BAB I PENDAHULUAN. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Pusat Inteligensia Kesehatan 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pusat Inteligensia Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi seperti yang telah ditetapkan dalam Permenkes No. 1144 tahun 2010, melakukan penataan yang lebih baik secara lebih berkesinambungan, efektif, dan efisien. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan Pusat Inteligensia Kesehatan mengacu pada sasaran Indikator Kinerja Rencana Strategis (RENSTRA), yaitu Peningkatan Inteligensia Kesehatan. Pengelolaan Kesehatan Inteligensia berperan dalam menjawab tantangan berbagai isu Pembangunan Kesehatan, yaitu antara lain dengan: 1) meningkatkan kemampuan

manajemen

dan

informasi

kesehatan

inteligensia;

2)

sinkronisasi

perencanaan kebijakan, program, dan anggaran; 3) koordinasi dan integrasi lintas sektor; serta 4) berperan untuk mengoptimalisasikan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan inteligensia. Semangat reformasi telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur pemerintah dengan tuntutan untuk mewujudkan sistem administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Pemerintahan yang baik dan efektif, menuntut kesetaraan, integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi. Setiap instansi pemerintah, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya, berdasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban yang dimaksud, berupa laporan yang menggambarkan Kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan tersebut disampaikan kepada atasan masingmasing, Lembaga Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas, yang akhirnya akan disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. LAKIP

tahun

2015

Pusat

Inteligensia

Kesehatan

disusun

sebagai

pertanggungjawaban atas Kinerja Pusat Inteligensia Kesehatan selama tahun anggaran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 - Pusat Inteligensia Kesehatan

1

2015 dengan mengacu pada: 1) Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 2) Penetapan Kinerja Pusat Inteligensia Kesehatan Tahun 2015; 3) Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014, tentang: Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan ini juga menginformasikan mengenai siklus SAKIP; dan 4) Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019, dengan demikian, tahun 2015 ini, merupakan awal dari RENSTRA 5 (lima) tahun Kementerian Kesehatan periode 2015 – 2019. Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang upaya yang telah dilakukan oleh Pusat Inteligensia Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa Pusat Inteligensia Kesehatan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil berupa output, di samping itu, LAKIP juga dimaksudkan sebagai implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan good governance. LAKIP juga berfungsi sebagai cerminan untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar pada periode selanjutnya dapat melaksanakan kinerja dengan lebih produktif, efektif dan effisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya. 1.2 Maksud dan Tujuan LAKIP

tahun

2015

Pusat

Inteligensia

Kesehatan,

Sekretariat

Jenderal

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Pusat Inteligensia Kesehatan secara tertulis. LAKIP ini memuat keberhasilan maupun kegagalan selama pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015 serta pencapaian dan evaluasi kinerja tahunan melalui tampilan lesson learn dan best practices, kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal. 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi, serta Susunan Organisasi 1.3.1 Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Inteligensia Kesehatan mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan

kebijakan

teknis,

pemeliharaan,


2

peningkatan kemampuan,

dan penanggulangan masalah di bidang

inteligensia

kesehatan. 1.3.2 Fungsi Pusat Inteligensia Kesehatan menyelenggarakan beberapa fungsi dalam melaksanakan tugasnya tersebut, yaitu: 1)

Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan dan penanggulangan masalah inteligensia kesehatan;

2)

Pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan dan penanggulangan masalah inteligensia kesehatan;

3)

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan dan penanggulangan masalah inteligensia kesehatan;

4)

Pengkajian inteligensia kesehatan; dan

5)

Pelaksanaan adminsitrasi pusat.

1.3.3 Susunan Organisasi Pusat Inteligensia Kesehatan memiliki susunan organisasi, sebagai berikut: 1)

Kepala Pusat Inteligensia Kesehatan;

2)

Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari:

3)

-

Sub Bagian Program dan Anggaran

-

Sub Bagian Keuangan dan Umum

Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan, yang terdiri dari:

4)

5)

-

Sub Bidang Inteligensia Anak

-

Sub Bidang Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia.

Bidang Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan, yang terdiri dari: -

Sub Bidang Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan

-

Sub Bidang Inteligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persarafan

Kelompok Jabatan Fungsional.


3

STRUKTUR ORGANISASI 1144/MENKES/PER/VIII/2010

PUSAT INTELIGENSIA KESEHATAN

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Inteligensia Kesehatan

1.4 Sistematika Penulisan LAKIP Pusat Inteligensia Kesehatan tahun 2015 ini menjelaskan pencapaian kinerja Pusat Inteligensia Kesehatan selama tahun 2015. Capaian kinerja tersebut juga dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan kinerja Pusat Inteligensia Kesehatan. Namun, dengan berakhirnya masa RENSTRA 5 (lima) tahun Kementerian Kesehatan periode 2010 – 2014 dan dimulainya periode RENSTRA 2015 – 2019, di mana terdapat sedikit perbedaan dalam hal indikator kinerja, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai, maka evaluasi tetap dilakukan dengan


4

membandingkan indikator beserta capaiannya di tahun 2014 dengan tahun 2015, meskipun “tidak sama persis”. Sebagai penjelasannya, akan diberikan beberapa keterangan tambahan. Capaian kinerja tahun 2015 juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan kerangka pikir demikian, maka sistematika penyajian LAKIP Pusat Inteligensia Kesehatan tahun 2015, adalah sebagai berikut: 1)

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

2)

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang; maksud dan tujuan penulisan laporan; tugas pokok dan fungsi Pusat Inteligensia Kesehatan, serta sistematika penulisan.

3)

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perencanaan (Dokumen Penetapan Kinerja).

4)

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2015, membandingkannya dengan kinerja tahun sebelumnya (tahun 2014), termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

5)

BAB IV Penutup, berisi simpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Inteligensia Kesehatan Tahun 2015.


5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Perencanaan Kinerja Perencanaan yang dimaksud dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan). Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan lingkungan perkembangan lingkungan strategis, nasinal, dan global, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan ditetapkan dengan Kepmenkes RI Nomor HK. 02.02/MENKES/52/2015 tentang RENSTRA Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019, yang berfungsi sebagai pedoman manajerial taktis strategis. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan, maka RENSTRA tersebut dijabarkan ke dalam Perencanaan Kinerja Tahunan. Perencanaan Kinerja Tahunan tersebut memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 1 (satu) tahunan, strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut, serta tolak ukur dan target kinerja, yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran

yang

bersangkutan, yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu, berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi yang bersangkutan. Penetapan Kinerja ini menjadi Kontrak Kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat di instansi tersebut sebagai penerima amanah, di mana pada setiap akhir tahunnya akan


6

dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja serta penilaian terhadap para pejabatnya. Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

2.1.1 Visi Kementerian Kesehatan Visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah: “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”

2.1.2 Misi Kementerian Kesehatan Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki misi sebagai berikut: 1)

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani;

2)

Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan;

3)

Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan;

4)

Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Pusat Inteligensia Kesehatan 2.1.3.1 Tujuan Sebagai salah satu instansi di bawah Kementerian Kesehatan, Pusat Inteligensia Kesehatan memiliki tujuan yang mendukung visi dan misi Kementerian Kesehatan, yaitu Meningkatkan kualitas kesehatan inteligensia dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

2.1.3.2 Sasaran Sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Pusat Inteligensia Kesehatan, adalah sebagai berikut: 1)

Menyusun

kebijakan

tentang

upaya

pemeliharaan,

peningkatan,

dan

penanggulangan inteligensia kesehatan (berupa pedoman, standar, instrumen/alat ukur, kriteria, dan prosedur);


7

2)

Terbangunnya

komitmen

daerah

untuk

mendukung

upaya

pemeliharaan,

peningkatan, dan penanggulangan inteligensia kesehatan; 3)

Tersedianya sumber daya dan sarana Pusat Inteligensia Kesehatan.

2.2 Perjanjian Kinerja Pusat Inteligensia Kesehatan menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja tingkat eselon II yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penetapan Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sesuai dengan rencana strategis. Penetapan

Kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur, dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Penetapan Kinerja, antara lain adalah: 1)

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2)

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

3)

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian utjuan dan sasaran organisasi;

4)

Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan

5)

Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Berikut adalah Penetapan Kinerja Pusat Inteligensia Kesehatan Tahun 2014: Tabel 1 Target Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2015

NO (1)

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya kesehatan inteligensia secara optimal dalam Rangka Mempersiapkan SDM yang Berkualitas

Jumlah Instrumen Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Inteligensia sesuai Tahapan Siklus Hidup untuk Mendukung Pembangunan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mempersiapkan SDM yang Berkualitas

7 Instrumen


8

Tabel 2 Definisi Operasional Indikator Pusat Inteligensia Kesehatan

NO

INDIKATOR

DEFINISI OPERASIONAL

DATA DUKUNG

1

2

3

4

1.


Instrumen-instrumen Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Inteligensia yang berjumlah 7 buah, sesuai Tahapan Siklus Hidup, yaitu: 1. Tahap Janin 2. Tahap Bayi 3. Tahap BALITA 4. Tahap Anak 5. Tahap Remaja 6. Tahap Dewasa 7. Tahap Lansia

2015

2016

TARGET 2017

2018

2019

5

6

7

8

9

7

7

7

7

7

Dokumen/Kebijakan/ Pedoman NSPK yang telah dihasilkan


9

Tabel 3 Penjabaran Hasil Kerja Pusat Inteligensia Kesehatan

NO 1

1.

KEGIATAN

INPUT

2

3

Jumlah instrumen yang dihasilkan oleh Pusat Inteligensia Kesehatan

  



Peningkatan SDM PIK Peran profesi terkait Koordinasi dan kerjasama lintas program, lintas sektor, dan LSM. Penyediaan anggaran

OUTPUT

OUTCOME

BENEFIT

4

5

6

Terselenggaranya pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan kesehatan inteligensia berupa jumlah kebijakan yang diterbitkan

Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan kesehatan inteligensia menjadi terarah

Tersedianya tenaga kesehatan terlatih menggunakan kebijakan PIK untuk pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan serta penanggulangan kesehatan inteligensia


IMPACT 7

Terdapatnya peningkatan kesehatan inteligensia masyarakat.

10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya, digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen, khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Pusat Inteligensia Kesehatan dalam kurun waktu Januari – Desember 2015. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat pencapaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan Pengukuran Kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang, agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Manfaat Pengukuran Kinerja antara lain, yaitu untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan Misi Organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA/Penetapan Kinerja. Berdasarkan Kepmenkes Nomor HK. 02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019, di mana Sekretariat Jenderal Kesehatan sebagai unit utama yang membawahi Pusat Inteligensia Kesehatan, melaksanakan 1 (satu) program dari 9 (Sembilan) program yang telah ditetapkan dalam, yaitu: “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”. Dalam melaksanakan program kinerjanya, Pusat Inteligensia Kesehatan memiliki sasaran program. Sasaran tersebut merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pusat Inteligensia Kesehatan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1


11

(satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator yang mengacu pada indikator-indikator Sekretariat Jenderal sebagai unit utama di atas Pusat Inteligensia Kesehatan. Sasaran Sekretariat Jenderal adalah: “Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan

Tugas

serta

Pembinaan

dan

Pemberian

Dukungan

Manajemen

Kementerian Kesehatan”. Berdasarkan Dokumen RENSTRA/Penetapan Kinerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, menetap 2 (dua) indikator dalam mencapai sasaran hasil programnya, yaitu: 1)

Jumlah Kabupaten/kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan bencana;

2)

Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pusat

Inteligensia

Kesehatan

dalam

mendukung

program

Kementerian

Kesehatan mempunyai indikator kinerja tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, yaitu: “Jumlah Instrumen Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Inteligensia sesuai Tahapan Siklus Hidup untuk Mendukung Pembangunan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mempersiapkan SDM yang Berkualitas”

Tingkat capaian kinerja kegiatan Pusat

Inteligensia Kesehatan tahun 2015

berdasarkan pengukurannya, dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Inteligensia Kesehatan Tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pusat Inteligensia Kesehatan dengan realisasinya. Tahun 2015, Pusat Inteligensia Kesehatan telah menetapkan target untuk menghasilkan instrumen Kesehatan Inteligensia yang mencakup 7 tahapan siklus hidup. Kinerja yang telah dicapai selama tahun 2015, dapat di lihat pada tabel berikut:


12

Tabel 4 Capaian Kinerja Pusat Inteligensia Kesehatan Tahun 2015

Target

2015 Realisasi

6

7

8

9


7

7

100%

No 1

Indikator

Capaian

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 ini, Pusat Inteligensia Kesehatan telah dapat melaksanakan tugas-tugas/kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Semua target dari indikator kinerja Pusat Inteligensia Kesehatan Tahun 2015, dapat terealisasi 100%. Adapun penjabaran pencapaian kinerja kegiatan yang telah dilakukan oleh Pusat Inteligensia Kesehatan Tahun 2015, adalah sebagai berikut: Tabel 5 Instrumen yang Dihasilkan Pusat Inteligensia Kesehatan Tahun 2015 No

Tahap

1

2

Instrumen yang dihasilkan 3

1

Janin

a. Kajian Stimulasi Suara pada Janin Melalui Ibu Hamil

2

Bayi

3

Balita

b. Pedoman Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak di Lingkungan Kementerian Kesehatan

4

Anak

5

Remaja

f. Pengembangan Model Optimalisasi Potensi Kecerdasan Majemuk pada Remaja

6

Dewasa

g. Pedoman Vokasional pada Orang dengan Gangguan Kognitif

c. Petunjuk Teknis Pedoman Fasilitas Anak Berkebutuhan d. Kajian Pengaruh Khusus Permainan Elektronik Terhadap Perkembangan Kognitif pada Anak

k. Pedoman Integrasi Layanan Kesehatan Inteligensia Berbasis Siklus Hidup e. Petunjuk Teknis Deteksi Gangguan Kesehatan Inteligensia pada Anak

h. Pemetaan Potensi Integritas Berbasis Fungsi Eksekutif Otak (Executive Brain Assessment) 7

Lansia

i. Pedoman Stimulasi Kognitif pada Lanjut Usia j. Kajian Rehabilitasi Kognitif bagi Orang dengan Gangguan Kognitif pada Lansia


13

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa intrumen-instrumen yang dihasilkan Pusat Inteligensia Kesehatan seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) instrumen dan telah dapat mencakup seluruh tahapan siklus hidup, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

1) Tahap Janin Instrumen yang dihasilkan berjudul: Kajian Stimulasi Suara Pada Janin Melalui Ibu Hamil Implementasi kegiatan stimulasi pengungkit otak (brain booster) dimulai tahun 2010 di 10 provinsi, kemudian dilakukan pilot project di 2 provinsi di tahun 2011, berlanjut pada tahun 2012 (5 provinsi) dan tahun 2013 (4 provinsi). Pada tahun 2014 kegiatan ini dilanjutkan ke 5 daerah center. Namun yang menjadi pertanyaan masyarakat kenapa mesti memakai lagu klasik Mozart, padahal stimulasi dengan lagu lain-pun juga menghasilkan generasi yang unggul di masa mendatang dengan kecerdasan yang optimal. Menindaklanjuti hal tersebut, tahun 2015

Pusat Inteligensia Kesehatan

berencana untuk melakukan Kajian Stimulasi Suara Pada Janin Melalui Ibu Hamil (selain Mozart) untuk meningkatkan inteligensia.

Gambar 2 Kegiatan Penyusunan Draft Instrumen Kajian Stimulasi Suara Pada Janin Melalui Ibu Hamil (Tahap III), Jakarta November-Desember 2015


14

Kajian Stimulasi Suara Pada Janin Melalui Ibu Hamil perlu dilakukan dengan alasan: -

memperkaya kajian pengetahuan di bidang kesehatan janin khususnya mengenai kontribusi upaya kesehatan inteligensi dalam pencapaian kecerdasan.

-

mengetahui faktor-faktor kesehatan inteligensia yang mempengaruhi perilaku.

-

memberikan kontribusi tentang model stimulasi Suara pada janin untuk menunjang pengembangan program peningkatan kecerdasan sekaligus mampu mengambil tindakan tepat sesuai tahapan perkembangan inteligensia.

2) Tahap Bayi Instrumen yang dihasilkan pada tahap bayi, berjumlah 2 buah. a. Mencakup tahap Bayi dan Balita Judul Instrumen: Pedoman Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Tuntutan hidup untuk memenuhi perekonomian keluarga dan keinginan ibu untuk bekerja, menyebabkan waktu pengasuhan anak terbatas. Pilihan

orangtua

biasanya adalah menitipkan dan memercayakan pengasuhan anak kepada orang lain selama ditinggal bekerja, seperti kepada pengasuh, asisten rumah tangga, keluarga terdekat, tetangga atau dititipkan ke Taman Pengasuhan Anak (TPA).

Melihat

permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu wadah untuk perawatan serta pengembangan anak usia dini baik dari segi pengasuhan, gizi dan kesehatan yang dapat ditempuh melalui pendidikan non formal sebagai dasar awal pendidikan anak berupa Taman Pengasuhan Anak (TPA). TPA memiliki tenaga SDM yang akan memberikan pengasuhan yang mencakup stimulasi, perawatan, perlindungan dan kesejahteraan yang disesuaikan dengan tumbuh kembang berdasarkan usia anak. Oleh karena itu sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di TPA harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan terkait dengan tumbuh kembang anak. Melihat itu semua Pusat Inteligensia Kesehatan bersama dengan Anggota Dharma Wanita Persatuan yang mendapat himbauan dari Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih untuk membentuk TPA. Melibatkan Biro Umum, Pusat Promosi Kesehatan Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olah Raga, Direktorat Bina Gizi. Proses penyelenggaraan TPA dimulai sejak bulan Januari 2011 dan pada tanggal 21 November 2014 diresmikan oleh Menteri Kesehatan RI. Peresmian TPA dilanjutkan himbauan dari


15

perlu disusun suatu pedoman penyelenggaraan TPA di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Pedoman ini merupakan acuan dalam melakukan penataan dan pembinaan penyelenggaraan TPA sesuai dengan paradigma baru TPA, yang dikelola secara tertib administratif, professional, dan edukatif.

Gambar 3 Kegiatan Penyusunan Instrumen Pedoman Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak di Lingkungan Kementerian Kesehatan Hotel Puri Denpasar, Jakarta November 2015

Terlaksananya kegiatan penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak di Lingkungan Kementerian Kesehatan diharapkan menjadi payung hukum tentang tata laksana penyelenggaraan di TPA dengan kekhasan TPA di Lingkungan Kementerian Kesehatan.


16

Gambar 4 Kegiatan Workshop Taman Pengasuhan Anak di Lingkungan Kementerian Kesehatan, di Bapelkes Cilandak, Jakarta Maret 2015

b. Mencakup tahap Bayi, Balita, dan Anak Judul Instrumen: Petunjuk Teknis Pedoman Fasilitas Anak Berkebutuhan Khusus

Petunjuk teknis acuan standar fasilitas yang memenuhi standar untuk deteksi dini sampai dengan penatalaksanaan anak berkebutuhan khusus. Dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus.


17

Gambar 5 Kegiatan Finalisasi Penyusunan Instrumen Petunjuk Teknis Fasilitas Anak Berkebutuhan Khusus Hotel Puri Denpasar, Jakarta Oktober 2015

3) Tahap BALITA Judul Instrumen: Kajian Pengaruh Permainan Elektronik Terhadap Perkembangan Kognitif pada Anak Sasaran Instrumen ini, mencakup tahap BALITA dan Anak-anak.

Saat ini, game online telah menjadi fenomena global maupun di negara tertentu, hal ini menumbuhkan industri game berbayar terutama di negara-negara Asia. Permainan elektronik memiliki dampak terhadap perkembangan anak. Sejumlah artikel, berita, dan penelitian melihat permainan elektronik dalam jaringan (online games) dengan dampak negatif yang dihasilkannya. Namun selain dampak negatif lain, permainan elektronik juga memiliki pengaruh positif. Mengingat pesonanya yang begitu besar bagi seseorang, komputer dan video game dapat mempengaruhi jadwal kehidupan sehari-hari. Hal ini yang menyebabkan


18

terjadinya ketidakseimbangan waktu antara bermain dengan kegiatan utama lainnya, misalnya belajar, bekerja, dan lain-lain. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya suatu pengkajian bagaimana pengaruh permainan elektronik ini terhadap perkembangan kognitif anak, sehingga bisa diketahui aspek negatif dan positif dari penggunaan permainan elektronik ini agar bisa diambil langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan terkait pengaruh tersebut. Tersedianya

Pengkajian

Pengaruh

Permainan

Elektronik

terhadap

Perkembangan Kognitif pada Anak dengan rekomendasi bagi instansi terkait yang dapat bermanfaat sebagai landasan kebijakan dalam mewujudkan perkembangan kognitif anak yang optimal.

Gambar 6 Kegiatan Penyusunan Instrumen Kajian Pengaruh Permainan Elektronik Terhadap Perkembangan Kognitif pada Anak, di Ruang Rapat Pusat Inteligensia, Jakarta September 2015


19

4) Tahap Anak-anak Judul Instrumen: Petunjuk Teknis Deteksi Gangguan Kesehatan Inteligensia pada Anak Sasaran Instrumen ini, mencakup tahap BALITA dan Anak-anak

Upaya pengembangan kesehatan inteligensi dapat dilakukan salah satunya dengan cara memberikan panduan bagi tenaga kesehatan, dalam hal ini adalah dokter/ neurolog, dan tenaga kesehatan khususnya terapis di seluruh Indonesia dengan memberikan petunjuk teknis deteksi gangguan kesehatan inteligensi pada anak. Petunjuk teknis ini akan memuat bagaimana tenaga kesehatan melakukan deteksi dini hingga melakukan terapi maupun stimulasi baik berupa sensori yang dapat digunakan baik untuk otak sehat (anak sekolah pada umumnya) dan dikhususkan bagi anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan inteligensi. Upaya ini dilakukan dalam rangka memudahkan tenaga pelaksana dalam rangka menanggulangi masalah kesehatan inteligensi pada anak di Indonesia, terutama di daerah miskin. Sehingga diharapkan dengan meningkatkan kesehatan inteligensi akan mempunyai dampak ganda (multiplying effects) terhadap perbaikan di bidang kesehatan dan sosial-ekonomi masyarakat. Pencapaian dari kegiatan ini adalah tersedianya output Petunjuk Teknis Deteksi Gangguan Kesehatan Inteligensia pada Anak. 5) Tahap Remaja Judul Instrumen: Pengembangan Model Optimalisasi Potensi Kecerdasan Majemuk pada Remaja

Pengembangan Model Optimalisasi Kecerdasan Majemuk pada Remaja merupakan salah satu kegiatan kesehatan inteligensia yang bertujuan mengakselerasi potensi kecerdasan majemuk remaja dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan mulai tahun 2012 hingga 2015. Pusat

Inteligensia

Kesehatan

bermaksud

merumuskan

suatu

model

pengembangan optimalisasi kecerdasan majemuk pada berbagai kelompok remaja. Oleh


20

karena itu, disusun buku Pengembangan Model Optimalisasi Kecerdasan Majemuk pada Berbagai Kelompok Remaja. 6) Tahap Dewasa Instrumen yang dihasilkan pada tahap Dewasa, berjumlah 2 buah. a. Judul Instrumen: Pedoman Vokasional pada Orang dengan Gangguan Kognitif

Pekerjaan atau okupasi sejak dulu kala telah dikenal sebagai sesuatu untuk mempertahankan hidup atau survival. Pekerjaan dapat juga digunakan sebagi pengalihan perhatian atau pikiran sehingga menjadi segar kembali untuk memikirkan hal-hal yang lain. Orang dengan gangguan kognitif acap kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan atau kembali kepada pekerjaannya. Penyesuaian vokasional diberikan kepada orang dengan gangguan kognitif untuk memaksimalkan kemampuan kognitif yang masih tersisa. Rehabiltasi serta penyesuaian vokasional ditujukkan ke arah mencapai perbaikan fisik sebesar-besarnya, penempatan

vokasional

sehingga

dapat

bekerja

dengan

kapasitas

maksimal,

penyesuaian diri dalam hubungan perseorangan dan sosial secara memuaskan sehingga dapat berfungsi sebagai warga masyarakat yang berguna. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi 2 kali rapat persiapan, 3 kali rapat penyusunan serta 1 kali rapat finalisasi yang menghadirkan peserta dari lintas program, lintas sektor serta profesi yang akhirnya menghasilkan output Pedoman Vokasional Pada Orang Dengan Gangguan Kognitif yang diharapkan dapat digunakan di lintas kementerian serta masyarakat.


21

Gambar 7 Kegiatan Finalisasi Pedoman Vokasional Pada Orang Dengan Gangguan Kognitif Hotel Pomelotel, Jakarta Oktober 2015

b. Judul Instrumen: Pemetaan Potensi Integritas Berbasis Fungsi Eksekutif Otak (Executive Brain Assessment)

Setiap institusi dituntut memiliki sistem manajemen penilaian dan peningkatan integritas yang

memadai

sesuai dengan kebutuhan pencegahan untuk melengkapi

efektifitas upaya pengawasan dan pengendalian internal yang sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan tugas dan wewenang. Penilaian integritas sendiri saat ini belum begitu berkembang, penilaian yang ada masih membutuhkan biaya cukup tinggi dengan cakupan pegawai yang terbatas, sehingga tidak semua pegawai dapat dinilai potensi integritasnya. Untuk terselenggaranya penilaian potensi integritas yang efektif dan efisien dalam sisi pembiayaan dan pelaksanaan, Kementerian Kesehatan melalui Pusat Inteligensia Kesehatan berinisiatif melakukan inovasi terobosan dengan mengembangkan instrumen identifikasi potensi integritas melalui EBA (Executive Brain Assessment),


22

sehingga dapat dilakukan penilaian dan peningkatan potensi integritas yang sistematik dan berkesinambungan pada seluruh pegawai di institusi pemerintah.

7) Tahap Lansia Instrumen yang dihasilkan pada tahap Lansia, berjumlah 2 buah. a. Judul Instrumen: Pedoman Stimulasi Kognitif pada Lanjut Usia

Otak merupakan pusat fungsi kognitif dan pusat pengaturan berbagai sistem dalam tubuh manusia yang rentan terhadap proses penuaan (ageing). Proses penuaan di otak salah satunya akan mengakibatkan menurunnya fungsi kognitif. Penurunan fungsi kognitif ini lambat laun akan mengakibatkan penurunan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga mengurangi bahkan menghilangkan kemandirian Lansia yang mengalaminya. Penurunan kemandirian akan memberikan beban bagi keluarga, masyarakat dan beban bagi negara. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik, stimulasi mental dan aktivitas sosial, yang rutin dan teratur, dapat memperlambat penurunan fungsi kognitif pada Lansia. Untuk itu disusunlah Pedoman Stimulasi Kognitif pada Lanjut Usia sebagai acuan pelaksanaan kegiatan stimulasi kognitif pada Lansia.

Gambar 8 Kegiatan Finalisasi I Instrumen Pedoman Stimulasi Kognitif pada Lanjut Usia Ruang Rapat Pusat Inteligensia Kesehatan, Jakarta Agustus 2015


23

b. Judul Instrumen: Kajian Rehabilitasi Kognitif bagi Orang dengan Gangguan Kognitif pada Lansia

Penyakit degeneratif adalah kelompok penyakit yang terjadi karena bertambahnya usia dan terjadinya kemunduran fungsi organ atau jaringan, yang pada umumnya terjadi pada usia tua. Kerusakan akibat penyakit–penyakit tersebut dapat mengganggu fungsi otak yang bermanifestasi klinis sebagai gangguan kognitif dan perilaku yang mengganggu aktivitas sehari-hari Lansia. Meskipun demikian, kegiatan stimulasi kognitif belum terlaksana pada banyak puskesmas, demikian juga dengan rehabilitasi kognitif belum terlaksana pada semua pasien dengan gangguan kognitif. Hal ini, kemungkinan dapat disebabkan oleh banyak hal, selain tidak tersedianya tenaga yang mempunyai kompetensi untuk melakukan kegiatan tersebut, juga masih kurangnya koordinasi dalam penanganan gangguan kognitif. Berdasarkan hal tersebut maka penting adanya suatu kajian program rehabilitasi kognitif

pada Lansia dengan gangguan kognitif yang disesuaikan dengan kondisi di

Indonesia, sehingga kegiatan stimulasi dan rehabilitasi kognitif dapat berjalan dengan baik.

8) Seluruh Tahapan Pada tahun 2015 ini, Pusat Inteligensia Kesehatan juga menyusun instrumen yang mencakup seluruh tahapan kehidupan, yaitu: Pedoman Integrasi Layanan Kesehatan Inteligensia Berbasis Siklus Hidup. Pedoman Integrasi Layanan Kesehatan Inteligensia Berbasis Siklus Hidup ini dimaksudkan sebagai acuan dalam mengintegrasikan pelayanan kesehatan inteligensia di masyarakat dengan menggunakan pendekatan siklus hidup pada kegiatan lintas program dan lintas sektor terkait. Pendekatan siklus hidup yang dimaksud adalah pemberian layanan kesehatan inteligensia mulai dari janin, bayi, balita, anak, remaja, dewasa, dan Lansia. Pencapaian dari kegiatan penyusunan Pedoman Integrasi Layanan Kesehatan Inteligensia Berbasis Siklus Hidup telah mencapai 100%, yaitu dengan tersusunnya draft pedoman integrasi layanan inteligensia kesehatan berbasis siklus hidup yang telah siap di


24

tanda tangani oleh kepala Pusat Inteligensia Kesehatan yang kemudian diusulkan menjadi kebijakan Menteri Kesehatan RI.

Gambar 9 Kegiatan Penyusunan Draft Pedoman Integrasi Layanan Kesehatan Inteligensia Berbasis Siklus Hidup pada Lansia (2) Ruang Rapat Pusat Kesehatan Inteligensia Kesehatan, Jakarta September 2015

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya Indikator kinerja Pusat Inteligensia Kesehatan di tahun 2015 berbeda dengan tahun sebelumnya (tahun 2014). Di mana, periode RENSTRA-nya juga berbeda. Tahun 2014, merupakan akhir dari periode RENSTRA tahun 2010 – 2014. Sedangkan, Tahun 2015, merupakan tahun awal pada periode RENSTRA 2015 – 2019. Selama periode RENSTRA 2015 – 2019, Pusat Inteligensia Kesehatan telah menetapkan target untuk menghasilkan instrumen Kesehatan Inteligensia yang mencakup 7 tahapan siklus hidup, setiap tahunnya. Perbandingan indikator, target, dan capaiannya, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:


25

Tabel 6 Perbandingan Indikator, Target, dan Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2015 No

Indikator

1

2

1

Jumlah Kebijakan yang dihasilkan oleh Pusat Inteligensia Kesehatan

2

3

2014 No Target Realisasi Capaian 3

4

Indikator

5

6

1 8

8

100%

Jumlah Pelaksanaan Penilaian Inteligensia Pejabat Pusat & Daerah (Orang)

750

750

100%

Jumlah Kabupaten/Kota yang Melakukan Pemeliharaan , Peningkatan, dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Inteligensia

12

12

100%

Jumlah Instrumen Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Inteligensia sesuai Tahapan Siklus Hidup

Target

2015 Realisasi

Capaian

7

8

9

7

7

100%

Perbedaan antara tahun 2014 dengan tahun 2015, yaitu: Pada tahun 2014, Pusat Inteligensia Kesehatan, menetapkan 3 indikator kinerja, yang kesemuanya dapat 100% dicapai. Sedangkan pada tahun 2015, Pusat Inteligensia Kesehatan, menetapkan hanya 1 indikator kinerja, yang juga 100% dapat direalisasikan. Di mana indikator pertama tahun 2014, tidak jauh berbeda dengan indikator tahun 2015. Indikator kedua dan ketiga di tahun 2014, dijadikan sebagai kegiatan tambahan yang menunjang kinerja dan pencapaian kinerja tahun 2015. 3.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Inteligensia Kesehatan dalam merealisasikan pencapaian kinerjanya, tentunya tidak terlepas dari adanya berbagai dukungan yang menyebabkan keberhasilan maupun permasalahan yang dapat menghambat kelancaran kinerja atau bahkan dapat menyebabkan kegagalan/penurunan kinerja.

3.1.3.1 Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja Pusat Inteligensia Kesehatan telah berhasil mencapai kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, bahkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2014, NSPK yang dihasilkan berjumlah 8 buah, sedangkan pada tahun 2015 telah menghasilkan 11 NSPK.


26

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian dan peningkatan kinerja tersebut, antara lain adalah: -

Arahan yang jelas dari pimpinan;

-

Kebijakan penetapan kegiatan dalam rencana kinerja maupun rencana anggaran;

-

Ketersediaan dana pelaksanaan kegiatan;

-

Kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk adanya koordinasi lintas program maupun lintas sektor, terutama dengan organisasi profesi;

-

Adanya beberapa narasumber yang kompeten dan banyak memberikan kontribusi;

-

Masukan, ide, dan kritik, dari para undangan/peserta lintas program maupun lintas sektor;

-

Kemudahan dalam memperoleh materi-materi pendukung bahan-bahan NSPK;

-

Adanya persiapan yang matang;

-

Sarana dan prasarana yang cukup memadai.

3.1.3.2 Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja Pada tahun 2015, Pusat Inteligensia Kesehatan tidak mengalami kegagalan maupun penurunan pencapaian indikator kinerjanya. Dalam beberapa hal, memang terdapat beberapa hambatan/masalah, namun tidak sampai menyebabkan penurunan kinerja ataupun kegagalan. Adapun beberapa permasalahan/hambatan yang ditemui adalah sebagai berikut: -

Terdapat perbedaan paradigma/pandangan dari masing-masing organisasi profesi yang terlibat dalam penyusunan instrumen;

-

Kesulitan dalam menjadwalkan pertemuan karena kesibukan para pakar;

-

Dalam hal aspek manajerial, adanya kebijakan refocusing untuk anggaran 2015.

-

Peserta undangan/utusan yang hadir, sering berganti-ganti personil setiap pertemuan, sehingga pembahasan serta penyusunan materi menjadi lebih lama untuk mencapai kata sepakat.;

3.1.3.3 Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Untuk mengatasi adanya hambatan/masalah dalam pencapaian kinerja, Pusat Inteligensia Kesehatan telah melakukan beberapa alternatif solusi sebagai berikut: -

Adanya bimbingan dari narasumber-narasumber yang kompeten;

-

Meminta masukan pakar via email, jika tidak dapat hadir langsung;


27

-

Surat menyurat atau email dengan para peserta daerah, lintas program dan lintas sektor, maupun dengan pihak terkait lainnya;

-

Rapat dipimpin oleh pemangku jabatan/pengambil keputusan sehingga jika terjadi perbedaan pendapat lebih dapat ditengahi atau dicari jalan keluarnya;

-

Rencana penyusunan format yang baku dalam pelaporan serta pengintegrasian laporan dari unit lain sesuai siklus hidup;

-

Perpanjangan waktu diskusi/pembahasan serta susunan personil yang tetap;

-

Perencanaan kegiatan yang matang, memberikan informasi non formal sebelum kegiatan formal kepada seluruh peserta atau pihak terkait, melakukan koordinasi secara berkelanjutan.

3.1.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pusat Inteligensia Kesehatan didukung oleh beberapa sumber daya dalam mencapai kinerjanya. Sumber daya tersebut, antara lain adalah Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Sarana Prasarana.

3.14.1 Sumber Daya Manusia Pegawai Pusat Inteligensia Kesehatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 berjumlah 47 Orang, dengan rincian sebagai berikut: 1)

Menurut Jabatan Jumlah pegawai berdasarkan jabatan, dapat dilihat pada tabel berikut:


28

Tabel 7 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Tahun 2015

Jabatan

Jumlah Pegawai

a. Struktural  Eselon II

1 orang

 Eselon III

3 orang

 Eselon IV

6 orang

Jumlah

10 orang

b. Fungsional 1. Berangka Kredit

1 orang

2. Non Angka Kredit

36 orang

Jumlah

37 orang JUMLAH TOTAL

47 orang

Berdasarkan jabatannya, di Pusat Inteligensia Kesehatan, paling banyak diisi oleh staf/jabatan fungsional yang non angka kredit.

2)

Menurut Golongan: Jumlah pegawai berdasarkan golongan, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

gol I 0 (0%)

Pegawai menurut golongan gol II 1 (2%) gol IV 9 (19%)

gol III 37 (79%)


29

Grafik 1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan golongannya pegawai di Pusat Inteligensia Kesehatan, tidak ada golongan I dan sebagian besar adalah golongan III (yaitu sebesar 79%). Sama halnya dengan tahun 2014, di mana tidak ada golongan I dan golongan yang terbanyak prosentasenya, adalah golongan III, yaitu sebesar 77%.

3)

Berdasarkan Tingkat Pendidikan: Komposisi SDM di Pusat Inteligensia Kesehatan, paling banyak memiliki tingkat

pendidikan S-1 (Strata 1), yaitu sebanyak 29 orang atau sebesar 61,7%. Kedua terbanyak adalah pendidikan strata 2, yaitu sebanyak 15 orang atau 32%. Rinciannya dapat dilihat pada grafik berikut:

SDM Berdasarkan tingkat pendidikan SLTA 2 (4.3%)

D3 1 (2%)

S2 15 (32%)

S1 29 (61.7%)

Grafik 2 Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan

Dibandingkan tahun 2014, terdapat perubahan komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan. Pada tahun 2014, prosentase terbanyak SDM dengan tingkat pendidikan strata 2, yaitu sebanyak 21 orang atau 47,7% sedangkan strata 1, sebanyak 20 orang atau 45%.


30

Hal tersebut dikarenakan adanya perpindahan/mutasi beberapa SDM dengan tingkat pendidikan Strata 2, dan disertai dengan masuknya beberapa CPNS dengan tingkat pendidikan strata 1. Jenis dan tingkat pendidikan tersebut menunjukkan kekuatan SDM di Pusat Inteligensia Kesehatan. Dengan proporsi SDM yang ada, dirasakan masih perlu peningkatan kualitas, terutama dalam pemahaman dan pelaksanaan kegiatan di Pusat Inteligensia

Kesehatan.

Selain

melalui

peningkatan

jenjang

pendidikan

formal,

peningkatan kualitas SDM tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan. Di samping itu, kuantitas SDM perlu ditambah mengingat beban kerja di Pusat Inteligensia Kesehatan semakin berat. 3.1.4.2 Sumber Daya Anggaran Pada tahun 2015, Pusat Inteligensia Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sesuai DIPA sebesar Rp. 15.447.957.000,- yang bersumber dari APBN. 3.1.4.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Berdasarkan neraca Barang Milik Negara (BMN) tahun 2015, sumber daya sarana dan prasarana di Pusat Inteligensia Kesehatan adalah sebagai berikut: Tabel 8 Sumber daya sarana dan prasarana Tahun 2015

KODE

AKUN NERACA

117111

Persediaan

132111

Peralatan dan mesin

135121

Aset tetap lainnya

137111

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin

162121

Hak Cipta

162151

Software

162191

Aset tak berwujud lainnya

166112

Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah Akumulasi penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah

169122

JUMLAH (Rp) 8.864.900 4.610.829.542 6.325.000 (2.995.224.373) 1.875.000.000 367.049.545 171.500.000 264.589.090 (255.865.128)


31

JUMLAH

4.053.068.576

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan Lainnya yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Beberapa kegiatan lainnya juga dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama Pusat Inteligensia Kesehatan tahun 2015. Kegiatan-kegiatan penunjang tersebut, adalah sebagai berikut:

3.1.5.1 Pelaksanaan Penilaian Inteligensia Pejabat Pusat dan Daerah Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Kementerian Kesehatan RI Pusat Inteligensia Kesehatan tahun 2015 bahwa pemeriksaan Executive Brain Assessment (EBA) dilakukan sebanyak 10 kali pertemuan dengan jumlah peserta sebanyak 150 peserta pada tiap pertemuannya.

Gambar 10 Pelaksanaan Pemeriksaan Execitive Brain Asessment (EBA) CPNS Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015

Realisasi kegiatan pemeriksaan EBA pada tahun 2015 ini adalah sebanyak 25 kali pertemuan dengan jumlah keseluruhan peserta yang telah mengikuti pemeriksaan


32

sebanyak 1500 orang baik di lingkungan Kementerian Kesehatan maupun di luar lingkungan Kementerian Kesehatan. Hal ini sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Inteligensia Kesehatan yang telah ditentukan sebelumnya. EBA (Executive Brain Assessment) merupakan tools yang dapat mengukur potensi seseorang, kira-kira cocoknya di tempatkan di mana dalam posisi yang bagaimana. Hasil EBA diperlukan antara lain untuk tes masuk perguruan tinggi. EBA juga dapat digunakan untuk memotret integritas seseorang. EBA menentukan ”the right man on the right place, and on the right track”. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan pemeriksaan EBA tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 9 Pelaksanaan penilaian inteligensia melalui tes EBA Tahun 2015 NO

TEMPAT TES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Balitbangkes (Susulan) Sekretariat Jenderal (Susulan) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Balitbangkes Biomedis - Papua BPFK - Surabaya CPNS tahun 2015 Kementerian Kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III - Biak Diklat Prajabatan K1/ K2 di BBPK - Jakarta Diklat Prajabatan K1/ K2 di Bapelkes-Cikarang Diklat Prajabatan K1/ K2 di BBPK-Makasar Diklat Prajabatan CPNS Golongan III Angkatan I di BBPK Jakarta Pengolahan Data I Dikat Prajabatan CPNS Golongan II Umum di Bapelkes Batam Balai Pelatihan Kesehatan Batam Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Pengolahan Data II Diklat Prajabatan CPNS Golongan III Angkatan IV di Bapelkes Cikarang Peserta Calon Surveiyor Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Ditjen P2PL Peserta Workshop Pematangan Konsep Integritas dengan KPK Pengolahan Data III

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16 Februari 2015 27 Februari 2015 18 Maret 2015 27 Maret 2015 27 Maret 2015 22 April 2015 27 April 2015 04 Mei 2015 04 Mei 2015 04 Mei 2015 19 Mei 20105

JUMLAH PESERTA 34 Orang 140 Orang 86 Orang 16 Orang 64 Orang 334 Orang 33 Orang 73 Orang 40 Orang 30 Orang 74 Orang

21 Mei 2014 05 Juni 2015

40 Orang

TANGGAL TES

26 Juni 2015 27 Juli 2015 31 Juli 2015 03 Agustus 2015

69 Orang 18 Orang

12 Agustus 2015

33 Orang

13 Agustus 2015 25 Agustus 2015

53 Orang 80 Orang

36 Orang

25 Agustus 2015


33

22 23 24 25 26 27 28 29

DIKLATPIM Tingkat IV di Bapelkes Cikarang Diklat Prajabatan CPNS Golongan III Angkatan V di Bapelkes Cikarang Diklat Prajabatan CPNS Golongan III Angkatan VI di Bapelkes Cikarang Diklat Prajabatan CPNS Golongan III Angkatan V di BBPK Jakarta Diklat Prajabatan CPNS Golongan III Angkatan VI di BBPK Jakarta Diklat Prajabatan CPNS Golongan III Angkatan IV di BBPK Jakarta Diklat Prajabatan CPNS Golongan III Angkatan VII di BPPK Jakarta Pembahasan Hasil dan Rencana Tindak Lanjut JUMLAH

27 Agustus 2015 02 September 2015

27 Orang 38 Orang

04 September 2015

36 Orang

08 September 2015

38 Orang

09 September 2015

40 Orang

22 September 2015

38 Orang

28 September 2015

30 Orang

29 Oktober 2015 1500 Orang

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa, kegiatan penilaian inteligensia melalui tes EBA pada tahun 2015, dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan ini, sangat menunjang pemenuhan indikator kinerja utama Pusat Inteligensia Kesehatan tahun 2015, terutama dalam menyusun salah satu instrumen yang berjudul “Pemetaan Potensi Integritas Berbasis Fungsi Eksekutif Otak (Executive Brain Assessment)”


34

Gambar 11 Pelaksanaan Pemeriksaan Execitive Brain Asessment (EBA) Peserta Workshop Pematangan Konsep Integritas dengan KPK Tahun 2015

3.1.5.2 Pengembangan Kegiatan Kesehatan Inteligensia di Daerah Pusat Inteligensia Kesehatan melaksanakan kebijakan pengembangan kegiatan kesehatan inteligensia di daerah, sesuai dengan arahan dari Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan pengembangan untuk tahap awal ditetapkan pada 5 center (provinsi). Lima provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang dipilih, yaitu: 1) Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari: -

Kota Administrasi Jakarta Pusat

-

Kota administrasi Jakarta Selatan

-

Kota administrasi Jakarta Utara

-

Kota administrasi Jakarta Timur

-

Kota administrasi Jakarta Barat

-

Kab. Administrasi Kepulauan Seribu

2) Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Ogan Ilir 3) Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari: -

Kota Semarang

-

Kab. Semarang

-

Kab. Sukoharjo

-

Kab. Demak

-

Kab. Klaten

-

Kota Magelang

-

Kab. Magelang, Kab. Boyolali

-

Kota Surakarta

-

Kab. Wonogiri

-

Kab. Sragen

-

Kab. Karang Anyar

-

Kab. Salatiga

-

Kab. Kendal

4) Provinsi Jawa Timur, terdiri dari: -

Kab. Mojokerto

-

Kota Surabaya


35

-

Kab. Gresik

-

Kab. Jombang

5) Provinsi Bali, terdiri dari: -

Kota Denpasar

-

Kab. Tabanan

-

Kab. Gianyar

-

Kab. Klungkung Kelima provinsi ini dipilih karena daerah tersebut sudah dapat menjalankan

program kesehatan dasar (gizi, imunisasi, dsb) dengan baik dan berkesinambungan, sehingga kebutuhan kesehatan dasar masyarakatnya telah dapat terpenuhi. Kegiatan pengembangan layanan kesehatan di 5 center ini dirancang sebagai kegiatan lanjutan dari program kesehatan dasar. Beberapa provinsi, seperti Sumatera Selatan, juga merupakan daerah binaan yang telah memperoleh sosialisasi kesehatan inteligensia pada tahun-tahun sebelumnya.


36

Gambar 12 Pelaksanaan Kegiatan bimbingan Teknis Pengembangan Kesehatan Inteligensia di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Kegiatan pengembangan layanan kesehatan inteligensia terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan. Tahap pertama pengembangan layanan kesehatan inteligensia di 5 center selalu diawali dengan advokasi ke pimpinan daerah setempat (Gubernur, Wakil Gubernur, Wakil Walikota dan Ibu Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK), kemudian diikuti dengan lokakarya, peningkatan kompetensi, hingga bimbingan teknis. Pada tahun 2015, Pusat Inteligensia Kesehatan menambahkan 2 center baru, yaitu: 1) Provinsi Jawa Barat, terdiri dari:

2) Provinsi Maluku, terdiri dari:

-

Kota Cimahi

-

Kota Ambon

-

Kota Bandung

-

Kab. Seram

-

Kab. Bandung

-

Kab. Maluku Tengah

-

Kab. Bandung Barat

-

Kab. Buru


37

Gambar 13 Pelaksanaan Kegiatan Lokakarya Peningkatan Kompetensi dalam Rangka Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pembangunan Kesehatan Inteligensia di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

Substansi yang menjadi core pengembangan layanan kesehatan inteligensia di 5 center adalah peningkatan kesehatan inteligensia di 7 (tujuh) tahap siklus hidup secara komprehensif. Mulai dari tahap janin, bayi, Balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga Lansia. Diharapkan dengan terlaksananya pengembangan layanan kesehatan inteligensia di daerah tersebut secara holistik dan berkesinambungan, kualitas Sumber Daya Manusia skesehatan inteligensia dan kualitas SDM, merupakan sasaran tahun 2015 Pusat Inteligensia Kesehatan, yaitu ”Meningkatnya kesehatan inteligensia secara optimal dalam Rangka Mempersiapkan SDM yang Berkualitas”.

3.2

Realisasi Anggaran

3.2.1 Persentase realisasi anggaran Pada tahun 2015, Pusat Inteligensia Kesehatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 15.447.957.000,-. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tahun 2015 tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 12.381.186.926,- atau sebesar 80,15 %. 3.2.2

Persentase realisasi anggaran berdasarkan program/kegiatan Pada tahun 2015, Pusat Inteligensia Kesehatan telah melaksanakan kegiatan-

kegiatan terpadu yang melibatkan partisipasi aktif stake holder, yaitu antara lain dari: Lintas Program, Lintas Sektor, serta profesi terkait. Kegiatan/program yang dilaksanakan antara lain: pemantapan program penilaian inteligensia pejabat negara melalui penilaian executive brain assessment (EBA), mengembangkan pilot project untuk meningkatkan inteligensia, uji coba instrumen untuk penanggulangan masalah inteligensia kesehatan, melakukan kajian terhadap beberapa instrument, serta menyusun instrument-intrumen baru. Realisasi anggaran berdasarkan program/kegiatan tahun 2015 tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:


38

Tabel 10 Realisasi anggaran berdasarkan program/kegiatan Tahun 2015 Alokasi Anggaran sesuai DIPA [2050.006] Laporan Dukungan Manajemen [Laporan]

Besarnya Anggaran (Rp)

Realisasi Belanja (Rp)

Realisasi (%)

9,045,995,000

7,881,115,549

87.12

[2050.007.53] Alat Kesehatan Inteligensia [Unit]

506,700,000

477,665,000

94.27

[2050.007.52] Peralatan Fasilitas Perkantoran [Unit]

438,950,000

410,243,850

93.46

1,464,102,000

1,340,016,539

91.52

[2050.029] Dokumen Pemetaan Potensis SDM Berbasis EBA [Dokumen]

251,780,000

189,711,350

75.35

[2050.030] Laporan Bimbingan Teknis [Laporan]

409,270,000

297,560,240

72.71

[2050.031] Dokumen Perencanaan dan Penganggaran [Dokumen]

437,920,000

344,119,013

78.58

[2050.032] Dokumen Laporan Keuangan dan Umum [Dokumen]

1,637,300,000

274,251,131

16.75

[2050.994] Layanan Perkantoran [Bulan Layanan]

1,255,940,000

1,166,504,254

92.88

15,447,957,000

12,381,186,926

80.15

[2050.028] Instrumen Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Inteligensia sesuai Tahapan Siklus Kehidupan [Dokumen]

TOTAL

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian realisasi anggaran Pusat Inteligensia Kesehatan pada tahun 2015 adalah sebesar 80.15%. Serapan tertinggi ada pada output


39

Alat Kesehatan Inteligensia, yaitu sebesar 94,27%. Sedangkan serapan terendah terdapat pada output Dokumen Laporan Keuangan dan Umum, yaitu hanya sebesar 16,75%. Rendahnya serapan pada output tersebut, disebabkan karena salah satu kegiatan, yaitu renovasi tidak dapat direalisasikan, sehubungan dengan keterbatasan waktu realisasi karena sebelumnya terdapat tanda bintang pada mata anggaran tersebut. Meskipun masih ada kegiatan yang belum dapat direalisasikan di tahun 2015 ini, namun indikator kinerja Pusat Inteligensia Kesehatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan, Pusat Inteligensia Kesehatan telah mampu menggunakan anggarannya dengan baik dan efisien.


40

BAB IV PENUTUP 4.1 SIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Inteligensia Kesehatan tahun 2015, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kurun waktu tahun 2015. Laporan ini juga menjadi sumber informasi

untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara

berkelanjutan. Indikator kinerja Pusat Inteligensia Kesehatan, terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu Instrumen Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Inteligensia Sesuai Tahapan Siklus Hidup. Jumlah Instrumen yang dihasilkan, ditargetkan mencakup seluruh tahapan siklus hidup, yaitu sebanyak 7 tahapan (dari tahap janin sampai dengan Lansia) yang terdiri dari 11 instrumen berupa pedoman dan kajian-kajian peningkatan kesehatan inteligensia. Pada tahun 2015, Pusat Inteligensia Kesehatan, dapat mencapai indikator kinerjanya tersebut, sesuai target yang telah ditetapkan (terealisasi sebesar 100%). Jumlah kegiatan Pusat Inteligensia Kesehatan tahun 2015 adalah sebanyak 34 kegiatan. Di mana realisasi output kegiatan tersebut tidak mencapai 100%, yaitu sebesar 98,25%. Hal tersebut disebabkan karena karena ada salah satu kegiatan, yaitu renovasi, tidak dapat

direalisasikan,

sehubungan

dengan

keterbatasan

waktu

realisasi

karena

sebelumnya terdapat tanda bintang pada mata anggaran tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut mendapatkan dukungan anggaran dalam DIPA sebesar Rp 15.447.957.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 12.381.186.926,- atau 80,15 % dari anggaran yang dialokasikan. Selain melaksanakan kinerja utama sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2015, Pusat Inteligensia Kesehatan juga melaksanakan beberapa kegiatan lainnya yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama tersebut. Kegiatan penunjang tersebut, adalah: 1) Pelaksanaan Penilaian Inteligensia


41

Pejabat Pusat dan Daerah; 2) Pengembangan Kegiatan Kesehatan Inteligensia di Daerah. Pelaksanaan Penilaian Inteligensia Pejabat Pusat dan Daerah, baik di dalam maupun di luar Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Menggunakan Instrumen Executive Brain Assessment (EBA). Kegiatan ini, targetnya, dilaksanakan terhadap 1500 orang. Target dapat tercapai 100%. Kegiatan Pengembangan kegiatan Kesehatan Inteligensia di Daerah, difokuskan pada lima center lama, yaitu Provinsi DKI Jakarta (6 kabupaten/kota), Sumatera Selatan (1 kabupaten), Jawa Tengah (13 kabupaten/kota), Jawa Timur (4 kabupaten/kota), dan Bali (4 kabupaten/kota). Ditambah dengan dua center baru, yaitu Provinsi Jawa Barat (4 kabupaten/kota) dan Maluku (4 kabupaten/kota). Substansi yang menjadi core dalam pengembangan kegiatan kesehatan inteligensia adalah peningkatan kesehatan inteligensia di 7 (tujuh) tahapan siklus kehidupan secara komprehensif. Mulai dari tahap janin, bayi, Balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga Lansia. Prosentase pencapaian target tiap-tiap program/kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Instrumen Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Inteligensia sesuai Tahapan Siklus Kehidupan, dengan capaian target keuangan sebesar 91,52 % dengan output kinerja, rata-rata 100 %. Outcome yang diharapkan adalah terwujudnya acuan tentang pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia; 2) Pelaksanaan penilaian inteligensia pejabat pusat dan daerah dengan capaian output sebesar 100% hanya dengan menggunakan anggaran sebesar 75,35 %. Di mana

outcomenya adalah

terlaksananya penilaian inteligensia pejabat pusat dan daerah; 3) Provinsi/Kab/Kota yang melakukan pengembangan kegiatan kesehatan inteligensia melalui kegiatan Bimbingan Teknis, dengan capaian target keuangan sebesar 72,71 % dan output rata-rata 100 %. Di mana outcomenya adalah terlaksananya program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia di 36 kabupaten/kota; 4) laporan Dukungan Manajemen dengan capaian target keuangan sebesar 87,12%; 5) Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dengan capaian target keuangan sebesar 78.58%; 6) Dokumen Laporan Keuangan dan Umum, dengan capaian target keuangan sebesar 16.75%;

dan 7) Penyelenggaraan

Operasional dan Pemeliharaan perkantoran dengan capaian target keuangan 93,89 %


42

dan output rata-rata 100,00 %, dengan outcome terselenggaranya administrasi operasional dan pemeliharaan perkantoran sesuai yang diharapkan. Meskipun serapan anggaran tidak mencapai 100%, namun hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan (hanya terdapat 1 kegiatan yang belum dapat direalisasikan). Untuk mewujudkan capaian tersebut, tentunya terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu antara lain: Referensi yang berbobot, masih agak sulit ditemukan; Belum tersedianya format kajian yang baku; Keterbatasan waktu narasumber serta perbedaan paradigma di antara peserta, juga menjadi salah satu permasalahan

dalam

kegiatan

penyusunan

instrumen,

karena

dapat

menghambat/memperlambat proses penyelesaian instrumen tersebut. Namun kendala tersebut masih dapat diatasi dengan beberapa solusi yang telah dilakukan, yaitu antara lain: Rencana penyusunan format yang baku dalam pelaporan serta pengintegrasian laporan dari unit lain sesuai siklus hidup; Adanya bimbingan dari narasumber-narasumber yang kompeten; Meminta masukan pakar via email, jika tidak dapat hadir langsung; Surat menyurat atau email dengan para peserta daerah, lintas program dan lintas sektor, maupun dengan pihak terkait lainnya; dan solusi utamanya adalah, pemangku jabatan/pengambil keputusan, turut serta memimpin rapat/pertemuan, sehingga dapat menengahi perbedaan pendapat dan menetapkan solusinya. Dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2014), Pusat Inteligensia Kesehatan, telah meningkatkan target kinerjanya dengan alokasi anggaran yang sedikit menurun, karena adanya effisiensi. Namun, sama halnya dengan tahun 2014, target kinerja sesuai indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, dapat tercapai sesuai dengan harapan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan, Pusat Inteligensia Kesehatan telah mampu menggunakan anggarannya dengan baik dan effisien. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pusat Inteligensia Kesehatan telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2015. Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2015 ini, diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, sedangkan segala kekurangan yang menghambat tercapainya target dan kegiatan diharapkan dapat diatasi sehingga tidak berdampak pada kinerja tahun 2015 serta tahun mendatang.


43

BAB I PENDAHULUAN. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Pusat Inteligensia Kesehatan 1

Recommend Documents