BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

BAB IV

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN A.

Penerapan Pembayaran Pajak pada PT. XL Axiata / PT. XL Planet atas Transaksi E-commerce PT. XL Planet merupakan anak perusahaan PT. XL Axiata yg bergerak di

bidang telekomunikasi. PT XL sebagai wajib pajak badan, dimana perusahaan ini melakukan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan baik dalam penerapan, penghitungan dan pelaporan dilakukan sendiri oleh PT. XL. Dalam proses pembayaran maupun lainnya PT. XL menggunakan system SAP, sebagai dokumentasi pembayaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dijelaskan penerapan pajak pada transaksi e-commerce yang dilakukan oleh PT. XL sebagai berikut :

66

67

Gambar 4.1 Flowchart Penerapan Pembayaran Pajak PT. XL Axiata Tbk PT. XL

1. Mulai

2. Bag. Finance

Bank Persepsi

Kantor Pajak

7. Pengisian SSP secara online kemudian mendapatkan NTPN

Proses invoice 6. Bank CIMB Niaga 3. Direksi Proses Approval

4. Bag. Pajak Proses penghitungan pajak lalu menerbitkan PO

5. Bag. Treasury Proses Pembayaran setelah disetujui oleh GM

9. Proses SPT dan Bukti Potong

Proses Pembayaran Pajak

8. Pelaporan SSP ( Lembar ke-3 )

68

Sumber : PT XL Axiata Tbk Keterangan : 1. Pada saat ada transaksi E-Commerce, PT XL menerbitkan invoice atau mendapatkan invoice dari vendor. 2. Kemudian invoice diproses di bagian keuangan PT.XL 3. Setelah bagian keuangan memproses invoice, kemudian diserahkan ke direksi untuk mendapatkan persetujuan. 4. Invoice yang telah mendapatkan persetujuan dari Direksi, kemudian langsung diproses di bagian pajak untuk penghitungan pajak lalu menerbitkan PO untuk proses pembayaran. 5. Bagian Treasury akan memproses pembayaran pajak setelah disetujui oleh GM Finance dan Direktur. 6. Bank Persepsi yang digunakan adalah Bank CIMB Niaga, pembayaran pajak dilakukan secara online melalui Bank ini. 7. Bank CIMB menerima pembayaran pajak atas transaksi e-commerce PT. XL, kemudian memvalidasi dan melakukan pemindahbukuanke kas Negara dengan menerbitkan SSP. Setelah proses SSP selesai, maka NTPN akan otomatis diterbitkan oleh bank sebagai dokumentasi wajib pajak. 8. Setelah mendapatkan SSP dan NTPN, PT. XL melapor dan menyampaikan SSP (Lembar ke-3) ke Kantor Pajak. Pajak yang dilaporkan adalah SPT PPh

69

21, PPh 23, PPh 4 (2), PPH 25 Sebelum tanggal 20 Setiap bulannya dan PPN sebelum akhir bulan. 9. Apabila SSP sudah dilaporkan, maka selanjutnya adalah penerbitan SPT Badan dan Bukti Potong yang akan dikirim ke Vendor PT. XL sesuai alamat invoice. Dari penjelasan di atas terhadap penerapan pembayaran pajak atas transaksi ecommerce yang dilakukan oleh PT. XL sudah baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu PPN atas penjualan barang dan jasa. Perlakuan PPN atas transaksi ecommerce sama dengan transaksi biasa sesuai dengan penjelasan pada pasal 11 ayat 1 UU PPN diatur bahwa "Pemungutan PPN dan PPnBM menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP atau pada saat penyerahan JKP, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor BKP. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui "electronic commerce" tunduk pada ayat ini. Dengan asumsi, PT.XL hanya semata-mata memberikan jasa perdagangan yaitu hanya menyediakan website untuk menjual produk-produk orang lain (perusahaan rekanan) dan tidak terkait langsung dengan produk yang dijual, maka Faktur Pajak Penjualan dibuat oleh perusahaan rekanan sebagai pemilik barang. Walaupun pembayaran yang dilakukan lewat rekening PT.XL, tetapi pada hakekatnya itu milik perusahaan rekanan. PT.XL hanya memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak kepada perusahaan rekanan hanya atas penyerahan jasa perdagangannya saja,

70

yaitu sebesar nilai penggantian( fee yang telah disepakati dengan perusahaan rekaan) (Confirm Pasal 1 angka 19 UU PPN). Pengenaan PPN atas jasa perdagangan ketentuannya diatur juga diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-45/PJ./2010 Pembayaran PPh 23 atas jasa perdagangan online pun dihitung, dibayarkan serta dilaporkan secara baik. Selain itu, PPh 23 yang dibayarkan meliputi jasa manajemen, jasa penyediaan tenaga kerja, jasa penyelenggaraan kegiatan dll. B.

Pencatatan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Jurnal perpajakan yang terjadi atas transaksi e-commerce adalah sebagai

berikut : -

Transaksi jasa manajemen untuk pengembangan website elevenia kepada PT XSIS Mitra Utama sebesar Rp. 176,806,390 pada bulan Juli 2014 PPh 23 yang dikenakan sebesar 2% yaitu Rp. 3,214,662

1. Pada saat penyerahan jasa ke perusahaan rekanan : (D) Kas pada bank

Rp 160,733,082

(D) Prepaid VAT Out

Rp 16,073,308

(K) Piutang

Rp 160,733,082

(K) Hutang PPN

Rp 16,073,308

2. Pada saat billing : (D) Witholding Shopping Mall

Rp 176,806,390

(K) Operating Income Shopping Mall

Rp 160,733,082

(K) VAT Out

Rp 16,073,308

71

3. Pada saat terima pembayaran (D) Kas Bank

Rp 176,806,390

(K) Piutang Jasa

Rp 176,806,390

4. Pada saat pembayaran ke Kas Negara (D) Hutang PPN

Rp 16,073,308

(K) Kas Negara (D) Kas Negara

Rp 16,073,308 Rp 16,073,308

(K) Kas Bank (D) Hutang PPh 23

Rp 16,073,308 Rp 3,214,662

(K) Kas Negara (D) Kas Negara

Rp 3,214,662 Rp 3,214,662

(K) Kas Bank

-

Rp 3,214,662

Transaksi sehubungan dengan jasa persewaan tanah dan bangunan pada kegiatan operasional di Elevenia kepada Plaza 89 Suites sebesar Rp. 29,768,811 pada bulan Juli 2014 PPh 23 yang dikenakan sebesar 10% yaitu Rp. 2,706,256

1. Pada saat menerima invoice : (D) Biaya sewa gedung

Rp 27,062,555

(D) PPN masukan

Rp 2,706,256

72

(K) Hutang sewa gedung

Rp 27,062,555

(K) Hutang PPh 4 ayat 2

Rp 2,706,256

2. Pada saat membayar : (D) Kas Bank

Rp 29,768,811

(K) Piutang Jasa

Rp 29,768,811

3. Pada saat pembayaran ke Kas Negara (D) Hutang PPN

Rp 2,706,256

(K) Kas Negara (D) Kas Negara

Rp 2,706,256 Rp 2,706,256

(K) Kas Bank (D) Hutang PPh 4 (2)

Rp 2,706,256 Rp 2,706,256

(K) Kas Negara (D) Kas Negara

Rp 2,706,256 Rp 2,706,256

(K) Kas Bank

-

Rp 2,706,256

Transaksi sehubungan dengan kegiatan atas hadiah atau undian kepada Ibu Selviana Rahayu berupa Handphone Asus Zenfone 4 seharga Rp. 1,400,000. PPh 4(2) atas undian atau hadiah dikenakan 25%.

73

1. Pada saat pemberian hadiah : (D) Hp Asus Zenfone sbg Hadiah

Rp 1,400,000

(K) Cash

Rp 1,050,000

(K) Hutang PPh final 4 ayat 2

Rp

350,000

2. Pada saat pembayaran ke Kas Negara (D) Hutang PPh final

Rp 350,000

(K) Kas Negara (D) Kas Negara (K) Kas Bank

C.

Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Atas Transaksi E-commerce Mekanisme pemungutan pajak dilakukan secara otomatis melalui system SAP

setiap bulannya. Untuk menentukan besarnya pajak atas produk barang atau jasa yang terutang, dengan cara mengklasifikasikan invoice dan mengunduh atau dihasilkan dari sistem SAP sesuai dengan pajak terkait. Penghitungan dan penyetoran pajak dilakukan sebelum tanggal 20 setiap bulannya adalah PPH 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2 dan PPh 25. Untuk PPN dilakukan sebelum tanggal 30 setiap bulannya. Pengisian SSP dilakukan melalui bank persepsi, yakni secara online melalui Bank CIMB Niaga dan langsung dibayarkan di Bank tersebut. Setelah proses pembayaran selesai, NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dapat dicetak dari sistem pembayaran Bank tersebut. Lalu dokumen tersebut dilaporkan ke Kantor Pajak beserta SSP lembar

74

ketiga. Dalam pelaporan pajak, PT XL membuat laporan SPT Masa Pajak untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang melalui program e-SPT. Pelaporan pajak dilakukan setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak Setiabudi. PT. XL sudah mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku atas penyetoran dan pelaporan pajak dan juga dengan adanya sistem SAP yang dimiliki perusahaan dapat mempermudah dalam penghitungan. Serta dengan adanya pula sistem pajak online di bank persepsi

mempermudah dalam penyetoran dan pelaporan pajak.

Sehingga dapat meminimalisir kesalahan terhadap hal-hal tersebut. D.

Analisis Penerapan Pajak Pada Transaksi E-Commerce Berikut ini adalah penjelasan perbandingan penerapan pajak atas transaksi e-

commerce pada PT XL dengan Peraturan Menteri Keungan maupun Direktorat Jendral Pajak. 1. Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009.

75

Sejak 1 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pengusaha yang omzetnya mencapai Rp4,8 miliar. Dengan demikian, semua pelaku usaha termasuk pebisnis online yang omzetnya mencapai jumlah tersebut, wajib memungut PPN atas setiap transaksinya. Namun belum ada kepastian bahwa apakah setiap transaksi online yang dilaksanakan oleh pengusaha e-commerce baik badan usaha atau orang pribadi yang sudah tergolong PKP, telah memungut PPN dan menyetorkan ke kas negara. Hal inilah yang cukup sulit dideteksi, dikarenakan transaksi e-commerce sangat berbeda dengan transaksi konvensional. Saat ini PT XL hanya semata-mata memberikan jasa perdagangan yaitu hanya menyediakan website untuk menjual produk-produk orang lain (perusahaan rekanan) dan tidak terkait langsung dengan produk yang dijual, maka Faktur Pajak Penjualan dibuat oleh perusahaan rekanan sebagai pemilik barang. Walaupun pembayaran yang dilakukan lewat rekening PT.XL, tetapi pada hakekatnya itu milik perusahaan rekanan. PT.XL hanya memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak kepada perusahaan rekanan hanya atas penyerahan jasa perdagangannya saja, yaitu sebesar nilai penggantian( fee yang telah disepakati dengan perusahaan rekaan) sesuai dengan Pasal 1 angka 19 UU PPN.

76

2. Pajak Penghasilan ayat 23 ( PPH 23 ) Pada saat ini belum ada peraturan khusus mengenai perlakuan PPh atas pengusaha e-commerce, sehingga masih mengikuti ketentuan pajak secara umum. Khusus untuk pelaku pengusaha e-commerce orang pribadi, pengenaan pajak pada dasarnya disamakan dengan wajib pajak konvensional. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No.7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan, yaitu : Pasal 2, Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: a. tempat kedudukan manajemen; b. cabang perusahaan; c. kantor perwakilan; d. gedung kantor; e. pabrik; f. bengkel; g. gudang; h. ruang untuk promosi dan penjualan;

77

i. pertambangan dan penggalian sumber alam; j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan; l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau

digunakan

oleh

penyelenggara

transaksi

elektronik

untuk

menjalankan kegiatan usaha melalui internet. PT XL termasuk yang menjalankan usahanya sebagai penyelenggara transaksi elektronik untuk kegiatan usaha melalui internet, Berdasarkan data yang diperoleh besarnya pajak yaitu 2% dari transaksi yang ditagihkan kepada perusahaan rekanan. Dengan demikian PT XL sudah melaksanakan penerapan pph 23 dengan baik.

78

3. Surat Setoran Pajak ( SSP ) Sesuai dengan PER-38/PJ/2009 Pasal 1. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan: 3. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut dengan SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 4. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak, yang selanjutnya disebut dengan SSPCP adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran penerimaan negara. 5. Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos atau bank Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau penyetoran pajak. Dan sesuai dengan PMK-184/PMK.03/2007 Pasal 2, berikut penjelasan waktu pembayaran pajak : 1. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

79

2. PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 3. PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 4. PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 5. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 6. PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 7. PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 8. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.

80

9. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak. 10. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. 11. PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 12. PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 13. PPn atau PPn dan PPnBM yng terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 14. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk, harus

81

disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 15. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 16. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir. 17. Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak. Dengan demikian, dari penjelasan di atas bahwa PT XL secara umum telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam perhitungan, penyetoran dan penyajian laporan perpajakan, PT XL telah mengikuti

peraturan

yang

184/PMK.03/2007 Pasal 2.

ada

serta

tepat

waktu

sesuai

dengan

PMK-

82

E. Hasil Penelitian Atas Potensi Pajak atas Transaksi E-commerce Sejak 1 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pengusaha yang omzetnya mencapai Rp 4,8 miliar. Dengan demikian, semua pelaku usaha termasuk pebisnis online yang omzetnya mencapai jumlah tersebut, wajib memungut PPN atas setiap transaksinya. Seperti halnya Elevenia atau transaksi E-commerce pada PT XL Axiata yang telah menerapkan PPN atas transaksi tersebut. Namun di samping itu, ada beberapa hal yang harus diterapkan dalam transaki E-commerce selain PPN. Seperti halnya bukti transaksi adalah bukti elektronis sehingga membuat transaksi e-commerce semakin susah untuk dideteksi. Dan kendala yang terakhir adalah bahwa transaksi online tak hanya terjadi di dalam wilayah pabean Indonesia saja, namun terkadang menembus batas geografis negara lain. Karena sifatnya lintas negara, banyak perusahaan e-commerce yang menjalankan bisnis secara online di suatu negara, meskipun tidak ada keberadaan secara fisik perusahaan di negara tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan kesimpangsiuran mengenai negara mana yang berhak memungut pajaknya, dikarenakan pengenaan pajak hanya mencakup sebatas di wilayah teritorial suatu negara. Tak hanya pengenaan PPN dalam transaksi online, tetapi para pengusaha e-commerce tentunya wajib dikenakan juga Pajak Penghasilan (PPh). Saat ini memang belum ada aturan khusus mengenai perlakuan PPh atas pengusaha e-commerce, sehingga masih mengikuti ketentuan pajak penghasilan secara

83

umum.

Khusus

untuk

pelaku

pengusaha

e-commerce

orang

pribadi,

pengenaan pajak pada dasarnya dipersamakan dengan toko konvensional. Sesuai dengan PER-32/PJ/2010 tentang pelaksanaan pengenaan PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, pengusaha e-commerce orang pribadi dikenakan PPh sebesar 0,75% dari omzet setiap bulannya. Dengan berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013, maka perlakuan pajak pengusaha e-commerce dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 milliar dikenakan pajak sama dengan pajak UMKM, yaitu 1% dari omzet. Saat ini pemerintah tengah mengkaji bagaimana komposisi terbaik dalam menerapkan pajak atas transaksi online. Persoalan tersebut memang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat. Kementerian perdagangan mengaku tengah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) yang di dalamnya akan mengatur pengenaan pajak atas transaksi online. Ditargetkan RUU itu akan menjadi undang-undang pada tahun ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pun tengah menyiapkan aturan juga atas nama turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Sementara itu, Ditjen Pajak rencananya akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan TI dan perbankan untuk mendeteksi transaksi online yang selama ini susah dilacak. Kekurangan sarana teknologi informasi seperti software maupun hardware memadai yang dimiliki pemerintah, menjadi salah satu penghambat pemungutan pajak transaksi

84

elektronik. Memang patut ditunggu, bagaimana upaya pemerintah ke depannya dalam mengenakan transaksi pajak online. Sangat disayangkan jika negara ini harus kehilangan potensi penerimaan pajak yang cukup potensial. Dan yang terpenting, bagaimana asas keadilan benar-benar diterapkan dalam sistem perpajakan di negeri ini. Tentunya bukan hanya perusahaan-perusahaan besar dan kelas menengah, UMKM, karyawan atau bahkan buruh kecil yang dikenakan pajak, tetapi para pelaku bisnis online pun sudah seharusnya dikenakan pajak sama dengan Wajib Pajak lainnya.