BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN
A.
Analisa Prosedur Pemberian Kredit pada Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) merupakan produk pembiayaan langsung terhadap pengusaha miikro baik perorangan maupun perusahaan, Unit Layanan Modal Mikro dipimpin oleh Unit Manager (UM), dalam melaksanakan tugasnya seorang UM dibantu oleh Loan Officer (LO), Marketing officer (MO), supporting, Collector, dan Cashier. UM bertangungjawab lansung kepada Cluster Manager dibawah koordinasi cabang. Wilayah kerja ULaMM adalah radiaus 10 km untuk wilayah jawa dan jarak tempuh 30 menit untuk wilayah diluar jawa. Tahapan prosedur pemebrian kredit pada ULaMM adalah sebagai berikut : Inisiasi, Verivikasi, Appraisal dan Analisis 1.
Seleksi awal permohonan pembiayaan a.
Marketing Officer wajib melakukan seleksi awal dengan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
b.
Marketing Officer dapat menyerahkan permohonan pembiayaan kepada Loan Officer agar diproses lebih lanjut apabila permohonan pembiayaan sudah memenuhi kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
55
56
c.
Permohonan pembiayaan yang tidak dapat dilengkapi persyaratan dokumennya dan/atau diragukan keabsahannya dilarang untuk dilakukan proses lebih lanjut dan Marketing Officer wajib memberitahukan penolakan kepada calon debitur.
2.
Verifikasi Usaha dan penilaian Jaminan a. Verifikasi usaha merupakan evaluasi terhadap kemampuan calon
debitur dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya untuk memastikan kemampuan bayar dari debitur terhadap pembiayaan yang akan diterima. b. Verifikasi usaha minimal meliputi kunjungan ke lokasi usaha calon
debitur, Trade Checking, Bank Checking (Sistem informasi Debitur (SID) Bank Indonesia) dan cek karakter dari calon debitur. c.
Unit Manajer ULaMM dan Loan Officer wajib bertemu langsung dengan calon debitur untuk melakukan cek karakter dan verifikasi tujuan penggunaan pembiayaan.
d. Unit Manajer ULaMM dan Loan officer yang akan memproses
pembiayaan wajib melaksanakan verifikasi usaha dan penilaian jaminan. e. Unit Manajer ULaMM Loan officer wajib melakukan cek
karakter/track record calon debitur kepada minimal 2 (dua) orang selain kepada calon debitur sendiri dan keluarga calon debitur (orang tua/mertua, suami/istri, anak).
57
f.
Hasil verifikasi usaha dan penilain jaminan dari Loan Officer wajib dituangkan dalam lembar kerja survey dan laporan penilaian jaminan.
g. Lembar kerja survey dan laporan penilaian jaminan sah sebagai sumber
informasi pemrosesan pembiayaan lebih lanjut apabila ditanda tangani oleh Unit Manajer ULaMM. 3.
Analisa kelayakan pengajuan pembiayaan a. Analisa kelayakan suatu pembiayaan wajib dilakukan agar diperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh debitur. b. Dilarang memberikan pembiayaan bila pertimbangan lebih kepada: 1) Balas kasihan 2) Kenalan (bersaudara atau teman) 3) Debitur adalah orang terhormat (terkenal, disegani, status sosial tinggi dan lain-lain) c. Utamakan berdasarkan unsur-unsur yang obyektif: 1) Kelayakan usaha 2) Kemampuan membayar
d. Persiapan Analisa Pembiayaan Persiapan meliputi pengumpulan informasi yang dapat menunjang kegiatan analisa pembiayaan antara lain mencakup:
58
1) Informasi Umum
a)
Reputasi calon debitur
b)
Skala usaha debitur
c)
Regulasi pemerintah terkait bidang usaha debitur
d)
Kondisi ekonomi secara mikro dan makro
2) Informasi Khusus
a)
Karakter debitur
b)
Kondisi keuangan debitur
c)
Data yuridis usaha debitur
d)
Data ekonomis dan yuridis agunan debitur
e)
Data lain yang berkaitan langsung dengan usaha debitur
e. Analisa Setiap Aspek Pembiayaan Setelah mengetahui secara jelas titik kritis dari suatu usaha calon debitur, maka berikutnya adalah melakukan analisa setiap aspek yang berkaitan dengan usaha calon debitur tersebut. 1) Aspek Yuridis Perorangan atau Badan Usaha
a) Kapasitas untuk mengadakan perjanjian b) Status badan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 2) Aspek Pemasaran
a) Asset Convertion Cycle (ACC) – Perputaran arus kas. b) Pesaing c) Wilayah pemasaran
59
d) Pemasok e) Kontrak penjualan (khusus untuk industri) 3) Aspek Teknis
a)
Lokasi Usaha
b) Dekat pasar, pasokan bahan baku, tenaga kerja, kondisi akses ke lokasi usaha, ketersediaan sarana transportasi, dll. c)
Fasilitas gedung tempat usaha
d) Perijinan usaha e)
Kelayakan mesin yang dipakai dan sarana produksi
f)
Kapasitas produksi
g) Proses produksi 4) Aspek Keuangan
a)
Kemampuan memperoleh keuntungan
b)
Kebutuhan modal kerja
c)
Beban rutin di luar kegiatan usaha
d)
Arus kas
f. Dalam melakukan analisa kelayakan pembiayan Loan Officer harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur. Prinsip utama analisa kelayakan pembiayaan meliputi unsur 5 C, yaitu:
60
1) Character
Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon peminjam dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajiban. 2) Capacity
Yaitu
penilaian
secara
subyektif
tentang
kemampuan
peminjam untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi peminjam dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan 3) Capital
Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon peminjam yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan
yang
ditunjukan
oleh
rasio
financial
dan
penekananan pada komposisi modalnya. 4) Collateral
Yaitu jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. Aspek penilaian jaminan meliputi : a)
Aspek ekonomi yang meliputi ; penilaian harga pasar,
61
penilaian harga likuidasi, kecepatan dan kemudahan menjual kembali dan kondisi pasar penjualan jaminan (secondary market) b)
Aspek yuridis, yang meliputi ; ketersediaan dokumen kelengkapan dan keabsahan bukti kepemilikan, atas nama kepemilikan jaminan, kelengkapan dokumen pelengkap (faktur/kwitansi),
masa
berlaku
jaminan
dan
lain
sebagainya sesuai ketentuan yang diatur oleh legal perusahaan. 5) Condition
Analisa kelayakan pembiayaan harus pula melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan secara spesifik melihat keterkaitannya dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan cukup besar dalam proses kelangsungan hidup usaha calon debitur. g. Analisa kelayakan pembiayaan mikro dengan menggunakan sistem Skoring Pembiayaan Mikro untuk memprediksikan kemungkinan kejadian risiko dimasa depan. 4. Keputusan Menyetujui atau Menolak Permohonan Pembiayaan a. Wewenang
pengambilan
keputusan
untuk
suatu
proposal
pembiayaan mikro dilakukan oleh Komite Pembiayaan Mikro (KPM)
62
b. Komite Pembiayaan Mikro terdiri : 1)
Komite Pembiayaan ULaMM (KPU)
2)
Komite Pembiayaan Mikro cluster dan Kantor Cabang
3)
Komite Pembiayaan Mikro Kantor Pusat
c. Susunan anggota Komite Pembiayaan ULaMM terdiri dari : 1)
Ketua merangkap anggota : Unit Manajer ULaMM (MUM)
2)
Anggota : Loan Officer
3)
Anggota : Supporting Officer
d. Susunan anggota Komite Pembiayaan Mikro Cabang terdiri dari: 1)
Ketua merangkap anggota : Kepala Cabang
2)
Anggota : Kasie UlaMM atau Koordinator cluster / cluster Manager
e.
Susunan anggota Komite Pembiayaan Mikro Pusat terdiri dari : 1) Ketua merangkap anggota : Kepala Divisi Pembiayaan Usaha
Mikro. 2) Anggota : Deputi Divisi Pembiayaan Usaha Mikro 3) Anggota : Kepala Bagian atau Senior Specialist Divisi Pembiayan
Usaha Mikro f.
Keputusan – keputusan yang diambil oleh Komite Pembiayaan Mikro meliputi : 1) Memberikan persetujuan terhadap proposal yang diajukan. 2) Menolak proposal yang diajukan.
63
g. Keputusan menyetujui atau menolak proposal permohonan pembiayaan
dilakukan sesuai dengan ketentuan batas wewenang memutus pembiayan mikro. h. Ruang lingkup keputusan komite pembiayaan mikro mencangkup
proposal pengajuan sebagai berikut : 1) Pembiayaan baru 2) Penambahan fasilitas (Top Up) 3) Pengambilalihan pembiayaan (Take Over) 4) Restrukturisasi pembiayaan 5) Hal-hal lain yang mencangkup perubahan kondisi pembiayaan
namun tidak dalam rangka proses restrukturisasi, seperti ; perubahan jaminan, perubahan jangka waktu pembiayaan, dan lain sebaginya. 5. Perjanjian Pembiayaan a. Setiap pembiayaan yanng telah disetujui dan disepakati oleh calon
debitur pada SP3M, maka sebelum dilakukan pencairan, wajib diikat dalam Perjanjian Pembiayaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan aspek yuridis yang telah ditetapkan perusahaan, dengan memperhatikan jumlah plafond pembiayaan, jangka waktu, tata cara pembayaran, jaminan dan persyaratan lainnya. b. Pengikatan pembiayaan untuk produk tertentu wajib dengan notaris
yang sudah bekerja sama dengan PNM.
64
c. Bentuk perjanjian pembiayaan mikro diatur sebagai berikut :
Plafond (X)
Bentuk Pengikatan
X < Rp. 50 Juta
Bawah Tangan
X > Rp. 50 Juta
Bawah tangan + Legalisir
d. Khusus untuk pembiayaan mikro kepada kelompok wajib
terdapat Perjanjian Tanggung Renteng. 6. Pengikatan Jaminan a. Jaminan Pembiayaan perlu diikat dengan bentuk Pengikatan untuk agunan sesuai ketentuan, yaitu : No
Jenis Agunan
Plafond (Rp. X Juta) X<10
10<X<50
1
Deposito / Tabungan dengan surat perintah blokir dan kuasa pencairan
Gadai
2
Logam Mulia dengan sertifikat
Gadai
3
Tanah, tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai
Pengikatan dibawah tangan + Kuasa
Kios dengan ketentuan :
Pengikatan dibawah tangan + Kuasa
4
X> 50
APHT
Penyerahan & Penjualan Jaminan Cessie
65
Surat Ijin Pemakaian Tempat Berjualan (SIPTB/SIPTU/SHPTU)
Penyerahan dan Penjualan jaminan.
Sertifikat Srata Title APHT 4
Kios dengan ketentuan : Surat Ijin Pemakaian Tempat Berjualan (SIPTB/SIPTU/SHPTU)
Pengikatan dibawah tangan + Kuasa
Cessie
Penyerahan dan Penjualan jaminan.
Sertifikat Srata Title APHT 5
Kendaraan bermotor (mobil/motor) dengan surat perintah blokir BPKB
Fidusia bawah tangan + Kuasa Penyerahan & Penjualan Jaminan
Fidusia Notariil + Kuasa Penyerah an & Penjualan Jaminan
6.
Tanah dengan Surat Girik (Leter C) dengan keterangan bebas sengketa dan riwayat tanah terbaru.
Kuasa Penyerahan & Penjualan Jaminan secara dibawah tangan atau notariil
7.
Asuransi Penjamin Pembiayaan
Perjanjian Penjaminan dan kuasa pengalihan / Subrogasi
8.
Persediaan (Bahan baku & barang jadi )
Fidusia bawah tangan
9.
Mesin-mesin yang masih produktif terkait usaha
Fidusia bawah tangan
b. Ketentuan pengikatan jaminan pada table diatas merupakan standar minimum, yang mana dapat diupayakan bentuk pengikatan yang
66
lebih baik dan aman oleh UlaMM , sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. c. Pengikatan Pembiayan untuk produk tertentu wajib dengan notaris yang sudah bekerja sama dengan PNM 7. Pencairan Pembiayaan a. Pencairan pembiayaan hanya dapat dilakukan apabila telah dipenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut : 1) Proposal Pembiayaan, beserta Keputusan Komite Pembiayaan
Mikro, telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pembiayaan Mikro sesuai dengan ketentuan BWMP yang berlaku. 2) Debitur telah melakukan Pengikatan Perjanjian Pembiayaan dan
Pengikatan Jaminan oleh para pihak sebagaimana mestinya serta telah dilaksanakan secara sah dan benar. 3) Debitur telah melunasi seluruh biaya-biaya pembiayaan yang
dipersyaratkan , dan 4) Debitur telah menyerahkan dokumen asli agunan pembiayaan
dan
dokumen-dokumen
lain
yang
keputusan Komite Pembiayaan Mikro
dipersyaratkan
dalam
67
b. Pencairan pembiayaan dilakukan satu kali sekaligus senilai jumlah plafond pembiayaan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan c. Pencairan Pembiayaan dilakukan dengan cara tunai atau transfer ke rekening atas nama debitur dimaksud. d. Pencairan melalui transfer yang tidak kepada rekening debitur hanya dapat dilakukan kepda rekening atas nama orang tua atau suami/istri atau anak debitur dengan disertai surat kuasa dari debitur untuk di transfer ke rekening yang menjadi tujuan. 8. Penagihan a. Metode Penagihan wajib dilakukan sesuai kondisi terjadinya lama tunggakan atas pembayaran angsuran sebagai berikut : No
1 2 3
Lama Tunggakan Metode Keterangan kondisi Angsuran Angsuran Angsuran Penagihan kualitas pembiayaan Bulanan Mingguan Harian (bulan) (Hari) (Hari) Tepat Waktu Normal Lancar 1 s/d 3 8 s/d 21 4 s/d 7 Special Dalam Perhatian Action khusus >3 > 21 >7 Remedial Kurang Lancar, diragukan dan Macet
b. Collector wajib melakukan panagihan dengan mendatangi lokasi dimana debitur, terutama untuk pembiayaan dengan angsuran harian dan mingguan.
68
c. Collector wajib membuat rencana penagihan serta realisasi penagihan secara harian dan melaporkan setiap hari kepada Unit Manager. d. Unit Manager UlaMM bertanggung jawab terhadap kelancaran penagiahan angsuran pembiayaan, oleh karena wajib memonitor dan melakukan supervisi terhadap kinerja dari kolektor dibawahnya. e. Kantor UlaMM wajib memberikan Surat Peringatan terhadap debitur yang melakukan tunggakan angsuran dengan ketentuan sebagai berikut : Angsuran Bulanan
Angsuran Mingguan
Angsuran
SP I
> 7 s/d 14 hari
> 7 s/d 14 hari
Hari ke 3
SP II
> 14 s/d 30 hari
> 14 s/d 21 hari
Hari ke 7
SP III > 30 S/D 60 hari
> 21 s/d 30 hari
Hari ke 14
Jenis
Harian
f. Kantor UlaMM wajib melakukan pelimpahan penanganan kepada unit /fungsi Remedial Kantor Cabang atas debitur yang mempunyai kualitas pembiayaan Kurang lancar, Diragukan dan Macet. Tatacara pelimpahan dilakukan sesuai ketentuan penanganan pembiayaan bermasalah. 9. Denda Tunggakan a.
Penanganan denda wajib dibebankan kepada debitur terkait dengan wanprestasi dalam membayar angsuran (pokok dan /atau bunga ) yang menimbulkan tunggakan atau kurang bayar
69
b.
Denda mulai dihitung sejak terjadinya keterlambatan atau timbulnya tunggakan sampai dengan seluruh tunggakan dilunasi
c.
Besarnya denda yang dikenakan adalah 3 % (tiga perseratus) per bulan dari jumlah yang tertunggak dihitung secara harian.
10. Pelunasan a. Pelunasan pembiayaan dinyatakan sah apabila secara administrasi telah dikeluarkan tanda bukti pelunasan (surat pernyataan lunas) yang ditandatangani oleh Manager Unit ULaMM kepada debitur. b. Pelunasan dini pada dasarnya mengakibatkan kerugian hilangnya kepastian pendapatan bagi perusahaan, oleh karena itu tindakan pelunasan dini oleh debitur wajib dikenakan biaya pinalti. c. Besarnya biaya pinalti dalam rangka pelunasan dini mengikuti ketentuan dalam produk manual minimal sebesar 6 % dari sisa baki debet pembiayan yang akan dilunasi. d. Pelunasan sebagian dalam Pembiayan Mikro tidak diperkenankan. e. Pembebasan biaya pinalti atau pembebanan biaya pinalti lebih rendah dari ketentuan wajib dengan persetujuan Komite Pembiayaan Mikro Kantor Cabang atau sesuai Direksi perihal pembiayaan UlaMM .
70
B.
Analisa atas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Pada Unnit Layanan Modal Mikro (UlaMM) 1.
Analisa atas Lingkungan Pengendalian. a. Falsafah manajemen dan gaya operasi. PT.
Permodalan
Nasional
Madani
(Persero)
dalam
menjalankan bisnisnya mengutamakan sasaran operasinya dan memberikan kebijakan pengendalian yang membentuk sikap dan disiplin karyawan bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan budaya GCG. b. Struktur organisasi entitas Struktur ornganiasi Pengendalian Intern pada Unit Layanan Modal Mikro PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sudah sangat jelas dan efektif, ada yang mengaudit per tiga mingguan, atau perkasus , ada yang rutin atau jika terjadi fraud, dan ada yang tahunan, sehingga kecil kemungkinan bagi para kaeryawan atau pegawai melakukan penyelewengan dana karena ada beberapa tahapan yang perlu dilewati sebelum mencairkan pembiayaan mikro c. Internal Audit Struktur pengendalian intern yang diterapkan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) baik di UlaMM, Cluster, Cabang, maupun pusat ada 5 (lima) sistem yang diterapkan yaitu:
71
1. Supervisi Bisnis dengan internal control stafnya mengaudit UlaMM per 3 (tiga) bulanan atau jika terjadi kasus. 2. Satuan Pengawas Intern mengaudit UlaMM secara rutin atau jika terjadi froud. 3. Audit Eksternal mengaudit per tahunan. 4. Fungsi Manajemen Resiko terkait dengan Pengendalian Intern. 5. Divisi Pembiayaan Usaha Mikro mengaudit rutin lebih untuk ke pembinaan. Dengan audit – audit tersebut akan dapat diketahui penyelewengan atau tidak kesesuaian dengan Standar Operasional Prosedur secara dini sebelum kejadian semakin parah. d. Metode Pengendalian Manajemen. Kebijakan menganai perbedaan kepentingan merupakan dari kebijakan manajemen jangka panjang dan pelayanan yang harus senantiasa ditingkatkan dalam menjawab persaingan dengan lembaga – lembaga pembiayaan, maupun dengan bank umum lain yang
menyalurkan
pembiayaan
mikro,
sehingga
dapat
memperkokoh keandalan manajemen dalam operasional bidang usahanya. e. Praktik dan Kebijakan Karyawan Adanya program pelatihan, rekrutmen, evaluasi penetapan gaji, promosi, mutasi, dan demosi karyawan pihak PT. Permodalan Nasional
Madani
(Persero)
memberikkan
gambaran
bahwa
72
manajemen melakukan dengan baik struktur pengendalian intern dalam menjalankan bisnis dan usahanya.
2.
Analisa Penilaian Resiko Dalam pemberian kredit mikro risiko yang dihadapi adalah kredit macet dan tidak kembalinya modal kerja yang diberikan. Cara yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah melaukan pemantauan lebih dini terhadap seluruh aspek calon debitur sebelum kerdit diberikan, dalam pemantauan ini perusahaan menitik beratkan pada teori yang ada agar struktur dan sistem perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. Setelah pembiayaan dicairkan selanjutnya dilakukan
pemantauan
yang
merupakan
proses
interaksi
yang
didalamnya mencangkup pemantauan terhadap perkembangan usaha dan bisnis debitur yang tujannya untuk menjamin penilaian yang berkelanjutan atas aktifitas usaha dan jaminan, serta melakukan tindakan preventif seperti pemantauan usaha nasabah, pembayaran nasabah dan jaminan nasabah.
3.
Analisa Prosedur Pengendalian a. Pemisahan tugas yang memadai. Agar idependensi informasi yang dihasilkan tidak memihak atau bias, dan dapat mencapai kinerja yang lebih baik, maka dalam setrukktur pengendalian intern perusahaan telah dibentuk struktur
73
organisasi yang jelas dan mampu memisahkan fungsi yang terkait, yakni fungsi pembuat daftar nasabah, form kunjungan nasabah, dan form analisa kredit yang merupakan fungsi akuntansi yang bertangungjawab atas perhitungan biaya penjualan dan pendapatan tetap seorang nasabah yang dilakukan oleh bagian analisis kredit, pemasaran kredit dan administrasi kredit maka ketelitian dalam pengambilan keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan dan efesien. b. Prosedur otoritas yang memadai Otorisasi disusun oleh perusahaan berdasarkan wewenang dan tanggungjawab untuk setiap level menajemen yang terlihat pada struktu
organisasi.
Dalam
struktur
pengendalian
ini
pihak
perusahaan telah menciptakan adanya otorisasi dan persetujuan – persetujuan sehingga efektifitas dan efisiensi kinerja terwujud, seperti otorisasi dalam persetujuan kredit yang tidak hanya diputuskan oleh satu orang, serta otorisasi dalam proses pencairan walaupun dalam proses pencairan proses administrasi kredit rawan akan terjadinya pengendalian yang tidak jelas. Karena berhubungan langsung dalam pengambilan uang nasabah. c. Perancangan dokumen dan catatan yang cukup. Dokumen harus cukup memadai untuk memberikan jaminan bahwa setiap harta telah berada pada pengawasan yang semestinya dan setiap transaksi telah dicatat dengan benar. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) telah melakukan pengendalian atas
74
dokumen dan catatan. Dokumen yang digunakan telah delengkapi dengan nomor urut, tanggal dan kolom catatan untuk lebih memperjelas keputusan dari pihak yang menyetujui dokumen tersebut. d. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan Pengamanan yang dilakukan terhadap kekayaan perusahaan adalah dengan pemantauan kepada setiap debitur dalam hal pengembalian pokok dan bunga serta membatasi akses terhadap pengeluaran harta perusahaan oleh orang – orang yang tidak berwenang. Pengeluaran atau pencairan uang hanya dilakukan jika ada bukti pengeluaran kas yang sudah diotorisasi oleh Unit Manager dan Kasir serta pengamanan fisik yaitu dengan menyimpan kedalam sistem pengarsipan dan memback up data untuk mengamankan datadata elektronik, juga pembatasan terhadap data-data tersebut oleh pihak yang berwenang. e. Pelaksanaan yang kompeten dan bertanggungjawab Untuk
mendapatkan
karyawan
yang
kompeten
dan
bertangungjawab, perusahaan telah mengadakan seleksi penerimaan karyawan
sehingga
karyawan
ditempatkan
sesuai
dengan
keahliannya beserta kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu pula perusahaan juga memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kualitas karyawan sesuai dengan fungsinya, memberikan kompensasi atas prestasinya dan menciptakan iklim
75
yang
menyenangkan
yang
dapat
menumbuhkan
semangat
terciptanya struktur pengendalian intern. f. Pengecekan secara independent atas kinerja. Untuk menjamin bahwa setiap karyawan melaksanakan prosedur pengendalian yang telah ditetapkan, diperlukan prosedur pengendalian yeng telah ditetapkan, diperlukan pengecekan secara independen terhadap kinerja karyawan, karena verifikasi intern yang dilakukan secara terus menerus ini dapat memantau adanya penyimpangan yang terjadi akibat kecenderungan waktu yang berubah yang dapat menimbulkan kesalahan yang dibuat oleh karyawan tersebut.
4.
Pemantauan dan Monitoring Merupakan proses interaksi yang di dalamnya mencangkup pemantauan terhadap perkembangan usaha dan bisnis debitur yang tujuannya untuk menjamin penilaian yang berkelanjutan datas aktivitas usaha dan jaminan. Serta melakukan tindakan preventif seperti pemantauan usaha nasabah, pembayaran nasabah, dan jaminan nasabah selain itu usaha perusahaan untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerugian perusahaan lebih lanjut terhadap suatu kredit yang tidak lancar melalui pengelolaan hubungan dengan nasabah. Strategi pemantauan dan penyelamatan : a.
Toleransi sementara (gol 1 tidak murni dan 2)
b.
Penyelesaian Intern (gol 3 dan 4)
76
5.
c.
Penyelesaian Extern (gol 3, 4, 5, HB)
d.
Penghapus bukuan piutang.
Informasi dan akuntansi Merupakan proses pengelolaan data yang dihasilkan merupakan data keseluruhan dari perusahaan yang berfungsi sebagai data keuangan yang digunakan dalam aktivitas organisasi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) serta mengadministrasikan seluruh dokumen yang dihasilkan dari proses pemberian kredit, persetujuan kredit, pemantauan dan penyelamatan kredit. Fokus pekerjaan
barkaitan dengan :
Mengelola administrasi dan pembukuan perkreditan, mengelola portopel kredit dan pembuatan laporan, dan memantau proses penyelamatan kredit mikro
Secara umum proseder pemberian kredit dan sistem pengendalian intern yang di terapkan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sudah memadai dan sesuai dengan teori serta ketentuan yang berlaku, namun demikian ada beberapa hal yang perlu manjadi perhatian, seperti perangkapan jabatan, kualitas kredit, penangan debitur lunas, dan bentuk fokus pengendalian
