

2140

kegiatan

1

1

50

1

55

1

60

1

60

1

orang

1700

1700

15

1700

25

1700

30

1500

35

1500

Rp. 15

Target 16

Rp. 17

35

655

175

1945

3,510

9725

17550

282

145

282

725

1410

105

210

105

210

525

1050

10

20

10

20

50

100

10700

11081

65

5

290

40

8100

145


18

Tenaga Pustakawan 12. Kesejahteraan Guru WB Satuan Pendidikan Dasar 13. Kesejahteraan Guru WB Satuan Pendidikan Menengah 14. Biaya Studi Lanjut ke S1/D4 Satuan Pendidikan Dasar 15. Biaya Studi Lanjut ke S1/D4 Satuan Pendidikan Menengah 16. Satuan

2,216

2140

2,216

2140

2,216

2140

2,216

2140

2,217

Kesejahteraan Guru GTT / TTT pada TK/RA/BA dan SD/ SMP/SMA/SMK/SLB dan Cabang Dinas 17. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 18. Penilaian dan


VIII.-14

19

KODE

1.



2

3 Penetapan Angka

TH. 2011

4

5

Target 6

UPTD

26

26

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16

Rp. 17

130

1500


18

19

Kredit 1 01 22 1. Program manajemen pelayanan pendidikan

1. Operasional UPTD

312

26

156

26

312

26

343

26

377

2. Pengelolaan

Dinas

Misi 1

Pendidikan

Pendidikan Kec. kegiatan

1

1

82

1

91

1

99

1

109

1

120

5

501

Pangkalan Data dan

Bagian

Informasi

Kesra Misi 1

Pendidikan berbasis Web kegiatan

1

1

50

1

55

1

60

1

67

1

74

5

306

4. Pengelolaan Jejaring kegiatan

1

1

25

1

27

1

30

1

33

1

36

5

151

3. Penyusunan data Laporan Individu Sekolah

Pendidikan Nasional 5. Operasional BOS

kegiatan

1

1

75

1

82

1

91

1

100

1

110

5

458

6. Pengumpulan dan

kegiatan

1

1

93

1

102

1

112

1

123

1

135

5

565

buku

50

50

25

50

27

50

31

50

34

50

37

250

154

kegiatan

1

1

15

1

16

1

18

1

20

1

22

5

91

Kec.

26

26

65

26

71

26

79

26

87

26

96

130

398

4

50

8

55

12

61

16

67

20

74

60

307

2150

3645

Pengolahan Database Pendidikan 7. Menejemen Pendataan Pendidikan

8. Fasilitasi Pembinaan sekolah Nasionalisme Pendidikan 9. Pelaksanaan Penyampaian

Orang/

316

565

369

650

442

730

475

810

548

890

Bag. Kesra

Sekolah

Bantuan Pendidikan (GOPTKI, TK/RA/BA, SD/MI,


VIII.-15

Misi I

KODE



1.

2

3 SLB/SDLB, SMP/MTs,

4

TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15


Target 16

Rp. 17

120

300

18

19

SMA/MA/SMK) 1 01 21 1. Pengembangan 1. Lomba perputakaan budaya baca & pembinaan perpustakaan

sekolah

0

24

50

24

55

24

60

24

65

24

70

Dinas

Misi 1

Pendidikan

SD, SMP, SMA, SMK 2. Lomba Sinopsis,

keg

0

60

50

60

55

60

60

60

65

60

70

300

300

Misi 1

Pendidikan

Pidato, bercerita 3. Workshop pengelola

Dinas

0rg

0

100

35

100

40

100

45

100

50

100

55

500

225

Dinas

Misi 1

Pendidikan

perpustakaan sekolah 4. Pengadaan mebelair

Unit

0

100

50

100

55

100

60

100

65

100

70

500

300

Dinas

Misi 1

Pendidikan

perpustakaan sekolah 5. Pengadaan buku

buku

0

1500

75

1500

80

1500

85

1500

90

1500

95

7500

425 Dinas

perpustkaan 1 02

Kesehatan

19,102

1 02 24 1. Program Pelayanan1 Pendampingan kesehatan

Asuransi Kesehatan

penduduk

Masyarakat Miskin

Misi 1

Pendidikan

Peserta

26,587

28,130

31,198

34,385

0

139,401

240250

46,168

40,000

20,250

3,225

40,000

9,121

50,000

9,386

60,000

11,271

70,000

13,166

kasus

100

38

15

50

25

75

35

85

50

100

70

348

195

pasien

60

40

20

50

30

50

40

50

50

60

60

250

200

peserta

-

30

10

35

20

40

30

45

40

50

50

200

150

40

47

20

70

32

80

40

100

60

110

70

407

222

Dinkes

Misi 1

Dinkes

Misi 1

Miskin 2 Visum Et Repertum 3 Pelayanan operasi Katarak

1 02 16 2. Program upaya kesehatan

1 Peningkatan Kinerja Klinik

masyarakat 2 Bintek sarana

lokasi

pelayanan


VIII.-16

KODE

1.


2

3 kesehatan

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15


Target 16

Rp. 17

18

19

pemerintah & swasta 3 Akreditasi

Puskms

5

5

20

3

180

3

220

4

280

2

300

17

1000

lokasi

120

85

30

120

70

130

80

130

90

140

100

605

370

5 Operasional PPPK

lokasi

133

123

20

70

35

130

39

145

42

155

47

623

6 Peningkatan

lokasi

34

34

15

34

30

34

33

34

36

34

40

34

154

Puskms

34

34

2,750

34

5,000

34

5,200

34

5,400

34

5,600

34

23,950

Dinkes

Misi 1

lokasi

12

28

3,260

34

3,500

34

3,500

34

3,500

34

3,500

34

17,260

Dinkes

Misi 1

PKMS

34

34

1,901

34

2,000

34

2,000

34

2,000

34

2,000

34

9,901

Puskesmas 4 Operasional pelayanan ijin di bid. Kesehatan

182

Sistem manajemen puskesmas

1 02 23 1. Program

1 Kegiatan

Standarisasi

Penunjang

Pelayanan

Puskesmas

Kesehatan 1 02 25 2. Program

1 Rehab &

pengadaan,

Pengembangan

peningkatan

Puskesmas /

dan perbaikan

Puskesmas

sarana &

Pembantu

prasarana Puskesmas/

2 Pengadaan sarana

Pustu dan

dan prasarana

jaringannya

puskesmas, mencakup : Pembelian (bed pasien, meja1/2


VIII.-17

KODE


1.

2

3 biro, kursi lipat,

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

kendaraan roda 2, alat laboratorium, dll)

3 Sistem Informasi

PKMS

34

34

35

34

50

34

60

34

70

34

80

34

295

RS

-

-

-

7

10

10

15

10

15

10

17.5

37

58

Dinkes

Misi 1

%

100

100

60

100

272

100

290

100

297

100

333

500

1,251

Dinkes

Misi 1

%

100

100

60

100

80

100

100

100

120

100

140

500

500

Dinkes

Misi 1

Kesehatan

1 02 28 3. Program

1 Jejaring

kemitraan

kesehatan

peningkatan

antara DKK dgn

pelayanan

RS Pemerintah /

kesehatan

Swasta

1 02 29 4. Program

1 Peningkatan kese-

peningkatan

hatan bayi & balita,

pelayanan

mencakup: Terlatih-

kesehatan

nya tenaga kes ttg

balita

SDIDTK,MTBS,MTBM,

Terlatihnya tenaga kes. utk kelas ibu balita,tercetaknya kohort bayi balita, audit perinatal dan terlacaknya kasus kematian bayi balita

1 02 19 6. Program

1 Penyuluhan

kese-

promosi

hatan masy, meliputi :

kesehatan dan

keg PKM, rapat pe-

pemberdayaan

tugas & guru UKS,

masyarakat

pemb. dokter kecil KKR SMA & SMP, tersedianya media


VIII.-18

KODE

1.


2

3 promosi kesehatan,

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

Bintek PKM, fasilitasi tim UKS Kab. dan penjaringan anak usia sekolah

2 Prilaku hidup bersih

%

100

100

40

100

60

100

80

100

100

100

125

100

405

%

100

100

40

100

80

100

100

100

125

100

150

100

495

item obat

107

132

5,670

104

4,000

139

4,500

106

4,950

139

5,445

620

24,565

Dinkes

Misi 1

%

100

100

200

100

225

100

250

100

275

100

300

500

1,250

Dinkes

Misi 1

dan Sehat : pertemuan & lomba PHBS,terdatanya PHBS, terlaksananya mitra dg TP-PKK dlm PHBS

3 Upaya kesehatan Masy., diantaranya: Pembinaan Poskestren, pos UKK, Battra, dan SBH. Terbentuknya forum kesehatan tk. Kab. Pendataan UKBM

Pemantauan jentik DBD

1 02 15 1. Program obat dan 1 Pengadaan perbekalan

Obat dan

kesehatan

Perbekalan Kesehatan

1 02 20 2. Program

1 Upaya peningkatan


VIII.-19

KODE

1.


2 Perbaikan Gizi

3 gizi keluarga : Me-

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

ningkatnya status gizi balita,bumil, dan bufas, serta meningkatnya

konsumsi

garam yodium

2 Pembinaan Kewas-

%

100

100

30

100

60

100

65

100

70

100

75

500

300

%

100

100

40

100

100

100

125

100

150

100

200

500

615

%

-

100

50

100

100

100

150

100

200

100

250

500

750

%

100

100

200

100

400

100

450

100

500

100

550

500

2,100

padaan Pangan dan Gizi, dg cakupan:IMD

dan ASI Eksklusif

1 02 21 3. Program

1 Peningkatan Kese-

pengembangan

hatan lingk, meliputi :

lingkungan

Monev PANSIMAS

sehat

Pemicuan

Dinkes

Misi 1

Dinkes

Misi 1

CLTS,

TMMD,P2MBG, IS SAB,IS TTU,IS TPM Pemantauan kepadatan lalat. Sosialisasi

pengolahan

limbah medis, stimulan klinik sanitasi pembinaan DAMIU

2 Pembuatan UKL-UPL puskesmas 1 02 22 4. Program

1 Pencegahan

dan

pencegahan dan

penanggulangan ke-

penanggulangan

jadian luar

penyakit

KLB dg cakupan :

menular

Bayi terimunisasi


biasa

VIII.-20

KODE

1.


2

3 HB<7 hr BCG, DPT

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

HBI, DPT HB2DPT HB3, Polio 1,2,3, 4, campak anak klas I SD, terimunisasi DT, kls2&3 Imunisasi DT campak, 60% WUS mendapat TT 5 dosis,

pencapaian UCI, peningk. sweeping

di desa

2 Pengendalian Pe-

%

100

100

75

100

150

100

175

100

195

100

210

500

805

%

100

100

200

100

275

100

302

100

330

100

375

500

1,482

nyakit Menular langsung dan penyakit tdk menular dg indikasi :

Sosialisasi

HIV AIDS, penyakit kusta, bidan perawat pustu, terdekteksi dini kasus kusta di 6 desa dan 68 SD, kasus HIV 6 lks, terdiagnosa dan terkendalinya kecacatan

kusta

3 Pengendalian penyakit bersumber binatang dg indikator : pembinaan ptgs DBD/

chikungunya,

ptgs

pembina desa endemis DBD/ chikungu-,


VIII.-21

19

KODE

1.


2 nya

3 leptospirosis,

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

ptgs malaria, sosialisasi pengendalian flu, burung leptospirosis, fogging

124 lks,

pembelian rapid test chikungunya terlacaknya penderita suspect flu burung 1 02 17 5. Program

1 Pembinaan

pengawasan

pengawasan obat

obat dan

dan makanan,

makanan

meliputi :

lokasi

50

40

40

60

60

70

75

80

85

90

100

340

360

Dinkes

Misi 1

%

100

100

60

100

272

100

290

100

297

100

333

500

1,251

Dinkes

Misi 1

pembinaan IRTP, apotik, toko obat, toko kosalkes, toko makanan, rumah makan, puskesmas, & pengelola obat tradisional

1 02 32 6. Program

1 Peningkatan

peningkatan

kesehatan keluarga

keselamatan

dan pendampingan

ibu melahirkan

polindes, mencakup

dan anak

: audit maternal,terlacaknya kematian ibu,pembinaan desa P4K,pemantauan wilayah setempat & target cakupan


VIII.-22

KODE


1.

2

3 SPM,tercetaknya

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

buku KIA,form P4K,kohort bumil & KB,evaluasi prog kesehatan ibu,pembinaan kader reproduksi remaja & kesehatan 1 02 33 5. Program

1 Penyediaan

peningkatan

sarana fasilitas

derajat kesehatan

kesehatan

PKMS

100

100

150

100

350

100

500

100

600

100

700

500

2,300

-

-

-

-

-

-

-

-

1

284

1

563

Dinkes

Misi 1

masyarakat 2 Penanganan Erupsi Merapi meliputi : a. Perbaikan Pustu

Unit

1

284

b. Perbaikan Posyandu Unit

1

563

c. Penanganan

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Psikotromatik d. Resiko KLB

1 03

Pekerjaan

89,639

571,647

581,452

181,968

208,069

-

1,632,775

Umum, 1 03 15 1. Program Pembangunan Jln dan jembatan

1. Pembangunan Sarpras Jalan Kab. dan antar

Ruas

294

210,622 Dinas PU

8

13,981

27

42,134

31

46,917

18

54,278

27

53,312

111

-

-

1

4,000

3

14,500

2

6,800

2

9,500

8

34,800

0

2,200

0

2,200

0

2,200

0

3,300

0

3,300

1

13,200 Dinas PU

Misi 2

112

Kecamatan 2. Pembangunan Jembatan 1 03 30 2. Program Pembangunan

1. Peningkatan Jalan

Unit 8 km

2,398

Desa


VIII.-23

Misi 2

KODE

1.


2 Infrastruktur Perdesaan

3 2. Peningkatan Jalan

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

km

-

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

5,000

0

5,000

1

19,000

Unit

-

0

2,000

4

2,000

6

3,000

6

3,000

8

4,000

24

14,000

Desa/

212

212

5,000

212

5,000

212

5,250

212

6,750

212

7,000

1,060

29,000

35

13

100

13

100

13

100

13

100

13

100

65

500

18

19

Usaha Tani 3. Pembangunan Jembatan Desa

4. Pendampingan PNPM Mandiri

Kel

Perkotaan

5. Pendampingan PPIP

Desa

6 Penanganan erupsi

Paket

0

Desa

0

1

630

12

13,305

0

0

0

0

0

0

13

13,935

merapi sektor infrastruktur

7 Penanganan erupsi

3

9,000

3

9,000

3

9,000

-

-

-

-

9

9,000

merapi sektor infrastruktur kawasan perdesaan

1 03 23 3. Program

1. Peningkatan dan

peningkatan

pemeliharaan

sarpras

alat berat

unit

18

1

-

1

600

1

700

1

800

1

900

5

3,000 Dinas PU

Misi 2

km

60

0

2,000

0

5,000

0

6,000

0

7,000

0

8,000

1

28,000 Dinas PU

Misi 2

19,300 Dinas PU

Misi 2

kebinamargaan

1 03 18 4. Rehab / Pemeliharaan

1. Pemeliharaan jalan

Jalan dan Jembatan

1 03 24 5. Pengembangan Dan Pengelolaan

1. Rehabilitasi dan

unit

0

17

2,500

22

3,300

25

3,750

30

4,500

35

5,250

129

peningkatan

meter

1

16,000

6,068

20,000

7,600

25,000

9,500

30,000

11,400

35,000

13,300

126,000


47,868

VIII.-24

KODE

1.



TH. 2011

TH. 2012

TH. 2013

TH. 2014


TH. 2015

0

Target 6 100

Rp. 7 1,100

Target 8 130

Rp. 9 1,400

Target 10 150

Rp. 11 1,600

Target 12 160

Rp. 13 1,800

Target 14 160

Rp. 15 1,850

kali

-

1

10

1

10

1

10

1

10

1

Rencana OP Irigasi

DI

-

50

30

50

30

60

40

70

50

Pengelolaan Irigasi

DI

-

50

50

50

50

60

60

70

70

Bendung Saluran

unit

0

20

1,000

25

1,250

25

1,250

25

meter

0

5,000

500

7,000

700

9,000

900

unit

0

200

400

250

500

300

600

DI

0

20

30

30

40

35

DI

0

8

300

8

400

DI

0

0

DI

-

1

25

meter

0

400

200

2 Jaringan Irigasi,

3 jaringan irigasi

Rawa Dan

berupa Bendung

Jaringan

Saluran irigasi Pintu

Pengairan

air / bangunan irigasi

4 unit

5

Target 16


Rp. 17

18

700

7,750

10

5

50

80

60

310

210

80

80

310

310

1,250

25

1,250

120

6,000

11,000

1,150

13,000

1,400

45,000

4,650

350

700

400

800

1,500

3,000

50

40

55

45

65

170

240

8

500

8

800

10

1,000

42

3,000

100

0

110

0

120

0

130

1

460

4

80

10

120

15

150

20

200

50

575

500

250

600

300

720

360

860

430

3,080

19

Lainnya 2. Operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam

irigasi Pintu air / bangunan irigasi 3. Perencanaan jaringan irigasi 4. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif 5. Sistem Informasi Manajemen Database Irigasi

6. Pengelolaan Aset Irigasi

1 03 26 6. Pengembangan, 1. Perbaikan tebing Pengelolaan dan

1,540 Dinas PU

dan tanggul sungai


VIII.-25

Misi 2

KODE

1.


2 Konservasi

3 Perbaikan Tebing

Sungai,

sungai

Danau Dan

Perbaikan Tanggul

Sumber Daya

sungai

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

meter

0

700

370

840

450

1,000

550

1,200

700

1,500

900

5,240

2,970

meter

0

6,775

1,355

10,000

2,000

12,000

2,400

15,000

3,000

16,000

3,200

59,775

11,955

WS

-

1

60

2

120

3

180

3

180

9

540

meter

-

5,000

2,500

6,000

3,000

7,000

3,500

8,000

4,000

26,000

13,000

unit

-

20

200

25

250

30

300

35

370

110

1,120

Pengerukan sedimen

kali

-

Pengeringan waduk

kali

-

1

1,000

Pembersihan gulma

kali

0

1

100

Penataan karamba

unit

0

100

100

100

100

100

Penataan warung

unit

0

10

100

10

100

10

unit

0

3

300

meter

0

2,500

2,500

18

Air Lainnya 2. Normalisasi sungai 3. Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai Rencana OP Sungai

4 Pemeliharaan Sungai Bangunan sungai

5 Rehabilitasi & Operasi Pemeliharaan (OP) Waduk Rowo Jombor : 10,000

-

10,000 1

1,000

1

100

2

200

100

100

100

400

400

100

10

100

40

400

3

300

13,000

13,000

eceng gondok

apung Rehabilitasi kantong lumpur Rehabilitasi sungai

2,000

2,000

2,500

2,500

3,000

3,000

3,000

3,000

yang masuk ke waduk


VIII.-26

19

KODE


1.

2

3 6 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung

4 unit

5 0


TH. 2011

Target 6 1

TH. 2012

Rp. 7 1,500

TH. 2013

TH. 2014


TH. 2015

Target 8 2

Rp. 9 3,000

Target 10 2

Rp. 11 3,500

Target 12 2

Rp. 13 3,500

Target 14 2

Rp. 15 3,500

2

500

2

550

2

600

2

3

100

3

100

Target 16


Rp. 17

18

9

15,000

650

8

2,300

3

100

9

300

19

9 unit

-

8 unit

0

9 7 Pelestarian daerah tangkapan air

buah

0

10

100

20

200

25

250

25

250

80

800

0

1

100

1

120

1

150

1

170

4

540

2

200

2

220

2

250

80 ls 4

8 Sistem Informasi

WS

0

1

100

7

770

Manajemen

buah

0

170

50

170

50

Database Sumber

buah

-

10

20

10

20

WS

-

1

50

WS

-

Daya Air 9 Pola dan Rencana Pengelolaan

1

50

1

100

1

60

1

60

1

120

-

-

-

-

9

6,600

Sumber Daya Air

10. Penanganan erupsi Paket

0

0

-

9

6,600

-

-

merapi sektor irigasi dan sumber daya air lainnya

1 03 28 7. Pengendalian banjir

1. Pembangunan,

3,050

6,125

12,360

9,140

15,700

-

Misi 2

46,375

rehabilitasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali banjir Parapet

M1

0

1,000

500

1,500

800

2,000

1,300

2,500

1,800

3,000

2,200

10,000

6,600

Dinas PU

Tanggul

M1

0

1,000

2,000

1,200

2,500

1,400

3,000

1,600

3,600

1,800

4,200

7,000

15,300

Dinas PU

Saluran

M1

0

500

500

2,000

2,000

2,000

2,000

2,500

2,500

2,500

2,500

9,500

9,500

Dinas PU


VIII.-27

KODE


1.

2

5


TH. 2011

Target 6 20

TH. 2012

Rp. 7

Target 8 50

3 Gorong-gorong

4 M1

Pengadaan dan OP

Unit

-

Bantaran sungai

meter

0

1,000

Daerah cekungan

lokasi

0

1

0

50

TH. 2013

Rp. 9 125

TH. 2014

Target 10 60

Rp. 11 160

Target 12 60

1

5,000

500

1,200

650

1,500

200

1

250

1


TH. 2015

Rp. 13 170

Target 14 80

Rp. 15 200

1

800 270

Target 16


Rp. 17

270

705

18 Dinas PU

5,000

2

10,000

Dinas PU

2,000

1,300

5,700

3,250

Dinas PU

1

300

4

1,020

Dinas PU

19

alat berat 2. Penataan kawasan rawan banjir

1 03 31 8. Pengembangan

1. Pembinaan dan

kelembagaan

penyuluhan

pengelola irigasi

keirigasian kepada

dan sumber daya

P3A/GP3A

P3A

0

-

-

20

50

20

50

20

60

20

60

80

220 Dinas PU

GP3A

0

-

-

10

25

10

25

10

30

10

30

40

110

Misi 2

air lainnya 2. Kesepakatan

DI

0

10

50

15

75

20

100

25

125

30

150

100

500

kerjasama

DI

0

10

100

15

150

20

200

25

250

30

300

100

1,000

kali

0

2

5

3

8

4

10

4

10

4

12

17

45

kali

0

5

10

-

-

-

-

-

-

-

-

5

10

buah

-

6

15

-

-

-

-

-

-

-

-

6

15

buah

-

1

10

1

10

-

-

1

10

-

-

3

30

(KSO/SKKS/SPKS) dalam hal OP Irigasi dengan P3A/GP3A 3. Revitalisasi Komisi Irigasi

4. Sosialisasi Peraturan dan perundang-undangan tentang SDA

1 03 27 1. Program

1. Pembangunan &

Dinas PU

Pengembangan

Pengembangan

kinerja

Sarpras Air

Pengelolaan Air

Bersih

Minum dan Air

- Sumur Dalam

Unit

-

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

4,500

0

4,500

1

18,000

Limbah

- Sumur Dangkal

Unit

0

0

500

0

500

0

750

0

750

0

1,000

1

3,500


VIII.-28

Misi 2

KODE

1.


2

3 - Jaringan Perpipaan

4 M1


TH. 2011

TH. 2012

TH. 2013

TH. 2014


TH. 2015

0

Target 6 0

Rp. 7 1,000

Target 8 0

Rp. 9 1,000

Target 10 0

Rp. 11 1,000

Target 12 0

Rp. 13 1,500

Target 14 0

Rp. 15 1,500

5

Target 16

Rp. 17 1

6,000


18

19

Pendampingan PAMSIMAS - Sumur Dangkal

Unit

0

0

500

0

500

0

750

0

750

0

1,000

1

3,500

- Jaringan Perpipaan

M1

0

0

500

0

500

0

750

0

750

0

750

1

3,250

- PAH

Unit

0

0

250

0

250

0

250

0

400

0

400

1

1,550

- Sumur Dangkal

Unit

0

0

500

0

500

0

750

0

750

0

1,000

1

3,500

- Jaringan Perpipaan

M1

0

0

500

0

500

0

750

0

750

0

750

1

3,250

- PAH

Unit

0

0

250

0

250

0

250

0

350

0

350

1

1,450

2. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan

Unit

0

0

1,000

0

1,000

0

2,000

0

2,000

0

3,000

1

9,000

3. Pembangunan dan

M1

0

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

6,000

1

24,000

M1

0

0

2,500

0

2,500

0

3,500

0

3,500

0

5,000

1

17,000

Paket

-

-

2,500

-

2,500

-

1,600

-

-

-

-

km

3,837

0

10,000

0

10,000

0

10,000

0

15,000

0

15,000

1

M1

-

0

1,000

0

1,500

0

1,500

0

2,000

0

2,000

1

8,000

%

20

-

-

20

250,000

20

250,000

40

500,000

%

15

-

-

15

150,000

15

150,000

30

300,000

Pengembangan SPAM dan Jaringan Distribusi IKK 4

Penanganan erupsi

-

6,600

merapi sektor air minum dan sanitasi

1 03 16 2. Program pembangunan

1. Peningkatan

60,000 Dinas PU

Jalan Lingkungan

drainase/ gorong-gorong

2. Pembangunan Drainase Kota

3. Peningkatan trotoar

4. Drainase


VIII.-29

Misi 2

KODE

1.

1 04


2

3

4


TH. 2011

Target 6

5

Perumahan

1 04 15 1. Program

Rp. 7

TH. 2012

Target 8

28,600 - Pembangunan

Rp. 9

TH. 2013

Target 10

30,000

TH. 2014

Rp. 11

Target 12

36,000

Rp. 13

SKPD

TH. 2015

Target 14

38,000

Rp. 15

48,000

Kinerja Akhir Periode RPJMD 2015 Target 16

Rp. 17

-

0

0

3,000

0

3,000

0

4,500

0

4,500

0

6,000

1

Unit

0

0

1,000

0

1,000

0

1,500

0

1,500

0

2,000

1

7,000

Unit

0

0

3,000

0

3,000

0

4,500

0

4,500

0

6,000

1

21,000

Unit

0

0

1,000

0

1,000

0

1,500

0

1,500

0

2,000

1

7,000

- Infrastruktur

Unit

0

0

2,000

0

2,000

0

3,000

0

3,000

0

4,000

1

14,000

- Fasilitas Umum

Unit

0

0

1,000

0

1,500

0

1,500

0

2,000

0

2,000

1

8,000

- Fasilitas Umum

Unit

0

0

3,000

0

3,000

0

4,500

0

4,500

0

6,000

1

21,000

- Fasilitas Sosial

Unit

0

0

1,000

0

1,000

0

1,500

0

1,500

0

2,000

1

7,000

Kawasan Cepat

Perumahan

Tumbuh

18

21,000 Dinas PU

- Infrastruktur - Fasilitas Umum

- Pembangunan KASIBA / LISIBA - Infrastruktur - Fasilitas Umum

- Perbaikan Prasarana Dasar (PSD) Rumah Siap Huni (RSH)

- Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum

- Pembangunan Prasarana dan Sarana Rumah Sederhana Sehat


19

180,600

Unit

Pengembangan


VIII.-30

Misi 1

KODE


1.

2

1 04 18 2. Program

Perumahan

Rehabilitasi Rumah

Akibat Bencana

Akibat Bencana

Alam / Sosial

Alam

TH. 2013

TH. 2014

TH. 2015

0

Rp. 9 2,000

Target 10 0

Rp. 11 3,000

Target 12 0

Rp. 13 3,000

Target 14 0

Rp. 15 4,000

Unit

0

0

1,000

0

1,500

0

1,500

0

2,000

0

2,000

Unit

0

1

600

-

-

0

-

0

-

0

1

Unit

-

1

4,000

1

4,000

-

0

-

0

-

0

1

Unit

0

0

2,000

0

2,000

0

3,000

0

3,000

0

4,000

1

Unit

0

0

1,000

0

1,500

0

1,500

0

2,000

0

2,000

1

8,000

M1

0

0

2,000

0

2,000

0

3,000

0

3,000

0

4,000

1

14,000

Unit

0

0

1,000

0

1,500

0

1,500

0

2,000

0

2,000

1

8,000

5

0

Target 16


Target 8 0

- Fasilitas Umum

Stimulasi

TH. 2012

Rp. 7 2,000

4 Unit

- Fasilitasi dan

TH. 2011


Target 6 0

3 - Infrastruktur

Perbaikan


Rp. 17 1

14,000

1

8,000

18

600 Dinas PU

19

Misi 1

8,000

- Rumah Sementara - Rumah Permanen 1 04 16 2. Program

- Penataan

Lingkungan

Lingkungan

Sehat

Permukiman Kumuh

Perumahan

Kawasan Perkotaan

14,000 Dinas PU

Misi 1

- Infrastruktur - Fasilitas Umum

- Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Perumahan Masyarakat Miskin - Terwujdnya 'pemasangan 'Jaringan Perpipaan - KM/WC

1 05

Penataan

14,205

43,495

35,535

24,690

18,035

135,960

-

Ruang 1 05 17 3. Program Pengendalian

1. Inventarisasi

Kec

0

0

200

0

300

0

300

0

400

0

400

1

1,600 Dinas PU

Bangunan IMB

Pemanfaatan


VIII.-31

Misi 2

KODE


1.

2

3

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

Ruang 2. Pembuatan Billboard

Unit

0

0

100

0

100

0

100

0

150

0

150

1

600

Keg

0

5

50

5

50

5

50

8

75

8

75

31

300

Unit

1

0

2,500

0

1,000

-

0

-

0

-

0

0

3,500 Dinas PU

M2

0

0

500

0

750

-

0

-

0

-

0

1

1,250

Unit

-

1

7,000

0

2,000

-

0

-

0

-

0

1

9,000

Unit

26

1

1,000

2

2,000

3

3,000

3

3,000

4

4,000

13

13,000

M2

1

0

250

0

250

0

250

0

250

0

250

1

1,250

M2

-

1

300

1

300

-

0

-

0

-

0

1

600

Unit

1

-

0

1

10,000

-

0

-

0

-

0

1

10,000

Unit

-

-

0

1

20,000

0

-

0

1

40,000

IMB

3. Pembinaan dan Pengawasan IMB

1 05 18 4. Program

1. Penataan

Penataan dan

Lingkungan

Pengelolaan

Gedung Sunan

Tata

Pandanaran

42

Bangunan 2. Pembangunan Eks. Gedung Rita

3. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah dan Kecamatan - Rehab Kantor Kec

13 - Terwujudnya Rehab Kantor DPU dan PMK - Terwujudnya Gedung Garasi PMK, Alat berat - Terwujudnya Bangunan Gedung Pemda II 4. Pembangunan Fasilitas Publik - Terwujudnya

12,000

0

8,000

Bangunan Terminal


VIII.-32

Misi 2

KODE

1.


2


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

Rp. 9

3 di Kab. Klaten

4

- Terwujudnya

Unit

-

-

Kec

0

0

200

0

Unit

-

1

200

Kec

0

0

Ha

1

km

0

TH. 2013

-

Target 10

0

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

1

10,000

0

6,000

0

4,000

1

20,000

300

0

300

0

400

0

400

1

1,600

1

200

-

1

400

200

0

300

0

300

0

400

0

400

1

1,600

1

100

1

120

1

140

1

160

1

180

3

28

28

150

28

180

28

220

28

270

28

330

140

1,150

Ha

1

1

60

1

70

1

80

1

90

1

100

3

400

Ha

2

2

150

2

200

2

250

2

350

2

400

9

1,350

Ha

2

2

100

2

120

2

150

2

190

2

240

11

800

Unit

-

1

200

1

200

Unit

-

1

250

18

19

Pembangunan Masjid Jami' Klaten 5. Penyusunan DED Drainase Kota

6. Penyusunan Data

0

-

0

-

0

base Permukiman Kumuh dan Jalan

1 05 19 1 Program Pengelolaan

1. Pemeliharaan

700 Dinas PU

Taman Kota

Ruang Terbuka 2. Pemeliharaan Jalur Hijau

3. Pemeliharaan Hutan Kota 4. Pemeliharaan Alun-alun

5. Pemeliharaan Stadion

6. Penyusunan Masterplan Hutan Kota

7. Penyusunan

1

250

Masterplan Taman Kota


VIII.-33

Misi 2

KODE

1.


2

3 8. Penyusunan

4 Unit


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

-

Target 10 1

TH. 2014

Rp. 11 300

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17 1

300

18

Masterplan Jalur Hijau

9. Penyusunan

Unit

-

1

300

1

300

Unit

-

1

300

1

300

unit

2

6

270

unit

-

1

200

Masterplan Alun-alun

10. Penyusunan Masterplan Stadion

11. Pengadaan

2

80

2

90

2

100

Mesin Potong Rumput

12. Pengadaan

1

200

Tangga Hidrolis 13. Peningkatan

%

25

20

1,500

20

1,500

20

1,500

60

4,500

%

25

20

2,000

20

1,500

20

1,500

60

5,000

%

15

10

500

10

600

10

750

10

900

40

2,750

%

25

25

1,500

25

1,500

25

2,000

75

5,000

Ha

-

1

500

1

500

1

500

2

2,000

Ha

-

1

1,000

1

1,000

3

3,000

Alun-alun 14. Peningkatan Stadion 15. Peningkatan Jalur Hijau 16. Peningkatan Tugu Batas Kota dan Kabupaten

17. Pembangunan

1

500

Taman Kota 18. Pembangunan


1

1,000

VIII.-34

19

KODE


1.

2

1 05 15 1 Program Perencanaan

3 Taman Rekreasi 1. Penetapan Perda

4

5


TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16

50


Rp. 17

18

50 Bappeda

-

19

Misi 2

Rt Rw Kab Klaten

tata Ruang 2. Penyusunan

2

300

2

300

2

350

2

350

8

1,300

1

200

1

200

1

200

1

200

4

800

1

150

1

150

2

300

1

100

rencana detail Tata Ruang 3. Penyusunan Rencana Detail Kawasan Strategis 4. Pembuatan peta tata ruang Kab Klaten 5. Penyusunan sistim

1

100

informasi penataan ruang

1 05 16 2. Program Pemanfaatan

1. Koordinasi BKPRD

15

1

30

1

30

1

30

1

30

4

135 Bappeda

1

25

1

25

1

25

1

30

4

105

Misi 2

Kab Klaten

Ruang 2. Sosialisasi aturan tata ruang Kab Klaten

1 06

Perencanaan

1,260

3,820

2,660

2,985

2,670

-

13,395

Pemb. 1 06 24 1. Program Perenc. 1. Terwujudnya Prasarana Pendampingan AMPL wilayah dan

, PAMSIMAS dan

Sumber Daya

WISMP

0

650

150

200

0

1,000 Bappeda

-

Alam 1. Penyusunan

1

200

1

200

Master Plan


VIII.-35

Misi 2

KODE


1.

2

3 Ruang Terbuka

4

5


TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

Hijau Kab. Klaten 2. Penyusunan Sistem

1

100

1

100

1

200

1

200

1

150

Informasi Jalan dan Jembatan 3. Master plan jalan lintas selatan dan lintas utara Kab Klatn 4. Master plan

1

150

Agribisnis Kab Klatn

5. Studi pengelolaan

200

-

200

-

150

kawasan DAS Kab Klaten 6. Penyusunan

150

informasi jaringan irigrasi Kab Klaten

1 06 21 1. Program

1. Penyusunan Perda

Perencanaan

RPJMD Kabupaten

Pembangunan

Klaten 2010-2015

Keg.

1

2

110

0

0

0

0

0

0

1

100

3

210 Bappeda

Keg.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

150

1

150 Bappeda

Keg.

0

2

225

2

225

2

240

2

240

2

250

10

1,180 Bappeda

Daerah 2. Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2015-2020

3. Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten


VIII.-36

Misi 4

KODE

1.


2

3 4. Penyusunan KUA-


TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

4

5

18

Keg.

0

2

200

2

250

2

250

2

250

2

300

10

1,250 Bappeda

Keg.

0

0

0

0

0

0

0

1

125

0

0

1

125 Bappeda

Keg.

0

0

0

0

0

1

75

1

75

1

100

3

250

Keg.

0

1

50

1

60

1

60

1

75

1

75

5

320 Bappeda

Keg.

1

2

80

2

80

2

80

2

80

2

80

10

400 Bappeda

0

0

0

0

0

0

0

65

200

0

0

65

200 Bappeda

0

0

0

200

200

201

200

0

0

0

0

401

400 Bappeda

Keg.

0

0

0

0

0

1

100

0

0

0

0

1

100 Bappeda

Keg.

1

0

0

1

125

1

150

1

150

1

150

4

575

19

PPAS 5. Review RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 6. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 7. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana 8. Evaluasi Kinerja program Dana Bagi hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) 9. Fasilitasi Penyusunan59 SKPD Renstra SKPD 10. Fasilitasi Penyusunan391 Desa RPJM Desa di Kabupaten Klaten

1 06 22 2. Program Perencanaan

1. Penyusunan Indikator Ekonomi daerah

Pembangunan Ekonomi 2. Koordinasi


VIII.-37

Misi 4

KODE

1.


2

3 Perencanaan Bidang


TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

4

5

Keg

0

3

60

3

75

3

100

3

100

3

100

15

435

Keg.

1

1

60

1

100

1

100

1

100

1

100

5

460

keg

0

0

0

1

75

1

75

1

75

1

75

4

300

6. Penelitian perencanaan Keg.

3

1

50

3

300

3

300

3

300

3

300

13

1,250

0

1

150

0

0

0

0

0

0

0

0

1

150

56

125

56

150

56

150

56

200

56

200

280

18

19

Ekonomi

3. Pengembangan ekonomi wilayah kerjasama Subosukawonasraten

4. Peningkatan forum ekonomi development and employment (Fedep) 5. Pengembangan kluster industri produk unggulan daerah, meliputi : ATBM, lurik, batik, keramik dan makanan olahan

pengembangan ekonomi daerah, al : a. Penyusunan dok. ekonomi kreaktif c. Penyusunan

Keg.

Rencana Aksi pengembangan tembakau dan industri rokok

1 06 23 3. Program

1. Koordinasi


SKPD

825 Bappeda

VIII.-38

Misi 4

KODE

1.


2 Perencanaan

3 perencanaan

Sosial dan

pembangunan bidang

Budaya

Sosial dan Budaya 2. Peningkatan Koordi-


TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

4

5

18

19

Keg.

0

10

100

12

125

12

125

12

150

12

150

58

Keg.

0

0

0

1

100

0

0

0

0

0

0

1

100 Bappeda

Keg.

0

0

0

0

0

1

100

0

0

0

0

1

100

Keg

0

0

0

1

100

0

0

0

0

1

125

2

225 Bappeda

Keg.

0

0

0

1

50

1

50

1

60

1

60

4

220

Keg.

0

0

2

150

0

0

2

150

2

150

6

450 Bappeda

Misi 4

Keg.

0

0

1

125

1

125

1

125

1

125

4

500 Bappeda

Misi 4

650

nasi penanggulangan Kemiskinan Daerah

1 06 25 4. Program perencanaan

1. Penyusunan Profil

Misi 4

Kebencanaan

pembangunan daerah rawan bencana

2. Penyusunan Buku Panduan Kebencanaan

1 06 15

1 Program

1. Analisis Potensi

pengembangan

daerah Kab.

data /informasi

Klaten

2. Penyusunan Data

Misi 4

Informasi Pembangunan Kabupaten Klaten

1 06 20 2. Program peningkatan

1. Peningkatan Kompetensi perencana

kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1 06 26 1. Pengembangan IPTEKDA

1. Fasilitasi dan Koordinasi Iptek dan Litbang


VIII.-39

KODE


1.

2

3 SUBOSUKAWONA-


TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

4

5

18

19

Keg.

4

1

50

0

0

1

50

0

0

1

50

3

150

org/Klmp

0

0

0

5

50

0

0

5

50

0

0

10

100

Produk

0

0

0

2

50

0

0

2

50

0

0

4

100

MOU

4

0

0

2

30

2

30

2

30

2

30

8

120 Bappeda

Misi 7

1. Pengembngan ekonomi Keg

0

0

0

1

100

0

0

0

0

0

0

1

100 Bappeda

Misi 7

SRATEN 2. Fasilitasi dan Lomba Krenova

3. Pengembangan Teknologi Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova) 1 06 16 1. Kerjasama pembangunan

1. Fasilitasi Kerjasama dengan perguruan Tinggi


1 07

wilayah

dan kerjasama wilayah

perbatasan

Perbatasan

Perhubungan

1 07 17 3. Peningkatan

1,646 1 Koordinasi dalam

pelayanan

peningkatan

angkutan

pelayanan angkutan

Keg.

8,427

12,880

3,171

3,360

-

29,484

3

3

50

3

55

3

60

3

66

3

73

15

304 Dishub

1

1

40

1

44

1

48

1

53

1

58

5

243

3

13

3

15

3

17

3

20

12

65

lebaran, natal dan tahun baru

2 Pendataan,

Keg.

penertiban parkir dan terminal

3 Pembinaan dan

orang

-

-

-

pemilihan Awak


VIII.-40

Misi 8

KODE

1.


2

3

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

Kendaraan Umum Teladan -

-

-

3

13

3

14

3

17

Keg.

-

-

-

20

13

20

14

20

15

Keg.

-

-

-

1

10

1

12

7 Operasi penertiban Keg.

-

-

-

15

10

15

12

Keg

-

-

-

1

500

orang

-

-

-

50

10

70

15

90

20

100

Keg.

-

-

-

2

10

3

10

3

15

orang

-

-

-

2

10

3

15

3

15

4 Evaluasi pelayanan Keg.

3

20

12

64

angkutan umum 5 Survai lalu lintas

-

-

60

42

-

-

2

22

60

51

1

500

25

310

70

4

15

12

50

4

20

12

60

dan angkutan jalan 6 Pendataan

-

-

pengusaha angkutan barang 15

14

15

15

izin trayek 8 Origination Desti

-

-

-

-

-

-

(OD) survai Kabupaten Klaten 9 Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 10 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 11 Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan


VIII.-41

19

KODE

1.


2

3

12 Penyuluhan/

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

orang

-

-

-

100

10

100

15

100

20

100

20

400

65

orang

-

-

-

48

10

48

15

48

20

48

20

192

65

Unit

-

-

-

1

2,000

19

pembinaan pengusaha angkutan barang

13 Pengawasan angkutan barang 1 07 15 1. Program Pembangunan

1 Pembangunan

-

-

-

-

-

1

-

2,000 Dishub

Misi 2

gedung kantor

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2 Pembangunan

Unit

2

-

-

4

100

6

200

unit

9

-

-

1

4,000

1

10,000

6

200

6

200

22

700

2

14,000

Halte/Shelter angkutan umum

3 Pembangunan

-

-

-

-

terminal penumpang dan barang

1 07 16 2. Rehabilitasi

1 Rehabilitasi/

dan pemeliha-

pemeliharaan

raan prasarana

sarana alat

dan fasilitas LLAJ

pengujian kendaraan

unit

6

6

55

6

60

6

65

6

70

6

75

30

325 Dishub

unit

1

1

25

1

27

1

30

1

40

1

50

5

172

unit

29

29

100

29

300

30

350

32

400

34

500

154

1,650

bermotor

2 Pemeliharaan terminal dan sub terminal

3 Rehabilitasi dan


VIII.-42

Misi 2

KODE


1.

2

3 pemeliharaan

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

traffic light

4 Rehabilitasi dan

m2

-

-

980

100

100

1,100

120

1,200

130

1,300

140

3,700

1,470

-

-

100

80

120

100

120

100

150

120

490

400

-

-

3

100

3

120

3

140

3

150

12

510

pemeliharaan marka jalan 5 Pemeliharaan

unit

19

rambu-rambu lalu lintas 6 Pemeliharaan sinyal

unit

-

detector persilangan sebidang

1 07 19 3. Pengendalian dan 1 Pengadaan rambu- unit pengamanan lalu

46

90

100

200

150

300

200

350

200

350

696

100

231

231

150

150

160

160

170

170

180

180

891

891

24

20

25

20

27

25

30

25

33

30

36

120

151

1

1

50

1

55

1

60

1

66

1

73

5

304

-

1

20

-

1,290 Dishub

rambu lalu lintas

lintas 2 Pengadaan

m2

marka jalan 3 Penertiban muatan Keg. galian golongan C

4 Lomba tertib lalu

Keg.

lintas/Wahana Tata Nugraha 5 Road show

Keg.

-

-

-

1

20

-

-

-

-

-

unit

-

-

-

1

300

2

600

2

600

2

600

7

2,100

unit

-

-

-

-

1

200

1

300

1

300

3

800

disiplin lalu lintas 6 Pengadaan traffic light tenaga surya 7 Pengadaan traffic


-

VIII.-43

Misi 2

KODE



1.

2

3

4

TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

light Amwaley traffic Control System (ATCS) sistim pengendalian lalu lintas secara terusmenerus 8 Pemasangan

unit

-

-

-

150

100

200

150

200

150

200

150

750

550

20.00

-

-

200

100

250

150

250

150

250

150

950

550

Guardrail

9 Pengadaan Traffic unit Banier, Traffic Cone Bateray lalu lintas 1 08 15

Lingkungan

11,236

22,245

11,880

8,500

8,990

-

62,851

Hidup 1 08 15 1. Program

1. Pengadaan

Dinas PU

Pengembangan

Sarana

kinerja pengelola

Persampahan

Persampahan

a. pengadaan mesin pencacah unit sampah

1

2

100

2

100

3

150

3

180

3

180

13

710

1

2

300

2

300

3

450

3

500

3

500

13

2,050

-

100

100

100

100

200

200

200

200

200

200

800

800

400

40

500

50

500

50

500

50

500

50

2,400

240

10

200

10

200

10

200

10

200

40

800

Misi 2

3 b. pembangunan TPST 3R

unit 16

c. pengadaan kotak

unit

sampah 3 warno

900

d. pengadaan sampah biasa

e. pengadaan kontainer sampah


unit 2900

unit

24

-

50

VIII.-44

KODE

1.



2

3 f. pengadaan truk

Target 6

TH. 2012

TH. 2014

Rp. 9 250

Target 10 1

Rp. 11 250

Target 12

TH. 2015

2

-

10 unit

17

-

2

500

2

500

2

500

2

12 unit

8

5

Rp. 7

TH. 2013

Target 8 1

4 unit

am roll

TH. 2011


Rp. 13

Target 14 1

Rp. 15 250

Target 16


Rp. 17 3

750

500

8

2,000

18

3

g. pengadaan dum truk

h. pengadaan kend

1

18

3

55

2

40

2

40

2

40

10

193

50

100

50

100

100

200

100

200

100

200

400

800

1

1,500

roda tiga

i. pengadaan gerobak500 buah sampah j. pengadaan

1 unit

-

-

1 unit

-

-

6 unit

3

-

10 Hektar

-

-

-

-

1

1,500

-

-

1

1,500

6

600

10

9,000

2

1,000

2,900

650

bulldozer k. pengadaan loader

-

1

1,500

operasional TPA l. pengadaan pickup

2

200

-

5

5,000

-

-

2

200

2

200

sampah

2. Penyediaan Lahan

5

4,000

-

-

Persampahan & kelengkapannya a. pengadaan lahan TPA di ds. Troketon Pedan

b. pembangunan

2 km

-

-

1

500

2.900 m'

-

-

1,400

300

1

500

jalan masuk ke TPA Troketon c. pembangunan

1,500

350

-

-

pagar batas TPA Troketon


VIII.-45

19

KODE



1.

2

3 3. Pemeliharaan

4

TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

Sarpras Persampahan

36 lokasi

6

50

10

80

10

100

10

100

10

24unit

8

50

8

50

8

50

60

30

70

50

70

50

70

50

70

10

80

10

80

10

100

10

100

46

430

24

150

50

340

230

100

40

360

1

200

8

400

2

1,000

a. pemeliharaan TPA -

b. Pemeliharaan kontainer sampah %

60

40 lokasi

15

c. pemeliharaan IPLT Jomboran

-

d. pembangunan landasan kontainer sampah 4. Rencana induk

1 paket

-

paket

1

1

200

-

sistem pelayanan persampahan.

5. Sosialisasi

-

2

100

2

100

2

100

1

500

1

500

2

100

pengelolaan

6. sampah 3R

1 paket

Revitalisasi TPA Jomboran 7. Peny. Kajian

1 Paket

0

0

0

1

100

2

250

2

300

0

0

5

650 BLH

Keg.

0

0

0

1

50

1

60

1

70

1

80

4

260 Badan LH

Keg.

0

0

0

1

30

1

40

1

50

1

60

4

180

Manajemen Pengelolaan Sampah

1 08 16 1. Pengendalian pencemaran

1 Koordinasi Penilaian Adipura

pengrusakan lingkungan hidup

2 Koordinasi Penilaian Langit Biru


VIII.-46

Misi 5

KODE

1.



2

TH. 2011

TH. 2012

TH. 2013

SKPD

TH. 2014


TH. 2015

5 0

Target 6 0

Rp. 7 0

Target 8 2

Rp. 9 70

Target 10 3

Rp. 11 120

Target 12 4

Rp. 13 160

Target 14 5

Rp. 15 200

Keg.

0

0

0

1

35

1

40

1

45

1

6 Pemantauan Dan UjiKeg.

0

0

0

1

50

1

75

1

100

0

0

0

1

50

1

75

1

100

3 4 4 Peningkatan Peran Klmpk

Target 16


Rp. 17

14

550

50

4

170

1

125

4

350

1

125

4

350

30

1,180

5

465

18

Serta Masyarakat Dlm Pengelolaan Persampahan

5 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Pem- bangunan Di Daerah Yang Berdampak Terhadap Lingkungan

Kualitas Air Di Wil Kegiatan Industri Yg Berpotensi Memiliki Dampak Pencemaran Terhadap Lingkg

7 Pemantauan

Keg.

Kegiatan Usaha/Industri Yang Berpotensi Menghasilkan Limbah B3

8 Pembangunan

Unit

5

Unit

0

6

200

6

200

6

240

6

240

6

300

Instalasi Biogas

9 Pemantauan

0

0

2

150

1

90

1

100

1

125

Kualitas Udara


VIII.-47

19

KODE



1.

2

3 10 Penyusunan

TH. 2011

TH. 2012

TH. 2013

SKPD

TH. 2014


TH. 2015

Target 16


4

5

Target 6

Rp. 7

Target 8

Rp. 9

Target 10

Rp. 11

Target 12

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Rp. 17

Paket

0

3

50

17

300

15

330

15

350

14

350

64

1,380

Keg.

0

1

30

2

60

2

70

2

85

2

100

9

345

Paket

0

0

0

1

40

1

50

1

60

1

75

4

225

Keg.

1

1

90

1

100

1

150

1

200

1

250

5

790

18

19

Dokumen Lingkungan

11 Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pengelolaan dan pemanfaatan Lingkungan Hidup

12 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Laboratorium Lingkungan Hidup

13 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

1 08 15 2. Pengembangan kinerja

1. Pengadaan mesin

unit

1

2

100

2

100

3

150

3

180

3

180

13

710 DPU

unit

1

2

300

2

300

3

450

3

500

3

500

13

2,050

unit

-

100

100

100

100

200

200

200

200

200

200

800

800

Misi 5

pencacah sampah

pengelolaan persampahan 2. Pembangunan tempat pengelolaan sampah 3R 3. Pengadaan kotak sampah 3 warna


VIII.-48

KODE

1.



2

3 4. Rencana induk sis-

4

TH. 2011

Target 6

5

1

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

200

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12

paket

-

lokasi

15

-

10

80

10

80

unit

2

-

1

250

1

250

unit

17

-

2

500

2

500

2

unit

8


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16

-


Rp. 17 1

200

18

tem pelayanan persampahan.

5. Pembangunan lanlasan

10

100

10

10

40

270

1

250

3

750

500

2

500

8

2,000

kontainer

sampah 6. Pengadaan Truk Arm roll 7. Pengadaan dump truk.

8. Pengadaan kend.

1

18

3

55

2

40

2

40

2

40

10

193

buah

50

100

50

100

100

200

100

200

100

200

400

800

buah

400

40

500

50

500

50

500

50

500

50

2,400

240

1

1,500

roda tiga 9. Pengadaan gerobag sampah

10. Pengadaan kotak sampah

11. Pengadaan

unit

-

-

unit

-

-

unit

3

-

2

200

paket

1

-

2

100

-

-

-

1

1,500

-

-

1

1,500

Bulldozer

12. Pengadaan

-

1

1,500

Loader

13. Pengadaan

-

2

200

2

200

6

600

2

100

2

100

8

400

pickup sampah

14. Sosialisasi

2

100

pengelolaan


VIII.-49

19

KODE

1.



2

3 sampah 3R

15. Pengadaan lahan

4

TH. 2011

Target 6

5

Hektar

-

km

-

m'

-

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

4,000

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

5

5,000

-

-

-

1

500

-

-

1,400

300

1,500

350

10

80

10

100

10

100

10

10

200

10

200

10

200

10

8

50

8

50

1

500

1

500

70

50

70

50

Rp. 15

Target 16

-


Rp. 17

10

9,000

2

1,000

2,900

650

100

46

430

200

40

800

24

150

2

1,000

340

230

18

19

TPA baru

16. Pembangunan

1

500

jalan masuk ke TPA baru 17. Pembangunan

-

-

pagar TPA baru

18. Pemeliharaan

lokasi

6

50

TPS

19. Pengadaan

unit

24

-

Kontainer Sampah 20. Pemeliharaan

unit

8

50

-

Kontainer sampah 21. Revitalisasi TPA

paket

Jomboran 22. Pemeliharaan

%

60

60

30

70

50

70

50

IPLT Jomboran 1 08 25 3. Peningkatan

1 Penyusunan studi

kualitas dan

potensi Sumber

akses informasi

Daya air

Paket

0

0

0

1

200

0

0

0

0

0

0

1

200 Badan LH

sumber daya alam dan lingkungan


VIII.-50

Misi 5

KODE

1.

2

3

1 08 17 1. Perlindungan dan 1 Peningkatan konservasi

Konservasi Daerah

sumber daya

Tangkap- an Air Dan

alam

Sumber-Sumber Air

1 08 18 2. Rehabilitasi

1 10 15



1 Pembuatan Sumur

dan pemulihan

Resapan Di Daerah-

cadangan

Daerah Genangan

sumber daya alam

Air Di Wilayah

TH. 2011

TH. 2012

TH. 2013

SKPD

TH. 2014


TH. 2015

4

5

Target 6

Rp. 7

Target 8

Rp. 9

Target 10

Rp. 11

Target 12

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Keg.

1

1

90

1

180

1

200

1

250

1

300

5

1,020 Badan LH

Misi 5

Paket

0

13

800

16

1,600

5

550

5

550

5

600

44

4,100 Badan LH

Misi 5

Kependudukan

3,092

1,181

1,415

1,170

1,171

Target 16


Rp. 17

18

-

8,029

-

90

19

dan Catatan Sipil 1 10 15 1. Penataan

1. Pengembangan

Administrasi

Sistem Administrasi

Kependudukan

Kependu- dukan,

Keg

60 org

30

60 org

30

60 org

30

0

0

0

0

Dinas Dukcapil

meliputi : a. Fasilitasi tenaga pengelola SIAK se-

keg

35%

lembar

374,250

6 keg.

100%

2 keg.

1unit

1,347

15%

50

50%

200

0

0

0

0

281,600

761

300,000

800

300,000

800

300,000

15

100%

25

100%

25

100%

25

20

100%

100

0

0

0

0

1

1,597

800

1,555,850

4,486

100%

25

5

115

0

0

1

120

banyak 180 orang

b. Tersedianya

1,325

sistem informasi administrasi kependudukan

c. Tersedianya blongko dok. Kependok. Kependudukan 6 jenis blongko per hari d. Penataan arsip


VIII.-51

Misi 8

KODE



1.

2

3 Penerbitan dok.

4

5

TH. 2011

TH. 2012

TH. 2013

SKPD

TH. 2014


TH. 2015

Target 6

Rp. 7

Target 8

Rp. 9

Target 10

Rp. 11

Target 12

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

12 Bl

20

12 Bl

20

12 Bl

20

12 Bl

20

12 Bl

20

100%

14.34

100%

10

100%

15

100%

15

100%

15

26 kec

15

26 kec

15

26 kec

15

0

0

0

0

Target 16


Rp. 17

18

19

Kependudukan f. Penyusunan

Keg./ bln

-

100

laporan informasi kependuduk

2. Penyelenggaraan Ke- bijakan Administrasi Kependudukan, meliputi : a. Koordinasi

6 keg.

-

5

69

kebijakan Kependudukan, b. Penyebaran

3 keg.

26

-

45

informasi kependudukan ditiap kecamatan

c. Pelayanan publik

6 keg.

-

100%

300.555

100%

160.3

100%

300

100%

300

100%

300.555

6 keg.

-

26 kec.

5

26 kec.

10

26 kec.

10

26 kec.

10

26 kec.

10

-

45

142

-

710

5

1,361

sesuai standar pelayanan prima d. Monev bidang kependudukan 1 11

Pemberdayaan

142

142

142

142

Perempuan dan Perlindungan anak 1 11 15 1. Keserasian

1 Forum Anak

Orang

-

30

32

30

32

30

32

30

32

30

32

150

160 Kantor

kebijakan peningkatan kualitas anak dan

Misi 6

KB & PP 2 Fasilitasi Pelaksna-

Orang

-

58

45

58

45

58

45

58

45

58

45

290

225

an Kabupaten La-


VIII.-52

KODE

1.



2 perempuan

1 11 16 2. Penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak

3

4

5

TH. 2011

TH. 2012

TH. 2013

SKPD

TH. 2014


TH. 2015

Target 6

Rp. 7

Target 8

Rp. 9

Target 10

Rp. 11

Target 12

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

200

15

200

15

200

15

200

15

200

15

Target 16


Rp. 17

18

19

yak Anak - Sosialisasi GSIB

Orang

-

1,000

75 Kantor

Misi 6

KB & PP

(Gerakan Ibu Sayang Bayi) - KHIBA

orang

-

52

5

52

5

Orang

-

60

25

60

25

52

52

5

52

5

5

260

25

300

25

(Kesehatan Ibu balita dan Anak)


- Latihan Ketrampilan

kualitas hidup &

Usaha

perlindungan

Gender

60

60

25

60

25

125 Kantor

Misi 6

KB & PP

Berbasis

perempuan 1 11 18 1. Peningkatan peran serta dan

1 Sosialisasi KHA dan

Keg

1

1

10

1

1

10

1

10

1

10

5

10

50 Kantor KB

Misi 6

& PP

UU No. 23 Th.2002

kesetaraan gender dan pembangunan

1 12

2 Seminar ttg Ratifikasi & Keg

1

1

10

1

1

10

1

10

1

10

5

10

50

Konvensi Hak Anak

Keluarga

155

244

237

324

-

314

1,274

Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 12 12 1. Program keluarga

83 Kantor KB

525

550

14

550

15

550

16

550

18

550

20

2,750

PB

200

0

0

200

5

200

6

200

7

200

9

800

27

PB

200

0

0

0

0

200

6

200

7

200

9

600

22

4. Fasilitasi pelayanan PB

200

0

0

0

0

200

6

200

7

200

9

600

22

1. Fasilitasi TNI

PB

Manunggal KB- Kes.

Berencana 2. Kesatuan Gerak PKK KB - Kes. 3. Fasilitasi KB -Kes Bhayangkara

KB - TMMD


VIII.-53

Misi 1

KODE



1. 2 1 12 17 1. Program

3 1. Pelayanan

pelayanan

Kontrasepsi

Kontrasepsi.

medis operasip

4

TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

PST

225

251

105

250

112

250

130

250

150

250

165

1,251

18 662 Kantor KB

19 Misi 1

KEG

8

2

15

1

7

2

10

2

15

2

20

9

67 Kantor KB

Misi 1

buah

26

5

50

5

50

( MOW/MOP ). 1 12 20 2. Program pengem 1. Sosialisasi KRR bangan pusat

utk pengelolaan

pelayanan dan

IPEKB dan PIK-

konseling KRR.

KRR 2. Pengadaan

10

100

Baliho KB 1 12 21 1. Program peningkatan

1. Sosialisasi

KEG

1

0

0

5

15

5

18

5

20

5

22

20

75 Kantor KB

20

216 Kantor KB

Misi 5

HIV/AIDS dan PMS.

penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Misi 1 1 12 18 2. Program Pembinaan peran

1. Pertemuan

KEG

1

4

21

4

40

4

45

4

50

4

60

Misi 5

kader PPKBD.

serta masy dalam pelayanan KB KR yang mandiri.

1 13

Sosial

1 13 15 1. Pemberdayaan fakir miskin,

15,497 - Peningkatan Kesos

orang

210 -

-

16,077 20

12

16,188 20

13

17,077 20

15

17,581 20

16

-

82,419 80

56 Dinsosna-

fakir miskin & lansia

kertrans

komunitas adat terpencil (KAT)

- Pembinaan & lat.ket-

dan penyendang

trampilan bg wanita

masalah

rawan sosek & peng


orang

45 -

-

90

5

90

6

90

7

90

8

360

26

VIII.-54

Misi 5

KODE

1.


2 kesejahteraan

3 huni daerah kumuh,

Sosial

rumah tak layak huni

1 13 16 2. Pelayanan dan rehabilitasi

4

- Penanganan mayat

TH. 2011

Target 6

5

mayat


62

TH. 2012

Rp. 7

26

20

TH. 2013

SKPD

TH. 2014


TH. 2015

Target 8

Rp. 9

Target 10

Rp. 11

Target 12

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

30

25

35

30

40

35

45

40

Target 16


Rp. 17

176

18

150 Dinsosna-

terlantar

19

Misi 5

kertrans

kesejahteraan sosial

- Penanganan bagi

orang

200

100

8

100

8

100

9

100

9

100

9

500

43

4

-

-

4

8

4

10

4

12

4

14

16

44

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

5

45

-

-

170

9

170

10

170

11

170

12

680

korban bencana

- Pembentukan dan

kelompok

pembinaan kelompok usaha keluarga muda mandiri - Pemeliharaan TMP &

keg

2

penanaman nilai2 kepahlawanan & keperintisan 1 13 18 3. Pembinaan para

- Pembinaan & rehab.

penyandang

penyandang cacat &

cacat dan trauma

eks Penca & eks pe-

orang

170

42 Dinsosna-

Misi 5

kertrans

derita penyakit kronis

1 13 19 4. Pembinaan

- Peningkatan gizi war

panti asuhan /

ga panti asuhan/jompo

panti jompo

cacat, panti karya

1 13 20 5. Pembinaan eks

orang

sosial WTS/ PGOT

penyakit sosial

dan eks Napi

-

-

100

8

100

8

100

8

100

8

400

32 Dinsosna-

-

-

-

70

9

70

9

70

9

70

9

280

36 Dinsosnakertrans

(eks NAPI, PSK, Narkoba dan Penyakit

- Penanganan orang


Misi 5

kertrans

- Pembin.& Rehab tuna orang

penyandang

-

orang

150

-

180

30

180

32

180

34

200

35

740

131

VIII.-55

Misi 5

KODE

1.


2 sosial lainnya)

3 terlantar, kecopetan

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

TH. 2013

SKPD

TH. 2014


TH. 2015

Target 8

Rp. 9

Target 10

Rp. 11

Target 12

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

100

6

100

6

100

6

100

6

Target 16


Rp. 17

18

19

dan kehabisan bekal

1 13 21 7. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

- Kepemimpinan

orang

-

-

-

400

24 Dinsosna-

wanita bid. kesos. - Pemberdayaan

Misi 5

kertrans Kelompok

-

1

3

1

3

1

3

1

4

1

4

5

17

-

-

1

7

1

7

1

7

1

7

4

28

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

5

25

orsos dan K3S

- Pemberdayaan PSM Kelompok dlm meningk.motivasi kesos. - Pemberdayaan KTI

Orsos

401 Ds/Kel 26 Kec 1 Kab

- Peningk. Pelayanan

Keg.

-

-

-

1

3

1

3

1

4

1

4

4

14

Keg.

-

-

-

1

11

1

12

1

13

1

14

4

50

badan kesehatan jiwa masyarakat - Pendataan PMKS & PSKS.

1. Penunjang

Bag. Sosial

Misi 5

pembinaan Penanggulangan Pekerja Anak dan bantuan sosial lain-lain, pemberian bantuan sosial bagi Organisasi sosial Kemasyarakatan dan masyarakat yang memerlukan bantuan, meliputi :


25719

2049

5400

2079

5425

2079

5435

2079

5445

2079

5455

10,365

27,160

VIII.-56

KODE

1.



2

TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

3

4

5

- Badan Narkotika

lembaga

1

1

50

1

60

1

70

1

80

1

90

5

350

lembaga

1

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

5

150

orang

135

30

15

60

30

60

30

60

30

60

30

270

135

lembaga

1

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

5

100

orang

5

5

50

5

50

5

50

5

50

5

50

25

250

Klmpk

500

8

100

8

100

8

100

8

100

8

100

40

500

- Lokasi TMMD

Lokasi

75

2

75

2

75

2

75

2

75

2

75

10

375

- Bantuan Sosial

klmpk

25000

2000

5000

2000

5000

2000

5000

2000

5000

2000

5000

10,000

25,000

1

40

1

40

1

40

1

40

1

40

5

200

-

75

33

75

36

75

39

75

42

75

45

375

195

-

150

255

150

330

150

385

150

440

150

500

750

1,910

18

19

'Kab. - Organisasi Penca '/ Difabel - orang tua Pekerja 'Anak - PGRI

- Org. Pensiunan/ 'Veteran - Organisasi 'Kemasyarakatan

'Lain-lain - Bantuan beasiswa lembaga

1

anak asuh melalui GN-OTA Kab Klaten

2. Pengiriman Anak ke

Siswa

PAK Tawangmangu 3. Pemberian bantuan

KK

bencana alam 4. Bantuan

Bag. Sosial

Misi 5

Operasional TPHD dan TKHD dengan penyediaan petugas haji sebagai berikut

-

-

7

147.5

7

147.5

7

7.5

7

147.5

7

147.5

35

598

- TPHD

orang

-

2

70

2

70

2

2

70

2

70

10

280

- TKHD

orang

-

5

70

5

70

5

5

70

5

70

25

280

- Pengamat Haji

orang

-

2

105

2

105

2

2

105

2

105

10

420


VIII.-57

KODE

1.


2

3

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

5. Bantuan Keagamaan

19

Bag. Sosial

Misi 5

Bag. Sosial

Misi 5

Klmpk

Generasi Muda

-

290

154.6

300

162

290

158

290

159

290

160

1,460

794

6. Bantuan Kegiatan Keagamaan melalui pemberian bantuan pemb / rehab tempat ibadah dan sarpras keagamaan yg meliputi : - P3H + Karu/Karom

0

0

414

1932

414

2059.5

414

2264.5

414

2469.5

414

2674.5

2,070

11,400

Klmpk

-

1

225

1

225

1

225

1

225

1

225

5

1,125

buah

-

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

250

250

Keg

-

1

90

1

90

1

90

1

90

1

90

5

450

400

'Haji - Yayasan Yatim 'Piatu - Pan Buka bersama Muspida - Pan Halal bihalal

Keg

-

1

80

1

80

1

80

1

80

1

80

5

- Pesparani / Fesvogani Keg

-

1

7.5

1

7.5

1

7.5

1

7.5

1

7.5

5

38

- Pondok Pesantren

Keg

-

53

225

53

225

53

225

53

225

53

225

265

1,125

Klmpk

-

25

36.5

25

36.5

25

36.5

25

36.5

25

36.5

125

183

- Tempat peribadatan Lokasi

-

110

730

110

930

110

1130

110

1330

110

1530

550

5,650

- Tarawih keliling

Keg

-

5

30

5

30

5

30

5

30

5

30

25

150

lokasi

-

150

75

150

75

150

75

150

75

150

75

750

375

- Badko TPQ

Keg

-

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

5

125

- Natal

Keg

-

2

10

2

10

2

10

2

10

2

10

10

50

- BAZDA

Keg

-

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

5

50

- LPTQ

Keg.

-

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

5

50

- Pembinaan klg

Keg.

-

1

7.5

1

7.5

1

7.5

1

7.5

1

7.5

5

38

Keg.

-

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

5

175

- klp keagamaan 'masyarakat

- TPA

sakinah - MUI


VIII.-58

KODE

1.



2

3 - FKUB

4 Keg.

- MTQ, STQ, MAPSI - Pastoral

TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

-

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

5

175

Keg.

-

6

130

6

130

6

130

6

130

6

130

30

650

Keg.

-

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

5

50

- Sidang Klassis

Keg.

-

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

10

40

- IPHI

Keg.

-

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

5

100

- Kegiatan Umat

Keg.

-

2

10

2

10

2

10

2

10

2

10

10

50

Keg.

-

9

47.5

9

50

9

52.5

9

55

9

57.5

45

263

19

Hindu/Budha - Peringatan keagamaan

1 14

Ketenaga

1,221

1,579

1,950

2,150

2,196

-

9,096

kerjaan 1 14 15 1. Program

-

peningkatan

Pelat. Menjahit

pkt

2

3

105

3

104

3

107

3

109

3

110

15

535 Dinsosna-

Inst/ Non Isnt

Misi 5

kertrans

kualitas produk-

-

Pelat.Prosesing

pkt

1

2

150

2

155

3

225

3

230

3

230

13

990

tifitas naker

-

Pembinaan LPKS

LPKS

30

20

7

20

7

24

8

30

8

30

9

124

39

-

Pelat. Pra Seleksi

org

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pemagangan jepang -

Pelat. Tata Rias

pkt

-

1

70

2

140

2

143

3

215

3

220

11

788

-

Pelat. Bengkel SpM

pkt

-

1

75

1

77

2

155

2

160

2

165

8

632

-

Pelat. Las

pkt

-

1

65

1

69

2

140

2

145

2

145

8

564

-

Pelat. Elektro

pkt

-

1

45

1

45

2

90

2

93

2

95

8

368

Fasilitas penyele-

org

50

50

26

50

27

50

28

50

29

50

30

250

1 14 17 2. Perlindungan dan pengembangan

saian prosedur

lembaga

penyelesaian PHI

ketenagakerjaan -

Sosial Bulan K3

140 Dinsosnakertrans

org

1500

300

6

140

7

160

7

180

8

190

9

970

37

-

Pendataan Perush.

perush

130

100

15

100

15

100

16

100

16

100

17

500

79

-

Pemeriksaan kese-

org

100

100

12

100

12

100

12

100

13

100

13

500

62

hatan pekerja -

Pengujian Lingk.kerj

-

Pembinaan norma

perush

6

6

14

6

14

6

15

6

16

6

17

30

76

org

120

90

58

90

54

90

60

90

66

90

68

450

306

persh

50

-

-

50

12

50

13

50

14

50

15

200

54

ketenagakerjaan -

Pemantauan UM


VIII.-59

Misi 5

KODE



1.

2 -

3 Pemberdayaan org.

TH. 2011

TH. 2012

TH. 2013

SKPD

TH. 2014

TH. 2015

4 org

5 60

Target 6 -

Rp. 7 -

Target 8 50

Rp. 9 12

Target 10 50

Rp. 11 13

Target 12 50

Rp. 13 14

Target 14 50

Rp. 15 15

persh

50

-

-

50

11

50

12

50

13

50

keg

3

-

-

4

16

6

32

8

40



Rp. 17

18

200

54

14

200

50

8

42

26

130

19

serikat pekerja -

Pemberdayaan lembaga Bipartite

-

Koordinasi Pengaws tingkat nasional

-

Dewan Pengupahan

pasar

12

12

13

12

14

12

15

12

16

12

17

60

75

-

Survey Kerawanan

perush

50

-

-

50

11

50

12

50

13

50

14

200

50

orang

100

100

9

100

11

100

12

100

13

100

14

500

59

kop

2

-

-

2

78

2

79

2

80

2

81

8

318

Sidang

30

-

-

3

26

3

27

3

28

3

29

12

110

Perusahaan

1185

720

54

720

60

720

60

720

61

720

61

3,600

Perusahaan -

Sosialisasi UMK

-

Pembinaan dan Pembentukan kop.kelom pok buruh tani temba kau

-

Pemberdayaan LKS Tripartite

-

Pengawasan

296 Dinsosnaker Misi 5

Ketenagakerjaan di

trans

Perusahaan

1 14 16 3 Peningkatan

-

kesempatan

Penyuluhan dan Pe-

org

750

-

-

750

10

750

11

750

12

750

13

3,000

46 Dinsosna-

nempatan TK ke LN/

kerja

kertrans

DN -

Bursa Kerja Online

pkt

1

1

30

1

34

1

35

1

35

1

35

5

169

-

Job Kanvasing

org

-

100

15

120

20

130

25

150

30

160

35

660

125

-

Pembentukan Wira

pkt

2

2

150

3

225

3

225

4

300

4

300

16

1,200

Usaha

org

-

10

15

15

20

20

25

20

25

25

30

90

115

Pembinaan TKMT

org

-

15

30

20

35

30

40

30

40

40

45

135

190

-


VIII.-60

Misi 5

KODE



1.

2

3 dan TKPMP -

Pembinaan & Monit

TH. 2011

TH. 2012

TH. 2013

SKPD

TH. 2014


TH. 2015

Target 16


4

5

Target 6

Rp. 7

Target 8

Rp. 9

Target 10

Rp. 11

Target 12

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Rp. 17

lmbg

10

17

7

17

8

19

8

20

8

20

8

93

39

paket

-

5

250

5

250

6

300

6

300

6

300

28

1,400

18

19

Lembaga Penemptn -

1 15

Padat Karya

Koperasi dan

3,536

4,756

5,011

5,306

4,434

-

23,043

Usaha Kecil Menengah 1 15 15 1. Program penciptaan iklim

1 Sosialisasi kebijakan UMKM

53,630

100

25

100

25

100

25

100

25

100

25

500

125 Disperin-

Misi 1

dagkop &

tentang UMKM

UKM

usaha kecil menengah yang kondusif 2 Perencanaan

UMKM

53,630

100

25

100

25

100

25

100

25

100

25

500

125

unit

53,630

250

25

250

25

250

25

250

25

250

25

1,250

125

-

100

150

100

150

100

150

100

150

100

koordinasi dan pengembangan UKM 3 Peningkatan kualitas data dan informasi UMKM 1 15 17 2. Program pengembangan sistem

1 Fasilitasi sertifikasi

UKM

100

500

700 Disperin-

Hak Atas Tanah

dagkop &

( HAT ) bagi UKM

UKM

Misi 5

pendukung usaha bagi usaha mikro, 2 Fasilitasi dan kecil dan

bantuan pengurusan

menengah

Ijin Kesehatan ( PIRT )

UKM

-

50

50

50

50

50

50

50

50

50

UKM

-

50

50

75

75

100

100

125

125

150

50

250

250

500

500 Disperin-

produk makanan dan minuman

3. Pengembangan sarana dan prasarana


150

dagkop &

VIII.-61

Misi 1

KODE

1.



2

3

4

TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

4. Pelaksanaan pasar

18

19

UKM

produk UMKM

Keg.

-

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

5

500

UKM

-

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

250

250

UKM

53,630

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

500

250

UKM

53,630

1000

1,000

1000

1,250

1000

1,500

1000

1,750

1000

2,000

5,000

7,500

UKM

53,630

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

500

rakyat bagi UMKM 5. Peningkatan pasar UKM melalui Trading Board dan internet 6. Pelatihan manajemen usaha kecil bagi UMKM 7. Bantuan perkuatan modal kerja bagi UKM 1 15 16 1. Program

1 Fasilitasi

250 Disperin-

Pengembangan

peningkatan

dagkop &

kewirausahaan

kemitraan usaha

UKM

dan keunggulan

UMKM dengan

kompetitif usaha

usahabesar, BUMN

kecil menengah

dan BUMN, dan bank

2 Penyelenggaraan

UKM

53,630

100

150

100

150

100

150

100

150

100

150

500

750

UKM

53,630

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

250

250

pelatihan kewirausahaan bagi UKM

3 Fasilitasi pengurusan

Perijinan UKM, meliputi : a. Pengurusan SPINT b. Pengurusan halal c. Verifikasi


VIII.-62

Misi 1

KODE



1.

2

3

4

TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

kepemilikan: NPWP, TDP, SWP dan HO bagi 250 UKM 4 Pengembangan

UKM

-

50

50

50

50

50

50

50

50

50

unit

-

2

100

2

100

2

100

2

100

2

50

250

250

klaster bisnis dan sentra bisnis UMK (250 UKM) 1 15 18 2. Progam

1 Fasilitasi penguatan

10

2

402 Disperin-

peningkatan

bagi asosiasi UKM

dagkop &

kualitas

di Kab. Klaten (10

UKM

kelembagaan

unit)

koperasi dan UMKM

2 Pembinaan

koperasi

perkebunan dan pertumbuhan kelompok koperasi buruh tani, industri, meliputi : Koperasi agro dan

Agro

36

4

KUD

KUD

26

26

koperasi

795

3 Pemeriksaan dan

25

6

40

6

45

5

45

6

26

26

26

26

26

26

26

26

-

-

100

25

150

35

200

50

-

-

-

1

50

-

-

-

-

25

25

27

161

130

130

-

450

110

-

1

50

105

90

6 26

pengawasan KSP/USP sebanyak 725 koperasi

4 Pemetaan Profil

Keg

-

-

-

-

koperasi (795 unit)

5 Fasilitasi pendirian

koperasi

795

40

30

40

35

dan pembubaran,


VIII.-63

Misi 1

KODE



1.

2

3

TH. 2011

4

5

Target 6

Org

100

90

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

sebanyak 180 koperasi 1 15 19 3. Progam

1 Bimbingan teknis

Peningkatan

manajemen dan

Manajemen &

permodalan koperasi,

permodalan

meliputi:

koperasi a. Peningkatan

30

90

45

120

50

120

50

120

540

55

230 Disperin-

Misi 1

dagkop &

kapasitas SDM

UKM b. Penguatan kelembagaan

1 16 16 4. Progam

1 Pengembangan

koperasi

UKM

595

53,630

24

600

50

1,000

50

1,000

50

1,000

50

1,000

224

100

150

100

150

100

150

100

150

100

150

500

4,600

750 Disperin-

peningkatan

potensi produk

dagkop &

promosi dan

unggulan daerah

UKM

kerjasama

Misi 1

(500 UKM)

investasi

2 Partisipasi Gelar

UKM

53,630

100

150

100

150

100

150

100

150

100

630

90

1,045

120

1,050

120

1,050

120

500

150

750

Promo- si dan Pameran UKM, sebanyak 500 UKM

1 15 19 3. Program

Bantuan permodalanKoperasi

50

500

170

3,945 Disperin

koperasi syariah

Peningkatan

dagkop &

Manajemen &

Misi 5 Misi 1

UMKM

permodalan koperasi 1 16

Penanaman

100

195

440

495

345

-

1,575

Modal 1 16 16 1. Program peningkatan

1

Penyelenggaraan pameran industri

Peserta

5

100

60

100

80

150

80

150

80

200

100

700

400 Disperindag kop & UKM

promosi dan


VIII.-64

Misi 4

KODE

1.



2 kerjasama investasi

2

3

4

Temu Usaha UMKM

UKM

5

TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

53,630

TH. 2013

Rp. 9

TH. 2014

Target 10

Rp. 11

200

150

30

200

SKPD

Target 12

TH. 2015

Rp. 13

40


Target 14

225

Rp. 15

Target 16 440

50


Rp. 17

18 Disperindag

19 Misi 4

455 kop & UKM

dan jaringan pemasarannya 3. Pembinaan &

unit

4

4

15

4

25

4

80

4

90

4

125

20

335

Bag. Perek

Pershn

24

11

10

12

10

13

12

14

15

14

20

64

67

Bag. Perek

3

15

3

20

4

28

4

35

4

40

18

138

Bag. Perek

1000

30

1200

40

1400

pengembangan BUMD 4. Intensifikasi potensi pendapatan daerah 5. Koordinasi antar lembaga dalam

Keg. Persh

2

pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN 1 16 17 2. Program

Pembuatan ID, leafled,

penyiapan

bofeld potensi unggulan

potensi sumber

daerah

-

50

1600

60

5,200

180 Disperindag

Misi 4

kop & UKM

daya, sarana dan prasarana daerah 1 17

Kebudayaan

1 17 15 1. Program

985 1

Pemberian

Pengembangan

dukungan

nilai budaya

Penghargaan dan

keg

2

2

10

1,165 2

15

1,240 2

20

1,315 2

20

1,330 2

25

-

6,035 10

90 Disbudpar pora

Kerjasama di bidang Budaya, dg indikasi : Lomba Penulisan Sejarah Kepahlawanaan dan ke- mah budaya


VIII.-65

Misi 3

KODE



1.

2 2

3 Pelestarian dan

4 keg

5 0

Keg

1

TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

1

10

1

10

2

20

2

20

2

20

8

1

15

2

30

2

30

2

30

2

30

9

18

19

80

aktualisasi adat budaya daerah 1 17 16 2. Program

1. Pengelolaan dan

pengelolaan

Pengembangan

kekayaan

Pelestarian

budaya

Peninggalan

135 Disbudpar

Misi 3

pora

Sejarah, Purbakala Museum dan Peninggalan Bawah Air 2. Penyelenggaraan

3 keg

3

3

80

3

90

3

90

3

100

1

100

13

460

keg

3

3

350

3

350

3

350

3

350

3

350

15

1,750

Keg

0

1

10

1

15

1

15

1

20

1

25

5

85

keg

5

5

45

5

50

5

50

5

75

5

75

25

Perayaan Tradisional 3. Kirab Budaya dan Pentas Seni 4. Penyelenggaraan Temu Budaya 1 17 17 3. Program pengelolaan keragaman budaya

1. Pengembangan

295 Disbudpar

Kesenian dan

Misi 3

pora

Kebudayaan daerah 2. Fasilitasi

kelmpk

11

11

10

11

15

11

15

11

20

11

25

55

85 Disbudpar

Perkembangan

Misi 3

pora

Keragaman Budaya

3. Koordinasi penyampaian

452

52

215

102

280

102

305

102

320

102

320

460

1,440 Bagian

bantuan kesenian,

Kesra

meliputi : - Dewan Kesenian - Kelompok/Klub

Lembaga

1

1

50

1

60

1

65

1

75

1

75

5

325

Klmpok

450

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

450

450

kesenian


VIII.-66

Misi 3

KODE

1.


2

3 - pengiriman Tim kesenian ke TMII

Penyelenggaraan


TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

4

5

18

Tim

1

1

100

1

100

1

120

1

125

1

125

5

570

orang

270

40

40

50

50

60

60

60

60

60

60

270

270

19

dan pengiriman kesenian 1 18

Kepemudaan

2,141

2,649

2,847

3,020

3,145

-

13,802

dan Olah Raga 1 18 19 1. Pengembangan 1. Penyusunan Kebijakan dan

Master Plan

Manajemen

Pengembangan

Olah raga

Olah Raga 2. Works shop

Paket

0

0

0

1

50

0

0

0

0

0

0

1

50 Disbudpar

Misi 1

pora &

keg

0

1

10

2

20

2

20

2

20

2

20

9

keg

1

1

175

1

225

1

250

1

275

1

300

5

90

Pembangunan dan Pengembangan Olah Raga 1 18 20 2. Pembinaan dan 1. Penyelenggaraan Pemasyarakat Olah Raga

1,225 Disbudpar

POPDA 2. Penyelenggaraan

Misi 1

pora & keg

1

1

20

0

0

1

25

1

30

1

50

4

125

keg

1

1

20

0

0

1

25

0

0

1

25

3

70

keg

1

1

20

1

25

1

25

1

25

1

30

5

125

keg

5

5

15

5

15

5

20

5

20

5

25

25

95

POSPEDA 3. Pengiriman Kontingen Tri Lomba Juang

4. Penyelenggaraan HAORNAS 5. Pembinaan SDM Pemuda

6. Pemberian bantuan olahraga


Bag. Kesra

Misi 1

F

VIII.-67

KODE

1.



2

3 dan generasi

4

TH. 2011

TH. 2012

TH. 2013

SKPD

TH. 2014


TH. 2015

5

Target 6

Rp. 7

Target 8

Rp. 9

Target 10

Rp. 11

Target 12

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

muda sbb :

476

29

913

129

1112

129

1174

129

1211

129

1235

545

5,645

- KONI

lembaga

1

1

300

1

320

1

350

1

360

1

375

5

1,705

- TP. PKK Kab.

lembaga

1

1

400

1

400

1

400

1

400

1

400

5

2,000

- Kwarcab Pramuka

lembaga

1

1

50

1

60

1

70

1

75

1

80

5

335

- Organisasi

lembaga

20

5

5

5

7

5

8

5

9

5

10

25

39

klub

400

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

400

400

keg

47

15

50

15

60

15

70

15

75

15

75

75

330

keg

1

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

5

50

- MWC3 / P2TP2A

keg

1

1

25

1

60

1

65

1

75

1

75

5

300

- Forum Perlindung-

keg

1

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

5

25

keg

1

1

5

1

10

1

10

1

10

1

10

5

45

keg

1

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

5

50

keg

1

1

8

1

10

1

10

1

10

1

10

5

48

'kepanduan lain - Klub Olahraga Masyarakat

- Hadiah lomba gerak jalan KepurunKlaten - Kegiatan Jum'at 'Sehat

an Anak (FPA)

- Peringatan 'Hapsak - Peringatan Hari 'Anak Nas - Peringatan Hari 'Ibu


1. Pengadaan

Sarana dan

sarana dan pra

Prasarana

sarana olah raga

SD/SMP

50

100

50

150

50

200

75

300

75

300

300

1,050 Disbudpar pora &

Olah raga


VIII.-68

Misi 1

KODE


1. 1 19

2

3

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Kesatuan

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

1,166

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

1,421

Target 12

TH. 2015

Rp. 13

1,489


Target 14

Rp. 15

1,610

Target 16

1,643

-


Rp. 17

18

19

7,329

bangsa dan Politik Dlm Negeri 1 19 15 1. Program

1. Operasional Bako- Orang.

peningkatan

rinda/Bakorpulah-

keamanan dan

tisida dan Kominda.

kenyamanan

264

264

240

264

240

264

240

264

250

264

250

1,320

1,220 Satpol PP

Bakesbang-

lingkungan

Misi 3

Misi 3

polinmas 2. Pembinaan Ormas

Ormas

14

LSM

26

dan LSM

1

Pemantapan

Keg.

6

8

30

8

30

8

30

8

30

8

30

40

150

6

185

6

185

6

185

6

195

6

195

30

945 Bakesbang-

Misi 3

polinmas

keamanan wilayah.

2. Pemantauan,

kec

26

0

0

26

15

26

15

26

15

26

15

104

60 Bakesbang-

Misi 3

polinmas

Evaliasi dan Pelaporan Keamanan Lingkungan 1 19 16 2. Program

1. Optimalisasi

pemeliharaan

Pengamanan di

Kamtranstibmas

Wilayah Kab.

& pencegahan

Klaten

kec

26

149

60

160

65

165

70

170

75

175

80

819

350 Satpol PP

Misi 3

kec

26

0

0

89

60

94

80

100

90

105

100

388

330 Satpol PP

Misi 3

kec

26

26

50

90

60

95

65

100

70

105

75

416

320 Satpol PP

Misi 3

tindak kriminal 2. Peningkatan Ketertiban Umum

3. Penertiban PKL di Wilayah Kab. Klaten


VIII.-69

KODE


1. 2 1 19 19 3. Program

3 1

Pembinaan dan

pemberdayaan

Pemantapan

masyarakat

Kesadaran Bela

untuk menjaga

Negara

ketertiban dan

Pembinaan dan

keamanan

Pemantapan

4


TH. 2011

Target 6

5

Orang.

TH. 2012

Rp. 7

100

Target 8 15

100

TH. 2013

Rp. 9

Target 10 15

100

TH. 2014

Rp. 11

Target 12 15

100


TH. 2015

Rp. 13

Target 14 20

100

Rp. 15

Target 16 20

500


Rp. 17

18 85 Bakesbang-

19 Misi 3

polinmas

Kesadaran Bela Negara 2

Sosialisasi

Orang.

130

26

130

26

130

26

130

30

130

30

650

138 Bakesbang-

Misi 3

polinmas

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

3. Terkoordinasinya

Orang

88

88

50

88

50

88

50

88

50

88

50

440

Babinsa, Babin,

250 Bakesbang-

Misi 6

polinmas

Kan- tibmas, Kasi Pemerintahan dlm penanganan keamanan wilayah

1 19 20 4. Program

1. Operasi PGOT,

peningkatan

Pelacuran &

pemberantasan

Miras

Keg.

22

25

43

80

54

85

65

90

76

95

260

375 Satpol PP

Misi 3

Keg.

50

31

55

79

60

90

69

100

76

111

310

411 Satpol PP

Misi 3

BAP

0

0

80

31

90

23

100

40

110

27

380

121 Satpol PP

Misi 3

penyakit masyarakat (Pekat)

2. Penindakan Pelanggar Perda 3. Peningkatan Kualitas PPNS, mencakup : Pemberkasan BAP tipiring,


VIII.-70

KODE


1.

2

3

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

terwujudnya BAP tipiring yg sesuai

orang

kaidah KUHAP Pengadaam seragam & atribut PPNS, terwujudnya performa PPNS yg berwibawa, cakap dan disiplin 4. Monitoring Pelaks

kegiatan

50

24

60

30

65

35

70

40

75

50

320

179 Satpol PP

Misi 3

0

0

26

25

26

25

26

25

26

25

104

100 Bakesbang

Misi 3

Perda dan Penyelesaian Masalah di Wilayah

1 19 22 5. Pencegahan

1. Pemantauan

dini dan

daerah rawan

penanggula-

bencana

kec

26

polinmas

ngan korban bencana alam

2. Pelaksanaan

Orang

675

675

110

675

110

675

110

675

120

675

120

3,375

570 Bakesbang

Misi 3

polinmas

rehabilitasi dan Rekontruksi akibat bencana. 1 19 18 2. Pengembagan

1. Forum Wawasan

wawasan

Kebangsaan dan

Kebangsaan

Forum Kerukunan

Orang

100

200

30

200

30

200

30

200

40

200

40

1,000

170 Bakesbang-

Misi 3

polinmas

Umat Beraga- ma

1 19 21 1. Pendidikan politik

1. Pembinaan Administra-Orang si Parpol


40

40

30

40

30

40

30

40

40

40

40

200

170 Badan

Misi 6

Bakesbang-

VIII.-71

KODE

1.


2 masyarakat

3

2. Desk Pemilu

4

5

Kec.

26


TH. 2011

Target 6

26

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

225

26

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

225

26

TH. 2014

Rp. 11

Target 12

250

26


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

250

26

Rp. 15

Target 16

250

130


Rp. 17

18 polinmas

1,200 Badan

19

Misi 6

Bakesbangpolinmas 3. Penyuluhan

Kec.

25

26

35

26

35

26

35

26

40

26

40

130

185 Badan

Misi 6

pemilu kepada

Bakesbang-

masyarakat

polinmas

Kantor

Misi 6

Satpol PP

1 20

Otda,

34,327

41,405

38,284

39,023

43,718

-

196,757

Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Umum


VIII.-72

KODE

1.



2

1 20 26 1. Program

3

TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

4

5

Raperda

9

0

Raperda

9

0

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

1. Penyusunan

penataan

rancangan

peraturan

peraturan daerah

Bag. Hukum 7

0

7

0

7

0

7

0

7

-

35 Bag. Hukum

0

0

5

0

5

0

5

0

5

-

20 Bag. Hukum

5

0

5

0

5

0

5

-

20 Bag. Hukum

6

10

0

19 Misi 3

perundangundangan

2. Konsultasi Publik Raperda

3. Program legislasi

Perda

-

0

0

0

Perda

-

0

0

0

Perbup

-

Orang

-

7

10

7

10

7

10

7

10

8

Orang

-

20

22

20

25

25

30

25

30

peraturan daerah

4. Evaluasi Peraturan

0

0

0

0

6

10

Daerah

5. Penyusunan

7

10

7

10

7

10

7

10

8

10

36

50 Bag. Hukum

10

36

50 Bag. Hukum

30

35

120

142 Bag. Hukum

Peraturan Bupati 6. Pembinaan penyusunan produk hukum daerah

7. Penataan pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan pembinaan anggota JDIH

1 20 28 2. Program penyuluhan,

1. Penyuluhan hukum

Orang

110

110

115

115

125

115

125

120

125

120

125

580

615 Bag. Hukum

Misi 3

Orang

100

110

110

95

95

95

95

95

95

95

95

490

490 Bag. Hukum

Misi 3

terpadu

Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM

2. Rencana Aksi Hak


VIII.-73

KODE



1.

2

3 Asasi Manusia

3. Penanganan

TH. 2011

Target 6

4

5

Perkara

100

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

100

110

100

110

105

110

105

110

105

110

515

550 Bag. Hukum

Misi 3

perkara

4. Lomba kadarkum,

Orang

-

222

225

352

355

352

355

222

225

222

225

1,370

1,385 Bag. Hukum

Misi 3

orang

1,203

87

87

87

87

87

87

87

90

87

90

435

441 Bag. Hukum

Misi 3

6. Binmatkum

Orang

1,262

0

0

120

125

120

125

122

125

122

125

484

500 Bag. Hukum

Misi 3

7. Sosialisasi peaturan

orang

1,262

100

100

250

255

270

275

275

280

275

280

1,170

1,190 Bag. Hukum

Misi 3

tk. Kab tk. Bakorwil II dan Prov.

5. Bintek Penyusunan Peraturan Desa

perundangundangan

1 20 20 1. Program

1. Pelaksanaan

Peningkatan

pengawasan

sistem

Internal secara

pengawasan

berkala

Obrik

460

154

283

154

449

160

525 170

605

154

671

792

2,533 inspektorat

Misi 3

Kasus

90

20

30

20

35

20

37 20

40

20

43

100

185 Inspektorat

Misi 3

SKPD

59

59

14

59

34

59

35 59

37

59

38

59

158 Inspektorat

Misi 3

internal dan pengendalian

2. Penanganan

pelaksanaan

Kasus Peng-

kebijakan

aduan di

kepala daerah

lingkungan Pemerintah Daerah

3

Pengendalian Manajemen Kebijakan Kepala Daerah, meliputi : Reviuw LKD dan


VIII.-74

KODE

1.



2

3 Evaluasi LAKIP

4

TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

SKPD dengan

18

19

Inspektorat

Misi 3

Pendampingan BPKP

4. Hasil Tindak lanjut obrik

96

96

153

154

307

154

26

14

47

15

325 160

362

170

391

734

1,538 Inspektorat

Misi 3

61

19

64

76

224 Inspektorat

Misi 3

171 Inspektorat

Misi 3

Pengawasan

5

Koordinasi

Keg.

- 11

26

17

Pengawasan yang lebih komprehensif Untuk Tk. Nasional Regi- nal, Itjen Depdagri/BPK/BPKP/ Inspektorat Prop./ Kab dan Pemuthakiran Data Hasil Pemeriksaan Inspektorat Prop. Dan Pemeriksaan BPK

6

Evaluasi Berkala

orang

300

200

21

200

40

250

0

0

2

50

2

300

50

350

60

1,300

2

50

2

50

8

Temuan hasil Pengawasan Keg

7

Pembentukan

Keg.

- 6

20

6

30

10

4

20

4

50

4

50

37

12

200

50

12

50

46

187 Inspektorat

Misi 3

60

4

60

20

240 Inspektorat

Misi 3

Satgas SPIP

8

Koordinasi moni-

Keg.

59

50 4

toring dan Evaluasi Inpres No.5 Th.2004


VIII.-75

KODE



1. 2 1 20 22 2. Program

1

3 Pengendalian

penataan dan

Kebijakan Sistem

penyempurnaan

dan Prosedur

kebijakan

Pengawasan

4

5

Keg

TH. 2011

Target 6 - 96

TH. 2012

Rp. 7

Target 8 154

5

TH. 2013

Rp. 9

Target 10 154

5

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12 160

10


TH. 2015

Rp. 13

Target 14 16 170

Rp. 15

Target 16

20


Rp. 17

734

18 56 Inspektorat

19 Misi 3

sistem dan prosedur pengawasan

1 20 17 1. Program

1) Optimalisasi

peningkatan dan

Pengelolaan

pengembangan

Pendapatan

pengelolaan

Daerah, melalui :

DPPKAD Keg

1

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

5

125

Keg

1

1

75

1

75

1

75

1

75

1

75

5

375

Keg

1

1

55

1

55

1

55

1

55

1

55

5

275

Keg

1

0

-

1

250

0

0

0

0

0

0

1

250

lembar

24,250

24,250

100

24,250

150

24,250

150

150

121,250

700

lembar

500,000

500,000

220

500,000

300

500,000

300 500,000

300 2,500,000

1,420

Keg

1

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

5

300

PP

1,250

1,250

30

1,250

30

1,250

30

1,250

30

1,250

30

6,250

150

keuangan daerah (a) Peningkatan PAD, melalui: - Pemungutan Pajak Daerah - Pendataan Pajak Daerah - Pemeriksaan

24,250

150

24,250

Pajak Daerah - Penyusunan

300 500,000

Potensi Pendapatan Daerah - Penyampaian 24,250 SKPD/SKRD - Penyampaian 500.000 SPPT PBB - Penyuluhan

-

Pendapatan Daerah


VIII.-76

Misi 4

KODE

1.



2

3 - Penyuluhan

4 Keg

5 1

TH. 2011

Target 6 1

TH. 2012

Rp. 7 40

Target 8 1

khusus PBB

TH. 2013

Rp. 9 40

Target 10 1

SKPD

TH. 2014

Rp. 11 40

Target 12 1


TH. 2015

Rp. 13 40

Target 14 1

Rp. 15

Target 16 40


Rp. 17 5

18

200

-

(1.250 PP & TOMA di 26 Kecamatan) - Tertibnya

Keg

1

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

5

100

PP

427

427

400

427

560

427

560

427

560

427

560

2,135

2,640

- Intensifikasi PBB

Keg

1

1

30

1

75

1

75

1

300

1

100

5

580

- Tersalurkan

Keg

1

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

5

250

Keg

1

1

120

1

120

1

120

1

120

1

120

5

600

pemasangan reklame dan penempatan reklame

penghargaan PBB kepada: Camat,Kades, Lurah, dan Petugas Pungut(PP) - Terlaksananya koordinasi antar

-

Pengelola Pendapatan Daerah

(b) Peningk

TGR

0

5

20

10

20

15

20

20

20

25

20

75

100

keg

1

1

95

1

150

1

150

1

150

1

150

5

695

lain-lain PAD yg shah (Tagihan Ganti Rugi/TGR)

(1) Peraturan KDH tentang Standardisasi Harga Pemkab Klaten


VIII.-77

19

KODE

1.



2

3 (2) Pendayagunaan

TH. 2011

4 keg

5 1

Target 6 1

keg

1

Unit

TH. 2012

Rp. 7 50

Target 8 1

1

50

30

5

kel

11

Unit

TH. 2013

Rp. 9 50

Target 10 1

1

150

50

5

11

20

100

0

unit

30

unit

SKPD

TH. 2014

Rp. 11 50

Target 12 1

1

150

50

5

11

20

-

0

14

3,250

500

0

stel

500

keg

1


TH. 2015

Rp. 13 50

Target 14 1

1

150

50

5

11

20

-

25

0

-

-

0

0

-

0

0

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

50

5

250

1

150

5

650

50

5

50

25

250

11

20

11

20

55

100

75

25

75

50

150

100

300

0

0

0

0

0

0

14

3,250

-

0

0

0

0

250

4,000

250

4,000

0

-

0

0

0

0

250

100

250

100

0

-

1

500

0

0

0

0

1

500

18

19

Aset Daerah yg optimal (3) Terkelolanya Aset Daerah dgn tertib dan tersedianya data yg valid (4) Sertifikasi Aset Pemkab. Klaten. (5) Terbayarnya SPPT PBB Aset Kelurahan (6) Terpenuhinya Peralatan Mebeluair (7) Terpenuhinya Kendaraan Dinas (8) Penghapusan Asset Kendaraan Roda 2 (9) Pengadaan Pakaian Dinas PNS (10)Tersusunnya Neraca Aset Daerah

1 20 18 2. Program

1) Penyusunan dan

pembinaan

Pengen-dalian

dan fasilitasi

Pelaksanaan

pengelolaan

APBD :

DPPKAD

keuangan Kab./ Kota

a. Tersusunnya

keg

1

1

135

1

250

1

250

1

250

1

250

5

1,135

keg

1

1

80

1

150

1

150

1

150

1

150

5

680

Perda APBD b. Tersusunnya Perbup tentang


VIII.-78

Misi 4

KODE

1.



2

TH. 2011

TH. 2012

Rp. 9

Target 10

Rp. 11

Target 12

TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


5

Target 6

keg

1

1

135

1

135

1

135

1

135

1

135

5

675

keg

1

1

80

1

80

1

80

1

80

1

80

5

400

keg

1

1

70

1

125

1

125

1

125

1

125

5

570

keg

1

1

70

1

70

1

70

1

70

1

70

5

350

g Tersusunnya SPD

keg

1

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

5

150

h. Tersusunnya

keg

1

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

5

100

keg

1

1

-

1

-

1

0

1

500

1

500

5

1,000

keg

1

1

150

1

150

1

150

1

150

1

150

5

750

tahun

1

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

5

150

tahun

1

1

220

1

220

1

220

1

220

1

220

5

1,100

c. Tersusunnya

Target 8

TH. 2014

4

3 Penjabaran APBD

Rp. 7

TH. 2013

SKPD Kinerja Akhir Periode RPJMD 2015 Rp. 17

18

Perda tentang Perubahan APBD d. Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD e. Terlaksananya penelitian DPA-SKPD f Terlaksananya penelitian DPASKPD Perubahan

Dokumen Anggaran Kas i. Persiapan Pelaksanaan ASB

2) Pengelolaan Tertib Administrasi Perbendaharaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah : a. Penerbitan SP2D Belanja Daerah b. Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kas Daerah c. Terlaksananya Pengelolaan


VIII.-79

19

KODE

1.



2

3 Administrasi

TH. 2011

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


4

5

Target 6

Rp. 17

Keg

1

1

75

1

75

1

75

1

75

1

75

5

375

Keg

1

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

5

250

tahun

1

1

200

1

200

1

200

1

200

1

200

5

1,000

keg

1

1

130

1

130

1

130

1

130

1

130

5

650

keg

1

1

53

1

53

1

53

1

53

1

53

5

265

keg

1

1

45

1

45

1

45

1

45

1

45

5

223

18

19

Gaji bagi seluruh PNS Pemkab Klaten d. Fasilitasi dan Asistensi Dana Perimbangan (DBHCHT) e. Terlaksananya Monitoring Pengelolaan Keuangan SKPD

f. Pendampingan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah g. Tersusunnya Raperda dan Raperbup tentang LPJ h. Tersusunnya Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah i. Tersosialisasinya Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 17 3 Program

1 Pemeliharaan

Peningkatan

Sapras meliputi:

Sarana dan

(a) Gedung Kantor

Prasarana

(b) Kendaraan


DPPKAD

unit

3

3

20

3

30

3

30

3

30

3

30

15

140

VIII.-80

Misi 4

KODE

1.



2 aparatur

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12

TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


4

5

Target 6

unit

30

30

20

30

150

30

150

30

150

30

150

150

620

unit

8

8

20

8

40

8

40

8

40

8

40

40

180

276

3 Dinas/operasional (c) Peralatan

TH. 2011

SKPD Kinerja Akhir Periode RPJMD 2015 Rp. 17

18

19

Gedung Kantor (d) Gedung Gelarsena

(e) Sistem

1 20 23 1. Optimalisasi Pemanfaatan

gedung

1

1

76

1

50

1

50

1

50

1

50

5

MAPATDA

server

2

2

100

2

125

2

125

2

125

2

125

10

Pajak dan PBB

kompt

12

12

Lbr

5000

1 Pembuatan kartu

12

5000

15

12

5000

16

12

5000

17

12

5000

18

60

5000

19

25,000

pegawai

600 85 Bagian

Misi 4

Humas

Teknologi Informasi

2 Pemeliharaan dan

buah

1

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

5

Pemanfaatan jaringan

Misi 4

Humas jrngan

1

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

5

Komunikasi

3. Penyelenggaraan

85 Bagian 110 Bagian

Misi 4

Humas

Keg.

12

12

2

12

3

12

4

12

4

12

5

60

penyuluhan

18 Bagian

Misi 4

Humas

bagi masyarakat

4. Pelaksanaan

paket

1

1

144

1

145

1

150

1

155

1

160

5

754 Bagian

Keg.

20

24

6

24

8

24

10

24

12

24

14

120

50 Humas

Keg.

3

4

12

4

13

4

14

4

15

4

16

20

70 Bagian

Misi 4

Siaran Radio : a.Penyampaian informasi pelaksanaan pembangunan 5. Penyelenggaraan jumpa pers

1 20 25 1. Peningkatan kerjasama antar

1. Penanganan Kerja MoU sama antar daerah


Misi 4

Humas

2

100%

3

100%

3

100%

3

100%

3

100%

2

5

14 Bagian Pemerintahan

VIII.-81

Misi 7

KODE

1.


2 pemerintah daerah

3 2. Koord bid

4

Keg

5


TH. 2011

Target 6

7

TH. 2012

Rp. 7 5

Target 8

Rp. 9 5

31

TH. 2013

Target 10

Rp. 11 5

31

TH. 2014

Target 12

TH. 2015

Rp. 13 5

31


Target 14

Rp. 15 5

31

Target 16

31

25


Rp. 17

18

155 Bagian

Misi 7

Pemerintahan

pemerintahan SUBOSUKAWONO SRATEN

3. Koordinasi Forum

19

Misi 7

Keg.

7

5

25

5

25

6

25

6

25

6

25

28

125 Bappeda

Keg.

13

5

50

5

50

5

50

5

50

5

50

25

250 Disbudparpora

Litbang SUBOSUKAWONOSRATEN

4. Koord. Bid. Pariwisata Jawa Promo Subosukawosraten dan Gelangmanten


1. Penyusunan Pera-

koordinasi

turan Pelaksanaan

penyusunan

APBD Kab,

perencanaan

meliputi :.

Bag. Adm. Pembangunan

pembangunan a. Petunjuk Pelaksanaan

buku

500

500

20

500

20

500

20

500

20

500

20

2,500

100

buku

500

500

25

500

25

500

25

500

25

500

25

2,500

125 Bag. Adm.

Kegiatan b. Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa yg

Pembangunan

dibiayai APBD

c. Sosialisasi Juklak dan Tatacara Peng-


orang

500

500

20

500

20

500

20

500

20

500

20

2,500

100 Bag. Adm. Pembangn

VIII.-82

Misi 7

KODE

1.


2


TH. 2011

4

5

Target 6

Kontruksi

orang

350

350

2. Pengendalian dan

SKPD

66

3 adaan bagi

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

semua SKPD

d. Pembinaan Jasa 25

350

25

350

25

350

25

350

25

1,750

125 Bag. Adm. Pembangn

66

79

66

79

66

79

66

79

66

79

330

Monev Pelak.

395 Bag. Adm. Pembangunan

Kegiatan, diantaranya : a. Monev pelaks. Kegiatan SKPD

b. Koord.

SKPD

66

66

52

66

52

66

52

66

52

66

52

330

Pelaksanaan


Kegiatan

Terlaksananya

%

80

90

121

90

121

90

121

90

121

90

121

450

Pengendalian


Pelaksanaan kegiatan serta kunjungan lokasi

3. Fasilitasi dan

%

85

90

30

90

30

90

30

90

30

90

30

450

Koordinasi bid.


Perencanaan PU & Perhubungan 4. Rapat Forum Pengendalian pelaks.

%

85

90

35

90

35

90

35

90

35

90

35

450


Pem-

bangunan Tk. Prov.

5. Fasilitasi


VIII.-83

19

KODE

1.


2

3 Pelaksanaan

4

5

%

0


TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

Pengadaan barang & Jasa di Kab. Klaten,al: a. Pengadaan

75

620

85

620

90

650

95

650

95

650

440

3,190 Bag. Adm.

barang/

Pembangunan

jasa secara terpadu (ULP)

b. Pengadaan

%

0

50

119

70

120

80

125

90

125

90

125

380

614 Bag. Adm.

barang/ jasa scr

Pembangunan

elektronik (LPSE)

1 20 15 1. Pendidikan kedinasan

1. Fasilitasi/

BKD

Misi 8

Pengiriman Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS), al: a. Stata Dua 24

PNS

0

290

0

4

210

4

250

4

290

4

330

306

1,080

PNS

0

0

0

15

15

15

15

15

15

15

15

60

60

orang

0

0

0

50

10

60

15

70

20

70

25

250

70

PNS

0

0

0

500

5

500

5

500

5

500

5

2,000

20

PNS Stata Satu 75 PNS

b. seleksi calon mahasiswa IPDN 320 PNS c.Pengadministrasian Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar bagi 500 PNS d. Fasilitasi bantuan


VIII.-84

KODE

1.


2

3 - Tesis : 550 PNS

4 PNS

5 0

- Skripsi : 840

PNS

0


TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7 0

0

Target 8 100

0

0

150

TH. 2013

Rp. 9 100

Target 10 100

150

160

SKPD

TH. 2014

Rp. 11


TH. 2015

100

Target 12 110

Rp. 13 110

Target 14 120

Rp. 15 120

160

170

170

180

180

Target 16


Rp. 17

430

430

660

660

18

19

PNS 1 20 16 2. Peningkatan

1. Diklat Prajabatan

kapasitas

Tena- ga Honorer

sumber daya

& CPNS, al : a. Diklat Prajabatan

aparatur

BKD

orang

95

65

100

0

0

150

200

150

260

150

270

515

830

orang

156

207

200

150

200

150

220

150

242

150

242

807

1,104

orang

0

182

245

0

0

0

0

0

0

0

0

182

245

orang

0

0

0

0

0

100

200

100

220

100

220

300

640

orang

0

0

0

0

0

50

100

50

110

50

110

150

320

orang

22

12

30

12

33

12

36

12

40

12

40

60

179

orang

172

150

400

150

440

150

484

150

532

150

532

750

2,389

Misi 8

Gol. I dan II Eks Honorer sebanyak 665

b.Gol I dan II Reguler 957 PNS c. Gol. III Reguler 182 PNS 2 Diklat Prajabatan CPNS diantaranya : a. Gol. I dan II Eks honorer sebanyak 400 orang b. Gol. I dan II reguler sebanyak 200 0rang c. Gol, III Eks Honorer sebanyak 72 orang d. Gol. III reguler 2. Diklat Struktural bagi PNS,


VIII.-85

KODE

1.


2

3


TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

4

5

PNS

0

0

0

14

507

3

100

3

110

3

130

23

847

PNS

0

0

0

58

1070

10

135

10

145

10

165

88

1,515

PNS

0

0

0

320

5070

20

230

20

240

20

260

380

5,800

PNS

0

0

0

50

100

50

110

50

121

50

121

200

452

PNS

150

150

100

150

110

150

121

150

133

150

133

750

597

PNS

100

50

108

50

118.8

50

131

50

144

50

144

250

645

PNS

0

120

33

120

36.3

120

40

120

44

120

44

600

197

18

diantaranya : a. Diklatpim Tk. II bagi 26 pejabat eselon II

b. Diklatpim Tk. III bagi 98 pejabat eselon III

c. Diklatpim Tk. IV bagi 400 pejabat eselon IV 3. Diklat Fungsional bagi 250 PNS 4. Fasilitasi Bintek, Workshop Lokakarya dan keg. sejenisnya, al :

a. Bintek dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa sebanyak 900 PNS b. Worksshop, bintek dan sejenisnya sebanyak 300 c.Sosialisasi UU


VIII.-86

19

KODE

1.



2

3

4

5

Angktn

0

keg

10

TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

Kepegaian bagi 720 PNS d. Bintek

0

0

1

60

1

66

1

73

1

73

4

4

10

4

10

4

10

20

271

manajemen kepegawaian utk 5 angkatan 6. Workshop

4

10

4

10

50 Bag.

Misi 8

kelembagaan dan ketatalaksanaan

Organisasi

7. Peningkatan

buku

pelaksanaan

orang

0

0

0

10

50

10

50

10

50

7

30

37

180

0

0

5

50

5

50

5

50

5

50

20

200

Analisa Jabatan 8. Penyelenggaraan

Keg

1

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

5

50

buku

1

1

16

0

0

0

0

0

0

0

0

1

16

buku

1

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

11 Penyusunan SPM

buku

0

0

0

10

20

10

20

10

20

7

15

37

75

12 Penyusunan SOP

buku

0

0

0

10

25

10

25

10

25

7

20

37

95

13 Penyusunan

buku

0

0

0

5

10

0

0

0

0

0

0

5

10

buku

0

0

0

5

20

5

20

5

20

0

0

15

60

rakor FORKOMPANDA 9. Penyusunan dan sosialisasi peraturan tata naskah dinas 10 Penyusunan dan sosialisasi peraturan pakaian dinas

RENSTRA Setda 14 Penyusunan Indeks Kepuasan


VIII.-87

KODE

1.



2

3 Masyarakat 15 Bintek budaya kerja

TH. 2011

TH. 2012

TH. 2013

4

5

Target 6

Rp. 7

Target 8

Rp. 9

Orang

0

0

0

67

20

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

0

SKPD

Target 12

0

TH. 2015

Rp. 13

0


Target 14

0

Rp. 15

0

Target 16

0

67


Rp. 17

18

19

20

67 sasaran 1 20 17 3. Pembinaan dan

1. Penyelesaian

pengembangan

administrasi

aparatur

pengadaan dan

BKD

Misi 8

pengembangan pegawai, antara lain : a. Penyelesaian

CPNS

488

200

25

200

27.5

200

30

200

33

200

33

1,000

149

0

0

17209

30

17209

35

17,209

40

17,209

45

68,836

150

administrasi 1.200 PNS

b. Pemutahiran

PNS

17209

data 16.045 PNS

c. Pemenuhan

CPNS

200

500

700

500

770

500

847

500

932

500

932

2,500

4,180

PNS

13000

1300

10

1300

11

1300

12

1,300

13

1,300

13

6,500

60

kebutuhan CPNS

d. Pembinaan dan pengembangan 13.000 jabatan fungsional

e. Penyusunan

PNS

17209

16807

10

17209

11

17209

12

17,209

13

17,209

13

85,643

60

orang

17209

16807

10

17209

11

17209

12

17,209

13

17,209

13

85,643

60

DUK bagi 17.209 PNS f. Penyusunan laporan 102.852 formasi PNS


VIII.-88

KODE

1.


2

3 g. Penyelesaian


TH. 2011

25

Target 8 2630

0

0

200

200

PNS

800

PNS

4 CPNS

5 2630

PNS

0

PNS

Target 6 2630

TH. 2012

Rp. 7

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

50

0

0

0

0

0

0

5,260

75

200

30

250

35

250

40

250

45

950

150

15

200

16.5

200

18

200

20

200

20

1,000

90

800

15

800

16.5

800

18

800

20

800

20

4,000

90

12

10

5

10

5.5

10

6

10

7

10

7

50

30

PNS

17209

64

10

0

0

0

0

0

0

0

0

64

10

PNS

50

200

35

200

38.5

200

42

200

47

200

47

1,000

209

administrasi pendataan tenaga honorer sebanyak 2.630 orang h. Pembekalan CPNS 2. Penyelesaian administrasi umum, pengolahan data dan pembinaan PNS, meliputi: a. Pemberian tanda jasa bagi 1200 PNS b.Tersedianya karpeg karis, karsu 4800 PNS c. Bantuan pengobatan bagi 60 PNS yg sakit menahun d. Tersedianya NIP baru

e. Peningkatan disiplin kerja bagi 1.200 PNS


VIII.-89

19

KODE

1.


2

3 f. Tersedianya

4 Unit

5 1

PNS

800

PNS

17209

SK


TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

1

50

1

55

1

61

1

67

1

67

5

299

870

445

800

810

800

1,210

800

1,610

800

2,010

4,070

6,085

16807

10

17209

11

17209

12

17,209

13

17,209

14

85,643

60

500

500

75

500

82.5

500

91

500

100

500

100

2,500

448

SK

4700

500

75

500

82.5

500

91

500

100

500

2,500

348

SK

900

870

15

900

16.5

900

18

900

20

900

20

4,470

90

PNS

1000

2000

15

2500

16.5

2650

18

2,700

20

2,900

20

12,750

90

jaringan online utk KP, pensiunan dll

g. Pemberian taliasih bagi 4.870 PNS

h. Pengelolaan file pegawai dan arsip 17.209 PNS 3. Penyelesaian administrasi Kepangkatan, Pensiun & Mutasi, al : a. Pembinaan karier/ mutasi jabatan dan staf bagi 3.000 PNS b. Terwujudnya SK kenaikan pangkat bagi 28.200 PNS

c. Terwujudnya 5.370 SK pensiun

d. Terwujudnya


VIII.-90

19

KODE

1.



2

3

4

5

PNS

1600

Angkt

PNS

TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

15650 SK CPNS ke PN dan penjaringan gaji e. Terlaksananya

1600

25

1600

27.5

1600

30

1,600

33

1,600

33

8,000

149

1

0

0

1

60

1

66

1

73

1

73

4

271

0

0

0

100

200

125

225

150

250

200

275

575

950

225

142

420 Itwilkab

Misi 8

sumpah/janji 9.600 PNS f. Ujian dinas PNS gol. I dan II utk 5 angkatan g. Tes kompetensi bg 775 PNS calon pejabat 1 20 21 1. Peningkatan

1. Pelatihan Teknis

profesionalisme

Pengawasan

tenaga pemeriksa

dan Penilaian

dan aparatur

Akuntabilitas

pengawasan

Kinerja

orang

30

22

15

24

40

28

60

32

80

36

0rang

15

30

13

38

30

40

45

42

60

50

200

148 Itwilkab

Misi 8

22

70

24

90

28

110

32

130

36

142

400 Itwilkab

Misi 8

2. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawas meliputi : a. Pelatihan Kantor sendiri tenaga pemeriksa b. Diklat JFA,

Orang

25

bimbingan


VIII.-91

KODE



1.

2

3 teknis dan sosia-

TH. 2011

TH. 2012

TH. 2013

4

5

Target 6

Rp. 7

Target 8

Rp. 9

SKPD

0

6

10

6

10

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

lisasi bagi Auditor dan P2UPD 1 20 30 1. Penguatan

1 Monev

kapasitas

Kelembagaan

struktur

Perangkat daerah

organisasi dan tata kerja

6

10

6

10

7

12

31

52 Bagian

Misi 8

Organisasi

37 SKPD 2 Penatan

Pemerintah

kelembagaan

Daerah

perangkat daerah dan lembaga lain, mencakup: a. Penyusunan

buku

0

5

45

5

45

5

45

5

45

5

45

25

Perda dan

225 Bagian

Misi 8

Organisasi

Perbup b. Tersusunnya

buku

0

0

0

30

5

29

5

0

0

0

0

59

bagan SOTK

10 Bagian

Misi 8

Organisasi

59 SKPD c. Tersedianya

Unit

21

0

0

20

36

18

32

0

0

0

0

38

papan nama

68 Bagian

Misi 8

Organisasi

38 SKPD 3 Penyusunan profil

buku

0

50

10

50

10

0

0

0

0

0

0

100

kelembagaan

20 Bagian

Misi 8

Organisasi

perangkat daerah 4. Penyusunan LAKIP

50 Buku

10

10

52

10

52

10

52

10

52

10

52

50

Setda dan Kabupaten

5. Penyusunan penetapan kinerja

260 Bagian

50 Buku

10

10

10

10

52

10

52

10

52

10

52

50

218 Bagian Organisasi

kab. Klaten


Misi 8

Organisasi

VIII.-92

Misi 8

KODE



1.

2

3 6. Penyusunan

TH. 2011

TH. 2012

TH. 2013

4

5

Target 6

Rp. 7

Target 8

Rp. 9

SKPD

10

10

10

10

52

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

10

Target 12 52

TH. 2015

Rp. 13

10


Target 14 52

Rp. 15

10

Target 16 52

50

indikator kinerja


Rp. 17

18

218 Bagian

19 Misi 8

Organisasi

utama 59 SKPD 7. Penetapan ISO utk

SKPD

0

2

100

2

100

2

100

2

100

2

100

10

10 SKPD 8. Analisis Jabatan &

500 Bagian

Misi 8

Organisasi 5

25

Bagian 150 Organisasi

Misi 8

30

132

138

12

636 Bag. Umum

Misi 8

168

176

184

-

848 Bag. Umum

Misi 8

304

319

323

348

-

1,598 Bag. Umum

Misi 8

175

184

184

185

-

903 Bag. Umum

Misi 8

SKPD

0

5

30

30

5

30

Bln

0

12

120

120

126

Bln

0

160

160

Keg.

0

304

175

5

30

5

Analisis Beban kerja

1 20 16 2. Peningkatan Pelayanan

1. Penyediaan rapat dan jamuan

Kedinasan

tamu Bupati &

Kepala Daerah/

wakil bupati

Wakil Kepala Daerah

2. Penyediaan biaya rumah tangga bupati dan wakil bupati

3. Penyediaan biaya rapat-rapat, koordinasi dan Konsultasi Bupati dan wakil bupati ke luar daerah

4. Pengadaan mebelair

unit

rumah dinas bupati dan wakil bupati


VIII.-93

KODE

1.


2

3 5. Penyediaan

4 unit

5 2

unit

2


TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7 175

Target 8

TH. 2013

Rp. 9 175

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

184

Rp. 13 184

Target 14

Rp. 15 185

Target 16


Rp. 17

-

18 903 Bag. Umum

19 Misi 8

perlengkapan rumah jabatan/ Dinas Bupati dan wakil bupati

6. Pemeliharaan Rutin/

40

40

42

45

50

-

217 Bag. Umum

Misi 8

unit

49

49

51

70

75

-

294 Bag. Umum

Misi 8

unit

69

69

72

75

77

-

362 Bag. Umum

Misi 8

7

7

7

7

7

-

35 Bag. Tapem Misi 7

25

25

35

35

35

-


50

50

50

50

50

-


15

17.5

17.5

17.5

17.5

-


berkala rumah jabatan Bupati dan wakil bupati

7. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan

8. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas dan meubeleur 9. Penyelnggaran

Keg

Rakor Bupati

10. Penyususnan

Keg

tiap tahun 1

LPPD

11. Forum Koordinasi

Keg.

Antar Pimpinan Daerah

12. Penyusunan ILPPD Keg


tiap tahun 1

VIII.-94

KODE

1.


2

3 4 13. Penyusunan LKPJ Keg.


TH. 2011

Target 6

5 tiap tahun 1

TH. 2012

Rp. 7 150

Target 8

TH. 2013

Rp. 9 150

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12 150


TH. 2015

Rp. 13 175

Target 14

Rp. 15 175

Target 16


Rp. 17

18 19 800 Bag. Tapem Misi 7

-

14. Bagi Hasil Bantuan

Bag. Tapem Misi 9

Keuangan kepada Desa, meliputi : a. Tilik Desa

Desa

b. THR RT RW

Orang

13,176

13,176

1,992

13,176

c. THR BPD

orang

3,164

3,164

480

3,164

d. Pilkades

Keg.

6

87

e. Penyelenggaraan Keg.

0

391

20

2,138

200

20

6

80

200 1,992

20 13,176

480

3,164

87

108

80

200 1,992 480 1,345

20 13,176 3,164 10

100

200 1,992 480 125

20 13,176 3,164 10

100

200

100

1,000

1,992

9,960

480

3,164

2,400

125

140

1,769

1,992

100

460

Pengisian Perangkat Desa f. Tali Asih

orang

g. Kompensasi

orang

60 104

104

220

60 104

220

60 104

220

60 104

220

60 104

220

300 104

1,100

Sekdes h. Lurup

orang

i. Tunjangan Peng- orang

40 2,633

2,633

16,455

40 2,633

16,455

40 2,633

16,455

40 2,633

16,455

40 2,633

16,455

200 2,633

82,275

hasilan Katdes, Sekdes dan Kades 1 20 31 2. Program Peningkatan

1 Peninjauan Lokasi

Titik

210

70

220

75

230

80

240

90

250

100

1,150

415 K P T

Misi 8

0

50

10

50

10

50

12

50

12

200

44 K P T

Misi 8

24

1

50

1

55

1

60

1

65

5

254 K P T

Misi 8

37

5

5

5

5

5

5

5

5

25

57 K P T

Misi 8

Perijinan

Kualitas Pelayanan Terpadu

2 Evaluasi Perijinan

Keg

3 Peningkatan

Keg.

0

1

Pelayanan Perijinan Satu Pintu (OSS)

4 Penanganan

Kasus

5

Pengaduan


VIII.-95

KODE

1.

2

3

Target 6

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

Rp. 11

Target 12

Rp. 13

Target 14

12

1.573

15

1.731

16

1.904

18

2.094

keg

9

20

18

20

20

22

18

22

3 Rapat-rapat paripurna

keg

50

60

241

60

265

62

292

4 Reses

keg

3

3

1.506

3

1.657

3

5 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

keg

3

6

2.503

6

2.754

6 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

keg

7

8

114

8

7 Penyusunan Risalah

risalah

60

60

75

8 Penyusunan Raperda inisiatif

raperda

1

2

keg

420

426

Ketahanan Pangan 1. Pengembangan Desa Mandiri

Ketahanan

Pangan.

desa

5

5

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

25

104

18 100 K P T

19 Misi 8

20

2.304

81

10 Setwan

Misi 8

20

24

22

108

98 Setwan

Misi 8

64

321

66

353

312

1,472 Setwan

Misi 8

1.822

3

2.004

3

2.205

15

9 Setwan

Misi 8

8

3.029

8

3.332

10

3.665

38

15 Setwan

Misi 8

125

10

137

12

151

12

166

50

693 Setwan

Misi 8

60

79

62

87

64

95

66

105

312

441 Setwan

Misi 8

188

2

207

3

228

4

250

4

276

15

1,149 Setwan

Misi 8

4.251

430

4.676

5.144

450

566

460

623

2,206

1,203 Setwan

Misi 8

0

26

6,047

Diversifikasi


TH. 2015

10

0

SKPD

TH. 2014

Perda

9 Fasilitasi kegiatan alat-alat kelengkapan DPRD

1 Peningkatan

TH. 2012

5

1 20 15 1. Peningkatan 1 Pembahasan kapasitas raperda lembaga perwakilan rakyat 2 Hearing / Dialog dan daerah koordinasi dengan toga / tomas dan eksekutif

1 21 15

TH. 2011

4 Keg

5 Sosialisasi Perijinan

1 21



15

25

25

26

440

7,053

5

15

25

26

7,103

5

26

6,924

15

8

7,120

20

10

-

25

34,247

90 Kantor

33

Misi 1

Ketahanan -

-

Pangan

Pangan Masyarakat

2. Pemetaan daerah


Kec.

-

26

30

26

30 -

-

-

-

-

-

52

60 Kantor

Misi 1

VIII.-96

KODE

1.



2

3 rawan Pangan.

4

TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18 Ketahanan

19

Pangan 3. Penguatan Lumbung desa

4

5

350

6

420

6

420

7

490

8

560

32

2,240 Kantor

Pangan DAK. 4. Pendampingan

Misi 1

Ketahanan %

100

100

42

100

48

100

48

100

54

100

60

Pangan 252 Kantor

500

Penguatan

Ketahanan

Lumbung Pangan

Pangan

5. Penanganan daerahdesa

-

-

-

4

200

4

200

4

200

4

200

800 Kantor

16

rawan pangan. 6. Peningkatan

Misi 1

Ketahanan Orang

-

-

-

70

15

70

20

70

20

70

20

Pangan 75 Kantor

280

kapasitas SDM aparatur

Misi 1

Misi 1

Ketahanan

dan

-

-

-

-

-

-

-

Pangan

kelembagaan ketahanan pangan 7. Pengembangan

Desa

10

15

30

20

50

20

50

20

50

20

50

230 Kantor

95

Misi 1

Diversifikasi Pangan

Ketahanan

lokal. berbasis

Pangan

tepung- tepungan Terlaksananya

Keg.

-

10 -

10 -

10 -

10 -

10 -

50

-

pembinaan mutu

Pangan

Keg.

2

2-

2-

2-

2-

2-

10

-

program bazar

Kantor

Misi 1

Ketahanan

makanan olahan. Terlaksananya

Misi 1

Ketahanan

& keamanan pangan Terlaksananya

Kantor

Pangan Keg.

2

2-

2-

2-

2-

2-

10

-

Kantor

Misi 1

pameran pekan

Ketahanan

pangan lokal

Pangan

berbasis sumber daya wilayah. Terlaksananya pendataan


%

-

90 -

90 -

90 -

90 -

90 -

450

-

Kantor

Misi 1

Ketahanan

VIII.-97

KODE

1.



2

3 pangan lokal dan

4

TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18 Pangan

19

pengrajin pangan. Terlaksananya

Paket

-

5-

5-

5-

5-

5-

25

Kantor

-

Misi 1

survei konsumsi

Ketahanan

pangan wilayah.

Pangan

8. Peningkatan

Desa

-

-

-

10

25

10

25

10

25

15

30

105 Kantor

45

Misi 1

percepatan

Ketahanan

penganekaraga-

Pangan

man konsumsi (Desa P2KP) 9. Peningkatan

Kali

4-

-

10

25

10

25

10

25

12

30

105 Kantor

42

Misi 1

penanganan

Ketahanan

keamanan pangan

Pangan

segar tingkat produsen dan konsumen. 1. Pendampingan dana tala- ngan

%

100

100

10

100

30

100

30

100

30

100

50

500

150

Kantor

Misi 5

Ketahanan

bagi pelaku usaha LUEP

%

100

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

500

Kantor

-

Misi 5

Ketahanan 2. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

Kali

1

1

15

2

25

2

25

2

25

2

30

9

120

Kantor

Misi 5

Ketahanan

dan rapat teknis Perencanaan Ketahanan Pangan 3. Penyusunan Statistik Ketanan

Keg.

0

0

0

3

60

3

70

3

60

3

75

12

265

Kantor

Misi 5

Ketahanan

pangan 4. Peningkatan Kesejahteraan


Orang

-

-

-

50

200

50

200

50

200

75

300

225

900

Kantor

Misi 5

Ketahanan

VIII.-98

KODE

1.



2

3 petani dalam

TH. 2011

TH. 2012

TH. 2013

SKPD

TH. 2014


TH. 2015

4

5

Target 6

Rp. 7

Target 8

Rp. 9

Target 10

Rp. 11

Target 12

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Poktan/

6

7

30

7

30

10

40

10

40

15

50

Target 16


Rp. 17

18

19

pemantapan ketahanan pangan 5. Pendampingan penguatan LDPM

6. Fasilitasi Cadangan pangan

49

190

gapoktan

Kantor

Misi 5

Ketahanan

Peserta

20

25

-

25

-

25

-

25

-

30

-

130

-

Orang

-

-

-

2

-

2

-

2

-

2

-

8

-

Paket

-

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

25

-

Kali

24

48

-

48

-

48

-

48

-

48

-

240

-

Unit

-

-

-

2

300

2

300

2

300

2

300

8

1,200

Kantor

Misi 5

Ketahanan

masyarakat

1 21 16 3. Program

Keg.

0

1

74

1

74

1

74

1

74

1

74

5

370 Dipertan

Misi 5

2 Pembangunan Sarpras paket

2

4

3,910

4

3,910

4

3,910

4

3,910

4

3,910

20

19,550 Dipertan

Misi 5

1 Pemberdayaan P3A

peningkatan

Dharma Tirta

ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)

bid. Pertanian m2

paket

180

2

m2

3. Pembinaan dan

Kab.

4

180

782

180

-

Kab.

4

-

782

180

574

Kab.

4

-

782

-

574

Kab

4

782

-

574

Kab.

360

-

4

20

782

360

-

574

Kab.

574

-

3,910 Dipertan

2,870 Dipertan

pengawasan penggunaan pupuk


Misi 5

VIII.-99

Misi 5

KODE


1.

2

3


1. Revitalisasi

Cluster dan

pertanian,

Revitalisasi

Perikanan,

Bidang Pertanian

Kehuatanan (RPPK)

2. Prima Tani

1 22 17


TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16

Rp. 17

4

5

Poktan

12

0

0

12

40

15

45

15

45

0

0

42

Desa

0

1

185

1

200

1

250

0

0

0

0

3

Pemberdayaan

12,382

16,880

31,940

36,020

36,265


-

18

19

130

Dipertan

Misi 1

635

Dipertan

Misi 1

133,487

Masyarakat dan Desa 1 22 17 1. Program

Evaluasi

Desa

-

-

peningkatan

1

Pemberdayaan

Kel.

-

-

partisipasi

Masyarakat

masyarakat

Membangun Desa

dalam

dan Kelurahan

a. Peny data primer

Unit

-

26

perkembangan

SKPD

-

-

-

-

391

200

10

391

200

10

391

200

10

1,173 30

600 Bapermas

Misi 4

680 Bapermas

Misi 4

-

membangun desa

2

Penguatan Pokjanal dan Revitalisasi Posyandu : 30

401

150

401

35

30

35

100

200

100

150

401

150

35

401

200

35

1,630 140

30

Posyandu melalui sistem informasi Posyandu 3

Penguatan dan

Desa

401

-

Pengembangan

Kel.

-

-

-

200

100

250

100

275

400

925 Bapermas

-

Lembaga


VIII.-100

Misi 4

KODE

1.



2

3 Kemasyarakatan 4

TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12

4

5

Penguatan

Desa/Kel

-

-

Partisipasi

Orang

-

-

Kec.

26

Desa/Kel

401

431

375

431

Desa/Kel

401

401

275

401

Desa

20

-

-

-

401

-

SKPD

200

401

105


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

200

401

105

Rp. 15

200

105

Target 16

Rp. 17

1,203 315


18

19

600 Bapermas

Misi 4

-

Masy.dlm pemahaman Nilai budaya dan perlindungan masy berbasis komonitas

5. Penguatan

26

100

26

100 Bapermas

Misi 4

480

431

590

1,293

1,445 Bapermas

Misi 4

380

401

490

1,203

1,145 Bapermas

Misi 4

650

10

2,677 Bapermas

Misi 4

pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan

6. Penguatan sinkronisasi dan fasilitasi pemberdayaan pengembangan potensi masy dlm penanggulangan kemiskinan

7. Pemberdayaan pembinaan dan fasilitasi klpk usaha ekonomi perempuan

8. Fasilitasi TMMD

2

427

2

500

2

550

2

550

2

Sengkuyung


VIII.-101

KODE

1.



2

3 (Reguler)

1. Penyusunan profil

4

Kec.

TH. 2011

5

Target 6

Rp. 7

-

26

-

401

-

Desa

401

-

Desa/Kel

401

swadaya Masyarakat Desa/Kel dlm membangun

TH. 2012

TH. 2013

Target 8

Rp. 9

26

30

401

Target 10

Rp. 11

26

40

TH. 2014

401


TH. 2015

Target 12

Rp. 13

26

50

401

Target 14

Rp. 15

26

50

Target 16

Rp. 17

18

19

170 Bapermas

Misi 9

1,173

225 Bapermas

Misi 9

2,005

1,210 Bapermas

Misi 4

35

1,600 Bapermas

Misi 4

104 1,604

401


-

desa/kelurahan

2. Diseminasi dan

-

-

-

391

75

391

75

391

75

Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 22 15 2. Program

1 Peningkatan

peningkatan

Implementasi

pemberdayaan

Masy Pedesaan

masyarakat

(B2GRM)

401

210

400

401

250

8

400

401

250

8

400

401

250

8

400

401

250

perdesaan 2. Penguatan PNPM Mandiri Perdesaan

3. Penguatan dan Pengembangan

Kec.

11

11

Desa

189

189

Desa

391

-

Kel

10

-

Orang

-

-

-

-

-

401

200

401

200

401

250

Kec.

26

4

90

5

100

5

100

6

100

6

100

146

-

-

146

-

-

391

146

100

10

391

627 100

10

391

100

10

300 Bapermas

Misi 4

1,203

650 Bapermas

Misi 4

26

490 Bapermas

Misi 4

1,173 30

-

sosial budaya dan lembaga sosial kemasyarakatan

4. Penguatan dan Pengem- bangan Kesejahteran Masyarakat 5. Pos pelayanan tehnologi desa


VIII.-102

KODE



1.

2

3 6. Pelatihan

TH. 2011

TH. 2012

TH. 2013

Target 6 45

Rp. 7 150

Target 8 75

Rp. 9 250

Target 10 80

25,000

70

320

300

2500

Kec.

3

1

80

1

Desa/

401

1

100

0

0

4 Desa/kel

5 20

Unit

SKPD

TH. 2014

Rp. 11


TH. 2015

300

Target 12 90

Rp. 13 350

Target 14 91

Rp. 15 350

360

3,000

401

3,500

460

100

1

100

1

100

1

120

1

130

1

0

100

150

100

160

0

29

150

29

150

Target 16


Rp. 17

381

18 1,400 Bapermas

19 Misi 4

3,500

1,591

12,820 Bapermas

Misi 4

1

100

5

480 Bapermas

Misi 4

150

1

160

5

660 Bapermas

Misi 6

100

180

100

200

400

690 Bapermas

Misi 6

29

150

29

150

116

600 Bapermas

Misi 6

Teknologi Tepat Guna 7. Pemugaran Rumah Keluarga Miskin 8. Gelar TTG Tingkat Nasional 1 22 19 1. Peningkatan

1. Penguatan dan

peran

Implementasi Prog.

perempuan di

Pemberdayaan

Perdesaan

Masyarakat

Kel

Berspektif Gender (P2MBG) 2. Penguatan peran

Desa/

perempuan dlm

Kel

401

pembangunan di 401 desa/kel. 3. Peningkatan

Orang

29

Desa

3,164

-

-

-

Desa

391

391

10,265

391

11

11

125

189

189

kapasitas setrawanti dlm pemberdayaan masyarakat desa

1 22 15 1. Peningkatan keberdayaan

1. Penguatan dan

-

391

250

391

250

391

250

1,173

750 Bapermas

Misi 9

391

22,000

391

25,000

391

25,000

1,955

92,755 Bapermas

Misi 9

8

400

8

400

43

1,725 Bapermas

Misi 9

Pemberdayaan BPD

masyarakat perdesaan

2. Alokasi Dana Desa

3. Pendampingan PNPM Kec. Mandiri Perdesaan


Desa

8 143

10,490

400

8 143

400

143

143

761

-

VIII.-103

KODE

1.



TH. 2011

TH. 2012

TH. 2013

3

350

Target 10

Rp. 11

3

350

Target 12

Rp. 13

3

350

TH. 2015

5

Target 6

Rp. 7

Administrasi PNPM

Kec.

-

-

-

Mandiri Perdesaan

Desa

-

-

Orang

200

70

60

300

260

300

300

300

300

300

300

Kec.

26

26

125

26

450

26

450

26

450

26

500

3

Rp. 9

TH. 2014

4

2

Target 8

SKPD

Target 14

Rp. 15

3

350



Rp. 17

18

19

4. Pendampingan

46

46

46

12 184

46

1,400 Bapermas

Misi 9

-

Pasca Bencana (PAP)

5. Penguatan dan

1,270

1,220 Bapermas

Misi 9

130

1,975 Bapermas

Misi 9

Pemberdayaan Kader Teknis Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 6. Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan, tingkat : a. Kecamatan b. desa/kel 1 22 18 1. Peningkatan

401

401

Desa

401

-

orang

orang

1. Penguatan Integrasi

kapasitas

Perencanaan

aparatur

Pembangunan

pemerintah Desa

Desa

1 22 16 1. Pengemba-

Desa/Kel

401 -

-

401 -

401

2,005

401

-

391

200

391

200

391

200

1,173

600 Bapermas

Misi 9

100

52

200

52

200

52

200

156

600 Bapermas

Misi 9

86

100

240

100

245

100

250

735 Bapermas

Misi 9

1. Pembinaan

ngan lembaga

pengembangan dan

ekonomi

pelatihan pengelolaan

perdesaan

Lembaga Ekonomi Desa BUMDes 2. Pembinaan

300

pengembangan dan

-

-

pelatihan pengelolaan

-

-

Lembaga Ekonomi Desa UED SP


VIII.-104

KODE

1.


2

3 4. Pemberdayaan

orang

pembinaan

desa/kel

401

kec

26

pengembangan dan

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11 135

-

Target 12

26


TH. 2015

Rp. 13 240

Target 14

26

Rp. 15 245

Target 16

Rp. 17

18 620 Bapermas

19 Misi 9

Bapermas

Misi 9

1,175 Bapermas

Misi 9

435 Bapermas

Misi 9

Bapermas

Misi 9

-

26


78

-

fasilitasi usaha ekonomi masyarakat desa 5. Penguatan pasar desa 6. Penguatan lumbung desa/CPPD

1 23

15

orang desa

desa Kec

1. Penyusunan Profil daerah Kabupaten

data/ informasi/

Klaten (8 klpk

statistik daerah

data)

2. Penyusunan data

425

15

430

45

145

150

-

401 26

26

200

pengembangan

15

140

orang

Statistik

1 23 15 1. Program

320

42

26

320

26

320

78

320

330

-

-

1,490

Keg.

0

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

5

300 Bappeda

Misi 4

Keg.

0

4

140

4

160

4

160

4

160

4

170

20

790 Bappeda

Misi 4

Keg.

1

0

0

1

100

1

100

1

100

1

100

4

400 Bappeda

Misi 4

Statistik Perenc. Pembangunan (KDA, PDRB, IHK & IPM) 3. Pendataan base data perencanaan pengembangan bidang ekonomi

1 24

Kearsipan

49

1 24 15 1. Perbaikan sistem 1. Pembinaan dan administrasi

monitoring


SKPD

-

13

10

58 -

-

98 -

-

122 -

-

139 -

-

464 13

10 Kantor Arsipus

VIII.-105

Misi 8

KODE


1.

2 kearsipan

3

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

Target 12


TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

2. Pembenahan

SKPD

-

-

-

1

7.5

2

15

3

22.5

4

10

30

75 Kantor

1. Pendataan dan

dan pelestarian

penataan arsip

dokumen /arsip

inaktif SKPD

Misi 8

Arsipus

arsip SKPD 1 24 16 2. Penyelamatan

19

kearsipan SKPD

Meter

44,079

50

25

50

25

60

45

74

55

84

318

65

215 Kantor

Misi 8

Arsipus

daerah 2. Pengambilan

SKPD

2,875

4

2

10

5

10

5

10

6

10

44

6

24 Kantor

Misi 8

Arsipus

Arsip inaktif SKPD

3. Pemusnahan

SKPD

1,531

1

4

-

-

-

-

5

6

2

8

5

15 Kantor

Arsip

4. Pameran Arsip

Misi 8

Arsipus

Event

25

-

-

1

5

1

5

1

5

1

4

5

20 Kantor

Misi 8

Arsipus 5. Penilaian Arsip

SKPD

-

1

7.5

2

15

2

20

2

20

2

9

20

83 Kantor

Misi 8

Arsipus 1 24 17 3. Pemeliharaan rutin / berkala

1. Pemeliharaan dan SKPD

-

-

-

-

-

5

7.5

5

7.5

4

14

7.5

23 Kantor

Misi 8

Arsipus

perawatan arsip

kearsipan 1 25

Komunikasi

114

116

135

145

163

-

673

dan Informatika 1 25 16 1. Pengkajian dan penelitian

1 Pembuatan press

berita

240

240

6

240

6

240

8

240

8

240

10

1,200

release

38 Bagian

Misi 4

Humas

bidang

informasi dan komunikasi

2 Pembuatan arsip

bendel

300

300

5

300

6

300

7

300

8

300

9

1,500

berita

3 Pembuatan naskah


35 Bagian

Misi 4

Humas

naskah

240

240

21

240

21

240

22

240

22

240

23

1,200

109 Bagian

VIII.-106

Misi 4

KODE

1.


2

3 pidato pemerintah 4 Pembuatan

4

5

Lbr

1200


TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

1200

Target 8

7

TH. 2013

Rp. 9

1200

Target 10

8

TH. 2014

Rp. 11

1200

Target 12

9

TH. 2015

Rp. 13

1200


Target 14

10

Rp. 15

1200

Target 16

11

6,000

dokumentasi foto

Rp. 17


18 Humas 45 Bagian

19

Misi 4

Humas

kegiatan pemerintah

5 Pembuatan iklan

paket

5

5

15

5

15

6

18

6

18

7

21

29

layanan bagi

87 Bagian

Misi 4

Humas

masyarakat

6 Pembuatan profil

paket

2

2

15

2

15

2

15

3

23

3

23

12

potensi daerah

7 Pembuatan

91 Bagian

Misi 4

Humas

keping

60

60

8

60

8

60

10

60

10

60

12

300

dokumentasi CD

48 Bagian

Misi 4

Humas

kegiatan pemerintah 1 25 17 1. Fasilitasi

1. Pelatihan SDM

peningkatan

Bidang Komunikasi

SDM bidang

dan Informatika,

komunikasi

meliputi :

Bagian

Misi 8

Humas

dan informasi a. Pelatihan petugas

orang

2

4

10

4

10

4

12

4

12

4

14

20

dokumentasi

b. Pelatihan petugas

orang

3

4

10

4

10

4

12

4

12

4

14

20

petugas liputan

58 Bagian

orang

2

2

7

2

7

2

10

2

10

2

12

10

46 Bagian

Misi 8

Humas

orang

1

4

10

4

10

4

12

4

12

4

14

20

58 Bagian Humas

jurnalistik


Misi 8

Humas

sandi

d. Pelatihan

Misi 8

Humas

protokoler

c. Pelatihan petugas

58 Bagian

VIII.-107

Misi 8

KODE

1. 1 26 1 26 15


2

3

4


TH. 2011

Target 6

5

TH. 2012

Rp. 7

Perpustakaan

Target 8

Rp. 9

80

Pengembangan 1. Pengembangan

jdl koran

& pembinaan

minat dan budaya

perpustakaan

baca

2. Operasional

5

5

jdl majalah

10

10

desa

52

52

30

TH. 2013

Target 10

30

10

40

Rp. 11

110 5

52

TH. 2014

Target 12

40

10

50

52

TH. 2015

Rp. 13

145 5

Target 14

Rp. 15

140 5

40

10

55

SKPD

52


52

50

perpustakaan

jdl koran

2

2

2

2

2

2

keliling

jdl majalah

6

6

6

6

6

6

30

31,000

-

5

300

30

500

40

500

40

600

50

190 Kantor

19

265 Kantor -

Misi 1

Arsipus

165 Kantor

1,900

Misi 1

Arsipus

-

260

60

10

3. Penyediaan bahan bk

18

650 25

50

10

60

Rp. 17

175 5


Misi 1

Arsipus

bacaan dan peraturan perundangundangan 4. Penyebaran

Orang

-

50

5

-

-

60

10

-

-

70

30 Kantor

180

15

Misi 1

Arsipus

informasi tentang kegiatan perpus. Kab. Klaten

2 2 01 2 01 16

URUSAN PILIHAN Pertanian 1 Peningkatan Ketahanan Pangan

1. Pengembangan intensifikasi bibit unggul, al : - Padi - Jagung - Kedelai - Terlaksananya SL-PTT : - Padi - Jagung - Kedelai -Meningkatnya


-

15,850

48,044

18,320

16,013

16,571

-

114,796

7,224

21,604

7,768

7,693

7,813

-

52,100

225

225

225

225

225

-

1,125 Dipertan

ha Poktan ha Poktan ha Poktan

50 5 30 3 20 2

56 6 36 4 26 3

62 7 42 5 32 4

68 8 48 6 38 5

74 9 54 7 44 6

310 35 210 25 160 20

-

Poktan Poktan Poktan

5 3 2

6 4 3

7 5 4

8 6 5

9 7 6

35 25 20

-

VIII.-108

Misi 1

KODE

1.



2

3 produktivitas dan prodksi : - Padi - Jagung - Kedelai 2. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian (tebu VUB)

2 01 19 3. Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

Target 6

5

% % % -

paket

-

1

- Tersedianya alat pemberantas hama penyakit tanaman

paket

-

1

1 Pelatihan penerapan teknologipertanian/ perkebunan modern bercocok tanam

orang

-

poktan

-

1. Pengembangan agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura (Klengkeng dan Durian) 2. Penanganan erupsi merapi meliputi : a. benih kelapa b. benih Kopi c. benih cengkeh


TH. 2012

Rp. 7

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

2.87% 6.20% 5.24% 20

22.5

50

-

50

20

450

0 0 0

20

1

22.5

50

Rp. 11

Target 12

101

20

50

450

167 165 155

20

22.5

1

50

Rp. 13

Target 14

100

20

50

450

0 0 0

20

22.5

1

50

Target 16

20

100

20

50

450

0 0 0

113 Dipertan

Misi 1

50

5

250 Dipertan

Misi 1

Dipertan

Misi 1

401

250 Dipertan

Misi 1

100

2,250 Dipertan

Misi 1

5

100

0 0 0

19

100

50

450

4

-

18

22.5

1

20


Rp. 17

0 0 0

1

4

-

Rp. 15

2.87% 6.20% 5.24%

1

4

201.6 1,650 279

TH. 2015

2.87% 6.20% 5.24%

1

4

-

TH. 2014

2.87% 6.20% 5.24%

1

4

Ha Ha Ha

Target 8

2.87% 6.20% 5.24%

ha

3. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan : - Tersedianya pestisida di Dinas Pertanian

2 01 18 2. Peningkatan penerapan teknologi pertanian

4

TH. 2011


20

-

167 165 155

-

-

201.6 Dipertan 1,650 279

VIII.-109

KODE



1. 2 2 01 22 4. Peningkatan produksi hasil peternakan

3 1 Pembibitan dan Perawatan Ternak

4 ekor

5 200

Target 6 250

2 Pembangunan pusat-pusat etalase /eksibisi/ promosi atas hasil produksi peternakan

pasar

20

3 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat

orang

4 Pemeliharaan rutin berkala pusat-pusat etalase/eksibisi/ promosi atas hasil produksi peternakan

pasar

5. Penanganan erupsi merapi meliputi : a. Sapi Potong b. Sapi perah c. Peralatan Kandang Sapi & Kambing 2 01 15 1. Program Peningkatan kesejahteraan Petani

TH. 2011

1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 3 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 4 Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)


TH. 2012

25

Target 8 250

20

125

25

25

-

ekor ekor unit

Poktan asosiasi

Rp. 7

TH. 2013

TH. 2014

25

Target 10 250

20

135

20

145

15

25

15

25

15

20

75

20

75

20

75

0 0 0

0 0 0

223 134 325

3,345 417 317

0 0 0

0 0 0

5 2

110

Rp. 9

5 2

120

SKPD

Rp. 11 25

5 -

135

Target 12 250


TH. 2015

Rp. 13 25

Target 14 250

Rp. 15

0

25

15

25

0

0 0 0

0 0 0

8 -

140

0 0 0


25

Target 16 1,250

Rp. 17 18 125 Dipertan

19 Misi 1

0

60

405 Dipertan

Misi 1

15

125

75 Dipertan

Misi 1

0

60

225 Dipertan

Misi 1

Dipertan

Misi 1

0 0 0

223 134 325

650 Dipertan

Misi 5

8 -

145

31 4

3,345 417 317

-

Gapoktan

70

25

45

20

40

20

40

-

-

-

-

65

125 Dipertan

Misi 5

Aosiasi

2

2

100

2

125

2

125

2

150

2

150

10

650 Dipertan

Misi 5

Kec. Paket

5

5 1

200

6 1

250

7 1

300

8 1

350

9 1

400

35 5

1,500 Dipertan -

Misi 5

VIII.-110

KODE

1.



2

2 01 19 2. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

3 5 Pengembangan dan pemberdayaan pertanian wilayah UPTD Pertanian

4 UPTD

5

6 Pelatihan SL-PTT Tanaman Perkebunan

Poktan Orang

0

7 Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Komoditas Perkebunan

Poktan

8 Fasilitasi Kelompok Tani Berbasis Gender

TH. 2011

Target 6 1 5

TH. 2012

Rp. 7 150

3 150

175

0

50

Kec. Orang

1

9 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga/ Kelompok Tani

Poktan

1 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 2 Penyediaan sarana produksi perkebunan 3 Pendampingan Stimulan Pembelian Alsintan

Target 8 1 5

TH. 2013

Rp. 9 150

3 150

180

60

50

1 50

30

40

40

orang paket

300 3

ha unit ton

200

Target 10 1 5

TH. 2014

Rp. 11 150

3 150

185

65

75

1 50

30

50

30

50

100 3

110

100 3

110

600 25 500

1,700

600 25 500

1,700

500

Rp. 13 150

190

70

75

1 50

25

50

50

600 25 500

500

Target 16 5 25

150

200

75

100

80

350

1 50

20

1 50

20

5 250

50

50

30

50

200

110

100 3

110

500 15

600 25 500

1,700

100 3

600 25 500

500

1,700

500 3

500 3

15 750

3,000 125 2,500 -


Misi 5

930 Dipertan

Misi 5

350 Dipertan

Misi 5

125 Dipertan

Misi 5

250 Dipertan

Misi 5

550 Dipertan

Misi 5

8,500 Dipertan -

Misi 5

2,500 Dipertan

Misi 5

19

-

-

-

3

4 Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air(PLA Pangan)

Paket

1

300

1

300

1

300

1

300

1

300

5

1,500 Dipertan

Misi 5

5 Penanganan pasca panen tembakau

orang

25

300

25

300

25

300

25

300

25

300

125

1,500 Dipertan

Misi 5


3

Rp. 15

3 150

110

1,700

Target 14 1 5


paket

100

3

Target 12 1 5

TH. 2015

3 150

100 3


15

-

VIII.-111

KODE

1.

2

2 01 20 1. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan

3 6 Perbaikan jalan usaha tani/ jalan produksi

4 lokasi

7. Penanganan erupsi merapi

Paket

1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan

orang

2 01 18 2. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

2 01 17 3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

TH. 2011

Target 6 8

5 -

TH. 2012

Rp. 7 1,095

Target 8 8

TH. 2013

Rp. 9 1,095

Target 10

SKPD

TH. 2014

8

Rp. 11 1,095

-

Target 12


TH. 2015

8

Rp. 13 1,095

0

-

Target 14 8

Rp. 15 1,095

0

-


Target 16 40

Rp. 17 18 5,475 Dipertan

19 Misi 5

10

8,018 Dipertan

Misi 1

6

261

4

7,757

0

257

30

150

30

150

30

150

25

150

20

150

135

orang

30

100

325

100

325

100

325

100

325

100

325

500

1,625 Dipertan

Misi 5

1 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

poktan

-

-

100

425

101

425

100

450

100

450

401

1,750 Pertanian

Misi 5

2 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

orang

-

-

-

1 Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah

paket

-

2

2 Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/ perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon

Kec.

-

6 6

2. Pembinaan dan Pemberdayaan penyuluh

2 02



Kehutanan


-

750 Pertanian

Misi 5

150

125

150

150

150

150

150

150

600

575 Pertanian

Misi 5

100

2

100

2

100

2

100

2

100

10

500 Pertanian

Misi 5

425

6 6

450

6 6

475

6 6

550

6 6

600

30 30

2,500 Pertanian -

Misi 5

1,354

1,541

1,694

1,865

2,020

8,474

VIII.-112

KODE


1. 2 3 2 02 16 3. Program 1. Koordinasi Rehabilitasi penyelenggaraan Hutan dan lahan reboisasi dan penghijauan hutan

2 03


TH. 2011

Target 6

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

Target 12

TH. 2015

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

0

0

4

40

4

50

4

50

4

50

0

3

60

3

60

3

70

3

70

3

70

15

330 Dipertan

Misi 5

8

8

100

8

125

8

125

8

150

8

150

40

650 Dipertan

Misi 5

2

25

2

30

3

35

3

40

3

40

13

170 Dipertan

Misi 5

-

5,146 Dipertan

Misi 5

153

-

637 Dipertan

Misi 5

50

55

-

231 Dipertan

Misi 5

197

216

237

-

992 Dipertan

Misi 5

25

28

31

-

128 Dipertan

Misi 5

-

190

5 0

2. Reboisasi kawasan hutan industri dan hutan wisata

Desa

3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

kec.

4. Pembuatan Hutan Kota

Kab

5. Penghijauan dan pengkayaan hutan rakyat

Keg.

843

927

1,020

1,122

1,234

6. Pendampingan DAK penghijauan dan pengkayaan hutan rakyat

Keg.

104

115

126

139

6. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan

Kab

38

42

46

7. Pengembangan sarana dan prasarana pengaman hutan

Kab

163

179

8

Kab

21

23

Pendampingan operasional DAK Kehutanan

25

Penertiban penambang dan


Keg.


Target 16 16

4 Keg.

Energi dan Sumber daya mineral

2 03 15 1. Pembinaan dan pengawasan

TH. 2012


6

10

25

25

10

25

40

12

40

50

12

50

50

12

50

56


19 Misi 5

190 Bag. Perek

VIII.-113

Misi 5

KODE

1.


2 bidang pertambangan

2 04

3 sumur dalam yang tanpa ijin

4

5


TH. 2011

Target 6

Rp. 7

Pariwisata

2 04 15 1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

TH. 2014

Rp. 11

8,988

Target 12

TH. 2015

Rp. 13

710

Target 14

Rp. 15

850

Target 16


Rp. 17

18

19

12,168

1,065

1. Pembuatan Bahan Promosi Kepariwisataan

eks.

100

150

15

200

20

250

25

300

30

350

35

1,250

125 Disbudparpora

Misi 4

2. Pemberdayaan Desa Wisata

desa

10

10

10

10

20

12

35

12

40

12

50

56

155 Disbudparpora

Misi 4

Kelmpk

5

5

10

5

15

7

20

7

25

10

50

34

120 Disbudparpora

Misi 4

4. Pameran Kepariwisataan

Keg.

0

1

30

1

50

2

100

2

100

2

120

8

400 Disbudparpora

Misi 4

5. Promosi Java Promo

Keg.

1

1

50

1

50

1

50

1

75

1

75

5

300 Disbudparpora

Misi 4

6. Pelatihan Pemandu Wisata

orang

0

20

30

20

30

20

40

20

40

25

50

105

190 Disbudparpora

Misi 4

7. Farm Trip dan Travel Dialog

orang

0

25

50

25

50

25

60

25

60

25

75

125

295 Disbudparpora

Misi 4

8. Promosi bersama Subosukowonosraten

Keg.

1

1

10

1

15

1

15

1

20

1

20

5

80 Disbudparpora

Misi 4

1. Pemeliharaan Obyek Wisata Pengembangan Obyek Wisata

OW

5

5

100

6

125

6

150

6

150

6

200

29

725 Disbudparpora

Misi 4

2. Pengembangan Obyek Wisata

OW

1

2

150

1

8000

1

100

1

150

1

200

6

8,600 Disbudparpora

Misi 4

0

0

1

500

0

0

0

0

0

0

500 Disbudparpora

Misi 4

3. Penanganan erupsi Paket merapi 2 04 17 3 Program Pengembangan Kemitraan

Target 8

555

3. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

2 04 16 2. Pengembangan Destinasi Pariwisata

TH. 2012


1

1. Pemilihan Mas dan Mbak Klaten

orang

2

2

45

2

50

2

60

2

75

2

75

10

305 Disbudparpora

Misi 4

2. Pembekalan dan

orang

2

2

20

2

25

2

25

2

30

2

35

10

135 Disbud-

Misi 4


VIII.-114

KODE

1.



2

Kelautan & Perikanan 2 05 20 1. Pengembangan Budidaya Perikanan

3 Pengiriman Mas dan Mbak Klaten ke Tingkat Prov

4

5

3. Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO

keg

1

4. Pemberdayaan Pengusaha Bidang Pariwisata

keg

12

TH. 2011

Target 6

TH. 2012

Rp. 7

2

12

2 05

Target 8

Rp. 9

UPTD Kelmp

2 Pembinaan dan pengembangan perikanan

Ekor

3 Penebaran ikan di Perairan Umum

ekor

4 Pengembangan kawasan Budidaya ikan Peningkatan produksi ikan Pembangunan Kolam & Saluran Penyediaan sarpras perikanan 5 Pendampingan pengembangan kawasan budidaya ikan 6 Pengembangan Agribisnis Perikanan 7 Pengembangan UPR Pelatihan CPIB kepada UPR Peningkatan Produksi Benih Pendampingan


130

20

3

15

12

18

12

3,578

55

130

130

5 15

55

Target 14

Rp. 15

Target 16

Rp. 17

18 parpora

19

3

30

5

50

15

150 Disbudparpora

Misi 4

12

25

12

30

60

88 Disbudparpora

Misi 4

3,578 130

55

3,578 130

5 15

5 15

5 15

13.02 11,186

105 13.02 11,186

105 13.02 11,186

55

650

275 Dipertan

Misi 1

525 Dipertan

Misi 1

8

425 Dipertan

Misi 1

25 75

-

55,930

-

1.5

85

% ds paket

-

40% 6 7

2,481

40% 6 7

2,481

40% 6 7

2,481

40% 6 7

2,481

40% 6 7

2,481

2 30 35

12,405 Dipertan -

Misi 1

paket

-

2

422

2

422

2

422

2

422

2

422

10

2,110 Dipertan

Misi 1

%

-

1,000 Dipertan

Misi 1

UPR

-

900 Dipertan

Misi 1

200 1,2%

15

180

1.5

200 1,2%

15 35% 2 3

180

85

1.5

200 1,2%

15 35% 3 3

180

85

1.5

200 1,2%

15 35% 3 4

180

105

17,890

-

-

Paket UPR

85

Rp. 13


105

35% 2 3

1.5

30

TH. 2015

13.02 11,186

1,2%

105

Target 12

3,578

55

13.02 11,186

TH. 2014

Rp. 11

2

5 15 -

Target 10

20

3,578 1 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

TH. 2013


85

200

15 35% 3 4

180

-

75 2 13 17

-

VIII.-115

KODE

1.

2

3 Asosiasi UPR Sertifikasi CPIB 8 Peningkatan produksi dan usaha perbenihan BBI Meningkatnya produksi benih Meningkatnya PAD

2 06

TH. 2011

4

5

Target 6

%

-

5 - 10 %

%

Rp. 7

Target 8

Pengawasan kualitas produk makanan dan minuman

UKM

-

2. Pembangunan pasar di kabupaten Klaten

Unit

1

Pasar

-

Unit

150

4

Penanganan erupsi merapi sektor perdagangan

50 5 - 10 %

1,24 %

200

960

-

150

Target 12

50

Target 14

3,000

Target 16

50

Rp. 17

-

18

250 Dipertan

1,080 250

80

-

-

1,080 200

-

19

Misi 1

80

-

875


Misi 4

2

12,960 Disperindag kop & UKM

Misi 4


Misi 4

9,000

-

7

2,500

10

500

18

1,000

18

1,000

53

0

-

0

-

0

-

0

-

150

517

-

18,390

1

341


1,24 %

3,570 70

Rp. 15

50 5 - 10 %

1,24 %

225


TH. 2015

Rp. 13

50 5 - 10 %

11,550

SKPD

TH. 2014

Rp. 11

50 5 - 10 %

1,884

403

445

150

3,590

-

IKM

10

10

10

15

15

20

15

20

20

25

70


Misi 4

2. Pelatihan teknologi industri makanan

Org

50

30

50

40

50

45

50

50

50

60

250


Misi 4

3. Pelatihan teknologi industri keramik

Org

50

30

50

40

50

50

50

60

50

70

250

250

exemplar

1000

10

1000

11

1000

12

1000

13

1000

15

5,000

1

2 07 16 2. Program 1 pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2

Magang IKM

Target 10

1,24 %

-

Industri

TH. 2013

Rp. 9

1,110

3. Perawatan bangunan pasar

2 07 15 1. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi

TH. 2012

1,24 %

Perdagangan

2 06 20 1. Pengembangan 1 Infrastruktur Pedagangan

2 07



Pembuatan bahan promosi hasil produksi

Penanganan erupsi Unit merapi sektor


607

1,649

0

-

-

-

-

-

-

-

607


Misi 4


Misi 4

VIII.-116

KODE

1.

2

3 industri UMKM

2 07 19 3. Program 1 pengembangan sentra- sentra industri potensial 2

3

2 08



4

5

TH. 2011

Target 6

Rp. 7

Target 8

TH. 2013

Rp. 9

Target 10

Pelatihan sektor industri lurik

Org

50

30

60

35

Pelatihan IKM

IKM

200

100

300

150

Pelatihan AMT

IKM

30

25

60

50

Ketransmigrasian

120

2 08 15 1. Pengembangan 1. Peningkatan KS wilayah antar wilyah, antar transmigrasi pelaku & antr sektor dlm rangka pengembangan kwsan transmigrasi 2. Pengerahan & Fasi- litasi perpindahan serta penempatan trans utk memnuhi kebut. SDM 3. Monev Transmigrasi

2 08 16 2. Transmigrasi lokal

TH. 2012

1. Penyuluhan transm, pelatihan trans dan pembinaan transmigrasi

JUMLAH


TH. 2014

Rp. 11

Target 12

75

150

40

300

60

TH. 2015

Rp. 13

75

150

50

417


Target 14

Rp. 15

Target 16


Rp. 17

18

19

50

75

60

335


Misi 4

150

300

150

1,100


Misi 4

60

60

65

270


Misi 4

60

443

494

520

1,994

-

prop

2

2

70

2

200

2

225

2

250

2

275

10

1,020 Dinsosnakertrans

Misi 5

KK

20

10

0

20

150

20

150

25

175

25

175

100


Misi 5

Lokasi

2

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

7


Misi 5

desa

10

-

-

10

17

10

18

10

19

10

20

40

74 Dinsosnakertrans

Misi 5

300,532

896,153

885,018

474,125

519,040

3,074,868

VIII.-117

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah dari masing-masing program yang dirancang oleh setiap SKPD di Kabupaten Klaten diarahkan untuk mewujudkan misi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 20102015 disajikan dalam Lampiran Penjabaran Program dan Indikasi Kegiatan SKPD Tahun 2011-2015 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Dalam lampiran penjabaran program dan kegiatan ini diuraikan keterkaitan pola pikir dari misi daerah hingga penjabaran indikator daerah sebagai berikut: TUJUAN DAERAH

MISI

SKPD: Program Kegiatan 1 Kegiatan 2, dst

SASARAN DAERAH

Indikator Kinerja Program

URUSAN YANG RELEVAN

SKPD PELAKSANA: menyesuaikan tujuan dan sasarannya

Kondisi awal (Eksisting)

Target 5 tahun terbagi dalam tahunan

Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan 2, dst

Pagu Indikatif

Gambar 9.1 Alur Penetapan Indikator Kinerja Daerah di Kabupaten Klaten Sumber : Hasil Analisis. (2010)

Penjabaran lebih rinci dari keseluruhan program pembangunan beserta indikator kinerja daerah yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015, dapat dilihat selengkapnya dalam Lampiran Penjabaran Program dan Indikasi Kegiatan Tahun 2011-2015. Sementara penetapan indikator kinerja makro daerah di Kabupaten Klaten, disajikan dalam tabel sebagai berikut :


IX.1

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

NO

BIDANG URUSAN/INDIKATOR

Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010

1

2

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 2011

Tahun 2012

4

3

Tahun 2013

5

6

4,39

4,40

Kondisi Kinerja pada akhir Periode

Tahun 2014

SKPD penanggung jawb

Tahun 2015

7

8

9

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Bappeda 1.1.

Pertumbuhan PDRB

4,36

4,37

1.2.

Laju inflasi

6,09

7,35

8,62

5,35

6,62

4,35

4,35

Bappeda

1.3.

PDRB per kapita

3.794.564,88

3.950.597,60

4.113.304,55

4.283.373,19

4.461.167,29

4.647.070,05

4.647.070,05

Bappeda

1.4.

Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)


IX.2

4,42

4,44

4,44

NO



1.5.

Persentase Jumlah penduduk Miskin

16,13


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013


Tahun 2014


Tahun 2015

15,38

14,63

13,88

13,14

12,41

99,04%

99,07%

99,10

99,13

100

Diknas

8,28

8,50

9,00

9,50

11

Diknas

93,49%

94,42%

95,36%

97,28

98,25

Diknas

7,40

7,43

7,40

7,30

7,37

12,41

Dinsos

Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1.

Pendidikan

1.1.

Angka melek huruf

1.2.

Angka rata-rata lama sekolah

1.3.

Angka partisipasi kasar

1.4.

99,01% 8,20 92,56%

Angka pendidikan yang ditamatkan

7,35

Diknas

1.5.

Angka Partisipasi Murni

1.5.1.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

1.5.2.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

68,68%

1.5.3.

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

55,58%

2.

Kesehatan

2.1.

Angka kelangsungan hidup bayi

7,37

105,31%

984,67


104%

103%

102%

101%

100%

100%

Diknas

72,80%

77,17%

81,80%

91,91%

97,42%

97,42%

Diknas

58,91%

62,45%

66,20%

74,38%

78,84%

78,84%

Diknas

984,67

984,68

984,68

984,69

984,69

984,69

Dinkes

IX.3

NO


Kinerja Pada Awal Periode RPJMD


Tahun 2011

Tahun 2010 Angka usia harapan hidup

2.2. 2.3.

Persentase balita gizi buruk

Tahun 2012

Tahun 2013


Tahun 2014


Tahun 2015

71,87

72,11

72,34

72,58

72,81

71,81

Dinkes

0,03%

0,03%

0,02%

0,02%

0,01%

0,01%

0,01 %

Dinkes

0,17%

0,21%

0,23%

0,24%

0,26%

0,28%

0,28%

Naker

112

115

117

120

122

122

16

16

16

16

16

16 Disbudparpor a

1

1

1

1

1

1 Disbudparpor a

107%

106%

105%

102%

100%

71,64

Ketenagakerjaan

4. 4.1.

Rasio penduduk yang bekerja FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA

1.

Kebudayaan

1.1.

Jumlah grup kesenian

1.2.

Jumlah gedung

2.1.

a. Jumlah klub olahraga

2.2.

b. Jumlah gedung olahraga

110

16

1

Disbudparpo ra

ASPEK PELAYANAN UMUM 1.1. 1.1.1.

Pendidikan dasar: Angka partisipasi sekolah

109,74%


IX.4

100%

Diknas

NO



1.1.2.

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

1.1.3.

Rasio guru/murid

1.1.4.

Rasio guru/murid per kelas rata-rata

1.2.

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013


Tahun 2014


Tahun 2015

1:300

1:325

1:350

1:400

1:420

1:420

Dikinas

1:12

1:15

1:18

1:22

1:28

1:32

1:32

Diknas

1:36

1:36

1:37

1:38

1:39

1:40

1:40

Diknas

1:258

Pendidikan menengah:

1.2.1.

Angka partisipasi sekolah

1.2.2.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

1.2.3.

Rasio guru terhadap murid

1.2.4.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

1.2.5.

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

1.3.


78,52%

80,87%

87,47%

91,84%

96,43%

100%

100%

Diknas

1:630

1:650

1:690

1:710

1:735

1:735

Diknas

1:11

1:16

1:20

1:27

1:30

1:35

1:35

Diknas

1:31

1:31

1:32

1:33

1:34

1:35

1:35

Diknas

98,31%

98,80%

99,29%

99,79%

100%

100%

Diknas

90,76%

92,60%

94,45%

97,50%

99%

99%

94,40%

95,81%

97,50%

98,70%

99%

99%

1:610

98,27%

Fasilitas Pendidikan:

1.3.1.

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

89%

1.3.2.

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

93%

1.4.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):


Diknas Diknas Diknas

IX.5

NO




Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013


Tahun 2014


Tahun 2015

103,76%

102,5%

102%

101,5%

101%

100%

100%

Diknas

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,046%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Diknas

1.5.2.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0,105%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Diknas

1.5.3.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

0,96%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Diknas

1.6.

AngkaKelulusan:

1.6.1.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

99,19%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Diknas

1.6.2.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

96,75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Diknas

1.6.3.

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

94,54%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Diknas

1.6.4.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

105%

104%

103%

102%

100%

100%

Diknas

1.6.5.

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

81,57%

84,04%

85,30%

86,58%

87,87%

89,19%

89,19%

Diknas

1.6.6.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

50,93%

55,20%

60,50%

70%

70,50%

80%

80%

Diknas

2.1.

Rasio posyandu per satuan balita

24,47

2

2

2

2

2

2

Dinkes

2.2.

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

0,291

0,290

0,289

0,288

0,288

0,287

0,287

Dinkes

1.4.1.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.5.

Angka Putus Sekolah:

1.5.1.

106,57%


IX.6

NO




Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013


Tahun 2014


Tahun 2015

0,0612

0,0610

0,0608

0,0607

0,0605

0,0604

0,0604

Dinkes

Rasio dokter per satuan penduduk

0,187

0,187

0,186

0,186

0,185

0,185

0,185

Dinkes

2.5.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

1,179

1,176

1,177

1,170

1,167

1,164

1,164

Dinkes

2.6.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinkes

2.7.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

95%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinkes

2.8.

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

98,50%

98,75%

99%

100%

100%

100%

2.9.

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinkes

2.10.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

31,27%

33%

35%

38%

40%

50%

50%

Dinkes

2.11.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinkes

2.12.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

91,40%

91,80%

92,20%

93%

93,50%

94,50%

94,50%

Dinkes

2.13.

Cakupan kunjungan bayi

99,67%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinkes

2.14.

Cakupan puskesmas

130,77%

130,77%

130,77%

130,77%

130,77%

130,77%

130,77%

Dinkes

2.15.

Cakupan pembantu puskesmas

20,95%

21,45%

21,94%

22,44%

22,94%

23,94%

23,94%

Dinkes

2.3.

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

2.4.

93%

98,25%


IX.7

Dinkes

NO



3.1.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

3.2.

Rasio Jaringan Irigasi

3.3.

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

3.4.

Persentase rumah tinggal bersanitasi

3.5.

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

3.6.

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

3.7.

Rasio rumah layak huni

3.8.

Rasio permukiman layak huni

3.9.

Panjang jalan dilalui Roda 4

3.10.

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

3.11.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

3.12.

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013


Tahun 2014


Tahun 2015

71,50

71,80

71,90

71,97

72,01

72,01

DPU

1,67%

1,69%

1,71%

1,72%

1,73%

1,74%

1,74

DPU

3,629

3,619

3,610

3,601

3,591

3,582

3,582

Kesra

80,60%

80,70

80,80

80,85

80,90

80,95

80,95

DPU

1,79

1,79

1,78

1,78

1,78

1,78

DPU

9,27%

9,33%

9,38%

9,45%

9,75%

9,75%

DPU

21,92%

20,92%

20,50%

20,25%

20,00%

20,00%

DPU

71,02%

1,80

9,22% 21,92%

DPU 777 km

777 km

777 km

777 km

777 km

777 km

777 km

DPU DPU

2.171,006 km

551,83 km

2.040 m2


2.171,006 km

2.171,006 km

2.171,006 km

2.171,006 km

2.171,006 km

2.171,006 km

555,56 km

557,89 km

558,66 km

559,21 km

559,52 km

559,52 km

DPU

2.040 m2

2.040 m2

2.040 m2

2.040 m2

2.040 m2

2.040 m2

DPU

IX.8

NO




Tahun 2011

Tahun 2010

Tahun 2012

Tahun 2013


Tahun 2014


Tahun 2015

1.90%

1,80%

1,60%

1,50%

1,49%

1,49%

DPU

15,38 %

15,41 %

15,52 %

15,58 %

16,02 %

16,02 %

DPU

33%

36%

39%

42%

45%

45 %

DPU

3.13.

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

2%

3.14.

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

3.15.

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

3.16.

Lingkungan Pemukiman

4.1.

Rumah tangga pengguna air bersih

84,19%

84,22%

84,25%

84,27%

84,27 %

84,28 %

84,28 %

4.2.

Rumah tangga pengguna listrik

282.850

282.860

282.870

282.880

282.890

282.900

282.900 DPU

4.3.

Rumah layak huni

96,64%

86,70 %

86,71 %

86, 72%

86,72 %

86,74 %

86,74 %

DPU

5.1.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

2.014 ha

2.014 ha

2.014 ha

2.014 ha

2.014 ha

2.014 ha

DPU

5.2.

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

4,73%

4,73 %

4,74 %

4,74 %

4,75 %

4,76 %

4,76 %

DPU

5.3.

Ruang publik yang berubah peruntukannya

3

0

0

0

0

0

3

DPU

6.1.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

1

6.2.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

1

6.3.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

1

15,30% 30% 25.760 ha

2.014 ha


25.760 ha 25.760 ha

25.760 ha

25.760 ha

25.760 ha

DPU

25.760 ha

DPU

Bappeda 0

0

0

0

1

0

0

1

0

1 Bappeda

0

1 Bappeda

1

1

IX.9

1

1

1

1

NO




Tahun 2011

Tahun 2010

Tahun 2012

Tahun 2013


Tahun 2014


Tahun 2015

300.422

3.064.305

3.124.389

3.184.473

3.244.577

3.304.641

3.304.641

Dishub

Rasio ijin trayek

4,83

4,88

4,93

4,97

5,02

5,06

5,06

Disbuh

7.3.

Jumlah uji kir angkutan umum

511

526

515

489

464

532

532

Dishub

7.4.

Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/Terminal Bis

9

9

10

10

10

10

10

Disbuh

7.5.

Angkutan darat

2,81%

2,81%

2,81%

2,81%

2,81%

2,81%

2,81%

7.6.

Kepemilikan KIR angkutan umum

25,83%

19,01%

21,36%

18,81%

18,10%

21,80%

21,80%

Dishub

7.7.

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

00:60

00:60

00:60

00:60

00:60

00:60

Dishub

7.8.

Pemasangan Rambu-rambu

34,05%

35,21%

37,72%

41,49%

46,52%

51,55%

51,55%

Dishub

8.1.

Persentase penanganan sampah

42,80%

42,80 %

42, 82 %

42,84 %

42,84 %

42,85 %

42,85 %

DPU

8.2.

Persentase Luas pemukiman yang tertata

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

DPU

8.3.

Pencemaran status mutu air

10,5%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

BLH

8.4.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

22,5%

37,5%

37,5%

37,5%

37,5%

37,5%

37,5%

BLH

8.5.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

BLH

8.6.

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

197 unit

197 unit

197 unit

197 unit

197 unit

197 unit

DPU

7.1.

Jumlah arus penumpang angkutan umum

7.2.

00:60

197 unit


IX.10

Dishub

NO




Tahun 2011

Tahun 2010

Tahun 2012

Tahun 2013


Tahun 2014


Tahun 2015

14

14

14

14

14

14

14

0,97

0,98

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

Dukcapil

Jumlah bayi berakte kelahiran

48.438

56.942

62.445

67.948

73.450

78.954

78.954

Dukcapil

10.3.

Jml Akte Pernikahan per tahun

14.542

15.089

15.637

16.184

16.732

17.279

17.279

Dukcapil

10.4.

Kepemilikan KTP

969.926

979.344

988.246

996.152

1.000.137

1.004.337

1.004.337

Dukcapil

10.5.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

37,05

43,43

47,51

51,56

55,99

59,60

59,60

Dukcapil

SP NIK

SP NIK

E. KTP

E. KTP

E. KTP

E. KTP

E. KTP

45%

50%

55%

55,5%

60%

60%

9.1.

Penyelesaian izin lokasi

10.1.

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

10.2.

10.6.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

11.1.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

11.2.

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

11.3.

Rasio KDRT

11.4.

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

11.5.

Partisipasi angkatan kerja perempuan

11.6.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

43,6% 60%

65%

70%

75%

80%

80%

0,37%

0,35%

0,3%

0,25%

0,2%

0,2%

0,011%

0,009%

0,007%

0,005%

0,002%

0,002%

0,002%

19,70

20,52

21,33

22,13

22,93

22,93

76 kasus

76 kasus

76 kasus

76 kasus

76 kasus

76 kasus


Kantor

Kantor PP & KB

0,37%

76 kasus

Dukcapil

PP & KB

56,39%

18,88

KPT

IX.11

PP & KB Nakertrans Nakertra ns PP & KB

NO




Tahun 2011

Tahun 2010

Tahun 2012

Tahun 2013


Tahun 2014


Tahun 2015

2

2

2

2

2

2

2

PP & KB

14,026%

15%

20%

25%

30%

35%

35%

PP & KB

46,97%

46,97%

55%

65%

75%

85%

85%

43%

35%

30%

25%

20%

20%

PP & KB

35

35

35

35

35

35

Nakertrans

0,27%

0,31%

0,36%

0,40

0,45%

0,45%

Nakertrasn

2,85%

2,86%

2,87%

2,89%

2,91%

2,91%

Nakertrans

20,52

21,01

21,51

22,00

22,50

22,99

22,99

Nakertrasn

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

0,57%

0,50%

0,43%

0,35%

0,28%

0,21%

0,21%

Nakertrasn

14.3.

Pencari kerja yang ditempatkan

7,36%

7,47%

7,67%

7,87%

8,26%

8,46%

8,46%

Nakertrasn

14.4.

Tingkat pengangguran terbuka

4,50

4,42

4,35

4,00

3,95

3,93

14.5.

Keselamatan dan perlindungan

2,62%

2,84%

3,19%

3,55%

3,90%

4,26%

4,26%

15.1.

Persentase koperasi aktif

73%

75%

75%

77%

80%

85%

85%

Perindagkop

15.2.

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

1.427

1.889

1.929

1.941

2.042

2.052

2.052

Perindagkop

12.1.

Rata-rata jumlah anak per keluarga

12.2.

Rasio akseptor KB

12.3.

Cakupan peserta KB aktif

12.4.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

13.1.

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

13.2.

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

0,22%

13.3.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

2,84%

14.1.

Angka partisipasi angkatan kerja

14.2.

43%

35


IX.12

PP & KB

3,93 Nakertrasn Nakertrans

NO




Tahun 2011

Tahun 2010 15.3.

Jumlah BPR/LKM

15.4.

Usaha Mikro dan Kecil

16.1.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

16.2.

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

16.3.

Rasio daya serap tenaga kerja

16.4.

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

19%

17.1.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

2 kali

17.2.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

6

17.3.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

20

18.1.

Jumlah organisasi pemuda

26

18.2.

Jumlah organisasi olahraga

16

18.3.

Jumlah kegiatan kepemudaan

25

52 53.600 orang 14 714 2.31.2,60


7

Tahun 2012

53.600 orang

Tahun 2013 35

53.600 orang


Tahun 2014 42

53.600 orang


Tahun 2015 51

53.600 orang

71 53.600 orang

71

Perindagkop Perindagkop

53.600 orang

15

17

19

20

22

22

Bag. Perek

810

920

1.100

1200

1300

1300

Bag. Perek

2.312,67

2.313,33

2.316,67

2.320

2.323,33

2.323,33

Nakertrans

19%

18%

19%

18%

19%

19%

Bag. Perek

3 kali

4 kali

5 kali

6 kali

7 kali

7 kali

Disbudparpo ra

6

6

6

6

6

6

Disbudparpo ra

20

21

23

24

25

25

Disbudparpo ra

26

26

26

26

26

26

Disbudparpo ra

16

16

16

16

16

16

Disbudparpo ra

7

7

7

7

7

7

Disbudparpo ra

IX.13

NO




Tahun 2011

Tahun 2010

Tahun 2012

Tahun 2013


Tahun 2014


Tahun 2015

16

16

16

16

16

195

195

197

197

198

200

200 Bag. Kesra

100

100

100

100

100

100

100 Bag. Kesra

6

6

6

6

6

6

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

Satpol PP

95,6

95,3

95,1

94,8

94,6

94,6

Kesbangpoli nmas

9,20

9,22

9,22

9,24

9,24

9,24

Kesbangpoli nmas

201.570

192.265

182.960

173.655

164.350

18.4.

Jumlah kegiatan olahraga

18.5.

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

18.6.

Lapangan olahraga

19.1.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

20.1.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

0,40

20.2.

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

95,8

20.3.

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

9,20

20.4.

Kemiskinan

20.5.

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

20.6.

Penegakan PERDA

20.7.

Cakupan patroli petugas Satpol PP

20.8.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

16

6

210.875

16

Disbudparpo ra

Kesbangpoli man

164.350 Bappermas KPT

ada

Ada

ada

ada

ada

ada

32

32

32

32

32

32

32 Satpol PP

401 desa/kel

401 desa/kel

401 desa/kel

401 desa/kel

401 desa/kel

401 desa/kel

401 desa/kel Satpol PP


ada

Satpol PP

IX.14

NO




Tahun 2011

Tahun 2010 20.9.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

20.10.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

20.11.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

20.12.

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

20.13.

Sistim Informasi Manajemen Pemda

20.14.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

21.1.

Regulasi ketahanan pangan

21.2.

Ketersediaan pangan utama (Padi, Jagung, Kedelai)

Tahun 2013

Tahun 2014


Tahun 2015

12.531

12.531

12.531

12.531

12.531

26 Kec

26 Kec

26 Kec.

26 Kec.

26 Kec

26 Kec.

DPU

50 Menit

50 Menit

50 Menit

50 Menit

50 Menit

50 Menit

DPU

72 %

74%

76%

78 %

80 %

80 %

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

2 kali per th

2 kali per th

2 kali per th

2 kali per th

2 kali per th

2 kali per th

2 kali per th

1

0

0

0

0

0

1

61.543 ton

61.243 ton

61.190 ton

61.147 ton

61.255 ton

61.449 ton

61.449 ton

9.898 ton

9.898 ton

9.898 ton

9.898 ton

9.898 ton

9.898 ton

9.898 ton

3.679 ton

3.679 ton

3.679 ton

3.679 ton

3.679 ton

12.531

26 Kec.

12.531 Kesbangpoli nmas

50 Menit

70 %

22.1.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) PNPM - MP

3.051

22.2.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

22.3.

Tahun 2012


3.679 ton

DPPKAD KPT Bag. Hukum Dipertan/ KKP

3.679 ton Bapermas

3.051

3.051

3.051

3.051

3.051

3.051

1.708

1.708

1.708

1.708

1.708

1.708

1.708

Jumlah LSM

26

26

26

26

26

26

26

Jumlah Ormas

14

14

14

14

14

14

14


Bag. Tapem

IX.15

Bapermas Kesbangpoli nmas

NO




Tahun 2011

Tahun 2010 22.4.

Tahun 2013

Tahun 2014

PKK aktif

22.6.

Posyandu aktif

22.7.

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat PNPM-MP (212 desa/kel.)

22.8.

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat PPIP


Tahun 2015

LPM Berprestasi

22.5.

23.1.

Tahun 2012


Bapermas

428

428

428

428

428

428

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rp. 307.655.500,-

Rp. 307.655.500,-

Rp. 07.655.500,-

Rp. 48.000.000,(16 ds )

Buku ”kabupaten dalam angka”

Ada

Rp. 307.655.500,-

Rp. 307.655.500,-

Rp. 307.655.500,-

428 Bapermas Dinkes Rp. DPU 307.655.500,-

Rp. 39.000.000,(13 ds )

DPU

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Bappeda

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Bappeda

Sesuai standar baku

Arsipus

9

Arsipus

23.2.

Buku ”PDRB kabupaten”

24.1.

Pengelolaan arsip secara baku

24.2.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

1.

Komunikasi dan Informatika

25.1.

Jumlah jaringan komunikasi

25.2.

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

0,07

0,07

0,08

0,08

0,08

0,09

0,09

Humas

25.3.

Jumlah surat kabar nasional/lokal

7/12

7/14

8/14

8/14

8/15

8/15

8/15

Humas

Ada Sesuai standar baku

Sesuai standar baku

9

9


Sesuai standar baku 9




Dishub/ Humas

IX.16

NO




Tahun 2011

Tahun 2010 25.4.

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

25.5.

Web site milik pemerintah daerah

25.6.

Pameran/expo

Tahun 2012

Tahun 2013


Tahun 2014


Tahun 2015

7/0

7/0

7/0

7/0

7/0

7/0

7/0

Humas

1

1

1

1

1

1

1

Humas

Tk. Nas 1

Tk. Nas 1

Tk. Nas 1

Tk. Nas 1

Tk. Nas 1

Tk. Nas 1

Tk. Nas 1

Tk. Regional 3

Tk. Regional 3

Tk. Regional 3

Tk. Regional 3

Tk. Regional 3

Tk. Regional 3

Tk. Regional 3

Tk. Daerah 6

Tk. Daerah 6

Tk. Daerah 6

Tk. Daerah 6

Tk. Daerah 6

Tk. Daerah 6

Tk. Daerah 6

Tk. Desa 35

Tk. Desa 35

Tk. Desa 35

Tk. Desa 35

Tk. Desa 35

Tk. Desa 35

Tk. Desa 35

Tk. Kab 1

Tk. Kab 1

Tk. Kab 1

Tk. Kab 1

Tk. Kab 1

Tk. Kab 1

Tk. Kab 1

Perindagkop

Arsipus

26.1.

Jumlah perpustakaan

26.2.

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

15.671

15.671

15.671

15.671

15.671

15.671

15.671

Arsipus

26.3.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

34.557

34.557

34.557

34.557

34.557

34.557

34.557

Arsipus

61,90

61,95

62,00

62,05

62,10

62,10 Dipertan

21,98

21,99

22,15

22,23

22,26

22,26 Dipertan

75,12

75,15

75,17

75,2

75,24

75,24 Dipertan

3,30

3,33

3,35

3,38

3,4

3,4 Dipertan

Fokus Layanan Urusan Pilihan 1.

Pertanian

1.1.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

61,77

1.2.

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

21,96

1.3.

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

74,99

1.4.

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

3,28


IX.17

NO



1.5.

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

1.6.

Cakupan bina kelompok petani

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014


Tahun 2015

100

100

100

100

100 Dipertan

15,57

16,67

17,16

19,25

19,34

19,84

19,84 Dipertan

2,13

18,70

19,16

19,25

19,34

19,84

19,84 Dipertan

0,065

45,57

39,06

32,55

26,04

19,53

19,53 Dipertan

3,22

3,25

3,29

3,34

3,37

3,4

3,4 Dipertan

5Ha

5 Ha

5 Ha

5 Ha

5 Ha

5 Ha Bag. Perek

1,8%

1,9%

2,1%

2,2%

2,3%

2,3%

361.142

364.753

368.401

372.085

375.806

375.806

85,22

86,34

86,96

91,08

94,02

Kehutanan

2.1.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

2.2.

Kerusakan Kawasan Hutan

2.3.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

3.

Energi & Sumber daya Mineral

3.1.

Pertambangan tanpa ijin

5 Ha

3.2.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

1,3%

4.

Pariwisata

4.1.

Kunjungan wisata

5.1.

Tahun 2011


100

100

2.

5.


357.566

Bag. Perek

Disbudparpo ra

Kelautan & perikanan

Produksi perikanan


81,86

IX.18

94,02 Dipertan

NO



5.2.

Konsumsi ikan

6.

Perdagangan

6.1.

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

6.2.

Ekspor Bersih Perdagangan (US $)

6.3.

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013


Tahun 2014


Tahun 2015

32,69

36,54

40,38

44,23

48,07

51,92

25,68%

26%

26,5%

27%

27,5%

28%

9.750.915,80

9.800.000

9.850.000

9.875.000

9.880.000

9.900.000

51,92 Dipertan

28%

Perindagkop

9.900.000 Perindagkop Perindagkop

7.

Perindustrian

7.1.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

11,25%

7.2.

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

8,75%

7.3.

Pertumbuhan Industri.

7.4.

Cakupan bina kelompok pengrajin

12%

12,25%

12,75%

13%

13,75%

13,75%

Perindagkop

9,20%

10%

10,30%

10,60%

11%

11%

Perindagkop

5%

7%

8,15%

9%

9,15%

10%

10%

Perindagkop

85%

85%

85%

90%

95%

100%

100%

Perindagkop

2,5

2,4

2,4

2,3

2,3

2,3

ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1.

Perhubungan

1.1.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan


2,6

IX.19

Dishub

NO



Tahun 2014

Tahun 2015

1.215.156

1.123.946

1.123.946

Dishub

1.145.070

1.167.972

1.191.331

1.215.156

1.123.946

1.123.946

Dishub

33.412

33.412

33.412

33.412

33.412

33.412

33.412

31,7940 Ha

31,7940 Ha

31,7940 Ha

31,7940 Ha

31,7940 Ha

31,7940 Ha

31,7940 Ha

1.097 ha

1.092 ha

1.087 ha

1.082 ha

1.077 ha

1.072 ha

1.072 ha

Kesbanglinm as

45 ha

45 ha

45 ha

45 ha

45 ha

45 ha

45 ha

Kesbanglinm as

8 ha

8 ha

8 ha

8 ha

8 ha

8 ha

8 ha

43 ha

43 ha

43 ha

43 ha

43 ha

43 ha

43 ha

55 ha

55 ha

55 ha

55 ha

55 ha

55 ha

55 ha

Bank Umum 2, BUMD 2, BPR 20, BKK 1







1.3.

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

1.122.619

2.

Penataan Ruang

2.1.

Luas wilayah produktif

2.2.

Luas wilayah industri

2.3.

Luas wilayah kebanjiran

KMLS KMLB KMLP

3.

Tahun 2013 1.191.331

1.122.619

2.4.

Tahun 2012


1.167.972

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

KMLR

Tahun 2011


1.145.070

1.2.

Luas wilayah kekeringan ;


Dipertan Bappeda/ Perindag


3.1.

Jenis dan jumlah bank dan cabang

3.2.

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

2 jenis


2 jenis

2 jenis

2 jenis

IX.20

2 jenis

2 jenis

2 jenis

Disperindagk op

Disperindagk op

NO




Tahun 2011

Tahun 2010

Tahun 2012

Tahun 2013


Tahun 2014


Tahun 2015

66

66

66

66

66

66

Disbudparpo ra

42

42

42

42

42

42

Disbudparpo ra

8,52

8,50

8,48

8,46

8,44

8,44

DPU

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

DPU

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

DPU

8 kali

8 kali

8 kali

8 kali

8 kali

8 kali

8 kali

14 hari

14 hari

14 hari

14 hari

14 hari

14 hari

14 hari

Pajak = 9 Retribusi = 3







3.3.

Jenis, kelas, dan jumlah restoran

66

3.4.

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

42

4.

Lingkungan Hidup

4.1.

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

5.

Komunikasi & Informatika

5.1.

Rasio ketersediaan daya listrik

5.2.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

8,55

Fokus Iklim Berinfestasi

1.


1.1.

Jumlah demo

1.2.

Lama proses perijinan

1.3.

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah


IX.21

Satpol PP KPT DPPKAD

NO




Tahun 2011

Tahun 2010

Tahun 2012

Tahun 2013


Tahun 2014


Tahun 2015 DPPKA0D

1.4.

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

23

1

0

0

0

1

25

73

80

86

92

98

104

104

Fokus Sumber Daya Manusia 2.

Ketenagakerjaan

1.1.

Rasio lulusan S1/S2/S3

1.2.

Rasio ketergantungan


93,73

93,73

93,73

93,73

IX.22

93,73

93,73

93,73

Nakertrasn Nakertras n


IX.23


IX.24

BAB X P E N U T U P

10.1 Pedoman Transisi 1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Klaten Tahun 2010–2015 ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbub) paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa pelantikan Kepala Daerah, sedang dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah masa pelantikan Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). 2. RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2010 – 2015 disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Tahun 2011-2015 dan perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Pada masa transisi, sebelum dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Klaten Tahun 2010–2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 mengacu pada muatan program dan indikasi kegiatan tahun 2011 dalam dokumen RPJM Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbub) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pelantikan Kepala Daerah. 3.

RPJM Daerah Tahun 2010-2015 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2015. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan Pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir .

4.

Pada masa transisi untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016 progran dan indikasi kegiatan tetap berpedoman pada RPJMD tahun 2010 – 2015.

10.2 Kaidah Pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala


X.1

Daerah yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Selanjutnya RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk itu perlu ditetapkan Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut: 1. RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 merupakan pedoman dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menyusun dokumen Renstra -SKPD. SKPD wajib menyusun Renstra – SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja – SKPD (Renja – SKPD). Oleh karena itu SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJM Daerah dengan dokumen Renstra - SKPD. 2. RPJM Daerah Kabupaten Klaten akan digunakan dalam penyusunan Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

dan

implementasinya

berdasarkan penjabaran visi dan misi, kemudian ditransformasikan ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-maing SKPD sepanjang ada kesiapan dari sumber daya manusia

pengelola dan sistem akuntansi

pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masyarakat dan dunia usaha wajib turut serta dalam melaksanakan program – program dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015. 4. Evaluasi

kinerja

pelaksanaan

rencana

pembangunan

lima

tahunan

dilaksanakan satu tahun sebelum RPJM Daerah berakhir, terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa terhadap hasil (outcomes) program pembangunan. 5. Dalam

rangka

menjaga

kesinambungan

pembangunan

dan

mengisi

kekosongan kepemimpinan daerah, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2015 melaksanakan program – program yang tercantum dalam RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati pada periode sebelumnya. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Klaten, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan


X.2

terhadap penjabaran RPJM Daerah ke dalam dokumen Renstra - SKPD. Selanjutnya dokumen RPJM Daerah akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. 10.3 Penutup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 yang sekaligus berperan sebagai Rencana Strategis Daerah Tahun 2010-2015 dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Bupati (Perbub). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 merupakan pedoman bagi instansi pemerintah Kabupaten Klaten dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengakomodasikan

aspirasi

masyarakat

dalam

rangka

pelaksanaan

pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Klaten bersama DPRD bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai tugas dan fungsi melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggarannya setiap tahun dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, menyeluruh dan terkendali; pelaksanaan RPJM Daerah di Kabupaten Klaten harus berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Klaten dan lembaga DPRD serta masyarakat harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan di Kabupaten Klaten dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Klaten sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin, sebagaimana visi yang tertuang dalam dokumen RPJM Daerah .


X.3

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Klaten.

BUPATI KLATEN,

SUNARNA


X.4

DAFTAR ISI. 3.2 Analisa Kemampuan Keuangan Daerah... III Kebijakan Umum Anggaran... III. 29

Recommend Documents