BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 22 1.

Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Berdasarkan sistem self assessment maka Kantor Pusat RRI diberi

kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang harus dipotong dan disetorkan atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Sehubungan dengan status pegawai LPP RRI adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, penghasilan yang sifatnya rutin dan teratur seperti gaji, uang makan, yang dananya berasal dari APBN/D maka PPh Pasal 21 nya ditanggung oleh pemerintah, Penghasilan Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya berupa honorarium, uang sidang, uang hadir uang lembur, Imbalan Prestasi kerja dan imbalan lain dengan nama apapun yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD, pajak penghasilan pasal 21 nya tetap dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok wajib Pajak.

46

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji, tunjangan yang bersifat rutin dan tetap pada bulan April 2011 antara lain : Perhitungan I : Dra. R Niken Widiastuti, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/b Status Kawin mempunyai 2 orang anak, telah memilik NPWP, menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sebagai berikut : Gaji Pokok

:

Rp. 3.722.200

Tunjangan Suami

:

Rp.

372.220

Tunjangan Anak

:

Rp.

148.888

Tunjangan Jabatan

:

Rp. 4.375.000

Tunjangan Beras

:

Rp.

Pembulatan

:

Rp.

Jumlah Penghasilan Bruto

232.200 22 +

Rp. 8.850.530

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Januari s/d November 2011 : Gaji Pokok

:

Rp. 3.722.200

Tunjangan Suami

:

Rp.

372.220

Tunjangan Anak

:

Rp.

148.888

Tunjangan Jabatan

:

Rp. 4.375.000

Tunjangan Beras

:

Rp.

Pembulatan

:

Rp.


22 +

Rp. 8.850.530

Pengurangan : 1. Iuran Wajib Pegawai : Rp.

232.200

424.330

47

2. TAPERUM

: Rp.

10.000 + Rp.

Penghasilan Neto

:

434.330 (-) Rp.

8.416.200

Penghasilan Neto disetahunkan : 12 x Rp. 8.416.200

:

Rp. 100.994.400

PTKP (K/2) •

Untuk Wajib Pajak Rp. 15.840.000

•

Status WP Kawin

•

Tambahan 2 orang Rp.

Rp. 1.320.000 2.640.000 + Rp. 19.800.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak

Rp. 81.194.400

Pembulatan

Rp. 81.194.000

PPh Pasal 21 atas gaji setahun : 5 % x Rp. 50.000.000 : 15 % x Rp. 31.194.000 :

Rp. 2.500.000 Rp. 4.301.500 + Rp. 6.801.500

PPh Pasal 21 atas gaji sebulan : Rp. 6.801.500/12 = Rp. 566.795

48

Catatan : 1) PPh Pasal 21 yang terutang setiap bulan Rp. 566.795, ditanggung oleh pemerintah dengan diberikannya tunjangan pajak sebesar tersebut. 2) Perhitungan dan pemotongan yang telah dilakukan telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Perhitungan II : Drs. Dadi Sumihardi, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/b Status Kawin mempunyai 1 orang anak, telah memilik NPWP, menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sebagai berikut : Gaji Pokok

:

Rp. 3.722.200

Tunjangan Istri

:

Rp.

372.220

Tunjangan Anak

:

Rp.

74.444

Tunjangan Jabatan

:

Rp. 3.250.000

Tunjangan Beras

:

Rp.

Pembulatan

:

Rp.


174.150 72 +

Rp. 7.593.086

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Januari s/d November 2011 : Gaji Pokok

:

Rp. 3.722.200

Tunjangan Suami

:

Rp.

372.220

Tunjangan Anak

:

Rp.

74.444

Tunjangan Jabatan

:

Rp. 3.250.000

Tunjangan Beras

:

Rp.

49

174.150

Pembulatan

:

Rp.


72 +

Rp. 7.593.086

Pengurangan : 1. Iuran Wajib Pegawai : Rp. 3. TAPERUM

Penghasilan Neto

416.886

: Rp.

10.000 +

:

Rp.

426.886 (-)

Rp.

7.166.200

Penghasilan Neto disetahunkan : 12 x Rp. 7.166.200

:

Rp. 85.994.000

PTKP (K/1) •

Untuk Wajib Pajak Rp. 15.840.000

•

Status WP Kawin

•

Tambahan 1 orang Rp.

Rp. 1.320.000 1.320.000 + Rp. 18.480.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak

Rp. 67.514.000

PPh Pasal 21 atas gaji setahun : 5 % x Rp. 50.000.000 : 15 % x Rp. 17.514.000 :

Rp. 2.500.000 Rp. 2.355.596 + Rp. 64.855.596

50

PPh Pasal 21 atas gaji sebulan : Rp. 4.855.596/12 = Rp. 404.633,Catatan : 1) PPh Pasal 21 yang terutang setiap bulan Rp. 404.633, ditanggung oleh pemerintah dengan diberikannya tunjangan pajak sebesar tersebut. 2) Perhitungan dan pemotongan yang telah dilakukan telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Selain itu Kantor Pusat LPP RRI juga melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas Honorarium atau imbalan lain sejenis untuk masa pajak Mei 2011 dapat dilihat pada table 1 (lampiran). Berikut analisa yang telah dilakukan oleh penulis : Perhitungan 1 : Dra. R. Niken Widiastuti, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/b Honorarium sebagai penanggung jawab Tim Penyusunan Laporan Keuangan bulan April 2011: Rp. 500.000,PPh Pasal 21 yang dipotong : 15 % x Rp. 500.000 : Rp.75.000,Analisa 1 : Dra. R. Niken Widiastuti Pegawai Negeri Sipil golongan IV menduduki jabatan Direktur Utama LPP RRI sehubungan dengan tarif PPh sesuai dengan UU PPh

51

Honor atau imbalan lain dikenakan pajak 15 % sehingga pemotongan dan pemungutan yang telah dilakukan telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Perhitungan 2 : Drs. Anhar Achmad, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a Honorarium sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bulan April 2011 sebesar Rp. 1.150.000,-. PPh Pasal 21 yang dipotong : 15 % x Rp. 1.150.000 : Rp. 172.500 Analisa 2 : Drs. Anhar Achmad Pegawai Negeri Sipil golongan IV menduduki jabatan Direktur Keuangan LPP RRI sehubungan dengan tarif PPh sesuai dengan UU PPh Honor atau imbalan lain dikenakan pajak 15 % sehingga pemotongan dan pemungutan yang telah dilakukan telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Perhitungan 3 : Muhammad Fauzan,MM Pegawai Negeri Sipil Golongan III/d Honorarium sebagai Pejabat Penandatangan SPM bulan April 2011 sebesar Rp.910.000,-. PPh Pasal 21 yang dipotong : 5% x Rp. 910.000 : Rp. 45.500,-

52

Analisa 3 : Muhammad Fauzan Pegawai Negeri Sipil golongan III menduduki jabatan Kepala Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi Kantor Pusat LPP RRI sehubungan dengan tarif PPh sesuai dengan UU PPh Honor atau imbalan lain dikenakan pajak 5 % sehingga pemotongan dan pemungutan yang telah dilakukan telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Perhitungan 4 : Kus Saptati,SE Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c Honorarium sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat LPP RRI, bulan April 2011 sebesar Rp. 790.000,PPh Pasal 21 yang dipotong : 5 % x Rp. 790.000 : Rp. 39.500,Analisa 4 : Kus Saptati Pegawai Negeri Sipil golongan III menduduki jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat LPP RRI sehubungan dengan tarif PPh sesuai dengan UU PPh Honor atau imbalan lain dikenakan pajak 5 % sehingga pemotongan dan pemungutan yang telah dilakukan telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Perhitungan 5 : Sudaryanto, Pegawai Negeri Sipil Golongan III/b

53

Honorarium sebagai staf Pengelola Kantor Pusat LPP RRI bulan April 2011 sebesar Rp. 580.000,PPh Pasal 21 yang dipotong : 5% x Rp. 580.000 : Rp. 29.000,Analisa 5 : Sudaryanto

Pegawai

Negeri

Sipil

Golongan

III

sebagai

Staf

bagian

Perbendaharaan Direktorat Keuangan sehubungan dengan tarif PPh sesuai dengan UU PPh dikenakan tarif 5 % sehingga pemotongan dan pemungutan yang dilakukan Kantor Pusat RRI telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Perhitungan 6 : Pramuji Pegawai Negeri Sipil Golongan II/b Honorarium sebagai anggota Tim Penyusunan Neraca LPP RRI bulan April 2011 sebesar Rp. 300.000,PPh yang dipotong : tidak ada (tidak dikenakan pemotongan pph pasal 21) Analisa 6 : Pramuji Pegawai Negeri Sipil Golongan II, sehubungan dengan tarif PPh sesuai dengan UU PPh tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21 sehingga Kantor Pusat RRI tidak melakukan pemotongan atas honorarium yang telah diterima oleh yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku bahwa Pegawai Negeri Sipil Golongan II kebawah tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21.

54

2. Analisis Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Kantor Pusat RRI diwajibkan pula untuk melakukan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final sehingga pajak yang sudah dipungut oleh bendahara dapat dikreditkan/diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam satu tahun berjalan oleh Wajib Pajak yang dipungut. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bahwa pembayaran atas penyerahan barang yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah akan dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan PPnBM. PPh Pasal 22 ini terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Perhitungan PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara masa pajak Mei 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 1 Perhitungan PPh Pasal 22 bulan Mei 2011 No

NPWP

Nama

Nilai Objek

PPh yang

Pajak

dipungut

CV. Arnithara Optima

15.040.909

225.614

1

01.810.474.5.015.000

2

-

Toko Mulia

3.181.818

95.455

3

-

Toko Mulia

3.636.364

109.091

55

4

02.312.986.9.008.000

CV. Wanni Star

2.727.273

40.909

5

01.373.182.3.028.000

CV.Ama Ina

5.578.182

83.673

6

02.293.305.5.005.000

CV. Alicproo Primakom

8.683.045

130.246

7

01.968.167.5.017.000

CV.MayardikaAbdipama

8.487.273

127.309

8

01.674.376.7.092.000

PT. Tirta Investama

3.413.182

51.198

9

01.373.182.3.028.000

CV.Ama-Ina

5.323.182

79.848

10

02.250.487.2.028.000

CV.Samudera Jaya

5.521.364

82.820

11

01.343.222.4.072.000

CV.Prima Jaya

4.786.545

71.798

12

02.250.487.2.028.000

CV. Samudera Jaya

4.296.818

64.452

13

02.310.806.1.024.000

Central Advertising

5.681.818

85.227

14

02.446.666.6.411.000

CV.Ichsan Jaya

5.618.818

85.227

15

02.446.666.6.411.000

CV.Ichsan Jaya

5.727.273

85.909

16

02.310.806.1.024.000

Central Advertising

3.409.091

51.136

17

01.819.295.5.016.000

CV.Karina

6.818.182

102.273

97.994.137

1.572.185

JUMLAH

Perhitungan 1 : Pada tanggal 6 Mei 2011 telah terjadi penyerahan barang BKP (Pembelian ATK) dari CV Arnithara Optima sebesar Rp. 15.040.909, Kantor Pusat RRI memungut pajak penghasilan pasal 22 senilai 1,5 % dari BKP tersebut yaitu Rp. 225.614.

56

Analisa 1 : Atas dasar Penyerahan BKP pada tanggal 6 Mei 2011 sebesar Rp. 15.040.909, Kantor Pusat RRI memungut pajak penghasilan pasal 22 dari Wajib Pajak CV. Arnithara Optima sebesar 1.5 % yaitu Rp. 225.614. Perhitungan dan pemungutan yang dilakukan Kantor Pusat RRI telah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku umum. Perhitungan 2 : Pada tanggal 6 Mei 2011 bendahara pengeluaran membeli obat-obatan guna keperluan poliklinik yang terdapat dilingkungan Kantor Pusat RRI sebesar Rp. 3.181.818 dari Toko Mulya, atas dasar demikian dipungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp. 95.455. Analisa 2 : Atas dasar penyerahan BKP dari Toko Mulya sebesar 3.181.818, bendahara memungut pajak penghasilan pasal 22 dengan tarif 2 x 1,5 % dikarenakan Toko Mulya tidak memiliki NPWP, sehingga pajak yang dipungut sebesar Rp. 95.455.

B. Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 22 1. Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Kantor Pusat RRI sebagai pemberi kerja diwajibkan pula untuk melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain pegawainya dengan benar dan tepat waktu ke Bank Persepsi, Kas Negara, atau Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) selambatlambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya kemudian wajib

57

melaporkan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Kantor Pusat RRI terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

Tabel 2 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2011 Kantor Pusat RRI Bulan

Jumlah

Penghasilan

Penerima

Bruto

PPh Pasal 21

Tanggal

Tanggal

Penyetoran

Pelaporan

Penghasil an Januari

157 orang

66.425.000

8.990.250

- 31/01/2011

02/03/2011

Februari

437 orang

164.425.000

18.749.750

- 14/02/2011

05/05/2011

- 25/02/2011 - 28/02/2011 Maret

209 orang

128.830.000

12.434.500

- 01/03/2011

12/05/2011

- 11/03/2011 - 24/03/2011 - 31/03/2011 April

386 orang

269.725.00

22.477.250

- 5/04/2011

31/05/2012

- 19/04/2011 - 29/04/2011 Mei

329 orang

219.695.000

20.526.750

- 6/05/2011 - 13/05/2011 - 27/05/2011

58

12/07/2011

Juni

573 orang

398.980.000

33.693.000

- 19/06/2011

29/07/2011

- 30/06/2011 Juli

545 orang

387.465.000

32.435.750

- 11/07/2011

05/09/2011

- 25/07/2011 - 01/08/2011 Agustus

373 orang

327.890.000

26.161.500

- 03/08/2011

27/09/2011

- 15/08/2011 - 26/08/2011 September

342 orang

245.574.200

22.349.102

- 16/09//2011

25/10/2011

- 28/09/2011 Oktober

282 orang

177.812.000

16.636.690

- 07/10/2011

02/12/2011

- 10/10/2011 - 26/10/2011 November

700 orang

541.965.000

45.406.500

- 03/11/2011

07/02/2012

- 08/11/2011 - 18/11/2011 - 25/11/2011 Desember

1191 orang

1.245.806.300

100.521.105

- 14/12/2011

25/04/2012

- 28/12/2011 - 29/12/2011

360.382.147

TOTAL PPh Pasal 21 yang disetor

Kantor

Pusat

RRI

memotong

PPh

Pasal

21

atas

penghasilan

(honorarium/imbalan lain) pegawai setiap pegawai tersebut menerima penghasilan dan menyetorkan pajak terutang PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 10

59

bulan berikutnya setiap bulannya. Dilihat dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa Kantor Pusat RRI telah melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 dengan tertib setiap bulannya sepanjang tahun 2011. Dalam hal pelaporan yang mempunyai batas tanggal jatuh tempo, Kantor Pusat RRI setelah menyetorkan pajak yang terutang memiliki kewajiban pelaporan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dilihat dari Table 3 diatas, Kantor Pusat RRI kurang tertib dalam melaporkan pajak yang telah disetor, sepanjang tahun 2011 setiap bulannya mengalami keterlambatan lebih dari batas waktu yang telah ditentukan. Setelah dianalisa hal tersebut disebabkan oleh ketidakdisiplinan Kantor Pusat RRI. Maka dari itu Kantor Pusat RRI dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap mengalami keterlambatan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

2. Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak (bendahara pengeluaran) wajib disetor pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. PPh Pasal 22 yang telah disetor harus dilaporkan paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir bagi bendaharawan dan BUMN/BUMD.

60

Tabel 3 No

Bulan

Nilai Objek

PPh Pasal

Pajak

22 yang

Tanggal Penyetoran

Tanggal Pelaporan

dipungut 1

Januari

3.632.273

54.484

Hari yang sama saat pembayaran barang

02/03/2011

2

Februari

58.134.544

872.019


15/03/2011

3

Maret

63.226.726

948.401


05/04/2011

4

April

165.092.545

2.775.515


26/05/2011

5

Mei

97.994.137

1.572.185


21/06/2011

6

Juni

83.473.274

1.443.382


20/07/2011

7

Juli

100.616.138

1.739.870


29/09/2011

8

Agustus

167.622.593

3.370.704


20/10/2011

9

September

61.977.682

1.056.639


01/03/2012

10

Oktober

119.333.863

1.943.747


01/03/2012

11

November

200.421.183

3.142.681


01/03/2012

12

Desember

536.875.949

8.383.413


26/04/2012

JUMLAH

1.658.400.907

27.303.040

61

Kantor Pusat RRI memungut pajak penghasilan pasal 22 setiap bendahara melakukan pembayaran atas penyerahan suatu barang (pembelian) dan menyetorkan pajak terutang PPh Pasal 22 pada hari yang sama setiap. Dilihat dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa Kantor Pusat RRI telah melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dengan tertib setiap bulannya sepanjang tahun 2011. Dalam hal pelaporan yang mempunyai batas tanggal jatuh tempo, Kantor Pusat RRI setelah menyetorkan pajak yang terutang memiliki kewajiban pelaporan paling lambat setiap tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dilihat dari Table 3 diatas, Kantor Pusat RRI kurang tertib dalam melaporkan pajak yang telah disetor, sepanjang tahun 2011 setiap bulannya mengalami keterlambatan lebih dari batas waktu yang telah ditentukan kecuali pada Masa Pajak Maret 2011 yang dilaporkan pada tanggal 05 April 2011. Setelah dianalisa hal tersebut disebabkan oleh ketidakdisiplinan Kantor Pusat RRI. Maka dari itu Kantor Pusat RRI dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap mengalami keterlambatan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

62

BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents