BAB I PENDAHULUAN
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan perikanan DIY Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2014 diharapkan dapat: 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. 2. Mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan DIY didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY untuk meningkatkan kinerjanya. 4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
I.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor LKIP| DISLAUTKAN
1
6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan (BPTKP) di Cangkringan, dan Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng. Masingmasing bagian terdiri atas seksi-seksi serta sub bagian. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008:
Gambar I.1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY I.2 Fungsi dan Tugas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 menetapkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mempunyai berbagai fungsi, diantaranya adalah: 1) Menyusun program dan pengendalian di bidang kelautan dan perikanan; LKIP| DISLAUTKAN
2
2) Merumuskan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan; 3) Melaksanakan pengembangan, pengolahan dan pemasaran kelautan perikanan serta wilayah pesisir; 4) Melaksanakan koordinasi perijinan di bidang kelautan dan perikanan kabupaten/kota; 5) Melaksanakan pelayanan umum sesuai kewenangannya; 6) Menyelenggarakan
kegiatan
kelautan
dan
perikanan
lintas
kabupaten/kota; 7) Memberdayakan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan; 8) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan; dan 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubenur sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dibantu oleh Sekretariat dan Bidang sebagai berikut: 1)
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas. Sekretariat berfungsi sebagai berikut: menyusun program Sekretariat; menyusun program Dinas; fasilitasi perumusan kebijakan dan pedoman teknis teknis bidang kelautan
dan
perikanan;
penyelenggaraan
kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Dinas; penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
pengelolaan
mengembangkan kerjasama
teknis;
keuangan
sistem
Dinas;
informasi;
menyelenggarakan
mengelola
fasilitasi monitoring
data
dan
pengembangan dan
evaluasi
program serta menyusun laporan kinerja Dinas; evaluasi dan menyusun laporan program Sekretariat; serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
LKIP| DISLAUTKAN
3
2)
Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan program perikanan
budidaya,
perikanan
tangkap
pengawasan mutu hasil perikanan.
serta
pengujian
Untuk melaksanakan
dan tugas
tersebut, Bidang Perikanan mempunyai fungsi: menyusun program Bidang Perikanan; merumuskan kebijakan dan pedoman teknis perikanan
budidaya,
perikanan
tangkap
dan
pengujian
dan
pengawasan mutu hasil perikanan; menyelenggarakan pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan; pembinaan, pengendalian dan evaluasi
menyelenggarakan
program
perikanan
budidaya
dan
perikanan tangkap; menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Perikanan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3)
Bidang Kelautan dan Pesisir mempunyai tugas mengelola kelautan, sumberdaya ikan dan wilayah pesisir. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kelautan dan Pesisir mempunyai fungsi: menyusun program Bidang Kelautan dan Pesisir; menyelenggarakan penataan dan pengelolaan
perairan
di
wilayah
laut;
menyelenggarakan
pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir; pengelolaan wilayah pesisir dan fasilitasi pengembangan masyarakat pesisir; dan menyelenggarakan evaluasi serta menyusun laporan program Bidang Kelautan dan Pesisir. 4)
Bidang
Bina
pengembangan pengembangan
Usaha usaha,
mempunyai pengolahan
kelembagaan
tugas dan
perikanan.
menyelenggarakan pemasaran
Untuk
serta
melaksanakan
tugasnya Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi: menyusun program Bidang Bina Usaha; membina usaha, perizinan dan permodalan perikanan; mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; fasilitasi mengembangkan kapasitas dan kelembagaan perikanan; menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Bina Usaha; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
LKIP| DISLAUTKAN
4
5)
Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan teknologi budidaya air tawar, air payau dan air laut. Untuk melaksanakan tugasnya Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi menyusun
program
Balai;
melaksanakan
pengembangan
dan
penerapan teknologi budidaya air tawar, air payau dan air laut; melaksanakan perbenihan perikanan air tawar, air payau, dan air laut; melaksanakan
pengelolaan
induk
ikan;
menyelenggarakan
ketatausahaan; menyelenggarakan evaluasi dan menyusun laporan program Balai; serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas/ fungsinya. 6)
Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai fungsi pengembangan, pengelolaan pelabuhan perikanan dan pengembangan teknologi kelautan. Untuk melaksanakan tugas, Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai fungsi: menyusun program Pelabuhan Perikanan Pantai; mengelolaa
sarana
perikanan;
melaksanakan
pengawasan
serta
dan
prasarana
serta
pengembangan,
pelayanan
fasilitasi
pelabuhan
pengendalian
kepelabuhanan
dan
perikanan;
melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi perikanan tangkap dan kelautan; mengkaji teknologi perikanan tangkap dan kelautan; melaksanakan kegiatan ketatausahaan; menyelenggarakan evaluasi dan menyusun laporan
program Pelabuhan Perikanan
Pantai; pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
I.3 Keadaan Pegawai Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY per 31 Desember 2014 adalah 154 orang.
Berikut adalah kondisi pegawai
berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin pada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY: a. Berdasarkan jenis kelamin
LKIP| DISLAUTKAN
5
1) Laki laki
: 117 orang
2) Perempuan
: 37 orang
Gambar I.2. Proporsi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Dari gambar diatas telihat bahwa pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY didominasi oleh laki-laki. b. Berdasarkan tingkat pendidikan : 1) Doktoral (S3)
: 1 orang
2) Pasca Sarjana (S2)
: 17 orang
3) Sarjana (S1)
: 45 orang
4) D-IV
: 3 orang
5) D-III/Sarmud
: 9 orang
6) SLTA Sederajat
: 56 orang
7) SLTP Sederajat
: 12 orang
8) SD
: 11 orang
Proporsi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY secara rinci disajikan sebagai berikut ini:
LKIP| DISLAUTKAN
6
Gambar I.3. Proporsi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dari gambar diatas menunjukkan bahwa pegawai lulusan SLTA jumlahnya paling tinggi sedangkan pegawai lulusan S-3 jumlahnya paling rendah. c. Berdasarkan golongan : 1) IV d
: 1 orang
2) IV b
: 6 orang
3) IV a
: 9 orang
4) III d
: 17 orang
5) III c
: 20 orang
6) III b
: 34 orang
7) III a
: 11 orang
8) II d
: 2 orang
9) II c
: 18 orang
10) II b
: 12 orang
11) II a
: 11 orang
12) I d
: 1 orang LKIP| DISLAUTKAN
7
13) I c
: 5 orang
14) I a
: 7 orang
Pegawai dengan golongan III b mempunyai jumlah terbanyak dibandingkan dengan golongan lain di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. d. Berdasarkan jabatan struktural : 1) Pejabat eselon II
: 1 orang
2) Pejabat eselon III
: 6 orang
3) Pejabat eselon IV
: 18 orang
Sedangkan jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan berdasarkan Peraturan Gubenur DIY No 1 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubenur DIY No 66 Tahun 2008, Peraturan Gubenur DIY No 2 tahun 2012 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan
Peraturan
Gubenur DIY No 3 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubenur DIY No 68 tahun 2008 tentang jenis dan kebutuhan JFT DIY adalah sebagai berikut: 1) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY formasi 160 orang baru terisi 78 orang atau baru terisi 48,75%. 2) Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan (BPTKP) formasi 100 orang terisi 54 orang atau baru terisi 54,00%. 3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng formasi 58 orang terisi 22 orang atau baru terisi 37,93%.
Gambar I.4. Formasi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan 2014 LKIP| DISLAUTKAN
8
I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Berikut adalah keadaan sarana dan prasarana di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY antara jumlah ideal dengan kondisi riil: Tabel I.1. Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan Perikanan DIY No Sarana dan Prasarana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2 Genset Kursi kerja staf Meja staf Meja eselon IV Meja eselon III Kursi eselon IV AC Komputer Laptop Mesin ketik Kipas angin Filing kabinet Lemari arsip Rak buku Printer LCD Meja-meja kursi taman
Kondisi Rill (buah/unit)
Kondisi Ideal (buah/unit)
14 14 16 112 115 18 6 18 29 49 33 10 16 34 31 19 39 9 1
25 25 20 150 150 22 6 22 40 55 35 20 25 50 40 40 50 20 10
Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah sarana dan prasarana di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY belum berada pada kondisi ideal.
I.5 Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY pada tahun 2014 mengelola anggaran APBD Pemda DIY serta anggaran APBN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. APBD Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sementara APBN berupa Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) dengan komposisi sebagai berikut :
LKIP| DISLAUTKAN
9
Gambar I.5. Komposisi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 2014 Belanja Langsung merupakan anggaran terbesar yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, yaitu sebesar Rp. 29.515.178.395,- . Dalam Belanja Langsung ini terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu sebesar Rp. 3.597.882.750,- atau sebesar 12,19% dari total anggaran Belanja Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Dana Alokasi Khusus ini dialokasikan untuk Pengadaan Kapal 30 GT bagi nelayan.
I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY selama tahun 2014. Dalam Laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2013 adalah sebagai berikut: LKIP| DISLAUTKAN
10
Bab I : Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan sekilas pengantar lainnya. Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Memuat perencanaan kinerja dalam RPJMD, visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY serta program-program pembangunan dan Perjanjian Kinerja Bab III: Akuntabilitas Kinerja Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja. Bab IV : Penutup Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja LAMPIRAN
LKIP| DISLAUTKAN
11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
II.1 Perencanaan Strategis Visi Pembangunan DIY yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2012-2017), yaitu : “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru” Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut: 1. Membangun
peradaban
berbasis
nilai-nilai
kemanusiaan
dengan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai nilai budaya. 2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ke arah katalisator yang mampu
mengelola
pemerintahan
secara
efisien,
efektif,
mampu
menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. 4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Sebagai arah dukungan pembangunan perekonomian DIY pada misi ke-2 maka dilakukan Penguatan Ekonomi Lokal dan Penguatan Modal Sosial sebagai upaya melakukan penyebaran kegiatan ekonomi yang berbasis di daerah dan sekaligus berbasis sumberdaya lokal (local resources). Renaisans Ekonomi adalah model ekonomi gabungan antara ekonomi kemaritiman, ekonomi agraris, dan ekonomi keniagaan yang didukung oleh ekonomi transportasi serta berpihak pada rakyat Renaisans Ekonomi diarahkan agar terbangunnya nilai-nilai budaya ekonomi yang menjadi dasar terciptanya kenyamanan bagi kehidupan ekonomi masyarakat sesuai UUD 1945. LKIP| DISLAUTKAN
12
Sehubungan dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan, sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017 ditetapkan sebagai berikut:
II.1.1 Visi dan Misi Visi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2012-2017 adalah: Mewujudkan
Kelautan
Dan
Perikanan
Yang
Berdaya
Saing,
Berkelanjutan, Berbudaya Menuju Masyarakat Mandiri Dan Sejahtera. Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut:
Kelautan dan Perikanan: Masyarakat kelautan dan perikanan terdiri dari unsur masyarakat inti dan masyarakat pendukung. Masyarakat inti terdiri dari pelaku usaha budidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar produk perikanan. Sedangkan masyarakat pendukung terdiri dari institusi perguruan tinggi, litbang, kelompok kerja, LSM dan pemerhati yang melakukan kegiatan berhubungan dengan kegiatan bidang kelautan dan perikanan.
Berdaya saing: Maju, tangguh, kreatif, inovatif, mutu/ kualitas, terampil, profesional, Dalam rangka membangun daya saing usaha masyarakat, Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada kebutuhan pasar. Hasil dari tranformasi pemanfaatan sumberdaya lokal menjadi barang/ jasa
produk berupa
kelautan dan perikanan harus berorientasi pada
pasar
lokal maupun regional secara optimal dan berkelanjutan melalui kerjasama
dunia
usaha
untuk
meningkatkan
pendapatan
dan
kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
Berkelanjutan: Menjaga
kelestarian
Sumber
Daya
Ikan,
konservasi,
rehabilitasi
ekosistem, pengawasan, berwawasan lingkungan
LKIP| DISLAUTKAN
13
Berbudaya: Membentuk karakter, perubahan pola pikir
Mandiri: Mampu mengatasi masalahnya sendiri, mampu memenuhi kebutuhannya, mampu
mengambil
keputusan/tindakan,
mampu
merespon
dan
berkontribusi terhadap pembangunan dengan mengandalkan Sumber Daya yang dimiliki (SD lokal), serta tidak bergantung kepada orang lain, dalam pembangunan berbasis masyarakat orientasi target pembangunan lebih diarahkan pada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, perlu didukung dengan kapasitas, ketrampilan, serta profesionalisme yang tinggi dalam rangka pencapaian kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Sumberdaya manusia yang terampil dan profesional akan dapat meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lokal yang dimiliki secara optimal, sehingga tidak hanya semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial, budaya serta lingkungan. Kunci orientasi pembangunan pada pemberdayaan dan kemandirian pilihan yang dikehendaki masyarakat
Sejahtera: Terpenuhi kebutuhannya baik spiritual dan material Misi Untuk mewujudnya visi tersebut ditempuh melalui tiga misi sebagai
berikut: 1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan 2. Meningkatkan Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan 3. Meningkatkan
Dan
Memelihara
Daya
Dukung
Dan
Kualitas
Lingkungan Sumberdaya Kelautan Perikanan
II.1.2 Tujuan dan Sasaran LKIP| DISLAUTKAN
14
Tujuan Mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah salama 5 tahun anggaran adalah : 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya 2. Mewujudkan diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil kelautan dan perikanan 3. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan Sasaran Strategis Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: Misi
Mengoptimalkan
pemanfaatan
sumberdaya
kelautan
dan
perikanan dengan sasaran 1. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya 2. Optimalnya Produksi Perikanan Tangkap 3. Meningkatnya Kualitas Kelompok Masyarakat Pesisir 4. Meningkatnya Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Tawar 5. Kelompok Masyarakat Kelautan Dan Perikanan Yang Mandiri Dan Sejahtera Misi Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan sasaran: 1. Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat Misi Meningkatkan dan memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan perikanan dengan sasaran: 1. Pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan meningkat 2. Kelompok masyarakat pengawas perikanan meningkat 3. Berkurangnya tingkat pelanggaran. LKIP| DISLAUTKAN
15
Tabel II. 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat
1
Konsumsi ikan per kapita serta angka ketersediaan
2
Meningkatnya Produksi perikanan tangkap Berkurangnya tingkat pelanggaran
2
Meningkatnya produksi perikanan budidaya Kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar meningkat
4
6
Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera
6 7
7
Pengelolaan konservasi 8 kawasan berkelanjutan meningkat
Peningkatan produksi perikanan tangkap Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya Peningkatan luas kawasan budidaya air laut, air payau,dan air tawar NTP sektor perikanan Peningkatan penerima manfaat atas mitigasi benacana alam laut dan prakiraan iklim laut Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total
3
4 5
3
5
SATUAN
KONDISI AWAL
TARGET AKHIR 2017
kg/kapita/th
Ton
konsumsi: 12,74 kg/kapita/th dan ketersediaan: 23,01 kg/kapita/th 5437,5 ton
konsumsi: 17,07 kg/kapita/th dan ketersediaan: 31,32 kg/kapita/th 8.400 ton
Dokumen
300 dokumen
1500 dokumen
Ton
50.246,6 ton
88.500 ton
Ha
11 ha
16 ha
% Orang dan desa
113,71 990 orang dan 39 desa tersosialisasi
122,19 1.890 orang dan 69 desa tersosialisasi
Ha
0
0,017
LKIP| DISLAUTKAN
16
II.1.3 Strategi Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi,kebijakan, program dan kegiatan.
II.1.3.1 Misi 1 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
Strategi misi pertama 1) Pengembangan
infrastruktur
dan
pemberdayaan
kawasan
kelautan dan perikanan 2) Penguatan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Iptek Dan Pemberdayaan Masyarakat Kebijakan misi pertama 1) Pengembangan perikanan budidaya secara terintegrasi berbasis kawasan 2) Optimalisasi produksi dan produktivitas nelayan, sarana dan prasarana perikanan tangkap secara terpadu dan berkelanjutan 3) Percepatan
pengembangan
infrastruktur
untuk
mendukung
pemberdayaan potensi ekonomi kawasan pantai selatan 4) Pengembangan budaya maritim dan penyiapan Sumber Daya Manusia kelautan yang berkualitas Program misi pertama 1)
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2)
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3)
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau, dan Air Tawar.
4)
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan LKIP| DISLAUTKAN
17
5)
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
Kegiatan misi pertama Kegiatan pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap: a) Pengembangan Pelabuhan Perikanan b) Uji Coba Pengembangan Teknologi Alat Penangkapan Ikan c) Pengadaan kapal 30 GT bagi Nelayan (DAK) d) Pengelolaan Sumber Daya Ikan e) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap f) Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil g) Uji Coba Alat Bantu Penarik Kapstan hidrolik untuk mini purse seine Kegiatan pada Program Pengembangan Budidaya Perikanan: a) Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan b) Pengendalian Hama Dan Penyakit Ikan c) Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Laut d) Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Payau e) Pembinaan Mutu Benih Dan Induk Perikanan f)
Pelayanan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
g)
Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Tawar
h) Kaji terap teknologi pengolahan pakan ikan Kegiatan pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau, dan Air Tawar: a) Pengembangan Rekayasa Teknologi Budi Daya Air Laut Sundak b) Pengembangan Rekayasa Teknologi Budi Daya Air Tawar c) Pengembangan Rekayasa Teknologi Budi Daya Air Payau
LKIP| DISLAUTKAN
18
Kegiatan pada Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan: a) Pengembangan kelembagaan penyuluh swadaya b) Pelatihan kewirausahaan bagi penyuluh c) Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir d) Pengembangan Penyuluhan Budaya Kelautan e) Pengembangan Jiwa Kebaharian pada Generasi Muda f) Penyelenggaraan Hari Nusantara g) Penguatan Kelembagaan Pembenih Ikan Kegiatan pada Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut: a) Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
II.1.3.2 Misi Kedua Meningkatkan Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
Strategi misi kedua Pengembangan ketersediaan ikan, distribusi, akses, mutu
keamanan
pangan dan peningkatan usaha serta investasi Kebijakan misi kedua Fasilitasi pengembangan usaha pemasaran dan sarana pemasaran produk perikanan dan pengembangan budaya makan ikan Program misi kedua Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Kegiatan misi kedua a)
Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
b)
Pelatihan pengolahan dan pemasaran produk perikanan
c)
Pengawasan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan LKIP| DISLAUTKAN
19
d)
Pengembangan pola kemitraan antar pelaku usaha kelautan dan perikanan
e)
Promosi Perikanan dan Kelautan/pameran
f)
Optimalisasi pemasaran produk perikanan
g)
Pengembangan Jaringan Pemasaran Hasil Perikanan
II.1.3.3 Misi Ketiga Meningkatkan
Dan
Memelihara
Daya
Dukung
Dan
Kualitas
Lingkungan Sumberdaya Kelautan Perikanan
Strategi misi ketiga 1)
Percepatan rehabilitasi eksositem dan cadangan SDA
2)
Menciptakan kerjasama yang sinergis dengan instansi terkait
Kebijakan misi ketiga 1) Perlindungan dan pelestarian sumberdaya kelautan perikanan 2) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan aparat
Program misi ketiga 1)
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
2)
Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam
Kegiatan misi ketiga Kegiatan pada program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan
Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut: a)
Fasilitasi perijinan perikanan tangkap dan budidaya
b)
Peningkatan wasdal SDI di PU dan Laut
c)
Perawatan dan pemeliharaan Kapal Pengawas SDKP
d)
Optimalisasi dan Pengembangan Sismaswas Kegiatan pada Program Program Rehabilitasi Ekosistem dan
Cadangan Sumberdaya Alam: LKIP| DISLAUTKAN
20
a)
Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Pesisir Secara Berkelanjutan
b)
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir
c)
Peningkatan Stok Sumberdaya Perikanan
d)
Pengembangan Konservasi Ekosistem Sumberdaya Laut dan Pesisir
II.1.4 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Berikut disajikan tabel Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2014: Tabel II.2. RKT Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 2014 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2014 14,91
Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat
Konsumsi ikan perkapita serta angka ketersediaan (kg/kapita/thn)
Meningkatnya produksi perikanan tangkap
Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)
6.400
Berkurangnya tingkat pelanggaran
Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya (dokumen)
300
Meningkatnya produksi perikanan budidaya
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)
Kawasan budidaya air laut, air payau, dan tawar meningkat
Peningkatan luas kawasan budidaya air laut, air payau, dan air tawar (ha)
Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera
NTP sektor perikanan
Terwujudnya usaha kelautan & perikanan yang mandiri dan berdaya saing
Peningkatan penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut (orang dan desa)
1.350 orang dan 51 desa
Pengelolaan kawasan konservasi berkelanjutan meningkat
Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total
0,08
dan 27,54
63.000
13
115,42
LKIP| DISLAUTKAN
21
II.2 Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2014:
LKIP| DISLAUTKAN
22
Tabel II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 No 1.
2.
Sasaran Strategis Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat
Meningkatnya Produksi perikanan
Target 2014
Indikator Kinerja 1.
2.
Program/ Kegiatan
14,91 dan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran 27,17 Produksi Perikanan
Konsumsi ikan per kapita serta angka ketersediaan (kg/kapita/thn)
Peningkatan produksi perikanan
Anggaran
1,484,752,300
Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)
230,918,750
Pelatihan Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan
188,056,750
Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
242,680,000
Pengembangan Pola Kemitraan antar pelaku usaha kelautan dan perikanan
218,929,600
Promosi Perikanan dan Kelautan/Pameran
244,840,000
Optimalisasi Pemasaran Produk Perikanan
116,279,950
Pengembangan Jaringan Pemasaran Hasil Perikanan
243,047,250
6,400 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
LKIP| DISLAUTKAN
23
14,261,401,603
tangkap
tangkap (ton)
Pengembangan pelabuhan perikanan Uji coba pengembangan teknologi alat penangkapan ikan Pengadaan kapal 30 GT bagi nelayan (DAK) Pengelolaan Sumberdaya Ikan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap
3.
Berkurangnya tingkat pelanggaran
3.
Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya (dokumen)
7,283,668,853 71,075,000 3,597,882,750 160,000,000 2,550,534,500
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
479,465,500
Uji Coba Alat Bantu Penarik Kapstan Hidrolik untuk Mini Purse Seine
118,775,000
300 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
274,060,000
Fasilitasi Perijinan Perikanan Tangkap dan Budidaya
84,900,000
Peningkatan wasdal SDI di PU dan Laut
80,000,000
Perawatan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas SDKP
21,160,000
LKIP| DISLAUTKAN
24
Optimalisasi dan Pengembangan Siswasmas 4.
Meningkatnya produksi perikanan budidaya
4.
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)
63,000 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan
5.
Peningkatan luas kawasan budidaya air laut, air payau,
2,741,966,000 124,829,440
Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Laut
300,000,000
Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Payau
1,400,000,000
Pembinaan Mutu Benih Dan Induk Perikanan
200,000,000
Pelayananan dan pengendalian hama dan penyakit ikan
100,000,000
Kaji Terap Teknologi Pengolahan Pakan Ikan Kawasan budidaya laut, air payau dan tawar meningkat
6,266,795,440
Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
Peningkatan Induk, Bibit Unggul di Budidaya Air Tawar
5.
88,000,000
13 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar LKIP| DISLAUTKAN
25
1,250,000,000 150,000,000 1,381,835,000
dan air tawar (ha)
6.
Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera
6.
NTP sektor perikanan
Pengembangan Rekayasa teknologi Budidaya Air Laut Sundak
101,599,000
Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Tawar
640,118,000
Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Payau
640,118,000
115.42 Program Peningkatan Kualitas SDM Dan Kelembagaan Perikanan Dan Kelautan
525,797,450
Pengembangan Kelembagaan Penyuluh Swadaya
95,995,000
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Penyuluh
41,000,000
Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
70,000,000
Pengembangan Penyuluhan Budaya Kelautan
50,000,000
Pengembangan Jiwa Kebaharian Pada Generasi Muda
80,605,600
Penyelenggaraan Hari Nusantara
127,963,750
Penguatan Kelembagaan Pembenih Ikan LKIP| DISLAUTKAN
26
60,233,100
7.
7.
Pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan meningkat
8.
Peningkatan penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut (orang dan desa)
1,350 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan dan 51 Iklim
Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total
0.008 Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam
220,461,530
Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Pesisir secara Berkelanjutan
35,000,000
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir
40,000,000
Peningkatan Stok Sumberdaya Perikanan
47,920,280
Pengembangan Konservasi Ekosistem Sumberdaya Laut dan Pesisir
97,541,250
Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
LKIP| DISLAUTKAN
27
100,000,000
100,000,000
II.3 Rencana Anggaran Pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan
kegiatan
dengan
anggaran
murni
sebesar
Rp.36.505.719.598,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2014 menjadi Rp.37.030.706.688,-
dengan
rincian
Belanja
Tidak
Langsung
Rp
7.515.528.293,- dan Belanja Langsung Rp 29.515.178.395,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 31.674.108.881,- (85,53%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp. 7.505.672.969,-
(99,87%) dan belanja
langsung sebesar Rp 24.168.435.912,- (81,88%). Berikut perbandingan antara anggaran dan realisasi yang telah dicapai pada tahun 2014:
Gambar II. 1 Anggaran dan Realisasi Anggaran
II.3.1 Target Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Berikut disajikan tabel yang memuat target belanja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2014, dengan membandingkan antara target Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung terhadap total belanja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun Anggaran 2014. LKIP| DISLAUTKAN
28
Tabel II.4. Target Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan DY Uraian
Target
Belanja Tidak Langsung
Persentase
Rp. 7.515.528.293,-
30,30%
Belanja Langsung
Rp. 29.515.178.395,-
79,70%
Jumlah
Rp. 37.030.706.688,-
100%
II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Anggaran belanja langsung Tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut: Tabel II.5. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis No 1
2
Sasaran Strategis Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat
Anggaran (Rp)
5
Keterangan
1,484,752,300
Sasaran ini didukung oleh Program Optimalisasi 5.03 Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Meningkatnya Produksi 14,261,401,603 perikanan tangkap
Sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan 48.32 Produksi Perikanan Tangkap
3
4
Persentase (%)
Berkurangnya tingkat pelanggaran
274,060,000
Meningkatnya produksi perikanan budidaya
6,266,795,440
Kawasan budidaya laut, air payau dan tawar meningkat
876.717.000
Sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan 0.93 Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Sasaran ini didukung oleh 21.23 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Sasaran ini didukung oleh Program Pengembangan 2,97 Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar LKIP| DISLAUTKAN
29
No 6
7
Sasaran Strategis Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera Pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan meningkat
Anggaran (Rp)
Persentase (%)
Keterangan
625,797,450
Sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan 2.12 Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan
220,461,530
Sasaran ini didukung oleh Program Rehabilitasi 0.75 Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam
II.4 Instrumen Pendukung Instrumen pendukung berupa web site yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, yaitu sebagai berikut:
a) Website Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY (perikanan-diy.info):
Gambar II.2 Website Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
LKIP| DISLAUTKAN
30
b) Aplikasi Sistem Informasi Data Pokok (datapokok.perikanan-diy.info)
Gambar II.3 Website Informasi Data Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
c) Aplikasi Fishery Business Centre (FBC) (fbc.perikanan-diy.info)
Gambar II.4 Website Fishery Business Centre
LKIP| DISLAUTKAN
31
d) Website Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan DIY (bptkp-diy.com)
Gambar II.5 Website BPTKP DIY
LKIP| DISLAUTKAN
32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1. Capaian Kinerja Tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2014 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No.
Interval Nilai
Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja
Realisasi Kinerja
Kode
1.
91 ≤ 100
Sangat Baik
Hijau Tua
2.
76 ≤ 90
Tinggi
Hijau Muda
3.
66 ≤ 75
Sedang
Kuning Tua
4.
51 ≤ 65
Rendah
Kuning Muda
5.
≤ 50
Sangat Rendah
Merah
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:
LKIP| DISLAUTKAN
33
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2014
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
KRITERIA/ KODE
1
Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat
1 Konsumsi ikan per kapita serta angka ketersediaan
kg/kapita/th
konsumsi: 14,91 kg/kapita/th dan ketersediaan: 27,17 kg/kapita/th
konsumsi: 17,16 kg/kapita/th dan ketersediaan: 27,54* kg/kapita/th
konsumsi: 115,09 dan ketersediaan: 101,36
Hijau Tua
2
Meningkatnya Produksi perikanan tangkap
2 Peningkatan produksi perikanan tangkap
Ton
6.400 ton
6.996,90 ton
109,3
Hijau Tua
3
Berkurangnya tingkat pelanggaran
3 Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya
Dokumen
300 dokumen
302 dokumen
100,66
Hijau Tua
4
Meningkatnya 4 produksi perikanan budidaya
Ton
63.000 ton
64.394,24 ton
102,21
Hijau Tua
5
Kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar meningkat
Ha
13 ha
15 ha
115,38
Hijau Tua
Peningkatan produksi perikanan budidaya 5 Peningkatan luas kawasan budidaya air laut, air payau,dan air tawar
LKIP| DISLAUTKAN
34
NO.
6
7
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera
6 NTP sektor perikanan
%
115,42
119,92
7 Peningkatan penerima manfaat atas mitigasi benacana alam laut dan prakiraan iklim laut
Orang
1.350 orang dan 51 desa
1.350 orang dan 51 desa
Pengelolaan konservasi kawasan berkelanjutan meningkat
8 Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total
Ha
0,08
1,4
*angka sementara
LKIP| DISLAUTKAN
35
PERSENTASE
KRITERIA/ KODE
103,89
Hijau Tua
100
Hijau Tua
1.750
Hijau Tua
Dari tabel di atas, terdapat 8 indikator yang terbagi ke dalam 7 sasaran strategis.Pada tahun 2014, 8 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator. Tidak dijumpai indikator yang tidak memenuhi target. Capaian yang tertinggi pada indikator Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total dengan persentase 1750, sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah bila dibandingkan dengan indikator lain adalah indikator Peningkatan penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut.
III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:
III.2.1. Sasaran Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat Tolok ukur capaian sasaran Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat terdiri dari 1 indikator yaitu indikator: Konsumsi ikan per kapita serta angka ketersediaan. Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja 2014 Indikator
Capaian 2013
Target
Realisasi
konsumsi:
konsumsi:
konsumsi:
Konsumsi
12,74*
14,91
17,16
ikan per
kg/kapita/th
kg/kapita/th
kg/kapita/th
kapita serta
dan
dan
dan
angka
ketersediaan:
ketersediaan:
ketersediaan:
ketersediaan
25,80
27,17
27,54*
kg/kapita/th
kg/kapita/th
kg/kapita/th
% Realisasi
Target Akhir Renstra (2017)
Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
konsumsi: konsumsi: 115,09 dan ketersediaan: 101,36
17,07
konsumsi:
kg/kapita/th
100,5 dan
dan
ketersediaan:
ketersediaan:
87.93
31,32 kg/kapita/th
*angka sementara LKIP| DISLAUTKAN
36
Tingkat konsumsi ikan di DIY mencapai 17,76 kg/kapita/tahun (BPS, 2013). Angka ini lebih besar dari target tahun 2014, yaitu 14,91 kg/kapita/tahun dan sudah melebihi target di tahun 2017. Meskipun demikian tingkat konsumsi ikan di DIY bila dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan nasional masih jauh lebih rendah. Tingkat konsumsi ikan Nasional sebesar 35,62 kg/kapita/tahun KKP, 2013). Hal ini antara lain disebabkan karena masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan nilai gizi yang terkandung dalam ikan, seperti omega-3, omega-6 dan omega-9 yang sangat penting bagi kecerdasan dan kesehatan. Selain itu disebabkan juga karena belum terbentuknya kebiasaan makan ikan di mayarakat. Oleh diperlukan (Gemarakan
karena
itu
sosialisasi
masih
Gemarikan
Memasyarakatkan
Makan Ikan) dan Sosialisasi ATI (Alih Teknologi Informasi) sebagai saah
satu
kesadaran
upaya
peningkatan
masyarakat
mengkonsumsi ikan.
untuk
Upaya yang
lain adalah dengan peningkatan inovasi
pengolahan
optimalisasi
ikan
jaringan
dan
pemasaran
ikan. Ketersediaan ikan merupakan penjumlahan dari produksi dan ikan Gambar III. 2. Sosialisasi Gemarikan
masuk, dikurangi ikan keluar dibagi
jumlah penduduk. Tingkat ketersediaan ikan menggambarkan besarnya ikan yang tersedia dan dapat dikonsumsi oleh penduduk DIY per tahunnya. Ketersediaan
ikan
di
DIY
tahun
2014
mencapai
27,54
kg/kapita/tahun, lebih besar dari targetnya yaitu 27,17 kg/kapita/tahun. Ketersediaan ikan di DIY ini masih dicukupi oleh ikan dari luar yang masuk ke DIY. Pada tahun 2013 ikan yang masuk ke DIY sebesar 49.291,423 ton, LKIP| DISLAUTKAN
37
ikan yang keluar dari DIY sebesar 21.483,196
dan produksi ikan DIY
sebesar 64.499,63 ton. Sehingga ketersediaan ikan di DIY masih dipenuhi dari luar sebesar 53.40%. sehingga hal ini merupakan peluang bagi para pembudidaya ikan dan nelayan untuk terus meningkatkan produksinya. Ketersediaan ikan konsumsi di DIY setiap tahun mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada grafik berikut ini:
Gambar III.1. Ketersediaan Ikan Konsumsi DIY 2010-2014 Capaian sasaran Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat dengan target anggaran sebesar Rp. 1,484,752,300 dan telah terealisasi sebesar Rp 1.412.773.675,- atau 95,15%. Capaian realisasi anggaran sasaran ini
telah mampu untuk
mencapai target konsumsi ikan per kapita serta angka ketersediaan sebesar 115,09% untuk konsumsi ikan dan 101,36% untuk ketersediaan ikan. Sehingga telah terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mencapai sasaran tersebut. Berikut disajikan tabel capaian anggaran pendukung sasaran Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat:
LKIP| DISLAUTKAN
38
Tabel III.4. Capaian Anggaran Pendukung Sasaran Program/Kegiatan
Target
Realisasi
%
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
230,918,750
228,113,700 98,79
Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan
188,056,750
167,056,575 88,83
Pengawasan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
242,680,000
239,722,000 98,79
Pengembangan Pola Kemitraan Antar Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan
218,929,600
205,331,750 93,79
Promosi Perikanan Dan Kelautan/Pameran
244,840,000
241,855,000 98,78
Optimalisasi Pemasaran Produk Perikanan
116,279,950
97,415,025 83,78
Pengembangan Jaringan Pemasaran Hasil Perikanan
243,047,250
233,279,625 95,98
Total
1,484,752,300 1,412,773,675 95,15
III.2.2. Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya produksi perikanan tangkap
terdiri dari 1 indikator yaitu indikator: Peningkatan produksi
perikanan tangkap. Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja 2014
Indikator
Peningkatan produksi perikanan tangkap
Capaian 2013
Target
4.996,4 ton
6.400 ton
Target Akhir % Renstra Realisasi Realisasi (2017) 6.996,90 ton
109,3
Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
8.400 ton
76,19
Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2014 sebesar 6.996,90 ton ton atau 109,30 % dari target yang telah ditetapkan. Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup berarti LKIP| DISLAUTKAN
39
dibandingkan dengan produksi tahun 2013, yaitu sebesar 40,04%. Kenaikan produksi ini antara lain disebabkan karena adanya musim uburubur pada Bulan November-Desember 2014 di beberapa pantai di Gunungkidul. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka produksi perikanan tangkap ini telah mencapai 76,19%.
Gambar III.4. Hasil Tangkapan Ubur-ubur di PPP Sadeng Berikut disajikan data produksi perikanan tangkap selama 5 tahun terakhir:
Gambar III.5. Produksi Perikanan Tangkap 2010-2014 Upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dilakukan melalui Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan dengan program unggulan strategis berupa Optimalisasi Kapal 30 GT serta Pengembangan Pelabuhan Perikanan. Sampai tahun 2014 ini pengadaan kapal >30 GT di LKIP| DISLAUTKAN
40
DIY telah mencapai 13 unit.
Sedangkan jumlah kapal yang dapat
beroperasional melebihi 12 mil arah laut dapat didirinci sebagai berikut: Tabel III.6. Jumlah Kapal Perikanan di DIY Tahun 2013 -2014 Ukuran Kapal (GT) < 10 10 – 30 > 30
2013 (Unit) 304 5 13
2014 (Unit) 304 5 13
Capaian sasaran Meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan target anggaran sebesar Rp. 14.261.401.603,- pada tahun 2014 telah terealisasi 109,3% pada indikator produksi perikanan tangkap. Dengan realisasi anggaran sebesar 68,61% dari pagu yang tersedia namun telah mampu untuk mencapai target produksi perikanan tangkap. Sehingga telah terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mencapai sasaran tersebut. Berikut disajikan tabel Capaian Anggaran Pendukung Sasaran Meningkatnya produksi perikanan tangkap: Tabel III.5. Capaian Anggaran Pendukung Sasaran Program/Kegiatan
Target
Realisasi
%
Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan Pelabuhan Perikanan Uji Coba Pengembangan Teknologi Alat Penangkapan Ikan Pengadaan Kapal 30 GT Bagi Nelayan (DAK) Pengelolaan Sumberdaya Ikan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap
7.283.668.853 7.222.030.900
99,15
71.075.000
67.063.000
94,36
3.597.882.750
9.119.200
0,25
160.000.000
159.010.000
99,38
2.550.534.500 1.813.718.600
71,11
Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil
479.465.500
423.242.000
88,27
Uji Coba Alat Bantu Penarik Kapstan Hidrolik untuk Mini Purse Seine
118.775.000
118.775.000
76,40
14.261.401.603 9.784.923.700
68,61
Total
LKIP| DISLAUTKAN
41
Pada kegiatan Pengadaan Kapal 30 GT Bagi Nelayan (DAK) realisasi anggaran hanya 0,25% karena pengadaan Kapal >30 GT dan alat tangkapnya tidak dapat direalisasikan karena KUB penerima kapal tidak memenuhi
persyaratan,
berdasarkan
Keputusan
Direktur
Jenderal
Perikanan Tangkap No. KEP.14/KEP-DJPT/2014 tentang Pedoman Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2014. Operasional
kapal 30 GT di DIY masih mengalami beberapa
kendala antara lain kesiapan SDM (Sumberdaya Manusia) KUB penerima kapal belum mampu mengoperasionalkan kapal secara mandiri. Upayaupaya yang telah ditempuh meliputi pelaksanaan berbagai macam pelatihan dan pemagangan, pendampingan oleh awak kapal dari luar daerah.
Gambar III.6. Pelatihan/Bimtek dan magang awak kapal
III.2.3 Sasaran Berkurangnya tingkat pelanggaran Tolok ukur capaian sasaran Berkurangnya tingkat pelanggaran terdiri dari 1 indikator, yaitu indikator: Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya. Tabel III.6. Target dan Realisasi Kinerja 2014 Indikator
Capaian 2014
Target
Peningkatan jumlah dokumen 300 300 perijinan dokumen dokumen tangkap dan budidaya
Realisasi
% Realisasi
302 dokumen
100,66
Target Akhir Renstra (2017)
Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
300 dokumen
40,13
LKIP| DISLAUTKAN
42
Sasaran ini telah tercapai 302 dokumen perijinan tangkap dan budidaya atau tercapai sebesar 100,66% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tahun 2014 ini telah mencapai 40,13%nya dari target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 2012-2017. Capaian sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut dengan pagu anggaran sebesar Rp. 274.060.000,- dan terealisasi 99,44%. Dengan kondisi ini mampu memfasilitasi perijinan tangkap dan budidaya sebanyak 302 dokumen atau sebesar 100,66% dari targetnya sehingga capaian sasaran tersebut sangat efisien dalam penggunaan sumberdaya. Pencapaian indikator Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya dilakukan dengan Fasilitasi Perijinan usaha perikanan tangkap dan
budidaya
yang
dilaksanakan
secara
jemput
bola
ke
lapangan/kabupaten/kota, dengan harapan mempermudah nelayan dan pembudidaya untuk membuat surat perijinan yang baru atau memperpanjang surat perijinan yang sudah habis masa berlakunya.
Gambar III.7. Fasilitasi Perijinan usaha perikanan tangkap dan budidaya
III.2.4. Sasaran Meningkatnya produksi perikanan budidaya Tolok ukur capaian sasaran Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat terdiri dari 1 indikator yaitu indikator: Peningkatan produksi perikanan budidaya. LKIP| DISLAUTKAN
43
Tabel III.7. Target dan Realisasi Kinerja 2014 Indikator
Capaian 2013
Peningkatan produksi 57.902,72 perikanan ton budidaya
Target
Realisasi
63.000 64.394,23 ton ton
Target Akhir % Renstra Realisasi (2017)
102,21
Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
88.500 ton
72,76
Produksi perikanan budidaya tahun 2014 tercapai sebesar 64.394,23 ton atau 102,21% dari targetnya. Realisasi produksi perikanan budidaya tahun 2014 ini telah mencapai 72,76% dari target di tahun 2017. Produksi perikanan budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti terlihat pada grafik berikut ini:
Gambar III.8. Produksi Perikanan Budidaya 2010-2014 Peningkatan produksi perikanan budidaya ini disebabkan oleh adanya bantuan sosial kepada masyarakat pembudidaya berupa sarana dan prasarana penunjang produksi ( benih ikan, induk, peralatan budidaya serta pakan). Hal ini memotivasi para pembudidaya untuk meningkatkan produksinya. Peningkatan produksi perikanan budidaya juga didukung oleh banyaknya pertumbuhan tambak udang Vaname di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Regulasi penataan kawasan tambak ini sedang disusun oleh kabupaten. LKIP| DISLAUTKAN
44
Gambar III.9. Panen udang Vaname di Kulon Progo
Disamping itu juga dengan adanya pelatihan kepada pembudidaya mengenai Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Kedua hal tersebut dapat membantu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, sehingga nilai produksi meningkat dan memberikan efek berupa kenaikan pendapatan.
Gambar III. 10. Budidaya ikan Nila
Capaian indikator Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dengan target anggaran sebesar Rp. 6.266.795.440,- telah terealisasi sebesar 102,21% atau 64.394,23 Ton dengan anggaran 95,84% dari pagu yangn tersedia. Sehingga capaian indikator tersebut sangat efisien terhadap penggunaan sumberdaya. Secara rinci capaian anggaran pendukung sasaran disajikan pada tabel berikut ini: LKIP| DISLAUTKAN
45
Tabel III. 8. Capaian Anggaran Pendukung Sasaran Program/Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp)
%
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pengendalian Hama Dan Penyakit Ikan Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Laut Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Payau Pembinaan Mutu Benih dan Induk Perikanan Pelayanan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Peningkatan induk, bibit unggul budidaya air tawar Kaji terap teknologi pengolahan pakan ikan Total
2.741.966.000
2.660.141.500 97,02
124.829.440
123.457.300 98,90
300.000.000
283.044.375 94,35
1.400.000.000
1.375.134.400 98,22
200.000.000
197.539.550 98,77
100.000.000
98.760.500 98,76
1.250.000.000
1.119.957.675 89,60
150.000.000
148.133.600 98,76
6.266.795.440
6.006.168.900 95,84
Pada kegiatan Peningkatan induk, bibit unggul budidaya air tawar realisasi anggaran hanya mencapai 89,60% dari target, sisa anggaran merupakan sisa lelang dari pembangunan fisik di BPTKP (Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan) yang berlokasi di Cangkringan, Sleman. III.2.5 Sasaran Kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar meningkat Tolok ukur capaian sasaran Kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar meningkat terdiri dari 1 indikator yaitu indikator: Peningkatan luas kawasan budidaya air laut, air payau,dan air tawar.
Indikator Peningkatan luas kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar
Tabel III.9. Target dan Realisasi Kinerja 2014 Target Capaian Akhir % 2013 Renstra Target Realisasi Realisasi (2017)
15 ha
13 ha
15 ha
115,38
Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
16 ha
LKIP| DISLAUTKAN
93,75
46
Peningkatan luas kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar sebesar 15 Ha pada tahun 2014 ini atau mencapai 115,38% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tahun 2014 ini telah 93,75% terhadap target di tahun 2017 seperti yang tercantum dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Sasaran Kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar meningkat dicapai melalui Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar
dengan pagu anggaran Rp.
876.717.000,- pada tahun 2014 telah terealisasi 97,88% dari pagu yang tersedia. Dengan capaian indikator Peningkatan luas kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar sebesar 115,38% sehingga telah dilakukan penggunaaan sumberdaya yang efisien untuk capaian indikator tersebut. Berikut disajikan tabel Capaian Anggaran Pendukung Sasaran Kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar meningkat: Tabel III.10. Capaian Anggaran Pendukung Sasaran Program/Kegiatan
Target
Realisasi
%
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar Pengembangan rekayasa teknologi budidaya air laut Sundak
101.599.000
98.210.000
96,66
Pengembangan rekayasa teknologi budidaya air tawar
640.118.000
632.122.550
98,75
Pengembangan rekayasa teknologi bididaya air payau
135.000.000
127.823.500
94,68
876.717.000
858.156.050
97,88
Total Dari
tabel
diatas
terlihat
bahwa
capaian
anggaran
untuk
program/kegiatan pendukung sasaran tersebut berkisar antara 94,68% sampai 98,75% atau tergolong cukup baik.
III.2.6 Sasaran Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera Tolok ukur capaian sasaran Kelompok mayarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera terdiri dari 2 indikator yaitu: NTP LKIP| DISLAUTKAN
47
sektor perikanan dan Peningkatan penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut.
No
Indikator
1
NTP sektor perikanan Peningkatan penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
2
Tabel III.11. Target dan Realisasi Kinerja 2014 Target Capaian Akhir % 2013 Renstra Target Realisasi Realisasi (2017) 115,74
116,31
119,92
1.350 orang dan 59 desa
1.350 orang dan 59 desa
1.350 orang dan 59 desa
Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
100,72
122,19
98,14
100
1.890 orang dan 69 desa
71,43 dan 85,50
Capaian indikator NTP sektor perikanan tahun 2014 adalah sebesar 119,92 atau 100,72% dari targetnya. Realisasi ini telah mencapai 98,14% dari target jangka menengah di tahun 2017. Sedangkan untuk indikator Peningkatan penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut tercapai 100%. Realisasi indikator ini telah mencapai 71,43% (orang) dan 85,50% (desa) dari targetnya di 2017. Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor perikanan (NTN)
merupakan
salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani subsektor
perikanan
(penangkapan
dan
budidaya)
di
pedesaan.
Penghitungan indikator ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (IT) subsektor perikanan dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB) subsektor perikanan yang dinyatakan dalam persentase. NTP Perikanan juga menunjukkan daya tukar (term of trade) antara produk perikanan yang dijual petani subsektor perikanan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan petani subsektor perikanan dalam berproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran dikompensasi
untuk
kebutuhan
dengan
petani
pertambahan
subsektor
pendapatan
perikanan petani
dapat
subsektor
perikanan dari hasil perikanannya. Atau sebaliknya, apakah kenaikan harga LKIP| DISLAUTKAN
48
jual produksi perikanan dapat menambah pendapatan petani subsektor perikanan yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan. Semakin tinggi nilai NTP subsektor perikanan (NTN)
relatif semakin kuat pula
tingkat kemampuan atau daya beli petani subsektor perikanan. Jika dibandingkan dengan Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan Nasional yang sebesar 104,84 (KKP, 2013) maka NTP sektor perikanan DIY masih relatif lebih tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa nelayan dan pembudidaya ikan di DIY masih relatif lebih sejahtera jika dibandingkan dengan rata-rata nelayan dan pembudidaya ikan di Indonesia. Capaian sasaran Kelompok mayarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera didukung oleh Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan dan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim dengan pagu anggaran sebesar Rp. 625.797.450 dan telah terealisasi 98,80% dari pagu anggarannnya. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaaan anggaran untuk mencapai sasaran tersebut sudah efisien.
Gambar III.10 Kegiatan Sosialisasi Mitigasi Bencana dan Hari Nusantara Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung sasaran Kelompok mayarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera tergolong baik dan efisien dengan capaian berkisar antara 94,25% sampai 100%. Berikut disajikan tabel Capaian Anggaran Pendukung Sasaran Kelompok mayarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera: LKIP| DISLAUTKAN
49
Tabel III.12. Capaian Anggaran Pendukung Sasaran Program/Kegiatan Target Realisasi
%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN Pengembangan Kelembagaan Penyuluh Swadaya
95.995.000
95.940.250
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Penyuluh
41.000.000
40.999.500 100,00
Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
70.000.000
69.700.000
99,57
50.000.000
49.082.400
98,16
80.605.600
79.928.925
99,16
127.963.750 127.902.150
99,95
Pengembangan Penyuluhan Budaya Kelautan Pengembangan Jiwa Kebaharian pada Generasi Muda Penyelenggaraan Hari Nusantara Penguatan Kelembagaan Pembenih Ikan
60.233.100
56.769.500
99,94
94,25
PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut Total
III.2.7
Sasaran
Pengelolaan
100.000.000
97.998.000
98,00
625.797.450 618.320.725
98,80
konservasi
kawasan
berkelanjutan
meningkat Tolok ukur capaian sasaran Pengelolaan konservasi kawasan berkelanjutan meningkat
terdiri dari 1 indikator yaitu indikator: Rasio
kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total.
Indikator Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total
Tabel III.13. Target dan Realisasi Kinerja 2014 Target Capaian Akhir % 2013 Renstra Target Realisasi Realisasi (2017)
1,35
0,08
1,4*
1.750
Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
0,17
LKIP| DISLAUTKAN
8.750
50
Kawasan konservasi di DIY telah tertuang dalam Surat Keputusan Bupati
Gunungkidul
Nomor
271/KPTS/2013
tentang
Pencadangan
Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Gunungkidul tanggal 2 September 2013 dan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul tanggal 28 April 2014. Pencadangan
kawasan
konservasi
Kabupaten
Gunungkidul
berlokasi di perairan Wediombo, terdiri dari 192,79 Ha kawasan daratan dan 3.195,67 Ha kawasan perairan dengan total luas 3.388,46 Ha. Sedangkan kawasan
konservasi
Kabupaten
Bantul
berupa
kawasan
konservasi Pesisir
Taman
yang
dari
terdiri
Kawasan
Konservasi
Penyu,
seluas
Ha
50
Gambar III.11. Peta Kawasan Konservasi Penyu Kabupaten Bantul
di
Patehan, Gadingsari, Sanden dan Kawasan Konservasi Mangrove, seluas
132
Ha
di
Baros,
Tirtohargo,
Kretek.
Sehingga
total
kawasan
luas
konservasi
di
DIY
adalah 3.570,46 Ha.
Gambar III.12. Peta Kawasan Konservasi Mangrove Kabupaten Bantul
Pencadangan kawasan konservasi di Wediombo, Gunungkidul telah ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Wediombo Gunungkidul di tahun 2014 ini serta telah dilakukan uji publik terhadap Rencana Zonasi kawasan tersebut. Selanjutnya di tahun 2015 ini akan dibentuk kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan LKIP| DISLAUTKAN
51
Wediombo serta mengusulkan penetapan sebagai kawasan konservasi kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian indikator Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total telah mencapai 1.750% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini karena di awal perencanaan hanya mengalokasikan 420 Ha untuk luas kawasan konservasi, namun seiring berjalannya waktu ternyata kawasan konservasi di DIY yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Gunungkidul dan Bantul seluas 3.570,46 Ha.
Gambar III. 13. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Wediombo Sasaran
Pengelolaan
konservasi
kawasan
berkelanjutan
meningkat didukung oleh Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam dengan pagu anggaran Rp. 220.461.530,- dan realisasi anggaran mencapai
99,21% atau sebesar Rp. 218,710,525,- Realisasi
anggaran sebesar ini mampu untuk mencapai target indikator Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total sebesar 1750%. Sehingga efisiensi sumberdaya sangat baik. LKIP| DISLAUTKAN
52
Berikut disajikan tabel sasaran capaian anggaran pendukung sasaran Pengelolaan konservasi kawasan berkelanjutan meningkat: Tabel III.14. Capaian Anggaran Pendukung Sasaran Program/Kegiatan
Target
Realisasi
%
PROGRAM REHABILITASI EKOSISTEM DAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Pesisir Secara Berkelanjutan
35,000,000
34,354,500
98.16
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir
40,000,000
38,935,625
97.34
Peningkatan Stok Sumberdaya Perikanan
47,920,280
47,880,200
99.92
Pengembangan Konservasi Ekosistem Sumberdaya Laut dan Pesisir
97,541,250
97,540,200
100.00
220,461,530
218,710,525
99.21
Total
III.3 Realisasi Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 81,88% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 79,85%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 90.77%. Jika dilihat dari realisasi anggaran
per
sasaran,
program/kegiatan
di
penyerapan
sasaran
anggaran
Berkurangnya
terbesar
tingkat
pada
pelanggaran
(99,44%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya produksi perikanan tangkap (68,61%). Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2014 telah mencukupi. Anggaran
dan
dialokasikan untuk
realisasi
belanja
langsung
tahun
membiayai program/kegiatan dalam
2014
yang
pencapaian
sasaran disajikan pada tabel berikut: LKIP| DISLAUTKAN
53
Tabel III.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2014 Anggaran
Kienerja No
Sasaran Target
1
Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat
2
Meningkatnya produksi perikanan tangkap
3
Berkurangnya tingkat pelanggaran
4
Meningkatnya produksi perikanan budidaya
5
Kawasan budidaya laut, air payau dan tawar meningkat
6
14,91 dan 27,54
Realisasi
17,16 dan 27,54
% Realisasi
Target
Realisasi
% Realisasi
115,09 dan 101,36
1,484,752,300
1.412.773.675
95,15
6.400
6.9996,90
109,3
14,261,401,603
9.784.923.700
68,61
300
302
100,66
274,060,000
272.550.000
99,44
63.000
64.394,24
102,21
6,266,795,440
6.006.168.900
95,84
13
15
858.156.050
97,88
Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera
115,42
119,92
Pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan meningkat
1.350 orang dan 51 desa
1.350 orang dan 51 desa
115,38 876.717.000 103,89
625,797,450
618.320.725
98,80
100
220,461,530
218.710.525
99,21
Jumlah
24.009.985.323
19.171.583.575
79,84
Belanja Langsung Pendukung
5.505.193.072
4.996.852.337
90,77
Total Belanja Langsung
29.515.178.395
24.168.435.912
81,88
7
LKIP| DISLAUTKAN
54
Dari total anggaran Belanja Langsung Rp. 29.515.178.395,- sebesar 81,35% atau
Rp. 24.009. 985.323,- digunakan untuk program/kegiatan
utama dan sisanya Rp 5.505.193.072,- atau sebesar 18,65 % digunakan program/kegiatan pendukung. Realisasi anggaran sebesar Rp. 24.168.435.912,- ini telah mampu untuk mendukung capaian sasaran dan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2014. Pada peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 6.996,90 dengan nilai produksi Rp. 79.131.742.000,- dan produksi perikanan budidaya sebesar 64.394,24 ton dengan nilai produksi tercatat Rp. 61.909.371.500,Sehingga total nilai produksi yang dihasilkan dari perikanan budidaya dan tangkap
di DIY tahun 2014 adalah Rp. 141.120.043.500,-. Jika
dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebesar Rp. 29.515.178.395 maka nilai produksi ini telah mencapai 478,13% dari anggarannya. Tabel III.16. Perbandingan Nilai Produksi dan Anggaran Perikanan
Produksi (Ton)
Nilai Produksi (Rp)
Tangkap
6.996,90
70.131.742.000
Budidaya
64.394,24
61.909.371.500
Total
71.391,14
141.120.043.500
Pagu Anggaran
29.515.178.395
Informasi penilaian kinerja seperti yang termuat dalam LKIP ini telah disampaikan kepada para pelaksana kegiatan sehingga diharapkan dapat digunakan
untuk
memperbaiki
pelaksanaan
kegiatan
serta
dapat
digunakan untuk meningkatkan kinerja. Adapun evaluasi internal program telah dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) untuk menilai keberhasilan program,
memberikan
rekomendasi
perbaikan
perencanaan
serta
peningkatan kinerja yang telah dilaksanakan.
LKIP| DISLAUTKAN
55
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2014, serta Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 8 indikator. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY pada Tahun Anggaran 2014 merupakan tahun ke-2 dari Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai
berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.
Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
2.
Dari analisis 7 sasaran, terdapat 8 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2014,
8 indikator yang telah memenuhi
target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator. LKIP| DISLAUTKAN
56
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahanpermasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dirumuskan saran-saran sebagai berikut: 1.
Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam
menyusun
dokumen-dokumen
kinerja
untuk
mempercepat
terwujudnya pemerintahan yang akuntabel; 2.
Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 ini diharapkan dapat
dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
LKIP| DISLAUTKAN
57
IKHTISAR EKSEKUTIF
Visi jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang tertuang dalam Rencana Strategis instansi Tahun 2012-2017 adalah Mewujudkan Kelautan Dan Perikanan Yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, Berbudaya Menuju Masyarakat Mandiri Dan Sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi, yaitu (a) Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan; (b) Meningkatkan Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan; (c) Meningkatkan Dan Memelihara Daya Dukung Dan Kualitas Lingkungan Sumberdaya Kelautan Perikanan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2012-2017. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. A. Capaian Kinerja Ringkasan prestasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut: a. Sasaran 1: Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat, dengan indikatornya Konsumsi ikan perkapita 1.
Konsumsi ikan perkapita, capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2014 adalah 115,09%
2.
Angka ketersediaan ikan capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2014 adalah 101,36% LKIP| DISLAUTKAN
58
b. Sasaran 2: Meningkatnya produksi perikanan tangkap, dengan indikatornya Peningkatan produksi perikanan tangkap, capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2014 adalah 109,3% c. Sasaran 3:
Berkurangnya tingkat pelanggaran, dengan indikatornya
Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya, capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2014 adalah 100,66% d. Sasaran 4: Meningkatnya produksi perikanan budidaya , dengan indikatornya Peningkatan produksi perikanan budidaya, capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2014 adalah 102,21% e. Sasaran 5: Kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar meningkat , dengan indikatornya Peningkatan luas kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar, capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2014 adalah 115,38% f.
Sasaran 6: Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera , dengan indikatornya 1.
NTP sektor perikanan, capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2014 adalah 100,72%
2.
Peningkatan penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2014 adalah 100%
g. Sasaran 7: Pengelolaan konservasi kawasan berkelanjutan meningkat, dengan indikatornya Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2014 adalah 1.750%
B. Kinerja Keuangan Untuk kinerja keuangan realisasi keuangan Dinas Kelautan dan
Perikanan DIY di tahun 2014 sebesar Rp 31.674.108.881,- atau mencapai 85,46% dari anggaran sebesar Rp 37.030.706.688,- dan lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2013 yang realisasinya sebesar 90,62%.
LKIP| DISLAUTKAN
59
C. Permasalahan Yang menjadi permasalahan pelaksanaan program Dinas Kelautan dan Perikanan DIY di tahun 2014 adalah pada kegiatan: 1. Pengadaan Kapal 30 GT bagi Nelayan (DAK). 2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap. Ke depannya untuk mengatasi permasalahan tersebut akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut 1. Koordinasi
dan
sinkronisasi
penganggaran
dan
perencanaan
program/kegiatan yang lebih intensif. 2. Pendampingan dan bimtek bagi nelayan serta kaderisasi nelayan.
LKIP| DISLAUTKAN
60
LAMPIRAN
LKIP| DISLAUTKAN
61