Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

0


DAFTAR ISI

HALAMAN DAFTAR ISI ...................................................................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................ .......

ii

I.

………………………………………………………………. ……..

1

A. Latar Belakang ……………………………………………………..........................

1

B. Maksud dan Tujuan ..….……………………………………………………………

2

C.

3

II.

PENDAHULUAN

Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone ..…………………………..

PERENCANAAN KINERJA .......................................................……..................................

7

A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

……….…………………………………………….……………

8

B. Tujuan dan Sasaran ………………………………………………………..……….

9

C. III.

1V.

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran ..……………………………………………

10

AKUNTABILITAS KINERJA .…………………………………………………..………….

20

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI…………………………………………………….

20

B. REALISASI ANGGARAN.................................................................................................

35

C.

37

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH.............................................................................

PENUTUP

....................................................................................................................

LAMPIRAN – LAMPIRAN

..................................................................................................

39 40

1


RINGKASAN EKSEKUTIF

esuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka prinsip Good Governance diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone merupakan pengukuran capaian kinerja selama tahun 2014 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2013 yang mengacu kepada Rencana Strategis tahun 2013 – 2018. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone pada Tahun 2014 menetapkan 9 (sembilan) program, 44 (empat puluh empat) kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan dengan jumlah anggaran

sebesar

Rp. 7.767.823.286,-. Hasil capaian kinerja tahun 2014 merupakan upaya yang serius dan intensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kinerja sesuai dengan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Visi dan misi tersebut merupakan acuan untuk menetapkan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya strategis yang merupakan target tahunan yang tertuang di dalam LAKIP Tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Dari hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan Tahun 2013, digambarkan bahwa pencapaian strategis cukup memuaskan terlihat dari target indikator kinerja sasaran strategis dapat dicapai sesuai alokasi Anggaran dalam DPA. Namun demikian dalam pencapaian kinerja masih dirasakan adanya beberapa kendala dalam hal masih terbatasnya sumber daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana kerja aparatur dan sumber dana kegiatan pembangunan. Atas permasalahan ini telah dirumuskan beberapa pemecahan masalah, sebagai berikut : 1.

Strategi pencapaian kinerja, diarahkan pada prioritas perencanaan kegiatan yang belum optimal pencapaiannya selama tahun 2014 dengan tetap pada Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.

2


2.

Strategi aparatur, diarahkan pada prioritas peningkatan kapabilitas aparatur dalam menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN serta dalam rangka meningkatkan pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat.

3.

Strategi pengembangan sarana dan prasarana, diarahkan pada prioritas pembangunan sarana dan prasarana kerja aparatur guna memenuhi standar minimal dalam rangka pelayanan umum.

4.

Strategi dana, diarahkan pada prioritas penertiban administrasi keuangan yang menunjang akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Akhirnya, harapan kami dengan LAKIP ini semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan

secara transparan dan diharapkan Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3


PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999

dibangun

dan

dikembangkan

dalam

rangka

perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders sehingga good governance bisa terlaksana. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bernegara.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan

dengan dan didasarkan pada TAP MPR-RI No. XI / MPR / 1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas - asas meliputi asas kepastian kepentingan

umum,

umum

hukum, asas tertib asas

keterbukaan,

profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

penyelenggaraan negara

penyelenggara asas

negara, asas

proporsionalitas,

asas

Dalam penjelasan mengenai pasal

tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4


Sehubungan dengan itul, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2014, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam

mewujudkan Misi, Tujuan,

Sasaran dan Program yang telah dan akan dilaksanakan. B. MAKSUD DAN TUJUAN Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun

2000 tentang Tata

Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah berikut penjelasannya, pada dasarnya adalah meliputi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra yang meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana yang diatur dalam Inpres No. 7 Tahun 1999. Untuk

itu,

pertanggungjawaban

penyusunan atas

kinerja

LAKIP

bertujuan

Instansi

untuk

Pemerintah

memberikan

dalam

rangka

mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dengan maksud :  Mendorong penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar (Good Governance).  Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.  Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah melalui Dinas. Dengan demikian akan dapat diketahui informasi mengenai capaian kinerja instansi, hambatan dan strategi pemecahan masalah serta diharapkan diperoleh umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja instansi dimasa yang akan datang. Berkaitan dengan uraian di atas maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban unit kerja sesuai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tahun Anggaran 2014.

C. PROFIL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 9

Mei 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - Dinas Daerah

5


Kabupaten Bone, pada BAB III pasal 4 dikemukakan bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada pasal 5 dikemukakan Dinas Daerah

mempunyai tugas melaksanakan unsur Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Dalam kaitan itu pada pasal 6 dikemukakan fungsi Dinas Daerah adalah sebagai berikut : 

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;



Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;



Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan;



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone telah ditetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga

Daerah

dan

Tugas

Pembantuan (Dekonsentrasi) yang diserahkan kepada Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 2. Fungsi a. Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijakan Bupati dengan memperhatikan

petunjuk/pedoman

teknis

Menteri

Kelautan

dan

Perikanan. b. Memberi bimbingan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan. c. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. d. Pemberian Izin dan Pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya. e. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani. f.

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

g. Menyiapkan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

6


3. Struktur Organisasi Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone, maka Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone mengarah kepada Struktur Organisasi pola maksimal yang terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris, dengan 3 (tiga) sub bagian : 

Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan



Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan



Sub Bagian Kepegawaian

c. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Perikanan Budidaya, dengan 3 (tiga) seksi : 

Seksi Pengembangan Tekhnologi Budidaya



Seksi Produksi Perikanan Budidaya



Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit

d. Kepala Bidang Usaha dan Kelembagaan Penyuluhan, dengan 3 (tiga) seksi : 

Seksi Pembinaan Usaha Perikanan dan Kelautan



Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan



Seksi Pengolahan dan Pemasaran

e. Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan, dengan 3 (tiga) seksi :

f.



Seksi Perlindungan dan Konservasi



Seksi Pengawasan Sumber Daya



Seksi Identifikasi dan Pamantauan Sumber Daya Ikan

Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pesisir, dengan 3 (tiga) seksi : 

Seksi Produksi dan Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap



Seksi Pembinaan dan Jasa Kelautan



Seksi Pembinaan Pesisir

g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan 2 UPTD yaitu : 

PPI



BBI

7


4. Personil Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, saat ini didukung sebanyak 88 orang yang terdiri dari : 1.

Status Pegawai Negeri Sipil (52 orang) a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal ♠ Pendidikan setara S 2 sebanyak

6 orang

♠ Pendidikan setara S 1 sebanyak

35 orang

♠ Pendidikan setara D 3 sebanyak

3 orang

♠ Pendidikan setara SLTA sebanyak 8 orang ♠ Pendidikan setara SLTP sebanyak 0 orang b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan ♠ Pendidikan Diklat Pim II sebanyak 0 orang ♠ Pendidikan Diklat Pim III sebanyak 2 orang ♠ Pendidikan Diklat Pim IV sebanyak 7 orang c. Berdasarkan Status dan Golongan/Kepangkatan ♠ Status Struktural (52 orang) 

Golongan IV/c sebanyak

0 orang



Golongan IV/b sebanyak

1 orang



Golongan IV/a sebanyak

1 orang



Golongan III/d sebanyak 10 orang



Golongan III/c sebanyak 7 orang



Golongan III/b sebanyak 16 orang



Golongan III/a sebanyak 9 orang



Golongan II/d sebanyak

2 orang



Golongan II/c sebanyak

2 orang



Golongan II/b sebanyak

4 orang



Golongan II/a sebanyak

0 orang

d. Berdasarkan Eselonisasi (22 orang) ♠ Eselon II.b sebanyak

1 orang

♠ Eselon III.a sebanyak 0 orang ♠ Eselon III.b sebanyak 3 orang

8


♠ Eselon IV.a sebanyak 17 orang ♠ Eselon IV.b sebanyak 2 orang e. Berdasarkan Jenis Kelamin ♠ Laki-laki sebanyak

24 orang

♠ Perempuan sebanyak 28 orang 2.

Status Tenaga Kerja Honorer (40 orang) a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal ♠ Pendidikan setara S 2 sebanyak

0 orang

♠ Pendidikan setara S 1 sebanyak

12 orang

♠ Pendidikan setara D 3 sebanyak

2 orang

♠ Pendidikan setara SLTA sebanyak 25 orang ♠ Pendidikan setara SLTP sebanyak

1 orang

♠ Pendidikan setara SD sebanyak

0 orang

b. Berdasarkan Jenis Kelamin ♠ Laki-laki sebanyak

25 orang

♠ Perempuan sebanyak 15 orang

9


PERENCANAAN KINERJA Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (AKIP), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2003 tanggal 1 Agustus 2003 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Bone, yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis sebagai tolok ukur pelaksanaan APBD Kabupaten Bone. Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone sebagai salah satu unit kerja Pemda Kabupaten Bone telah menjabarkan dalam bentuk Rencana Strategis Dinas yang akan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir Tahun Anggaran. Adapun

penilaian

kinerja

dengan

penggunaan

Tolok

Ukur

Renstra,

sebagaimana dijelaskan pada pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 yang didasarkan pada lima indikator, yaitu : 

Masukan (input) yaitu tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, berupa sumber daya manusia, waktu, teknologi dan sebagainya.



Keluaran (Output) yaitu bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.



Hasil (Outcome) yaitu tingkat capaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (Output) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.

10


A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE (2013-2018)

Visi Visi merupakan cita-cita atau cara pandang jauh kedepan tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu organisasi agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone sebagai suatu organisasi dalam jajaran Pemerintah Daerah memiliki visi yang akan diwujudkan dalam tahun 2013-2018 sebagai berikut : “Terwujudnya Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tinggi dan Berdaya Saing untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” Dengan visi tersebut, diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone lima tahun kedepan dapat : 1. Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tinggi, artinya pembangunan kelautan dan perikanan mengarah pada tercapaiannya peningkatan produksi hasil kelautan dan perikanan di Kabupaten Bone. 2. Berdaya Saing artinya pembangunan kelautan dan perikanan menghasilkan produk yang dapat diperhitungkan oleh konsumen baik lokal, regional maupun keperluan ekspor. 3. Kesejahteraan Masyarakat yang berarti melalui pembangunan kelautan dan perikanan dengan program dan kegiatannya mengarahkan pada tujuan untuk mengupayakan

peningkatan

pendapatan

nelayan,

pembudidaya

ikan,

pengolah/ pemasar hasil perikanan.

Misi Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan adanya pernyataan misi diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat memahami dan mengetahui peran program yang akan dilaksanakan. Adapun misi pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 sebagai berikut : 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir 2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya.

11


3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan bernilai jual. 4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. 5. Meningkatkan

kapasitas

sumberdaya

manusia

aparatur,

dan

kualitas

pelayanan SKPD.

B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima tahun (2013 – 2018). Misi 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir

Tujuan dari misi 1 tersebut adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap, dengan sasaran: -

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

2. Meningkatkan mutu hasil perikanan tangkap, dengan sasaran: -

Meningkatnya mutu hasil perikanan tangkap

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, dengan sasaran: -

Meningkatnya keberdayaan kelompok nelayan

Misi 2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya 1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan sasaran: -

Meningkatnya produksi perikanan budidaya air laut, air payau dan air tawar.

2. Meningkatkan mutu hasil perikanan budidaya, dengan sasaran: -

Mempertahankan kualitas penanganan pasca panen hasil perikanan

Misi 3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan bernilai jual. 1. Meningkatkan jumlah produksi produk olahan ikan, dengan sasaran: -

Meningkatnya jumlah produksi produk olahan ikan.

12


2. Meningkatkan mutu, keamanan dan nilai jual produk olahan ikan, dengan sasaran: -

Meningkatnya mutu, dan nilai jual produk olahan ikan

-

Meningkatnya keamanan produk olahan ikan

Misi 4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan 1. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing, dengan sasaran: -

Berkurangnya luas wilayah perairan yang menjadi daerah illegal fishing

Misi 5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas pelayanan SKPD. 1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dengan sasaran: -

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Meningkatkan kualitas pelayanan SKPD, dengan sasaran: -

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

-

Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan SKPD

-

Meningkatkan ketersediaan data statistik kelautan dan perikanan yang terbarukan.

-

Meningkatnya ketersediaan data dan laporan kinerja SKPD

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 1. Strategi Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan. 2. Meningkatkan peningkatan mutu melalui penanganan ikan diatas kapal melalui penerapan sistem rantai dingin. 3. Meningkatkan peran masyarakat pesisir dalam pengembangan usaha perikanan.

13


4. Meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, pembinaan kelompok pembudidaya ikan, serta peningkatan sarana dan prasarana pembenihan. 5. Meningatkan mutu hasil perikanan melalui penerapan teknologi penanganan pasca panen dan penerapan sistem rantai dingin. 6. Meningkatkan produksi hasil olahan ikan melalui pembentukan dan pemberdayaan POKLAHSAR. 7. Meningkatkan mutu dan nilai jual produk perikanan melalui penerapan teknologi produksi pengolahan dan pengemasan produk. 8. Meningkatkan keamanan produk melalui penerapan Cara Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB). 9. Mengurangi illegal fishing melalui peningkatan patroli aparat pengawas, dan pemberdayaan kelompok pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. 10. Mengikutkan aparatur SKPD pada kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis 11. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar dan prosedur. 12. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur penunjang pelayanan SKPD 13. Meningkatkan sarana dan memberdayakan petugas statistik dan petugas pelaporan. 2. Kebijakan Mengacu pada sasaran pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan, maka dirumuskan kebijakan sektor kelautan dan perikanan sebagai berikut : 1. Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan 2. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan ikan diatas kapal 3. Peningkatan sarana prasarana lingkungan pesisir 4. Peningkatan sarana dan prasarana budidaya dalam rangka mengembangan kawasan budidaya terpadu (minapolitan). 5. Peningkatan penerapan percontohan budidaya unggulan. 6. Penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara pembenihan ikan yang baik.

14


7. Peningkatan

pembinaan

kelompok

pengolahan

dan

pemasaran

hasil

perikanan 8. Peningkatan fasilitasi sarana produksi dan pengemasan produk olahan ikan. 9. Peningkatan fasilitasi perijinan kesehatan produk olahan ikan. 10. Meningkatkan frekuensi operasi terhadap praktek illegal fishing. 11. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 12. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 13. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 14. Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

3. Program Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang akan dilakukan dalam Tahun 2013 – 2018 mengacu kepada kewenangan Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk memberdayakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagai

salah

satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah dan penggerak pembangunan untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan itu, program-program prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone terdiri dari : 1. Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur, dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan 2. Pengembangan Teknologi dan Perikanan Budidaya 3. Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Penyuluhan 4. Pengembangan Pengawasan dan Perlindungan 5. Pengembangan Perikanan Tangkap dan Wilayah Pesisir 4. Kegiatan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2013 diarahkan pada beberapa kegiatan sebagai berikut : 4.1. Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur, dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan meliputi : 4.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

15


a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik c. Pengadaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d. Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PeerundangUndangan i.

Penyediaan Makanan dann Minuman

j.

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

4.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor d. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraanDinas/Operasional 4.1.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.2. Pengembangan Teknologi dan Perikanan Budidaya meliputi : 4.2.1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan a.

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

b.

Pendampingan Pada Kelompok Pembudidaya Ikan

c.

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

d.

Pengembangan

UPTD,

Pembinaan

dan

Mekanisme

Pengelolaan Perikanan Budidaya 4.3. Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Penyuluhan meliputi : 4.3.1. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 4.3.2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

16


a. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 4.4. Pengembangan Pengawasan dan Perlindungan meliputi : 4.4.1. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan a. Pembentukan

dan

Pembinaan

Kelompok

Masyarakat

Swakarsa Pengamanan Sumber Daya Kelautan 4.5. Pengembangan

Perikanan

Tangkap

dan

Wilayah

Pesisir

meliputi : 4.5.1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir a. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir b. Pengembangan Wilayah Pesisir c. Pengelolaan Wilayah Pesisir 4.5.2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap a. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap b. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Tempat Pelelangan Ikan d. Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap e. Pengembangan

UPTD,

Pembinaan

dan

Mekanisme

Pengelolaan Perikanan Tangkap 5. Rencana Kinerja Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis

Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018, akan disusun Rencana Kinerja (Renja) setiap tahunnya. Target

Rencana Kerja

menjabarkan

Kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target

Kinerja ini mempresentasikan nilai kualitatif yang dihasilkan pada tahap indikasi.

17


Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bone yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013 -2018 terdiri dari beberapa program dan kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Meningkatkan Meningkatnya Produksi Perikanan Produksi Tangkap Perikanan Tangkap Meningkatkan Meningkatnya Mutu Hasil Mutu Hasil Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap

Target

Rp. Juta

Target

Rp. Juta

Target

Rp. Juta

Target

Rp. Juta

Target

Rp. Juta

68.478

70.512

1.997

72.606

2.997

74.763

2.817

76.983

3.059

79.270

3.325

79.270

14.196

179

193

-

209

-

225

-

244

-

263

-

263

-

200

200

53.2

300

58,52

450

64.3

400

70.8

400

77.9

1.750

324.8

5

-

-

2

800.0

1

400.0

1

400.0

1

400.0

5

2.000

c.Pemeliharaan Rutin Jumlah PPI/TPI /Berkala Tempat Pele- yang akan langan Ikan direhabilitasi (Unit)

1

1

204.8

1

225.3

1

247.8

1

272.6

1

299.8

1.00

1.250

d.Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

34

30

1.690

31

1.859

32

2.045

32

2.249

32

2.474

157

10.31 8

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap (KUB) a. Pendam -pingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Jumlah Nelayan yang Mendapat Alokasi Sertifikat Tanah (Persil)

b. Pembangu-nan Tempat Pelelangan Ikan

Jumlah TPI/PPI yang akan dibangun (Unit)

Jumlah Kelompok Nela-yan yang Mendapat Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2013

2014

2015

2016

Kondisi Kinerja pada Akhir

2017

DK P

18

Lokasi

Rp. Juta

Produksi Perikanan Tangkap (ton) 1

2

Target

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Kode

Sasaran

Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (2012)

1

Tujuan

Indi kator Sasaran

NO.

Tabel 1. Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu tahun 2013-2018.


e. Pengemba ngan Optimalnya UPTD, Pembinaan danOperasional PPI Mekanisme (100) Pengelolaan Perikanan Tangkap

3

4

Meningkatkan Meningkatnya Pemberdayaan Keberdayaan Masyarakat Pesisir Masyarakat Pesisir

2

Meningkatkan Meningkatnya Produksi Perikanan Produksi Budidaya Perikanan Air Laut, Payau danTawar 3

5

Meningkatkan Mutu Meningkatnya Hasil Perikanan Mutu Hasil Budidaya Perikanan Budidaya

Jumlah Kelompok Masyarakat Program PemKelautan dan berdayaan Ekonomi Perikanan yang Masyarakat Pesisir Terberdayakan (KUB)

100

100

49.7

100

54.7

100

60.1

100

66.1

100

72.8

100

303.4

25

20

834.5

21

918.0

21

1.010

22

1.111

23

1.222

106

5.095

a. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarkat Pesisir

Jumlah Kelompok Masyarakat yang didampingi (KUB)

25

20

46.0

21

50.6

21

55.7

22

61.2

23

67.3

106

280.8

b. Pengemba-ngan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun/diadakan (Paket)

7

6

788.5

6

867.4

6

954.0

6

1.049

6

1.154

30

4.813

Produksi Perikanan Budidaya

125.5

129.3

2.905

133.3

3.246

137.5

3.570

141.6

3.927.

146.0

4.319

146.0

17.51 8

323

329

-

336

-

343

-

350

-

357

-

357

-

-

-

-

1

1

110

1

121

1

133

4

464

Program Pengembangan Perikaan Budidaya Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)

a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Jumlah Kelompok Pembenihan Ikan yang mendapat bantuan (Pokdakan)

100

19


6

7

8

Meningkatkan Produksi Hasil Olahan Ikan

Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Ikan

Meningkatkan mutu Meningkatnya Keamanan dan Mutu dan Nilai Nilai Jual Produk Jual Produk Olahan Ikan Olahan Ikan

Meningkatkan Pengawasan terhadap SD Kelautan dan Perikanan

b.Pendampingan pada Jumlah Pokdatan Kelompok Tani yang mendapat Perikanan Budidaya Pendampingan (Kelompok)

19

11

-

15

25,0

21

27,50

30

30,25

41

33,27

118

116.0

c. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun /diadakan (Paket)

15

31

2.805

38

3.086

45

3.394

55

3,733

66

4.106

235

17.12 5

d. Pengemba-ngan Jumlah Benih Ikan UPTD, Pembinaan danAir Tawar Produksi Mekanisme BBI (Ekor) Pengelolaan Perikanan Budidaya

31,451

150.000

100.0

255.0 00

110.1

433.5 00

121.1

735.950

133.2

1.252 .815

146.6

1.252 .815

161.2

2.673,6

2.727,0

477.8

2.782

2.837

578.0

2.894

635.9

2.952

699.5

2.952

2.917

77

79

-

80

-

82

-

83

-

85

-

85

-

Jumlah Produksi Ikan Olahan (Ton)

4

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Jumlah Poklahsar Pemasaran Produksi yang berkembang Perikanan (Kelompok)

Meningkatnya Mutu Produk Olahan Ikan

a. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Jumlah Poklahsar yang mendapat Bantuan sarana dan prasarana Pengolahan dan Pemasaran

16

10

477.8

14

525.5

15

578.0

17

635.9

21

699.4

77

2.917

Meningkatkan Pengawasan terhadap praktek Ilegal Fishing

Program Jumlah Kelompok Pemberdayaan Mas- Masyarakat yarkat dalam Pengawas Pengawasan dan (Pokmaswas) Pengenda-lian SD Kelautan

59

59

349.8

59

384.8

59

423.2

59

465.6

59

512.1

59

2.134

-

2

349.8

3

4

423.2

4

465.6

4

512.1

17

2.134

1

4

15.0

4

4

18.2

4

20.0

4

22.0

20

92.0

5

a. Pembentukan Kelompok Masyarakat SwakarsaPengamana n 9

Meningkatkan

525.5

Meningkatnya

6

Jumlah POKMASWAS yang dibina (Kelompok)

Program Peningkatan Jumlah Pegawai

384.8

16.5

20


Kapasitas SDM Aparatur

Kapasitas SDM Aparatur

Kapasitas Sumber yang mengikuti Daya Aparatur Pelatihan /Bimtek (Orang) a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

10

Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Pelayanan pelayanan SKPD administrasi perkantoran

7

Meningkatnya sarana dan prasarana

Jumlah Pegawai yang diikutkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis /Pelatihan (Orang)

Program Pelayanan Persentase Administrasi Pelayanan Perkantoran Administrasi Perkantoran a.Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya Jasa Telepon, Air dan Listrik (Jenis)

b. Penyediaan Jasa Prosentase Peralatan dan Peralatan dan Perlengka-pan Kantor Perlengkapan Kantor yang berfungsi (%)

Meningkatkan Ketersediaan data statistic Kelautan dan Perikanan yang terbarukan

Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Perikanan yang terbarukan

8

4

15.0

4

16.5

4

18.2

4

20.0

4

22.0

20

92.0

100

100

324.9

100

357.4

100

393.1

100

432.5

100

475.8

100

1.984

3

3

64.0

3

70.4

3

77.4

3

85.1

3

93.7

3

390.7

60

63

5.0

66

5.5

69

6.1

73

6.7

77

7.3

77

30.5

c.Penyediaan JasaAdminis-trasi Keuangan

Prosentase Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan (%)

100

100

108.0

100

118.8

100

130.7

100

143.8

100

158.1

100

659.6

e. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (%)

100

100

84.0

100

92.4

100

101.6

100

111.8

100

122.9

100

512.8

100

100

54.4

100

59.8

100

65.8

100

72.4

100

79.7

100

332.1

ProgramPening- Jumlah Laporan katan Pengem-bagan Kinerja yang Sistem Pelaporan tersusun (Jenis) Capaian Kinerja dan Keuangan

5

5

34.9

5

38.4

5

42.2

5

46.5

5

51.1

5

213.4

a. Penyusunan Jumlah Laporan Laporan Kinerja SKPD Kinerja yang dan IKhtisar Realisasi Tersusun (Jenis)

5

5

34.9

5

38.4

5

42.2

5

46.5

5

51.1

5

213.4

f. Penyediaan Ongkos Tingkat Pemenuhan Kantor Kebutuhan Alat Tulis Perkantoran (%) 11

1

21


Kinerja SKPD 12

Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur

9

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)

60

65

102.5

70

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)

28

2

40.0

2

b. Pemeliharaan Prosentase Fungsi Rutin/Berkala gedung Gedung Kantor kantor Dinas (%)

70

75

25.0

100

100

78

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 13

Meningkatkan Kinerja Aparatur Penyulu

Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh

10

Berfungsinya Kendaraan Bermotor (%)

Program Jumlah Sarana dan Pengembangan Prasarana Sistem Penyuluhan Penyuluhan (Unit) Perikanan a. Peningkatan Sarana Jumlah Bahan/Kit dan Prasarana Penyuluhan Penyuluhan Jumlah Motor Penyuluh (Unit)

112.7

75

124.0

80

136.4

85

150.0

85

625.7

44.0

2

48.4

2

53.2

2

58.6

8

244.2

80

27.5

85

30.3

90

33.3

95

36.6

95

152.6

37.5

100

41.3

100

45.4

100

49.9

100

54.9

100

228.9

82

50.0

86

70.0

90

77.0

94

84.7

98

93.2

98

374.9

53

4

50.0

2

2

11.0

2

12.1

2

13.3

12

96.4

25

-

-

2

2

66.0

2

72.6

2

79.9

8

278.5

10.0

60.0

22


AKUNTABILITAS KINERJA

A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI a.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah indikator kinerja sasaran strategik dan indikator kinerja kegiatan strategik Tahun 2014. Indikator kinerja sasaran strategik adalah indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan (kegagalan pencapaian sasaran strategik yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja). Selanjutnya tiap-tiap indikator kinerja ditetapkan satuan rencana dan realisasinya. Dari perbandingan satuan rencana dan realisasi tersebut akan dihasilkan capaian kinerja yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel I. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Sasaran Strategis

Indikator

Target

Realisasi

1000 3 Jenis

895 3 Jenis

66

66

100

100

100

100

Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Surat Masuk/Keluar (Terkirim) Terbayarnya Jasa Telepon, Air dan Listrik (Jenis) Prosentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang berfungsi (%) Prosentase Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan (%) Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor (%) Tingkat Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan (%) Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (%) Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan (Jenis) Tersediaan Makanan dan Minuman untuk Pegawai, Rapat dan Tamu (%) Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (%)

Capaian (%) 89,5 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

2

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit) Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit) Prosentase Fungsi Gedung Kantor Dinas (%)

2 5 80

2 5 80

100 100 100


100

100

100

Optimalnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

23


Optimalnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Kekuatan Ekonomi Kelompok Masyarakat Pesisir Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Optimalnya Pengembangan Budidaya Perikanan

Optimalnya Pengembangan Perikanan Tangkap

Meningkatnya Sarana Pendukung Penyuluhan Perikanan Optimalnya Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Jumlah Laporan Kinerja Yang Tersusun

5 Jenis

5 Jenis

100

Jumlah Kelompok Masyarakat yang didampingi (KUB) Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun (Paket) Jumlah Dokumen Renstra Pesisir yang tersusun (Dokumen)

21 Klp 6

45 Klp 6

214 100

1

1

100

3

3

100

100 Persil

100 Persil

100

38

25

65,8

255.000

599.500

235

Jumlah Nelayan yang Mendapat Alokasi Sertifikat Tanah (Persil) Jumlah TPI/PPI yang akan direhabilitasi (Unit)

300 Persil

200 Persil

66,7

1 Unit

100

Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan (kelompok)

31 Kelompok

Jumlah Pokmaswas yang dibina (Kelompok)

Jumlah Pembudidaya yang Mendapat Alokasi Sertifikat Tanah (Persil) Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun/diadakan (Paket) Jumlah Benih Ikan Air Tawar Produksi BBI

Optimalnya Operasional PPI (%)

100 %

1 Unit 31 Kelompo k 100 %

Jumlah Bahan/Kit Penyuluhan (Paket)

2 Paket

1 Paket

50

14

14

100

Jumlah Poklahsar yang Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran (Kelompok)

100 100

Pada tabel di atas terdapat beberapa kegiatan yang capaiannya dibawah 100 %, hal ini berkaitan dengan anggaran yang tidak cukup untuk merealisasikan kebutuhan sesuai dengan target dalam Renstra.

Untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2014, 24


pengukuran kinerja keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategik dilakukan dengan memanfaatkan Data Base kinerja sesuai program dan kegiatan yang dananya teralokasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. a.2. Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2013 Pada tabel di bawah ini menggambarkan realisasi kinerja tahun 2014 dan realisasi kinerja tahun 2013 dengan menggunakan perbandingan target kinerja yang terdapat pada Renstra dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2013-2018. Tabel 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2013 Program/Kegiatan

Sasaran Strategis

Indikator


Jumlah Surat Masuk/Keluar (Terkirim) Terbayarnya Jasa Telepon, Air dan Listrik (Jenis) Prosentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang berfungsi (%) Prosentase Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan (%) Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor (%) Tingkat Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan (%) Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (%) Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Jenis) Tersediaan Makanan dan Minuman untuk Pegawai, Rapat dan Tamu (%) Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (%)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Peningkatan Sarana dan

Capaian Kinerja 2014 2013

89,5

-

100

100

100

100

100

100

100

-

100

-

100

100

100

100

100

-

100

100

Optimalnya

25


Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Pengembangan Wilayah Pesisir

Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Optimalnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Kekuatan Ekonomi Kelompok Masyarakat Pesisir

Pengelolaan Wilayah Pesisir Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Pembentukan Kelompok Masyarakat swakrsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan Pengembangan Perikanan Budidaya Pendampingan Pada Kelompok Pembudidaya Ikan Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Utang) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Optimalnya Pengembangan Budidaya Perikanan

Optimalnya Pengembangan Perikanan Tangkap

Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit) Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit) Prosentase Fungsi Gedung Kantor Dinas (%) Berfungsinya Kendaraan Bermotor (%)




Jumlah Pembudidaya yang mendapat Alokasi Sertifikat Tanah (Persil) Jumlah Kelompok Pembenihan Ikan yang mendapat Bantuan (Pokdakan) Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun/diadakan (paket) Jumlah Benih Ikan Air Tawar Produksi BBI

Jumlah Nelayan yang Mendapat Alokasi Sertifikat Tanah (Persil)

100

100

100

-

100

100

100

100

100

100

214

100

100

100

100

-

100

100

100

100

-

-

100

100

235

100

66,7

100

26


Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (Utang) Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

a.3

Jumlah TPI/PPI yang akan dibangun (Unit) Jumlah TPI/PPI yang akan direhabilitasi (Unit) Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan (kelompok)

Meningkatnya Sarana Pendukung Penyuluhan Perikanan Optimalnya Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

-

-

100

100

100

100


100

100


50

-


100

100

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2014 Dengan Target Kinerja Renstra Pada tabel di bawah ini dapat dilihat capaian kinerja tahun 2013-2014 terhadap terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2018. Tabel 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2013 Program/Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis

Indikator

Jumlah Surat Masuk/Keluar (Terkirim) Terbayarnya Jasa Telepon, Air dan Listrik (Jenis) Prosentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang berfungsi (%) Prosentase Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan (%) Tingkat Pemenuhan

Realisasi Kinerja 2014 2013

Jumlah 2013-2014

Target Renstra

Capaian

895

559

1,450

-

-

3

3

3

3

100

66

63

64,5

73

88,4

100

100

100

100

100

100

-

100

-

-

27


Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Pengembangan Wilayah Pesisir Pengelolaan Wilayah Pesisir

Kebutuhan Alat Tulis Kantor (%) Tingkat Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan (%) Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (%) Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Jenis) Tersediaan Makanan dan Minuman untuk Pegawai, Rapat dan Tamu (%) Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (%)

Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit) Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit) Prosentase Fungsi Gedung Kantor Dinas (%) Berfungsinya Kendaraan Bermotor (%)



100

-

100

-

-

100

100

100

-

-

3

3

3

-

-

100

-

-

-

-

100

100

100

100

100

2

2

4

8

50

6

-

6

-

-

80

75

77,5

95

81,6

100

100

100

100

100

5

5

5

5

100

80

54

134

106

126,4

6

7

13

30

43,3

1

-

1

-

-

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan

28


Pengendalian Sumberdaya Kelautan Pembentukan Kelompok Masyarakat swakrsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan Pengembangan Perikanan Budidaya Pendampingan Pada Kelompok Pembudidaya Ikan Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Utang) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (Utang) Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan


3

10

13

20

65

100

-

100

-

-

-

-

-

4

-

80

53

133

235

57

559.500

255.000

814.500

1.252.815

65

200

200

400

1,750

23

-

1

1

5

20

1

1

1

1

100

31

54

85

157

54,1


100

100

100

100

100


1

1

2

12

17


14

10

24

77

31,2


Jumlah Nelayan yang Mendapat Alokasi Sertifikat Tanah (Persil) Jumlah TPI/PPI yang akan dibangun (Unit) Jumlah TPI/PPI yang akan direhabilitasi (Unit) Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan (kelompok)

29


a.4 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Sasaran strategik yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone , secara umum telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan, beberapa kebijakan telah diambil dan menunjukkan adanya keberhasilan Keberhasilan pencapaian sasaran strategik diukur melalui pencapaian indikator kinerja

sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja Program/Kegiatan dan

realisasi capaiannya yaitu : Sasaran 1


Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra tahun 2013, indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan pencapaiannya diuraikan dalam tabel berikut : Tabel 4. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran I No

1. 2.

3.

4.

Program/Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

6.

Penyediaan Barang Cetakan

Indikator

Jumlah Surat Masuk/Keluar (terkirim) Terbayarnya Jasa Telepon, Air dan Listrik (Jenis) Prosentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang berfungsi (%) Prosentase Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan (%) Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor (%) Prosentase Pemenuhan

Kinerja

1000

Target Anggaran

400,000

Kinerja

895

Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja

203,220

89,5

3 Jenis

91,469,636

3 Jenis

89,421,757

100

100

8,500,000

100

8,500,000

100

100

189,740,000

100

167,995,000

100

100

26,123,700

100

26,122,100

100

100

13,500,000

100

12,799,800

100

Ket

30


dan Penggandaan Kantor 7.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman

9.

10.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah/Jenis Bahan Bacaan dan Perautan Perundang-Undangan (jenis) Terpenuhinya makanan dan Minuman Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (%)

100

2,500,000

100

2,450,000

100

2 Jenis (surat kabar dan Majalah) 3 Jenis (Pegawai , Rapat dan Tamu) 100

12,500,000

2 Jenis (surat kabar dan Majalah) 3 Jenis (Pegawai , Rapat dan Tamu) 100

12,395,000

100

15,999,300

100

110,079,558

100

16,000,000

110,080,000

Berdasarkan tabel 4 diatas memberikan gambaran bahwa indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada tahun 2014 telah berhasil dicapai dengan pencapaian kinerja rata-rata 100 %. Keberhasilan tersebut didorong oleh pelaksanaan 10 (Sepuluh) Indikator sasaran untuk menunjang kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran. Keberhasilan tersebut sejalan dengan strategi pembangunan Kelautan dan Perikanan yaitu memberikan pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar dan prosedur. Sasaran 2

Optimalnya Penyediaan Sarana dan Prasarana

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra tahun 2013, indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan pencapaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

31


Tabel 5. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran II No

1. 2. 3. 4.

Program/Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator Prosentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%) Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)

Kinerja

Target Anggaran

Kinerja

Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja

2

39.600.000

2

31.520.000

100

Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Unit)

6

44.657.500

6

44,657,500

100

Prosentase Fungsi Gedung Kantor (%)

80

45,000,000

80

41,419,000

100


100

74,000,000

100

71,485,709

100

Ket

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada tahun 2014 telah berhasil dicapai dengan pencapaian kinerja 100%. Hal ini didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja sasaran dalam rangka penyediaan data statistik yang akurat, terwujudnya kenyamanan kerja aparatur dan terwujudnya kelancaran penggunaan kendaraan Dinas/Operasional. Keberhasilan tersebut sejalan dengan strategi pembangunan Kelautan dan Perikanan yaitu meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur penunjang pelayanan SKPD. Sasaran 3

Optimalnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra tahun 2013, indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan pencapaiannya diuraikan dalam tabel berikut : Tabel 6. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran III No

1.

Program/Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan

Indikator Jumlah Laporan Kinerja yang Tersusun (Jenis) Jumlah Laporan

Kinerja

5

Target Anggaran

44,200,000

Kinerja

5

Realisasi Anggaran

43,300.000

Capaian Kinerja

Ket

100

32


Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kinerja yang Tersusun (Jenis)

Berdasarkan tabel 6 diatas memberikan gambaran bahwa indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada tahun 2014 telah berhasil dicapai dengan pencapaian kinerja 100%. Keberhasilan tersebut sejalan dengan strategi pembangunan Kelautan dan Perikanan yaitu meningkatkan sarana dan memberdayakan petugas statistik dan petugas pelaporan.

Sasaran 4

Meningkatnya Kekuatan Ekonomi Kelompok Masyarakat Pesisir

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra tahun 2014, indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan pencapaiannya diuraikan dalam tabel berikut : Tabel 7. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran IV No

1. 2.

3.

Program/Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Pengembangan Wilayah Pesisir Pengelolaan Wilayah Pesisir

Indikator

Jumlah Kelompok Masyarakat yang didampingi (KUB) Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun/diadaka n (Paket) Jumlah Dokumen Renstra Pesisir yang tersusun (Dokumen)

Kinerja

Target Anggaran

Kinerja

Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja

21

36,900,000

80

36,900,000

381

6

720,433,950

6

619,199,250

100

1

650,000,000

1

561,217,600

100

Ket

Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada tahun 2014 telah berhasil dicapai dengan pencapaian kinerja 100%. Hal tersebut ditunjang oleh 3 (tiga) Indikator kinerja sasaran. Keberhasilan tersebut sejalan dengan strategi pembangunan

Kelautan dan Perikanan yaitu meningkatkan peran

masyarkat pesisir dalam pengembangan usaha perikanan.

33


Sasaran 5

Peningkatan Pengawasan Terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra tahun 2013, indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan pencapaiannya diuraikan dalam tabel berikut : Tabel 8. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran V No

1.

Program/Kegiatan

Indikator

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Pembentukan Kelompok Masyarakat swakrsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan

Jumlah POKMASWAS yang diBina (kelompok)

Kinerja

3

Target Anggaran

230,210,000

Kinerja

3

Realisasi Anggaran

218,980,000

Capaian Kinerja

Ket

100

Berdasarkan tabel 8 diatas memberikan gambaran bahwa indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada tahun 2014 telah berhasil dicapai dengan pencapaian kinerja 100%. Hal ini didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam rangka mengantisipasi dan menekan tingkat pelanggaran dibidang Kelautan dan Perikanan. Keberhasilan tersebut sejalan dengan strategi pembangunan Kelautan dan Perikanan yaitu mengurangi ilegal fishing melalui peningkatan patroli aparat pengawas, dan pemberdayaan kelompok pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Sasaran 6

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya


34


Tabel 9. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran VI No

1.

Program/Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya Pendampingan Pada Kelompok Pembudidaya Ikan

2.

Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Utang)

3.

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

4.

Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan

Indikator


Kinerja

Target Anggaran

Kinerja

100

36,200,000

100

1

15,000,000

-

38

2,204,085,850

255.000

367,879,000

80

599.500

Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja

36,160,000

-

Ket

100

-

1,987,500,500

210

357,014,000

235

Berdasarkan tabel 9. diatas memberikan gambaran bahwa ketiga indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada tahun 2014 telah berhasil dicapai dengan pencapaian kinerja 100%. Hal ini ditunjang oleh 4 (empat) indikator kinerja sasaran dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya.

Keberhasilan tersebut sejalan dengan

strategi pembangunan Kelautan dan Perikanan yaitu meningkatnya produksi perikanan budidaya pada tahun 2014 sebesar 260.151,96 Ton melebihi dari target renstra tahun 2014 yaitu 133.33 Ton. Hal ini didukung dengan program ekstensifikasi dan intensifikasi, pembinaan kelompok pembudidaya ikan, serta peningkatan sarana dan prasarana Budidaya.

Sasaran 7

Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Kesejahteraan Nelayan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra tahun 2013, indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan pencapaiannya diuraikan dalam tabel berikut : 35


Tabel 10. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran VII No

1.

Program/Kegiatan

Indikator

Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

2.

Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (Utang)

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

4.

5.

Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap

Jumlah Nelayan yang mendapat Alokasi Sertifikat Tanah (Persil) Jumlah TPI/PPI yang akan dibangun (Unit) Jumlah TPI/PPI yang akan direhabilitasi (Unit) Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Optimalnya Operasional PPI (%)

Kinerja

Target Anggaran

Kinerja

Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja

300

39,200,000

200

39,200,000

2

35,476,150

-

-

1

865,500,000

1

763,981,700

100

31

1,320,000,000

31

1,301,142,000

100

100

11,500,000

100

10,343,000

100

Ket

66,7

-

Berdasarkan tabel 10. diatas memberikan gambaran bahwa kelima indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada tahun 2014 telah berhasil dicapai dengan pencapaian kinerja 100%. Keberhasilan tersebut sejalan dengan strategi pembangunan kelautan dan perikanan yaitu meningkatkan produksi

perikanan tangkap melalui

peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan, peningkatan mutu melalui penanganan ikan di atas kapal dengan penerapan sistem rantai dingin. Sasaran 8

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan


36


Tabel 11. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran VIII No

1.

Program/Kegiatan Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Indikator

Jumlah Bahan/Kit Penyuluhan

Kinerja

2

Target Anggaran

52,000,000

Kinerja

1

Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja

49,500,000

Ket

50

Berdasarkan tabel 11. diatas memberikan gambaran bahwa indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada tahun 2014 telah berhasil dicapai dengan pencapaian kinerja 100%. Hal ini dalam rangka meningkatkan kinerja penyuluh perikanan melalui peningkatan sarana pendukung penyuluhan perikanan. Sasaran 9

Optimalnya Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra tahun 2013, indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan pencapaiannya diuraikan dalam tabel berikut : Tabel 12. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran IX No

1.

Program/Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Indikator

Jumlah Poklahsar yang mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran (kelompok)

Target Kinerja

14

Anggaran

462,147,500

Realisasi Kinerja

14

Anggaran

431,249,800

Capaia n Kinerja

Ket

100

Berdasarkan tabel 12 diatas memberikan gambaran bahwa indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada tahun 2014 telah berhasil dicapai dengan pencapaian kinerja 100%. Keberhasilan tersebut sejalan dengan strategi pembangunan Kelautan dan Perikanan yaitu meningkatkan mutu hasil perikanan melalui penerapan teknologi penanganan pasca panen dan penerapan sistem rantai dingin, meningkatkan mutu dan 37


nilai jual produk perikanan melalui penerapan teknologi produksi pengolahan dan pengemasan produk dan meningkatkan kemananan produk melalui penerapan cara pengolahan pangan yang baik. Dengan memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, maka capaian kinerja sasaran strategik secara kuantitatif Tahun 2014 dapat digambarkan bahwa Peningkatan produksi perikanan sebesar 293.793, 26 Ton (produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya) melebihi jumlah produksi yang ditargetkan yaitu 213.997,3 Ton atau meningkat sebesar 137%, tingkat konsumsi ikan dibanding tahun 2013 (45,5 Kg/kapita/tahun) meningkat menjadi 67,7 Kg/kapita/pertahun pada tahun 2014. a.1. Jumlah Kelompok nelayan yang telah diberdayakan melalui pemberian bantuan langsung kemasyarakat meningkat dibanding dari tahun sebelumnya.

Untuk

kelompok nelayan atau Kelompok Usaha Bersama (KUB), target yang harus dicapai pada tahun 2014 sejumlah 73 KUB sedangkan yang diberdayakan adalah 61 KUB. Jumlah ini tidak sesuai dengan target karena kuota KUB penerima Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) dari KKP dikurangi untuk semua kabupaten. a.2. jumlah kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang mendapat bantuan sarana produksi budidaya pada tahun 2014 sejumlah 80 pokdakan juga melebihi dari yang ditargetkan pada tahun 2014 yaitu 25 pokdakan.

B.

REALISASI ANGGARAN Sehubungan dengan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, yang dijabarkan lebih lanjut dalam program dan kegiatan strategis selama Tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Belanja Dinas Rencana anggaran program yang diusulkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2014 yaitu sebanyak 19 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : - Anggaran Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.732.613.200,-

- Anggaran Belanja Langsung

Rp. 6.950.169.000,- Total Jumlah

Rp. 9.682.782.200,38


berdasarkan Peraturan Daerah Nomor

9 Tahun 2013 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014. Adapun

Realisasi anggaran program atau kegiatan yang teralokasi pada

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2014 sebanyak 44 kegiatan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan, rinciannya sebagai berikut : Tabel 12. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan No I

Program/Kegiatan

Anggaran Pagu

Realisasi

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. II 11. 12. 13. 14. III 15. IV

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

400,000 91,469,636 8,500,000 189,740,000 26,123,700 13,500,000 2,500,000 12,500,000

203,220 89,421,757 8,500,000 167,995,000 26,122,100 12,799,800 2,450,000 12,395,000

16,000,000 110,080,000

15,999,300 110,079,558

39.600.000 44.657.500 45,000,000 74,000,000

31.520.000 44,657,500 41,419,000 71,485,709

44,200,000

43,300.000

36,900,000

36,900,000

16.

Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

17.

Pengembangan Wilayah Pesisir

720,433,950

619,199,250

Pengelolaan Wilayah Pesisir PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN Pembentukan Kelompok Masyarakat swakrsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA

650,000,000

561,217,600

230,210,000

218,980,000

18. V 19. VI

39


20. 21. 22. 23. VII 24. 25. 26. 27. 28. VIII 29. IX 30.

Pendampingan Pada Kelompok Pembudidaya Ikan Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Utang) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (Utang) Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan JUMLAH

36,200,000 15,000,000 2,204,085,850 367,879,000

36,160,000 1,987,500,500 357,014,000

39,200,000 35,476,150 865,500,000 1,320,000,000 11,500,000

39,200,000 763,981,700 1,301,142,000 10,343,000

52,000,000

49,500,000

462,147,500

431,249,800

7,767,823,286

7,080,650,794

- Anggaran Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.510.680.400,-

- Anggaran Belanja Langsung

Rp. 7.767.823.286,Total Jumlah Rp. 10.278.505.686,-

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone TA. 2014 sampai 31 Desember 2014 adalah sebesar

Rp.

268.990.000,- atau

111,15% dari yang ditargetkan sebesar

Rp.

242.000.000,-.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Sebagai tindak lanjut dari masalah dan kendala pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2014, maka dapat dirumuskan beberapa upaya pemecahan masalah sebagai berikut : 1. Strategi pencapaian kinerja diarahkan pada prioritas kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang belum optimal pencapaiannya selama tahun 2014, dengan tetap konsisten pada Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.

40


2. Strategi aparatur, diarahkan pada prioritas peningkatan disiplin dan kapabilitas aparatur dalam menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN serta dalam reaksi peningkatan pelayanan Dinas kepada masyarakat. 3. Strategi pengembangan sarana dan prasarana, diarahkan pada prioritas pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur, guna memenuhi standar minimal pelayanan Dinas dan Pembangunan PPI- LonraE sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap dan pengelolaan hasil perikanan serta BBI Amali sebagai sentra pengembangan bibit unggul ikan air tawar. 4. Strategi dana diarahkan pada prioritas penertiban administrasi dan pengembangan sektor perikanan dalam menunjang akuntabilitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. 5. Strategi komunikasi, diarahkan pada prioritas promosi pengembangan sumber daya dan potensi sektor Kelautan dan Perikanan yang mampu menciptakan daya tarik investor dan peningkatan partisipasi masyarakat seperti pelaksanaan pameran pembangunan.

41


PENUTUP

erdasarkan hasil kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, sebagaimana telah diuraikan adalah wujud capaian kinerja tahun 2014, sebagai bahan penilaian bagi pejabat berwenang dan sekaligus sebagai bahan penyusunan Laporan PertanggungJawaban (LPJ) Bupati Bone. Indikator Kinerja sasaran yang telah dicapai sebagian besar telah dapat terealisasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk mewujudkan visi sekaligus misinya pada tahun mendatang. Seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang belum mencapai 100 % telah memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Akhirnya, sebagai wujud tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 ini disusun dengan harapan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada Stakeholder dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta dapat memberikan arti dan nilai juga motivasi bagi optimalisasi pencapaian kinerja Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.

42

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

Recommend Documents