BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Pembayaran PPh Pasal 22 pada PT Pertamina (Persero) atas Impor Bahan Bakar Minyak (BBM) PT Pertamina (Persero) merupakan perusahaaan yang bergerak di bidang minyak dan gas. PT Pertamina (Persero) juga sebagai wajib pajak badan, dimana perusahaan ini melakukan kewajiban perpajakan, yang dilakukan oleh perusahaan baik dalam penerapan, perhitungan, dan pelaporan dilakukan sendiri oleh PT Pertamina (Persero). Dalam proses pembayaran maupun lainnya PT Pertamina (Persero) mempunyai sistem sendiri yaitu mySAP,
guna
sebagai
pembuatan
dokumen-dokumen
pembayaran.
Sehubungan dengan hal tersebut maka akan dijelaskan penerapan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) atas impor Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai berikut :
54
55
Gambar 4.1 Flowchat Penerapan Pembayaran PPhPasal 22 Pada PT Pertamina (Persero) Atas Impor BBM Petral
1. Mulai
PT Pertamina (Persero)
Bank Persepsi
Bea danCukai
2. BL, Invoice, Manifest
2. BBM
3. Pembayaran ke Bank
4.Invoice, BL Manifest, PIB,SSPCP
5. SPPB
6
7. selesai
sumber : PT Pertamina (Persero) Keterangan: : : Barang (BBM)
56
Keterangan : 1. Pada saat pembelian BBM, PT Pertamina (Persero) membeli melalui anak perusahanaannya yaitu Petral., kemudian Petral menyerahkan dokumendokumen atas pembelian BBM ke PT Pertamina (Persero) dan BBM tersebut diserahkan melalui Bea dan Cukai 2. Karena pembayaran atas impor BBM belum selesai maka BBM tersebut masih berada di Bea dan Cukai. Setelah mendapatkan dokumen dari Petral berupa BL, Manifest dan Invoice, PT Pertamina (Persero) membuat : PIB dan SSPCP dengan dasar perhitungan dari invoice yang sudah ada dan
dengan
dilampiri
BL,
Manifest
dan
Invoice.
Kemudian
PT Pertamina (Persero) membayar atas impor tersebut melalui Bank Persepsi. 3. Bank Persepsi menerima pembayaran atas impor dari PT Pertamina (Persero), kemudian memvalidasi dan melakukan pemindahbukuan ke kas negara dengan menerbitkan SSP 4. PT Pertamina (Persero) menerima dokumen dari bank persepsi setelah dilakukan pembayaran atas pajak dalam rangka impor berupa PIB, SSPCP, SSP, BL, Manifest, dan invoice. 5. Kemudian PT Pertamina (Persero) ke Bea dan Cukai Untuk melakukan pembongkaran BBM dengan menyerahkan dokumen pembayaran atas impor berupa PIB, SSCP, SSP, BL, Manifest, dan Invoice. 6. Setelah menerima dokumen dari PT Pertamina (Persero), Bea dan Cukai melakukan penelitian dokumen dan penelitian fisik atas barang impor.
57
Kemudian Bea dan Cukai menerbitkan surat SSPB untuk pembongkaran barang impor 7. PT Pertamina (Persero) menerima SPPB dari Bea dan Cukai, kemudian melakukan pembongkaran barang untuk didistribusikan ke tanki penampungan Dari penjelasan di atas terhadap penerapan pembayaran PPh Pasal 22 atas impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sudah baik yaitu pada waktu barang datang PT Pertamina (Persero) segera melakukan pembayaran atas impor tersebut. Pembayaran PPh Pasal 22 atas impor Bahan Bakar Minyak (BBM) disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan. Penerapan tersebut sesuai dengan Tata Kerja Organisasi (TKO) perusahaan yang mana dalam pelaksanaanya sudah sesuai
dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
No. 154/KMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyeraham barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
B. Pencatatan PPh Pasal 22 Jurnal PPh Pasal 22 yang terjadi atas transaksi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai berikut : 1. Pada saat penyerahan a) Prepayment / Cast & Carry Pada saat terima setoran dari customer :
58
(D) Kas Bank
Rp XXX
(D) Prepaid PPN Keluaran
Rp XXX
(K) Piutang Dagang
Rp XXX
(K) Hutang PPN
Rp XXX
Pada saat Billing (D) Piutang Dagang
Rp XXX
(K) Penjualan
Rp XXX
(K) Prepaid PPN Keluaran
Rp XXX
(K) Hutang PPh Pasal 22
Rp XXX
(K) Hutang PBBKB
Rp XXX
b) Auto Collection : Pada saat Billing (D) Piutang
Rp XXX
(K) Penjualan
Rp XXX
(K) Hutang PPN
Rp XXX
(K) Hutang PPh Pasal 22
Rp XXX
Pada saat terima pembayaran (D) Kas Bank
Rp XXX
(K) Piutang Dagang
Rp XXX
59
c) Credit : Pada saat Billing (D) Piutang Dagang
Rp XXX
(K) Penjualan
Rp XXX
(K) Hutang PPN
Rp XXX
(K) Hutang PPh Pasal 22
Rp XXX
Pada saat terima pembayaran (D) Kas Bank
Rp XXX
(K) Piutang Dagang
Rp XXX
2. Pada saat pembayaran ke kas Negara (D) Hutang PPh Pasal 22
Rp XXX
(K) Kas Negara (D) Kas Negara
Rp XXX
Rp XXX
(K) Kas Bank
Rp XXX
C. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan secara otomatis melalui sistem mySAP setiap bulannya. Untuk menentukan besarnya PPh Pasal 22 atas penjualan produk yang terutang, dengan cara mendownload dari sistem mySAP. Penyetoran PPh Pasal 22 ke Kas Negara dilakukan setiap tanggal 10 bulannya melalui Bank Persepasi atau Kantor Pos. Dalam pelaporan PPh Pasal 22 PT Pertamina (Persero) membuat laporan SPT Masa PPh Pasal 22
60
penjualan produk untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang melalui program e-SPT. Pelaporan PPH Pasal 22 dilakukan setiap tanggal 20 setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak di setiap wilayah atau masing-masing Region. PT Pertamina (Persero) sudah mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku atas penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan juga adanya sistem mySAP yang dimiliki perusahaan sehingga mempermudah dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22. Sehingga untuk terjadinya kesalahan akan sangat minim.
D. Analisis Penerapan PPH Pasal 22 atas Impor Bahan Bakar Minyak (BBM) Berikut ini akan dijelaskan perbandingan penerapan PPh Pasal 22 PT
Pertamina
(Persero)
dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
No. 154/PMK.03/2010 : 1. PPh Pasal 22 Impor Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010, Pasal 2 ayat (1) adalah : besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut : a. Atas Impor : 1) Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor
61
2) Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sebesar 7,5% (tujuh setenga persen) dari nilai impor, dan / atau 3) Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang Dari data yang diperoleh dari PT Pertamina (Persero) bahwa perusahaan tersebut melakukan transaksi impor BBM di bulan Februari
tahun
2012
(bukan
angka
sebenarnya)
senilai
Rp. 5.000.000.000,- karena PT Pertamina (Persero) mempunya API maka untuk perhitungan PPh Pasal 22 Impornya sebagai berikut : PPh 22 Impor = 5.000.000.000 x 2,5% = 125.000.000,2. PPh Pasal 22 Menurut peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 pasal 2 huruf c bahwa atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut : a. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina b. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan Non SPBU. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa PPh Pasal 22 dihitung dari DPP dikalikan dengan 0,25% untuk SPBU dan 0,3% untuk bukan SPBU, dimana PT Pertamina (Persero) menjual BBM senilai dengan
62
DPP Rp. 5000 (bukan angka sebenarnya) maka perhitungan PPh Pasal 22 untuk SPBU yaitu : 100.000 x 0,25% = 250, dan untuk selain SPBU yaitu : 100.000 x 0,3% =300. 3. Surat Setoran Pajak (SSP) Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 Pasal 6 ayat (1) bahwa penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf, menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak. Dari data yang diperoleh bahwa penyetoran atas Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak disetor ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos Dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) pada tanggal 10 setiap bulannya. 4. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Berdasarkan
peraturan
Menteri
Keuangan
No. 154/PMK.03/2010 Pasal 7 berbunyi pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib Pajak melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak. Dari data yang diperoleh yaitu pada saat melaporkan PPh Pasal 22 PT Pertamina (Persero) ke KPP maksimal tanggal 20 setiap bulannya dengan dokumen Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa). Dari penjelasan diatas bahwa PT Pertamina (Persero) secara umum telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah
63
sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010. Dalam perhitungan PPh Pasal 22 impor BBM Perusahaan telah mengikuti peraturan
yang
ada
dan
untuk
PT Pertamina (Persero) juga telah PPh Pasal 22 tepat waktu.
penyetoran
serta
pelaporan
menyetorkan dan melaporkan
