BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN A.
Analisis Kualitatif
1.
Basis Akuntansi Di dalam catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Depok telah
disebutkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Depok disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang di atur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005. Dengan menggunakan basis akuntansi yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam perhitungan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, dan diukur dengan konsep biaya historis/perolehan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) 01 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no. 24 tahun 2005. 2.
Laporan Keuangan Tujuan umum Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok, yaitu:
a. sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok selama 1 (satu) periode pelaporan. b. digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Depok. 42
43
c. membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk memenuhi tujuan umum ini Laporan keuangan Pemerintah Kota Depok menyediakan informasi mengenai: a. pendapatan b. belanja c. pembiayaan d. transfer e. aset f. kewajiban g. ekuitas dana h. arus kas. Laporan keuangan Pemerintah Kota Depok disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan terlebih dahulu melakukan konversi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Konversi dilakukan dengan mengacu kepada Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi yang diterbitkan oleh Komite Standar
44
Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok telah tercantum informasi sebagai berikut : 1. informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah 2. Informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah 3. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi 4. Informasi mengenai ketaatan terhadap anggarannya 5. Informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya 6. Informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah 7. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
45
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok mencantumkan hal-hal yang perlu dicantumkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 01) yaitu : a) Nama entitas pelaporan b) Cakupan laporan keuangan c) Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan d) Mata uang pelaporan e) Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan
46
Komponen yang terdapat di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan terdapat juga di Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok, yaitu: a.
Laporan Realisasi Anggaran Tujuan Pelaporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Depok adalah
memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya telah digambarkan pada Laporan Realisasi Anggaran yang terdapat pada lampiran, yang menunjukkan
tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara
legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kota Depok telah mengidentifikasikan Laporan Realisasi Anggarannya secara jelas, yaitu dengan mencantumkan informasi berikut: 1) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya 2) Cakupan entitas pelaporan 3) Periode yang dicakup 4) Mata uang pelaporan 5) Satuan angka yang digunakan.
47
48
49
Di dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Depok terdapat pospos, yaitu (sesuai dengan PSAP 02) : 1) Pendapatan, 2) Belanja, 3) Transfer, 4) Surplus/defisit, 5) Penerimaan pembiayaan, 6) Pengeluaran pembiayaan, 7) Pembiayaan bersih (neto), 8) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
b.
Neraca Informasi keuangan pada Neraca Pemerintah Kota Depok menyajikan hal-
hal sebagai berikut ini : 1) Aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang. 2) Mengungkapkan informasi jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang dibayarkan sebelum dan sesudah dua belas bulan dari tanggal neraca. Pengklasifikasian terpisah antara aset lancar dan aset non lancar berguna untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (sesuai dengan PSAK 01).
50
Pemerintah Kota Depok telah mengidentifikasikan Neracanya secara jelas, yaitu dengan mencantumkan informasi berikut: 1. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya 2. Cakupan entitas pelaporan 3. Periode yang dicakup 4. Mata uang pelaporan 5. Satuan angka yang digunakan.
51
52
53
Pos-pos yang terdapat di dalam Neraca Pemerintah Kota Depok adalah sebagai berikut (sesuai dengan PSAK 01): 1) Kas dan setara kas 2) Investasi jangka pendek 3) Piutang pajak dan bukan pajak Piutang Pajak merupakan hak Pemerintah Kota Depok yang diakui atas Pajak Daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang telah dikeluarkan dalam tahun berjalan akan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2010. 4) Persediaan 5) Investasi jangka panjang 6) Aset tetap 7) Kewajiban jangka pendek 8) Kewajiban jangka panjang 9) Ekuitas dana.
c.
Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Depok menggunakan metode langsung dalam melaporkan
arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:
54
a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.
Pemerintah Kota Depok telah mengidentifikasikan Laporan Arus Kasnya secara jelas, yaitu dengan mencantumkan informasi berikut: 1) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya 2) Cakupan entitas pelaporan 3) Periode yang dicakup 4) Mata uang pelaporan 5) Satuan angka yang digunakan.
55
56
57
Pemerintah Kota Depok menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Pos-pos yang terdapat di dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Depok, diklasifikasikan sebagai berikut ini (sesuai demgan PSAP 03) : 1. Aktivitas operasi 2. Aktivitas investasi aset non keuangan 3. Aktivitas Pembiayaan 4. Aktivitas non anggaran
d.
Catatan atas Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Depok disajikan
secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan (sesuai dengan PSAP 04).
58
Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terdapat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum di dalam penyusunan laporan keuangan, serta sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
Pemerintah Kota Depok telah mengidentifikasikan Laporan Arus Kasnya secara jelas, yaitu dengan mencantumkan informasi berikut sesuai dengan PSAP 01 berdasarkan PP No. 24 tahun 2005: 1) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya 2) Cakupan entitas pelaporan 3) Periode yang dicakup 4) Mata uang pelaporan 5) Satuan angka yang digunakan. Catatan atas Laporan Keuangan juga berisi tentang penjelasan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang
59
dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan. Penjelasan pos-pos laporan keuangan telah dijelaskan dan dirinci secara detail, dengan menampilkan bagan-bagan yang berhubungan dengan laporan keuangan tersebut. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu sesuai dengan PSAP 04.
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan padaa Pemerintah Kota Depok Bab I
Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
60
Bab IV
Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Bab V
Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.1 Penjelasan Pos-pos Neraca 5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
Bab VI
Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
Bab VII
Penutup
Jadi, Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
(SAP)
berdasarkan
Peraturan
Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu dengan menyusun dan menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan pos-pos yang ada di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 04). Laporan Keuangan setiap satu periode mencantumkan nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya, cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan, Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan
61
komponen-komponen laporan keuangan, mata uang pelaporan serta tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan. Dari hasil penyajian laporan keuangan maupun penjelasan dari masingmasing pos telah dirinci dan disajikan dengan jelas serta menggunakan basis akuntansi yang dijelaskan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada setiap periode akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005.
B.
Analisis Kuantitatif
1.
Laporan Realisasi Anggaran
Jenis Pendapatan Pendapatan Asli Daerah : Pajak Daerah Retribusi Daerah Bagian Laba Usaha Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
60.154.840.350,00 38.610.399.169,94 6.871.018.714,00 22.592.950.643,00
68.323.364.446,00 42.435.922.931,00 6.971.018.714,00 24.650.482.530,00
113,58 109,91 101,46 109,11
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer : Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi
128.229.208.876,94
142.380.786.621,00
111,04
667.535.226.354,00 61.527.947.000,00 147.383.584.850,93
704.003.831.464,00 59.160.672.000,00 143.095.736.052,00
105,46 96,15 97,09
Jumlah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yang Sah
876.421.325.979,93
906.260.239.516,00
103,40
65.629.357.000,00
63.067.032.000,00
96,10
1.070.305.504.081,87 1.111.708.060.137,00
103,87
Jumlah Pendapatan
Secara keseluruhan pencapaian target kinerja APBD tahun anggaran 2010, dari sisi pendapatan dari melampaui target anggaran yang telah ditetapkan, yaitu dari anggaran sebesar Rp 1.070.305.504.081,87 terealisasi sebesar Rp 1.111.708.060.137,00 atau prosentase pencapaian sebesar 103,87%.
62
Pendapatan Asli Daerah Kota Depok tahun 2010 tergolong masih relative rendah yaitu sebesar 12,81% dari total pendapatan daerah. Dengan demikian, ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat masih cukup besar. Komposisi Pendapatan Asli Daerah terdiri Pajak Daerah, Retribusi, Bagian Laba Usaha Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana yang tertera pada tabel di atas. Dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah dari Pajak Daerah yaitu sebesar 47,97%. Besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2010 adalah Rp 461.602.957.000,00 dimana dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) ini dialokasikanuntuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil sebesar 53,45% dan sebesar 46,55% untuk pelayanan public dan lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Depok masih belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal disebabkan kebutuhan untuk gaji dan aparatur masih dominan.
Jenis Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Total Belanja
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
962.821.118.017,7 2 298.902.218.272,1 0 1.283.574.069.410,7 6
864.439.188.468,00 219.717.984.878,00 4.471.860.700,00 1.088,629,034,046,00
% 89,78 73,51 20,47 84,81
Belanja operasi merupakan belanja yang terbesar dari seluruh komponen belanja yaitu sebesar 79,41%. Belanja operasi
terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dengan komposisi belanja pegawai 58,07%, belanja barang dan jasa 24,46%, belanja
63
hibah 4,54% dan belanja bantuan social sebesar 12,81% dari jumlah belanja operasi. Belanja modal terealisasi sebesar 20,18% dari nilai total belanja dalam tahun 2010, dengan komposisi belanja terbesar digunakan untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar 40,39%. Selanjutnya digunakan untuk belanja modal Tanah sebesar 23,37%, belanja peralatan dan mesin sebesar 19,09%, belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar 16,80% dan belanja modal Aset tetap lainnya sebesar 0,32%. Realisasi belanja tak terduga tahun 2010 hanya sebesar 0,41% dari total belanja atau 20,46% dari jumlah yang dianggarkan.
Pembiayaa nn Penerimaan Pembiayaan Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Penerimaan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/ Pemerintah Provinsi Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Utang Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pembayaran Utang Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pempus Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Neto
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
225.973.099.066,82 770.040.000,00
225.885.099.066,82 -
226.743.139.066,82
225.885.099.066,82
99,62
4.199.749.492,00
97,86
99,96 -
4.291.600.562,00 770.040.000,00 5.061.640.562,00 221.681.498.504,82
4.199.749.492,00 221.685.349.574,82
82,97 100,00
Anggaran pembiayaan tidak seluruhnya terealisasi, khususnya realisasi Pembayaran Pokok Utang hanya sebesar 97,86%, secara keseluruhan realisasi pembiayaan neto adalah 100,00% dari anggarannya. Sedangkan untuk Pinjaman
64
Dalam Negeri – Pemerintah Pusat dan Pembayaran Utang Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat yang sedianya dianggarkan untuk program Beras Masyarakat Miskin (Raskin) tidak terealisasi, hal ini disebabkan atas asas kepercayaan Bulog kepada Pemerintah Kota Depok dalam program terseebut belum dapat direalisasikan. Jadi, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
(SAP)
berdasarkan
Peraturan
Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan pos-pos yang ada di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 02).
2.
Neraca Aset Lancar Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Pajak Daerah Piutang Dana Bagi Hasil Piutang Lain-lain Persediaan Total Aset Lancar
Tahun 2010 (Rp)
Tahun 2009 (Rp)
241.473.930.457,82 65.135.480,78 3.312.304.701,00 229.796.332,00 36.503.696.512,00 954.431.867,00 14.507.125.660,79
225.141.349.764,82 230.800,00 854.722.563,00 69.215.694,00 2.931.318.355,08 656.854.051,00 13.282.383.197,59
297.037.421.020,39
242.936.074.425,49
Jumlah Kas di Kas Daerah di PT. Bank Jabar Banten sebesar Rp 241.473.930.457,82 terdiri atas Saldo per 31 Desember 2010 berdasarkan Buku Kas Umum Daerah (BUD) sebesar Rp 141.437.930.457,82 dan setara kas sebesar Rp 100.000.000.000,00 berupa deposito yang bersifat breakable yaitu dapat
65
dicairkan setiap saat serta tanpa syarat apapun pada PT. Bank Jabar Banten Cabang Depok. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2010 yang terdiri dari Dinas RSUD sebesar Rp 65.135.480,78 sedangkan dari Dinas Pertanian dan Perikanan tidak terdapat saldo kas. Sedangkan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 adalah sebesar 3.312.207.884,00. Nilai tersebut sudah termasuk uang yang masih harus disetor oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke kas Daerah dan Kas Negara. Piutang pajak merupakan hak Pemerrintah Kota Depok yang diakui atas Pajak Daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang telah dikeluarkan dalam tahun berjalan akan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2010. Piutang Pajak tersebut terdiri dari Piutang pajak hotel sebesar Rp 39.921.000,00, piutang pajak restoran sebesar Rp 72.769.332,00, piutang pajak hiburan sebesar Rp 21.371.200,00 dan piutang pajak parkir sebesar Rp 95.734.800,00.
66
Jumlah piutang dana bagi hasil per 31 Desember 2010 sebesar Rp 36.503.696.512,00. Sedangkan piutang lain-lain yang diterima Pemerintah Kota Depok sebesar Rp 954.431.867,00. Persediaan diakui sebesar biaya perolehannya yang terakhir diperoleh, berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Persediaan terdiri dari persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat kebersihan, alat listrik, bahan makanan, obat-obatan, bahan laboratorium, bahan radiologi, aspal, bahan pengairan, dan bahan material. Jumlah persediaan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 14.507.125.660,79.
Aset Tetap Tanah
Penambahan / Pengurangan
Per 31 Desember 2009
Per 31 Desember 2010
1.534.206.974.446,00
431.389.594,00 00
1.534.638.364.040,00
Peralatan dan Mesin
273.408.886.625,00
25.053.873.221,00
299.739.581.746,00
Gedung dan Bangunan
502.898.372.392,00
10.469.924.937,00
513.368.297.329,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan
654.981.171.095,00
120.945.464.769,07
775.926.635.864,07
Aset Tetap Lainnya
8.349.732.855,00
2.091.769.799,78
10.441.502.654,78
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap
1.650.221.000,00
11.145.800.088,00
12.796.021.088,00
2.975.495.358.413,00
170.138.222.408,85
3.146.910.402.721,85
Pada kolom penambahan/pengurangan sebesar Rp 170.138.222.408,85 merupakan penjumlahan nilai mutasi tambah berdasarkan Belanja Modal sebesar Rp 219.717.984.878,00 dan realisasi pengeluaran pembiayaan yaitu: KPS air bersih
Tahun
Anggaran
2009
dan
Tahun
Anggaran
Rp10.820.978.296,07 dikurangi selisih hasil klarifikasi
dan
2010
sebesar
inventarisasi
sebesar Rp 3.643.044.156,00, belanja modal gerobak pada Dinas Kebersihan
67
dan Pertamanan yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp616.130.000,00 dan belanja modal gunting rumput sebesar Rp 138.813.000,00, Belanja modal software (voucher internet) pada Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp50.964.000,00 serta ditambahkan dengan DED yang sedang dilaksanakan pada Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pendidikan dan Dinas
Bina
Marga
dan
Sumber
Daya
Air
sebesar
Rp147.500.000,00. Dikurangi aset pada Dinas Pendidikan yang lebih catat sebesar Rp 381.532.280,00, serta dikurangi dengan aset APBN yang dicatat dalam saldo awal sebesar Rp 1.278.100.000,00 dan sebesar Rp 5.450.131.434,00 yang berasal dari Aset Provinsi, serta dikurangi dengan aset yang telah diakui sebagai aset namun berupa bahan habis pakai sebesar Rp 147.562.500,00, dikurangi dengan aset yang telah dihibahkan namun masih tercatat dalam saldo awal sebesar Rp 284.746.875,00 dan dikurangi aset milik swadaya yang diakui sebagai aset sebesar Rp 771.690.375,00 dikurangi dengan koreksi belanja modal tahun 2009 yang dicatat dalam saldo awal sebesar Rp 1.159.762.250,00 dikurangi dengan aset yang bukan milik pemkot Depok sebesar Rp34.737.500,00 dikurangi dengan dobel catat pada saldo awal sebesar Rp 49.541.741.500,00 dikurangi dengan kelebihan catat pada saldo awal sebesar Rp 40.522.890.775,00 dikurangi
koreksi
atas
selisih
RSUD
dalam
saldo
awal
sebesar
Rp8.529.938.670,00, ditambah aset yang kurang catat akibat dari belanja hibah dari bantuan sosial sebesar Rp 990.000.000,00 serta ditambah sebesar Rp4.471.860.700,00 yang berasal dari belanja tidak terduga, ditambah koreksi
68
tambah
akibat
belum
diperhitungkan
dalam
saldo
awal
sebesar
Rp12.296.917.326,78 dan Rp 34.244.766.523,00. Pada kegiatan
Tahun
2009
inventarisasi
Pemerintah
Kota
Depok
telah
melaksanakan
dan penilaian atas aset/barang milik atau dikuasai
Pemerintah Kota Depok sampai dengan keadaan per 31 Desember 2008, yang dilakukan oleh konsultan aset yaitu PT. Indoprofita Konsultama. Adapun hasil kegiatan tersebut telah digunakan untuk penyajian saldo awal aset tetap per 1 Januari 2009 sebagai bahan untuk menyusun neraca awal Pemerintah Kota Depok, adapun perbedaan saldo aset hasil laporan keuangan per 31 Desember 2008 yang sebelumnya adalah sebesar Rp 2.730.526.536.189,00 setelah hasil klarifikasi dan inventarisasi menjadi sebesar Rp 2.726.883.492.032,78. Atas dasar nilai hasil klarifikasi dan inventarisasi ditambah dengan belanja modal Tahun 2009 dan 2010 dijadikan dasar aset tetap per 31 Desember 2010.
Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang
Total Kewajiban
Tahun 2010 (Rp) 1.509.731.666,19 1.509.731.666,19
Tahun 2009 (Rp) 7.398.241.161,88 8.880.838.039,07 8.880.838.039,07
Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2010 sebesar Rp 1.509.731.666,19 sedangkan kewajiban jangka panjangnya tidak ada.
69
Ekuitas Dana
Tahun 2010 (Rp)
Tahun 2009 (Rp)
Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan
295.527.689.354,20 3.280.061.683.977,85 -
235.537.833.263,61 2.877.766.233.904,21 -
3.577.589.373.332,05
3.113.304.067.167,82
Total Ekuitas Dana
Ekuitas Dana Lancar adalah sebesar Rp 295.527.689.354,20 mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang ditanamkan dalam aset lancar setelah dikurangi dengan kewajiban lancar. Ekuitas
Dana
Investasi
adalah
sebesar
Rp
mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang
3.280.061.683.977,85 tertanam
dalam
kekayaan berjangka panjang. Jadi, Neraca Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu dengan menyusun dan menyajikan neraca sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan pos-pos yang ada di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 01).
70
3.
Laporan Arus Kas Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Total Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Tahun 2010 (Rp)
Tahun 2009 (Rp)
1.111.708.060.137,00 868.911.049.168,00
991.862.300.690,88 716.561.482.251,00
242.797.010.969
275.300.818.439,88
Arus Kas Masuk yang diterima dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 1.111.7708.060.137,00 sedangkan Arus Kas Keluarnya sebesar Rp 868.911.049.168,00.
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Total Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
Tahun 2010 (Rp)
Tahun 2009 (Rp)
219.717.984.878,00
239.253.505.474,00
219.717.984.878,00
239.253.505.474,00
Arus Kas Masuk yang diterima dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2010 tidak ada saldo sedangkan Arus Kas Keluarnya adalah sebesar Rp 219.717.984.878,00.
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Total Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
Tahun 2010 (Rp)
Tahun 2009 (Rp)
4.199.749.492,00
15.052.302.247,02 14.637.632.579,00
4.199.749.492,00
414.669.695,02
71
Arus Kas Masuk yang diterima dari Aktivitas Pembiayaan Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2010 yaitu tidak ada saldo, sedangkan Arus Kas Keluarnya adalah sebesar Rp 14.199.749.492,00.
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Total Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
Tahun 2010 (Rp)
Tahun 2009 (Rp)
44.365.773.661,00 44.365.773.661,00
65.744.100.536,00 65.744.100.536,00
-
-
Arus Kas Masuk yang diterima dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 44.365.773.661,00 sedangkan Arus Kas Keluarnya sebesar Rp 44.365.773.661,00 sehingga total kas bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah nol. Kenaikan/Penurunan Kas adalah jumlah arus kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran dalam satu tahun anggaran, yaitu pada tahun anggaran 2010 dibandingkan dengan tahun anggaran 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp18.879.276.599,00. Jadi, Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan arus kas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan pos-pos yang ada di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 03).
