BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisa Perlakuan Akuntansi pada Penggabungan Usaha 1. Bentuk Penggabungan Usaha Penggabungan usaha yang dilakukan oleh PT MB Tbk, PT KS, PT MS dan PT TS, merupakan bentuk penggabungan ke induk perusahaan atau Upstream Merger, sebab a) Sebelum penggabungan, induk perusahaan telah memiliki saham pada anak perusahaan. PT MB Tbk memiliki saham mayoritas pada PT KS sebesar 98,57%, pada PT MS sebesar 99,999% dan pada PT TS juga sebesar 99,999%. b) Pada penggabungan usaha ini PT KS, PT MS dan PT TS sebagai perusahaan anak yang melakukan pengalihan harta bubar demi hukum tanpa proses likuidasi, dan PT MB Tbk sebagai perusahaan induk yang menerima pengalihan harta menjadi Perusahaan Hasil Gabungan.
2. Metode yang Digunakan Penggabungan usaha PT MB Tbk, PT KS, PT MS dan PT TS dilakukan dengan metode penyatuan (pooling of interest method). Dalam metode ini, semua aktiva, kewajiban, dan hasil operasi dari perusahaanperusahaan tersebut untuk periode terjadinya penggabungan dan untuk 56
periode perbandingan yang diungkapkan, dimasukkan dalam laporan keuangan gabungan seolah-olah perusahaan tersebut telah bergabung sejak permulaan periode yang disajikan tersebut, hal ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 38 Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali. Penggabungan dilakukan dengan menggunakan dasar Laporan Keuangan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan per tanggal 31 Desember 2006.
3. Struktur Modal dan Pemegang Saham Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pasal 107, sebagai akibat dari penggabungan PT KS, PT MS dan PT TS sebagai perusahaan yang akan bergabung akan bubar demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu sedangkan semua aktivitas, kegiatan usaha, operasi usaha, aktiva, pasiva, tagihan dan karyawan-karyawan PT KS, PT MS, dan PT TS beralih kepada PT MB Tbk sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan, kecuali diatur lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan penggabungan akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar PT MB Tbk, yaitu berkaitan dengan adanya pengeluaran saham-saham baru dalam PT MB Tbk kepada pihak-pihak yang sebelumnya merupakan pemegang saham PT KS. Sedangkan dalam kaitannya dengan pemegang saham PT MS dan PT TS, mengingat seluruh saham dalam PT MS 57
dan PT TS dimiliki oleh PT MB Tbk, maka PT MB Tbk tidak akan mengeluarkan saham-saham dalam baru kepada pemegang saham PT MS dan PT TS. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar PT MB Tbk tersebut merupakan perubahan anggaran dasar yang harus dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan harus didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta berlaku sejak tanggal pendaftaran dalam Daftar Perusahaan. Mengingat hal tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27, Penggabungan mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal pendaftaran perubahan anggaran dasar PT MB Tbk dimaksud di atas dalam Daftar Perusahaan. Dalam penggabungan usaha ini, seluruh saham PT MS dan PT TS dimiliki oleh PT MB Tbk, sehingga tidak ada saham yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan penggabungan usaha kedua perusahaan tersebut. Sedangkan untuk PT KS, terdapat sebanyak 4.319.692 saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas. Untuk itu PT MB Tbk akan mengeluarkan saham baru kepada pemegang saham minoritas tersebut. Selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan dengan jumlah modal saham yang diperoleh, dibukukan sebagai Tambahan Modal Disetor. Di bawah ini adalah komposisi susunan pemegang saham Perusahaan Hasil Penggabungan
58
Tabel 4.1 Komposisi Susunan Pemegang Saham Perusahaan Hasil Gabungan Pemegang
Jumlah Saham
Jumlah Nominal
Prosentase
Saham
(lembar)
(Rupiah)
(%)
1.
PT MDC
11.899.894.294
1.189.989.429.400
60,63
2.
ASB
1.182.053.593
118.205.359.300
6,02
3.
PT CLD
716.546.826
71.654.682.600
3,65
4.
PT AM
469.201.670
46.920.167.000
2,39
5.
COM
1.013.851.863
101.385.186.300
5,16
404.611.912
40.461.191.200
2,06
3.900.000.000
390.000.000.000
19,87
Corp. 6.
FT
Co.,
Ltd. 7.
Publik
8.
PT MT
1.757.222
175.722.220
0,01
9.
PT EY
343.542
3.435.420
0,00
10. CT Bank
13.517.162
135.171.620
0,07
11. PT J Kon
13.517.162
135.171.620
0,07
12. FM Corp
13.517.162
135.171.620
0,07
393.257
3.932.570
0,00
19.628.405.727
1.926.284.057.270
100,00
13. ICOM Jumlah
Catatan: Harga saham Rp100,-/lembar
Sumber: Merger Plan PT MB, Tbk (olahan)
59
Adapun komposisi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh dan tambahan modal disetor PT MB Tbk, PT KS, PT MS dan PT TS sebelum dan setelah penggabungan, dapat dilihat pada tabel 4.2. Pada penggabungan usaha ini PT MB Tbk akan menjadi perusahaan yang tetap beroperasi (surviving company) dan PT KS, PT MS dan PT TS sebagai perusahaan yang dieliminasi sebagai akibat dari penggabungan usaha. Akibat dari penggabungan usaha ini PT KS, PT MS dan PT TS akan berhenti beroperasi sejak tanggal resmi penggabungan usaha. Penggabungan ini akan berjalan tanpa adanya likuidasi, sehingga sesuai dengan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, semua harta dan utang PT KS, PT MS dan PT TS secara otomatis akan berpindah kepada PT MB Tbk.
4. Penggunaan Nilai Buku dalam Rangka Pengalihan Harta Berdasarkan data-data pada 31 Mei 2007 berupa neraca PT MB, PT KS, PT MS, dan PT TS, dapat diuraikan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha perusahaan, sebagai berikut:
60
I.
Sebelum Penggabungan Usaha a. Aktiva Lancar Aktiva yang terdiri dari aktiva lancar lancar sebagian besar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha baik kepada pihak hubungan istimewa maupun pihak ketiga, persediaan bersih, serta aktiva pajak tangguhan. PT MB Tbk memiliki saldo aktiva lancar sebesar Rp1.155.846.659.061,-;
PT KS Rp 34.057.792.029,-;
PT MS
Rp6.583.382.315; serta PT TS Rp2.879.078.176,-. b. Aktiva Tetap Aktiva
tetap
terdiri
dari
tanah,
infrastruktur
telekomunikasi,
kendaraan, peralatan kantor serta peralatan penunjang lainnya. PT MB Tbk memiliki saldo aktiva tetap sebesar Rp1.595.574.658.911,-; PT KS Rp50.150.644.280,-; PT MS sebesar Rp11.562.404.244,- dan PT TS sebesar Rp1.087.947.009,-. c. Aktiva Lain-lain Aktiva lain-lain ini terdiri dari uang jaminan sewa ruang, perangkat lunak belum terpasang dan lain-lain. Saldo aktiva lain-lain yang dimiliki PT MB Tbk adalah Rp526.719.379.327,-; PT KS Rp27.589.323.388,- PT MS sebesar Rp4.168.074.85,-; PT TS Rp631.356.527,-. d. Kewajiban Lancar Kewajiban lancar sebagian besar terdiri dari hutang usaha, baik kepada pihak hubungan istimewa maupun pihak ketiga, biaya yang masih harus 61
dibayar, uang jaminan pelanggan, serta utang pajak. PT MB memiliki saldo Rp281.842.629.352,-; PT KS Rp25.664.056.315,-; PT MS Rp15.489.260.942,- dan PT TS Rp 17.165.854.471,-. e. Kewajiban Jangka Panjang Saldo kewajiban jangka panjang hanya dimiliki oleh PT MB Tbk adalah Rp1.265.475.231.899,-. f. Kewajiban Lain-lain Kewajiban lain-lain terdiri dari utang obligasi dan kewajiban imbalan pasca
kerja.
Saldo
kewajiban
lain-lain
PT
Rp94.019.474.72,-; PT KS Rp10.024.391.000,-;
MB
Tbk
adalah
PT MS sebesar
Rp12.553.324.000,- dan PT TS Rp287.963.000,-. g. Hak Minoritas Sedangkan akun hak minoritas hanya dimiliki oleh PT MB Tbk sebagai perusahaan induk, dengan saldo sebesara Rp1.088.363.821,-. h. Ekuitas Ekuitas terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, serta laba ditahan. Pada masing-masing perusahaan jumlah ekuitasnya sebagai berikut PT MB Tbk Rp1.635.714.997.506,-; PT KS Rp76.109.312.382,-; PT MS mengalami kerugian Rp5.728.723.798,ekuitasnya juga -Rp12.855.435.759,-.
62
dan PT TS saldo
II.
Setelah Penggabungan Usaha a. Aktiva Lancar Jumlah keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh PT MB Tbk selaku perusahaan yang menerima pengalihan aktiva (acquiring company) setelah penggabungan adalah Rp 1.155.846.659.061,-. b. Aktiva Tidak Lancar Setelah penggabungan saldo keseluruhan aktiva tidak lancar PT MB Tbk menjadi Rp 1.595.574.658.911,- sama dengan total nilai bukunya. c. Aktiva lain-lain Saldo
aktiva
lain-lain
setelah
penggabungan
adalah
Rp
492.841.675.286,- tidak sama dengan total nilai bukunya yaitu Rp 526.719.379.327,- hal ini disebabkan oleh jumlah aktiva lain-lain yang dialihkan hanya sejumlah yang dimiliki oleh PT MB Tbk saja, sedangkan aktiva lain-lain PT KS, PT MS dan PT TS tidak ikut dialihkan. d. Kewajiban Lancar Jumlah kewajiban lancar sebesar Rp 281.842.629.352,- sama dengan nilai bukunya. e. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang sebesar kewajiban jangka panjang yang hanya dimiliki oleh PT MB Tbk, yaitu Rp 1.265.475.231.899,-.
63
f. Kewajiban Lain-lain Kewajiban lain-lain dinilai sebesar kewajiban lain-lain PT MB Tbk saja yaitu sebesar Rp 60.141.770.680,- yang terdiri dari utang pada pihak hubungan istimewa dan kewajiban imbalan pasca kerja. g. Ekuitas Ekuitas setelah penggabungan sebesar Rp 1.636.803.361.327,- yang berasal dari modal saham, tambahan modal disetor, selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dan laba ditahan (defisit). Perbedaan disebabkan karena adanya selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan dengan jumlah modal saham yang diperoleh yang dibukukan sebagai tambahan modal disetor. Neraca pro forma dapat dilihat pada tabel 4.3.
5. Analisa Perlakuan Akuntansi Berdasarkan data-data di atas, maka PT MB Tbk dikategorikan sebagai perusahaan yang “mengendalikan” sedangkan PT KS, PT MS dan PT TS adalah perusahaan yang “dikendalikan”. Definisi Entitas Sepengendali (Under Common Control) sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 38 tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali adalah pihak (perorangan, perusahaan atau bentuk entitas lainnya) yang secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara)
64
mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama. Oleh karena itu transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aktiva, saham, kewajiban atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aktiva maupun kewajiban yang kepemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) harus dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest). PT MB Tbk mengajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku pada pengalihan harta, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh fasilitas pembebasan pajak, sebab dengan digunakannya nilai buku, maka tidak akan ada selisih lebih atau keuntungan atas pengalihan usaha, sehingga tidak akan ada obyek pajak penghasilan. Akibatnya atas pengalihan tersebut tidak dikenakan pajak, hal ini akan mengurangi beban pajak dalam laporan laba rugi.
65
B. Analisa Perlakuan Perpajakan pada Penggabungan Usaha 1. Pemenuhan Persyaratan Penggabungan Usaha dengan menggunakan Nilai Buku sesuai Ketentuan Perpajakan Persyaratan untuk dapat menggunakan nilai buku adalah (a) Memenuhi definisi sebagai penggabungan usaha Berdasarkan Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2005, diatur bahwa yang dimaksud dengan penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung. Data dan informasi mengenai penggabungan antara PT KS, PT MS, PT TS dan PT MB Tbk, sebagai berikut: 1) Dalam Pasal 2 Akte Penggabungan Nomor 152 tanggal 22 Mei 2007 dari Notaris Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., M.Kn., dinyatakan antara lain bahwa Perusahaanperusahaan yang bergabung akan bubar demi hukum tanpa didahului dengan likuidasi sedangkan PT MB Tbk akan menerima
Penggabungan
66
Perusahaan-perusahaan
yang
bergabung dan tetap berdiri sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan; 2) Dalam Akte Rancangan Penggabungan dari Notaris Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., M.Kn., yang telah ditandatangani oleh Direksi dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan, dan dalam Rancangan Penggabungan yang telah dimuat di dua media massa, dinyatakan antara lain bahwa sebagai akibat dari Penggabungan PT KS, PT MS dan PT TS akan bubar demi hukum tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi, sedangkan PT MB akan tetap berdiri sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan. 3) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan setelah Merger PT MB Tbk beserta Laporan Auditor Independen, dinyatakan bahwa PT KS, PT MS dan PT TS bubar demi hukum tanpa proses likuidasi sementara PT MB Tbk tetap berdiri sebagai Perusahaan; (b) Permohonan Diajukan dalam Jangka Waktu 6 (enam) bulan Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE21/PJ.42/1999 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ.42/1999, diatur bahwa permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Karena PT MB Tbk, PT KS, PT MS, dan PT TS terdaftar pada 4 (empat) Kantor 67
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang berbeda maka wewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usaha atas nama PT MB Tbk berada pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. PT MB Tbk telah mengajukan permohonan penggunaan nilai buku kepada Direktorat Jenderal Pajak sebelum batas waktu 6 (enam) bulan setelah merger (Akta Penggabungan ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2007, mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada tanggal 31 Mei 2007, sehingga penggabungan berlaku efektif pada 1 Juni 2007 dan Surat Permohonan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usaha diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak pada 28 Juni 2007). Permohonan juga telah dilengkapi dengan neraca proforma penggabungan usaha, daftar harta yang dialihkan dalam rangka penggabungan usaha, daftar pemegang saham sebelum dan sesudah penggabungan usaha. (c) Pelunasan Utang-utang Pajak Untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai dengan konfirmasi pada master file data tunggakan pada Direktorat Jenderal Pajak dan pada Kantor Pelayanan Pajak dimana PT MB Tbk, PT KS, PT MS, dan PT
68
TS terdaftar, diperoleh data bahwa PT MB Tbk, PT KS, PT MS, dan PT TS tidak memiliki tunggakan pajak. (d) Laporan Keuangan yang Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Laporan keuangan perusahaan yang mengalihkan harta maupun yang menerima pengalihan harta telah dilampirkan dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. (e) Pengalihan Harta atau Aktiva PT KS, PT MS dan PT TS sebagai transferor company masih memiliki kerugian yang belum dikompensasikan, sehingga ada kerugian yang diambil alih oleh PT MB Tbk. Dan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ.42/1999 mengenai Buku Panduan tentang Perlakuan Perpajakan atas Restrukturisasi Perusahaan, PT KS, PT MS dan PT TS telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap (karena masih memiliki kerugian yang belum dikompensasikan) dan telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. (f) Analisa Penggabungan PT KS, PT MS dan PT TS dinyatakan bubar demi hukum tanpa didahului dengan likuidasi. Dengan demikian penggabungan antara PT MB Tbk dengan PT KS, PT MS dan PT TS dilakukan dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha, namun tanpa melikuidasi pihak lain yang bergabung, sehingga hal ini tidak sesuai 69
dengan definisi pada Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998. Karena tidak sesuai dengan definisi penggabungan usaha yang disyaratkan oleh ketentuan perpajakan, maka
penggunaan
nilai
buku
untuk
pengalihan
harta
tidak
diperkenankan. Oleh karena itu semua proses pengalihan harta yang dilakukan oleh pihak transferor company kepada acquiring company dinilai dengan jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar (fair market value), sehingga akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. PT MB Tbk tidak akan mendapatkan fasilitas bebas pajak sebab tidak mendapat persetujuan untuk menggunakan nilai buku (book value).
2. Perlakuan Perpajakan atas Penggabungan Usaha Berdasarkan persyaratan tersebut di atas, PT MB Tbk hanya memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam
Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.42/1999, yaitu: a. mengajukan permohonan penggunaan nilai buku kepada Direktorat Jenderal Pajak sebelum batas waktu 6 (enam) bulan setelah merger; b. Telah melunasi seluruh utang pajak dari tiap unit badan usaha yang terkait;
70
c. Menyampaikan
Laporan
Keuangan
sebelum
dan
sesudah
penggabungan usaha yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Penggabungan usaha antara PT MB Tbk dengan PT KS, PT MS dan PT TS tidak memenuhi definisi Penggabungan Usaha sebagaimana diatur pada
Pasal
1
huruf
a
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
422/KMK.04/1998. Dengan demikian, permohonan PT MB Tbk tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2005, karena tidak memenuhi definisi penggabungan usaha. Oleh karena itu permohonan PT MB Tbk untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehubungan dengan ditolaknya permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta PT MB Tbk oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka berakibat sebagai berikut: a.
Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Terdapat keuntungan atau kerugian akibat pengalihan harta yang dilakukan oleh PT KS, PT MS dan PT TS kepada PT MB Tbk, sehingga atas pengalihan harta tersebut terutang Pajak Penghasilan, sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Khusus untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan, PT 71
KS, PT MS dan PT TS wajib membayar Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau Nilai Jual Objek Pajak, mana yang lebih tinggi. Dari data yang diperoleh penulis, aktiva tetap yang berupa tanah dan bangunan yang dialihkan adalah sebagai berikut: Tabel 4.4 PPh yang Harus Dibayarkan atas Tanah dan Bangunan yang Dialihkan (dalam Rupiah)
Tanah & Bangunan
PPh 5%
PT KS
29.470.000.000
1.437.500.000
PT MS
23.429.000.000
1.171.450.000
PT TS
3.233.000.000
161.650.000
Jumlah
56.132.000.000
2.770.600.000
Sumber: Merger Plan PT MB, Tbk (olahan)
b.
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atas pengalihan barang kena pajak yang dilakukan oleh PT KS, PT MS dan PT TS akan terutang PPN sebesar 10 %. Perusahaan yang mengalihkan harta (transferor company) akan membayar PPN sebagai pajak keluaran kepada PT MB Tbk sebagai acquiring company atas fixed asset-nya dengan menerbitkan faktur pajak standar. Pada akhirnya Faktur Pajak
72
tersebut akan menjadi pajak masukan bagi PT Mb Tbk. Berikut jumlah PPN yang harus dibayarkan: Tabel 4.5 PPN yang Harus Dibayar atas Fixed Asset yang Dialihkan (dalam rupiah)
Fixed Asset
PPN 10%
PT KS
50.150.644.280
5,015,064,428
PT MS
11.562.404.244
1,156,240,424
PT TS
1.087.947.009
108,794,701
Jumlah
62,800,995,533
6,280,099,553
Sumber: Merger Plan PT MB, Tbk (olahan)
c.
Perlakuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PT MB Tbk tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50% sebagaimana direncanakan dalam Merger Plan sebab Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87/KMK.03/2002 dan Keputusan Direktur Jenderal
73
Pajak Nomor KEP-221/PJ./2002 yang mengatur bahwa Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha dari Direktur Jenderal Pajak yang berhak untuk mendapatkan pengurangan BPHTB sebesar 50%. Oleh karena itu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang adalah sebesar 5% x (Rp56.132.000.000,- - Rp60.000.000,-) = Rp2.803.600.000,- (dua miliar delapan ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).
d. PT MB Tbk harus mencatat harta yang dialihkan oleh PT KS, PT MS dan PT TS berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada saat penggabungan. Pembukuan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik belum mencerminkan nilai yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Oleh karena itu untuk memperoleh tujuan perpajakan, harta yang dialihkan kepada PT MB Tbk harus dinilai berdasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku untuk mendapatkan nilai fiskal.
Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya penggabungan usaha yang dilakukan oleh PT MB Tbk dengan PT KS, PT MS dan PT TS menunjukkan suatu kejanggalan, yaitu PT KS, PT MS dan PT TS dinyatakan bubar demi hukum tanpa didahului dengan likuidasi. Hal ini seperti diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 38 74
tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali, pada paragraf 09 disebutkan bahwa transaksi antar entitas sepengendali tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok, dengan demikian proses penggabungan usaha PT MB Tbk, PT KS, PT MS dan PT TS dan mempertahankan PT MB Tbk sebagai Perusahaan Hasil Gabungan, sementara perusahaan yang lain bubar demi hukum tanpa didahului proses likuidasi, mengindikasikan
terjadinya
transaksi
restrukturisasi
antara
entitas
sepengendali, yang tidak dapat menimbulkan laba atau rugi sehingga tidak akan terkena pajak penghasilan seperti tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan harta merupakan obyek Pajak Penghasilan. Dalam hal ini terdapat indikasi bahwa penggabungan usaha PT MB Tbk, PT KS, PT MS dan PT TS memiliki tujuan salah satunya untuk menghindari pajak (Tax Avoidance) di samping untuk tujuan bisnis (Bussiness Purpose).
75
76
