BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Peranan pajak sebagai penerimaan dalam negeri semakin besar, hal ini di tunjukkan dengan meningkatnya rencana penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagai sumber utama anggaran pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan bahwa Pajak adalah Konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk lebih mengenal pajak secara nyata, maka Universitas Sumatera Utara mengadakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU. Adapun yang dimaksud PKLM adalah suatu kegiatan dimana mahasiswa dibimbing menghadapi dunia kerja nyata guna mengetahui secara langsung fungsi dan tugas dalam pekerjaan yang sebenarnya, serta mempraktikkan apa yang sudah dipelajari dibangku kuliah dalam bentuk teori maupun praktik. Adapun yang menjadi latar belakang PKLM adalah mengingat bahwa sudah seharusnya dan sepantasnya tamatan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU adalah merupakan tenaga yang terampil, siap pakai, dan
Universitas Sumatera Utara
tenaga ahli dalam bidang perpajakan. Maka dari itu pelaksanaan kegiatan PKLM oleh mahasiswa dipandang perlu untuk memperdalam pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan mempelajarinya langsung pada dunia kerja. Dalam meningkatkan penerimaan pajak diperlukan kesadaran masyarakat wajib pajak sebagaimana wajib pajak diberi kepercayaan yang lebih besar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab melalui sistem self assessment. Yaitu wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kesadaran itu dapat ditingkatkan melalui motivasi, penyuluhan dan penyidikan, disamping diberi kepastian hukum yang memadai bagi Wajib Pajak dan Aparatur Pajak. Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, sebagai wujud penegak hukum adalah pengenaan sanksi perpajakan yang merupakan kelanjutan dari dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undangundang perpajakan. Oleh kerena itu apabila pengenaan sanksi administrasi masih belum cukup maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan, dalam hal ketidakpatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakan sudah merupakan unsur kealpaan atau unsur kesengajaan yaitu dengan menerapkan sanksi pidana. Sanksi pidana pajak berupa sanksi pidana denda dan sanksi pidana badan yang terdiri dari sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana penjara. Baik pidana kurungan maupun
Universitas Sumatera Utara
pidana penjara pada dasarnya adalah bersifat pembatasan kemerdekaan seseorang sebagai warga negara, dengan menempatkannya di dalam ruang tutupan, atau lazimnya disebut rumah tahanan negara (RUTAN), yang dahulu disebut penjara. Meskipun untuk menerapkan sanksi pidana terhadap wajib pajak masih memerlukan pembuktian-pembuktian lebih lanjut atas unsur-unsur kesalahannya berupa kealpaan atau kesengajaan yang bersifat pidana. Demikian juga unsur-unsur pidana yang lain yaitu unsur perbuatan, unsur subjek, dan unsur akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut. Oleh sebab itu tindakan berupa penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi, mutlak dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka melalui PKLM penulis tertarik untuk mengangkat judul “PROSEDUR PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DENGAN SENGAJA OLEH WAJIB PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I”.
B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Tujuan PKLM Adapun tujuan dalam pelaksanaan PKLM adalah: a. Mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana dengan sengaja oleh wajib pajak.
Universitas Sumatera Utara
b. Mengetahui permasalahan dan upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan dengan sengaja oleh wajib pajak. c. Memperoleh data atau keterangan juga informasi yang dibutuhkan dalm penyempurnaan penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 2. Manfaat PKLM a. Bagi Mahasiswa 1. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa khususnya mengenai prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan dengan sengaja oleh wajib pajak 2. Mengaplikasikan teori dan disiplin ilmu yang telah dipelajari terhadap masalah-masalah yang nyata dalam kehidupan dunia kerja sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. 3. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, belajar keahlian kerja, dan mempelajari bentuk kerja team. b. Bagi Program Studi D-III Fisip USU 1. Meningkatkan hubungan kerja sama antara pihak universitas dengan instansi pemerintah khususnya kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I 2. Meningkatkan kurikulum tepat guna sehingga mampu mencapai standar mutu pendidikan. 3. Mempromosikan sumber daya Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
c. Bagi Kanwil DJP SUMUT I 1. Instansi dapat menilai sampai dimana perkembangan ilmu pengetahuan yang sekarang diterapkan. 2. Sarana bagi DJP untuk menerima saran, maupun kritikan yang bersifat membangun, dan menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja DJP pada masa yang akan datang. 3. Membina kerja sama antara lembaga pendidikan dengan Direktorat Jenderal Pajak Sumut I.
C. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan dengan sengaja oleh wajib pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak (P4). Adapun data yang digunakan adalah data-data pada tahun 2008, serta hambatan yang dihadapi selama penyidikan.
D. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan PKLM adalah: 1. Tahap Persiapan.
Universitas Sumatera Utara
Yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebelum melakukan PKLM yang meliputi kegiatan seperti : pemilihan objek PKLM, lokasi PKLM, pengajuan proposal PKLM, dan surat pengantar PKLM. 2. Studi Literatur (kepustakaan). Yaitu kegiatan studi mencari data-data dan informasi dengan membaca landasan teori, menelaah buku-buku literatur, perundang-undangan dibidang perpajakan, majalah, surat kabar, catatan-catatan tertulis yang ada hubungannya dengan laporan PKLM. 3. Studi Observasi Lapangan. Kegiatan studi yang mencari data-data dan informasi dengan mengikuti PKLM di Kanwil DJP Sumut I, serta mempelajari laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 4. Pengumpulan Data. Yaitu kegiatan mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh penulis untuk penyusunan laporan akhir, yaitu data-data yang diperoleh dari tempat objek PKLM maupun data yang diperoleh dari studi literatur. 5. Analisis dan Evaluasi. Yaitu kegiatan studi yang dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan, kendala yang dihadapi, dan mencari tahu atau menanyakan solusi atau jalan yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut.
Universitas Sumatera Utara
E. Metode Pengumpulan Data Dalam melakukan pengumpulan data digunakan 3 metode yaitu : 1. Metode Interview (Wawancara) Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan melakukan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada key person ( pegawai instansi) yang berkompeten untuk mendukung hasil laporan dan memperoleh
data
yang
dibutuhkan
mengenai
prosedur
pelaksanaan
penyidikan tindak pidana perpajakan dengan sengaja oleh waib pajak. 2. Metode Observasi ( Pengamatan) Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data secara langsung terjun ke lapangan untuk mengamati,mendengar, dan meneliti bagaimana prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan dengan sengaja oleh wajib pajak. 3. Dokumentasi Yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data dan mengumpulkan data dengan membuat daftar dokumentasi yang telah diperoleh dari Instansi Perpajakan.
F. Sistematika Penulisan Laporan Adapun yang menjadi maksud dalam membuat sistematika penulisan adalah untuk mempermudah pembahasan, pemahaman, dan penulisan laporan PKLM.
Universitas Sumatera Utara
Sistematika penulisan laporan PKLM dibuat dalam 5 (lima) bab dengan sub bab dan diberi penjelasan yang terperinci yaitu: BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis memuat dan menguraikan mengenai latar belakang PKLM, tujuan dan manfaat PKLM, ruang lingkup PKLM, metode pengumpulan data dan sistematika laporan.
BAB II
: GAMBARAN UMUM KANWIL DJP SUMUT I Dalam bab ini menguraikan gambaran objek lokasi PKLM meliputi sejarah singkat, uraian tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan gambaran data pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
BAB III
: GAMBARAN DATA PENYIDIKAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara terperinci pengertian penyidikan, wewenang penyidik, ketentuan pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
BAB IV
: ANALISA DAN EVALUASI Dalam bab ini penulis akan menganalisa data yang telah diperoleh, kemudian mengevaluasi bagaimana prosedur penyidikan tindak pidana perpajakan dengan sengaja oleh wajib pajak, permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama penyidikan.
Universitas Sumatera Utara
BABV
: PENUTUP Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan rangkuman kecil (intisari) mengenai masalah yang timbul dari teori pelaksanaan PKLM pada saat melaksanakan PKLM (bab-bab sebelumnya). Serta saran dari penulis yang mungkin dapat diambil tindakan konkrit untuk mengatasi masalah yang ada, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
